Issuu on Google+

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

KEBERSAMAAN

DA N

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Kamis, 19 Desember 2013

16 Shafar 1435 H - 17 Cap It Gwee 2564

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Lima Tahun Mati Suri

Kalbar Kembali Terima Penghargaan Parahita Ekapraya

Pengurus PWI Kalbar Periode 2013-2014 Dikukuhkan Borneo Tribune, Pontianak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalmantan Barat (Kalbar) bertempat di ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, menggelar acara pengukuhan pengurus PWI Kalbar untuk masa jabatan 2013-2018. ....Ke Halaman -11

B uah Bibir BNN Sita Harta Bandar Narkoba

Komjenpol Anang Iskandar SEPANJANG tahun 2013, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menyita harta milik para bandar narkoba senilai Rp49,46 miliar. Jumlah tersebut berasal dari 14 laporan kasus narkotika dengan 18 orang tersangka. ....Ke Halaman -11

Giliran Menjaga Bayi Pada jam 3 pagi semorang istri membangunkan suaminya agar terjaga, menyuruhnya memeriksa bayi mereka. Dia duduk selama satu menit penuh mencoba mendengarkan, kemudian protes, “Tapi aku tidak mendengar dia menangis.” ”Aku tahu,” jawabnya, “giliranmu untuk pergi melihat mengapa tidak menangis!” o

Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, saat menerima penghargaan Parahita Ekapraya dari Presiden DR. Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (18/12). Foto : ist.

Borneo Tribune, Jakarta Bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu tahun 2013, Pemerintah Provinsi Kalbar kembali menunjukan prestasi terbaiknya di bidang pemberdayaan perempuan dengan meraih penghargaan Parahita Ekapraya yang sudah empat kalinya. “Penghargaan Parahita Ekapraya yang diterima sekarang adalah untuk masyarakat Kalbar khususnya kaum perempuan, “tutur Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH usai menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) ....Ke Halaman -11

Gudang PT. Cahaya Hanson Timbun Solar Subsidi Pergunakan DO Aspal Luar biasa modus mengambil untung dari BBM Solar Subsidi untuk rakyat. Bukan hanya kenal dengan tangki siluman. Tapi, kini sebuah perusahaan. Maka tak heran, sejumlah pemerhati subsidi BBM untuk rakyat, agar subsidi ditiadakan, karena dimana ada subsidi disana ada korupsi.

Sindikat penimbunan solar milik PT.Cahaya Hanson di Jalan Selat Panjang Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang digrebek jajaran Polresta Pontianak. Achmad Mundzirin/Borneo Tribune.

Borneo Tribune, Pontianak Fakta mengejutkan, Gudang penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar milik PT. Cahaya Hanson digerebek Polresta Pontianak, di mana Polresta Pontianak berhasil mengamankan sebanyak 9,5 Ton solar bersubsidi, Rabu (18/12) kemarin.

Selain mengamankan 9,5 Ton Solar subsidi dari gudang penimbunan milik PT. Cahaya Hanson, Polresta Pontianak juga berhasil mengamankan barang bukti berupa mesin pompa BBM yang berguna memindahkan BBM Subsidi ke Drum maupun ke Mobil Tangki Industri, satu unit Mo-

Kapolresta bersama Pertamina menangkap Mobil Tangki Industri milik PT. Cahaya Hanson yang mengangkut BBM Subsidi, Selasa (17/12) malam lalu. FOTO:Achmad Mundzirin/Borneo Tribune.

PWI Diminta Mampu Fasilitasi Wartawan Profesional Borneo Tribune, Pontianak Pekerjaan sebagai wartawan merupakan pekerjaan yang sangat mulia ketika aspirasi opini masyarakat dapat terbangun melalui pemberitaan dapat terwujud. Dimana salah satu tugas wartawan yaitu membela kaum yang lemah, yang tergusur, yang terzolimi, menentang penindasan dan penjajahan. Dan menegakkan

martabat kemanusiaan sebagai sokoguru masyarakat yang bermoral dan berkeadian. Jadi tugas wartawan ini sangat mulia, bak pahlawan tanpa tanda jasa, walaupun dengan gaji kecil namun masih tetap menjalankan tugas-gugasnya yang penuh resiko dan tantangan berat. Demikian hal ini di ....Ke Halaman -11

Pengukuhan Pengurus PWI Provinsi Kalbar untuk periode 2013-2018. Foto : Slamet Ardiansyah/ Borneo Tribune

bil Tangki Industri milik PT. Cahaya Hanson dan satu unit truk pengangkut BBM Industri dengan Bak besi yang sangat besar. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Drs. Hariyanta, penggerebekan yang dilaku....Ke Halaman -11

Mesin pompa bbm diamankan, by mundzirin

Setuju Kurikulum Bahasa Inggris Dibuang Borneo Tribune, Pontianak Menurut salah seorang pengamat pendidikan Kalimantan Barat, DR Aswandi, kurikulum yang ada saat ini terkait tiga hal dan selalu dikatakan seperti itu. Berbicarakan mata pelajaran Bahasa Inggris ini merupakan satu hal saja dan merupakan bagian kecil. ....Ke Halaman -11

Aswandi

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat Singkawang Ketapang Sanggau Sintang Landak

: Jl. A. Yani No. 89, Telp. (0561) 734280 : Jl. A. Yani No. 8, Telp. (0562) 637000 : Jl. R. Suprapto, Telp. (0534) 31841 : Jl. Jend. Sudirman, Telp. 0564 - 2025280 : Jl. MT. Haryono, Telp. 0565 - 24222 : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

NEW

THE REAL MPV CUMA AVANZA YANG BISA

* Avanza G & E

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -


Kayong Utara Kamis, 19 Desember 2013

Kursi Sekda, Hanya Enam Peserta Lolos Administrasi Borneo Tribune, Sukadana Walau diumumkan secara terbuka, ternyata pejabat dari luar Kabupaten Kayong Utara yang melirik jabatan Sekertaris Daerah (Sekda ) KKU nihil, dari batas waktu yang ditentukan hanya enam pelamar yang memenuhi syarat dan itu pun berasal dari lingkungan Pemkab Kayong Utara. Hal tersebut terbukti dari pengumuman seleksi administrasi penerimaan calon Sekda KKU yang disampaikan Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) yang merilis 6 nama yang selanjutnya akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni Assesment Center di Pontianak untuk menduduki kursi jabatan PNS tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Dikatakan Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kayong Utara, Romi Wijaya saat ditemui ruang kerjanya, Rabu (18/12) kemarin, menyebutkan keenam calon Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara tersebut yakni Ir. Bimbing Parjoko dengan jabatan sekarang sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan KKU, Erwin Sudrajat,S.Sos.,M.AP dengan jabatan sekarang Asisten Administrasi dan Umum Setda KKU, Ismail, S.Sos., M.Si dengan Jabatan sekarang Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik KKU, Khristianus Ronny Iswandy,S.IP.,M.Si dengan jabatan sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KKU, Dra. Hilaria Yusnani dengan jabatan sekarang Kepala Dinas Pendidikan KKU dan Drs. Oma Zulfithansyah,M.Si

dengan jabatan sekarang Kepala Bappeda KKU. Hasil kelulusan seleksi calon Sekretaris Daerah KKU berdasarkan Pengumuman Bupati Kayong Utara Nomor : 820/1987/KEPEG yang dikeluarkan di Sukadana pada tanggal 18 Desember 2013 dengan ditanda tangani oleh Wakil Bupati Kayong Utara, Idrus. “Kita umumkan terbuka, namun dari luar KKU tidak ada yang mendaftar, sehingga setelah diseleksi terdapat 6 nama yang lulus administrasi,” kata Romy. Dikatakan Romy, ke enam peserta seleksi yang lolos tersebut diwajibkan mengikuti Assesment Center yang akan dilaksanakan di Pontianak yang dilaksanakan oleh badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) provinsi Kalbar. “Jadwal akan menyesuaikan jadwal dari provinsi terkait kapan dan dimananya,” kata Romy. Dengan target masa berakhir jabatan Sekda KKU yang saat ini dijabat Hendri Siswanto S.Sos yang diperkirakan usai pada 9 Februari 2014 mendatang, Romy berharap seleksi Sekda akan rampung menyesuaikan dengan masa jabatan sekda sekarang. Namun demikian, Romy tidak menjamin tanggal tersebut sudah dapat diketahui hasilnya karena dalam seleksi Sekda kali ini, banyak instasni terkait yang berkepentingan di luar kewenangan pemerintah Kabupaten Kayong Utara seperti Provinsi dan Kemendagri yang juga memiliki mekanisme dan ketentuan sendiri-sendiri. “Kita hanya berharap, namun semua kembali kepada aturan,” kata Romy. (DL)

Surat Pembaca

Kata “ Membouvallekan “, Bermaksud “ Bouwvallig “ ? Membaca koran-koran Pontianak, terbitan tanggal 14 dan 15/12/2013, masing-masing berjudul “Pasar Parit Besar diminta bangun kembali” dan “Salut sama pedagang Asahan”. Isi beritanya kami mengutip antara lain : “Bapak Walikota Pontianak Sutarmidji menyatakan “Saya akan keluarkan surat untuk membouvallekan bangunan di sepanjang sungai Parit Besar”. Kata membouvallekan tidak terdapat di Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Pustaka Sinar Harapan-Jakarta-2001. Karena ingin tahu, kami

coba cari di kamus BelandaIndonesia , terbitan N.V Masa Baru-Bandung-1957, ada terdapat kata bouwvallig dalam bahasa Belanda yang artinya “Hampir runtuh” dalam bahasa Indonesia. Apakah yang dimaksud Pak Walikota membouvallekan sama dengan bahasa Belanda “bouwallig” ? Mohon diluruskan ! sehingga masyarakat dapat memahami maksud pemimpinnya dalam bahasa Indonesia. Sekian pertanyaan kami. Salam sejahtera, X.F.Asali

· Wartawan, Kontributor, Intensive Programme and Freelancer “ Borneo Tribune” selalu di bekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima / meminta apapun dari narasumber · Setiap artikel atau tulisan berupa laporan kegiatan, cerita pendek, surat pembaca, puisi dan resensi yang dikirim ke redaksi hendaknya di ketik dengan spasi rangkap, maksimal 500 kata, ditandatangi dan disertai identitas ( No Telp / Fax jika ada ) dikirim ke alamat borneotribune@yahoo.com atau yusriadii@yahoo.com. Terimakasih

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

Borneo T Tribune

2

Angin Ribut Hajar KKU Dua Rumah Walet dan Pohon Besar Tumbang

Borneo Tribune, Sukadana Tidak lebih dari satu jam, angin ribut menghajar perairan Karimata membuat dua rumah walet roboh dan satu buah pohon tumbang. Kejadian ini menyebabkan arus lalulintas sempat lumpuh, Selasa (17/12). Rumah walet yang ratarata tingginya lebih dari 12 meter roboh yakni di Pelerang Kecamatan Sukadana dan di teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang, dan syukur kedua buah rumah walet yang roboh dihajar angin ribut tersebut tidak membawa korban jiwa hanya kerugian material. Satu buah pohon tumbang juga menjadi salah satu dampak kencangnya angin badai yang menghajar Kayong Utara, dimana pohon yang berukuran besar itu tumbang dengan posisi melintang di ruas jalan Sukadana - Ketapang yang membuat arus lalulintas dua arah menjadi lumpuh total beberapa saat. Dikatakan Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) KKU Drs. Triyanto angin yang datang tiba-tiba tersebut merupakan angin yang sering menyapa perairan laut Karimata dan berdampak kepada wilayah di pesisir perairan. “Angin yang bertiup datang tiba-tiba, dan dari pantauan kami bangunan yang dengan rangka yang tidak kokoh menjadi sasarannya tidak terkecuali pohon dengan akar yang ra-

puh,” kata Triyanto. Rabu (18/12). Angin ribut yang menghajar menjelang sore tersebut menurut Triyanto memang sudah diperkirakan musimnya, hanya saja waktu kedatangannya saja yang sulit diprediksi, sehingga bagi para nelayan yang berada di laut untuk beberapa waktu untuk selalu waspada ketika hendak melaut, terutama tidak melupakan alat komunikasi serta bersegera pulang atau berlindung di pulau terdekat jika angin tiba-tiba datang. Sebelumnya angin ribut

juga sempat melanda KKU, namun dengan intensitas kecepatan angin yang rendah dan belum menimbulkan kerugian, namun angin yang datang disertai hujan kemarin membuat banyak kerugian di masyarakat. “Masyarakat juga diminta selalu berkomunikasi dengan BPBD, ketika ada pohon yang tumbang dan mengganggu, karena dengan cepatnya informasi maka pemerintah akan sesegera mungkin memberi tindakan evakuasi pohon yang tumbang tersebut,” katanya. (DL).

Suasana pembersihan pohon tumbang di ruas Jalan Sukadana -Ketapang yang memuat arus lalulintas dua arah lumpuh total. FOTO: Abdul Khoir/Borneo Tribune

Opini

Tradisi Mendongeng Akankah hanya Tinggal Kenangan? Oleh: Hendraswati Dongeng, sebuah kata yang sangat akrab di pendengaran kita pada beberapa dekade yang lalu. Mungkin sebagian diantara kita masih terngiang dongeng orang tua kita dulu saat malam menjelang tidur. Beragam kisah setiap malam diceritakan. Dongeng dengan penokohan dari berbagai mitos seperti kancil, singa dan binatang lainnya, legenda tentang kegagahan dan keperkasaan seorang di suatu daerah, asal-usul kampung dan nama tempat, bahkan kisah nyata keseharian menjadi teman setia pengantar tidur yang ditunggu-tunggu. Bagi masyarakat, kegiatan mendongeng sudah menjadi bagian dari kebiasaan mereka, bahkan sudah menjadi trend di masyarakat. Namun seiring perkembangan teknologi yang serba canggih, tradisi mendongeng terasa sudah mulai memudar. Maraknya tayangan dongeng lewat film kartun yang menghiasi kaca televisi sekarang ini, disinyalir membuat para orang tua mulai meninggalkan kebiasaan mendongeng, disamping kesibukan mereka dalam keseharian. Terlebih sinetron di televisi seakan telah membe-

rikan warna baru di hati anak. Tak heran jika anakanak akhirnya lebih tertarik untuk melihat tayangan televisi tersebut, ketimbang harus mendengarkan dongeng dari orang tuanya. Bila dicermati lebih dalam, hilangnya tradisi mendongeng saat ini tentunya tak hanya disebabkan oleh kemunculan dongeng-dongeng di layar kaca. Akan tetapi juga disebabkan oleh hilangnya kesadaran orang tua akan pentingnya mendongeng bagi anak-anak. Mungkin juga karena kesibukan orangtua, sehingga mereka memandang bahwa kecanggihan teknologi tersebut sudahlah cukup, sehingga tidak perlu repot-repot mendongeng untuk anakanaknya menjelang malam. Parahnya lagi, perkembangan teknologi juga ikut menyeret kesibukan anak-anak untuk bermain dengan aneka permainan elektronik, dan mempengaruhi anak untuk lebih menyukai bermain PS, gadget atau yang lainnya. Mendongeng, sejatinya memiliki manfaat yang sangat banyak, memiliki dampak yang sangat positif, ia sangat kaya akan “petuah”, sarat akan pesan moral. Mendongeng bukanlah sekedar bercerita, akan tetapi mendongeng bisa dija-

dikan sarana untuk mendidik dan menyampaikan pesan-pesan moral kepada anak-anak. Sekaligus bisa menjadi salah satu metode dalam mendidik anak.. Beberapa dampak positif dari kegiatan mendongeng, antara lain, dongeng bisa membangun imajinasi anak sejak dini. Melalui dongeng, anak akan berusaha membuat gambaran konkret dalam pikirannya, tentunya dari dongeng yang ia dengarkan. Daya berpikir imajinasi seperti ini, pada akhirnya dapat membantu anak dalam mengembangkan kreatifitasnya, dapat membantu perkembangan psikologis dan kecerdasan anak secara emosional. Mendongeng juga dapat mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Ketika orang tua mendongeng, otomatis dapat membangun keakraban dan menimbulkan kedekatan orang tua dan anak, dapat menjalin komunikasi dan hubungan psikologi antara orang tua dan anak. Sentuhan, belaian dan dekapan yang diberikan orang tua saat mendongeng, merupakan bentuk cinta kasih yang nyata pada anak. Sehingga anak merasa semakin dekat secara emosional dengan orang tuanya. Tentunya kedekatan seperti ini akan sulit ditemukan pada moment-moment

