Page 1

SUARA DESA MAJALAH BULANAN

EDISI 02

MARET 2012

Desa Sejahtera, Negara Berjaya

Kemiskinan di Balik Sukamade Jalan Lain Kades Berdaya RUU Desa Tak Pro Rakyat

KECEWA... KECEWA LAGI

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

SUARA DESA

1


Spirit Jawa Timur Legenda Bromo dan keindahan panoramanya menjadi kebanggaan Jawa Timur. Bromo menjadi ikon pariwisata nasional. Kawasan Wisata Bromo masuk wilayah Pasuruan, Probolinggo, dan Malang, Propinsi Jawa Timur. Meskipun kerapkali mengalami peningkatan aktivitas vulkanik, Bromo tetap mengundang minat wisatawan, seperti yang terjadi di penghujung 2010 hingga awal 2011. Sampai kapanpun Bromo adalah spirit Jawa Timur

2

SUARA DESA

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


6-13

iNDEKS

SUARA DESA

DESA SEJAHTERA, NEGARA BERJAYA

FOKUS

* * * * *

Draft RUU Desa kecewakan kades Belum gagal, bisa diubah di DPR Hadapi Pansus, AKD bentuk tim asistensi Moezamil, dan jalan lain Kades berdaya Semua akan indah pada waktunya

14-18 SUARA IJEN

* Kemiskinan dibalik eksotika Sukamade * Tanggulangin nikmati air bersih

* ‘Ogal-agil’ Nasib Anak Dusun Ogal-agil * Wereng habiskan padi di Madiun

40-43 SUARA PANTURA

* Menggali batu emas di jalur pantura * Belajar konservasi di Pantai Jenu

44-48 SUARA AREK

* Mandiri berkat APBDes * Bekucuk tanpa api abadi

49-53 SUARA MADURA

* Gairah lenggak-lenggok sapo sonok * Membalut untung rumput laut

55

KIPRAH PEREMPUAN

* Bantu Perempuan Tak Jadi Pembantu

56-59 SOROTAN

* Sekdes PNS, Ancam Harmonisasi Pemdes? * PNS Enggan Jadi Sekdes * Soal Bengkok, Perlu Kearifan Lokal

19-24 SUARA SEMERU

* Donomulyo sentra kakao lagi * Masih hujan 38 desa krisis air

60

25-30 SUARA BRANTAS

UUUENAK REK !

* Wuih gurihnya iwak manuk

* Meretas DAS Brantas * Krupuk upil dari desa menyerbu kota * Nimatnya tembakau Bono

61

SEGAR

* Sarapan bikin jantung sehat

34-39 SUARA WILIS .

62

* Singkong Bikin mencorong

PELUANG USAHA

* Anggrek Jatim tembus pasar global

SaSa...Santai Saja Draft rUU Desa Kecewakan Kades Nasib .... nasib ... ! Hadapi pansus, AKD Bentuk Tim Asistensi Lagi, rame-rame geruduk DPR pulau Mandangin, padat dan Miskin Banyak anak, (tidak) banyak rezeki

Satu halaman

:

Setengah halaman

:

Seperempat halaman

:

Harga eceran Langganan satu tahun

: :

www.suaradesa.com

Pemimpin Umum : Samari (Ketua AKD Jatim) Pemimpin Redaksi : Budi Harminto Dewan Redaksi : R.H. Dwi Putranto Sulaksono, Samari, Moch. Moezamil, Tulus Setyo Utomo, Sugeng Budiyono, Budi Harminto, Nur Fakih, M. F. Tony, G.S. Sutanto Redaktur Pelaksana : Nur Fakih, MF. Tony, GS. Santo Reporter : T. Huda (Banyuwangi), Fatur Hadi (Situbondo), Syamsu Sahal (Bondowoso), M. Hasan (Jember), Taufik (Malang), Ali Machmudi (Lumajang), Fathoni (Pasuruan), Achmad Faiz (Probolinggo), A. Joned (Kota Batu), Sujiwo (Kediri), Hendra Yunantoro (Blitar), A. Moefat (Nganjuk), Sakti Prawira (Tulungagung), M. Yusuf (Trenggalek), S. Prawiro (Madiun), Maksum Chairi (Magetan), Sumarsono (Ponorogo), Abdi Manab (Pacitan), Dodik Hendra (Gresik), Lukman Dimyati (Sidoarjo), Irfan Bachmid (Mojokerto), Nurul (Jombang), Abdul “Willy” Barry (Tuban), M. Mustika (Lamongan), Zaenal C.M. (Bojonegoro), Fatkul Amin (Bangkalan), Jimly As Siddiqi (Pamekasan ), Kasiono (Sampang), Alan Nuari (Sumenep). Kontributor : M. Jazuli (Pacitan), N Suseno (Ponorogo), Jaelono (Madiun), Kusnindar (Ngawi), Sono Keling (Magetan), Rebo (Trenggalek), Ashrori (Tulungagung), Madini (Kediri), Pitoyo (Blitar), Edi Santoso (Nganjuk), Robiul Usman (Jombang), Madra’i (Mojokerto), Anang Suhari (Sidoarjo), Elok Dwi Cahyono (Pasuruan), Saifullah Mahdi (Gresik), Nugroho LA (Lamongan), Sudiono (Bojonegoro), Mashyuri (Tuban), Didik GS (Malang), Hernanto S (Batu), Poniran (Probolinggo), Sanan (Lumajang), Umami (Situbondo), Hanafi (Bondowoso), Sugeng Budiyono (Jember), Agus Tarmidi (Banyuwangi). Rofik (Bangkalan), Ahmad (Sampang), Saiful (Pamekasan), Moh. Farqi (Sumenep). Pemimpin Perusahaan : Budi Harminto

Anggrek Jatim tembus pasar global Babu Jatim juga tembus pasar global

TARIF IKLAN

Pembina /Penasehat : R.H. Dwi Putranto Sulaksono

Sekretaris Redaksi : GS. Santo, Reza Pahlevi Pracetak : Tatik AS, S. Rini

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000

(berwarna) (hitam putih) (berwarna) (hitam putih) (berwarna) (hitam putih)

Rp 15.000/eksemplar Rp 150.000 (termasuk ongkos kirim)

Edisi 02 Maret 2012

Foto Cover: Sekretaris AKD Jatim H Moch Moezamil

Alamat Redaksi: Kantor AKD Jatim Komplek Pasar Wisata Juanda Blok D-1 Desa Pabean Sedati, Sidoarjo. Telp. 031-8679999 Email:editor@suaradesa.com www.suaradesa.com www.akdjatim.com Diterbitkan oleh: Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur

SUARA DESA

3


Kembalikan Uang Pungutan

DALAM Permendikbud No.60 Tahun 2011 dinyatakan bahwa sejak tanggal 4 Januari 2012 SD dan SMP Negeri sebagai pelaksana Program Wajib Belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orangtua dan walinya. Kami mohon agar Bapak Bupati memerintahkan para Kepala SD dan SMP Negeri di Kecamatan Lawang segera mengembalikan pungutan yang terlanjur dilakukan pada bulan Januari 2012. Selanjutnya melarang mereka melakukan pungutan biaya investasi dan biaya operasional. Karena hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan peserta didik, orangtua, dan walinya (masyarakat).Kalautidak,jangan disalahkan kalau ada masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Malang maupun instansi penegak hukum. Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih. Mohammad Dawoed www.mohammaddawoed@gmail.com

UNEG Sempit dan Gelap

SAYA bangga dengan upaya pengembangan daerah di Mojokerto. Namun mbok ya mohon, jalan menuju wilayah Kecamatan Dawarblandong itu dapat diperbaiki. Selain sudah sempit, gelap dan bopeng-bopeng pula. Sekali lagi kami mohon Bapak Bupati untuk dapat lebih diperhatikan. Apa mentang-mentang di Dawarblandong tidak ada potensi yabf g bisa dikembangkan? Pastinya banyak. Jalan tersebut adalah satu-satunya akses di Kec Dawarblandong untuk berinteraksi dengan kehidupan di pusat kota. Utami Kabiyanto www tamikabiyanto@yahoo.co.id

UNEG

Perhatikan Jalan di Kunir

TOLONG segera diperbaiki jalan dari Desa Grati ke Desa Kunir, lalu dari wilayah Kunir sampai ke Desa Jatimulyo. Di sana jalan itu sudah rusak sangat parah, sehingga banyak menyebabkan orang yang terjatuh karena jalan aspalnya sudah tidak layak lagi. Selain itu juga kami mengimbau di pertigaan Kunir (depan Kantor Desa Kunir Lor) diberi papan nama jurusan jalan. Sampai sekarang banyak orang yang tersesat sampai ke pantai selatan. Contohnya orang dari Yosowilangun mau ke Tempeh, seharusnya ngambil jalan ke kanan (Tempeh) malah ke kiri (Pantai Selatan) karena tidak adanya papan nama jurusan jalan. Bahkan bus besar pun jadi korban tersesat dipantai selatan (Desa Jatimulyo) . Muhamad HanaďŹ , Desa Jatimulyo, Kec.Kunir. Kab. Lumajang

Jalan rusak parah

LEWAT majalah ini, saya ingin menyampaikan uneg-uneg. Tolong dilihat kondisi jalan di desa saya. Benar-benar memprihatinkan. Kami warga Dusun Jublangsari Simongagrok, Kec. Dawarblandong, Mojokerto, sangat-sangat mengharap agar yang berwenang segela mengambil langkah positif untuk memperbaiki kondisi jalan tersebut. Kami sudah sangat lama bosan dengan kondisi seperti itu. zriawan@yahoo.com

4

SUARA DESA

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Salam dari Desa

Suara dari Hati untuk Desa Sejahteralah Desaku ! Seorang guru besar bertanya, “Ada apa dibalik penerbitan majalah Suara Desa. Apakah ada rencana politik tertentu ?” Saya pun menegaskan, Suara Desa sebagai media komunikasi informasi AKD Jatim dan para kepala desa serta perangkat desa di Jawa Timur. Media ini untuk mengisi ‘ruang publik’ yang ditinggalkan kebanyakan media massa, yakni memberitakan desa dan menyuarakan masyarakat desa. Jawaban itu terdengar normatif. Sang Profesor tetap tak percaya dan menyimpan rasa penasarannya. “Masak ratusan juta rupiah dibuang begitu saja tanpa ada motif tertentu dibalik itu,”katanya. Doug Wead, pakar sejarah peradaban, pernah mengungkapkan, krisis terbesar sejarah suatu bangsa jika bangsa itu sudah kehilangan kepercayaan. Tak ada lagi apreasiasi dan simpati dalam hubungan antarmanusia. Pilihan berpikir dan bertindak selalu didasarkan emosi materi duniawi. “Kebanggaan dan kepuasan terbesar saya, apabila saya telah berbagi semua berkah dan anugerah Allah SWT yang telah dilimpahkan kepada saya,”ujar R.H. Dwi Putranto Sulaksono, Pembina AKD Jatim dan investor Majalah Suara Desa. Ya, pria kelahiran Tuban ini ingin berbagi anugerah Tuhan yang diterimanya bagi pemberdayaan kepala desa (kades) di Jatim. Menurutnya, jika kades berdaya diharapkan dapat memajukan dan memakmurkan desa. Jika desa sejahtera, maka negera ini pun berjaya. Benar. Desa adalah pondasi sebuah negara. Sudah menjadi keniscayaan, tolok ukur kemajuan negara dapat dilihat dari pembangunan di desa. Kemakmuran sebuah negara tergantung dari kesejahteraan masyarakat di desa. Sayang, teori tersebut masih sebatas retorika politik, belum pada political goodwill, apalagi kenyataan politik. Drs. Saifullah Yusuf saat menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pernah mengungkapkan data BPS 2005, bahwa sebanyak 32.379 desa atau sekitar 45 persen dari 70. 611 desa di Indonesia masuk dalam kategori desa tertinggal. Di Jawa desa tertinggal paling banyak terdapat di Jawa Timur, yakni 3.668 desa dari 8.477 desa/kelurahan (saat ini 8.506 ). Sembilan besar paling banyak di Kabupaten Sampang yakni 225 desa, diikuti Bangkalan (180), Malang (154), Bondowoso (146), Blitar (131), Ponorogo (124), Sidoarjo (103), Situbondo (85), dan Lumajang (97). Bagaimana kondisi itu setelah Saifullah Yusuf menjadi Wakil Gubernur Jatim pada tahun 2008 ? Pada tahun 2009 Kementerian PDT merilis, dari sekitar 32 ribu desa tertingwww.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

