Kamis, 6 Maret 2014
Awasi Anak dalam Pengoperasian Internet Borneo Tribune, Sanggau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kacab Disdikpora) Kecamatan Kapuas, Abang Usman mengatakan bahwa peran serta orangtua mengawasi anak-anaknya dalam pengoperasian internet sangatlah penting. Mengingat di dunia internet apa saja bisa ditemukan dan banyak diantaranya tidak layak konsumsi untuk anak-anak. ”Mengandalkan kebijakan pemerintah untuk memblokir situs yang dianggap tidak layak tidaklah cukup, karenanya peran orang tua sangat diharapkan dalam mencerdaskan anak mereka dalam berselancar internet,” ujarnya ketika ditemui Rabu (5/3) kemarin. Abang Usman menuturkan, orangtua memang tidak bisa melarang anak ketika si anak bersahabat dengan perangkat lunak tersebut, namun orangtua tidak boleh begitu saja melepas anaknya karena dikhawatirkan akan berdampak bagi prilaku anak itu sendiri. ”Kalau di internet itu dia
memperoleh informasi yang mendidik, tidak masalah. Tetapi kalau yang didapat itu informasi yang kurang baik, kan anak kita juga yang rusak,” jelasnya. Menurutnya, saat ini, internet yang masuk kategori mewah dan mahal, dengan sangat mudah diperoleh dan digunakan anak-anak saat ini. “Contohnya saja anak saya di rumah, dia lebih paham mengoperasikan internet dari pada saya, tetapi saya tetap kontrol dia, apa yang dibuka di internet tetap saya pantau,” ungkapnya. Abang Usman menghimbau kepada para orangtua agar tidak sembarangan memberikan telepon genggam kepada anak-anaknya, sebab dampak dari keberadaan telepon genggam bagi anak-anak sudah sangat meresahkan. ”Saya sering menghimbau kepada guru-guru atau kepala sekolah. Bagi anak-anak yang bawa HP, sekali-kali diperiksa, takutnya mereka ini menyimpan video terlarang yang bukan untuk usia dia,” pungkasnya. (rtn)
Landak-Sanggau Borneo T Tribune
7
RSUD Landak
Pasien Peserta BPJS Masih Ditarik Biaya
Borneo Tribune, Ngabang Di Kabupaten Landak pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menemui masalah. Pasien peserta BPJS ditarik sejumlah biaya saat berobat di RSUD Landak. Seperti kasus yang dialami pasien atas nama Almh Maimun, (56), warga Desa Sebirang Kecamatan Ngabang. Terhadap Almh, yang salah satu peserta BPJS masih dikenakan biaya saat menjalani perawatan di RSUD Landak. Keluarga pasien, Ya’ Ayi Bonar mengatakan, saat menjalani perawatan di RSUD Landak hingga pasien meninggal dunia 22 Februari lalu, pasien tersebut dikenakan pembayaran biaya sebesar Rp. 235 ribu. “Adapun rincian biaya yang dibayar pasien yakni, pemakaian oksygen sebesar Rp. 200 ribu dan biaya tindakan medis sebesar Rp. 35 ribu. Padahal Almh Maimun sendiri merupakan pasien peserta BPJS,” ujar Ay Bonar, kemarin, di Ngabang. Ironisnya, tabung oksygen yang sempat dipakai Almh Maimun saat dirawat disalah satu zaal di RSUD Landak, bertuliskan pribadi. “Yang menjadi pertanyaan saya, apakah bisa fasilitas kesehatan pribadi dibawa ke rumah sakit, sementara pasien peserta BPJS dikenakan biaya atas pemakaian
“
Saya pun sudah menyampaikan kepada pegawai di RSUD Landak, baik dokter maupun perawat, kalau memang kita tidak punya sarana dan prasarana di rumah sakit, tapi kita menyediakannya sendiri, jelas resiko ditanggung oleh yang menyediakan. Artinya, mereka bersedia untuk tidak menarik bayaran kepada pasien.