yang lain. Dari sini orang tua bisa menanamkan nilai kebaikan dan menumbuhkan rasa empati. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kegiatan mendongeng pada hakekatnya sangat membantu anak dalam mengembangkan daya kritisnya. Dimana dalam proses mendongeng akan terjadi komunikasi secara langsung antara anak dan orang tua. Seperti, anak menanyakan kejadian-kejadian yang belum pernah ia temui atau belum dapat dipahami. Proses tanya jawab semacam ini pada akhirnya akan menumbuhkan daya kritis anak terhadap suatu permasalahan, sehingga anak mulai berani untuk belajar berbicara dan berani berdialog dengan lawan bicaranya. Hal ini tentunya berbeda dengan melihat dongeng dan film di televisi, yang hanya terjadi dialog satu arah atau membaca komik dan sejenisnya. Dari kesemua manfaat mendongeng tersebut pada gilirannya mampu membantu dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak Bisa dibayangkan apabila tidak ada lagi tradisi mendongeng, anak-anak semakin menyukai cerita dari luar negeri lewat film di

televisi. Tidak hanya itu, keakraban akan nilai sejarah, adat budaya ikut terbawa luntur oleh teknologi. Bahkan untuk berkumpul bersama dengan orangtua saja mungkin tidak ada ruang lagi. Banyak anak-anak lebih memilih bermain dan menghabiskan waktu mereka di depan komputer atau televisi daripada berkumpul dengan orangtuanya. Sungguh sangat disayangkan Akhirnya ketika kita berpikir dan menganggap serbuan perangkat teknologi serta mainan anak-anak yang serba canggih mengganggu perkembangan sosial anak, maka tidak ada salahnya untuk kembali menggalakkan tradisi mendongeng sambil mengenang masa-masa kecil dahulu saat malam menjelang tidur Akankah masih ada waktu untuk kembali ada dan menjadi tradisi bagi anak dan cucu nanti tentang sebuah dongeng? Sebuah asa tentunya harus ada, jika semua mau dan mampu menghidupkan kembali tentang sebuah tradisi melalui dongeng yang sarat akan pesan moral. Ataukah semua hanya tinggal kenangan? Hendraswati Peneliti pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, M Taufik, Fery Ade putra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: Mujidi, www.borneotribunecom Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah. TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, (Wakil Manajer) Supriyanto, Rustam. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune


cmyk

Kamis, 19 Desember 2013

Serba Serbi

Borneo T Tribune

3

Penambahan Dua Ruang Kelas, SDN 20 Gelar Syukuran Borneo Tribune, Sambas “ Dengan ditambahnya ruang kelas baru sebanyak dua ruang agar sekolah tersebut dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya serta memelihara ruang tersebut untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Mengingat sebelumnya, ruang belajar yang ada hanya hanya 6 kelas sedangkan untuk Rombel ( Rombongan Belajar ) ada 10, “ Terang Kasi Sarana dan Prasarana TK/SD Disdik Kabupaten Sambas, H. Mufizar Rahman, SH. Menurutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas berupaya mengusulkan dana ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan ruang kelas baru agar dapat meningkatkan mutu belajar dan mengajar

di sekolah. Dan pada hari ini, Rabu ( 18/12 ) SDN 20 Desa Lorong Kecamatan Sambas menggelar syukuran dalam rangka menempati ruang sekolah baru yang berasal dari Anggaran Bansos Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 sebanyak dua ruang dengan dihadiri Kepala UPT Kecamatan Sambas, Kasi sarana TK/SD Disdik Kabupaten Sambas, Kasi Tentis, Kepala SDN 20 Desa Lorong, kemudian Ketua Komite Sekolah serta Tokoh Masyarakat dan Dewan Guru. “ Kegiatan syukuran 2 ruang baru ini bantuan dari bansos termasuk pengurusnya dari Dinas Pendidikan, Kasi Sarana dan Prasarana. Alhamdulillah pengajuan untuk bantuan ruang kelas ini di perju-

Kepala SDN 20 Desa Lorong Menyerahkan Dokumen Kepada Kasi Sarana dan Prasarana TK/SD Disdik Kabupaten Sambas, H. Mufizar Rahman, SH. angkan sehingga hari ini kita mengadakan syukuran karena ruang kelas tersebut sudah selesai dibangun. Kemudian pada

hari ini juga saya serahkan dokumen ke H. Mufizar, dimana daftar dua ruang kelas mubelernya terdiri dari meja,

bangku murid, bangku guru ditambah lemari, serta papan tulis dan sebaginya sudah lengkap , “ jelas Kepala SDN 20

Desa Lorong, Maman, S.Pd. SD. Maman juga menambahkan bahwa mengenai dokumentasinya telah kami siapkan sampai akhir. Menurutnya dengan telah dibangunnya dua ruang kelas ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri khususnya kami sebagai pelaku di SDN 20 ini dan masyarakat juga sangat antusias sekali menyaksikan acara syukuran ini. “ Kami berharap kedepan perhatian dari Dinas terkait kepada SDN 20 ini dapat berlanjut karena sebenarnya kekurangan ruang kelas ada 4 namun sudah terbantu dengan dibangunnya dua kelas sehingga masih dua ruang kelas yang kurang, “ ungkapnya. Dikatakannya bahwa sebelumnya siswa kita ada 232 dan sekarang menjadi 240 siswa, dengan mempunyai 6 Lokal se-

dangkan untuk rombongan belajar ada 10, untuk itu diadakannya sekolah pada sore hari. Karena dinilai pelaksanaan sekolah sore kurang maksimal maka dengan dibangunnya dua ruang kelas ini membuat para siswa bisa sekolah pada pagi hari walaupun kelas 2 agak siang masuknya. “ Kami berusaha semaksimal mungkin untuk ruang sekolah ini mendapatkan bantuan swakelola, karena tidak terlepas dari meningkatkan mutu belajar juga untuk mendapatkan kemudahan bagi siswa dalam belajar sehingga mereka dapat konsentrasi dan meningkatkan prestasinya sehingga akan tercipta SDM maupun generasi yang mempunyai nilai IPM yang tinggi, berkualitas dan berkreativitas, “ katanya.(Rul)

Masalah Pertanahan Harus Diselesaikan BPN Rangkul Polres dan Kejaksaan Borneo Tribune, Sintang Sebagai bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, BPN Kabupaten Sintang dan BPN Kabupaten Melawi melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Polres dan Kejaksaan di masing-masing wilayah. Acara dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang, Selasa (17/ 12). Hadir dalam acara tersebut, diantaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalbar, Gusmin Tuarita, SH, M.Hum, Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si, Ketua Penga-

dilan Negeri Sintang, Setyanto Hermawan, SH, M.Hum, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Riono Budisantoso, SH, MA, Kapolres Sintang, AKBP. Veris Septiansyah, Kapolres Melawi, AKBP. Nowo Winarti, Kepala BPN Sintang, H. Syamsuria, SE, MH, Kepala BPN Kabupaten Melawi, Sigit Wahyudi serta sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Setda Kabupaten Sintang serta sejumlah undangan. MoU ini bertujuan untuk membenahi urusan pertanahan di dua kabupaten di wilayah timur Provinsi Kalbar. Selama ini urusan pertanahan yang tak jarang menimbulkan konflik di masyarakat sehingga me-

nimbulkan korban harta, bahkan nyawa. Peran serta aparat penegak hukum dalam urusan pertanahan dianggap penting demi meminimalisir konflikkonflik tersebut sehingga diharapkan ke depan tidak terjadi lagi insiden yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit tersebut. MoU ini juga sebagai lanjutan dari birokrasi pertanahan yang sudah dimulai dilakukan sejak 2006 silam. Hal ini ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPN. BPN RI sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perpres Nomor 10 Tahun 2006. BPN RI juga menyelenggarakan fungsi-fungsi di bidang pertanahan. Mulai dari fungsi perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, hingga fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres Nomor 10 Tahun 2006. Sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014 sesuai Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 20 Tahun 2010, BPN RI telah menetapkan visi pembangunan pertanahan 2010-2014. Yaitu, “Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Tanah dan Pertanahan untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat serta Keadilan dan Keberlanjutan Sistem Kemasyarakatan, Kebangsaan dan Kenegaraan Republik Indonesia.” Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi guna mewujudkan visi pembangunan pertanahan tersebut, BPN RI dituntut untuk membangun organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur yang bersih, profesional dan bertanggung jawab dalam rangka menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sejak Maret 2010 silam, berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor: 96/ KEP-100.3.43/III/2010 telah dibentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi (RB) BPN RI. Selanjutnya pada 2012, dalam rangka mempersiapkan Dokumen Usulan dan Road Map BPN RI 20102014, ditetapkan Tim RB BPN RI yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan RB (Assesor) dan yang terakhir telah ditetapkan pula Tim Manajemen Perubahan BPN RI. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala BPN RI No. 572/KEP-3.43/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Perubahan Keputusan Kepala BPN RI No. 99/KEP-

3.43/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Tim Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPN RI. Keikutsertaan BPN RI dalam proses Reformasi Birokrasi secara resmi dimulai sejak 15 Januari 2013, ditandai dengan telah diserahkannya Dokumen Usulan dan Road Map BPN RI 2010-2014 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meliputi sembilan program yang dijabarkan ke dalam 27 kegiatan dan sekaligus menetapkan dua program “Quick Wins” BPN RI untuk tahun 2013-2014. Yaitu Program Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah dan Pelayanan Peralihan Hak JualBeli Atas Tanah. Dengan harapan bahwa kepercayaan masyarakat kepada BPN RI akan semakin meningkat. Hal ini kemudian telah ditindaklanjuti oleh Kementerian PAN dan RB dengan melakukan Verifikasi Lapangan (Verlap) oleh Tim Verlap RB Nasional pada 21 Februari 2013. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalbar, Gusmin Tuarita mengucapkan, terima kasih kepada Bupati Sintang yang telah memfasilitasi acara ini. Selain itu Gusmin Tuarita juga menyampaikan banyaknya tugas yang diemban pihaknya. “Di Kalbar penyelesaian Prona sebanyak 12.000 persil. Khusus di Sintang prona sebanyak 1.000 persil. Banyaknya beban kerja ini, belum diimbangi dengan SDM yang ada. Di Sintang menyelesaikan prona sebanyak itu, hanya didukung oleh tiga orang juru ukur. Namun demikian di Sintang dan

Melawi hingga saat ini sudah dapat menyelesaikan prona lebih dari 90 persen,” ucapnya. “Selain itu, kami juga memohon maaf jika dalam pelayanan yang berikan belum dapat memuaskan pihak-pihak yang berurusan masalah pertanahan,” imbuh Gusmin. Sementara itu, Bupati Sintang, Milton Crosby mengatakan, salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir adalah maraknya konflik di bidang pertanahan. Melalui berbagai pemberitaan di media massa, pihaknya dapat mengetahui bahwa pada beberapa wilayah, konflik di bidang pertanahan tidak hanya menimbulkan korban harta benda tapi juga korban jiwa. “Kita di Kabupaten Sintang, termasuk juga di Kabupaten Melawi juga tidak terlepas dari permasalahan konflik di bidang pertanahan tersebut. Seiring dengan akselerasi perkembangan pembangunan yang semakin cepat, karena pembangunan fisik seperti perkebunan, perdagangan, perindustrian, perkantoran dan perumahan rakyat dengan segala sarana dan fasilitasnya, tidak jarang hal tersebut telah menimbulkan persoalan tersendiri di bidang pertanahan,” ujar Milton. “Kita patut bersyukur bahwa konflik–konflik pertanahan di Kabupaten Sintang maupun Kabupaten Melawi saat ini masih dapat kita selesaikan sehingga tidak mengarah pada konflik yang bersifat anarkis dan menimbulkan korban jiwa,” lanjut Bupati. Namun demikian, sambung Bupati, tentunya hal ini harus segera diantisipasi. Karena bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang konflik–konflik tersebut dapat saja terjadi dalam skala yang lebih luas. Untuk mencegah terjadinya konflik di bidang pertanahan, tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan persoalan tanah bukan hanya menyangkut dimensi ekonomi, tapi juga terkait dengan dimensi sosial budaya, adat istiadat, bahkan dimensi politis. “Oleh karena itu, saya menyambut positif dan memberikan apresiasi terhadap penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan serta penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang penyelesaian sertifikasi tanah Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang sekaligus juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah Bandar Udara Tebelian dan beberapa sertifikat lainnya pada hari ini,” ujar Bupati Sintang. (end)


Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Kamis, 19 Desember 2013

CMYK

Bantuan Exercise Director RSAF Senior LTC Mike Boogars menyerahkan bantuan berupa satu set alat proyektor kepada Kepala Sekolah TK Angkasa Muji di halaman TK Angkasa dan disaksikan para peserta Latma Camar Indopura dan anakanak TK Angkasa. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Kubu Raya Republic Singapore Air Force (RSAF) dan TNI Angkatan Udara (TNI AU , Selasa (17/12) menyerahkan satu set alat proyektor kepada TK Angkasa Lanud Supadio. Batuan ini dalam rangka sosiocivic Latihan Camar Indopura di Lanud Supadio, dan diserahterimakan dari Exercise Director RSAF Senior LTC Mike Boogars kepada Kepala Sekolah TK Angkasa Muji dan disaksikan para peserta Latihan Camar Indopura, para pejabat Lanud Supadio, para guru dan anak-anak TK Angkasa. Kepsek TK Angkasa Lanud Muji menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak TNI AU dan RSAF yang telah memberikan bantuan berupa satu set alat proyektor. “Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami para guru dan anak-anak TK Angkasa guna menunjang proses belajar dan mengajar,” ucap Muji. Exercise Director RSAF Senior LTC Mike Boogras mengatakan, saat ini TNI AU melaksanakan latihan gabungan dengan Republic Singapore Air Force (RSAF) yang dikenal Latma Camar Indopura. Latma ini berlangsung selama tiga hari yang berlokasi disekitar wilayah Lanud Supadio. Di sela-sela latihan dilaksanakan kegiatan sosial berupa pemberian bantuan berupa satu set alat proyektor untuk TK Angkasa. “Latma Camar Indopura bukan hanya latihan bersama dalam operasi udara namun juga dilaksanakan kegiatan sosial,” kata Mike Boogras. Untuk kali ini bantuan sosial diberikan kepada TK. Angkasa berupa satu set alat proyektor. Mudahmudahan bantuan ini bermanfaat bukan hanya untuk para guru tetapi dapat membantu dalam proses belajar anak-anak. (Lay).

Lestarikan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Borneo Tribune, Pontianak Puncak Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang dilaksanakan setiap tahun ini merupakan upaya untuk mengenang, menghayati dan meneladani semangat persatuan, kesatuan dan kegotongroyongan dan kekeluargaan rakyat Indonesia, dan Puncak Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN) Tingkat Provinsi Kalbar diperingati dengan upacara bendara. Puncak Peringatan HKSN Tingkat Kalbar di pusatkan di Halaman Kantor Dinas Sosial Kalbar, dan bertindak selaku Inspektur Upacara Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM, dan dihadiri Kepala SKPD di lingkungan Pem-

prov Kalbar. Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie mengajak untuk tetap terus melestarikan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaann kegotongroyongan dan tanggung jawab sosial di tengahtengah masyarakat dengan mengedepankan semangat dan prinsip saling peduli dan saling berbagai. ”Hari Kesetiaakawanan Sosial Nasional (HKSN) adalaah sebuah gerakan kesetiakawanan bersama seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang ada di maasyarakat, dengan jargon dari, oleh, dan untuk masyarakat,” ajak M Zeet Hamdy Assovie kepada hadirin yang menghadiri Upacara Peri-

M Zeet Hamdy Assovie ngatan HKSN 2013. Dikatakannya, dalam perkembangan kehidupan yang makin modern dan mengglobal serta fenomena

hubungan antar manusia semakin fungsional dan berdasarkan atas kepentingan semata, masih adakah kesetiakawanan sosial diantara kita? ”Sebagai bangsa, kita tidak boleh membiarkan perasaanseperti itu berkembang tanpa kendali. Kita harus membangun bangsa dan Negara diatas kepribadian kita sendiri. Perasaan senasib sepenanggunan, kebersamaan dan kegotong royongan harus tetap kita jaga dan kita pelihara,” jelasnya sambil bertanya. Tanpa nilai-nilai itun masih ajak sekda, bangsa kita akan mengalami krisis identitas. Dunia boleh semakin mengglobal, namun demikian, globalisasi tersebut hendaknya tidak menyebabkan

hancurnya nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa kita. “Dengan nilai-nilai luhur tersebut, bangsa dan negara kita niscaya dapat berdiri kokoh,” ujarnya. Dijelaskannya, tujuan HKSN adalah terwujudnya kebersamaan, sinergitas dan keterpaduan kita diberbagai lini dan lintas sektor untuk secara terarah, terencana dan berkesinambungan melaksanakan upaya nyata dalam mengatasi berbagai sosial di masyarakat. ”Saya mengajak kita bersama untuk merivitalisasi dan menanamkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial sejak dini kepada generasi penerus kita dan harus memulainya dari lingkungan sosial terdekat kita,” ajak Sekda lagi. (Lay).

