Issuu on Google+

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

KEBERSAMAAN

DA N

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Kamis, 5 Desember 2013

2 Shafar 1435 H - 3 Cap It Gwee 2564

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Sekda: Hanya 6 Kabupaten/Kota di Kalbar Raih Predikat ‘CC’

B uah Bibir Perbankan Rawan Korupsi Jelang Pemilu 2014

Bambang Widjajanto WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjajanto, mengingatkan tingginya potensi korupsi menjelang Pemilihan Umum 2014. Sebab, lanjut dia, pemilu adalah proses politik yang memiliki high cost economy. ....Ke Halaman -11

Memancing “Suatu sore, ketika hari sesudah hujan, seorang kakekkakek duduk ditepi rawa dengan memegang pancing sambil merokok. Orang-orang yang melihatnya heran, ada yang kasihan dan ada juga yang tertawa. Tiba-tiba Budi menghampirinya dan bertanya, Budi: “Kakek ini memancing untuk apa?” Kakek: “Untuk makan.” Budi: “Oh.. kalau seperti itu, ayo ikut saya makan, saya traktir..” Mulanya kakek itu malu-malu kemudian setelah dipaksa akhirnya dia ikut. Sambil makan Budi bertanya, Budi: “Kakek mancing di rawa itu dapat ikan kah?” Kakek: “Oh ada.” Budi: “Yang benar kakek ini? Sudah dapat berapa ekor?” Kakek: “Kamu yang kelima.” o

Percepat Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel Borneo Tribune, Pontianak Fasilitasi AKIP ini dibuka secara resmi oleh Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie, diikuti pejabat dan staf yang menangani Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/Kota dan SKPD Pemprov Kalbar dengan menghadirkan narasumber dari Puslitbang Sistem Informasi Otomasi dan Admintrasi Negara (SION) LAN RI. Menurut M Zeet, saat ini di Provinsi Kalbar ada 6 Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat penilaain “CC”, yakni

Upaya pengembangan akuntabiliasi kinerja guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Instansi Pemrintah, Rabu (4/12), Biro Organisasi Setda Kalbar menggelar acara Fasilitasi Sistem Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), di Balai Petitih, kantor Gubernur Kalbar. Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sanggau.

”Interpretasi CC adalah cukup baik, (memadai), perlu perbaikan yang tidak mendasar,” katanya. ....Ke Halaman -11

M Zeet Hamdy Assovie memberikan arahan kepada pejabat dan staf yang menangani Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/Kota dan SKPD Pemprov Kalbar pada acara fasilitasi AKIP. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

Kota Pontianak Dianugerahi 2 Penghargaan

Hasil Otopsi, Ade Tewas Kena Celurit Isteri Muda Ade Ditetapkan Tersangka

Borneo Tribune, Pontianak Café dan Karaoke yang menjual minuman beralkohol (Minol) di Kota Pontianak terancam ditutup oleh Pemerintah Kota Pontianak. Penegasan ini diambil setelah rapat yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota

Borneo Tribune, Pontianak Ade Kusnadi (57) warga Gang Margodadi Rejo II No 11 Jalan H. Rais A Rahman, ternyata tewas bukan karena sakit, melainkan karena luka yang ada dibagian belakang kepalanya akibat benda tajam berupa celurit, terungkapnya misteri tewasnnya Ade Kusnadi pun, setelah hasil Otopsi yang dilakukan Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri selesai, Rabu (4/12) kemarin. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Heni Agus Sunandar saat dikonfirmasi, hasil otopsi yang dilakukan oleh Labfor Mabes Polri atas sejumah organ tubuh Ade

....Ke Halaman -11

Borneo Tribune, Pontianak Menjelang penghujung tahun 2013, Kota Pontianak dianugerahi penghargaan nasional. Dua penghargaaan masing-masing diterima oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup, H Sutarmidji ....Ke Halaman -11

126.749 NIK Invalid di Data Ulang

....Ke Halaman -11

Penertiban penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Tempat Hiburan Malam (THM) kota Pontianak. FOTO:Achmad Mundzirin/ Borneo Tribune.

Borneo Tribunen, Pontianak Ternyata, masih ada katagori namanama penduduk yang telah didata, namum belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Agar hal ini tidak bermasalah lagi pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD melalui instansi terkait hal ini perlu segera diselesaikan. Kepala Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalbar, Sopiandi mengatakan pihaknya saat sedang mendata kembali NIK invalid dengan jumlah 126.749 . ”Dari pihak kami akan secepatnya mendatangi mereka yang datanya masuk NIK invalid. Setelah itu nanti mereka akan diberi NIK Generate,” papar ....Ke Halaman -11

Pelatihan Pembinaan Desa Model

Desa Model Ujung Tombak Program PKK Borneo Tribune, Pontianak Pelaksanaan program di desa model di utamakan berbasis di Dasa wisma, sebagai ujung tombak kegiatan PKK. Sebagaimana di tahun 2012, TP PKK Provinsi Kalbar telah melaksanakan program Desa Model di 5 Kabupaten/Kota, yaitu, Kabupaten Ny Karyanti Sanjaya.

Sanggau, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Pontianak. “Dari hasil kegiatan desa model telah dapat dirasakan oleh masyarakat dan menjadi motivasi bagi desa-desa disekitarnya. TP PKK Provinsi Kalbar pada tahun 2013 memprogramkan kembali desa model di 3 Kabupaten/Kota, Kabupaten Kubu raya, Kabupaten Sam-

bas, dan Kota Singkawang,” kata Wakil Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Ny Karyanti Christiandy, SE, Rabu (4/12), pada acara Pelatihan Pembinaan Desa Model dan kewira usahaan pengarusutamaan Gender tahun 2013 di Hotel Merpati. Dikatakannya, TP PKK Provinsi Kalbar bersama dengan instansi/Badan di Provinsi ....Ke Halaman -11

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat Singkawang Ketapang Sanggau Sintang Landak

: Jl. A. Yani No. 89, Telp. (0561) 734280 : Jl. A. Yani No. 8, Telp. (0562) 637000 : Jl. R. Suprapto, Telp. (0534) 31841 : Jl. Jend. Sudirman, Telp. 0564 - 2025280 : Jl. MT. Haryono, Telp. 0565 - 24222 : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

Saksikan Bazar tgl 6-8 Desember 2013 di Paroki Stella Maris Siantan NEW

THE REAL MPV

CUMA AVANZA YANG BISA

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -


Kayong Utara Kamis, 5 Desember 2013

Borneo T Tribune

2

Dapat Perhatian Menristek

Listrik HybridSuplai Krisis Energi untuk K3

Borneo Tribune, Jakarta Nelayan di Kecamatan Kepulauan Karimata (K3) Kabupaten Kayong Utara boleh berbangga diri, berkat kerja keras bersama, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Prof. Dr .Ir .H. Gusti M. Hatta, MS memberikan perhatian khusus untuk ketersediaan tenaga listrik hybrid sebagai energi listrik alternatif dan terbarukan.

Menurut Menristek, listrik tenaga angin yang dikenal dengan Hybrid Teknologi dalam waktu dekat akan membantu nelayan K3yang ada di Kabupaten Kayong Utara dimana saat ini listrik di kecamatan termuda di itu hanya berasal dari genset pribadi dan itupun hanya beberapa rumah yang memilikinya, dan masyarakat lain hanya cukup menggunakan penerangan dari pelita

Victor semasa hidup diperlakukan dengan sangat spesial, di mana pakaian, popok, susu dan tempat tidurpun dipersiapkan layaknya anak manusia, FOTO: Abdul Khoir/Borneo Tribune

Bayi Orangutan Mati Borneo Tribune, Sukadana Victor, bayi orangutan yang sudah enam bulan dirawat akhirnya meninggal dunia lantaran enggan makan sejak ditinggal pengasuhnya ke Pontianak dan enggan diberi makan dengan orang lain. Hal tersebut diceritakan R. Jamrudin Sekdes Desa Mata-mata yang merasa sedih sepeninggal orangutan yang sudah dekat dan dianggap seperti anak sendiri lantaran tingkah polah bayi orangutan tersebut tak ubahnya seperti bayi manusia pada umumnya. “Sudah satu bulan meninggal, karena merajok tak mau makan,” kara Jamrudin saat dikonfirmasi Rabu (4/12). Victor menurut penuturan Jamrudin diketemukan saat masih bayi di kawasan hutan yang akan ditanami kelapa sawit oleh warga Desa Matamata, dimana saat itu tengah melintas dan mendengar tangisan seperti tangisan anak kecil. Setelah diambil bayi orangutan tersebut diserahkan warga desa kepada dirinya dengan diselimuti menggunakan baju kaos agar tidak kedinginan. Sedari diterimanya, bayi orangutan tersebut lantas diberi nama Victor dan dirawat seperti layaknya anak manusia, dimana susu formula dan pakaian layaknya bayi diberikan kepada Victor tersebut. “Ngompol dan nangis kalau malam biasa, mirip bayi lah,” kata Jamrudin.

Kondisi Victor yang selama enam bulan dirawat dirinya dan istri semakin membuat kedekatan Victor tak ubahnya anak dengan orang tua, dimana Victor enggan berpisah dengan mereka, termasuk makan dan tidur. “Sempat kami ingin berkonsultasi kepada pihak yang mengerti, karena walaupun diasuh seperti manusia, namun jika besar timbul juga rasa khawatir karena walau bagaimanapun Ia tetaplah bukan manusia,” katanya. Masih menurut Jamrudin, satu minggu sebelum Victor meninggal, pengasuh Victor pergi ke Pontianak lantaran ada urusan keluarga, sehingga Victor tinggal bersamanya di rumah, namun sifat kedekatan hati antara orang yang selama ini mengasuh menjadi alasan Victor enggan diasuh oleh orang lain, sehingga satu Minggu enggan makan dan minum susu, termasuk makan buah-buahan yang selama ini menjadi makanan favoritnya. “Saya makamkan seperti layaknya manusia, pakai kain kafan cuma tidak diberi nisan jak di makamnya,” katanya. Jamrudin merasa kepergian Victor membuat kenangan tersendiri dihatinya, lantaran kehidupan orangutan di KKU terutama saat pembukaan lahan untuk kelapa sawit terus dilakukan maka sedikit banyak berpengaruh terhadap kehidupan satwa langka tersebut. (DL)

· Wartawan, Kontributor, Intensive Programme and Freelancer “ Borneo Tribune” selalu di bekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima / meminta apapun dari narasumber · Setiap artikel atau tulisan berupa laporan kegiatan, cerita pendek, surat pembaca, puisi dan resensi yang dikirim ke redaksi hendaknya di ketik dengan spasi rangkap, maksimal 500 kata, ditandatangi dan disertai identitas ( No Telp / Fax jika ada ) dikirim ke alamat borneotribune@yahoo.com atau yusriadii@yahoo.com. Terimakasih

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

yang merupakan modifikasi bahan bakar solar yang dicampur dengan garam. “Listrik tenaga angin ini sudah kita buktikan sangat membantu nelayan di Jawa Barat. Saya yakin, di Kayong Utara, proyek ini juga akan memberikan manfaat yang besar,” tutur Prof. Dr .Ir .H. Gusti M. Hatta, MS saat menjadi Keynote speech pada kegiatan Energy Partners Gathering 2013 yang dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (4/12) kemarin. Kayong Utara menerapakan program ini, untuk melakukan percepatan pembangunan daerah ke Pulauan terutama Kecematan Kepulauan Karimata. Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid mengungkapkan, program ini merupakan komitmen Peemkab KKU dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan peningkatan ekonomi Untuk memuluskan proyek ini, Bupati menggandeng Wind Hybrid Power Generation PrOject (WHyPGen). Menurut Hildi, kelayakan penggunaan tenaga angin ini telah dilakukan kajian oleh Balai Besar Teknologi Energi, BPPT. “Proyek WHyPGen juga mendukung Pemerintah KKU dalam melakukan kajian pemanfaatan energy terbarukan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) di Kepulauan Karimata yaitu Desa Pelapis, Desa Padang dan Desa Betok Jaya. Kondisi saat ini, suplai energi listrik dibangkitkan oleh mesin diesel. Dari hasil kajian, Kepulauan Karimata mempunyai sumber energi terbarukan, yaitu energi angin yang dapat dikombinasikan dengan

Kecamatan Kepulauan Karitama akan mendapatkan listrik hybrid. Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid (kiri) tampak menyampaikan pemaparan dalam dalam kegiatan Energy Partners Gathering 2013 di Jakarta. FOTO: Ist. energi surya (photovoltaic) dan diesel,” ujar Bupati ketika menjadi pembicara dalam kegiatan Energy Partners Gathering 2013 yang dlaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (4/12) kemarin. Selama ini masyarakat Kepulauan Karimata menggunakan mesin diesel, untuk pemenuhan listrik. Namun hal ini, memerlukan biaya besar dan sangat tergantung dengan solar. “Dengan tenaga angin ini, nantinya kita harapkan akan mampu untuk memenuhi kebutuhan lisrik bagi pabrik es sekala kecil. Dengan begitu nelayan akan sangat terbantu,” jelasnya lagi. Untuk mensukseskan program ini, Hildi berharap kementrian terkait terutama Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) konsen untuk membantu daerah seperti Kayong Utara. Selain H Hildi Hamid, hadir dalam kegiatan itu Kepala BPPT Dr. Marzan A. Iskandar,

Deputi Kepala BPPT bidang TIEM, Dr. Unggul Priyanto, Direktur Jenderal EBTKEESDM Ir. Rida Mulyana, M.Sc, Kepala B2TE-BPPT National Project Director MCTAP National Project Director WhyPGen, Dr. Ir. Soni S. Wirawan, M.Eng, Head of Environment Unit UNDP Indonesia Budi Sayoko, Ph.D, General Manager Hotel Borobudur Poul Bitsch. Sementara itu ketua panitia kegiatan, Dr. Ir. Soni S. Wirawan, M.Eng menuturkan, bekerjasama dengan Ristek, MCTAP Project, WhyPGen Project dan UNDP Indonesia, Energy Partners Gathering 2013 ini bertujuan untuk menjadi wadah sosialisasi, networking dan percontohan tentang beberapa keberhasilan pengelolaan energi sebagai contoh untuk pengembangan ke depannya. Ketahanan Energi Nasional menjadi salah satu fokus dalam rencana pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan

laju rata-rata 6 persen per tahun, serta bertambahnya populasi penduduk sekitar 1,49 persen per tahun mendorong peningkatan kebutuhan energi rata-rata 6,2 persen per tahun. Di sisi lain, keterbatasan sumber energi memaksa Indonesia untuk merumuskan langkah-langkah strategis maupun teknis untuk menjaga ketahanan energi ke depannya. Langkah-langkah strategis maupun teknis sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dengan melibatkan hampir seluruh pemangku kebijakan, kalangan usaha dan masyarakat umum. Tetapi hal tersebut belumlah cukup, harus terus dikembangkan dengan melakukan langkah-langkah baru, menggali peluang-peluang penghematan energi dan inovasi-inovasi produk yang hemat energi. Balai Besar Teknologi Energi (B2TE) BPPT adalah institusi pemerintah yang fokus tentang isu energi nasional. Beberapa studi, apli-

kasi dan pencapaian telah menjadi landasan untuk untuk menunjang Ketahanan Energi Nasional. Sudi, aplikasi dan langkah nyata B2TEBPPT ini sejalan dengan tagline B2TE-BPPT ‘Managing Energy for Better Future’. “semoga Energy Partners Gathering 2013 dapat menjadi rumusan bersama dan gambaran bagi pemangku kebijakan, institusi terkait, industri nasional dan masyarakat umum untuk terus berinovasi demi tercapainya Ketahanan Energy Nasional,” tuturnya. Sementara itu, Camat Kepulauan Karimata Sukarman saat dikonfirmasi terkait rencana akan dikembangkannya listrik tenaga angin ini menyambut baik dan bahkan merasa masyarakat di wilayahnya merasa dimerdekakan untuk kedua kalinya. “Sebelumnya signal selular sudah masuk ke 3 desa di wilayah kami, dan menyusul listrik, ini sebuah mimpi yang menjelma menjadi nyata, masyarakat sangat berterima kasih,” kata Sukarman. Demikian juga Sy. Ali warga Desa Pelapis yang berharap dengan tersediannya listrik di daerahnya akan membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian, terutama untuk peningkatan hasil perikanan yang selama ini ikan hasil tangkapan hanya diolah menjadi ikan kering dan sulit dijual dalam bentuk ikan segar, dan jikapun dijual dengan ikan segar memerlukan biaya yang besar untuk pembelian es sebagai pendingin. “Kalau ada listrik setidaknya bisa buat es untuk mengawetkan ikan biar tidak cepat busuk,” kata Sy. Ali. (DL)

