Ragam Bupa mengingatkan agar lebih meningkatkan inovasi, meski dalam situasi ketatnya anggaran dan aturan yang ada. Hal yang mendapat perha an serius dari Bupati, adalah dengan telah dilakukannya pendataan hotel dan restoran di Kabupaten Gianyar, istansi terkait diminta untuk memanfaatkan data dalam pener ban perizinan di Kabupaten Gianyar. Selain itu, Bupa juga menekankan pengawasan terhadap pemasangan reklame yang dak sesuai ketentuan, sehingga dak menimbulkan persoalan dikemudian hari. suwardi
Denpasar Kobarkan Gerakan 3M
Tiga Tahun Kepemimpinan AS
Bupati Minta Maaf atas Kekurangannya TANGGAL 21 Februari mendatang, tepat ga tahun pasangan Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si dan Dewa Made Sutanaya, SH menjabat sebagai Bupa dan Wakil Bupa Gianyar. Selama setengah periode lebih masa jabatan, banyak pencapain telah diraih oleh paket pimpinan Gianyar periode 20082013 ini. Kontrak kerja, yang tertuang dalam tujuh program unggulan telah berjalan sesuai dengan koridornya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan nasional bidang pembangunan yang diraih Kabupaten Gianyar, dimana salah satunya adalah penghargaan Millenium Development Goals (MDGs) Januari 2011, bersama sembilan kabupaten dan kota seIndonesia. Dari delapan kriteria dalam MDGs, lima di antaranya erat kaitannya dalam penurunan kemiskinan. Terlepas dari berbagai keberhasilan yang telah diraih, tidak menutup kemungkinan berbagai kesalahan yang tentunya tidak disengaja dilakukan. Berkaitan dengan hal itu, Bupa dan Wakil Bupa Gianyar memohon maaf, atas ke dakmampuan dan kekurangan dalam menjalankan pemerintahan selama ini. Bupati Gianyar, Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawa , M.Si menyatakan hal tersebut saat memimpin apel minggu pertama di halaman Kantor Bupa Gianyar. Berkenaan dengan hal tersebut berbagai kekurangan yang ada, telah dilakukan evaluasi untuk mewujudkan peningkatan pembangunan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar. Dihadapan seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Gianyar,
26
edisi 17 / th. II / Februari - Maret 2011
K EG I ATA N menguras, menutup dan mengubur (3 M) yang melibatkan peranserta masyarakat dinilai sangat efek f dalam menekan kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Kota Denpasar dan sekitarnya. ”Kegiatan 3 M bertujuan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, sekaligus memberantas jentik nyamuk aedes aegypti,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr. Luh Putu Sri Armini. Pemerintah Kota Denpasar menurut Luh Putu Sri Armini dalam menyambut hari jadi Pemkot Denpasar ke-19 pada 27 Februari 2011 mencanangkan Bulan Bak Gerakan 3 M. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat penyakit DB di Bali selama 2010 tercatat 10.556 kasus meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang tercatat 5.500 kasus. Kasus tersebut merenggut 20 korban jiwa atau ”case fatality rate 0,23 persen, jauh lebih kecil dari angka secara nasional. DB di Bali masih tergolong penyakit endemis, karena hampir se ap tahun penyakit berbahaya itu muncul, bahkan ditemukannya tahun 1973. dony Awasi Pelaksanaan Prona 2011
Badung Mendapat Quota 2250 Sertifikat
PEMERINTAH Pusat memberikan Quota Prona untuk Pemkab Badung Tahun Anggaran
(TA) 2011 ini sebanyak 2250 ser fikat prona. Sebelumnya, pada TA 2010 lalu pemerintah telah mengalokasikan 1000 ser fikat prona. Lonjakan Quota Prona pada TA 2011 ini tentu sangat menggembirakan Pemkab Badung. Itu berarti lebih banyak lagi lahan yang bisa disertifikasi, walaupun hingga saat ini belum ditetapkan Kelurahan atau Desa mana saja yang mendapatkan Prona, namun berkaca pada pelaksanaan Prona TA 2010 lalu yang diindikasikan adanya pungutan di luar ketentuan sehingga harus benar - benar steril dari niatan oknum yang tidak bertanggung jawab. “Untuk mengawal pelaksanaan Prona tahun ini sangat diharapkan Pemkab Badung bersama DPRD Kabupaten Badung, LSM, Lurah atau Kades Tokoh Masyarakat dan rekan - rekan wartawan duduk bersama dan ikut serta mengawasi,” ujar Kepala Kantor BPN Badung, Ir. Andry Novy Jandry kepada Nuansa Dewata di kantornya. Andry berpendapat demikian lantaran, pelaksanaan Prona tahun lalu pihaknya dituding melakukan pungutan liar oleh Anggota DPRD Bali, dalam pengurusan Prona yang jelas - jelas menurut aturan hal itu dak boleh dilakukan karena memang diberikan secara gra s oleh pemerintah. Terkait pungutan liar yang ditemukan Anggota DPRD Bali, hal itu telah dibantah Wabup Kabupaten Badung, I Ketut Sudikerta baru - baru ini. “Kami sudah cek ke lapangan kesimpulannya dak ada pungli atau korupsi, dalam kaitan pelaksanaan prona seper yang dikeluhkan warga,” tegasnya. Lebih lanjut menurut Andry, dalam hal ini memang pihaknya dak memungkiri adanya biaya - biaya yang bakal dipersiapkan oleh pemilik tanah yang mendapatkan Prona. Namun biaya - biaya tersebut diperuntukkan bagi kuasa pemilik tanah yang diser fikasi. “Kan logikanya pemilik tanah harus menunjuk beberapa orang yang bertindak sebagai kuasa untuk mengurus. Apa mereka ( p a r a ku a s a ) ket i ka menjalankan tugasnya seperti menghadiri sidang, mengukur dan sebagainya tidak perlu makan dan minum, serta uang transport?” tanyanya. Meski demikian Andry menegaskan, sekalipun tidak bisa dihindari adanya biaya - biaya semacam itu tetapi, tetap dalam koridor yang jelas peruntukannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. “Ar nya biaya - biaya itu semua sesuai kesepakatan, antara pemilik tanah dan kuasa serta dak boleh memberatkan,” pintanya. dony