Page 1

MENSEJAHTERAKAN RAKYAT MELALUI UNDANG-UNDANG DESA ? GANJAR PRANOWO ganjarpranowo@yahoo.com 0811990931


Potret Desa Hari ini‌.


Aspirasi, Tuntutan dan Advokasi Perlunya UU Desa  Adanya Otonomi, Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa  Mengalokasikan 10% Alokasi Dana Desa dari APBN sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Presiden SBY  Tuntutan-tuntutan aparatur penyelenggara pemerintahan desa

HASIL RDPU DPR RI DIDALAM PANSUS RUU DESA


Latar Belakang Perlunya RUU Tentang Desa ď‚— Pertama, UU No 32/2004 belum jelas mengatur

kewenangan pemerintah desa ď‚— Kedua, kelembagaan pemerintah desa di dalam UU No 32/2004 belum sempurna sebagai visi kebijakan untuk membangun kemandirian, demokrasi dan kesejahteraan desa ď‚— Ketiga, UU No 32/2004 tentang desa masih terlalu umum sehingga pasal-pasal tentang desa baru dapat dijalankan melalui peraturan pemerintah dan peraturan daerah.


ISU-ISU PENTING RUU TENTANG DESA Ada 6 Isu Penting Menurut Pemerintah Pusat yang menjadi pokok pembahasan didalam RUU Tentang Desa: 1.kedudukan desa. 2.penataan desa 3.kewenangan desa 4.penyelenggara pemerintah desa 5.keuangan desa, dan 6.pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan


1. Kedudukan Desa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (local-Self Community) , berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Pasal 1 RUU Tentang Desa)


LANJUTAN….. Pandangan Pemerintah Kedudukan desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah dan nasional. Catatan KRITIS: Walaupun didalam RUU Tentang Desa Pasal 3 Ayat (1) disebutkan: ”Pemerintahan daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan atau kebijakan lainnya mengenai desa wajib memperhatikan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat”; TETAPI, Pemerintah masih abu-abu didalam memandang Kedudukan Desa. Bahwa semua jenis dan kharakteristik Desa harus menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem PEMERINTAHAN (bersifat Administratif). Bagaimana Dengan Desa ADAT?


Catatan Kritis Tentang Pandangan Kedudukan Desa Kedudukan & Tipe

Azas

Gambaran

Desa adat

Rekognisi (pengakuan Desa hanya sebagai kesatuan masyarakat dan penghormatan) (self governing community); Otonomi asli atau otonomi bawaan, desa tidak menjalankan tugas administrasi dari negara, desa memperoleh bantuan dari negara.

Desa Otonom

Desentralisasi

Desa sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (Local self government) seperti daerah, desa memperoleh ADD dari APBN.

Desa Administratif

Delegasi (tugas pembantuan)

Desa sebagai unit administratif atau kepanjangan tangan negara (local self government).


2. Penataan Desa     

pembentukan desa; penghapusan desa; penggabungan desa; perubahan status desa; dan penyesuaian kelurahan. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial-budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi desa. (Pasal 7 RUU Tentang Desa) CATATAN KRITIS: Problem yang akan muncul dengan adanya euforia “Otonomi Desa” adalah akan adanya pemekaran-pemekaran Desa yang tidak terkontrol dan rentan konfik ditingkat desa bila dalam proses teknis pengaturan tidak diawasi.


3. kewenangan desa Dalam rancangan undang-undang ini kewenangan desa adalah meliputi kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota. Pada pelaksanaan kedua kewenangan tersebut, desa hanya memiliki kewenangan mengurus atau melaksanakan, sehingga pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi beban bagi pihak yang melimpahkan kewenangan.


4. Penyelenggara Pemerintah Desa Substansi mengenai Penyelenggara Pemerintah Desa dalam regulasi ini meliputi pengaturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, tugas wewenang hak dan kewajiban kepala desa, larangan bagi kepala desa, pemberhentian dan pemilihan kepala desa, tindakan penyidikan terhadap kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.


5. Keuangan Desa pengaturan dalam regulasi ini memastikan bahwa desa memiliki pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.


6. Pembangunan Perdesaan Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan,ditujukan untuk

mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan program-program pembangunan desa yang terpusat dan bersifat seragam dengan pola “bantuan“ cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan mematikan konteks sosial yang beragam. Kekurang-jelasan pengaturan kewenangan dan kedudukan keuangan antara Kabupaten/Kota dan Desa mengakibatkan desa belum ditempatkan sebagai intensitas yang mengelola sendiri perencanaan pembangunannya.

Catatan : Didalam intrepetasi RUU Tentang Desa, tidak ada pendefinisian yang jelas mengenai Pembangunan Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan didalam RUU Tentang Pembangunan Perdesaan (Pasal 1) jelas menyebutkan bahwa, “Pembangunan Perdesaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta menjamin tetap terpeliharanya adat istiadat setempat guna mewujudkan tujuan Pembangunan Nasioanal”. Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah “upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintahan desa dalam memanfaatkan sumber daya, sehingga mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri”.


