Page 5

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Rabu, 26 Juni 2013

Dua Parpol Kembali Dukung Muda-Harjo Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Bakal pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan-Suharjo yang maju menggunakan jalur perseorangan terus mendapat dukungan dari sejumlah partai politik. jika sebelumnya Partai Nasional Demokrat dan Gerindra memastikan mendukung, kali ini PKS dan Hanura yang memiliki dua kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya memastikan memberikan dukungannya kepada Muda-Harjo sebagai kandidat terkuat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kubu Raya, 19 September mendatang. Ketua DPC PKS Kubu Raya, Amri menuturkan latar belakang PKS mendukung Muda-Harjo karena pasangan tersebut memiliki visi misi yang sama untuk memajukan Kabupaten. “Untuk membuktikan bahwa dukungan, kami telah me-

ngeluarkan surat rekomendasi untuk mendukung pasangan Muda – Suharjo sebelum pasangan itu melakukan pendaftaran waktu lalu,” katanya. Diakuinya, memang ada beberapa pasangan calon ang juga telah mendaftar dan membangun komunikasi dengan pihaknya. Akan tetapi berdasarkan hasil survei dan penilaian Dewan Pimpinan Wiliayah (DPW) PKS Kalimantan Barat ang memiliki kewenangan lebih memilih untuk mendukung Muda Suharjo. “Kalau sudah memberikan dukungan, maka menjadi kewajiban seluruh kader maupun simpatisan untuk mendukung sepenuhnya pemenangan pasangan Muda - Suharjo,” ungkapnya. Sementara dari Partai Hanura juga dikabarkan mendukung pasangan dari jalur perseorangan tersebut. dari informasi yang diimpun kepastian itu tinggal menunggu hasil rapat dengan seluruh PAC sembilan kecamatan dalam beberapa waktu kedepan. o

BBM Naik, Aktivitas SPBU Normal Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar, tak membuat masyarakat pemilik kendaraan panik dan menyerbu SPBU untuk mengantri. Buktinya, di sejumlah SPBU di Kabupaten Pontianak, salahsatunya di Kecamatan Sungai Pinyuh, di hari pertama kenaikan BBM terlihat sepi dan tak menunjukkan aktivitas berlebihan dari warga. Kenaikan BBM jenis premium dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 perliter dan solar dari Rp 4.500 menjadi Rp. 5.500 perliter, dianggap sejumlah warga tak mempengaruhi aktivitas masyarakat. Mereka sepertinya sudah memahami dan bisa menerima kenaikan harga oleh pemerintah itu. “Mau bagaimana lagi. Kalau pemerintah sudah memutuskan menaikkan harga BBM, ya kita ngikut saja,” kata Ridwan, salahseorang pengendara sepeda motor asal Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, yang kebetulan mengisi BBM di SPBU Sungai Pinyuh, Sabtu (22/6). Hal senada juga diungkapkan pengawas lapangan

SPBU Sungai Pinyuh, Darmadi. Ia mengakui hari ini (Sabtu, red) pengendara baik motor maupun mobil yang mengisi bahan bakar di SPBU relatif sepi dibanding hari sebelum terjadinya kenaikan harga BBM. “Hari Jumat sebelum BBM naik, warga yang antri luar biasa banyaknya, bahkan sampai pukul 23.00 WIB. Saya saja sampai kewalahan mengatur antrian tersebut. Meski begitu, kondisi SPBU tetap tertib, aman dan lancar,” jelasnya. Darmadi memperkirakan sepinya warga yang mengisi BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Pontianak, dikarenakan warga sudah mengantri di hari sebelum kenaikan BBM. “Masyarakat mungkin ingin membeli dengan harga murah, karena jika harus menunggu besok harga BBM sudah pasti naik,” ujarnnya. Terkait ketersediaan pasokan premium dan solar, diakui Darmadi, masih cukup untuk melayani pembeli selama sehari. “Hanya solar saja yang stoknya mulai menipis. Tapi kita meyakini distribusi BBM dari PT Pertamina ke SPBU tak akan terganggu, sehingga tak terjadi kelangkaan BBM,” pungkasnya. o