Tabung oksygen yang bertuliskan pribadi, sempat dipakai pasien peserta BPJS. Pasien bersangkutan dikenakan biaya atas pemakaian tabung oksygen ini. FOTO istimewa tabung oksygen itu?” tanya Bonar. Diakuinya, hal inipun berbeda dengan perawatan keluarga lainnya yang merupakan pasien peserta BPJS dan tidak ditarik biaya pada saat
mendapat perawatan. “Pasien yang saya maksudkan itu atas nama Farida yang terkena penyakit paruparu,” katanya. Ia menambahkan, saat masuk RSUD Landak 3 Ma-
”
ret lalu dan dirujuk ke RSUD Sudarso Pontianak, pasien bersangkutan tidak dikenakan biaya perawatan sepeserpun dari pihak RSUD Landak maupun RSUD Sudarso. Ketika dikonfirmasikan, Direktur RSUD Landak, dr. Pius Erwin menegaskan, dengan alasan apapun juga, selama pasien memegang kar-
tu BPJS, pasien bersangkutan dibebaskan sama sekali dari biaya. “Saya pun sudah menyampaikan kepada pegawai di RSUD Landak, baik dokter maupun perawat, kalau memang kita tidak punya sarana dan prasarana di rumah sakit, tapi kita menyediakannya sendiri, jelas resiko ditanggung oleh yang menyediakan. Artinya, mereka bersedia untuk tidak menarik bayaran kepada pasien,” jelas Pius, Rabu (5/3) di aula Kantor Bupati Landak. Ia menegaskan, program BPJS ini memang gratis. Dengan demikian, ketika ada pihak yang menyediakan sarana dan prasarana yang seharusnya gratis, seharusnya pasien peserta BPJS tidak dikenakan biaya, meskipun memakai sarana dan prasarana pribadi. “Kecuali pasien umum, jelas dikenakan biaya,” ucap Pius. Pius mempersilakan keluarga pasien peserta BPJS tersebut untuk menarik kembali biaya yang sudah dibayar itu. “Sebab saya tegaskan lagi, pasien peserta BPJS memang tidak dikenakan biaya,” tegasnya. Hari inipun kata Pius, RSUD Landak diundang dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan BPJS. “Nantinya kami akan menyampaikan persoalan-persoalan yang seperti ini pada evaluasi pelaksanaan BPJS,” janjinya. (Syah)
Masih Adanya Dokter Spesialis Enggan Bertugas ke Daerah
Penugasan Dokter Spesialis Diatur Pusat
Borneo Tribune, Sanggau Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar tidak memungkiri bahwa masih adanya dokter spesialis yang enggan bertugas di daerahdaerah. Terkait hal tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan melakukan langkah-langkah perbaikan termasuk mengambil alih status kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Andi Jap ketika ditemui Senin (3/3) belum lama ini di Sanggau mengatakan bahwa persoal-
an tersebut merupakan bagian pembahasan bersama Kemenkes RI belum lama ini. Menurutnya, ada wacana bahwa dokter spesialis ini akan diambil alih oleh pusat. “Jadi ini sudah kita bahas dengan ibu Menteri. Salah satunya ada wacana bahwa tenaga medis seperti dokter spesialis ditarik lagi ke pusat. Jadi pusat yang mengatur penugasannya. Jadi mereka statusnya ya PNS di Pusat. Jadi sekarang ada dokter-dokter yang tidak mau bertugas di daerah. Itu nanti yang urus pusat. Kembali seperti dulu lagi,
diambil alih Pusat,” ujarnya. Andi Jap menuturkan, dengan semua kewenangan diambil alih oleh Pusat, penempatan daerah tugas semuanya tergantung Pusat. Hal itu diharapkan mampu menutupi kebutuhan dokter spesialis di daerah yang memang membutuhkan. Tetapi ia tidak menyebutkan kapan kebijakan tersebut akan dilakukan. ”Salah satu solusi untuk mengatasi sulitnya mendapatkan jasa dokter spesialis. Kalau sudah di Pusat berarti PNS Pusat.
Artinya, kalau di sini ada yang mau masuk lagi silahkan diganti dan seterusnya. Jadi lebih mudah perputarannya. Pusat kan skala nasional, mungkin Kalbar dirasa sudah cukup, jadi diisi ke daerah lain, itu contohnya,” jelasnya. Namun, dengan ditentukan oleh Pusat, daerah juga boleh menyekolahkan dokter. “Kita juga tentu boleh menyekolahkan. Tetapi di Kementerian juga banyak menyekolahkan dokter-dokter ini. Rata-rata per seribu orang yang disekolahkan kementerian,”
ungkapnya. Andi Jap menilai meski ada dokter spesialis yang tidak mau bertugas di daerah, tetapi sebagian masih ada yang mau. Persoalan ini diharapkan segera bisa diatasi dengan adanya pembahasan di Kementerian. Karena kebutuhan dokter spesialis apalagi di daerah sangat dibutuhkan. ”Kalau ada yang tidak mau ke daerah itu, iya, tetapi ada juga yang mau. Nah justru kebutuhan di daerah kurang jadi Kementerian harus memaksa mereka lagi,” pungkasnya. (rtn)
Opini