Opini

Upacara Tradisional Sedekah Bumi Oleh Hendraswati Bulan Suro (bulan pertama dalam kalender Jawa) atau bulan Muharram baru saja berlalu. Nanti malam sudah berganti dengan bulan Sapar. Ini artinya, kelompok/ masyarakat Jawa (terutama yang berasal dari daerah Kebumen Jawa Tengah) yang yang tinggal di sekitar Kota Pontianak, di Desa Arang Limbung, Desa Jawa Tengah atau desa yang lain, telah selesai mengadakan upacara Sedekah Bumi. Apa itu upacara Sedekah Bumi? Upacara tradisional Sedekah Bumi bagi orang Jawa merupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya secara turuntemurun. Kebiasaan yang selalu dilakukan di tanah leluhurnya ini ternyata dibawa ketika mereka pindah di tempat yang baru. Kata “sedekah”, secara harafiah berarti ‘menyantuni’. Namun dalam konteks “upacara Sedekah Bumi” bukan berarti menyantuni bumi. Sedekah bumi di sini artinya memberikan “makanan” (dalam arti simbolik) berbentuk sesajian kepada

bumi karena bumi telah memberikan kehidupan pada manusia. Bumi merupakan tempat berpijak, tempat mereka hidup dan mencari kehidupan. Tempat mereka menanam pohon-pohonan untuk makan, tempat mendirikan rumah untuk tempat tinggal, tempat membuat sumur untuk diambil airnya, bahkan bumi sebagai tempat untuk menguburkan jenazah apabila manusia meninggal. Pendeknya, segala aktivitas hidup semuanya dilakukan di atas bumi. Supaya bumi sebagai tempat hidup dan tempat berpijak ini tidak murka, maka setiap tahun sekali masyarakat mengadakan suatu upacara yang kemudian diberi nama Upacara Sedekah Bumi. Pada dasarnya, upacara ini dilakukan untuk mengingat kepada Sang Pencipta, Allah SWT, bersyukur padaNya, karena telah memberikan rahmat kepada manusia di muka bumi ini, khususnya kepada kelompok petani yang hidupnya bertopang pada hasil bumi. Masyarakat percaya bahwa dengan bersyukur maka Allah SWT akan menambah kenikmat-

an-kenikmatan lagi, Allah akan menyuburkan tanah mereka, Allah akan menambah hasil panen mereka, dan Allah akan menghilangkan “paceklik” pada hasil bumi mereka. Upacara sedekah bumi yang biasa dilakukan masyarakat Jawa di perantauan, khususnya di daerah Pontianak dan sekitarnya (Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya) dilakukan setiap bulan Suro (tidak ditentukan tanggal atau harinya, kecuali di Desa Jawa Tengah, ditentukan setiap Malam Selasa Legi bertepatan dengan hari kelahiran Mbah Kasan Gendon, leluhur mereka). Selain wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Pencipta, Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan rezekinya kepada mereka, selanjutnya mereka berharap agar selalu mendapat kesuburan, apapun yang ditanam dan apapun yang dikerjakan mendapat berkah dan hasil yang memuaskan. Dan tujuan yang terakhir adalah supaya selalu dilindungi dari mala petaka dan bencana

Rangkaian acara pokok yang wajib dilakukan dalam pelaksanaan upacara sedekah bumi adalah acara kenduri yang dilanjutkan dengan makan bersama. Pada malam harinya digelar pertunjukan ‘wayang kulit’ semalam suntuk. Kenapa wayang kulit?, sebab cerita di ‘wayang kulit’ ini dipercaya mengandung banyak petuah, banyak nasehat untuk menjadi manusia yang utama. Dari wayang kulit, kita diingatkan untuk jangan berbuat jahat, jangan serakah, orang yang berbuat baik pasti akhirnya akan berjaya. Perlu kita ketahui bersama, acara tersebut sebenarnya merupakan acara yang sifatnya “nguri-uri budaya Jawa” (melestarikan budaya Jawa). Perkembangan zaman yang semakin modern, ternyata upacara tradisional sebagai warisan budaya leluhur masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal itu bisa dimakhlumi karena dalam upacara tradisional mengandung norma-norma atau aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat yang masih dipatuhi oleh masyarakat

pendukungnya. Mereka percaya bahwa upacara tradisional mengandung unsur-unsur pendidikan. Dengan melakukan upacara ini, secara langsung maupun tidak langsung masyarakat ditanamkan sikap kepatuhan, kedisiplinan, pengendalian diri, rasa setia kawan, gotongroyong dan rasa kebersamaan. Di sisi lain, upacara tradisional dapat mewujudkan keseimbangan antara manusia dengan Sang maha Pencipta, , manusia dengan alam semesta, sebagai sikap tunduk, takut dan perasaan berdosa terhadap Sang Maha Pencipta maupun terhadap leluhur. Konsep keseimbangan tersebut menjadi dasar eksistensi masyarakat tradisional dalam mengatur kehidupannya, baik yang menyangkut hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun antara manusia dengan lingkungannya dan bahkan dengan Tuhannya. Hendraswati Peneliti pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, M Taufik, Fery Ade putra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: Mujidi, www.borneotribunecom Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah. TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, (Wakil Manajer) Supriyanto, Rustam. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune


cmyk

Serba Serbi

Kamis, 5 Desember 2013

Borneo T Tribune

3

Wakil Ketua DPRD Kalbar Buka Grassroots Kreasia U-12 Kalbar PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Jl. Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lt. III Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616 P O N T I A N A K

Kode Pos 78124

PENGUMUMAN NOMOR : 660.1/67/BLHD - A/2013

PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dengan ini disampaikan bahwa: 1. Nama Pemrakarsa 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan 3. Luas Areal Kapasitas Pabrik 4. Penanggung Jawab 5. Alamat Kantor 6. Lokasi kegiatan

: : : : : :

PT. Mentari Pratama Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 17.700Ha 90 Tom TBS/Jam Direktur Spring Tower, 01 - 15 JI. KL Yos Sudarso, Tanjung Mulia - Medan Deli - Medan Sumatera Utara - 20241 : Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Telah mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 842 /BLHD /2013 Tanggal 8 Juli 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, tanggapan dan pendapat atas penerbitan Izin Lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 5 hari kerja setelah pengumuman ini di publikasikan. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan serta tanggapan diucapkan terima kasih.masyarakat. Pontianak, 3 Desember 2013

Pemain Timnas U-17 Tahun Ridwan Haci Abdillah melakukan Coaching Clinic di hadapan peserta Liga Grassroots Kreasi U-12 Road to Gothia Cup 2013 di Lapangan Bangang Kubung, Kecamatan Teluk Keramat, Minggu ( 1/12 ) Borneo Tribune, Sambas Ketua Panitia Pelaksana Drs. H. Karlan mengatakan pembukaan Liga Grassroots Kreasia U-12 Kalbar, Minggu ( 1/12 ) di Lapangan Sepak Bola Kubangga dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ir. H. Prabasa Anantatur. Ada 12 Tim SSB yang akan bertanding diantaranya GKFA, Satria Buana, Porti, Buana Yunior, DK Putra, kemudian Kiber, Muda Dirgantara, Tangaran, Brajamusti, serta Gamuda, Kubung, dan Kapuas. Diharapkannya mudahmudahan dari tim yang terbaik ini akan kita kirim lagi untuk pelaksanaan di tingkat nasional dalam memperebutkan Grassroot to Swedia Cup. Dengan dikirimnya tim terbaik dari Kalbar untuk bertanding di tingkat nasional kalau dapat tingkat satu di Nasional maka akan dibawa ke swedia. Dikatakannya dengan adanya kegiatan seperti ini agar dapat memotivasi anak-anak muda Sambas untuk berkreasi dan melihatkan bakat-bakatnya dikancah nasioanl maupun internasional. “ Untuk itu apapun yang berbau sepak bola maka akan saya dukung, karena dengan adanya pertandingan ini maka generasi muda kita dapat diasah bakatnya dan dapat meraih kemenangan de-

ngan membawa nama baik Sambas, “ ungkapnya. Karlan juga mengungkapkan bahwa ada undangan untuk Kabupaten Sambas U-14 tahun ikut audisi di Yogyakarta, maka dengan begitu diharapkan kepada para pemain benar-benar berlatih agar dalam bertanding kita akan mendapatkan kemenangan. “ Alhamdulillah kemaren GKFA ( Generasi Kite Foot Ball Academic ) untuk tingkat Nasional di Jakarta mendapat 5 besar, “ katanya. Korwil Grassroots Kreasia wilayah Kalbar, Sigit Atmojo mengatakan pelaksanaan Sambas Grassroot Kreasia Indonesia juga dihadiri oleh Wakil DPRD Provpinsi Kalbar Ir.H Prabasa Anantatur, Ketua Koni Drs. H.Sunaryo, Kepala Desa Kubangga, Kepala Bidang Olahraga Disporabudpar Kabupaten Sambas, serta Pemain Nasional Usia 17 Tahun Ridwan Haci Abdillah, dan Pelatih dari Malang. Menurutnya Liga Road to Gotia Cup penyisih wilayah Kalbar tersebut akan dilaksanakan 17 hingga 31 Januari 2014 mendatang dengan 12 tim yang akan bertanding . “ Dari pertandingan tersebut akan dipilih 12 anak terbaik yang akan dikirim ke tingkat nasional pada April mendatang. Kami mendatangkan pemain

Timnas memberikan Coaching Cllinic agar memotivasi mereka para peserta liga,” katanya. Ketua Koni Kabupaten Sambas Drs.H.Sunaryo mengatakan untuk tahun 2014, Sambas diharapkan mendapat juara 1 karena salah satu untuk mewujudkan tim sambas yang kuat adalah dengan adannya agenda-agenda atau kompetisi-kompetisi di tingkat usia pemula. “ Salah satunya usia 12 tahun kemudian dengan berkembangnya sekolah sepak bola di Kabupaten Sambas saya yakin bahwa Sambas kedepannya tidak akan pernah kekurangan bibit-bibit pemain, sehingga kedepannya sambas akan maju dan dilirik oleh mata dunia, “ ungkapnya. Diharapkannya dengan adanya kegiatan seperti ini memberikan dampak yang positif kepada generasi muda dalam memotivasi mereka untuk berlatih dan mengembangkan bakatnya terutama olahraga sepakbola, sehingga anak-anak Sambas bisa merasakan bermain di kancah nasional maupun intenasional. “ Dengan bakat yang dimiliki ketika dapat dilihat oleh mata dunia maka merupakan suatu kebanggaan tersendiri, anak sambas mempunyai bakat yang memang patut untuk di perhatikan dan diasah lebih baik lagi, “ jelasnya.(Rul)


Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Kamis, 5 Desember 2013

Borneo Tribune, Pontianak Puncak peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum Ke-68 diperingati Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar, Selasa (3/12) di halaman Kantor Dinas PU Kalbar. Inspektur Upacara Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie dan sekaligus membacakan Sambutan Menteri PU RI Djoko Kirmanto. Menteri PU RI Djoko Kirmanto mengajak kepada seluruh aparat negara agar momentum Peringatan Hari Bhakti PU ini juga harus menjadi motor penggerak bagi kita untuk mengaktualisasikan semangat perjuangan para Sapta Taruna yakni bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat dalam menyelenggarakan infrastruktur PU yang penuh dengan tantangan di masa mendatang. ”Saya menghimbau kepada seluruh jajaran PU agar terus meningkatkan profesionalitasnya dengan terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan, seiring dengan semakin be-

M Zeet Hamdy Assovie menyerahkan SK Pensiun kepada Pegawai PU pada puncak peringatan Hari Bhakti ke 68 di halaman Kantor PU Kalbar. Foto : ist

rat dan kompleksnya tantangan tugas kedepan,” kata Manteri PU dalam sambutan yang dibacakan Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie. Dikatakannya, Pekerjaan Umum yang mempunyai kesadaran sosial, jiwa kesatuan, rasa kesetiakawanan (solidaritas) serta kebanggaan akan tugasnya sebagai abdi masyarakat, khususnya dalam bidang pekerjaan umum. Hal itu semua tentunya tidak dapat terwujud tanpa adanya etos kerja yang kita miliki. Etos atau ethikos (etika) berasal dari bahasa Yunani yang berarti

moral atau menunjukkan karakter moral yang baik. Etos juga memiliki arti sebagai keberadaan diri, jiwa, dan pikiran yang membentuk seseorang. Setiap bangsa memiliki etika yang merupakan nilai-nilai yang dikaitkan dengan etos kerja, seperti rajin, bekerja keras, berdisiplin tinggi, mampu menahan diri, ulet, tekun, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa serta para pahlawan Sapta Taruna. Sikap yang rajin, gotong royong, saling membantu, bersikap sopan masih bisa

ditemukan dalam masyarakat kita. Inilah etos yang kita warisi dari para pahlawan dan pendiri bangsa yang harus kita lanjutkan. “Saya yakin, semangat pantang menyerah dan penuh keikhlasan yang dicontohkan mereka, akan menjadi pemacu semangat kita untuk terus bekerja lebih baik, penuh rasa tanggung jawab, dan penuh pengabdian yang tulus untuk meningkatkan kinerja kita dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan,” jelasnya. (*r/ Lay).