gal di Indonesia, 17 persen berada di Jatim. Laporan Sekdaprov Jatim Dr. Rasiyo juga menyebutkan, sampai pada 2010, ada tujuh kabupaten di Jatim tergolong wilayah tertinggal, yaitu Kabupaten Sampang, Pamekasan, Bondowoso, Situbondo, Pacitan, Trenggalek, dan Kabupaten Madiun. Bahkan hingga penghujung 2011, Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Pamekasan, belum mampu menaikkan statusnya dari daerah tertinggal. “Itu dilihat dari tiga aspek berupa ketersediaan pangan, pelayanan kesehatan dan akses pendidikan,”ujar Menteri PDT Ir. Helmy Faizal Zaini. Lalu rilis BPS Jatim menunjukkan, penduduk miskin Jatim sampai September 2011 tercatat 5,227 juta (13,85 persen) dari jumlah warga Jatim sekitar 37,7 juta jiwa. Kawasan perdesaan masih menjadi daerah dengan penyumbang jumlah kemiskinan terbesar, mencapai 66,82% atau sekitar 3,493 juta jiwa. Sisanya berada di perkotaan. Ketertinggalan dan kemiskinan itu, menurut Ketua AKD Jatim Drs. H. Samari, MM, hanya dapat ditanggulangi jika desa menjadi paradigm pembangunan nasional. Saat ini semua energi dan potensi harus diarahkan ke desa. Sebab di desa merupakan akar permasalahan di tanah air, seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, sanitasi kesehatan, usaha kecil, infrastruktur, dan sebagainya. Sebenarnya sejarah masa lalu di negeri ini telah mengajarkan, bahwa kejayaan negara memang diawali dari kesejahteraan di desa. Lihat saja, kejayaan Kerajaan Majapahit tidak lepas dari keberhasilan mereka membangun lumbung pangan yang kuat dan stabil. Dari negara agraris di daerah pedalaman Jawa Timur, Majapahit berkembang dan memiliki armada maritim maupun perdagangan yang sangat besar dan tangguh. Tengok juga kebangkitan Amerika Serikat yang dilanda malaise (kelesuan) pada 1920-an Saat itu seluruh sektor kehidupan lumpuh. Banyak pabrik gulung tikar, perbankan bangkrut, bursa saham ambruk, nilai tukar dollar jatuh, pengangguran dimana-mana, fakir miskin ‘meledak’, dan kejahatan merajalela. Era malaise itu dapat diatasi dengan cepat, setelah mereka menyadari kesalahan fundamental dalam paradigma pembangunan. Tanpa ditopang sistem pangan atau pertanian yang benar, kehebatan suatu negara adalah semu. Kemegahan industri tanpa ditopang pertanian yang kuat, ibarat istana lapuk dimakan rayap. Jika sebuah negara ingin maju, maka pertaniannya juga harus maju. Pertanian adalah sendi penopang kehidupan ekonomi sebuah negara. Membangun pertanian, itu membangun desa. Membangun desa, berarti membangun segenap kebutuhan fisik di desa, sekaligus membangun manusianya. So, itu memberdayakan masyarakat desa. Majalah Suara Desa hadir untuk merefleksikan suara dari hati untuk membangun desa. *

SUARA DESA

5


FOKU

S

Perjuangan AKD Jatim menggolkan RUU Desa mendekati gawang terakhir. Selama 8 tahun para kepala desa bermain tik tak tik dan kadang diselingi permainan kasar untuk menggiring bola RUU Desa sampai ke tangan DPR RI. Kini bola sudah berada di titik 12 pas, 90% diperkirakan bola akan ditedang masuk. Namun justru bola yang sudah di depan mata itu memicu emosi para kepala desa, karena bola itu tidak bulat memperjuangkan aspirasi yang disodorkan AKD ke pemerintah. Mengapa RUU Desa ditentang? Akan gagalkah perjuangan para kepala desa? Apa saja langkah yang ditempuh agar RUU Desa menjadi UU Desa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan desa? Berikut Suara Desa melaporkannya.

K

rek..kreeeek…lalu buku itu pun diterbangkan di ruang sarasehan Bedah RUU Desa di RM Pringgodani, Sidoarjo. Buku berisi materi draft RUU Desa itu dibiarkan tergeletak di atas lantai. ”Kita tidak butuh draft RUU Desa seperti ini. Draft ini pantas dirobek dan harus diganti,” kata H Farki Praseno, Ketua AKD Sumenep. Selama ini saya selalu taat dan mengikuti arahan dan binaan dari pengurus AKD Jatim, tetapi setelah membaca draft RUU Desa ini, seluruh pengurus AKD se-Madura akan bergerak sendiri untuk mendesak agar RUU ini pro rakyat. “Kami semua kecewa terhadap draft ini. Jika tidak ada langkah yang dapat dipastikan untuk merubah draft RUU ini kami akan bergerak mendatangkan massa untuk menutup akses Suramadu dan pada ujungnya nanti kami akan memacetkan Jakarta,” janjinya. Para kepala desa sepantasnya kecewa. Betapa tidak, selama delapan tahun berjuang untuk memiliki Undang-undang Desa yang diharapkan menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Farki, ternyata hanya berisi pepesan kosong. Materi draft RUU sama sekali tidak menampung pemikiran dan usulan yang telah disampaikan ke pemerintah melalui Kemendagri maupun lewat pelbagai hearing dengan pimpinan DPR, pimpinan komisi dan pimpinan frakasi. Justru, dalam penilaian Ketua Asosiasi Kepala Desa Jatim, Drs. Samari, S,Pd draft RUU itu lebih kejam dalam memposisikan seorang kepala desa. Dibanding UU yang selama ini mengatur urusan desa, draft pemerintah ini lebih sentralistik. Dia mencontohkan, dalam peraturan lama disebutkan, jika di desa terjadi kekosongan pimpinan, maka pejabat sementara kepala desa diangkat dan dipilih oleh

Kecewa... Kecewa Lagi RUU Desa Tak Pro Rakyat

6 6

Jajaran Pengurus AKD se-Jatim kecewa terhadap draft RUU Desa saat ‘Bedah RUU Desa Pro Rakyat’.