Sampah, Masalah yang Tak Pernah Selesai Oleh: Rezekikasari Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah, jenis, keragaman dan karakteristik sampah. Tumpukan sampah yang berasal dari aktifitas rumah tangga di Kota Pontianak sering kita temukan dimana saja. Timbunan sampah di Kota Pontianak diperkirakan 1443 m3/hari. Permasalahan sampah di perkotaan tidak hanya dipandang sebagai masalah teknis belaka tapi dapat menjadi persoalan lain yaitu menjadi masalah sosial, ekonomi dan budaya. Sebagai contoh, jika lingkungan sekitar tempat tinggal kita dipenuhi sampah yang merusak pemandangan, aroma lingkungan yang tidak sedap, tidak akan ada investor yang mau berinvestasi di lokasi tersebut. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan terganggu hanya karena masalah sampah. Dipandang dari segi budaya, tidak ada investor yang percaya untuk berinvestasi di wilayah tersebut karena adanya rasa ketidakpercayaan terhadap masyarakat dan aparat pemerintahan setempat karena dianggap mengurus masalah sampah saja tidak
sanggup. Jika kita telaah sungguhsungguh ungkapan di atas betapa masalah sampah akan menimbulkan banyak problem tanpa kita sadari. Untuk itu kesadaran penanganan permasalahan sampah perlu diupayakan mulai dari lingkungan terkecil yaitu rumah tangga. Pemerintah Kota Pontianak telah membuat Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Peraturan Walikota Pontianak No. 6 Tahun 2008 tentang Jadwal Pembuangan Sampah yang sepertinya belum diketahui masyarakat luas. Budaya gotong royong setiap pagi minggu sudah jarang kita lihat di gang-gang di kota ini seperti pengamatan penulis. Apakah karena peningkatan taraf hidup seperti yang dikemukakan diatas, kita meyerahkan tanggung jawab ini kepada orang yang mampu kita gaji? Menurut pendapat saya budaya bersih-bersih lingkungan yang dulu kita laksanakan setiap pagi minggu bersama para tetangga se RT/RW sudah tergeser dengan budaya lain “bersepeda”. Slogannya “buanglah sampah pada tempatnya”, anjuran ini biasanya hanya kita temukan di sekolah-sekolah, namun di rumah kita juga terkadang belum mampu mengajak anak-anak
kita disiplin dalam membuang sampah ditambah lagi sampah yang dihasilkan dari rumah berbeda dan jauh lebih banyak dengan sampah dan jenisnya ketika mereka berada di sekolah. Peran orang dewasa diperlukan di luar sekolah terutama ditujukan untuk anak-anak dengan cara mencontohkan hidup bersih dari kehidupan sehari-hari karena dengan demikian akan tercipta lingkungan hidup yang bebas dari sampah akibat aktifitas setiap hari. Pengelolaan sampah bertujuan agar keberadaan sampah tidak menjadi sumber petaka bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan sampah adalah (1) sosial politik, yang menyangkut kepedulian dan komitmen pemerintah dalam menentukan anggaran APBD untuk mengelola sampah perkotaan, membuat keputusan publik dalam pengelolaan sampah serta upaya pendidikan, penyuluhan dan latihan keterampilan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah (2) aspek sosial demografi, yaitu meliputi sosial ekonomi-kegiatan pariwisata, pasar
dan pertokoan dan kegiatan rumah tangga (3) sosial budaya yaitu yang menyangkut kearifan lokal, interaksi antar lembaga desa, aturan adat, kegiatan ritual, jiwa pengabdian yang tulus, sikap mental dan prilaku warga yang apatis (4) keberadaan lahan untuk tempat penampungan dan pengelolaan sampah (5) financial (keuangan) (6) keberadaan LSM (7) koordinasi antar lembaga. Ada juga faktor pendorong dan penghambat dalam upaya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, tingkat pendidikan, penempatan sampah dalam rumah, keberadaan pemulung, adanya aksi kebersihan, adanya aturan tentang penegakan hukum dan sanksi. Di samping itu pengembangan teknologi dan model pengelolaan sampah serta partisipasi masyarakat merupakan usaha alternatif untuk memelihara lingkungan yang sehat , bersih dan dapat memberikan manfaat lain. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ini adalah 1.Adanya kerjasama antar warga secara keseluruhan, dimulai dari tingkat RT, RW sampai ke pemimpin pemerintahan setempat. 2.Mengurangi volume sam-
pah dengan cara pemilihan jenis sampah yang masih bisa dimanfaatkan oleh keberadaan pemulung, sampah yang bisa di daur ulang, sampah yang bisa dikomposkan, dikelola oleh pemilik asal sampah (dari rumah asal sampah tersebut). 3.Penyuluhan kepada warga harus giat dilakukan, mengingat jumlah sampah akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk, pola konsumsi yang meningkat dan gaya hidup yang berubah seiring dengan perkembangan zaman. 4. Aturan penegakan hukum beserta sanksinya perlu disosialisasikan 5.Perhatian serius dari pihak pemerintah berupa penganggaran biaya untuk menyelesaikan masalah pengelolaan sampah misalnya dengan menciptakan teknologi yang tepat. 6.Tetap menjaga budaya atau kearifan lokal seperti dulu misalnya mengaktipkan lagi kerja gotong royong setiap minggu pagi di tiaptiap RT agar tercipta lingkungan yang bersih di lokasi tempat tinggal kita masingmasing. Semoga Rezekikasari Mahasiswa Program Magister Ilmu Lingkungan Univ. Tanjungpura