Gudang Penyimpanan Ratusan Tabung Gas Diperiksa Polisi Terindikasi Pemindahan Gas 3 Kg Borneo Tribune, Pontianak Sikap Polresta Pontianak dalam mengawasi pendistribusian BBM maupun Gas subsidi, tidak hanya sekedar ucapan, melainkan usai melakukan penggerebekan di Gudang penimbunan BBM subsidi milik PT. Cahaya Hanson, Kapolresta Pontianak juga melakukan pemeriksaan di gudang penyimpanan ratusan tabung gas 3 Kg, yakni di Desa Mega Timur Kecamat-

an Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Rabu (18/ 12) kemarin. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Drs. Hariyanta yang didampingi pihak Pertamina Kalbar, dengan sigap langsung melakukan pengecekan gudang penyimpanan tabung gas subsidi 3 Kg, di mana Kapolresta Pontianak langsung meminta kepada si pengelola gudang tersebut, untuk menunjukan dokumen usa-

ha penyimpanan tabung gas tersebut, namun pengelola tidak dapat menunjukan dokumen atau surat izin untuk menyimpan tabung gas tersebut. “ Kami hanya menyimpan di gudang ini saja tabung gas ini Pak, Jadi tidak perlu ada izin lah Pak, ini kan mau dikirim ke Ketapang, karena disini cuma penyimpanannya saja Pak,” ungkap sang Pengelola kepada Kapolresta Pontianak. Namun Kapolresta menegaskan kepada si pengelola tersebut, untuk menunjukan surat atau dokumen serta izin atas usaha penyimpanan tersebut. “ Harus ada izinnya, jadi tolong tunjukkan izinnya, karena kalau tidak ada izin, bagaimana bisa menyimpan tabung gas subsidi 3 Kg seperti ini,” tegas Kapolresta. Selain itu Kapolresta Pontianak Kombes Pol Drs. Hariyanta juga meminta kepada penyidik Sat Reskrim untuk mengambil data si pengelola tersebut, serta memerintahkan kepada penyidik Sat Reskrim untuk melakukan pemanggilan terhadap si pengelola tersebut. Menurut Kapolresta Pontianak, tempat penyimpanan tabung gas subsidi 3 Kg seperti di Jalan Selat Panjang Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tersebut, harus ada surat izin penyimpanannya, dan harus ada izin usahanya

dari Pemkab setempat. “ Intinya kita periksa terlebih dahulu legalitas penyimpanan gas bersubsidi 3 Kg tersebut, mengenai izin penyimpanan maupun izin usahanya dari Pemkab setempat, dan akan kita panggil ke Polresta untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, apakah legal atau ilegal akan diketahui usai pemeriksaan nanti,”jelas Kapolresta Pontianak. Selain itu Kapolresta juga mengatakan, dirinya juga akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina akan hal ini, karena pengalamannya selama bertugas sebagai insan Polri, indikasinya atau dugaan penyimpangannya adalah melakukan pemindahan, yakni dari tabung 3 Kg yang bersubsidi, ke tabung Gas yang besar bewarna biru atau yang tidak subsidi. “ Dari pengalaman – pengalaman saya bertugas selama ini, penyimpangan Gas 3 Kg subsidi ini, yakni gasnya dipindahkan, di mana yang saya maksud, gas subsidi dari tabung 3 Kg dipindahkan ke tabung gas yang tidak subsidi atau tabung gas yang besar itu, itu penyimpangan yang distribusi gas subsidi selama ini, namun ini masih dugaan kita, intinya kita akan melakukan pemeriksaan. Bukan hanya Kapolresta Pontianak yang melakukan pemeriksaan pihak Pertamina Kalbar juga melaku-

PENGECEKAN Dua Petugas Pertamina Kalbar saat melakukan pengecekan di salah satu gudang yang menyimpan ratusan tabung gas subsidi 3 Kg di Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang KKR, di mana Kapolresta Pontianak memerintahkan Sat Reskrim untuk melakukan pemeriksaan dokumen usaha tabung gas subsidi tersebut, FOTO:Achmad Mundzirin/Borneo Tribune

TVS Pontianak

: 0853 9320 2778

TVS Ketapang

: 0852 4945 5790

TVS Pinoh

: 0813 4557 8321

TVS Merdeka Motor PTK : 0821 5030 6989

TVS Rasau

: 0853 9355 5508

TVS Sintang

: 0812 5746 6666

TVS Putussibau

: 0821 5125 9567

TVS Tepuai

TVS Singkawang

: 0857 5069 6740

TVS BM Sintang

: 0852 5260 1948

TVS Anugrah Sekadau

: 0813 4540 2238

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS

: 0813 4528 6562

kan pengecekan dan mengambil sejumlah foto ratusan tabung gas tersebut. “ Kami tidak tahu mengenai prosedur penyimpanan tabung gas, tentunya kami yang bertugas di bagian BBM ini akan menginformasikan kepada petugas Cabang Distribusi Gas Subsidi Kalbar, karena ini memang bukan bagian kami,” uajr Soni saat dikonfirmasi. Sementara itu Jabar sang pengelola penyimpanan tabung gas 3 Kg bersubsidi, dirinya mengatakan bahwa gudang penyimpanan ini bru beberapa bulan terakhir digunakan sebagai tempat penyimpanan, dan tabung gas ini akan dikirim ke Ketapang, karena memang untuk Ketapang. “ Baru beberapa bulan terakhir gudang ini digunakan, dan gudang ini hanya untuk penyimpanan bukan untuk menjual gas subsidi, karena gas – gas subsidi ini akan dikirim ke Ketapang, untuk di didistribusikan di sana nantinya,” ungkap Jabar. Saat ditanyakan apakah ada izin atau memiliki dokumen atas penyimpanan gas subsidi tersebut, lanjut Jabar, dirinya mengaku memiliki izin maupun dokumen lengkap atas penyimpanan gas subsidi tersebut. “ Kami punya izin dan dokumen lengkap untuk penyimpanan gas subsidi ini, dan ini memang untuk Ketapang, bukan untuk di Kota Pontianak, karena gudang ini memang untuk penyimpanan saja,” jelasnya lagi kepada sejumlah wartawan, walaupun sebelumnya Ia mengatakan kepada Kapolresta Pontianak tidak memiliki surat izin dan tidak perlu menggunakan izin untuk menyimpan gas subsidi tersebut.(Zrn).

CMYK

Tk Angkasa Terima Bantuan Proyektor

4


Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Kamis, 19 Desember 2013

5

Pemda Tingkatkan Investasi di Bank Kalbar Borneo Tribune, Mempawah Pemerintah Kabupaten Pontianak membuka peluang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salahsatunya melalui investasi berupa penyertaan modal pada PT Bank Kalbar. Hal ini disampaikan Bupati Pontianak, Ria Norsan, dalam pidato penjelasan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak kepada PT Bank Kalbar. Pidato Raperda tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang dipim-

pin Wakil Ketua, Rusli Abdullah. “Selama lima tahun terakhir kita tidak ada melakukan investasi ke PT Bank Kalbar. Penyebabnya, kondisi keuangan kita sebelumnya masih minus pasca pemekaran Kabupaten Kubu Raya. Kini keuangan kita semakin membaik, sehingga bisa meningkatkan investasi,” kata Ria Norsan. Pada kesempatan itu, Bupati Ria Norsan juga menyampaikan investasi Pemerintah Kabupaten Pontianak di PT Bank Kalbar. Tercatat sejak 1999-2008, jumlah investasi Pemerintah Kabupaten Pontianak mencapai Rp

Bank Kalbar Wakil Ketua DPRD, Rusli Abdullah, menerima draf Raperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2008 dari Bupati Pontianak, Ria Norsan. Foto : Johan Wahyudi/ Borneo Tribune

6.735.000.000, atau sebanyak 6.735 lembar saham. Selain itu, berdasarkan jumlah data investasi yang disampaikan PT Bank Kalbar tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Pontianak berada di posisi nomor 2 paling bawah atau satu tingkat diatas Kabupaten Melawi. “Dengan penguasaan saham yang minoritas tersebut menyebabkan posisi atau peran kita didalam rapat umum pemegang saham atau RUPS juga kecil. Jumlah pendapatan atau deviden yang kita terima dalam tiga tahun terakhir diatas 30 persen dari jumlah investasi,” jelasnya.

Oleh karena itu, maka pada perubahan APBD 2013 disepakati untuk menambah jumlah investasi sebesar Rp 6.994.634.381,52 atau sebanyak 6.994 lembar saham. Jumlah tersebut hampir sama dengan penerimaan deviden selama tiga tahun terakhir, yaitu 2010-2012. “Dengan adanya tambahan investasi ini, diperkirakan deviden yang akan kita terima juga meningkat dua kali lipat atau sekitar Rp 4,720 miliar rupiah. Dengan catatan tidak ada perubahan kebijakan atau peraturan dalam investasi atau penyertaan modal,” ucapnya.(JoE)

Dewan Terancam Tidak Terima Gaji Borneo Tribune, Mempawah Sekitar 45 anggota DPRD Kabupaten Pontianak terancam tidak menerima gaji dan tunjangan pada awal tahun 2014. Ini akan terjadi, jika proses pembahasan dan pengesahan APBD 2014 terlambat. Hal ini, disampaikan Bupati Pontianak, Ria Norsan, usai sidang paripurna penjelasan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak kepada PT Bank Kalbar, Selasa (17/12), kemarin. “Saya berharap eksekutif dan legislatif bisa bekerjasama dengan baik, dalam proses pembahasan APBD 2014. Terutama waktu proses pembahasan jangan sampai molor atau telat. Jika ketok palu pengesahan APBD 2014 telat, dipastikan berdampak terhadap pelayanan publik, bahkan anggota dewan juga

terancam tidka terima gaji pada Januari 2014 nanti,” kata Bupati Pontianak, Ria Norsan, dihadapan para anggota DPRD. Bupati, mengharapkan pengesahan APBD 2014, paling lambat 24 Desember 2013 ini. Karena 30 Desember 2013, draf APNB 2014 yang telah disahkan, akan diserahkan ke provinsi untuk dievaluasi. Setelah itu, baru dikirim ke pusat untuk proses pengesahan penggunaan APBD 2014.

“Draf RAPBD 2014, telah masuk ke Sekretariat DPRD, 4 Desember lalu. Kita berharap ada kerjasama yang baik dalam pembahasan, terutama jangan membuang-buang waktu. Paling lambat 24 Desember 2014 sudah ketuk palu. Hal ini, dikarenakan 25-27 bakal libur karena Perayan Hari Natal. Jika kita ketok palu 31 Desember, dipastikan APBD Kabupaten Pontianak akan telat disampaikan ke provinsi.

Resikonya anggaran Januari 2014 belum bisa dilaksanakan,” kata Norsan. Sedangkan Wakil Ketua DPRD, Rusli Abdullah mengatakan DPRD Kabupaten Pontianak akan melakukan rapat koordinasi, sehingga proses pembahasan dan pengesahan APBD tidak telat. “Usai paripurna ini, akan kita bicarakan terkait pembahasan APBD 2014 ini. Sehingga pengesahan APBD tidak sampai telat,” katanya. (JoE).

Bupati Resmikan Pasar Ikan Kuala Mempawah

DIRESMIKAN Bupati Pontianak, Ria Norsan meresmikan penggunaan pasar ikan Kuala Mempawah yang telah selesai proses pembangunannya. Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Mempawah Bertepatan peringatan Hari Nusantara 2013, keinginan pedagang ikan memiliki pasar ikan yang representatif akhirnya terwujud.

Rabu (18/12), kemarin, Bupati Pontianak, Ria Norsan, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pontianak, Imansyah, de-

ngan disaksikan para pedagang ikan, meresmikan penggunakan pasar ikan baru Kuala Mempawah. Bupati Pontianak, Ria Norsan mengatakan dibangunnya pasar ikan Kuala Mempawah yang memiliki 16 meja dagang tersebut, diharapkan memberikan kenyamanan bagi masyarakat, baik penjual maupun pembeli. “Dengan kondisi pasar ikan bersih dan rapi, tentu pembeli akan ramai mengunjungi. Sudah pasti akan menguntungkan para pedagang,” kata Ria Norsan. Untuk itu, Bupati meminta para pedagang ikan bisa langsung menempati seluruh

meja dagang dan segera merobohkan bangunan pasar ikan sebelumnya yang terkesan kumuh. “Besok saya minta para pedagang sudah bisa menempati pasar ikan baru ini. Untuk menjaga kebersihan lokasi pasar ikan, saya juga akan meminta Dinas PU menyediakan tong sampah,” Sedangkan Ketua Pedagang Ikan Kuala Mempawah, Sabli mengaku bersyukur atas dibangunya pasar ikan baru tersebut. Karena kondisi pasar ikan sebelumnya sangat kumuh dan kotor. “Alhamdullilah, kami pedagang sangat puas dengan pasar ikan baru ini. Kami mengucapkan terima kasih

kepada Pak Bupati, Kepala Dinas Perikanan beserta staf yang telah memperjuangkan pembangunan pasar ikan ini. Kami besok siap menempati pasar ikan ini,” ungkapnya. Usai meresmikan pasar ikan baru, Bupati Pontianak, Ria Norsan juga melakukan temu wicara dengan masyarakat perikanan dan kelautan Kabupaten Pontianak, di Pelabuhan Ikan Terpadu Kuala Mempawah, sekaligus menyerahkan bantuan pinjaman dana kelompok nelayan, bantuan alat tangkap, bibit ikan, sertifikasi sertifikat tanah hak nelayan, sarana keselamatan melaut, dan kapal nelayan.(JoE).

Dishub Ajukan Kerjasama, PT Angkasa Pura Tak Beri Respon Borneo Tribune, Kubu Raya Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya belum mendapatkan kerjasama dengan pihak angkasa pura yaitu pengelola penerbangan di Bandara Supadio Pontianak. Pihak Dishub KKR mengaku baru saat ini pihaknya mengupayakan kerjasama melalui pungutan donasi yang dilakukan di Bandara Supadio Pontianak. “kita telah beberapa kali melakukan anjangsana kepada pihak angkasa pura untuk menjalin kerjasama tersebut, tapi hingga saat ini ke-

tika telah dilakukan beberapa kali upaya pengajuan kerjasama, pihak angkasa pura belum memeberikan respon terkait hubungan kerjasama tersebut,”kata Rustam Efendi Plt.Kepala Dinas Perhubungan Kubu Raya . Ia mengungkapkan, pihaknya telah dikirim beberapa kali untuk bertemu dengan pihak angkasa pura untuk menseriuskan hubungan tersebut, namun belum ada tanda-tanda keseriusan dari pihak pengelola penerbangan tersebut untuk

merealisasinya. “setahu saya, telah mengirim perwakilan Dishub sebanyak empat kali ke angkasa pura, hingga saat ini masih nihil hasilnya,” keluhnya. Sebelumnya, Ia mengatakan pihak angkasa pura telah meminta contoh MOU yang pernah ada dan juga pihak penerbangan meminta salinan perda yang mengatur hubungan kerja sama pihak ketiga juga telah pihaknya penuhi juga selain itu, salinan peraturan bupati mengenai retribusi daerah juga kita berikan untuk memper-

jelas kerjasama itu. “kita tidak pungkiri, tanda-tanda yang diberikan oleh Angkasa Pura masih abu-abu,” terangnya. ”kalau dilihat dengan momentum yang hingga saat ini pihak yang telah beberapa kali kita ajukan hubungan kerjasama tersebut, belum menampakan niat baiknya untuk memberikan kerjasama yang seharusnya dilakukan oleh pihak angkasa pura dengan pemerintah kabupaten, karena telah jelas sesuai dengan peraturan daerah maupun peraturan

bupati,” tegas Rustam. Jadi menurutnya, jikalau ada yang mengatakan angkasa pura telah memberikan kontribusi, pihaknya katakan belum ada sama sekali. “kita menghimbau kepada pihak angkasa pura untuk meluangkan waktu sejenak, agar dapat serius menanggapi pengajuan hubungan kerjasama tersebut, seyogyanya kontribusi yang diberikan haruslah ada dilihat juga angkasa pura berdiri diwilayah Kabupaten Kubu Raya,” himbaunya. (Adex)