SUARA DESA SUARA DESA

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


masyarakat desa melalui mekanisme musyawarah.”Tetapi dalam draft RUU, pemerintah justru mengambil peran masyarakat itu dengan mengangkat Pjs kades,” jelasnya. Pola pengangkatan ini sangat berlawanan dengan sistem demokrasi yang berkembang di desa. Masyarakat sangat paham dengan kondisi geografis, kehidupan sosial dan ekonomi yang berkembang di desanya, sehingga cara pemilihan Pjs kades melalui musyawarah para tokoh desa lebih sesuai dibanding harus menerapkan pola drop-dropan dari atas. Begitu pula soal pengangkatan staf dan perangkat desa, dalam pengamatan Samari, sudah ideal jika wewenang itu diserahkan kepada kades. Dengan demikian pemerintah tidak terlalu ceroboh mengintervensi wewenang yang selama ini dikendalikan kades. ”Saya belum bisa memahami, apakah pola penataan desa dalam draft RUU itu sudah berdasarkan kajian-kajian yang komprehensif atau tidak. Yang jelas draft RUU Desa ini, semakin melemahkan posisi kepala desa,”jelasnya. Dari sisi status kepegawaian, AKD menggagas agar sistem pengangkatan perangkat menjadi PNS berdasarkan usulan kades. Bahkan, pihaknya meminta agar semua staf dan perangkat di desa direkrut menjadi PNS. Hal ini sebagai langkah mencegah agar tidak terjadi diskriminasi antar staf sehingga ketegangan sosial antar perangkat bisa meredah.”Akibat sekdes diangkat menjadi PNS, hubungan kerja antar staf di desa sedikit panas. Itu sebabnya selain hak, kami mengusulkan agar semuanya diangkat jadi PNS,” kata Samari. Sekjen AKD Lamongan Yakub Sidi menegaskan, posisi desa bukan saja menjadi bagian dari NKRI tetapi lebih dari itu, desa memiliki fungsi yang lebih strategis, yaitu sebagai pilar terciptanya NKRI yang lebih kokoh. Untuk itu, pemerintah hendaknya lebih memprioritaskan pembangunan di desa, sebab identifikasi tentang kemiskinan, kebododan dan ketidakadilan selalu diarahkan ke desa. Penyusunan draft RUU Desa yang diserahkan ke DPR RI pada 4 Januari lalu, kata dia, jelas telah menjadi cermin buruk bagi pemerinah dalam memahami persoalan desa.”Padahal www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

Keterbelakangan masyarakat untuk mendapatkan informasi akibat tidak memiliki daya beli tinggi. Wajar kalau di Dusun Ogal Agil hanya ada satu TV.

Warga miskin hanya bis

a makan tiwul.

maju mundurnya negara dari pilarnya, kalau pilarnya lemah maka negara gampang runtuh. Untuk itu pemerintah harus memperkuat pilarnya agar negara berdiri kuat,”ujarnya. Para kades bukan saja kecewa, mereka juga menilai bahwa RUU Desa ini, menggambarkan sikap pemerintah sangat apatis terhadap tuntutan masyarakat. Padahal tuntutan itu pada hakekatnya untuk memakmurkan dan mensejahterkan masyarakat desa. Jika muncul penilaian bahwa perjuangan AKD selama ini hanya

untuk memenuhi kebutuhan para elitis desa sungguh naif. Akibat pemahaman yang keliru ini, pemerintah sama sekali tidak menampung usulan kepala desa untuk merealisasi anggaran 10 persen dari APBN, apalagi soal penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Begitu pula tuntutan lainnya yang berkaitan dengan hak kepala desa untuk terjun menjadi politisi. Tuntutan lain yang juga diter lantarkan adalah soal periodeisasi masa jabatan kepala desa.”Tuntutan kami disingkirkan semua, tak satu pun yang diakomodir dalam draft RUU Desa. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa pola top down dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini masih berkiblat pada masa represif yang tidak memberi kesempatan kepada masyarakat aktif menyampaikan ide-ide berdasarkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat,” jelas Kades Jebeng, Kec.Dukun, Gresik ini. Wakil Ketua AKD Jatim Sugeng Budiyono menuturkan, upaya pemerintah mengesampingkan tuntutan kepala desa sebenarnya untuk menguji nyali para kepala desa.”Apakah para kepala desa ini masih teringgas apa tidak ketika usulannya diabaikan,”ujar Sugeng yang juga Ketua AKD Jember ini.(nf)

SUARA DESA SUARA DESA

7 7


Belum Gagal, Masih Ada DPR

M

enanggapi pernyataan para kepala desa yang tergabung dalam AKD se-Jatim, mantan Ketua Komisi II DPR RI DR Choiruman Harahap mengatakan, Draft RUU Desa yang dinilai menyimpang dari pokok-pokok pikiran elit desa itu, pembahasannya belum final. Proses politik di DPR lebih penting untuk menentukan nasib setiap rancangan undang-undang. Pada saat pembahasan di DPR itu pengurus AKD diharap bisa mengawal lebih intensif. “Draft RUU Desa ini belum berakhir. Usaha AKD belum gagal, masih ada DPR yang memiliki kewenangan luas untuk menerima, dan menolak. Untuk itu, para

semata dan juga bukan seorang birokrat yang pola pikirnya linier dari atas ke bawah. Jabatan kepala desa diperoleh dari proses pemilihan langsung yang diselenggarakan secara demokratis. Pola rekrutmen ini hendaknya dipahami bahwa, kepala desa itu memiliki kedudukan terhormat di tengahtengah masyarakat.”Masyarakat memilihnya, karena dia dipercaya bisa memimpin dengan arif dan bijaksana. Seorang pemimpin itu visioner berbeda dengan seorang birokrat. Itu sebabnya, tuntutan para kepala desa akan lebih mengigit jika issu yang ditonjolkan lebih subtantif pada persoalan kelembagaan desa

Pembina AKD Jatim R.H. Dwi Putranto Sulaksono (kiri) bersama mantan Ketua Komisi II DPR RI DR Choiruman Harahap (kanan).

kepala desa harus tetap berusaha lebih keras lagi agar apa yang diharapkan bisa tercapai,” jelasnya. Choiruman mendukung pokok pikiran para kepala desa, selama apa yang diperjuangkan itu demi terwujudnya perubahan dan kemajuan. Issu kesejahteraan masyarakat desa lebih tepat dijadikan ikon gerakan perubahan ini, sebab dari pelbagai aspek, peranan desa sebagai pilar NKRI berbanding terbalik dengan kondisi sosial masyarakatnya.”Disparitas pembangunan desa dan kota memang sangat jauh, maka kita turut mendukung semua upaya memajukan desa ini,” kata Choiruman. Menurut anggota dewan dari FPG ini, gerakan para kades akan lebih elegan, jika dari sisi materi tuntutan memiliki kualitas dan bobot tinggi, begitu pula model aksinya. Para kepala desa, menurut lelaki asal Sumatra Utara ini, bukanlah seorang ketua sarikat buruh yang bejuang sebatas menuntut kenaikan UMR

8

SUARA DESA

sebagai media menuju kesejahteraan masyarakat,”jelasnya. Penguatan kelembagaan ini penting karena kebijakan yang diproduknya akan berpengaruh pada keberlangsungan masyarakat adat sebagai ciri khas desa. Di Sumatra, misalnya, hak-hak ulayat masyarakat adat atas penguasaan lahan saat ini sudah terkikis akibat perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Perubahan fungsi lahan ini lebih banyak dimainkan oleh peran-peran kelembagaan desa yang dipimpin seorang kepala desa.”Karena sudah dipercaya, masyarakat menyerahkan persoalan desa pada kepala desa, sehingga para kades turut bertanggungjawab atas pelestarian tradisi masyarakat adat,”jelas Choiruman. Mantan jaksa ini memberi tips sebelum berangkat ke Senayan, yaitu; pertama, para kades perlu memahami bahwa UU Desa ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, padahal kondisi desa dan masyarakat adatnya