PEMBANGUNAN PERDESAAN USULAN DPR RI Seharusnya, Perencanaan pembangunan desa mempunyai posisi yang sangat penting karena: (1) Jika desa mempunyai perencanaan sendiri (yang dibimbing dengan kewenangan desa), maka ia akan tumbuh menjadi kesatuan pemerintahan dan masyarakat yang mandiri. Jika desa mandiri, maka akan mengurangi beban pemerintah kabupaten dan sekaligus mempercepat tujuan-tujuan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat, (2) Perencanaan pembangunan desa menjadi sebuah instrumen untuk merespon secara cepat, efisien dan efektif atas masalah dan kebutuhan yang berskala lokal, (3) Kejelasan tentang perencanaan pembangunan desa akan menggairahkan partisipasi dan kehidupan masyarakat desa, dan (4) Perencanaan pembangunan desa berlangsung secara dinamis, partisipatif dan menjawab kebutuhan berskala lokal. CATATAN KRITIS:

Dalam proses politik Legislasi-nya, DPR RI melalui Baleg (badan legislasi) telah memberikan usulan RUU Tentang Pembangunan Perdesaan sejak Tahun 2008 yang ditolak oleh Pemerintah Pusat. Dan, RUU Tentang Desa usulan Pemerintah tidak secara komprehensive mengimplementasikan nilai-nilai pemberdayaan dan pembangunan desa.


Catatan Kritis : Pembangunan Perdesaan Sejak 2007, Pemerintah mengintegrasikan program-program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Program PNPM Mandiri secara umum terkanalkan pada 2 (dua) jenis Program: (1). Program berbasis wilayah yakni PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM DKT (Daerah Khusus dan Tertinggal), PNPM Mandiri Infrastruktur Pedesaan, dan PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah. (2).Program berbasis sektoral yakni PNPM Mandiri Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, PNPM Mandiri Pariwisata, PNPM Mandiri Perumahan dan Pemukiman, dll. Sekurang-kurangnya ada 22 Kementrian/Lembaga mengkordinasikan dan mengkonsolidasikan 53 program. Ironisnya, Kenaikan anggaran 250 %, namun hanya mampu menekan laju kemiskinan sebanyak 6%. (Sutoro Eko)


Catatan Kritis : Pembangunan Perdesaan ď‚— RUU Tentang Desa, mengenai pembangunan perdesaan hanya memuat aturan

tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan (Pasal 66 s.d Pasal 69 RUU Tentang Desa) yang seharusnya memuat tahapan (Pasal 5 ayat (1) RUU Pembangunan Perdesaan): a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pengawasan, dan d. Evaluasi Catatan Kritis: Tahapan Pengawasan dan evaluasi Pembangunan desa sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan desa yang substansial, dimana proses pengawasan ini dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Masyarakat Desa dan Hasil Pengawasan tersebut wajib dilaporkan kepada Lembaga Legislatif ditingkat Daerah yakni DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang memiliki hak Supervisi terhadap program-program Pembangunan Desa (Pasal 10 s.d 11 RUU Pembangunan Perdesaan). Sedangkan tahapan Evaluasi kelak dapat digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan pembangunan perdesaan tahun berikutnya (Pasal 12 RUU Pembangunan Perdesaan).


Catatan Kritis : Pembangunan Perdesaan  (Pasal Pasal 66 RUU ayat (1) Tentang Desa) : “Pemerintah desa

menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya mengacu pada sistem perencanaan pembangunan kabupaten/kota”. Sedangkan, di dalam RUU Perdesaan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa: “ Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan perdesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.” Catatan kritis: Proses Perencanaan pembangunan desa seharusnya dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, bukan mengacu pada sistem perencanaan kabupaten/kota, hal ini menunjukkan pengabaian atas mekanisme demokratisasi dalam tubuh pemerintahan desa oleh program-program supradesa dan cita-cita penguatan partisipasi di desa hanya bersifat semu.


Catatan Kritis : Pembangunan Perdesaan  RUU Tentang Desa belum mengakomodir tentang

Pembiayaan Pembangunan Perdesaan.  Akan terjadi kesimpang-siuran kepada mata anggaran mana pembangunan desa dialirkan?  Sedangkan didalam RUU Tentang Pembangunan Perdesaan disebutkan Pembiayaan pembangunan perdesaan dibebankan kepada APBN, APBD dan Pendapatan Asli Desa dan Masyarakat (Pasal 14).  Serta perlu adanya REKENING DESA di PERBANKAN NASIONAL dimana BANK SENTRAL WAJIB memfasilitasi pelayanan perbankan sampai tingkat desa di seluruh Indonesia. (Pasal 15)


TERIMA KASIH

Pemberdayaan Desa  

Bagaimana UU Desa mampu melakukan pemberdayaan desa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you