2014, Target PAD Kubu Raya Naik 10.82 Persen Borneo Tribune, Kubu Raya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp1,034 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 mendatang. ”Jumlah ini naik 10,82 persen dari target pendapatan daerah pada APBD 2013 sebesar Rp933,38 miliar. Sementara anggaran belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,039 triliun atau naik 11,28 persen dari pagu belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2013 sebesar Rp934,48 miliar,” kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan. Muda menjelaskan, dari sisi belanja dalam APBD tahun 2014 itu, pemerintah daerah berupaya terus meningkatkan kualitas belanja daerah secara menyeluruh. Untuk itu, pihaknya melakukan beberapa langkah strategis. “langkah itu pun salah satunya yakni, mempertajam alokasi belanja mendukung pembangunan infrastruktur, penciptaan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan. Tidak hanya itu, alokasi belanja juga diarahkan untuk mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan ramah lingkungan,” tuturnya. Dia menambahkan, strategi lainnya yang dilakukan adalah dengan melakukan penghematan terhadap kegiatan yang kurang produktif seperti biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial lainnya. Kemudian memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menata organisasi, penyempurnaan standar dan prosedur pelayanan publik dan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM. Sementara itu, lanjut Muda, alokasi anggaran belanja SKPD akan difokuskan pada sasaran strategis diantaranya dengan meningkatkan anggaran belanja modal untuk infrastruktur dasar bidang pekerjaan umum, perhubungan, air bersih serta sanitasi. “Kita juga akan tetap memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, termasuk penguatan program pro-rakyat dan sinergi antar klaster pengentasan kemiskinan dalam rangka mendukung rencana percepatan perluasan pengurangan kemiskinan di Indonesia,” katanya. Muda juga mengatakan, program lainnya yang akan dilakukan adalah dengan memperkuat pembangunan dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pemerintahan, agama dan mental spiritual. “Kita juga akan memperkuat perekonomian masyarakat serta mengembangkan kewirausahaan dan potensi ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian kualitas lingkungan hidup,” kata Muda. Kemudian, lanjutnya, berdasarkan arah kebijakan dan sasaran strategis tersebut, dalam RAPBD tahun 2014, terdapat lima SKPD yang akan mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan di atas Rp20 miliar yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Pertanian dan Peternakan. (Adex)


Bengkayang Borneo Tribune

Kamis, 19 Desember 2013

6

Resepsi HUT PGRI ke-68 dan HGN

PGRI: Guru Jangan Dekati Narkoba Borneo Tribune, Singkawang Dewan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonasia (PGRI) Kota Singkawang menggelar resepsi peringatan HUT PGRI ke-68 dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2013 di Gedung Happy Building Singkawang, Rabu (18/12). Hadir dalam kesempatan tersebut, Walikota Singkawang, Awang Ishak, Kapolres Singkawang, AKBP A. Widihandoko, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Singkawang, Anggota DPRD Kota Singkawang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang, HM. Nadjib, Perwakilan dari PGRI Provinsi Kalimantan Barat, Ketua dan Pengurus PGRI Kota Singkawang, Kepala Sekolah, Guru serta undangan lainnya. Ketua PGRI Kota Singkawang, Bambang Sri

Seramto dalam sambutannya mengatakan, bahwa Peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2013 dapat menjadi suara guru dalam menjalankan amanah negara. Untuk itu, perilaku guru sebagai tenaga profesional harus berbasis kode etik yang disepakati organisasi profesi guru. “Saat ini, PGRI sebagai organisasi profesi guru telah menetapkan kode etik dan melantik pengurus Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) dari tingkat provinsi hingga kabupaten, sehingga implementasi kode etik menjadi sejarah baru dalam kehidupan guru di Indonesia, guna mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, terlindungi dan bermartabat,” kata Bambang. Meski anggota PGRI masih banyak yang melanggar hukum dalam bertugas seba-

Awal Tahun, Ruangan Kelas 3 Pakai AC Sentral Borneo Tribune, Singkawang Kabar baik buat warga Kota Singkawang, pasalnya awal 2014, ruangan kelas 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Aziz Kota Singkawang, akan dipasang Air Conditioner (AC) Sentral. “Dulu banyak pasien yang mengeluh kepanasan karena ruangan rumah sakit tidak ber-AC. Mulai tahun depan pasien akan mengeluh kedinginan,” seloroh Direktur RSUD Abdul Aziz Kota Singkawang, dr Carlos Dja’afara belum lama ini. Pemasangan AC sentral ini, kata Carlos, memang sudah direncanakan sedemikian rupa dr Carlos Dja’afara dalam upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien di rumah sakit milik pemerintah. Pemasangan AC sentral di ruang Kelas 3, hanya salah satu program yang akan dimulai tahun depan di RSUD Abdul Aziz. Masih banyak program-program lainnya dalam upaya meningkatkan pelayanan RSUD. “Mulai Januari 2014 akan nampak perubahannya,” janji Carlos. Pihak RSUD Abdul Aziz memang terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Diantaranya menyediakan laundry yang baik, dapur yang refresentatif dan lainnya, termasuk dengan menyiapkan ruangan yang senyaman mungkin bagi pasien. Carlos mengungkapkan, mulai tahun depan juga akan tersedia ruangan khusus untuk rawat bayi yang di dalamnya juga tersedia ruangan untuk non infeksi, emergency serta ruang khusus ibu sehat. ”Ruang untuk ibu sehat ini, yakni ruangan untuk ibu yang sehat tetapi anaknya sakit. Jadi ibu yang sehat ini dalam menunggu bayinya yang sakit tidak di luar, tetapi disiapkan ruangan khusus,” jelas Carlos. Selain itu, juga dilakukan peninggian lantai ruangan mencapai sekitar 27 centimeter. Sehingga ketika terjadi banjir, tidak akan dilakukan evakuasi terhadap pasien. “Kalau seperti sebelumnya, ketika banjir, pasien langsung dievakuasi, ini tentunya akan mengganggu kenyamanan mereka, makanya sekarang lantainya kita tinggikan,” ujar Carlos. (RH)

gai pengajar, kata Bambang, berkat adanya kerjasama dengan pihak kepolisian, sehingga semua masalah itu dapat diselesaikan dengan baik. ”Satu hal yang tidak bisa dibantu oleh PGRI yaitu jika guru menjadi pemakai atau pengedar narkoba, pengedar uang palsu, menjual bayi, menjual anak, atau mencuri. Itu bukan lahan PGRI untuk melakukan pembelaan. Yang dibela adalah selama proses belajar mengajar. Jadi jangan sekali-sekali mendekati narkoba, apalagi menjadi pengedar,” pesannya. “Ke depan PGRI akan tetap eksis untuk memperhatikan nasib guru,” tegasnya. Sementara, Suardi Harun, perwakilan dari Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, PGRI sebagai organisasi profesi dan tentu-

nya orang-orang yang berada di lingkungan PGRI adalah orang-orang yang professional. “Dengan diberikannya tunjangan sertifikasi untuk guru, ini membuktikan bahwa guru adalah tenaga yang profesional,” kata Suardi. Walikota Singkawang, Awang Ishak, mengajak guru untuk meningkatkan kualitas, serta meningkatkan toleransi dan kekompakan, karena untuk meningkatkan kualitas Kota Singkawang ada di tangan guru. ”Mari kita bangun rumah kita bersama,” ajak Awang. Awang juga berjanji akan memperhatikan nasib guru yang ada di Kota Singkawang. Karena guru merupakan perpanjangan tangan dari Walikota Singkawang untuk mencerdaskan masyarakat

Kota Singkawang. ”Untuk tahun depan, uang makan guru akan saya naikan 5000 ribu rupiah, sehingga menjadi 20 ribu rupiah per harinya,” kata Awang. (RH)

Bambang Sri Seramto

HUT Dharma Wanita ke -14 di Bengkayang Borneo Tribune, Bengkayang Kurang lebih dua ratus ibu- ibu yang tergabung di berbaga organisasi Dharma Wanita di Kabupaten Bengkayang berkumpul menjadi satu untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bengkayang ke14 yang dipusatkan di Kantor Bupati Bengkayang, Rabu (18/12). HUT dengan tema Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bengkayang siap dan mampu berperan aktif menuju pembangunan berkelanjutan dihadiri Bupati Bengkayang, Wakil Bupati Bengkayang, Sekda Bengkayang beserta sejumlah Kepala SKPD se Kabupaten Bengkayang. Ketua Umum Dharma Wanita Kabupaten Bengkayang, Anastasia Maria Anyim saat ditemui di sela- sela acara mengatakan, sebelum acara puncak dilakukan telah dilaksanakan berbagai macam kegiatan, seperti gotong royong di depan Gedung Pancasila 8 Desember, lomba lagu mars dan hymne Dharma wanita, sunatan masal bagi anakanak PNS, lomba senam lansia, donor darah dan anjangsana untuk pensiunan PNS golongan

Potong tumpeng HUT DWP//Mujidi

satu dan dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Dalam HUT tersebut, Bupati Bengkayang mengucapkan selamat ulang tahun. Bagi Bupati, ulang tahun merupakan bentuk refleksi terhadap yang yang sudah dilakukan dan akan dilaku-

kan di masa- masa yang akan datang. Bupati menilai, Dharma Wanita merupakan salah satu organisasi strategis untuk membantu pemerintah memajukan kabupaten Bengkayang. ”Peningkatan kesejahteraan bukan saja urusan peme-

rintah, tapi menjadi urusan bersama. Kesejehteraan itu juga menjadi tanggung jawab Dharma Wanita,” kata Bupati, Suryadman Gidot. Ke depannya, Bupati meminta Dharma Wanita baik tingkat Kabupaten ataupun kecamatan meningkatkan peran sertanya untuk pem-

bangunan di Bengkayang. ”Saya berharap, Dharma Wanita sebagai organisasi strategis dapat melakukan pembinaan. Dengan momentum ini mari kita mengoreksi apakah kita telah berbuat banyak untuk pembangunan Bengkayang,” kata Bupati. (Mu)

Opini

Karya: Penulis Mati Suri Oleh: Khairul Fuad SAAT peluncuran sebuah karya setali tiga uang tengah mengikuti upacara prosesi “kematian” penulis yang telah susah-payah memunculkannya. Usai peluncuran karya tersebut berarti penulis telah “bersemayam di pusaranya”. Otoritas atas karyanya sendiri dikebiri oleh entitas pembaca yang mulai menyebarkan gurita kekuasaan atas karya tersebut. Sah-sah saja, karya tersebut dibawa ke timur-barat atau utara-selatan oleh pembaca. Pemaknaannya adalah prerogatif pembaca. Karya masih tergantung (dependent) saat dalam genggaman penulisnya, artinya belum dilempar untuk dipublikasikan. Makna detail, bahkan subtil merupakan rahasia penulis. Sebaliknya, karya itu bebas (independent) selesai diluncurkan ke ruang publik, rahasia penulis sedikit demi sedikit terdegradasi oleh erosi pengetahun pembaca. Bahkan, kemungkinan rahasia

penulis terungkap jelas setelah karyanya berstatus bebas. Galib, sebagian orang merayakan “kematian” penulis atas karyanya. Pada gilirannya, nasib penulis memang di ujung tanduk “kematian” atas publikasi karyanya. Pembacaan memang harus meruang sebagai siklus perjalanan sebuah karya dari penulis, penerbit, buku, sampai ke tangan pembaca. Keterbacaan sungguh yang ingin dicapai atas karya. Sedalam apa para pembaca memperoleh keterbacaannya tentunya sedalam pengetahuan yang dimilikinya. Walaupun, keterbacaan itu telah mengubur penulis ke dalam pusaranya sedalam-dalamnya. Biang keladi “kematian” penulis biasanya dikaitkaitkan dengan hermeneutik sebagai metode analisis. Hermeneutik seperti senjata sekaligus keranda yang akan mengantarkan penulis dalam benaman pusaranya. Namun demikian, hermeneutik ternyata taksepenuhnya biangkeladi jika merunut bebera-

pa tokoh hermeneutik modern. Paul Ricoeur, Hans George Gadamer, dan Antony Thiselton berpendapat bahwa bahasa pertama-tama adalah the locus of meaning , yaitu wacana tertulis yang mempunyai kaitan atau konteks dengan kehidupan di luar bahasa (Abdul Hadi W.M. dalam www.pusatbahasa. com). Dengan demikian, penulis taksepenuhnya mati karena konteks luar bahasa yang bisa membangkitkan penulis dari pusaranya terdalam. Pandangan (world-view) penulis sebagai kondisi lahirnya teks atau wacana merupakan bagian kajian hermeneutik yang dianggap penghantar “kematian” penulis. Bahkan, situasi saat proses menulis juga dapat menjadi bagian konteks luar bahasa dari karyanya. “Kematian” penulis diharapkan untuk menjaga objektivitas sehingga karya itu benar-benar steril dari kepentingan tertentu (vestedinterest), seperti pengetahuan penulis. Sebuah karya pada dasarnya sudah dapat meng-

urusi dirinya sendiri melalui kaca-mata pendekatan yang dinginkan. Don’t judge a book by it’s cover adalah indikasi sebuah karya berdikari atau otonom tanpa harus bersandar di atas berbagai pihak meski pernyataan itu tengah bergeser seiring keberadaan kulit (cover) buku tidak dapat dianggap remeh. Objektivitas dengan “kematian” penulis merupakan sikap yang diambil oleh pembaca yang ingin menepis bayang-bayang penulis. Kebebasan pembacaan pembaca yang menghasilkan keterbacaan atas karya justru sebenarnya biang-keladi “kematian” penulis. Arogansi pembaca mengemuka saat dihadapkan oleh karya, tafsir kekuasaan timbul atas pemaknaan karya. Peran penulis semakin lama semakin mengecil, bahkan mungkin hilang. Akan tetapi, the power tends to corrupt, arogansi kekuasaan pembaca pasti terjadi manipulasi-manipulasi makna karena terjadinya monopoli tafsir atas karya. Pengetahuan pembaca

mempengaruhi kekorupsian atas karya sebagai proses keterbacaan. Tindak korupsi itu dapat dicegah melalui pembacaan lain demi proses keterbacaan atas dasar multitafsir terhadap karya. Oleh karena itu, kasus seorang penyair nasional tidak semata monopoli tafsir melalui “kematian” penulis demi menjaga jarak antara karya dan penulisnya. Multitafsir merupakan sikap yang dibenarkan juga dalam proses apresiasi, ketika mengaitkan adiluhung makna puisinya dengan kasus yang tengah dirundungnya, yang bisa jadi sangat berbanding terbalik. Acara peluncuran karya lebih tepat kepada prosesi mati suri dari penulisnya. Satu sisi dapat menyeret dan menghempaskan penulis dalam lobang “kematian”, di sisi lain dapat membangkitkan penulis dari prasasti karyanya setelah bubaran peluncurannya. Pada akhirnya, nasib penulis memang di atas tanduk keterbacaan seorang pembaca. Sudut Kantor 101213


Kamis, 19 Desember 2013

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

BC Entikong dan Imigrasi Tidak Pernah Lapor Pemasukan Penghasilan ke Pemda Bupati Tak Tahu Pembagian Pajaknya ke Sanggau

Borneo Tribune, Sanggau Bupati Sanggau, H. Setiman H. Sudin mengungkapkan bahwa ada beberapa instansi vertikal yang tidak pernah melaporkan berapa penghasilannya selama ini ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau. Instansi tersebut

yakni Bea Cukai Entikong dan Imigrasi Entikong. Setiman mengaku sedikit bingung dengan perhitungan pembagian pajak yang masuk ke daerah, karena dua instansi tersebut berada di Kabupaten Sanggau. Selain dua instansi tersebut, Setiman juga mengatakan

THR Belum Dibayar, Sila Lopor ke Disosnakertrans Borneo Tribune, Ngabang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Landak mempersilakan untuk melapor ke Disosnakertrans Landak, bila ternyata ada Perusahaan belum membayar THR untuk karyawannya. Menurut pengawas Ketenagakerjaan Disosnakertrans Landak, Rasulius, Rabu (18/ 12) di kantornya, mereka akan memfasilitasi untuk penyelesaian masalah tersebut. “ Disosnakertrans Landak memiliki pengawas ketenagakerjaan,” ucapnya. Rasulius mengatakan, pihaknya tetap melakukan monitoring terhadap pembayaran THR di sejumlah perusahaan di Landak. Apalagi Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot sudah mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan untuk segera membayarkan THR Natal kepada para karyawan. “Pembayaran THR inipun sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 494/Men/1994 tentang pembayaran THR keagamaan bagi pekerja diperusahaan. Pada Pasal 3 ayat 1 huruf a dalam Permen tersebut secara tegas dikatakan bahwa pekerja yang sudah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, berhak untuk mendapatkan pembayaran THR sebesar satu bulan upah,” jelasnya. Masih dalam Permen yang sama kata Rasulius, pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pengusaha yang karena kondisi perusahaannya tidak mampu membayar THR dapat mengajukan permohonan penyimpangan mengenai besarnya jumlah THR kepada pengawasan ketenagakerjaan Dirjen Pembinaan Hubungan In-

Rasulius. FOTO Istimewa dustrial (DPHI). “Tapi kita tetap mengharapkan perusahaan yang sudah mampu dari segi keuangannya bisa membantu karyawannya dalam hal pembayaran THR hari raya. Sedangkan bagi perusahaan yang tidak mampu, bisa mengajukan penyimpangan,” katanya. Ia menambahkan, pembayaran THR yang dilakukan oleh perusahaan yang dianggap mampu dari segi keuangan wajib membayar THR tersebut kepada karyawan harian lepas. “Kalau untuk karyawan tetap di Landak, semuanya sudah dapat THR. Hanya ada beberapa perusahaan yang belum mampu untuk memberikan THR kepada Buruh Harian Lepas (BHL) dan pekerja sistem borongan. Sebab jumlahnya begitu banyak dan mereka pun bekerja pada waktu tertentu saja, sehingga susah untuk menghitung pembayaran THR-nya. Meskipun tidak ada THR, paling tidak ada perhatian dari perusahaan untuk meringangan beban mereka dalam merayakan hari raya keagamaan tersebut,” pintanya. Sembari mengakui sampai saat ini belum menerima adanya laporan perusahaan di Landak yang belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Natal kepada karyawannya. (Syah)

bahwa perusahaanperusahaan lainnya juga tidak pernah melaporkan hal yang sama ke Pemda. ”BC Entikong, Imigrasi Entikong tidak pernah melapor ke kita, perusahaan-perusahaan juga, berapa penghasilan mereka? Supaya kita tahu dapat

bagian 25 persen dari pajak,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara penerimaan DIPA 2014 di Aula Kantor Bupati Sanggau, Selasa (17/ 12) belum lama ini. Setiman menjelaskan, memang berdasarkan aturan kedua instansi

tersebut merupakan urusan dan kewenangan pemerintahan pusat. Namun begitu, Setiman meminta paling tidak daerah juga diberi tahu berapa besaran penghasilan kedua instansi tersebut, agar daerah dapat mengetahui berapa pajak yang masuk dari pembagian

25 persen tersebut. Paling tidak copyannya. ”Daerah berhak mendapat bagi hasil untuk menunjang pendapatan daerah. Saya harapkan dukungan itu. Harapan saya dengan kerjasama yang baik maka akan menghasilkan yang baik pula,” tegasnya.