FOKU

S

antara satu dengan lainnya memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Artinya, pengurus AKD Jatim perlu berpikir lebih heterogen, lebih keindonesiaan dan menghindari pikiran parsial agar tidak terjebak pada persoalan pragmatisme. Persoalan kedua, berkaitan dengan tuntutan anggaran desa juga perlu diperhatikan kesiapan perangkat pengelola anggaran yang diusulkan asosiasi ini. Kemampuan perangkat di beberapa wilayah terutama dalam bidang tertib administrasi sangat rendah, sehingga kekuasaan yang cenderung korup dikhawatirkan semakin terbuka pintunya untuk melakukan penyimpangan anggaran.”Kita berharap jangan sampai setelah anggaran diturunkan ke desa, justru menimbulkan persoalan hukum. Jangan sampai ada pengalihan korupsi,”katanya. Perjuangan AKD Jatim akan dinilai kurang elitis, jika sebatas mengurus hal hal yang bersifat personal dan mencari duit saja, tetapi banyak persoalan di desa yang perlu diperjuangkan.”Kades bukan orang terbelakang tetapi pikiran-pikirannya sangat intelektualis, visioner untuk menatap masa depan. Saatnya dengan SDM yang unggul ini desa bisa lebih maju,” jelasnya. Choiruman mencatat beberapa hal yang perlu didesakkan agar masuk dalam pembahasan RUU Desa antara lain, pengakuan atas hak dan wewenang pemerintahan desa. RUU juga harus mengatur kedudukan dan hubungan antar desa dengan negara, selain itu harus memperjelas aspek juridis dengan berpijak pada pemahaman desa yang pluralis.”Meskipun saya tidak lagi di komisi II tetapi tetap komitmen untuk ikut mensukseskan perjuangan para kepala desa demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa,”janji DR.Choiruman. Demi suksesnya cita-cita para kades, dia meminta agar para kepala desa tidak menyerahkan kepada orang lain untuk mengurus RUU Desa ini. Kegaglan dalam memperjuangkan aspirasi melalui UU sebagian besar disebabkan sistem pengawalannya yang lemah dan cenderung pasrah.”Pembahasan RUU Desa ini harus dikawal sendiri agar sukses, jangan sekali-kali diserahkan ke orang lain, sebab peluang gagal lebih besar,” saran Choiruman. (nf) www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Hadapi Pansus, AKD Bentuk Tim Asistensi

K

ereta belum berhenti. Begitu Ketua AKD Jatim Drs Samari, MM menyebut langkah awalnya untuk memperjuangkan aspirasi kepala desa dimentahkan pemerintah. Meski sejak start banyak tenaga dan pikiran dikerahkan untuk mengawal RUU Desa, tetapi menjelang garis finish justru energynya harus dikuras habis-habisan.”Kami tidak bisa mainmain lagi. Pikiran semua pengurus difokuskan agar RUU Desa yang kini sedang dibahas di DPR itu benar-benar bisa menampung pokok-pokok pikiran kami,” tegasnya. Delapan tahun, bukan waktu pendek, bahkan dalam filosofi China, angka 8 adalah bilangan terbaik bukan angka 9. Menurut perhitungan ini, perjuangan AKD semestinya akan berakhir dengan baik. Namun Samari mengakui bahwa setiap akan merengkuh kesuksesan selalu menghadapi ujian terakhir.”Ujian akhir kami ada di DPR. Kalau di akhir usaha ini sukses berarti kita semua lulus minimal cumloude,” katanya. Pembina AKD Jatim RH Dwi Putranto Sulaksono mengatakan, semua langkah telah ditempuh, baik melalui jalur politik maupun kekuasaan begitu pula dengan pengerahan massa, tetapi tetap saja aspirasi kepala desa belum terakomodir. Hal ini bukan berarti apa yang dikerjakan AKD pupus, tetapi sebagai media introspeksi atas segala gerak AKD.“Pasti nanti akan ada waktu yang terindah sebagai balasan atas segala jerih payah kita,”tuturnya. Samari dan pengurus AKD Jatim

telah merapatkan barisan untuk menyiapkan langkah menuju Senayan dengan membagi beberapa tahapan. Pada tahap awal, AKD akan menyusun jadual gerakan dengan target 4 bulan ke depan semua hasil sudah di depan mata. Mengapa disiapkan sampai menyentuh angka 4, karena menurut paham China, kata Pak Dwi angka 4 merupakan bilangan terjelek. ”Biarkan kita nanti akan beri angka 4 pada pemerintah jika perjuangan ini gagal,” ujar Dwi Putranto Sulaksono. Pada tahap kedua, tim AKD akan melakukan kajian SWOT sebagai alat untuk mengukur kekuatan apa saja yang dimiliki, begitu juga akan dijelaskan apa saja kelemahannya, dan seberapa besar peluang gagal dan suksesnya serta ancaman atau hambatan yang bakal dihadapi pengurus. Melalui analisis SWOT ini, semakin memperjelas langkahlangkah yang akan ditempuh, sehingga gerak perjuangan AKD akan terarah, terukur, efektif dan menghasilkan yang terbaik. Bagi AKD analisis SWOT itu memegang peranan penting, oleh karena itu kata Samari, pihaknya akan membentuk tim asistensi yang bertugas memberi panduan, wawasan, serta pemahaman tentang strategi yang efektif agar apa yang diharapkan masyarakat desa tercapai. Hasil kajian tim asistensi tersebut bermanfaat sebagai sangu untuk berdialog dengan tim Pansus RUU Desa.”Melalui kajian ilmiah itu, pengurus AKD Jatim diharapkan bisa melogikan setiap kebutuhan yang kami perjuangkan, sehingga mampu