5

Enam Bulan Tidak Ada Titik Terang

Warga Ingin Kasus Pembunuhan Harnofiah Segera Terungkap Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Sudah enam bulan berlalu, kasus pembunuhan dan pemerkosaan siswa SMKN 01 Mempawah Hilir, Harnofiah Fitriyani belum terungkat. Tak terungkapnya kasus ini, membuaat warga Desa Sungai Bakau Besar Laut (SBBL), Kecamatan Sungai Pinyuh, merasa gerah terhadap kinerja kepolisian yang dinilai lambat mengungkap dan menangkap tersangka pelaku pembunuhan tersebut. Sehingga ratusan warga Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Senin malam (24/6), kemarin, menggelar rapat terbuka di lapangan terbuka dipinggir jalan raya, membahas upaya dan langkah-langkah warga membantu kepolisian mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Pertemuan tersebut, selain dihadiri ratusan warga, juga tampak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, HM Amin H Aminin, Kepala Desa SBBL, Iwan Supardi, Ketua Forum Masyarakat Peduli Bakau, Madir, serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Dan sebelum dilaksanakan rapat koordinasi sesama warga ini. Warga dan pihak keluarga korban juga telah melakukan upaya-upaya pengungkapan kasus seperti mendatangi Mapolda Kalbar, Mabes Polri, bahkan ke DPR RI, serta melakukan aksi-kasi demo dan memasang baliho-baliho meminta pihak aparat penegak hukum secepatnya mengungkap kasus pembunuhan tersebut. “Pertemuan malam ini, membahas terkait pengungkapan kasus pembunuhan Harnofiah yang sudah sampai enam bulan ini belum terungkap. Kita berharap melalui pertemuan ini, menemukan solusi terbaik dalam pengungkapan kasus, karena saat ini sudah berkembang informasi yang simpang siur sehingga menimbulkan pro dan kontrak di masyarakat. Niat kita satu tujuan untuk secepatnya mengungkap kasus pembunuhan ini, karena kita ingin suasana Desa Bakau Besar Laut ini selalu kondusif,” katanya. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, HM Amin H Aminin, mengatakan semua masyarakat berharap kasus ini bisa secepatnya terungkap. Untuk itu, perlu kerjasama dan kekompakan dalam mengungkap kasus ini. “Sekecil apapun informasi terkait kasus pembunuhan ini, harus kita koordinasikan pihak kepolisian. Kita boleh memfres pihak kepolisian agar segera mengungkap kasus ini.

FOKUS Warga Desa Sungai Bakau Besar Laut, melaksanakan rapat terbuka terkait pengungkapan kasus pembunuhan siswi SMKN 01 Mempawah Hilir, Harnofiah Fitriyani. Foto : Johan Wahyudi/ Borneo Tribune

Tapi kita juga harus mengetahui aturan dan undangundang dalam mengungkap suatu kasus,” katanya. Sedangkan Ketua Forum Masyarakat Peduli Bakau, Madir, mengatakan mengajak seluruh elemen masyarakat dan anggota DPRD untuk bersatu menindaklanjuti dalam pengungkapan kasus

pembunuhan tersebut. “Mari kita menyatukan visi dan misi, serta fokus dalam membantu pengungkapan kasus ini,” katanya. Sedangkan Ketua RT 14 Desau Bakau Besar Laut, Agus Wijaya, mempertanyakan kenapa 6 bulan sudah berjalan, pihak kepolisian belum bisa mengungkap kasus

pembunuhan tersebut. Bahkan sudah menimbulkan pro dan kontrak di masyarakat. “Tujuan kita meminta kasus ini dituntaskan. Hilangkan perbedaan, mari bersatu mengungkap dan mendukung pihak kepolisian mengungkap kasus ini,” katanya. Dari hasil pertemuan, warga dan pemerintah desa Su-

ngai Bakau Besar Laut, berencana akan mengundang jajaran kepolisian dari Polsek dan Polres Pontianak. Serta meminta ketegasan pihak kepolisian jika kasus tidak terungkap warga berencana menyegel perusahaan di kawasan lokasi tempat ditemukan mayat Harnofiah Fitriyani. o

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Jl. Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lt. III Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616 P O N T I A N A K

Kode Pos 78124

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BIJIH BAUKSIT (ALUMINA REFINERY) (KAPASITAS PABRIK + 4.000 KILO TON/TAHUN) SERTA SARANA PENUNJANG (LUAS AREAL : + 1.520 HA) OLEH PT. WELL HARVEST WINNING REFINERY DI KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 660.1/ 22 / BLHD-A/ 2013 Berkenaan dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Bauksit (Alumina Refinery) (Kapasitas Pabrik + 4.000 Kilo Ton/Tahun) serta Sarana Penunjangnya (Luas Areal + 1.520 Ha) oleh PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini diumumkan bahwa PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Gubernur Kalimantan Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, tanggapan, dan pendapat, atas permohonan Izin Lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 10 hari kerja setelah pengumuman ini di publikasikan. Pontianak, 7 Mai 2013

Harian Borneo Tribune 26 Juni 2013  

Harian Borneo Tribune 26 Juni 2013

Harian Borneo Tribune 26 Juni 2013  

Harian Borneo Tribune 26 Juni 2013

Advertisement