Setiman pun berharap kepada perusahaanperusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sanggau bisa melaporkan hal itu. Supaya daerah dapat mengukur berapa penghasilan daerah yang bersumber dari pajak-pajak tersebut. (rtn)

Peringatan Hari Ibu ke-85 Kabupaten Sanggau Borneo Tribune, Sanggau Sejumlah rangkaian kegiatan peringatan Hari Ibu ke85 Tingkat Kabupaten Sanggau telah dilaksanakan. Upacara peringatan Hari Ibu ke-85 dan seminar Hari Ibu, Rabu (18/12) kemarin di Aula Kantor Bupati Sanggau dilaksanakan sebagai puncak kegiatan dengan dihadiri Ketua Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat, Arist Merdeka Sirait. Acara puncak tersebut selain dihadiri ibu-ibu dari seluruh organisasi seperti PKK, GOW, Bhayangkari dan Persit juga dihadiri oleh Bupati Sanggau, H. Setiman H. Sudin dan Forkompimda Kabupaten Sanggau. Usai melaksanakan upacara peringatan Hari Ibu ke-85 dengan mengambil tema “Dengan semangat Hari Ibu kita tingkatkan peran perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif dan pembangunan yang inklusif”, dilanjutkan dengan seminar hari ibu dengan menghadirkan dua narasumber yakni Ketua Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat, Arist Merdeka Sirait dan Kasat Binmas Polres Sanggau, AKP Hadi Rasa dengan moderator Ketua LSM Citra Hanura Sanggau, Zainuri. Kasat Binmas Polres Sanggau, AKP Hadi Rasa memberikan materi tentang penanganan anak terhadap hukum. Ia mengatakan bahwa hak anak harus ditaati termasuk penanganan kasus anak yang terlibat sebagai pelaku maupun korban. Pihaknya pun berusaha berlaku seperti sipil dalam kasus penanganan pidana anak. ”Untuk penanganan terhadap kasus anak-anak biasa kami berusaha bertindak seperti sipil seperi bapak-bapak ata ibu-ibu,” ujarnya.Hadi menerangkan, dalam penanganan kasus anak

HARI IBU. Bupati Sanggau, H. Setiman H. Sudin saat memberikan amanahnya dalam upacara peringatan Hari Ibu yang ke85, Rabu (18/12) pagi di Aula Kantor Bupati Sanggau. Foto: Ratna Sari/Borneo Tribune. juga ada standar operasional sendiri yang diterapkan pihaknya baik anak sebagai korban maupun pelaku. Misalnya, anak sebagai korban, dilakukan dengan terlebih dahulu dengan mengamati kondisi trauma atau tidaknya anak. Anak pun selanjutnya dibawa ke pusat pelayanan terpadu untuk divisum dan diperiksa secara psikis, lalu dirawat 3 sampai 7 hari, lalu ditempatkan di shelter atau LSM lalu setelah pulih trauma baru dibuat BAP. Hal itu pun dilakukan oleh Polwan. Sedangkan untuk anak sebagai pelaku pidana, biasanya pihaknya terlebih dahulu memeriksa kondisi psikis anak ke psikolog. Selanjut-

nya, pihaknya menyediakan pengacara khusus anak. ”Untuk ruang BAP, kita juga telah lengkapi kamera dan perekam yang tersembunyi, dia juga di BAP oleh Polwan serta kita tempatkan di ruang khusus,” jelasnya. Hadi menjelaskan, untuk di Polres Sanggau, kasus-kasus yang melibatkan anak. Untuk kasus dominan lebih banyak untuk kasus mengisap lem yang meningkat dari Tahun 2012 yang hanya 12 menjadi 17 kasus Tahun 2013. Sementara itu, Ketua KPAI Pusat, Arist Merdeka Sirait memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau da-

lam menjamin hak anak. Apresiasi itu terutama bagi Pemkab yang sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Anak dalam menjamin hak-hak anak. ”Pertama saya memberikan apresiasi karena saya mendengar bahwa di Kalbar baru Sanggau sudah punya Perda Perlindungan Anak,” ujarnya. Arist menjelaskan dalam Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, semua pihak wajib menjamin hak anak. Menurutnya, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi tak hanya orangtua namun juga keluarga, masyarakat,

pemerintah dan negara. ”Mau tidak mau kita harus mentaati itu undang-undang,” tegasnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (BP2KBPA) Sanggau bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Sanggau. Sebelumnya, rangkaian kegiatan peringatan Hari Ibu yang telah dilaksanakan diantaranya, donor darah, Bhakti Sosial dan anjang sana ke Rumah Sakit Umum bagi pasien Persalinan dan pasien kurang mampu, gerak jalan santai, lomba membuat kue dan ziarah ke taman makam Patriot Bangsa. (rtn)

Bupati Minta Masyarakat Aktif dalam Pembangunan Borneo Tribune,Ngabang Bupati Kabupaten Landak, Dr. Adrianus. Asia Sidot, M.Si, Rabu, (17/12), meminta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar berperan aktif dalam pembangunan. Selain itu, masyarakat diminta jangan menggunakan kesempatan untuk menaikan harga tanah apabila tanah tersebut diperlukan untuk pembangunan. Demikian disampaikan Bupati pada acara expos Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID), di aula kantor Bupati Landak. Selanjutnya Adrianus mengatakan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Landak ini bukan karena Bupati Adrianus. Tapi, katanya, karena kerja keras semua. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Landak berkat keterlibatan semua elemen

masyarakat mulai dari masyarakat, cleaning servis sampai kepada pegawai tingkat atas. “Semua masyarakat Kabupaten Landak punya andil yang besar dalam memajukan Kabupaten Landak ini, “ucap Bupati. Oleh karenanya, kata Bupati, mari kita bangun Kabupaten Landak ini dengan rasa kebersamaan dan rasa memiliki. “Mari kita pelihara setiap pembangunan yang telah terlaksana dengan kasih sayang, serta merawatnya dengan kasih sayang, “ pinta Bupati. (Syah) Exspos kompetensi Inti Industri Daerah (KIID), di aula kantor Bupati Landak, dihadiri para Kepala SKPD, Kabag, Kasi, Camat, Kades.Berlangsung di aula kantor Bupati Landak. FOTO Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune


Sekadau Borneo Tribune

Kamis, 19 Desember 2013

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura. Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp. Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

8

HUT Pemkab Sekadau Belum Dapat Dirayakan Puluhan anggota Forum komunikasi mahasiswa Kabupaten Sekadau (Fokmas) mendatangi gedung DPRD Sekadau, Kamis pagi (18/12) untuk beraudiensi dengan wakil Rakyat. Para mahasiswa mahasiswi asala Sekadau membawa atribut bertuliskan berbagai pesan di kertas. Borneo Tribune, Sekadau Kedatangan rombongan mahasiswa dikawal ketat Polisi dari Mapolres Sekadau. Setibanya di gedung DPRD, para mahasiswa disambut oleh Isnaini, Wakil Ketua DPRD Sekadau. Perwakilan mahasiswa, Akhmal Setiadi Musran mengatakan, tujuan kedatangan para mahasiswa adalah untuk mempertanyakan perihal peringatan hari jadi Kabupaten Sekadau yang jatuh tepat tanggal 18 Desember kemarin yang tidak dirayakan sama sekali, bahkan dengan upacara sekalipun. “Mengapa hari besar daerah tidak dilakukan perayaan sama sekali, bahkan upacara pun tidak ada. Kami sebagai pemuda yang peduli dengan daerah merasa momen ini perlu untuk diperingati,” kata Akhmal mewakili temannya. Menjawab pertanyaan para mahasiswa, wakil ketua DPRD Sekadau, Isnaini menjelaskan, penetapan 18 Desember sebagai hari jadi Kabupaten Sekadau baru saja disepakati oleh DPRD bersama pihak eksekutif beberapa bulan lalu. Kesepakatan itu dibalut dalam aturan setingkat Peraturan Daerah dengan judul Perda hari

jadi Kabupaten Sekadau. Perda tersebut pun baru saja disahkan beberapa bulan lalu. “Perlu diketahui, Perda tentang hari jadi Kabupaten Sekadau baru ditetapkan beberapa bulan lalu. Ini mengapa pada hari ini tidak ada perayaan sama sekali,” jelas Isnaini. Perda tersebut, kata Isnaini, pun akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Gubernur Kalbar. Lagipula, Perda tersebut juga belum disosialisasikan kepada public. Karena itu, tahun 2013 ini Pemkab Sekadau belum dapat memposkan anggaran untuk pelaksanaan peringatan hari jadi. “Anggarannya belum ada, mau dipaksakan pun tidak bisa. Upacara bendera pun juga perlu anggaran. Perdanya baru akan disosialisasikan tahun depan. Jadi tahun depan baru bisa dilakukan peringatan hari jadi,” terang Isnaini. Meski demikian, Isnaini mengapresiasi semangat para mahasiswa yang telah berupaya mengingatkan jajaran pemerintah untuk megnenang hari kelahiran Bumi Lawang Kuari. “Terimakasih adik-adik telah mengingatkan,” timpal Isnaini. Terpisah, Bupati Sekadau Simon Petrus turut

Sejumlah Pemuda yang tergabung dalam Fokmas natobene mahasiswa mahasiswi asal sekadau mendatangi gedung DPRD Sekadau, (18/12) kemarin. Mereka mempertanyakan hari jadi Kabupaten Sekadau yang tidak dilakukan perayaan.// foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune mengapresiasi sikap yang ditunjukkan para mahasiswa. Menurutnya, apa yang ditunjukkan mahasiswa merupakan bentuk rasa cinta mereka kepada daerah. Senada, Simon menjelaskan tahun ini memang belum ada rencana untuk merayakan hari jadi Kabupaten. Hal itu dikarenakan Perda yang mengatur hari jadi tengah dilakukan verifikasi dan baru saja disahkan. Sehingga, Pemkab belum memiliki landasan untuk mengeluarkan anggaran untuk kegiatan peringatan,

baik upacara maupun kegiatan sosial. “Saya apresiasi langkah para mahasiswa. Itu bentuk dari kecintaan dan rasa panatik mereka terhadap Kabupaten Sekadau yang kita cintai ini. Namun, perlu diketahui, tahun 2013 ini Pemkab belum bsia menganggarkan untuk kegiatan pelaksanaan peringatan hari jadi daerah Pemkab Sekadau. Tapi, tahun depan pasti akan dilaksanakan,” janji Simon saat dijumpai di ruang kerjanya, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut mengutarakan niatnya untuk mengisi peringatan hari jadi daerah dengan kegiatan sosial yang memberikan manfaat untuk masyarakat. “Saya berpikir, peringatan hari jadi tahun depan harus diisi dengan kegiatan sosial seperti misalnya donor darah, pengobatan gratis, sunatan massal dan kegiatan sosial lain yang memberikan manfaat langsung untuk masyarakat,” tandasnya.(Mto).

Cornelis Apresiasi Musdat Suku Dayak Ketungau Sekadau

Drs. Cornelis, MH. foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Borneo Tribune, Sekadau Musyawarah Adat (Musdat) Sub Suku Dayak Ketungau Sesaek Kabupaten Sekadau mendapat apresiasi Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar, Cornelis. Ketum DAD Kalbar yang juga Gubernur Kalbar, Cornelis

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

menyambut baik kegiatan Musdat yang diselenggarakan Sub Suku Dayak Ketungau. Ia berharap, Musdat dapat manfaat dan kelak betul-betul mampu memberikan kontribusi bagi keberadaan masyarakat dayak Ketungau. “Ini mesti mampu memberikan manfaat untuk pengembangan dan konsolidasi di tubuh organisasi masyarakat Ketungau di Kabupaten Sekadau,” pesan Cornelis. Cornelis menginginkan agar pelaksanaan Musdat dapat merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai program kerja dan kegiatan yang riil, realistis dan urgen bagi kepentingan masyarakat adat. “Saya ingatkan, masyarakat Dayak Ketungau selelu memegang fungsi utamanya sebagai organisasi kemasyarakatan dengan menggali, mengembangkan segenap potensi masyarakat adat yang ada untuk kepentingan pembangunan, persatuan dan kesatuan,” Timpal Cornelis.

Hasil Musdat sub suku Dayak Ketungau Kabupaten Sekadau, pada Minggu kemarin memilih Sabas, yang juga asisten I Setda Kabupaten Sekadau dinobatkan sebagai ketua umum. Paulus Subarno menjabat sebagai ketua harian, serta Paulus Sutami diamanatkan menjabat sekretaris umum. Kepengurusan pun secara resmi telah dikukuhkan oleh temenggung adat dayak Ketungau, Agustinus Nayoh pada Minggu kemarin. “Di Sekadau, sub suku dayak Ketungau disebut Ketungau Sesat. Itu ada literaturnya. Warga sub suku Ketungau di seluruh wilayah Kabupaten Sekadau berjumlah sekitar 20 ribu jiwa lebih yang menyebar di tiga Kecamatan,” sebut Sabas. Dalam agenda Musdat kemarin membahas pula hal-hal penting organisasi, seperti pembahasan struktur kepengurusan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta rencana kerja organisasi.(Mto).


Kamis, 19 Desember 2013

Sintang-Melawi

Borneo Tribune

9

Usulan Proyek Dominasi Pandangan Umum Fraksi Borneo Tribune, Nanga Pinoh Enam Fraksi DPRD Kabupaten Melawi menyampaikan pandangan umum terkait dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Melawi tahun anggaran 2014, kemarin (18/12). Sebagian besar fraksi pun lebih banyak menyampaikan usulan proyek pada pemerintah agar bisa terealisasi dan terakomodir pada anggaran RAPBD. Dimulai dari Fraksi Pembaharuan, melalui juru bicaranya Iif Usfayadi meminta, pemerintah melakukan peningkatan Jalan Sokan-Gelata, peningkatan jalan di Kecamatan Pinoh Utara, di wilayah Pinoh Selatan, termasuk peningkatan Jalan Nanga Pintas hingga Kota Baru.