CMYK

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Jl. Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lt. III Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616 P O N T I A N A K

Kode Pos 78124

PENGUMUMAN NOMOR : 660.1/66/BLHD - A/2013

PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dengan ini disampaikan bahwa: 1. Nama Pemrakarsa 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan 3. Luas Areal Kapasitas Pabrik 4. Penanggung Jawab 5. Alamat Kantor 6. Lokasi kegiatan

: : : : : :

PT. Lestari Abadi Perkasa Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit ± 12.830 Ha 60 Tom TBS/Jam Direktur Spring Tower, 01 - 15 JI. KL Yos Sudarso, Tanjung Mulia - Medan Deli - Medan Sumatera Utara - 20241 : Kecamatan Nanga Tayap, Pemahan, dan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Telah mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 843 /BLHD /2013 Tanggal 8 Juli 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, tanggapan dan pendapat atas penerbitan Izin Lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 5 hari kerja setelah pengumuman ini di publikasikan. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan serta tanggapan diucapkan terima kasih masyarakat. Pontianak, 3 Desember 2013

Penerapan Undang-Undang Pelayanan Publik

Sebagian Instansi Pemprov dan Pemkot Belum Patuh Borneo Tribune, Pontianak Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat. Setidaknya, gambaran itu tercermin dari hasil survei World Bank pada 2011 terhadap 183 negara yang menempatkan Indonesia di urutan ke-129 dalam hal pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat melakukan observasi terhadap 12 lebih SKPD/ Lembaga/Instansi Provinsi Kalimantan Barat dan 15 lebih SKPD/ Lembaga/Instansi tingkat Kota Pontianak yang menyelenggarakan pelayanan publik khususnya unit pelayanan perizinan. Observasi itu dilakukan berdasarkan UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang memuat komponen standar pelayanan publik. Hasil observasi menunjukkan, beberapa instansi pelayanan publik beresiko masuk zona merah karena belum mematuhi seluruh komponen standar pelayanan yang tertuang dalam UU Pelayanan Publik tersebut. Diantaranya adalah Dinas

Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi, menyatakan, ada tiga kategori penilaian dalam observasi ini. Ketiganya adalah kategori merah untuk SKPD/ Lembaga/Instansi dengan kepatuhan rendah, kategori kuning untuk SKPD/ Lembaga/Instansi dengan kepatuhan sedang dan kategori hijau untuk SKPD/ Lembaga/Instansi dengan kepatuhan tinggi. Agus menjelaskan, setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik harus mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Menurut dia, dalam ketentuan itu termaktub sejumlah indikator yang wajib dimiliki unit pelayanan publik. “Misalnya ada maklumat pelayanan, standar waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, pelayanan terpadu untuk perizinan dan sarana prasarana serta unit pengaduan,” ungkap Agus, Selasa

(03/12). Saat ini, jelas Agus, temuan observasi itu tengah dalam pengkajian oleh Tim Penelitian dan Pengembangan Ombudsman RI. Pekan pertama Desember 2013, ucap dia, adalah fase finalisasi kajian yang hasilnya akan disampaikan kepada publik. Lebih lanjut, Agus mengatakan, tujuan umum observasi ini untuk menilai tingkat kepatuhan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kota yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sedangkan tujuan khusus adalah mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu dan wajib ditingkatkan oleh SKPD/Lembaga/Instansi di Propinsi Kalimantan Barat dan di Kota Pontianak dalam penyelenggaraan pelayanan publik. “Manfaat observasi adalah sebagai bahan evaluasi kepatuhan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik” ujar pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat itu. (brm)

Aksi Siswi Galang Dana Dijalan Untuk Bayar SPP

Midji: Lebih Baik Sekolah di Daerah Masing-masing Borneo Tribune, Pontianak Beberapa hari lalu, Pontianak digegerkan dengan aksi 2 siswa sekolah swasta yang menggalang dana untuk keperluan membayar SPP. Aksi tersebut dilakukan agar mereka dapat ikut ulangan di sekolah tersebut yang mengharuskan, setiap siswa bisa ikut ulangan bila sudah tidak ada tunggakan SPP. Meski aksi tersebut menurut keduanya sebagai solusi untuk melanjutkan pendidikan, namun di mata Walikota Pontianak Sutarmidji, aksi nekat kedua siswa tersebut mencoreng nama baik Kota Pontianak. Sutarmidji juga menyarankan, bila tidak ada sekolah yang dapat menampung kedua siswa tersebut. Midji menegaskan lebih baik mereka (2 siswa SMA Abdi Wacana) tersebut sekolah di daerah masing-masing. ”Lebih bagus kan sekolah di daerah masing-masing. Sama saja sebenarnya kualitas pendidikan itu di mana-mana,” kata Midji. Midji menjelaskan, sejauh ini Kota Pontianak sudah berusaha membangun pendidikan dengan baik, karena pemerintah tidak ingin usaha yang dilakukan ini tercoreng hanya karena kejadian tersebut. Sutarmidji juga menjelaskan sekaligus menyesalkan atas aksi dua siswa sekolah swasta tersebut, Walikota Pontianak Sutarmidji menyesalkan adanya aksi serta memprotes sekolah agar tidak menghambat siswanya untuk ikut ulangan.

Selain itu, Sutarmidji juga menyayangkan aksi kedua siswi yang notabene berasal dari luar Kota Pontianak itu. Menurut Sutarmidji, sekolah seharusnya bisa lebih bijak, tidak boleh ada satu pun anak yang tidak diperbolehkan ikut ulangan umum hanya karena menunggak pembayaran iuran sekolahnya, baik itu swasta maupun negeri. Aksi kedua siswa yang sempat terpublis di media di Kalbar tersebut, serta sempat ada tudingan kelalaian pemerintah menyikapi adanya siswa yang tidak mampu. Akan tetapi, Midji menegaskan Pemkot tidak berhak memberikan beasiswa kepada kedua siswi tersebut lantaran, kedua siswa yang melakukan aksi di jalan beberapa waktu lalu, bukan warga Kota Pontianak. Melainkan berasal dari luar daerah yang kebetulan mengenyam pendidikan di Kota Pontianak. ”Beasiswa itu tidak mungkin kita berikan karena memang aturannya tidak boleh. Bayangkan kalau semua orang dari luar Kota Pontianak bersekolah di sini dan kita beri beasiswa, itu tidak mungkin. Sedangkan anak Kota Pontianak saja yang tidak mampu belum tercover semuanya,” jelasnya. Penyaluran dana beasiswa dari APBD bukan sematamata hanya untuk siswa kurang mampu, namun ada poin yang harus dilakukan yakni, ketentuan penyaluran beasiswa melalui APBD Kota Pontianak tersebut harus warga Kota Pontianak. Midji juga membeberkan kejadian yang pernah me-

TVS Pontianak

: 0853 9320 2778

TVS Ketapang

: 0852 4945 5790

TVS Pinoh

: 0813 4557 8321

TVS Merdeka Motor PTK : 0821 5030 6989

TVS Rasau

: 0853 9355 5508

TVS Sintang

: 0812 5746 6666

TVS Putussibau

: 0821 5125 9567

TVS Tepuai

TVS Singkawang

: 0857 5069 6740

TVS BM Sintang

: 0852 5260 1948

TVS Anugrah Sekadau

: 0813 4540 2238

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS

: 0813 4528 6562

nyangkut aliran dana beasiswa tersebut. Beberapa waktu lalu, badan pemeriksa keuangan menemukan penyaluran dana yang salah. Sebuah sekolah swasta mencantumkan 80 persen siswa penerima beasiswa yang ternyata 80 persen berasal dari luar Pontianak. “Beasiswa yang berasal dari APBD itu hanya boleh diberikan kepada anak-anak Kota Pontianak, baik dia sekolah di Pontianak maupun luar Pontianak,” ungkapnya. Sebagaimana pengakuan kedua siswa tersebut, aksi yang mereka lakukan itu atas saran seseorang. Terungkapnya pengakuan ini, Sutarmidji mensinyalir, tidak menutup kemungkinan adanya saran atau suruhan kepada kedua siswi tersebut ditunggangi muatan politis. Bahkan, diakuinya masih ada sekolah negeri yang melakukan penahanan ijazah siswa lantaran terkendala persoalan biaya. Semestinya, sekolah tidak perlu melakukan hal tersebut karena menurutnya tindakan itu bisa menghambat kemajuan dunia pendidikan. “Ya sudahlah, diserahkan saja ijazah itu, anggap saja itu kontribusi sekolah untuk pencerdasan anak bangsa,” ucap Midji. Terkait tindakan seperti itu terutama di sekolah-sekolah negeri, Walikota mengancam akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang melakukan hal serupa. “Jangan korbankan anak didik karena mereka itu adalah harapan dan masa depan bangsa,” pungkasnya. (Uby)

CMYK

Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

4


Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Kamis, 5 Desember 2013

5

Pemerintah Wajib Lindungi HAM Borneo Tribune, Mempawah Guna mewujudkan program kegiatan bagi satuan kerja perangkat daerah yang berbasis hak asasi manusia dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, Bagian Hukum Setda Kabupaten Pontianak menggelar Rapat Koordinasi Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Pontianak, Rabu (4/12), kemarin, yang dibuka langsung Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto di aula Kantor Bupati Pontianak. Pada kesempatan tersebut, Rubijanto menyatakan perjuangan pemajuan peng-

hormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia memerlukan usaha keras dari semua pihak, baik instansi pemerintah maupun pemangku kepentingan di seluruh lapisan masyarakat. “Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga yang diwakili dalam kepanitiaan RANHAM maupun dengan lembaga di luar panitia RANHAM,” ujarnya. Bahkan Rubijanto menjelaskan, implementasi hak asasi manusia merupakan aktivitas yang dilakukan setiap satuan kerja perangkat daerah. Hal ini sesuai amanat konstitusi yang menyebut adanya sepuluh hak-hak dasar manusia, yaitu hak hi-

dup, hak berkeluarga dan berketurunan, hak mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak partisipasi dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. “Penerapan sepuluh hak dasar manusia itu merupakan peran seluruh satuan kerja perangkat daerah yang dilaksanakan melalui tupoksinya masing-masing baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkenaan dengan pelayananpelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya. Karenanya untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, di-

Rakor HAM Pemda Kabupaten Pontianak melaksanakan rencana aksi Hak Asasi Manusia. Foto : Johan Wahyudi/ Borneo Tribune

perlukan koordinasi antarSKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Pontianak sekaligus sebagai penghubung dengan sekretariat dan panitia RANHAM Kabupa-

ten Pontianak. “Kewajiban pemerintah untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM ini perlu dijabarkan secara operasio-

Sigap Memberantas Narkoba

Wakil Bupati Puji Kinerja BNN

Berantas Narkoba Kepala BNN Kabupaten Pontianak, A.H. Daulay, menyerahkan trophy kepada pelajar yang berhasil menjuarai lomba pidato anti narkoba. Foto : Johan Wahyudi/ Borneo Tribune

Borneo Tribune, Mempawah Di usia yang baru satu setengah tahun Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pontianak telah bergerak cepat melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Hal ini tak pelak mengundang pujian, Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, yang memberikan apresiasinya terhadap kinerja BNN Kabupaten Pontianak yang meski berusia belia namun sigap dalam aktivitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Pontianak. “Apa yang dilakukan BNN sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Pontianak yaitu mewujudkan masyarakat berkualitas dan sejahtera. Maka BNN memiliki peranan penting dan strategis bagi upaya kita semua mewujudkan masyarakat Kabupaten Pontianak yang berkualitas,” ujar Rubijanto. Dimana Rubijanto menyebut penyalahgunaan narkotika sebagai ancaman yang harus dihadapi bersama dengan kekuatan penuh. “Narkoba bisa membinasakan individu, keluarga, masyarakat, bahkan sebuah bangsa,” ujarnya.

Bahkan Rubijanto sendiri optimis tindak penyalahgunaan narkotika bisa diberantas. Namun hal ini mensyaratkan adanya komitmen dan koordinasi terpadu serta sistematis dari semua pihak. “BNN dan kepolisian menjadi motor penggerak bagi

upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba,” ucapnya. Sedangkan Kepala BNN Kabupaten Pontianak, Abdul Harris Daulay mengungkapkan, usai menyelesaikan urusan rekrutmen staf, BNN Kabupaten Pontianak langsung bergerak melaku-

kan penyuluhan di sekolahsekolah menengah atas, kejuruan, dan madrasah aliyah. Penyuluhan juga dilakukan di lingkungan instansi pemerintah di setiap kecamatan dan perusahaanperusahaan swasta di Kabupaten Pontianak. “Advokasi terhadap peja-

bat eselon III dan IV serta advokasi nonpemerintah juga kami lakukan. Keterbatasan personel dan lainnya tidak menjadi halangan bagi kita untuk bekerja keras menjadikan Kabupaten Pontianak keluar dari lima besar tindak pidana narkoba. Kami berharap semua pihak dapat mendukung upaya kami, “ kata Daulay. Termasuk, lanjut Daulay, BNN Kabupaten juga menggelar pementasan seni budaya P4GN bagi masyarakat. Kegiatan juga menjadi upaya menyatukan gerak membangun komitmen bersama masyarakat kabupaten Pontianak untuk bekerja keras memberantas kejahatan narkotika. “Kejahatan narkotika adalah terorganisasi yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat kita. Usaha pencegahan dan pemberantasan akan kami lakukan tanpa henti. Kita tidak ingin Kabupaten Pontianak dijadikan tempat lalu lintas barang haram itu,” tegasnya. (JoE).

nal ke dalam program dan kegiatan setiap lembaga dan satuan kerja perangkat daerah masing-masing,” jelasnya. Sedangkan Panitia Rakor

RANHAM, Bunyamin mengungkapkan, Rakor diikuti sebanyak 40 peserta yang berasal dari unsur-unsur SKPD Kabupaten kabupaten Pontianak, kecamatan, dan kelurahan. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat bertindak sebagai narasumber pada rakor ini. “Kita berharap seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak dapat melaksanakan pelayanan secara maksimal dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM dalam setiap program kegiatannya,” harap Bunyamin.(JoE).

Musim Durian, Jaga Kebersihan Borneo Tribune, Mempawah Masyarakat Kalimantan Barat sedang demam makan durian. Bahkan ribuan buah berlimpah hingga di Pasar Mempawah. Namun masyarakat diingatkan, agar tetap membuang sampah pada tempatnya, sehingga kebersihan tetap terjaga. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pontianak, Hamidia Norfal, mengatakan, terkait musim buah durian ini, pihaknya telah melakukan antisipasi untuk menampung sampah kulit durian dari masyarakat. “Saya sudah menugasHamidia Norfal kan petugas kebersihan untuk bekerja keras di sentra-sentra pasar maupun pemukiman warga agar sampah kulit durian dapat terangkut semua. Penumpukan sampah kulit durian akan menimbulkan bau tidak sedap, bahkan jadi sumber penyakit,” katanya. Selain itu, Ia juga berharap kerjasama masyarakat untuk tidak sembarangan membuang kulit durian agar tidak merugikan masyarakat itu sendiri. “Buang lah sampah pada tempatnya, dan jika ada sampah yang luput dari pengangkutan petugas kami, agar segera menghubungi Dinas PU supaya cepat ditangani,” ungkapnya. (JoE).

Pabrik Arak di Kota Baru Digerebek Polisi Borneo Tribune, Nanga Pinoh Tempat produksi minuman keras jenis arak di Kota Baru, Kecamatan Tanah Pinoh, digerebek jajaran Polres Melawi, Rabu (4/12). Kapolres Melawi, AKBP. Nowo Winarti bahkan turun langsung memimpin penggerebekan pabrik arak yang berada di wilayah Desa Suka Maju, tepatnya di kawasan Pasar Kota Baru, di depan Bank Kalbar. Dari operasi ini, polisi menyita beberapa dirigen berisikan arak serta sejumlah peralatan untuk membuat dan menyuling arak, termasuk bahan dasar ragi serta arak siap jual yang sudah dikemas dalam kantong (biasa disebut kampel). Produksi arak ini memang tak dilakukan oleh satu pelaku tapi dibuat oleh tujuh pemilik rumah produksi yang tinggal di dalam satu gang.