meyakinkan tim pansus bahwa apa yang diperjuangkan kepala desa itu sesuai dengan tuntutan untuk mensejahterakan rakyat,”ujarnya. Pada akhir Pebruari lalu DPR RI telah membentuk Panitia Khusus RUU Desa. Pembahasan RUU Desa dinilai sebagai agenda pembahasan yang paling utama, sebab selama ini fungsi desa belum berjalan normal. Akibatnya, banyak potensi desa yang terbengkalai tidak digarap karena berbagai persoalan yang membelenggu desa untuk lebih baju. Pembangunan desa kurang mendapat perhatian serius. Hal inilah yang menyebabkan posisi desa selalu terpinggirkan, sulit menjadi magnet bagi masyarakat sebagai tempat untuk mencari kehidupan. Persoalan itulah yang mendorong politisi Partai Amanat Nasional, Totok Dariyanto meminta semua fraksi memberi perhatian khusus agar RUU ini segera disahkan. Selain itu, lahirnya UU Desa diharapkan bisa mengembalikan fungsi desa sebagai instrumen penting dalam proses berbangsa. “Undang-undang ini nanti harus bisa mengangkat potensi desa yang selama ini dilupakan” ujar Totok. Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Ganjar Pranowo meny a t a k a n pembahasan RUU Desa sudah tepat. Beberapa hal pokok pembahasannya meliputi, soal pemerintahan desa, pembangunan, dan ekonomi desa. Selain itu juga dibahas mengenai pengangkatan Kepala Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil. “Banyak hal akan dibahas, sehingga peran pansus RUU sangat vital,”ujarnya. (nf)

Draft Usulan AKD Jatim terhadap Perubahan Rancangan RUU Desa NO 1

2

DRAFT RUU DESA

USULAN AKD JATIM

KETERANGAN

Pasal 25 huruf h berbunyi : Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik atau pengurus partai politik lokal

Pasal 25 huruf h Dihapus

1. Terjadi diskriminasi karena Kepala desa, bupati/walikota, gubernur dan presiden sama dipilih langsung oleh rakyat 2. Banyak calon bupati/ walikota, gubernur setelah jadi bupati/ walikota, gubernur menjadi pengurus partai politik 3. Bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 24 ayat (3) huruf a berbunyi : Kepala desa mempunyai hak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lainnya kepada camat

Pasal 24 ayat (3) huruf a berbunyi : Kepala desa mempunyai hak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa lainnya.

Sebagaimana dalam draft RUU desa pasal 34 berbunyi : 1. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 2. Dalam melaksanakan tugas, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

SUARA DESA

9


3

4

5

6

7

8

9

Pasal 35 ayat (2) berbunyi : Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten / kota atas nama bupati / walikota

Pasal 35 ayat (2) berbunyi : Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten / kota atas nama bupati / walikota atas usul kepala desa

Sebagaimana dalam draft RUU desa pasal 34 diatas.

Pasal 36 ayat (1) berbunyi : Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usul kepala desa

Pasal 36 ayat (1) berbunyi : a. Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa b. Perangkat desa yang ada pada saat ini dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

a. Sebagaimana dalam draft RUU desa pasal 23 ayat (2) berbunyi : Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. b. Sebagaimana dalam draft RUU desa pasal 34 diatas. c. Dengan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil bagi perangkat desa yang pada saat ini akan mengurangi kecemburuan sosial sehingga dapat terjalinnya komunikasi kerja yang harmonis. d. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. e. Pasal 28 D UUD 1945 ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 37 berbunyi : (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan atau tunjangan. (2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten / kota (3) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dalam APB desa yang bersumber dari APBD kabupaten / kota (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB desa. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 37 berbunyi : (1) Tetap (2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebesar : (a) Kepala desa 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari penghasilan tetap sekretaris desa pegawai negeri sipil. (b) Perangkat desa lainya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan tetap sekretaris desa pegawai negeri sipil. (3) Tetap (4) Tetap (5) Tetap

a. Kepala desa dan perangkat desa adalah bagian dari pemerintahan, bukan karyawan swasta b. Apabila berpedoman pada upah minimum regional kabupaten / kota, maka penghasilan tetap kepala desa dibawah penghasilan tetap sekretaris desa pegawai negeri sipil. c. Dengan berpedoman pada penghasilan tetap sekretaris desa pegawai negeri sipil, akan mengurangi kecemburuan sehingga dapat terciptanya kondusifitas kerja.

Pasal 46 berbunyi : Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 46 berbunyi : Masa jabatan kepala desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali

a. Dampak sosial pilkades akan sangat berpengaruh sekali dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan penyelesaiannya memerlukan waktu yang panjang b. Penyelesaian dampak sosial belum selesai, kepala desa sudah dihadapkan untuk mensukseskan program pemerintah yakni Pemilu legeslatif, bupati / walikota. Gubernur dan presiden c. Jabatan kepala desa pada masa lalu merupakan jabatan yang turun menurun. Sebagaimana dalam UUD 1945 menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya

Pasal 57 ayat 1 (satu) huruf d berbunyi Pendapatan desa bersumber dari bantuan dari pemerintah pusat, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota

Pasal 57 ayat 1 (satu) huruf d berbunyi : Pendapatan desa bersumber dari bantuan dari pemerintah pusat, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota, se­besar sepuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah

Dengan anggaran sepuluh persen akan mempercepat upaya akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana / infrastruktur perdesaan serta terciptanya lapangan pekerjaan

Pasal 32 ayat 2 (dua) berbunyi : Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari pegawai negeri sipil dalam wilayah kabupaten / kota yang bersangkutan dengan tugas pokok melaksanakan pemilihan klepala desa disamping tugas – tugas umum pemerintahan desa sehari – hari

Pasal 32 ayat 2 (dua) berbunyi : Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris desa atau perangkat desa lainnya dalam desa yang bersangkutan dengan tugas pokok melaksanakan pemilihan kepala desa disamping tugas – tugas umum pemerintahan desa sehari – hari

Tugas dan kewajiban kepala desa atau pejabat kepala desa adalah sama, yakni melaksanakan tugas – tugas umum pemerintahan desa sehari hari sehingga dibutuhkan seseorang yang mengetahui dan menguasai kondisi desa tersebut

Pasal 41 ayat (1) berbunyi ; Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh bupati / walikota

Pasal 41 ayat (1) berbunyi : Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh BPD dan tokoh masyarakat

Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

10 SUARA DESA

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


K

profil

ata-kata Pembina AKD Jatim R.H. Dwi Putranto Sulaksono tersebut di atas membangkitkan kesadaran H. Moch. Moezamil, S.Sos (49 tahun) untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung pada Januari 2013 mendatang. Ya, para kepala desa (kades) yang memenangkan Pilkades setidaknya mengantongi 50 persen suara di desanya masing-masing. Jika para kades disatukan, maka bukan tidak mungkin menjadi kekuatan politik yang dahsyat. Moezamil seperti tersadar dari mim­ pinya membantu rekan-rekannya para kepala desa maupun perangkat untuk mensejahterahkan masyarakat desa. “Bismillah. Saya siap maju dalam Pilkada Tulungagung, mohon doa restu dan dukungannya,”ujar Moezamil, yang juga Kades Bono, Kec. Boyolangu ini.