Tak hanya jalan, Fraksi Pembaharuan juga minta agar pembangunan Jembatan Melawi II dan jembatan rangka baja di Kota Baru bisa dilanjutkan mulai tahun depan, mengingat aboutmennya sudah lama menunggu. Sedangkan Fraksi Bintang Kebangkitan yang PU Fraksinya disampaikan oleh Firdaus minta agar pemerintah membangun barau atau turap di wilayah Jalan M Nawawi. Melanjutkan pembangunan jembatan baja di Nanga Kebrak serta membuka akses jalan dari arah Simpang Polres menuju Desa Nanga Raya-Desa Kayu Bunga di Kecamatan Belimbing Hulu. “Saya juga berharap adanya pembangunan jaringan listrik dari Piawas hingga

Kayu Bunga sehingga masyarakat di sana sirna dari kegelapan,” katanya. Fraksi lain, seperti Demokrat, PDI Perjuangan dan Golkar juga berharap senada. Yakni agar persoalan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah pada tahun mendatang. Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Malin mengungkapkan masih banyak pembangunan infrastruktur yang mendesak untuk dibangun. Baik akses jalan kabupaten ke kecamatan, jalan antar kecamatan, bahkan dari kecamatan ke setiap desa. “Pemerataan pembangunan mesti dilakukan secara merata, baik di setiap kecamatan, bahkan sampai ke setiap desa dan dusun,” katanya.

Malin mengatakan, sampai saat ini masih banyak infrastruktur yang masih sama sekali belum tersentuh pembangunan. Paling mudah melihat adalah jalur dari arah Tiong Kerajik–Balai Agas yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. “Kalau tak diperhatikan, masyarakat empat desa ke arah Balai Agas bisa-bisa tidak makan,” timpalnya. PDI Perjuangan juga mengkritisi kinerja UPJJ yang dianggap masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan UPJJ dianggap masih menentukan sasaran perbaikan secara subjektif dan tak sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan di sektor lain, seperti pendidikan, PDI meminta pemerintah mengedepankan pelayanan publik serta memperhatikan kondi-

si fasilitas pendidikan. Seperti rumah dinas guru dan ruang kelas. “Pemerintah juga harus memberikan reward pada guru berprestasi, tapi juga guru yang tidak bekerja harus diberikan hukuman,” tegasnya.

“Belanja langsung adalah belanja yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik. Nilainya sebesar Rp 393 miliar. Kalau dikurangi dana DAK sebesar Rp 113 miliar tentu belanja langsung ini tak sampai 50 persen mengingat DAK sudah ada petunjuk teknis ter-

sendiri,” terangnya. Oleh karena itu, Malin minta agar alokasi belanja APBD bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta keperluan di setiap SKPD. Mengingat masih banyak program Pemkab Melawi yang masih menjadi PR. (eko)

APBD Makin Berat Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa beban APBD Kabupaten Melawi pada tahun ke tahun akan semakin berat untuk mengakomodir kepentingan masyarakat terutama dalam kaitannya pembangunan sarana infrastruktur. Malin dalam penyampaian pandangan umum fraksi masih menilai bahwa nilai belanja langsung tak sampai 50 persen dari total belanja APBD.

Pembangunan Jalan Batu Kipas Makarius Horong: Tidak Ada Pelanggaran Borneo Tribune, Nanga Pinoh Pembangunan ruas Jalan Batu Kipas di Kecamatan Ella Hilir memang merupakan kebutuhan masyarakat, terutama bagi tiga desa yang ada di ujung jalan tersebut. Jalan ini sendiri sempat menjadi pertanyaan masyarakat karena dibangun di atas lahan eks Inhutani serta sepinya pemukiman di jalur tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi, Makarius Horong mengatakan, pembangunan Jalan Batu Kipas di Desa Nanga Kalan, Kecamatan Ella Ilir mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat di wilayah itu, karena akses

menuju Ibu Kota Kabupaten semakin dekat. “Ada tiga desa yang memanfaatkan akses jalan itu. Diantaranya, Nanga Kalan, Bemban dan satu desa pemekaran yang di ujung. Jadi memang sangat besar bagi masyarakat,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi, Makarius Horong, Selasa (17/12). Pembuatan jalan yang menelang biaya Rp 740 juta dengan panjang 16 kilometer tersebut sempat menimbulkan tanda tanya dari kalangan masyarakat. Ada indikasi proyek aspirasi dari masyarakat, karena di sepanjang jalan itu tidak ada rumah

penduduk, yang ada hanya kebun sawit milik satu diantara anggota dewan. “Tidak ada, itu memang sudah kita anggarkan dalam APBD. Kalau pun di sana ada kebun, ya mungkin kebetulan saja. Kita mana mau kalau buat jalan hanya untuk kepentingan orang tertentu saja. Jalan di Melawi ini masih banyak yang rusak, itu yang harus kita utamakan,” tegasnya. Tidak hanya itu, Horong juga menapik dugaan pelanggaran pembuatan jalan yang dilakukan di atas lahan HTI milik PT Inhutani. Menurutnya, jalan tersebut memang sudah dibuat sebelumnya oleh perusahaan Eks Sinar

Semudun yang beroperasi beberapa waktu silam. “Kita hanya melanjutkan pembuatan jalan eks PT Sinar Semudun, perusahaan inhutani, bukan membuat jalan baru,” katanya. Horong menuturkan, selama ini akses transportasi di daerah itu memang sangat memprihatinkan. Kondisi ini mengakibatkan harga kebutuhan pokok sangat mahal. Untuk membuka keterisolasian itu maka pemerintah menganggarkan pembuatan jalan. “Bayangkan saja, untuk biaya ojek semen saja Rp 200 ribu. Jadi berkali lipat. Kita sebagai pemerintah mempunyai kewajiban untuk membu-

ka akses jalan. Supaya mereka tidak tertinggal,” katanya. Tidak hanya itu, Horong menambahkan, rencananya pada tahun 2014 mendatang pemerintah juga akan memugar jembatan gantung di Desa Nanga Kalan. Karena kondisinya juga sudah sangat parah setelah dibangun sejak tahun 1989 silam dan tidak pernah tersentuh perbaikan. “Jadi pembangunannya masih saat Melawi bergabung dengan Sintang, memang kurang mendapat perhatian. Namun sekarang kita akan upayakan perbaikan, minimal tahun 2014 ini sudah harus teralisasi,” ujarnya. (eko)

Tuntut Kembali Pencairan Dana PPIP Askiman: Saya Tidak Mau Ambil Resiko! Borneo Tribune, Sintang Sejumlah kepala desa, ketua organisasi masyarakat (OMS) dan kontraktor kembali mendatangi pendopo Bupati Sintang, Selasa (17/ 12). Kehadiran mereka masih tetap menuntut pencairan dana Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Puluhan kepala desa dan masyarakat tersebut datang sekitar pukul 10.00 WIB dan dengan tertib di ruang tunggu teras samping pendopo Bupati Sintang. Karena pada saat yang bersamaan sedang berlangsung kegiatan penyerahan sertifikat prona dan Bandara Tebelian oleh Kanwil BPN Kalbar. Usai kegiatan bersama unsur BPN, Bupati Sintang, Milton Crosby langsung masuk ke ruang kerjanya dan tidak langsung bertemu dengan para kepala desa. Tak pelak hal tersebut membuat sejumlah peserta aksi merasa tidak dihiraukan. Salah satu diantara mereka langsung melangkah duduk di kursi tamu pendopo dan langsung diikuti oleh peserta aksi yang lain. Hingga pukul 13.30 WIB, Bupati Milton tak juga kunjung keluar. Tak pelak kondisi ini membuat para peserta aksi marah. Bahkan nyaris terjadi kericuhan saat seorang peserta aksi berjalan sambil berbicara keras menuju pintu masuk ruang kerja Bupati Sintang. Ajudan bupati dan sejumlah polisi dengan berpakain preman langsung menghadang mereka. Aksi mendekati pintu kerja ruang bupati ini mengundang peserta aksi lain dan

terus bergerak meminta agar mereka langsung bertemu dengan bupati. Sementara di dalam ruang kerja tersebut, Bupati Milton sedang melakukan rapat penyelesaian masalah bersama dengan satker PPIP Dinas PU Provinsi Kalbar dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang, Askiman. “Kita sudah coba baikbaik tapi dibuat begini harus menunggu lama. Banyak alasan, kita macam pengemis. Padahal yang kita tuntut uang negara,” teriak seorang di antara peserta aksi ketika kericuhan sedang berlangsung. Kepala Desa (Kades) Pelimping, Yakobus Ariyanto mengatakan, mereka menuntut dana PPIP segera dicairkan. Sebab mereka sudah lama dan bosan menunggu, bahkan sudah sering melakukan aksi. Padahal mereka sudah memenuhi administrasi yang dipersyaratkan. “Kita orang bawah memang tidak tahu aturannya bagaimana untuk pencairan dana ini. Tapi kita sudah melengkapi dan menyelesaikan administrasi yang diperlukan. Jadi tidak ada alasan dana ini tidak dicairkan,” tegas Kepala Desa (Kades) Pelimping, Yakobus Ariyanto. Namun akhirnya suasana bisa kembali tenang manakala Bupati Milton Crosby didampingi Plt Kadis PU, Satker PPIP Dinas PU Provinsi Kalbar keluar menemui para peserta aksi. “Semuanya sudah kita selesaikan. Hari ini akan langsung diurus ke KPKN, karena pencairan dana lewat KPKN.

Karena harus ada pergantian PIN dan mungkin tidak bisa langsung cair hari ini. Karena tidak mungkin juga Pak Teguh langsung membawa uang dan membagikan kepada kalian semua,” ujar Bupati Sintang, Milton Crosby di hadapan peserta aksi. Tak pelak pernyataan Bupati Sintang ini langsung disambut dengan tepuk tangan gembira oleh para kades peserta aksi. Selanjutnya kepada sejumlah wartawan, Bupati Milton Crosby mengatakan , di hadapannya telah dilakukan serah terima jabatan Satker PPIP kabupaten kepada satker PPIP Dinas PU Provinsi Kalbar. “Semuanya memang harus mundur sesuai dengan SK. Karena tidak mungkin mereka tidak kerja lalu mereka harus bertanggung jawab untuk semuanya,” ujarnya. Bupati menambahkan, penyerahan PPIP memang harus dilakukan secara utuh. Tidak hanya penggantian ketua satker, namun juga bendahara, PPTK termasuk administrasi dan fisiknya. Setelah dilakukan serah terima tersebut, maka PIN pembuka pencairan dana akan diproses ulang untuk dibuat PIN baru yang ditujukan kepada satker PPIP di Dinas PU Kalbar. “Tidak apa-apa. Kita sudah tahu konsekuensinya dari awal dari surat yang dikirimkan ke kita. Bahwa jika kita tidak bisa tangani program itu tahun ini, maka tahun 2014 nanti kita tidak akan dapat program itu lagi. Tidak menjadi masalah, karena itu bisa jadi penyakit. Tidak logis rasanya kita

dikasih waktu 60 hari untuk mengerjakan pekerjaan itu,” jelasnya. Menurut Bupati, PPIP merupakan program kewenangan pusat. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan adanya biaya operasional pelaksanaan (BOP) yang besarnya mencapai 5 persen. Lantaran keterbatasan dana maka dalam pembahasan APBD Perubahan Sintang beberapa bulan lalu, hal ini tidak disetujui oleh DPRD Kabupaten Sintang. Akhirnya program tersebut dikembalikan ke pusat dan dilaksanakan oleh Dinas PU Provinsi Kalbar. “Sejak ditandatangi penyerahan tadi maka semua sudah diserahkan penuh kepada mereka. Namun memang belum bisa dicairkan hari ini, karena Pinnya harus diganti dan pin kita tutup,” timpalnya. Sementara itu, Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang, Askiman mengatakan, pihaknya tidak menghambat. Namun dia tidak melaksanakan pencarian karena ada ketidakjelasan pada prosesnya. Satu diantaranya adalah mengenai nomor balcode yang sama antara revisi ke tiga dan ke empat pada sejumlah dokumen PPIP yang diterima. “Kita menerima foto copy revisi DIPA ke-4 nomor balcode yang sama dengan rivisi ke-3. Pada hal nomor balcode itu tidak bisa sama dan kita meragukan keabsahannya,” ujar Askiman. Alasan lain, tambah Askiman, mengenai surat Direktur Pengembangan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementeri-

an PU. Yaitu, mengenai perubahan pengelolaan kegiatan PPIP regular II dan APBNP 2013. Yang diserahkan dari Satker PPIP Kabupaten Sintang kepada Satker PPIP Provinsi Kalbar. Menurutnya, pada point dua usulan revisi DIPA untuk BLM PPIP regular II dan ABPNP Sintang ditolak. Karena Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menilai sudah melewati batas waktu. “Tidak mungkin rasanya sudah ditolak kemudian ada revisi yang ke empat tersebut,” ujarnya. Sebab itu, kata Askiman, pihaknya tidak mau mengambil resiko sehingga membuat pernyataan mengundurkan diri. Sehingga mengenai wewenang dan tanggung jawab tata kelola fisik dan keuangan. Menurutnya, sejak Selasa (17/12) setelah serah terima jabatan bukan tanggung jawabnya lagi. “Kita semua di sini sudah mengundurkan diri dan menyerahkannya kepada provinsi. Jadi yang bertanggung jawab bukan kita lagi tapi kuasa pengguna anggaran baru yang ditunjuk mereka. Dan kode pin kita juga sudah kita hapus sehingga mereka harus menggunakan pin baru,” lugasnya. Pantauan di lapangan memperlihatkan bahwa para pendemo ditemui Bupati lebih kurang pukul 01.50 WIB. Keadaan yang sempat ricuh lebih kurang berlangsung selama 20 menit, kemudian kembali tenang. Mereka senang ketika Bupati Milton Crosby menemui mereka dan menjelaskan persoalan tersebut secara langsung. (end)

Tali Asih, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melawi menyerahkan tali asih kepada keturunan Raden Temenggung Setia Pahlawan. FOTO: Istimewa

Peringatan Hari Ibu Ke-85 Borneo Tribune, Nanga Pinoh Peringatan Hari Ibu ke-85 dirayakan cukup sederhana di Pendopo Bupati Kabupaten Melawi, Rabu (18/12). Sejumlah organisasi kewanitaan, seperti PKK, Dharma Wanita, GOW serta organisasi lainnya hadir dalam acara tersebut. Bupati Melawi, Firman Muntaco bersama Wakil Bupati, Panji dan Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Abang Tajudin beserta Kapolres Melawi, AKBP. Nowo Winarti terlihat menghadiri acara rutin tahunan tersebut. Bupati Firman Muntaco mengatakan, peran kaum ibu saat ini tak terbatas pada lingkungan keluarga saja. Tapi juga hingga pada tingkatan masyarakat. Kaum ibu kini bisa memiliki posisi strategis di luar rumah, bahkan menduduki jabatan penting. “Saat ini kita bisa melihat kiprah perempuan Indonesia dalam berbagi peran dan posisi strategis pada berbagai keragaman aktivitas,” ujar Bupati Firman Muntaco. Dalam acara Hari Ibu, Firman mengingatkan, makna Hari Ibu sebagai kebangkitan, persatuan dan kesatuan gerak perjuangan kaum perempuan yang tak terpisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa Indonesia. “Perempuan Indonesia merupakan sumber daya yang potensial yang apabila diberi peluang dan kesempatan akan maju dan meningkatkan kualitasnya secara mandiri serta menjadi penggerak dalam berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan bangsa,” timpalnya. Firman mengharapkan, supaya kaum ibu dan perempuan Indonesia dapat lebih berperan lagi untuk membangun kehidupan masyarakat. Namun yang terpenting adalah memelihara harmoni diri dalam keluarga agar tercipta keluarga yang harmonis, bahagia, lahir dan batin. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Ibu, Hairusiana Abang Tajudin mengatakan, berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Ibu. “Ada kegiatan ziarah ke makam pahlawan, anjangsana ke Desa Paal dan Kenual dengan memberikan bingkisan kepada keluarga kurang mampu serta membuat lomba kue tradisional non beras serta minuman tradisional yang dilaksanakan pada hari ini (kemarin),” terangnya. Dirinya menambahkan, tujuan peringatan hari ibu adalah untuk mengenang dan mengingatkan terutama kaum muda akan pentingnya perjuangan kaum perempuan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebangkitan bangsa Indonesia. Dalam momen peringatan Hari Ibu tersebut juga diserahkan tali asih dari Ketua PKK Kabupaten Melawi, Henny Dwi Rini Firman pada ahli waris atau keturunan ke enam dari pahlawan nasional asal Melawi, Raden Tumenggung Setia Pahlawan. Diakhir acara, ketua GOW Kabupaten Melawi, Nurbetty Eka Mulyasti Panji juga turut menyanyikan lagu bunda milik Melly Goeslaw yang diiringi dengan pembacaan puisi oleh sejumlah ibu-ibu. (eko)


Kapuas Hulu Borneo T Tribune

Kamis, 19 Desember 2013

10

Uang Transport Penghulu Termasuk Gratifikasi Borneo Tribune, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi menilai bahwa semua penerimaan honor di luar biaya resmi dari praktik pelaksanaan nikah termasuk gratifikasi. “Praktik penerimaan honor, tanda terima kasih, pengganti uang transport atau istilah sejenisnya, terkait catatan nikah merupakan gratifikasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 dan UU No. 31 tahun 1999,” ujar Direktur Pengendalian Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Pernyataan tersebut, menurut Giri merupakan hasil rapat koordinasi KPK dengan Kementerian