Bahkan saking banyaknya peralatan untuk memproduksi arak, sebagian besar barang bukti masih ditinggal di Kota Baru. Kapolres Melawi, AKBP. Nowo Winarti mengungkapkan, operasi pengungkapan produsen arak ini dilakukan karena minuman keras ini dapat membahayakan kesehatan serta menjadi awal munculnya tindakan kriminalitas. “Jadi keberadaan pabrik arak ini merupakan informasi dari masyarakat. Saat kami ke TKP ternyata ada tujuh rumah yang memproduksi arak tersebut. Sekarang ketujuh pemilik kita periksa di Polres Melawi serta sejumlah barang bukti untuk membuat arak kita amankan di Polres,” tegas Kapolres. Kapolres menambahkan, pembuatan arak dengan me-

tode home industry (industri rumahan) ini memang sudah dilakukan selama berpuluhpuluh tahun. Alasan pelaku adalah karena untuk menghidupi keluarga sehari-hari, karena tak ada pekerjaan lain. “Tujuh pemilik industri arak terdiri dari tiga perempuan dan empat laki-laki. Bahkan ada yang sudah kakek nenek. Katanya mereka malah sudah turun temurun memproduksi arak,” timpal Kapolres. Barang bukti yang dibawa, terang Kapolres juga hanya untuk memenuhi unsur pidananya. Seperti panci, kuali, kompor serta sejumlah dirigen. Tim Polres Melawi turun ke Kota Baru pada pukul 05.00 Wib dan memulai operasi pada pukul 10.00. “Dari pengakuan pemilik, arak yang mereka produksi memang tak dijual sampai ke

Pinoh. Hanya di sekitar Tanah Pinoh saja. Tapi tetap saja ini kan meracuni generasi muda kita untuk mabukmabukan,” terangnya. Kapolres menegaskan, pemilik yang memproduksi minuman keras serta menjualnya bisa dikenakan Pasal 13 dan 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kesehatan. “Ancamannya lima tahun penjara,” jelasnya. Ajung, salah satu pembuat arak yang ikut dibawa ke Polres Melawi mengatakan, usaha mereka dilakukan sekadar untuk mencari makan sehari-hari. “Saya sudah lakukan bertahun-tahun. Kami memang memproduksi arak untuk mencari makan, karena tak ada lagi pekerjaan lain. Kalau ada, mungkin kami tak akan membuat arak,” ujarnya. Dirinya juga mengungkap-

Rumah Produksi Arak, sejumlah barang bukti untuk membuat miras jenis arak serta para pemilik rumah produksi arak yang diamankan di Mapolres Melawi. FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune

kan selama ini tak pernah ada aparat yang mengingatkan atau menindak produksi araknya. Ia juga menjual arak tersebut ke kampung-kampung yang berada di wilayah

Kecamatan Tanah Pinoh atau Tanah Pinoh Barat. “Pokoknya kita menjual kalau ada orang mesan. Biasanya ada acara kawinan atau acara apa,” ucapnya. (eko)


Bengkayang Borneo Tribune

Kamis, 5 Desember 2013

Perbaikan Layanan Puskesmas Akan Ditandatangani

Sumastro dan Lies Indari Ikut Uji Kompetensi Susulan Borneo Tribune, Singkawang KEPALA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Singkawang, Sumastro dan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Singkawang, Hj. Lies Indari mengikuti uji kompetensi susulan di Kota Pontianak. ”Hari ini (kemarin), kedua pejabat eselon IIB itu mengikuti uji kompetensi susulan di Kota Pontianak,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Singkawang, H. Juandi. Sumastro dan Lies Indari mengikuti uji kompetensi susulan, karena keduanya tidak dapat mengikuti uji kompetensi yang diadakan di Kota Singkawang secara serempak beberapa waktu lalu. Pasalnya, keduanya berhalangan hadir. Kala uji kompetensi untuk pejabat eselon itu berlangsung, Sumastro sedang menghadiri kegiatan di Bangkok, Thailand. Sedangkan Lies Indari sedang di luar kota. ”Uji kompetensi ini memang wajib bagi pejabat eselon, makanya walaupun yang bersangkutan tidak dapat hadir kemarin dikarenakan ada tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan, diberikan kesempatan lagi untuk ikut uji kompetensi susulan,” jelas Juandi. Terkait soal dalam uji kompetensi susulan itu, Juandi memastikan, soalnya berbeda dengan uji kompetensi beberapa waktu lalu. “Bahkan kemungkinan soalnya lebih sukar dari yang kemarin,” katanya. Hal senada dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang, Syech Bandar. Menurutnya, kedua kepala dinas itu memang harus mengikuti uji kompetensi susulan, karena hal ini sifatnya wajib bagi pejabat eselon di lingkungan Pemkot Singkawang. Uji kompetensi ini bersifat wajib, karena untuk melihat sejauh mana kemampuan atau kompetensi pejabat eselon dalam menjabarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang dalam membangun Kota Bumi Bertuah Gayung Bersambut. (RH) o

”Proses panjang untuk menghasilkan hal tersebut merupakan landasan penting yang mencerminkan prinsip tata kelola yang baik (good governance), dimana komitmen pemberi layanan dan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam proses,” tambahnya. Maksud dan tujuan dari kegiatan Penetapan Janji Perbaikan Layanan oleh Puskesmas yaitu untuk menginformasikan secara luas kepada masyarakat

khususnya di daerah kecamatan tentang Komitmen Puskesmas dalam merespon pengaduan masyarakat dalam bentuk perbaikan layanan; Pembuktian komitmen puskesmas dalam meningkatkan mutu layanan ; Menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya perbaikan dalam upaya peningkatan mutu layanan sebelum ditandatanganinya janji perbaikan layanan. ”Yang diharapkan adalah

tersebarluasnya informasi akan adanya Janji Perbaikan Layanan untuk Puskesmas. Adanya keterlibatan pihak masyarakat dalam rangka ikut mendukung perbaikan mutu layanan termasuk di dalamnya monitoring pelaksanaan janji perbaikan layanan; Terinformasikannya perubahan/perbaikan yang telah dilakukan puskesmas sebelum ditetapkannya janji perbaikan layanan,” jelas Ridwan. (Mu) o

Borneo Tribune, Singkawang PARA Calon Legislatif (Caleg) yang telah memasang baliho di sudut-sudut strategis Kota Singkawang harus bersiap-siap kehilangan alat peraga kampanyenya. Pasalnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Singkawang dalam waktu dekat ini akan melakukan penertiban. “Penertiban alat peraga kampanye tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Panitia Pengawas Pemilu

Bandar: Tiada Hari Tanpa Rapat Borneo Tribune, Singkawang Akhir-akhir ini, rapat menjadi pekerjaan seharihari di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang. Sampaisampai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang, Syech Bandar menyebutkan, “Tiada Hari Tanpa Rapat”. Bandar pun menilai, rapat memang perlu dan harus dilakukan untuk saling berkoordinasi antar aparatur. “Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Memang harus tetap berkoordinasi,” katanya ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) se-Kota Singkawang di Balairung, Kantor Walikota Singkawang, Selasa (3/12). Di hadapan sekitar 90 pejabat eselon III dan IV, Bandar mengatakan, dalam forum seperti ini, banyak yang bisa diutarakan, baik di bidang organisasi, tata laksana, apa yang sudah standar hingga fasilitas apa saja yang ada dan dibutuhkan. “Kalau dalam bidang kepegawaian, memang dari pusat tidak boleh diubah dan memang sudah saklek begitu. Namun dalam bidang organisasi pemerintahan,

Kalau dalam bidang kepegawaian, memang dari pusat tidak boleh diubah dan memang sudah saklek begitu. Namun dalam bidang organisasi pemerintahan, daerah diberikan kesempatan untuk berkreasi bagaimana baiknya

menganalisa masalah hingga mencarikan solusi yang tepat. “Kalau ada solusi, harus ditindaklanjuti, misalnya terkait masalah dana yang tidak ada, itu diajukan,” pinta Bandar. Menurut Bandar, keikutsertaan para pajabat eselon dalam Rakor tersebut, bukan

semata-mata menghadiri undangan. “Tetapi bagaimana kendalakendala yang dihadapi bisa dibicarakan. Karena ini adalah forum strategis untuk memecahkan masalah dan memberikan masukan untuk kita tindaklanjuti ke depannya,” katanya. (RH) o

daerah diberikan kesempatan untuk berkreasi bagaimana baiknya,” papar Bandar. Dalam kesempatan tersebut, Bandar juga mengajak para pejabat eselon untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Mulai dari

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

JI. Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lt. III Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616 PONTIANAK Kode Pos78124

JI. Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lt. III Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616 PONTIANAK Kode Pos78124

PENGUMUMAN STUDI AMDAL

PENGUMUMAN STUDI AMDAL

PT Borneo Alumindo Prima merencanakan untuk menyusun Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Pembangunan Pabrik Alumunia dan Alumunium serta Pelabuhan Khusus Untuk Kepentingan Sendiri dengan lokasi tersebut Dibawah ini: Nama Perusahaan : PT. Borneo Alumindo Prima Lokasi : Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Luas Lokasi Usaha : + 1.150 Ha Jenis usaha / kegiatan : Pembangunan Pabrik Alumunia dan Alumunium Serta Pelabuhan Khusus Untuk Kepentingan Sendiri Produk yang dihasilkan : Alumina dan Alumunium Jenis limbah yang dihasilkan : Limbah cair, padat dan gas Dampak Iingkungan hidup yang akan timbul: v Positif - Meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat sekitar kawasan, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. v Negatif - Perubahan fungsi lahan, penurunan kualitas udara dan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, dan sebagainya. Sesuai dengan undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan PT. Borneo Alumindo Prima berencana melakukan studi AMDAL. Dalam Pelaksanaannya sesuai dengan keputusan Kepala Bapedal No.08 Tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL, maka terhitung hari ini PT. Borneo Alumindo Prima mengumumkan rencana kegiatan tersebut dan mengharapkan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat luas sebagai bahan masukan dan telaahan studi AMDAL dimaksud. Saran Pendapat dan tanggapan Mohon disampaikan dalam kurun waktu 30 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman ini dan dapat disampaikan kepada instansi terkait atau pemrakarsa kegiatan dengan alamat sehagai berikut: 1. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat D/A BLHD Provinsi Kalimantan Barat JI. A. Yani (Komplek Kantor Gubernur Prov. Kalimantan Barat ) Telepon (0561) 764616 Fax (0561) 764616 Pontianak, Kode Pos 78124 2. Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 Ketapang Telp. (0534) 3037605 Kode Pos 78812 3. Pemrakarsa: PT. Borneo Alumindo Prima Jl. Agus Salim RT.24/RW.08 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang

PT Ketapang Bangun Sarana merencanakan untuk menyusun Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kawasan Industri dengan lokasi tersebut Dibawah ini: Nama Perusahaan : PT. Ketapang Bangun Sarana Lokasi : Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Luas Lokasi Usaha : + 1.000 Ha Jenis usaha / kegiatan : Kawasan Industri Produk yang dihasilkan :Jenis limbah yang dihasilkan : Limbah cair, padat dan gas Dampak Iingkungan hidup yang akan timbul: v Positif - Meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat sekitar kawasan, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. v Negatif - Perubahan fungsi lahan, penurunan kualitas udara dan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, dan sebagainya. Sesuai dengan undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan PT. Ketapang Bangun Sarana berencana melakukan studi AMDAL. Dalam Pelaksanaannya sesuai dengan keputusan Kepala Bapedal No.08 Tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL, maka terhitung hari ini PT. Ketapang Bangun Sarana mengumumkan rencana kegiatan tersebut dan mengharapkan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat luas sebagai bahan masukan dan telaahan studi AMDAL dimaksud. Saran Pendapat dan tanggapan Mohon disampaikan dalam kurun waktu 30 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman ini dan dapat disampaikan kepada instansi terkait atau pemrakarsa kegiatan dengan alamat sehagai berikut: 1. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat D/A BLHD Provinsi Kalimantan Barat JI. A. Yani (Komplek Kantor Gubernur Prov. Kalimantan Barat ) Telepon (0561) 764616 Fax (0561) 764616 Pontianak, Kode Pos 78124 2. Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 Ketapang Telp. (0534) 3037605 Kode Pos 78812 3. Pemrakarsa: PT. Ketapang Bangun Sarana Jl. Gajahmada No. 136 A RT.08 / RW. 04 Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang

FOTO: Rudi / Borneo Tribune

Syech Bandar

(Panwaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Satpol PP dan Polres Singkawang yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan, Kantor Walikota Singkawang, Jumat (29/ 11) kemarin,” kata Ketua Panwaslu Kota Singkawang, Heri Purwanto. Dalam Rakor yang diprakarsai Panwaslu Kota Singkawang tersebut, Heri Purwanto didampingi Sabirin dan Marhadi. Sedangkan dari KPU Kota Singkawang, Solling dan Erwin Irawan. Hadir pula Kepala Satpol PP, Momie Muljo Mintarno, Kasi Penyidikan dan Penindakan, Rady Parwinto serta Kasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Hubi Amri. Sementara dari Polres Singkawang, hadir Kasat Intelkam, AKP Toto Budi Suprapto. Panwaslu memprakarsai Rakor tersebut, karena masih banyak alat peraga kampanye yang melanggar Peraturan KPU 15/2013 dan Perwako Nomor 270/ 801/Pem-A. “Padahal, berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslu tertanggal 17 Oktober 2013, KPU sudah membuat surat tertanggal 1 November 2013 kepada Ketua Parpol untuk menertibkan alat peraga kampanye sesuai Peraturan KPU tersebut,” kata Heri. Hasil Rakor tersebut menyebutkan, bahwa setelah rekomendasi atas temuan dugaan pelanggaran yang disampaikan Panwaslu kepada KPU, KPU akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat berisi pemberitahuan atau peringatan kepada Caleg atau Parpol yang diduga melakukan pelanggaran, untuk memindahkan atau menertibkan sendiri alat peraga kampanyenya waktu rentang waktu 7 hari. Apabila dalam 7 hari, peringatan KPU tidak juga diindahkan, maka Panwaslu Kota Singkawang akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Satpol PP untuk melakukan eksekusi penertiban kepada seluruh peserta Pemilu. Sementara Polres Singkawang melalui Kasat Intelkam, AKP Toto Budi Suprapto menyatakan siap untuk membekap kegiatan eksekusi penertiban alat peraga kampanye tersebut. Pelaksanaan eksekusi, rencananya didampingi KPU dan Panwaslu sebagai bentuk dukungan atas prinsip kampanye Pemilu, yaitu efisien, ramah lingkungan, akuntabel, non diskriminasi tanpa kekerasan. (RH) o

PKL Ditertibkan Borneo Tribune, Bengkayang Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui instansi terkait melakukan penertiban Bengkayang. Satu diantaranya dengan menggeser lokasi penjualan di malam hari oleh Pedagang Kakii Lima (PKL). Dalam dua minggu terakhir, PKL malam hari yang awalnya berdagang di pinggiran jalan pasar Bengkayang dipindahkan ke lokasi eks terminal Bengkayang. Pemindahan pasar tersebut dikoordinir oleh Dinas Perdagangan dengan dibantu oleh Dinas Perhubungan, Sat

Bengkayang bersih dan rapi ini bagian dari visi misi dari Bupati kita. Mari kita dukung bersama demi Bengkayang

laan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan yang diterima oleh masyarakat pengguna layanan,” katanya. Pengaduan itu termasuk pada pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pendampingan yang telah dilakukan sejak bulan Februari 2013, Program Kinerja-USAID telah menghasilkan beberapa capaian penting, diantaranya adanya Draft Janji Perbaikan Layanan oleh Puskesmas.