Moezamil, UU Desa, dan Jalan Lain Kades Berdaya Ia terinspirasi rekan sejawatnya dari Ponorogo, yakni Moh. Amin, yang sebelumnya menjabat Kades Tosanan, Kec Kauman. Amin di mata Moezamil berhasil menyatukan kekuatan kades dan perangkat desa, hingga akhirnya terpilih sebagai wakil bupati selama lima tahun. Lalu lima tahun kemudian menjadi bupati. Bapak empat anak inipun menegaskan siap teken kontrak politik diatas materai dengan segenap jajaran wong ndeso. Bila perlu disumpah, untuk tidak ingkar janji dan berkhianat terhadap amanah yang diembannya, Langkah pertama yang dilakukan, Moezamil mengikuti konvensi di Partai Golkar. Selanjutnya door to door ke rekanrekan sejawatnya, mulai para kades, perangkat desa, mantri kesehatan, bidan di desa-desa, dan sebagainya. Hampir setiap malam jajah desa milangkori menggalang dukungan. “Memang harus bersemangat !”

“SUDAH saatnya kepala desa b e r a ni m a cun g b u p a t i a t a u wakil bupati. Potensi kekuatan politik kepala desa sebenarnya sangat besar. Tinggal bagaimana mengelola dan memaksimalkan potensi itu.” begitu katanya. Ada beberapa rintangan, tapi Moezamil sangat yakin, bahwa bekerja bersama Tuhan segalanya bisa terjadi. Niat yang baik, tujuan yang baik, dan dukungan para sejawat memacu semangat dan motivasinya. Mengapa harus bupati atau wakil bupati? Lantas ia flashback perjuangan kades dan perangkat desa menuntut haknya dan hak masyarakat desa untuk hidup lebih baik. Demo ke Jakarta pada 2006 dan 2010, seperti ngluruk Istana Presiden, Gedung DPR

RI, Gedung MA dan Kemendagri . Lalu berjuang melalui dialog dan diplomasi dengan para pejabat pemerintahan dan DPR RI. Perjuangan diawali terhadap keinginan perubahan dalam UU 32 Tahun 2004 dan PP 72/2005. Banyak pasal-pasal yang dinilai memotong hak azasi kepala desa dan tidak berpihak pada pemberdayaan maupun pembangunan desa. Kemudian menuntut UU Desa yang menggusur UU 32/2004 yang mencantumkan 10 % APBN untuk desa dan kejelasan kedudukan pemerintahan desa. Proses panjang itu menyadarkan sekaligus memberikan pencerahan kepada Moezamil. Ada jalan lain yang harus dilakukan kepala desa untuk memperoleh haknya dan membangun kesejahteraan masyarakat desa. Yakni, merebut kekuasaan dari tangantangan yang tidak pernah antusias membangun desa. Saatnya sekarang bicara dan merebut kekuasaan. Moezamil mengakui bahwa perjuangannya tidak mudah. Menyatukan sekaligus menyamakan visi para kades butuh pengorbanan. Semua diasadari mengingat para kepala desa memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi sosial, pendidikan, ekonomi, dan anutan politiknya. Terlepas itu semua, Moezamil ingin Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Tulungagung sesuai PP 72/2005, yakni diambil dari 10 % DAU setelah dikurangi belanja rutin atau belanja pegawai. Hanya saja yang menjadi masalah ketika belanja pegawai atau belanja rutin dibesarkan, maka dampaknya secara otomatis penerimaan ADD semakin kecil. Misalnya, jika pada tahun 2008 lalu penerimaan ADD mencapai Rp 75 juta per desa, namun pada 2009 hingga 2011 ini penerimaan ADD malah turun menjadi Rp 50 juta. Besar ADD minimal bisa dikembalikan seperti tahun 2008 lalu. (tni)

H. Moch. Moezamil, S.Sos, Sekretaris AKD Jatim dan bakal calon bupati/wakil bupati Tulungagung

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

SUARA DESA

11


WAWANCARA Pembina AKD Jatim R.H. Dwi Putranto Sulaksono :

Semua akan Indah pada Waktunya Draft RUU Desa dari pemerintah yang diserahkan ke DPR RI jauh dari harapan AKD Jatim dan para kepala desa (kades). Tak ada satu pun usulan mereka diakomodasi dalam draft itu. Bahkan ‘membunuh’ posisi kepala desa dan mengabaikan usaha mensejahterakan masyarakat desa. Karena itulah, pada forum “Bedah RUU Desa Pro Rakyat” di Sidoarjo, Senin, 30 Januari 2012, para kades geram dan mengancam akan demo besar-besaran di Jakarta. Bahkan kades asal Madura siap memblokir Jembatan Suramadu. Pembina AKD Jatim R.H. Dwi Putranto Sulaksono dapat memahami kekecewaan para kades. Namun ia meminta para kades tetap berpikir jernih dan bijak, serta menjunjung tinggi etika, martabat, dan marwah (kehormatan). Berikut ini wawancara pria kelahiran Tuban, yang akrab disapa Pak Dwi.

U

s u l a n A K D Jatim tida k diakomodasi dalam draft RUU Desa yang diserahkan pemerintah ke DPR RI pada 9 Januari 2012. Bagaimana pendapat Pak Dwi? Saya pikir jangan berkecil hati dan patah semangat. Dalam kurun waktu delapan tahun perjalanan AKD hingga saat ini, justru kita harus bersyukur. Angka delapan bagi orang Chinese sebagai angka istimewa. Angka ini tidak bisa mati. AKD tidak akan mati hanya karena aspirasinya belum direspon pemerintah. Saya ingin kepala desa tidak kecewa karena apa yang kita mau belum direspon atau matching dengan pemerintah. Dalam proses tata negara segalanya memang tidak bisa dipaksakan begitu saja. Semuanya ada proses yang harus dihormati. Kita harus melihat bahwa ini justru awal perjuangan agar masyarakat desa memperoleh hak untuk hidup lebih baik. Suka atau tidak suka kepala desa dan pemerintahan desa merupakan subsistem dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan yang menjaga keutuhan NKRI.