Agama, Kemenko Kesra, dan Bappenas. Rapat tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti kasus dijebloskannya Kepala KUA Kecamatan Kota Kediri, Kamis pekan lalu ke penjara lantaran diduga menerima kelebihan biaya nikah. Giri menuturkan, persoalan yang terjadi di Jawa Timur itu harus dibenahi dari segi sistem karena berkaitan dengan sistem. Pendekatan yang dilakukannya pun harus sistemik. “Akan diatur mekanisme kemudian,” imbuhnya. Menurut Giri, penerimaan gratifikasi oleh para penghulu, disebabkan oleh beberapa kondisi, salah

satunya keterbatasan anggaran di KUA. Anggaran operasional untuk setiap KUA hanya kurang lebih Rp 2 juta setiap bulan. Dana tersebut dipandang tidak cukup untuk menutupi biaya transportasi petugas pencatat nikah. Selain itu, hanya sebagian kecil KUA yang mempunyai kendaraan dinas bagi para petugasnya, dipandang juga menjadi penyebab terbukanya kemungkinan praktik gratifikasi. “Rapat menyepakati, biaya operasional pencatatan nikah di luar kantor dan atau di luar jam kerja, dibebankan pada APBN. Artinya tidak boleh menerima lagi dari

Rano Karno Otomatis Bakal Jadi Gubernur Borneo Tribune, Jakarta Wakil Gubernur Banten Rano Karno telah diminta partainya mempersiapkan diri jadi orang nomor satu di Banten menyusul peningkatan status Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. ”Kalau itu (soal Rano Karno jadi gubernur), otomatis,” kata politisi senior PDIP Pramono Anung di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 18 Desember 2013. Pramono menyambangi KPK dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR untuk mendiskusikan peta rawan korupsi di lembaga legislatif yang dipimpinnya. Sebelumnya, politisi PDIP Dedi Gumelar mengatakan, undang-undang telah mengatur, jika gubernur berhalangan tetap, meninggal, atau melakukan tidak pidana, maka otomatis wakilnya naik jadi gubernur. “Jadi Rano Karno tak perlu buru-buru jadi gubernur karena semua sudah ada aturannya,” kata anggota DPR dan komedian yang ak-

Rano Karno rab disapa Miing itu. Langkah pertama yang harus dilakukan Rano Karno saat ini, ujar Miing, adalah mempersiapkan mental dan meningkatkan kapabilitas untuk menjadi pemimpin nomor satu di Provinsi Banten. “Selama ini kan kapasitasnya tidak terlihat. Maka ini saatnya untuk menunjukkan kapasitas dia,” kata dia. KPK menyerahkan sepenuhnya soal jabatan gubernur Atut kepada Kementerian Dalam Negeri. “KPK tidak berkewajiban mengirim surat perintah penyidikan (atas nama Atut) ke Kemendagri.

Cukup lewat pengumuman secara resmi Selasa ini, dan harus sudah ditafsirkan sendiri oleh Kemendagri,” kata Ketua KPK Abraham Samad. Rano Karno bersama Ratu Atut memenangi Pilkada Banten pada tahun 2011. Mereka unggul dari dua pasangan calon lainnya. Atut dan Rano Karno kemudian dilantik pada Januari 2012 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk periode jabatan 2012-2107. Namun kini Atut tersandung perkara korupsi. KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam dua kasus. Pertama, suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus itu, Atut bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan – yang telah lebih dulu menjadi tersangka – diduga menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Kedua, Atut menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten. Di sini, Atut diduga telah mendelegasikan kewenangannya terkait pengadaan barang dan jasa alkes ke ke level kepala dinas. Padahal sebagai pengguna anggaran, Atut harus bertanggung jawab atas semua pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. (vivanews)

pihak yang menikahkan kecuali yang resmi,” ujarnya. Selain itu, Giri memandang perlu dirubahnya peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2004 beserta peraturan yang terkait paling lambat bulan Januari 2014. Selama menunggu terbitnya peraturan pemerintah yang baru, Kemenag akan mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku. (vivanews) KUA atau penghulu yang menerima uang di luar pungutan resmi dianggap melakukan gratifikasi.

UU Desa Disahkan, Anggota Dewan Berebut Sebut Dapil di Paripurna Borneo Tribune, Jakarta Setelah melalui perjuangan selama tujuh tahun, akhirnya Undang-Undang Desa disahkan di rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, hari ini, Rabu 18 Desember 2013. Rapat pengesahan ini sempat diwarnai beberapa interupsi. Tetapi, pada dasarnya, semua fraksi menyetujui RUU Desa ini disahkan menjadi Undang-Undang. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, yang memimpin rapat paripurna ini, menyebutkan bahwa dalam UU ini, akan ada jaminan pasti untuk Desa dari pemerintah pusat. Misalnya, kata dia, perangkat desa akan mendapat gaji sampai tunjangan kesehatan. “Selama inikan dari belas kasih warga,” ujar Priyo. Namun, Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa hari ini diwarnai peristiwa yang tak biasa. Dalam rapat ini, pimpinan rapat, Priyo Budi Santoso memperbolehkan semua anggota dewan menyebut nama beserta daerah pemilihan masing-masing. “Untuk rapat kali ini, semua boleh menyebutkan nama dan dapilnya,” kata Priyo dalam

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

Undang-Undang Desa disahkan di rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, hari ini, Rabu 18 Desember 2013. sidang paripurna. Padahal selama ini, dalam rapat, anggota DPR tak pernah menyebut nama daerah pemilihannya. Hasilnya, semua anggota dewan yang melakukan interupsi atas pengesahan RUU Desa ini menyebut nama beserta daerah pemilihan masing-masing. Peristiwa ini, bermula pada saat Ketua Pansus RUU Desa, Ahmad Muqowam menyebut belasan nama anggotanya beserta dapilnya di depan ratusan anggota DPR dan wartawan yang meliput. Beberapa nama diketahui berubah daerah pemilihannya, ada juga yang berubah menjadi anggota DPRD dan DPD. “Ada yang lupa disebut, pimpinan rapat paripurna belum disebut nama dapilnya,” kata Priyo. Mendengar hal itu, Muqowam langsung menyebut nama Priyo. “Oh iya, Pak Priyo dari Golkar di dapil Jawa Ti-

mur I,” ujar Muqowam. “Seumur-umur saya memimpin sidang, baru kali ini anggota pansis disebut sampai ke dapilnya. Tapi saya sengaja tak menyelaknya,” ujar Priyo yang disambut tepuk tangan anggota dewan. Dana dari APBN dan APBD Ketua Panitia Khusus RUU Desa, Ahmad Muqowam, mengatakan, Undang-Undang yang terdiri dari 16 bab dan 121 pasal ini akan mengubah cara pandang mengenai pembangunan bangsa. Menurut dia, kali ini pembangunan Indonesia tidak hanya terjadi di perkotaan, tapi juga dimulai di desa agar kemakmuran dapat berkeadilan dan berkesinambungan. “Undang-Undang ini akan membuat bangsa menjadi kokoh membangun desa berarti membangun bangsa,” kaya Muqowan dalam pidatonya di Sidang Paripurna.

UU Desa ini, kata Priyo juga mengatur tentang alokasi dana dari pemerintah pusat. “Selama ini kan tidak pernah ada anggaran dari pusat. Jumlahnya sebesar 10 persen dari dana per daerah, wajib diberikan, nggak boleh dicuil sedikitpun. Kira-kira sekitar Rp 700 juta untuk tiap desa per tahunnya,” ujar dia. Selain kucuran anggaran dari pusat, kata dia, Desa juga memungkinkan mendapat kucuran dana dari APBD Provinsi, Kabupaten/ Kota. “Ini wajib dilaksanakan, tergantung kekuatan masing-masing daerah,” ujar dia. Selain itu, kata Priyo, UU ini juga diharuskan membentuk semacam DPR tingkat desa, namanya Badan Permusyawaratan Desa. Anggotanya sekitar sembilan orang. “UU ini tidak memangkas kewenangan Bupati atau Walikota atau Gubernur pada kepala desa,” kata dia. (vivanews)

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

IKLAN BARIS Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh. Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Langganan Koran Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038). Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602). Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880). Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946) Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp. 0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-


Teras Borneo Tribune

Kamis, 19 Desember 2013

11

Anak-Anak PPA TBB Rayakan Natal Tanamkan Nilai Kristiani Borneo Tribune, Pontianak Anak-anak Tuhan di Pusat Pengembangan Anak Terang Bagi Bangsa (PPA TBB), Selasa (17/12), merayakan Natal di Gereja Kasih Karunia Indonesia Terang Bagi Bangsa (Gekari TBB), Jalan Budi Utomo Gang Yada, Pontianak Utara. Berbagai kegiatan mengisi acara perayaan Natal anak-anak, mulai nyanyian puji-pujian, tarian, dan pembacan alkitab, yang semuanya dimainkan oleh

anak-anak PPA TBB dalam rangka menyambut datangnya perayaan Natal membuat ratusan anak-anak PPA TBB begitu suka cita dalam merayakan natal ini. Perayaan natal bersama anak-anak PPA TBB ini bertujuan menanamkan nilai Kristiani dan memberi pemahaman makna perayaan Natal kepada anak-anak, kalau makna natal adalah Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita dan selamatkan umat manusia.

“Kelahiran Yesus kedunia sebagai manusia untuk menyelamatkan orang berdosa. Mereka harus diselamatkan karena manusia berdosa. Karena itu manusia mengaku berdosa, dan percaya dengan Yesus, mereka bisa diselamatkan,” kata Hermanus dalam khotbahnya. Dikatakannya, dengan perayaan natal ini, diharapkan anak-anak semakin mengerti makna Natal yang sesungguhnya, bahwa Yesus lahir untuk mereka, mencintai

mereka, dan selalu ada kasih Tuhan Yesus kepada anak-anak. Sementara Itu, Koordinator PPA TBB Pdt Yohanes Sumarno mengatakan anakanak yang tergabung dalam PPA TBB merupakan lembaga pengembangan anak. “PPA TBB ini bukan tempat bagi anak-anak orang miskin, tapi PPA TBB ini merupakan lembaga pengembangan anak yang memiliki masa depan, dan anak Tuhan,” kata Pdt Yohanes Sumarno. (Lay).

Kalbar Kembal Terima Penghargaan Parahita Ekapraya yang diserahkan Presiden RI DR. Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung di Gedungÿ Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Rabu (18/12). ÿMenurut Cornelis, Penghargaan yang diberikan ini mempunyai ÿkomitmen untukÿ pemacu semangat dan kinerja dalam memperjuangkan hak-hak persamaan gender dan dan hak anakÿ di Kalbar, sehingga para perempuan yang adaÿ mampu bersaing serta mempunyai hak yang sama dengan kaum pria dalam berbagai hal. “Sejak tahun 2009 Kalbar dan 2010 lepas, tahun 2011 sampai 2013 kembali diberikanya kepada Pemprov Kalbar, dari setiap tahun terus mengalami peningkatan, ini merupakan apresiasi dari Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan penyetaraan gender dan perlindungan anak serta bersinergi dengan pemerintah provinsi,”ungkap

Cornelis. ÿDiberikannya Parahita Eka Praya kepada Pemerintah Kalimantan Barat, karena Kalbar melalui Gubernur Drs.Cornelis, MH dianggap berhasil dalam memperjuangkan persamaan gender, perlindungan anak, perlindungan hak-hak perempuan serta dukunganÿ dari seluruh SKPDÿ terhadap perencanaan penganggaran renponsif gender, salah satunya penilaian ini karena Pemerintah Provinsi mampu bersinergis dengan Pemerintah Kabupaten Kota ÿSementara itu dalam sambutan Presiden SBY, mengajak semua Gubernurÿ se Indonesia untuk memberikan perhatian untuk meningkatkan serta memperjuangkan persamaan gender dan perlindungan anak, mulai dari Gubernur sampai kepada Bupati/walikota. Acara puncak peringatan Hari Ibu tahun ini mengang-

kat tema “Peran Perempuan dan Laki-laki Dalam Mewujudkan Demokrasi yang Partisipasif dan Pembangunan yang Inklusif”.ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar menjelaskan, pemilihan tema tersebut mencermati kondisi bangsa Indonesia yang tengah bersiap-siap menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2014. “Dengan harapan di tahun depan semakin banyak warga negara yang terlibat dalam pemilihan umum,” kata Menteri Linda dalam sambutannya. ÿÿÿÿ Sementara pemilihan tema pembangunan inklusif dipilih agar agenda pembangunan saat ini bisa menjangkau semua elemen masyarakat. Bukan cuma kaum laki-laki tetapi juga perempuan. Termasuk kelompok penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus di se-

luruh Indonesia,” ucap Linda. Untuk peringatan Hari Ibu tahun ini, panitia nasional telah melakukan sejumlah kegiatan. Laporan kegiatan disampaikan oleh Ketua Umum Panitia Nasional Peringatan Hari Ibu 2013, Koes Moeldoko. Diantaranya kegiatan bakti sosial di wilayah Tangerang, Banten. Bakti sosial ini meliputi pelayanan kesehatan, khitanan massal, pemberian sembako, penanaman pohon hingga layanan mobil pintar. Kegiatan lainnya yakni turnamen badminton yang diikuti oleh organisasi perempuan, donor darah, dan seminar. Pelaksanaan acara nasional peringatan Hari Ibu tahun 2013 didukung oleh enam organisasi perempuan. Antara lain Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), Dharma Pertiwi, KOWANI, Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari dan TP. PKK Pusat. (*r/nsr)

Pengurus PWI Kalbar Periode 2013-2014 Dikukuhkan Hadir dalam acara pengukuhan ini Ketua Umum PWI Pusat H Margiono, Gubernur yang di Wakili Assisten III Setda Provinsi Kalbar,ÿ Forkominda Kalbar, pimpinan media massa dan para pengurus dan anggota PWI Provinsi Kalbar. Dalam kata sambutannya, H Margiono mengatakan, Kegiatan pengukuhan ini dinilai sebagai sebuah kejutan bagi PWI. Dimana sudah sekian tahun PWI di Kalbar dinilai telah mati suri. “Hidup tidak, mati tak mau. Sudah lebih dari 5 tahun, hampir tidak ada kegiatan yang terkait dengan organisasi profesi.ÿ Padahal diseluruh Indonesia, PWI memegang peran yang sangat penting, dalam pembinaan proses pembinaan wartawan,”ungkapnya, Rabu (18/12) pagi kemarin. Oleh karena itu,ÿ Margiono menilai, momentum pengukuhan ini dinilai sebagai kejuatan yang luar biasa. “Saya berharap acara ini menjadi awal kebangkitan dari PWI Kalbar. Saya juga mendapat kehormatan dari

Gubernur beserta jajarannya, bahwa acara pengukuhan pengurus PWI Kalbar ini difasilitasi dengan menggunakan ruang Balai Petitih ini,”ujarnya. Dari 35 pengurus PWI yang dikukuhkan yang hadir kurang lebih 20 orang. Dan ada 19 orang yang tidak hadiri. “Tapi saya pikir ini sudah sangat banyak, melihat sejarahnya dengan vakum selama 5 tahun ini, saya perkirakan yang hadir paling banyak 5 orang. Seandainyapun yang datang hanya 5 orang, saya akan tetap melantik dan mudahmudahan yang 5 orang tersebut menjadi pioner untuk mengembalikan marwah dan gairah PWI untuk melaksanakan pers nasional di Provinsi yang kita cintai ini,”ujarnya. Ketua Umum PWI Pusat ini kembali menjelaskan, bahwa PWI ini adalah organisasi profesi. “Organisasi profesi ini pekerjaannya hanya dua. Yang satu adalah mendidik anggotanya supaya profesional, nulisnya benar, tulisannya bermanfaat,

tidak salah dan akurat. Pekerjaan ke 2 adalah mengajak para anggotanya untuk taat pada kode etik. Diluar itu bukan tugas pokok PWI. Jadi kalau ada kegiatan yang menyangkut apa saja, sebenarnya itu bukan kegiatan PWI. Kegiatan pokok kami sebagai organisasi adalah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada wartawan agar menjadi wartawan profesional dan taat pada kode etik,”tegasnya. Ia juga mengatakan komitmen PWI adalah melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan,”ini kita maksudkan supaya wartawan yang tergabung di PWI atau wartawan yang di luar PWI menjadi wartawan-wartawan yang baik dan profesional, menurut Undang-undang adalah wartawan yang tulisannya bermanfaat bagi masyarakat,”ujarnya Menurut H Margiono, tidak gunanya pembinaan pers, tidak ada gunannya kebebasan pers dan tidak ada gunannya kemerdekaan pers tampa produk-produk pers yang bermanfaat bagi

masyarakat. “Nah untuk bisa menulis yang baik dan menghasilkan karya jusnalistik yang baik caranya adalah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada para wartawan. Inilah yang saya tegaskan dan titipkan kepada teman-teman pengurus PWI Kalbar agar memprioritaskan dang mengutamakan kegiatan pendidikan dan latihan khususnya kepada anggota PWI dan rekan-rekan wartawan lainnya,”ujarnya. Kepada segenap golongan, masyarakat H Margiono menyarankan, agar masyarakat yang ingin mengetahui status dan identitas wartawan salah satu dikenalinya dari organisasi wartawan mana dia berasal. “Ini menjadi bagian yang sangat penting. Diorganisasi wartawan yang baik-baik saja dia di bina masih kualitas wartawan tersebut kualitasnya masih sangat buruk. Yaitu di tiga organisasi wartawan yang memenuhi standar nasional Dewan Pers yaitu PWI, AJI dan IJTI,”tandasnya . (Slt)