Baliho Caleg dan Parpol Segera Ditertibkan

Borneo Tribune, Bengkayang PERWAKILAN PKBI, M. Ridwan mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan penandatangan perbaikan layanan oleh tiga Puskesmas di Kabupaten Bengkayang. ”Salah satu metode yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk di dalamnya bidang kesehatan adalah melalui partisipasi masyarakat yang dimulai dari Pengelo-

6

Pol PP dan camat Bengkayang. ”Lokasi pasar malam PKL itu dipindahkan atas kesepakatan bersama,” kata Yustinus K, Camat Bengkayang saat ditemui

beberapa waktu yang lalu. Yustinus menambahkan, pemindahan lokasi berdagang itu bertujuan untuk mewujudkan Bengkayang yang bersih dan rapi. ”Bengkayang bersih dan rapi ini bagian dari visi misi dari Bupati kita. Mari kita dukung bersama demi Bengkayang,” kata Yustinus. Para pedagang kaki lima menerima penataan yang dilakukan. Namun demikian, pedagang sangat mengeluhkan sempitnya lokasi. ”Tertib sih Bang, tapi lokasinya sempit. Ada banjir kalau hujan,” ucap Icha, salah satu PKL (Mu) o


Kamis, 5 Desember 2013

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

Sering Terjadi, Produk Iklan Ditempel di Pohon

Indra: Instansi Terkait Harus Tegas

Borneo Tribune, Sanggau Tampak semakin semrawut. Itulah yang terjadi di Kota Sanggau. Pasalnya, banyak pemasangan sejumlah iklan produk yang dipasang disembarangan tempat, baik spanduk maupun reklame. Seperti yang terlihat di depan lapangan bola Rawa Bhakti Jalan A.Yani Kota Sanggau. Tokoh Pemuda Ilir Kota

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Abang Indra mengatakan bahwa pemasangan tersebut ditempel di pohon-pohon yang seharusnya bebas dari produk iklan maupun kampanye apapun. Bahkan setelah sepekan di pasang ditempat tersebut, hingga kini, belum tampak ada penertiban dari Instansi terkait akan hal itu. ”Sudah sering saya lihat,

Donor Darah Awali Rangkaian Peringatan Hari Ibu ke-85 Borneo Tribune, Sanggau Banyak kegiatan akan dilaksanakan untuk memperingati Hari Ibu ke-85 Tingkat Kabupaten Sanggau yang jatuh setiap tanggal 22 Desember. Kegiatan tersebut diawali dengan donor darah di Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Sanggau, Rabu (4/12) kemarin. ”Khusus untuk donor darah ini dikoordinir oleh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sanggau yang diketuai oleh Ny. Mas Kartini Sumadi. Kegiatannya sudah dimulai hari ini (Rabu) sampai hari Sabtu di Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Sanggau,” ujar Ketua Panitia Hari Ibu, Ny. Arita Apolina Paolus Hadi. Arita mengatakan donor darah ini dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari unsur PNS, TNIPolri, pegawai swasta dan masyarakat umum lainnya. ”Jadi kita menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari unsur PNS, TNI-Polri, pegawai swasta dan seluruh masyarakat untuk datang mendonorkan darahnya dalam rangkaian peringatan hari ibu ini. Karena mendonorkan darah sangat bermanfaat bagi sirkulasi atau pertukaran darah dalam tubuh sebagai peremajaan darah kita,” ungkapnya. Menurutnya, manfaat donor darah ini yang tidak kalah pentingnya adalah kepedulian antara sesama dan rasa kemanusiaan serta terjamin-

nya ketersediaan darah pada PMI Kabupaten Sanggau. Karena selama ini kebutuhan darah cukup meningkat, sedangkan ketersediaan darah berkurang. Arita mengungkapkan serangkaian kegiatan peringatan Hari Ibu selain donor darah diantaranya Bhakti Sosial dan anjang sana ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanggau bagi pasien Persalinan dan pasien kurang mampu, gerak jalan santai dan dilanjutkan dengan lomba membuat kue, ziarah ke Taman Makam Patriot Bangsa, dan puncak peringatan Hari Ibu ke-85 Tahun 2013 akan dilaksanakan pada Rabu (18/12) di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sanggau. Arita menghimbau kepada ibu-ibu yang tergabung dalam GOW Kabupaten Sanggau agar proaktif dan antusias untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ibu agar lebih semarak, meriah dan sukses dari pantauan di lapangan. Donor darah yang dilaksanakan hari ini pun tercatat sudah 60 orang yang melakukan donor daranya termasuk Ny. Arita Apolina, Ketua Persit Candra Kirana, Ny. Titi Zulkifli dan diikuti ibu-ibu lainnya. Selain itu juga tampak dari unsur PNS, di antaranya Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Sumadi Haryoko beserta Staf serta unsur TNI dan Karyawan BUMN. (rtn)

POHON.Iklan salah satu produk yang memasang spanduknya ditempel di pohon-pohon di depan Lapangan Bola Rawa Bhakti Sanggau, Rabu (4/12). Foto: Ratna Sari/Borneo Tribune para pengusaha ini menempel spanduk-spanduk mereka di pohon, bahkan ada yang dengan cara di paku, tentunya ini dapat merusak pohon yang seharusnya kita jaga bersama demi keindahan kota,” ujarnya. Indra pun meminta, agar instansi terkait dapat segera melakukan penertiban. “Jangan dibiarkan seperti itu lah. Jadi apa jak kerja mereka (Instansi) tu?,” kesalnya. Indra pun mengaku, akan menertibkan sendiri spanduk-spanduk tersebut jika dalam tiga hari

kedepan tidak dilakukan penertiban dari pihak terkait. ”Untuk pengusaha yang memasang produk iklan mereka di pohon, saya minta ditindak tegas supaya tidak ada lagi pengusaha dan perusahaan yang berani menempel produk iklan mereka di pohon yang seharusnya steril dari hal-hal yang dapat merusak pohon. Karena ini sudah sering terjadi, tapi karena tidak pernah ada tindakan, makanya tidak heran kasus seperti ini akan terus terjadi,” tegasnya. (rtn)

1.171 unit KBR Tersebar di 14 Kabupaten /Kota se Kalbar Borneo Tribune, Ngabang Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, dalam kata sambutannya, yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Drs.M. Zeet Hamdy Assovie,MTM, saat penanaman sejumlah bibit pohon, di pabrik karet PT. Multi Karet Sejahtera (MKS) Ngabang, Senin awal pekan, mengatakan, dari tahun 2010 -2013 terdapat 1.171 unit Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota se Kalbar. Pemerintah juga memberikan akses legal kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan produksi berupa izin usaha Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) serta hak pengelolaan Hutan Desa (HD) dan hutan lindung untuk izin usaha pemanfaatan kemasyarakatan dan hak pengelolaan hutan Desa. Demikian seperti yang tertuang dalam kata sambutan Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH. Selanjutnya, dikatakan, Pemerintah memberikan kewenangan legalitas kayu rakyat dari Menteri Kehutanan kepada Lurah atau Kepala Desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu rakyat. Dan sejumlah kebijakan, program dan kegiatan di bidang kehutanan telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.

Diantara kebijakan, program dan kegiatan tersebut yakni mengikutsertakan masyarakat pedesaan membangun Kebun Bibit Rakyat (KBR). Hal ini bertujuan agar rakyat membibit, menanam, memelihara dan memanen untuk perbaikan kesejahteraannya. Disamping itu, laju deforestasi dan degradasi hutan di Kalbar menurun dari 42.421,5 ha/tahun pada periode 2003-2006 menjadi 41.737,9 ha/tahun pada periode 2009-2011. “Hal ini terjadi sebagai resultante dari kebijakan moratorium penerbitan izin baru konversi hutan alam primer dan lahan gambut, konservasi hutan, penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan, pembalakan liar, penggunaan dan pelepasan kawasan hutan non procedural serta penyelesaian konflik tenurial lahan hutan. Ia menambahkan, Pemerintah bersama DPR RI juga telah mengesahkan UU No. 18 tahun 2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diinisiasi sejak tahun 2003 lalu. “Demikian juga untuk menangani kasus-kasus kejahatan hutan, telah dilakukan MoU penanganan kejahatan kehutanan melalui multi doors system dengan Kementerian atau lembaga penegak hukum,” ucapnya. (Syah)

Warga Usulkan Agar Ada Pos Polisi di Terminal Borneo Tribune, Ngabang Beberapa pedagang di pasar tradisional Dara Itam Ngabang mengeluhkan rasa tidak amannya berjualan di pasar tersebut. Seperti telah terjadi dalam rentang waktu belakangan ini, aksi pencurian terhadap barang dagangannya. Menurut Ari, satu diantara pedagang, belum lama ini menuturkan, meski dirinya bukan jadi korban aksi pencurian, tapi ia juga turut merasa khawatir atas barang dagangannya. Dengan berharap agar pihak terkait dapat segera mengambil tindakan untuk menciptakan ketentraman di pasar Tradisional Dara Itam. Sumarni satu diantara pedagang yang menjadi korban aksi pencurian menceritakan kiosnya dibongkar oleh pencuri pada malam tanggal 20 November 2013.”Pada tanggal 20 November 2013 kita sudah melaporkan kejadian ini ke Polres Landak, namun sampai hari ini belum ada pencuri yang tertangkap,” ujarnya pada Selasa (3/12). Sumarni mengatakan mengalami kerugian cukup banyak yakni pada barang dagangannya seperti rokok, minuman sachet dan kaleng, mie instan, dari akibat aksi pencurian tersebut. ”Tujuan saya melaporkan ke polisi atas apa yang saya alami, agar kejadian seperti ini tak terulang kembali, tapi apa, beberapa hari kemudian ada sekitar tiga kios yang dibongkar maling,” katanya kesal. Sumarni menjelaskan, kejadian selanjutnya sekitar pada hari Kamis (28/11) ada tiga kios yang dibongkar maling yakni, milik pak Kosen, Along dan ibu Oson. Pada kesempatan yang sama Ibu Oson menuturkankan kalau kiosnya ini sudah tiga kali mengalami kecurian, selain uang receh sekitar lebih dari Rp 100ribu, beberapa peralatan dapur dan barang daganganya turut digondol maling.

“Saya kaget mendengar kios pak Uda dibongkar pencuri, dan saat itu pun saya khawatir dengan barang dagangan saya, tapi pas saya periksa, benar, habis barang dagangan saya, buah-buah untuk buat jus pun diambil,” kata ibu tiga anak ini. Ibu Oson menuturkan selain dirinya bahkan ada rekannya yang juga telah mengalami lima kali kiosnya dibongkar pencuri, selain barang dagangan yang diambil kursi dan speaker pun hilang. “Dulu di sini ada penjaga malam dari kantor Dinas Koperindag, kami bayar satu hari Rp 1000 per kios, tapi setelah beberapa kali kejadian mereka mengundurkan diri,” kata Ibu Oson. Dikatakanya lagi,” Kami berharap pihak terkait mohonlah, keluhan kami ini didengar, kami ini hanya pedagang kecil yang mengharapkan keuntungan kecil untuk sebagai tambahan biaya anak sekolah,” katanya. Heri anggota Forum Solidaritas PKL Landak menambahkan ia membenarkan dalam bulan November 2013 ini sudah lebih dari satu kali terjadinya aksi pencurian di kawasan pasar tradisional Dara Itam Ngabang. “Sejak dari awal kita dari pedagang sudah meminta adanya dibangun pos polisi di kawasan ini, karena kita berharap pedagang tenang dan pembeli pun tenang saat mereka berbelanja,”ujar Heri pada wartawan. Ia pun mengatakan selain masalah keamanan ada beberapa hal yang menjadi keluhan para pedagang di pasar ini, yakni terkait beberapa fasilitas yang ada. “ Selain air untuk mereka para pedagang minuman dan makanan, masalah tangga dan kanopi pun telah kami sampaikan kepada pihak terkait, tapi sampai sekarang belum terealisasi,” ujarnya. Heri pun menuturkan dirinya berencana akan menyampaikan keluhan ini ke DPRD Landak, tentunya dengan harapan keluhan

para pedagang pasar ini ditanggapi serta ada solusinya. Terpisah, Kapolres Landak AKBP Frans Tjahyono mengatakan, menanggapi keinginan para pedagang pasar Tradisional Dara Itam Ngabang yang menginginkan ada pos Polisi di kawasan terminal, ia akan menyiapkan satu atau dua anggotanya. “Saya sangat mengapresiasi atas ide dan keinginan para pedagang, tentu kita akan menanggap positif hal ini,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya. Dikatakannya lagi, sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat polisi akan tanggapi, karena memang sudah tugas. Kapolres mengatakan terkait terjadinya aksi pencurian di pasar tersebut, dirinya akan mengoptimalkan serta meningkatkan intensitas petugas yang berpatroli, terutama pada waktuwaktu yang rawan terjadinya tindak kriminal. “Namun kita juga membutuhkan kerjasama dari masyarakat, jika ada informasi, mohon disampaikan ke petugas, karena itu sangat membantu anggota dalam penyelidikan dan pengungkapan kasus,” ungkapnya. Dikatakanya lagi, terkait keinginan pedagang adanya pos polisi, itu dianggap itu ide bagus, namun setidaknya ada permohonan yang disampaikan ke Polres Landak. Menurutnya, selain itu juga ada kendala yakni kepolisian tak memiliki anggaran khusus untuk membangun pos polisi di kawasan tersebut, maka perlu dukungan dari semua pihak, tapi Polres Landak sangat bersedia menempatkan anggotanya di kawasan tersebut. “Kita akan siapkan satu atau dua anggota kepolisian untuk bertugas di sana, cuma saya bingung mau akan tempatkan kemana anggota saya selama 24 jam, karena kita tak punya anggaran untuk bangun pos polisi di sana,” kata Frans. (Syah)


Otomotif Borneo Tribune

Kamis, 5 Desember 2013

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura. Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp. Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN

Dituduh Contek Desain, Nissan Digugat Georgia -Nissan belum lama ini memperlihatkan mobil konsep unik bernama Nissan BladeGlider. Tidak perlu menunggu lama, mobil ini langsung menuai kontroversi. Hasilnya, Nissan digugat karena dianggap mencontek desain. Nissan harus menghadapi

gugatan terkait BladeGlider yang mereka perlihatkan di Tokyo Motor Show beberapa waktu lalu. Mobil ini merupakan mobil sport listrik yang terispirasi dari DeltaWing, mobil sport Nissan yang berlaga di balapan Le Mans. Namun, Don Panoz, bos perusahaan balap Delta Wing

Project 56 berpendapat bahwa BladeGlider bukanlah desain yang unik sama sekali. Dalam gugatan yang diajukan pada tanggal 22 November di Pengadilan Tinggi di Jackson County, Georgia, Amerika Serikat, Panoz mengklaim kalau Nissan terang-terangan menciptakan model konsep

BladeGlider setelah Delta Wing diciptakan perusahaannya. Diperkenalkan di awal tahun 2012, Delta Wing memiliki konsep dua ban depan yang diletakkan berdekatan untuk meningkatkan aerodinamika kendaraan ini. Konsep itu pula yang

Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Nissan BladeGlider

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

8

diterapkan di BladeGlider. Dengan konsep seperti itu, Delta Wing mampu memperlihatkan tingkat efiensi yang lebih tinggi dibanding mobil yang berdesain konvensional karena bisa lebih mudah membelah angin. Delta Wing dan Nissan sendiri sebelumnya memang bekerja sama. Nissan mensponsori pebalap Delta Wing untuk jangka waktu singkat antara tahun 2012 dan 2013. Dengan gugatan ini, Panoz ingin menghalangi Nissan untuk menciptakan kendaraan yang menyerupai Delta Wing. Panoz berdalih kalau dia telah menghabiskan jutaan dolar untuk biaya pengembangan Delta Wing dan karena itu memiliki hak kekayaan intelektual atau desain yang tidak biasa tersebut. ”Semua orang di pasar terbuka dengan jenis desain,” kata Panoz dikutip Automotive News. “Dan apa yang perusahaan mobil lakukan? Mereka melihat sesuatu yang keluar dan mereka ingin meniru itu bukan?,” ujarnya. Hingga saat ini Nissan belum mengomentari gugatan itu, tapi memang ada kesamaan tak terbantahkan antara dua kendaraan. Hal ini tentu menjadi momok. Terlebih Nissan sudah mengatakan telah berencana untuk menempatkan BladeGlider ke dalam lini produksi.