PWI Diminta Mampu Fasilitasi Wartawan Profesional lontarkan Assisten III Sekda Pemprov Kalbar Lensus Kandri, ketika mewakili Gubernur Kalbar pada acara pengulkuhan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digelar di ruang Balai Petitih kantor Gubernur Kalbar di Pontianak, Rabu (18/12) kemarin. Dia kembali mengatakan, dengan adanya organisasi PWI ini agar mampu menjadi wadah yang dapat memfasilitasi sekaligus melindungi kepentingan para wartawan di wilayah tugasnya. “ Ya kalau bisa seperti pak H Margiono agar desak pemilik media massa, bila mereka memang sudah menjadi wartawan profesional, yang telah memiliki perusahaan seperti pak Dahlan Iskan atau yang lainnya, ya di tingkatkanlah penghasilan wartawannya jangan mengap-mengap. Karena kalau wartawannyanya tidak sejahterakan tulisannya menjadi tidak berkuali-

tas,”ujar Assisten III Sekda Pemprov Kalbar. Mereka yang suka memberontak, lanjut Lansus biasanya mereka itu miskin dan kelaparan,”dia marah dengan pemimpin mungkin karena miskin dan kelaparan. Jadi, kalau bisa wartawan-wartawan yang sudah tergabung di PWI, sejahterakanlah mereka supaya mereka bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk membangun Indonesia kedepan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara -negara lain,”ujarnya. Selain itu keberadaan pengurus PWI juga aktivitasnya diharapkan dapat mensinergikanÿ dengan pemerintah provinsi Kalbar dan segenap komponen masyarakat yang berada di wilayah tugas PWI di Kalbar ini. Karena dengan sinergi yang terbangun, cita-cita bersama untuk menciptakan keinginan bersama masyarakat dapat di perjuangkan. Khusus

untuk anggota PWI yang ada di Kalbar agar menjaga citra diri dan organisasi sebagai mana wartawan profesional. Jadi wartawan profesional selalu menjunjung kode etik jurnalistik, taat pada seluruh peraturan lebih -lebih kepada UU no. 40 tahun 1999 tentang pers. “Saya berharap pula agar seluruh anggota PWI Kalbar sudah mengantongi sertifikat kompetensi sesuai peraturan dewan pers. No 1 tahun 2010. Dan sekaligus saya mengajak anggota PWI Kalbar menjadi salah satu pendorong perubahan untuk kemajuan pemabangunan di segala bidang,”ujarnya. Lansus, berharap hubungan antara para wartawan khususnya dengan anggota PWI dapat diipelihara dengan baik. “Kita menginginkan adanya hubungan yang tetap baik terjaga antara kami baik itu sebagai pemerintah, aparat Kepolisian dan TNI serta yang lain. “Jangan menulis hingga menim-

bulkan ketidak tenangan, apa lagi menjurus ke hal fitnah. Namun bila jalian baik ini tetap berjalan maka beritakanlah hal yang berimbang, akurat, lugas, tegas dandapat dipertanggungjawabkan,”ujarnya. Sementara itu ketua PWI Provinsi Kalbar Hamdansyah AR.SP mengatakan, pengurus PWI Kalbar sangat berterimakasih sekali atas respon yang di berikan oleh Pemprov Kalbar terhadap kegiatan yang dilakukan PWI selama ini.ÿ ÿ “Disamping itu dengan hadirnya Ketua Umum PWI Pusat pada pengukuhan ini dapat kami jadikan motivasi untuk terus berjuang dalam bidang Jurnalis. Hal ini juga memberi semangat dan keceriaan kembali PWI di Kalbar. Karena selama ini , kami nyaris tidak bergerak dalam melakukan pembinaan kepada anggota. Mudahmudah pengukuhan ini dapat mengairahkan kembali PWI di Kalbar,”tandasnya (Slt)

PUJIAN. Anak-anak PPA TBB memberikan puji-pujian pada perayaan Natal di Gereja Kasih Karunia Indonesia Terang Bagi Bangsa. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

Gudang PT. Cahaya Hanson Timbun Solar Subsidi kan pihaknya di gudang penimbunan milik PT. Cahaya Hanson di Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya (KKR), yakni berawal dari informasi dari informasi masyarakat, di mana masyarakat setempat mencurigai aktifitas di gudang tersebut, kemudian ditindak lanjuti pihaknya dengan penyelidikan, dan ternyata memang ada dugaan penyimpangan terkait BBM, yakni adanya penimbunan BBM bersubsidi jenis solar. “ Ini informasi dari masyarakat, kita tindak lanjuti dengen penyelidikan, dan ternyata benar aktifitas yang dicurigai masyarakat di gundang ini adanya penimbunan BBM bersubsidi jenis solar, di mana kita berhasil mengamankan solar subsidi sebanyak 9,5 Ton,” ungkap Kapolresta Pontianak Kombes Pol Drs Hariyanta. Lanjut Kapolresta Pontianak, 9,5 Ton BBM jenis solar yang diamankannya tersebut, termasuk yang diangkut oleh Mobil Tangki Industri PT. Cahaya Hanson yang juga sudah diamankan oleh pihaknya, Selasa (17/12) malam kemarin. “ Kita mengajak pihak Pertamina, yakni guna berkoordinasi terkait temuan ini, sehingga pihak Pertamina juga dapat mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian BBM subsidi, karena indikasi solar - solar bersubsidi ini akan dikirim ke Industri di suatu daerah,” jelas Kombes Pol Drs. Hariyanta. Dikatakan Kombes Pol Drs. Hariyanta, saat dilakukan pengecekan, PT. Cahaya Hanson ini memeiliki su-

rat DO yang ditanda tangan pimpinan PT. Cahaya Hanson yakni atas nama RD, namun dokuman atau surat DO yang ditunjukan oleh karyawan PT. Cahaya Hanson tersebut adalah dokumen atau surat yang Asli tapi Palsu atau ‘Aspal’. “ Dari DO atau pemintaan BBM tersebut, ditanda tangan oleh perusahaan, namun tanggal DO permintaan BBM jenis solar itu tidak sesuai, yakni dari tanggal 12 - 14 Desember, sedangkan kemarin hendak di bawa tanggal 17 Desember, suratnya sudah kadaluarsa, jadi dapatkan dikatakan tidak ada DO, selain itu pula BBM ini merupakan BBM bersubsidi yang diperuntukan untuk masyarakat, bukan untuk perusahaan,” ujarnya. Hariyanta juga mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap dua orang karyawan PT. Cahaya Hanson, dan setelah selesai memeriksa dua karyawan PT. Cahaya Hanson, pihaknya akan langsung memeriksa RD selaku pemilik atau pimpinan PT. Cahaya Hanson tersebut. “ Tentunya dengan barang bukti seperti ini, sudah cukup untuk diproses hukum lebih lanjut, dan setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap semua pihak, termasuk pimpinan PT. Cahaya Hanson, kami akan mnejerat pimpinan PT. Cahaya Hanson dengan UU RI tentang Migas, yakni dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,” tegas Kapolresta Pontianak Kombes Pol Drs. Hariytanta. Sementara itu Soni perwakilan dari pihak Pertamina yang juga diajak

Kapolresta Pontianak untuk menyambangi gudang penimbunan BBM subsidi ini, menegaskan apa yang dilakukan oleh PT. Cahaya Hanson ini, menyalahi prosedur, karena perusahaan tidak diperbolehkan mengangkut maupun menimbun BBM Subsidi. “ Ini sudah suatu kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan PT. Cahaya Hanson, karena BBM subsidi untuk masyarakat umum, bukan untuk perusahaan, karena perusahaan boleh mengangkut BBM, namun bukan yang bersubsidi melainkan untuk industry, sedangkan kalau sudah kayak gini, ini membuktikan adanya penyimpangan, bahkan Mobil Tangki Industri milik PT. Cahaya Hanson juga ikut diamankan kepolisian,” tegasnya. Terkait temuan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi jenis solar ini, Soni selaku perwakilan dari pihak Pertamina Kalbar, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk memproses hukum lebih lanjut, tentunya dengan UU RI tentang Migas. “ Kita dukung apa yang ditegaskan oleh Bapak Kapolresta Pontianak yang akan menindak PT. Cahaya Hanson, dan kita sangat berterima kasih, kepolisian sangat proaktif dalam mengawasi pendistribusian BBM, khususnya Polresta Pontianak yang rutin melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, dan ini terbukti dan diindikasi praktek BBM subsidi ke Industri telah terjadi di Kalbar,” ujar Soni perwakilan dari Pertamina Kalbar.(Zrn).

BNN Sita Harta Bandar Narkoba Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar mengatakan, aset yang disita meliputi uang tunai, uang dalam rekening tabungan, tanah, rumah, apartemen, kendaraan dan perhiasan. “Sebanyak Rp 43,21 miliar sudah mendapat keputusan. Sementara sisanya Rp6,25 miliar masih dalam proses persidangan,” kata

Anang Iskandar usai menghadiri Rapat di Gedung BNN, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu, 18 Desember 2013. Adapun sejak tahun 2010 hingga Oktober 2013, BNN kata Anang, berhasil menyita harta kekayaan bandar narkoba senilai Rp110,8 miliar. Seluruh aset yang disita berasal dari tindak pidana narkotika, prekusor narkotika dan tindak pida-

na pencucian uang. “(2010-2013) Terdapat 38 laporan kasus narkotika dengan 59 orang tersangka,” tuturnya. Para bandar dan sindikat narkoba yang dibekuk BNN akan dijerat pasal berlapis. Selain Undang-undang tentang penyalahgunaan narkotika, para bandar ini juga akan dijerat undangundang pencucian uang. (vivanews)

Setuju Kurikulum Bahasa Inggris Dibuang “Pertama kurikulum itu menyangkut tujuan yang ingin dicapai. Apa misalnya perubahan kurikulum. Kalau dulu masalah kurikulum bagaimana menambah pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ternyata gagal, karena negara ini tidak cukup hanya menambah pengetahuann tapi apa yang harus ditambah pada tujuannya. Yaitu merubah sikap, karena sikap ini delapan persen orang bisa sukses karena sikap. Sementaraÿ 20 persen saja orang berhasil karena pengetahuan. Nah, dirubah dengan tujuan pertama,”ujar Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IFKIP) Untan, di Pontianak, saat ditemui kemarin.

Jadi lanjutnya Bahasa Inggris inikan dianggap pelajaran yang pertama yaitu materi. Setelah tujuan, keduannya yaitu bahan yang diajarkan. Dan yang ke tiga yaitu cara mengajarkan. “Kalau kita berbicara kurikulum kan selalu bicara tiga hal itu. “Hari ini orang membicarakan kurikulum bahasa Inggris itukan mata palajaran yang lebih kecil dari mata pelajaran yang ada. Barang kali tidak dilarang hanya tidak dijadikan pelajaran wajib. Kalau tidak salah saya mata pelajaran ini akan jadi mata pelajaran ektrakulikuler saja. Dan ini bisa dilakukan di rumah atau tempat kursus bahasa

Inggris lainnya,”ujarnya. Ia memperkirakan barangkali kukurikulum saat ini terlalu gemuk. Makanya mata pelajaran tersebut di buang karena tidak terlalu dasar. “Dan saya setuju dengan hal ini, karena kita bisa pelajari di berbagai tempat tidak mesti di sekolah formal. Dan ketika kita membutuhkan bahasa Inggris kita sekolahkan saja anak kita di tempat kursus yang tumbuh banyak saat ini. Dan saya kira tidak terlalu berdampak, karena kita mau membangun karakter, jadi jangan sampai kita terteter membangun karakter hanya membangun yang tidak penting,”pungkasnya. (Slt)ÿ


CMYK

Moment & Activity

12 Safari Natal Disambut Baik Warga www.borneotribune.com

Borneo Tribune

Borneo Tribune, Sekadau Safari Natal Pemerintah Kabupaten Sekadau, yang dihelat pada 2 Desember hingga 17 Desember 2013 kemarin disambut baik seluruh masyarakat. Agenda tahunan baik safari Natal dan Safari Ramadhan selalu mendapat sambutan meriah dari masyarakat ditempat digelarnya agenda safari tersebut. Panitia safari Natal di Kecamatan sudah menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis acara. Misalnya mulai dari sesi penyambutan tamu, ada tari-tarian, nyanyian, ada siraman rohani. Bupati Sekadau, Simon Petrus dan Wakil Bupati Sekadau Rupinus, dalam setiap kesempatan mengatakan tujuan dari Safari tersebut merupakan sudah menjadi bagian agenda rutin pemkab Sekadau yang tak lain untuk mempererat jalinan silaturahmi antara Pemkab Sekadau dengan masyarakat. “Safari baik Ramadhan dan Natal merupakan bagian acara masyarakat kita setiap tahun. Dan mereka terlibat lansung dalam acara, mempersiapkan agenda, dan bertanggungjawab menyuk-

BUPATI MENYERAHKAN LILIN NATAL KEPADA ANAK-ANAK SEKOLAH MINGGU GEREKA KATOLIK SP MENUA PRAMA BELITANG

BUPATI SEKADAU DISAMBUT ANTUSIAS OLEH MASYARAKAT KECAMATAN BELITANG

Kamis, 19 Desember 2013

seskan acara Safari itu. jadi selain hubungan Pemkab dan masyarakat semakin akrab, manfaat safari itu tampak ada keharmonisan dan kebersamaan disitu,” sebut Bupati ketika menggelar Jumpa Pers, Rabu kemarin (18/12). Moment itu juga dimanfaatkan untuk menyampaikan program-program Pemerintah yang sudah maupun yang akan dilaksanakan, memotivasi umat, dan sebagai wadah penyerahan bala bantuan kepada Gereja. Tahun ini, hari pertama Safari Natal dihelat di Kecamatan Nanga Mahap (2/12), Nanga Taman tanggal 4 Desember, Sekadau Hulu tanggal 6 Desember, Belitang Hulu tanggal 9 Desember, Kecamatan Belitang tanggal 11 Desember, Sekadau Hilir 13 Desember, dan terakhir Kecamatan Belitang Hilir pada 16 Desember. Namun karena ada halangan penutupan acara safari Natal di Belitang Hilir diundur pada 17 Desember kemarin. FOTO : Hartono (Humas Pemkab Sekadau) NARASI : Minto

BUPATI DAN KETUA PKK SERTAFORKOPIMDA DISAMBUT ANTUSIAS DENGAN TARIAN ADAT DAYAK MUALANG DI KEC. BELITANG HULU BUPATI MELAKUKAN PANCONG BULUH MUDA SAFARI NATAL DI BELITANG

BUPATI SEKADAU MENYERAHKAN BANTUAN DALAM KEGIATAN SAFARI NATAL DI KECAMATAN BELITANG HILIR

BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENYALAMI ANAK-ANAK PAUD NANGA MAHAP

BUPATI MENYERAHKAN BANTUAN KEYBOARD KEPADA PASTOR PAROKI NANGA MAHAP

BUPATI DAN ROMBONGAN FOTO BERSAMA KOOR SMPK NANGA TAMAN

BUPATI BERSAMA KETUA PKK, FORKOPIMDA DAN UMAT BELITANG HULU DALAM SUASANA DOA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKDA SERTA FORKOPIMDA FOTO BERSAMA DENGAN KELOMPOK KOOR GEREJA NANGA TAMAN

WAKIL BUPATI DAN ROMBONGAN DISAMBUT DENGAN PROSESI ADAT SAFARI NATAL DI SEKADAU HULU

WAKIL BUPATI SEKADAU MELAKUKAN PEMANCONGAN BULUH MUDA SAFARI NATAL DI KECAMATAN SEKADAU HULU CMYK

WAKIL BUPATO MENYERAHKAN BANTUAN KEYBOARD KEPADA PENGURUS GEREJA SERANSA


Harian Borneo Tribune 19 Desember 2013