Toyota Aqua G Sports, Kecil-kecil ‘Cabe Rawit’ Nagoya - Toyota baru saja memperlihatkan versi sporty dari hatchback hybrid mereka, Aqua di Tokyo pada November lalu. Berlabel Aqua G Sports, mobil ini diracik ulang oleh Gazoo untuk memberikan sensasi berkendara yang

Toyota Aqua G Sports

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

lebih garang. Bagaimana kemampuan sebenarnya mobil ini? Tidak lama setelah diperlihatkan, detikOto beruntung bisa mengetes langsung mobil ini di Jepang. Bertempat di sirkuit Spa Nishiura, Nagoya, Jepang,

Aqua G Sports menunjukkan kemampuannya di hadapan wartawan dari seluruh dunia. Nah, tidak perlu menunggu lama, mari kita ulas bersama kemampuan mobil seharga 2.220.000 yen atau sekitar Rp 256 juta di Jepang.


Kamis, 5 Desember 2013

Sintang-Melawi

Borneo Tribune

9

Kejati Izinkan Pembangunan Lanjutan Kantor Bupati Melawi Bupati: PU Harus Menghitung Kerugian dan Kerusakan Gedung

Rusak Parah, beginilah kondisi terakhir Kantor Bupati Melawi yang belum selesai pembangunannya. Seluruh dinding kaca dan platfonnya pecah dirusak oknum tak bertanggung jawab. Bangunan bernilai puluhan miliar rupiah tersebut kini terkatung-katung nasibnya setelah penanganan kasus dugaan korupsi yang justru makin tak jelas. FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Nanga Pinoh Soal status Kantor Bupati Melawi baru kini mulai menampakkan kejelasan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar ternyata sudah mengirimkan surat kepada Bupati Melawi yang isinya mengizinkan melanjutkan pembangunan kantor bupati tersebut. “Saya juga sudah mendapatkan telepon langsung dari Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) soal status kantor bupati ini. Selain itu juga sudah ada surat dari Kepala Kejati mengenai perizinan untuk melanjutkan pembangunan kantor bupati tersebut,” kata Bupati Melawi, Firman Muntaco, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/12). Menurut Bupati, munculnya surat dan telepon dari Kejati menunjukkan adanya titik terang untuk kelanjutan pembangunan kantor bupati tersebut. Namun, untuk

melanjutkan pembangunan tersebut, papar Firman, Kejati juga meminta adanya laporan kerugian dan kerusakan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar. “Sekarang yang menjadi persoalan Dinas PU ini mau tidak menghitung kerugian dan kerusakan pada kantor bupati tersebut,” lugas Firman. Firman berharap, mudahmudahan Dinas PU Provinsi Kalbar bersedia menghitung kerugian negara sehingga Pemkab Melawi bisa kembali menganggarkan dana untuk melanjutkan pembangunan kantor bupati yang telah terbengkalai bertahuntahun lamanya tersebut. “Dinas PU kita harapkan bisa membantu sehingga gedung kami tidak semakin hancur dan terjadi kerusakan yang semakin parah. Apalagi ini juga berkaitan de-

ngan kepentingan Kabupaten Melawi juga,” ujarnya. Perhitungan yang dimintakan kepada Dinas PU Provinsi Kalbar tersebut, sambung Firman adalah laporan mengenai tingkat kerusakannya saat ini. Tak cuma dari pertama kali dugaan kasus korupsi yang membuat kantor tersebut disita oleh Kejati, tetapi juga sampai saat ini dimana kantor bupati dalam penyidikan Kejati. “Semuanya akan dihitung rinci. Laporan Dinas PU ini sebenarnya juga untuk memudahkan Pemkab menghitung biaya anggaran, mana yang sudah dilakukan pembangunannya dan mana yang harus dibangun kembali. Jadi bukan pada soal korupsinya, karena hal tersebut adalah ranah Kejati,” timpalnya. Kantor Bupati Tak Pernah Disita Satu poin yang turut dipa-

parkan dalam Surat Kejati bertanggal 13 November 2013 adalah bahwa penyidik Kejati tak pernah melakukan penyitaan terhadap Kantor Bupati dan gedung tersebut tidaklah merupakan barang bukti (BB) korupsi. “Kasus ini masih ditangani oleh Kejati dan kini masih dalam tahap penyidikan. Tapi anehnya katanya di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Kantor Bupati Melawi tak masuk barang bukti dan tidak pernah disita,” beber Firman. Fakta ini sendiri sedikit bertolak belakang dengan pernyataan Kejati sebelumnya yang justru melarang Pemkab Melawi melanjutkan pembangunan kantor bupati tersebut, karena berstatus sebagai barang bukti. Pemkab Melawi, terang Bupati memang sudah pernah mengajukan surat pada

Kejati terkait perizinan pembangunan kembali kantor tersebut. “Kantor Bupati ini seharusnya tinggal finishing. Pekerjaan fisiknya sudah lebih dari 70 persen. Karena tinggal menyelesaikan lansekap dan pemasangan keramik,” ucap Bupati. Firman mengakui adanya perencanaan yang salah dalam pembangunan gedung bernilai lebih dari 30 miliar tersebut. Setidaknya pada penggunaan dinding kaca yang dianggapnya tak sesuai dengan kondisi cuaca di Melawi. “Untuk tahun anggaran mendatang kita akan coba terlebih dahulu mengestimasi kebutuhan biayanya. Memang targetnya kalau kasusnya cepat selesai, tahun 2015 pembangunan kantor bupati sudah tuntas,” ujarnya. (eko)

Pancasila Diakui, Namun Sering Terabaikan Borneo Tribune, Sintang Revitalisasi Pancasila merupakan usaha mengembalikan Pancasila pada subjeknya. Pancasila dapat dihidupkan kembali sebagai nilai-nilai dasar yang memberi orientasi dalam pembuatan kebijakan publik. Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Sintang, Lindra Azmar mengatakan, merevitalisasi Pancasila adalah hal yang mutlak, terlebih lagi ketika kondisi bangsa semakin jauh dari keadilan sosial, kemakmuran, kemajuan dan lain sebagainya. ”Membiarkan kondisi bangsa dalam keterpurukan, sama halnya kita sengaja menjadikan Pancasila hanya sebagai alat politisasi untuk melanggengkan kekuasaan, seperti yang pernah terjadi pada masa orba,” ujar Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Sintang, Lindra Azmar dalam kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila Provinsi Kalbar, di Hotel Sartika Puri Sintang, Selasa (3/12). Lindra Azmar menjelaskan, aktualisasi Pancasila merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila yang dijumpai dalam bentuk norma. Realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. ”Kita mengakui Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar dan ideologi negara, tapi kita sering melupakan dan mengabaikan kesepakatan dasar dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya,” lugasnya. Sementara itu, Marcus, satu diantara peserta kegiatan menilai kegiatan seperti ini harus dikembangkan sebagai upaya membimbing masyarakat agar dapat menerapkan nilai Pancasila dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. ”Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih rendah. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan IPTEK yang dampaknya akan membuat masyarakat terutama generasi muda jauh dari nilai Pancasila,” ujar mahasiswa yang duduk pada semester lima di Jurusan PKN STKIP Sintang. Hal senada juga dikatakan oleh Trima, siswi yang masih duduk di Kelas XI IPA MAN Sintang. Ia mengaku mendukung kegiatan serupa agar masyarakat, khususnya generasi muda dapat memahami dengan jelas seperti apa nilai-nilai Pancasila sehingga bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. ”Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendudukan kembali Pancasila pada tempatnya yang terhormat sebagai sumber pencerahan, sumber inspirasi dan sumber solusi atas masalah yang nantinya akan kita hadapi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya. Kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai Pancasila Provinsi Kalbar di Kabupaten Sintang ini diisi dengan pemaparan materi serta dialog dan diskusi. Petrus Atong selaku Rektor Universitas Kapuas memberikan materi yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila sebagai penguat karakter bangsa. Sementara, Dandim 1205, Letkol. Inf. Anggit Exton Yustiawan, sebagai narasumber dengan materi menegakkan integritas moral bangsa. (end)

Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi

Sistem Drainase dan Pengelolaan Limbah Belum Maksimal Borneo Tribune, Nanga Pinoh Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) menggelar Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi (BPS) di Kantor Bappeda Melawi, Rabu (4/12). Pelaksanaan konsultasi publik tersebut untuk memaparkan kondisi sanitasi terkini di sejumlah

wilayah di Kabupaten Melawi yang nantinya akan menjadi dokumen pemetaan situasi sanitasi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Fisik dan Prasarana, Bappeda Kabupaten Melawi, Trisno Yuwono menerangkan, penyusunan BPS dimaksudkan untuk meng-

gambarkan profil sanitasi secara lengkap di Kabupaten Melawi. “Sehingga nantinya ada standarisasi terciptanya kebijakan daerah terkait dengan sanitasi yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemerintah daerah,” paparnya. Trisno mengungkapkan,

PMI Melawi Terkesan Mati Suri Borneo Tribune, Nanga Pinoh Palang Merah Indonesia (PMI) di Melawi kini tak jelas aktivitasnya. Padahal organisasi sosial kemanusiaan ini sangat berperan penting dalam pelayanan transfusi darah termasuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Anggota DPRD Kabupaten Melawi, Iif Usfayadi mengharapkan, agar PMI di Melawi dapat diaktifkan kembali sehingga memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan darah. “Masyarakat kerap kali mengeluhkan sulitnya mencari darah untuk keluarganya yang kekurangan darah, karena harus operasi atau sakit parah. Kalau ada PMI kan biasanya menyediakan kantong darah atau paling tidaklah bisa membantu mencarikan donor darah,”

Iif Usfayadi ujar Iif Usfayadi. Organisasi PMI di Melawi sendiri kini pun tak diketahui siapa yang menjadi pengurusnya. Dengan perannya yang sangat penting, kini memang perlu upaya membangun kembali organisasi PMI

dengan menyegarkan kembali pengurusnya dan merekrut relawan-relawan baru. “Bila ada PMI nanti kan bisa dilaksanakan gerakan donor darah sebulan sekali atau beberapa kali setahun. Selain itu, bila ada instansi yang ingin melaksanakan donor darah juga bisa bekerja sama dengan PMI sehingga tersedia stok darah di Melawi,” timpalnya. Dewan sendiri siap mendukung pendanaan bila PMI bisa kembali aktif. Menurut Ketua Gerindra Melawi ini, DPRD bisa mendorong alokasi dana khusus PMI untuk anggaran operasional. “Bahkan kalau perlu fasilitas kantor juga bisa kita bantu lobi anggarannya dari Pemda. Karena ini adalah kebutuhan masyarakat. Dana bisa dialokasikan dari dana Bansos,” ujarnya. (eko)

sejumlah poin strategis dalam BPS tersebut diantaranya pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, drainase serta komponen air bersih. Untuk mendapatkan gambara profil sanitasi, Pokja PPSP melakukan survei media habis dan perilaku hygiene dan sanitasi melalui studi penilaian resiko kesehatan lingkungan. “Dari sana diketahui adanya beberapa isu strategis dan permasalahan mendesak yang kemudian dipaparkan pada Buku Putih Sanitasi ini,” jelasnya. Seperti pada pengelolaan air limbah domestik, kata Trisno, beberapa isu yang muncul adalah Melawi belum memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dalam upaya pengelolaan limbah. Selain itu akses masyarakat terhadap jamban masih rendah serta belum adanya peraturan yang dibuat Pemda terkait dengan pengelolaan limbah cair baik skala rumah tangga maupun industri. “Sebagian masyarakat juga menggunakan jamban dengan septictank yang tidak memenuhi syarat konstruksi sehingga menimbulkan kerawanan pencemaran,” bebernya. Sedangkan isu strategis sanitasi pada pengelolaan sampah, papar Trisno adalah kurangnya sosialisasi dan penyuluhan sehingga sebagian masyarakat memper-

Konsultasi Publik, pelaksanaan konsultasi publik Buku Putih Sanitasi oleh Pokja PPSP. FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune

lakukan sampah dengan membakar atau membuang sampah tidak pada tempatnya. Selain itu kurang memadainya transportasi dan peralatan serta kurangnya kapasitas dan jumlah SDM pengelola sampah juga menjadi bagian dari persoalan sampah di Melawi. Sementara itu, terkait permasalahan mendesak pada sistem drainase, diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masih dijumpai banyak saluran drainase yang mengalami

pendangkalan dan tertimbun sampah, kerusakan lingkungan. Seperti musim hujan yang berdampak erosi dan mengakibatkan banjir. “Banyak permasalahan munculnya genangan di sejumlah wilayah karena sistem drainase yang belum optimal. Terjadinya perubahan kawasan pertanian menjadi industri dan perdagangan atau pemukiman serta kondisi topografi yang relatif rendah dan datar juga menjadi permasalahan,” jelas Trisno. Pokja PPSP sendiri terdiri

dari lintas instansi terkait dengan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih masyarakat. Selain Bappeda, ada instansi lainnya, seperti Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum serta jajaran camat. “BPS ini merupakan bentuk perencanaan kebijakan kerja. Sedangkan untuk teknisnya tetap kembali pada instansi masing-masing, karena mereka yang memiliki anggaran,” ujar Trisno. (eko)


Kapuas Hulu Borneo T Tribune

Kamis, 5 Desember 2013

10

PNS Mengimplementasikan SKP di Masing-masing SKPD Borneo Tribune, Sambas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sambas, Drs. Nurpinarto, MH selaku Ketua Penyelenggara mengatakan tujuan diadakannya bimbingan teknis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 adalah untuk melatih Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penilai dalam menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan bidang tugas dan jabatannya. “ Agar setiap PNS dan Pejabat Penilai dapat menyusun SKP sesuai dengan bidang tugas jabatan masing-masing, serta dapat mengetahui capaian SKP-nya. Selain itu juga memberikan pemahaman dan persepsi yang sama dalam perencanaan target kerja, penyusunan, pelaksanaan serta evaluasi kerja, yang dituangkan dalam bentuk SKP, “ jelasnya. Dikatakanya dasar dilaksanakannya bimbingan teknis ini mengacu kepada uu diantaranya Undang – Un-

dang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Kepala Kantor Regional V BKN, Wiritno, SH menyampaikan bahwa reformasi birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah,

APRESIASI MENUJU KOTA HIJAU. Apai Janggut, begitulah ia disapa. Jika ke Kapaus Hulu, tepatnya di Rumah Panjang Kampung Sei Utik, Embaloh pasti akan berjumpa dengan beliau. Maklum, selain gaul tokoh penerima Kalpataru ini, ia juga dipercaya sebagai Tuai Rumah (semacam Koordinator Rumah Panjang, berperan layaknya sebagai Kepala Kampung). Menurut Tokoh Dayak Iban ini, dirinya memberikan apresiasi kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang kini gencar melaksanakan program Pengembangan Kota Hijau. Hal mana seiring dengan cita-citanya sebelum menjadi Tuai Rumah. Apai Janggut berharap, agar program tersebut dapat direalisasikan dengan penuh komitmen di bumi Uncak Kapuas. Foto : Haes/Borneo Tribune.

memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih profesional, efisien, efektif dan produktif. Pada hakekatnya adalah perubahan mendasar dalam sistem dan tata kelola pemerintahan yang berorentasi pada pelayanan public, dengan sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dan akutanbilitas kinerja birokrasi. “ Perubahan pola pikir, mengubah budaya kerja, mengubah perilaku, dengan

Kepala BKD Sambas, Staf Ahli Bupati Sambas, Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara berdo’a bersama-sama pada upacara pembukaan Bimbingan Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Selasa ( 3/12 ) di Aula utama Kantor Bupati Sambas.

harapan dapat membangun profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, “ katanya. Bupati Sambas yang diwakilkan oleh Staf Ahli Bupati Sambas, M. Sherly, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam bimbingan teknis merupakan amanah yang diembankan kepada peserta, agar dapat memberikan motivasi dan dorongan untuk berbuat lebih baik serta menambah wawasan dan pengetahuan. “ Karena PNS dan Pejabat penilai meru-

pakan fasilitator dalam mengimplementasikan SKP di masing-masing SKPD, “ pesannya. Bimbingan Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang prestasi kinerja pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. Selasa ( 3/12) di Aula Utama Kantor Bupati Sambas di hadiri Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Dan Rombongan sekaligus Narasumber, Staf ahli Bupati Sambas, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.(Rul)

Timwas Century Sepakat Panggil Boediono 18 Desember Borneo Tribune, Jakarta Tim Pengawas (Timwas) Bank Century memutuskan untuk memanggil Wakil Presiden Boediono pada 18 Desember 2013. Timwas ingin mengklarifikasi pernyataan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu, usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa waktu lalu. ”Hasil rapat menyepakati untuk memanggil Pak Boediono. Pemanggilan ini berdasarkan banyak pertimbangan,” kata Pimpinan Timwas Century Pramono Anung di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 4 Desember 2013. Pramono menjelaskan, rapat internal Timwas Century itu berlangsung selama satu jam. Pramono membantah bahwa pemanggilan ini terkait dengan prosedur hukum. Apalagi, ada pihak yang menyebut pemanggilan ini sebagai bentuk intervensi atas langkah hukum yang sedang dikerjakan KPK. “Ada yang harus Timnwas luruskan terkait hal-hal yang dia sampaikan dalam jumpa pers. Kami tidak ingin ikut campur dalam proses hukum,” kata dia. Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa

Selain itu, Boediono juga menjelaskan mengapa Pemerintah bersama BI menyelamatkan Bank Century tahun 2008. Dia mengatakan, sekitar bulan Oktober-November 2008, Indonesia mengalami krisis. Oleh sebab itu, kegagalan dari suatu institusi keuangan, dalam hal ini Bank Century, bisa luas dampaknya. ”Kegagalan dari satu

Wapres Boediono sempat ada silang pendapat dalam Timwas mengenai pemanggilan Boediono. Partai Demokrat, kata dia, menolak upaya pemanggilan itu. ”Ini hasil musyawarah mufakat. Bukan soal berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju. Musyawarah mufakat itu kan pasti bulat keputusannya,” ungkap Pramono. Boediono menjalani pemeriksaan KPK pada 23 November 2013 di kantor Wakil Presiden RI. Usai menjalani pemeriksaan lebih dari tujuh jam, Boediono menjelaskan mengapa KPK memeriksanya di kantor wapres. Baca selengkapnya di tautan ini.

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

institusi keuangan, betapa kecilnya itu, bisa menimbulkan efek domino yang cukup besar. Oleh sebab itu pada Oktober 2008 berbagai negara menerapkan blanket guarantee,” kata dia. Blanket guarantee adalah kebijakan yang menjamin deposito di semua bank untuk menangkal risiko kegagalan sistemik. (vivanews)

54.692 Pemilih Belum Diberi Nomor Induk Kependudukan Borneo Tribune, Jakarta Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Irman memastikan masih ada sejumlah kekurangan pada daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2014. Irman menjelaskan, ada 54.692 pemilih yang belum diberi nomor induk kependudukan (NIK). Sejauh ini, Kemendagri sudah memberikan NIK kepada 7,1 juta pemilih dari total 10,4 juta yang bermasalah. Sebab, data pemilih bermasalah tersebut ternyata ada di Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Sisanya, sebanyak 3,3 juta pemilih bermasalah akan diurus setelah rapat pleno hari ini. Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka penyempurnaan rekapitulasi DPT nasional. Rapat ini dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kemendagri,

penggiat pemilu, dan kelompok masyarakat lainnya. Sebetulnya, kata Irman, Kemendagri pun sudah memberikan NIK kepada 3,3 juta pemilih tersebut karena keberadaan mereka sudah dijamin KPU. “Tapi, kami belum mengizinkan dinas kependudukan setempat untuk menyerahkannya. Setelah rapat ini mungkin kami berikan,”

terangnya. Irman melanjutkan bahwa temuan tersebut sudah melalui pencermatan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selain itu, mereka juga melakukan pengecekan secara langsung di lapangan. “Kami menyarankan publik diberi kesempatan untuk menelusuri. Kalau orang ditemukan, elemen data ditemukan, kami berikan NIK,” tuturnya. (vivanews)

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

IKLAN BARIS Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh. Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Langganan Koran Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038). Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602). Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880). Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946) Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp. 0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-


Teras Borneo Tribune

Kamis, 5 Desember 2013

11

Mahasiswa UI Luncurkan Mobil Masa Depan, 1 Liter Seribu Km Depok -Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam tim ‘UI Supermileage Vehicle Team (UI-SMV) memperkenalkan 2 mobil prototipe terbaru yang diharapkan menjadi mobil masa depan. ”Ini merupakan suatu pres-

tasi yang perlu diapresiasi, dan kami dari UI akan terus memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa,” ujar Rektor UI Muhammad Anis di Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat, Rabu (4/12/2013). ”Dan ini perlu dibuat riset

kembali untuk memiliki teknologi baru. Sehingga bisa menjadi suatu teknologi baru yang mandiri yang dimiliki Indonesia,” tambahnya. 2 mobil prototipe kali ini terbungkus dalam mobil Protipe Bensin yang bisa disapa Keris RV

dan Prototipe Urban Concept yang diberi nama Kalabia Evo-4. Keduanya siap mengikuti ajang bergengsi dunia untuk para mahasiswa, Shell-eco Marathon Asia 2014 di Filipina, Februari 2014 mendatang.

Keris RV Pada Keris RV Tim UI-SMV bersama Nakoela Team mencoba membuktikan bahwa mobil prototipe karya mereka tidak bisa dianggap remeh. Dimana Keris RV sebelumnya telah berhasil mencetak rekor Indonesia, dengan mampu berlari hingga 1.027 km dengan hanya membutuhkan 1 liter bensin. Bahkan apresiasi tertinggi telah didapatkan para mahasiswa UI, melalui Indonesia Energy Marathon Challenge 2013 pada November 2013 kemarin. Keris RV memiliki bobot berat mencapai 45 kg, dimana para mahasiswa UI kali ini menggunakan kerangka

alumunium. Untuk mesin pendorong para mahasiswa UI kali inimemilih untuk menggunakan mesin Internal Combustion berkapasitas 110 cc dengan sistem karbulator. Selanjutnya Keris RV mencoba memperbandingkan kendaraan futuristik, yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi bahan bakar melalui desain inovatif. Kalabia Evo-4 Sedangkan untuk Kalabia Evo-4 yang menjadi mobil prototipe urban concept, karya tim Sadewa juga menunjukkan kemampuan terbaik dengan mampu berjalan 250

km dengan hanya menghabiskan 1 liter bensin. Bicara soal bobot Kalabia Evo-4 memiliki berat hingga 90 kg. Dan Kalabia Evo-4 juga dilengkapi dengan sistem sekuensial injeksi dan hiimpedance injctor. Sehingga membuat Kalabia Evo-4 mampu penyemprotan bahan kabar menjadi lebih presisi baik dari segi waktu maupun. Dan jelas Kalabia Evo4 bisa memiliki penghematan energi yang sangat besar. Kalabia Evo-4 mencoba memfokuskan desain kepada kendaraan konvensional roda empat yang hemat bahan bakar sesuai dengan kebutuhan pengemudi saat ini.(dtc)

Perbankan Rawan Korupsi Jelang Pemilu 2014

Keris RV dan Kalabia Evo-4

Desa Model Ujung Tombak Program PKK Kalbar akan mengadakan survey tahap ke dua di tiga desa, dari hasil survey akan ditentukan satu desa untuk dijadikan desa model PKK tahun 2013. Setelah itu, akan di adakan pembinaan yang di sampaiakn Tim Penggerak PKK Provinsi bersama Dinas/ Instansi terkait. ÿ”Program desa model di-

kemas sepertiÿmembina kesadaran Hukum masyarakat, pembinaan kehidupan berkoperasi, keterampilan berwira usaha dengan ÿmemanfaatkan poptensi lokal yan ada, pemanfaatan lahan perkarangan, menanam sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan bumbu,” jelasnya.ÿ ÿDisampaing itu juga,

berternak hewan seperti ikan, itik, ayam dan sebagainya sehingga dengan demikian masyarakat melalui keluarga dapat memnuhi konsumsi dan gizi keluarga bahkan bila berlebihan hasilnya dapat dijual untuk menjadi tambahan pendapatan keluarga.ÿ ÿSelain itu,ÿ membina masyarakat untuk peduli terhadap pendidikan anak usia

dini/PAUD dan memberantas 3 buta dengan ke aksaraan fungsional/ KF serta berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). “Saya harap, dengan pelatihan untuk aktif dan serius mengikutiÿ pelatihan ini, agar dapat diterapkan di Desa model masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi keluarga,” ujarnya. (Lay).

Hasil Otopsi, Ade Tewas Kena Celurit Kusnadi, dirinya mengatakan hasil otopsi tersebut sudah keluar, Ade dinyatakan tewas karena luka dibagian kepala belakang yang membuat Ade mengalami sakit strok dan akhirnya meninggal dunia. “ Hasil otopsi menegaskan Ade meninggal karena luka kecil dibagian belakangnya, sehingga mengeluarkan darah yang banyak, dan membuat Ade mengalami penyakit strok secara tiba - tiba dan langsung meninggal dunia, itu hasil otopsinya,” ungkap Kasat Reskrim. Atas hasil otopsi ini, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Istri Muda Ade Kusnadi, yakni ID, lantaran diketahui Ade

Kusnadi meninggal dunia atau tewas di rumah ID yakni di Komplek Kartika Permai Blok B nomor 12 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, setelah cek cok dengan ID. “ Kita memeriksa ulang ID, mengingat penyebab tewasnya Ade bukanlah karena penyakit, tapi karena dianiaya dengan benda tajam, yang menyebabkan luka di bagian belakang Ade, sehingga mengeluarkan darah banyak dan menyebabkan Ade mengalami strok secara tiba - tiba kemudian meninggal,” ujar Kasat Reskrim. Pihaknya, lanjut Kasat Reskrim, sudah mengamankan barang bukti sajam berupa celurit, di mana sajam ini di-

duga digunakan oleh ID untuk menganiaya Ade saat terjadinya keributan, dan ID kini sudah beralih status menjadi tersangka. “Walaupun demikian kita tidak berpatokan kepada keterangan istri mudanya Ade, tapi kita memiliki alat bukti yang lengkap, di mana dugaan sementara Ade meninggal karena sajam berupa celurit itu tadi,”jelasnya. Ditegaskan Kasat, atas perbuatan yang dilakukan ID terhadap Ade, pihaknya menjerat ID dengan pasal 351 ayat 3 sub 351 KUHP, yakni tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia, dan pihaknya juga akan langsung melakukan penahanan terhadap-

nya. “ Kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka, bahkan kita juga akan melakukan penahanan terhadap ID,” tegasnya. Selain itu, Kasat Reskrim Polresta Pontianak juga mengatakan, akan melakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih dalam lagi kasus ini, karen saat ini sejumlah saksi juga dilakukan pemeriksaan. “ Untuk dikatakan kasus ini kasus pembunuhan, kita sedang mendalami, dan kita sedang mencari alat bukti hal tersebut, namun jika kami menemukan alat bukti baru dan mengarah ke sana, maka kami akan menambahkan pasal untuk ID atas kematian Ade Kusnadi itu,” tambahnya.(Zrn).

THM Penjual Minol Terancam Ditutup Pontianak dengan Tim Teknis, yang berlangsung Selasa (3/12) kemarin. Menurut Kabid Pengendalian dan Penanaman Modal BP2T Kota Pontianak, Iwan Amriady saat dikonfrimasi hasil rapat yang dilakukan pihaknya dengan Tim Teknis terkait penjualan minol tanpa izin di sejumlah THM di Kota Pontianak seperti Caf‚ dan Karaoke, menegaskan penjualan minol di Caf‚ dan Karaoke tidak diperbolehkan dan pihaknya akan berkonsultasi di bagian hukum. “ Pemerintah telah menolak permohonan izin penjualan minol di Caf‚ dan Karaoke, dengan ditolaknya permohonan izin penjualan minol tersebut, bukan berarti Caf‚ dan Karaoke melegalkan penjualan minol, karena hal itu merupakan pelanggaran, tentunya kami akan memberitahukan hasil rapat ini kepada pimpinan,” ungkap Iwan Amriady. Kata Iwan Amriady, ada dua hal kebijakan yang akan diambil oleh pimpinannya, yaitu baik berupa menggugurkan izin usahanya tersebut, badan usaha tersebut dapat mengajukan permohonan usaha lagi, namun dengan catatan tidak menjual minol, yang kedua langsung melakukan pencabutan izin sekaligus menutup badan usaha tersebut. “Dua hal ini nantinya akan ditentukan oleh pimpinan kami, karena berdasarkn hasil rapat kemarin THM telah memperluas usaha tanpa izin, dan ini tidak diperbolehkan,

karena perluasan usaha tersebut tanpa memiliki izin dan sudah dilakukan oleh THM, jadi THM bisa saja ditutup dan digugurkan izinnya,” katanya. Lanjutnya, di dalam izin operasional atau izin usaha yang sudah dikeluarkan untuk Caf‚ dan Karaoke, juga sudah dijelaskan, yakni terdapat beberapa item yang bisa menggugurkan izin operasional, salah satunya memperluas usaha tanpa ada izin, seperti yang dilakukan THM saat ini, yakni menjual minol tanpa izin, jadi sanksi tegasnya dapat dilakukan penutupan. Selain itu dirinya juga mengatakan, dalam rapat yang berlangsung, Selasa (3/12) kemarin, Disperindag Kota Pontianak, membawa putusan hukum pengadilan negeri terhadap Caf‚ yang menjual minol, Caf‚ terbukti bersalah karena menjual minol tanpa izin, dan jajaran Kepolisian menindaklanjutinya. “Atas dasar putusan tersebut, telah terbukti Caf‚ melanggar peraturan, yakni memperluas jenis usaha, dari izin operasional yang sebenarnya, karena jika izin yang dimiliki hanya izin operasional badan usaha tersebut, ya hanya itu saja, jangan menjual minol lagi, karena penjualan minol di Caf‚ dan Karaoke memang dilarang,” jelas Iwan. Kata Iwan, yang melaksanakan eksekusi penutupan nantinya adalah Sat Pol PP Kota Pontianak, namun pihaknya masih menunggu keputusan dari pimpinannya.

“ Tentunya yang melakukan eksekusi penutupan dan penertiban adalah Sat Pol PP, yakni setelah ada keputusan dari pimpinan kami, seperti apa nantinya, apakah menggugurkan izin operasional yang ada di THM, atau langsung melakukan penutupan, otomatis dengan digugurkannya izin usaha tersebut, maka usahanya sudah menjadi ilegal dan harus mengurus usaha baru lagi, dengan catatan tanpa menjual minol atau memperluas usaha tanpa adanya izin dari Pemerintah,” tambahnya. Sementara itu Plt Kasat Pol PP Kota Pontianak, Haryadi saat ditemui di ruang kerjanya, dirinya mengatakan pihaknya sangat siap untuk melakukan penertiban Minol di THM yang ada di Kota Pontianak, baik itu Caf‚ maupun Karaoke, bahkan bukan hanya menertibkan pengusaha tersebut, karena pihaknya juga siap untuk melakukan penutupan usaha itu. “ Kami siap, bukan hanya menertibkan, tapi juga siap untuk menutup THM yang ada di Kota Pontianak ini, seperti Caf‚ dan Karaoke yang masih menjual Minol, namun setelah adanya rekomendasi dari BP2T, karena saat sampai saat ini BP2T, Dinas Pariwisata maupun Disperindag, sama sekali tidak pernah merekomendasikan untuk menertibkan Caf‚ dan Karaoke, jadi kami tidak bisa bergerak, lantaran itulah mekanismenya, dan dengan

hasil rapat yang seperti itu, kami siap melakukan apapun, kalau perlu semua THM yang menjual Minol dilakukan penutupan, karena memang melanggar peraturan pemerintah,” tegasnya. Kata Haryadi, pihaknya tidak akan main-main dalam melakukan penertiban dan tidak tebang pilih. Seluruh THM menjual minol, semua minolnya akan dilakukan penyitaan, sebagai barang bukti di pengadilan. “ Jelas kami tidak main-main dalam melakukan penertiban, siapa yang melanggar kita sikat semuanya, apalagi saat ini penjualan minol di Caf‚ dan Karaoke menjadi sorotan panas di Kota Pontianak,” tegas Haryadi. Untuk mempercepat penindakan, Haryadi menegaskan, pihaknya akan mengundang Dinas Pariwisata, Disperindag, BP2T Kota Pontianak dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Pontianak, untuk membahas dalam mengambil tindakan tegas di THM seperti Caf‚ dan Karaoke. “ Jumat ini kita akan mengadakan pertemuan, kamis besok akan kita kirim undangnya kepada Tim Teknis, kita dapat mempercepat penindakan terhadap THM yang ada di Kota Pontianak yang telah menjual minol tanpa izin, sehingga setelah koordinasi dengan Disperindag, Dinas Pariwisata, BP2T dan Bagian Hukum Pemkot, kita dapat langsung bertindak, karena inilah mekanismenya,” tegasnya lagi.(Zrn).

Bambang mengatakan, sistem keuangan partai politik yang belum transparan dan akuntabel sudah menjadi pengetahuan publik. “Proses politik perlu biaya. Dengan biaya politik yang tinggi, kemudian pertanyaannya duit darimana?” kata Bambang saat ditemui di Sekretariat Transparency Internasional Indonesia, Jakarta, Selasa 3 Desember 2013. Lebih lanjut, Bambang menuturkan sejumlah sektor yang bisa terjadi potensi korupsi menjelang tahun politik 2014. Salah satunya, Bambang

menyebut salah satunya adalah sektor perbankan. “Kita tidak memberikan judgement. Hanya saja kami khawatir karena perbankan menjadi salah satu sektor yang dalam 3 kali siklus pemilu selalu berkaitan,” ujarnya. Selain perbankan, Bambang menambahkan sektor lain yang berpotensi adalah bantuan sosial. Menurutnya, dari hasil studi yang dilakukan KPK, bansos kini tidak hanya terdapat di Pemerintah Daerah, tetapi juga di departemen. “Kalau dulu, bantuan sosial

di pemerintah daerah berkaitan dekat dengan pemilukada. Sekarang bansos ini ada di departemen jadi ini harus dikontrol,” sambungnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Bambang, KPK juga telah melakukan pencegahan-pencegahan. Salah satunya dengan mengirim surat kepada lembaga-lembaga terkait. “Harus dikontrol dengan baik, karena ini bisa potensial untuk digunakan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuannya,” lanjut Bambang. (vivanews)

126.749 NIK Invalid di Data Ulang Sopiandi saat ditemui, Rabu (4/12) kemarin. Dariÿ nama-nama yang masuk dalam kategori tersebut lebih lanjut dijelaskannya, nama-nama bersangkutan harus membuat pernyataan yang ditandatangani dan diketahui oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). “ Surat pernyataan tersebut harus disyahkan oleh Kapala Desa, Kepala Dusun atau. Ketua RT,” imbuhnya menjelaskan. Menurutnya,ÿ penduduk yang masuk kategori NIK invalid karena belum terdata. Selain itu yang bersangkutan belum mempunyai surat pin-

dah atau baru pulang dari luar negeri, serta belum direkam saat pendataan KTP elektronik. Walaupun yang bersangkutanÿ masuk kategori NIK invalid, datanya tetap tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Kami telah mengerjakan itu semua dan pendataan NIK invalid, sudah selesai. Hanya tinggal pendataan ulang saja,” ujarnya. Menurutnya dalam penyelesaian ini pihaknya akan mendatangi satu persatu namanama yang telah masukÿ agar hasilnya akurat. “Bukan KPU yang melaklukannya, tapi dari Pemda yang mendatangi,” te-

gasnya. Sopiandi. Kembali menegaskan, setalah dilakukan pendataan memang terjadi perubahan. Ia mengumpamakan pada nama yang datanya ganda. Dengan demikian maka salah satu harus dicoret. “Dari data ganda ini pihak kami telah mencoret sebanyak 9.000 nama yang dinilai ganda. Sedangkan target waktu untuk menyelesaikan tugastugas tersebut. Saya belum bisa memastikan. Hal Ini disebabkan data penduduk iniÿ akan mengalami perubahan secara terus menerus,” tandasnya. (Slt)

Kota Pontianak Dianugerahi 2 Penghargaan Pontianak meski termasuk salah satu kota besar, namun tetap memiliki kualitas udara yang cukup bagus. Atas keberhasilan menjaga udara yang masih stabil tersebut, Pemkot menerima penghargaan Langit Biru. Dari keberhasilan tersebut, Walikota Pontianak Sutarmidji terus mengajak masyarakat untuk ikut menjaga supaya udara di Kota Pontianak tetap sehat. Selain itu, Midji juga mengajak masyarakat supaya memeriksakan atau melakukan uji emisi gas buang kendaraannya yang sudah melampaui ambang batas. Tak hanya itu, untuk menjaga lingkungan supaya tetap hijau, masyarakat juga dihimbau melakukan penanaman pohon

sebanyak mungkin dan menghindari penebangan pohon semaksimal mungkin. Penghijauan di beberapa lahan juga akan dilakukan Pemkot terutama untuk taman. “Tak hanya masyarakat di lingkungan rumah, namun di sekolah harus ditanami pohon-pohon yang rindang. Nanti ada suatu waktu kita adakan penghijauan semua lahan sekolah semaksimal mungkin,” jelasnya. Sedangkan penghargaan di bidang Cipta Karya dari Kementerian PU, Pemkot berhasil meraih peringkat ketiga nasional. Kendati diakui Midji, dirinya belum mendapat informasi lebih lanjut terkait penghargaan yang diberikan namun menurutnya ini merupakan suatu apresiasi terha-

dap komitmen Pemkot dalam menata kawasan lingkungan. “Dengan berbagai program yang kita gulirkan seperti perbaikan jalan lingkungan, penataan rumah tidak layak huni, sanitasi, perbaikan toilet masyarakat, drainase lingkungan dan banyak lagi yang telah kita lakukan,” paparnya. Dari beberapa penghargaan yang diraih Pemkot ini, Midji turutÿ berharap bisa menjadi cambuk bagi semua jajaran Pemkot untuk berbenah dalam membangun Kota Pontianak. “Kita akan terus berbenah dan akan terus berbenah supaya Pontianak semakin nyaman, semakin menjadi kota yang maju, modernm, tertata rapi, tertib dan sehat,” pungkasnya. (Uby)

Percepat Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel Dikatakannya, selain ke 6 Kabupaten/Kota yang meraih predikat CC, masih ada 8 Kabupaten/Kota se Kalbar yang memperoleh predikat penilaian ‘C’ dengan interpretasi Agak Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar yakni Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utaran Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Melawi. “Saya ucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten/ Kota yang telah memperoleh predikat ‘CC’ dan berharap dapat terus mempertahankan serta meningkatkan kinerjanyan sehingga prestasi yang dicapai dapat dijadikan contoh oleh Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya,” ucapnya.

Dalam upaya perbaikan AKIP Tahun 2012, Sekda meminta kerjasaama Bupati/ Walikota se Kalbar untuk dapat meningkatkan SDM dalam bidang akuntabilitas Kabupaten/Kota Untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel serta dapat menikdalanjuti rekomendasi yang disampaikan Menpan dan RB dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Tahun ini, Inspektorat Provinsi telah mengevaluasi LAKIP Pemkab/Pemkot. Kabupaten yang telah dievaluasi Itprov adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang,” jelasnya. Dijelaskannya, untuk Pemprov Kalbar, Pemkot Pontianak, Pemkab Melawi telah dilakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas kinerja oleh

Kementerian PAN dan RB bulan Juli lalu. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemkab/Pemkot akan diumumkan serentak seluruh Indonesia direncanakan awal tahun 2014. Pemerintah Provinsi, masih menurut Sekda telah melakukan upaya-upaya peningkatan akuntabilitas kinerja sebagaimana rekomendasi Menpan dan RB, dan mengiktruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menganggarkan setiap tahunnya pelaksanaan pelatihan di daerah/kantor sendiri (in house training) yang melibatkan UPT Dinas/Badan yang bersangkutan serta satuan kerja pada Pemkab/Pemkot yang terkait dengan tupoksi untuk meningkatkan SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajeman kinerja. (Lay).


CMYK

Moment & Activity www.borneotribune.com

Borneo Tribune

Kamis, 5 Desember 2013

12

HUT PGRI 68 BENGKAYANG

LUAR BIASA

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis MH, didampingi istri menyerahkan nasi tumpeng ulang tahun PGRI ke 68 ke Ketua PGRI Kalimanatan Barat, DR. Firdaus Mian. Disaksikan Bupati Bengkayan dan Ketua PGRI Bengkayang Borneo Tribune, Bengkayang LUAR BIASA. Kata ini yang kemungkinan pantas untuk menggambarkan pelaksanaan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (HUT PGRI) ke 68 tahun 2013 dan hari guru nasional tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dipusatkan di Kabupaten Bengkayang. LUAR BIASA karena banyaknya kegiatan. Bermula tanggal 17 No-

vember dengan dilaksanakan Porseni Guru yang diikuti seluruh Pengurus Cabang PGRI yang ada di Kabupaten Bengkayang. Kemudian dilanjutkan dengan seminar guru tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23 November. Tanggal 29 November dilaksanakan Konfrensi Kerja Provinsi III PGRI Kalimantan Barat, dan puncaknya pada tanggal 30 November berupa upacara HUT PGRI dan

hari guru nasional dan kemudian diakhiri dengan ramah tamah di hari yang sama. Semua kegiatan dipusatkan di Kantor Bupati Bengkayang. LUAR BIASA karena ramainya peserta. Porseni diikuti lebih dari seribu guru yang mewakili masing masing PC PGRI mulai dari Kecamatan Sungai Raya sampai Kecamatan Siding yang terletak di Perbatasan Negara. Jumlah pe-

seta pada saat seminar guru mencapai 1500 orang dan ini sebagai peserta teramai seminar di Kalimantan Barat. Pada saat upcaha HUT Guru juga begitu, panitia memperkirakan jumlah yang hadir lebih dari 1.500 orang. Upacara dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, MH. Orang nomor satu di tanah Borneo Barat ini mengucapkan terima kasih kepada para guru, ka-

Kedatangan Gubernur Kalimantan Barat didampingi istri, Ketua PGRI Provinsi, Bupati Bengkayang dan Sekda Bengkayang disambut dengan tarian penyambutan

rena gurulah ia menjadi seorang Gubernur. Gubernur dua priode ini hadir di Bengkayang didampingi sang istri. Tidak lupa, sebagai Kabupaten tuan rumah, Buati Bengkayang Suryadman Gidot, S.Pd juga hadir. Kemudian sejumlah Kepala Dinas Pendidikan dari Kabupaten Kota dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, DR. Yan, S. Sos, M.Si, Ketua PGRI Provinsi dan Ka-

bupaten Kota se Kalbar. Forkopimda, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang beserta sejumlah undangan lainnya mulai dari perusahaan BUMD, Perusahaan Swasta, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh adat, Tokoh Wanita dan juga tokoh pemuda. Sebagai tuan rumah. Bengkayang dinilai sangat sukses. Selama tiga belas hari dilaksanakan.

Kegiatan berjalan lanacar. Semua peserta puas. Pujianpun mengalir termasuk dari Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Barat, DR. Firdaus Mian. Dengan demikian, sangat wajar bila dikatakan HUT PGRI di Bengkayang LUAR BIASA (Narasi/Foto: Mujidi dan Humas Pemkab Bengkayang). Narasai : Mujidi Foto : Mujidi & Humas Bky

Tarian Kolosan yang dibawakan para pelajar yang dipersembahkan untuk para guru

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, MH menyerahkan hadiah kepada para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, Dr. Yan, S.Sos, M. Si pemenang lomba HUT PGRI melepas peserta Porsenit HUT PGRI ke 68

Wakil Bupati Bengkayang, Agustinus Naon, S.Sos saat membuka semi- Ketua PGRI Kalimantan Barat, Firdaus Mian saat memnar pendidikan buka konfrensi kerja III PGRI Provinsi Kalimantan Barat

Anggota DPD RI, Erma Suryani Ranik sebagai salah satu pembicara dalam seminar pendidikan

Paduan Suara salah satu cabang yang diperlombakan pada HUT PGRI ke 68

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, S.Pd menyampaikan laporan kegiatan Kesebelasan PC Kecamatan 17 menjadi juara pada ca- saat upacara puncah HUT PGRI Kalimantan Barat di Bengkayang bang sepak bola HUT PGRI ke 68

Peserta seminar pendidikan tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 1500 orang CMYK


Harian Borneo Tribune 5 Desember 2013