Saat ini para kepala desa marah. Mereka ingin kembali demo besarbesaran di Jakarta. Bagaimana tanggapan Pak Dwi ? Saya bisa pahami perasaan itu. Sejarah panjang dan meletihkan telah menguras konsentrasi, pikiran, tenaga, dan waktu, sehingga pada titik tertentu akan jenuh. Kita tidak tahu dan tidak percaya lagi apakah perjuangan ini sudah tepat prosesnya dan sudah benar jalurnya, akan berhasil atau tidak, dan akan berakhir dengan kemenangan. Ini akan menimbulkan rasa marah. Tapi saya perlu tekankan bahwa AKD Jatim didirikan agar bergerak dan memanage dirinya pada track yang benar, bermartabat dan dapat dijadikan pegangan bagi perjuangan generasi kepala

12 SUARA DESA

desa di masa depan. Tentunya dengan tetap pada proses yang menjunjung tinggi etika, kesopanan, martabat, dan marwah (kehormatan) kepala desa itu sendiri. Tidak ada pasal “pokoke”, memaksakan kehendak, dan harus melalukan show of force bila keinginannya tidak dipenuhi. Menurut hemat saya para kepala desa harus tetap mengedepankan cara-cara yang sopan, bermartabat, dan bertanggungjawab. Mengapa ? Karena kepala desa adalah putra terbaik di desa, mereka adalah figur yang dipilih untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik adalan pemimpin yang memberikan contoh yang baik pula. Saya yakin semuanya akan indah pada waktunya. Sebab Allah SWT tidak akan mengabaikan perjuangan hambanya jika sudah dilakukan dengan baik dan benar. Kita harus ingat perjuangan ini bukan untuk kita sekarang tapi juga untuk masa depan, untuk perubahan desa di masa yang akan datang.

memiliki reasoning (alasan) dan konsep yang akan diajukan untuk mengubah “pasal-pasal bermasalah”. Mengapa hal ini harus dilakukan? Jika nanti dibenturkan pada diskusi panel pada forum DPR dan Pemerintah, AKD Jatim sudah memiliki jawaban dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tim ini harus secara berkala berkonsultasi ke DPR, dan rutin melakukan pengawalan di DPR. Tim itu juga harus mengikuti proses pembahasan RUU Desa di DPR. Langkah berikutnya pada bulan kedua, sekitar Maret ini harus melakukan lobi-lobi dengan anggota DPR. Juga ikut dengar pendapat dengan Kemendagri dan Kemenhum HAM. Selanjutnya pada bulan keempat, bulan April harus lebih intensif mengawal, memonitor dan menjaga proses pengesahaan RUU Desa menjadi UU Desa. Jika langkah-langkah dialog yang demokratis sudah dilakukan, dan hasilnya tidak memuaskan, maka langkah berikutnya terserah sampeyan semua. Begitu pentingkah UU Desa bagi kepala desa dan pembangunan masyarakat desa ? U U Desa sebenarnya m e n j a d i kebutuhan m u t l a k bagi usaha memajukan d a n

Apa yang seharusnya dilakukan AKD Jatim dan para kepala desa ? Saya usulkan flowchart kegiatan hingga empat bulan ke depan. Mengapa harus empat, angka empat adalah angka mati. Dan itu juga yang sudah dijanjikan Kemendagri dalam pembahasan RUU Desa, yakni butuh waktu empat bulan. Bulan pertama, yakni Februari, AKD sudah harus membentuk tim asistensi hukum untuk melakukan SWOT Analysis. Harus ada kajian, baik secara hukum, sosial, politik, ekonomi, peme rin tahan, dan sebagainya. Tim itu bukan lawyer atau pengacara, tapi tim ahli yang melibatkan akademisi atau pakar dari berbagai disiplin ilmu. Di Jatim ada fakultas ilmu pemerintahan, dan itu dapat dimanfaatkan. Berbekal dari tim asistensi ini AKD Jatim sudah www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


mensejahterakan desa. Sebab desa merupakan kesatuan pondasi sebuah negara. Jika desanya sejahtera, maka negara pun akan berjaya. Namun selama ini desa dianaktirikan dan tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Selama ini masalahmasalah bangsa ini terakumulasi di desa. Misalnya pengangguran, kemiskinan, layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, infrastruktur yang buruk, dan sebagainya. Karena itu enam tuntutan AKD atau lebih tepatnya enam kebutuhan mutlak desa, seperti kejelas an kedudukan pemerintahan desa dan APBN untuk desa dapat diterima akal pikiran sehat. Namun juga harus disadari, pemerintah tentunya juga akan membertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan dan kepentingan pemerintahan. Selain itu kondisi riil dan kesiapan di masingmasing kabupaten, baik soal SDM, kondisi geografis, sosial budaya, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini juga tetap harus dipikirkan oleh kepala desa. Jika Rp 1 miliar digelontorkan ke desa apakah sudah terpikirkan ‘keamanan’ dalam mengelola. Apalagi nanti akan terjadi polarisasi ekonomi yang dahsyat dari kota ke desa. Desa menjadi mandiri dan tidak bisa dikendalikan pemerintahan diatasnya, seperti kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Hal ini juga menjadi perrtimbangan pemerintahan pusat karena pemerintahan desa tetap menjadi subsistem pemerintahan di NKRI. Lalu harus bagaimana mengakomodasi kepentingan para kepala desa dan masyarakat desa ? Sudah saya tegaskan tidak ada “pasal pokoke”. Tidak ada harga mati dalam memutuskan sesuatu. Semua ada prosesnya. Semua butuh waktu. Saya tetap yakin, semua akan indah pada waktunya. Sekarang ini maunya kepala desa seperti apa, dan kemampuan pemerintah sampai dimana. Semuanya bisa dibicarakan, dan semuanya pasti ada titik temunya. Perumpamaannya seperti ini, maunya kepala desa mobil Avanza, namun pemerintah meminta jangan Avanza tapi Esemka. Semua pemikiran atau usulan harus diuji apple to apple comparison, diadu atau dibandingkan satu sama lain. Kalau pemerintah tidak mau cara seperti itu, maka kita tunjukkan bahwa AKD solid dan para kepala desa punya kekuatan dan kemampuan. Bila perlu kita pasang tenda di luar gedung DPR sampai terjadi atau tercapai kesepakatan. Gak perlu demo atau memberontak, dengan begitu saja seharusnya pemerintah sudah tahu dan malu. Apakah tujuan dan keinginan Pak Dwi, sampai rela berkorban begitu banyak untuk AKD dan kepala desa di Jawa Timur ? www.suaradesa.com

R.H. Dwi Putranto Sulaksono dan keluarga.

Saya hanya ingin saudara saya, para kepala desa maupun perangkat desa berdaya. Saya sangat yakin bila mereka berdaya, pasti akan mampu mengelola desa dengan baik. Demikian juga jika mereka berdaya, baik dari segi politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, maka mereka akan menjadi mitra yang mumpuni bagi pemerintah diatasnya untuk menciptakan kemakmuran di negara ini. Kalau masih ada orang atau pihak yang apriori terhadap tujuan saya, maka saya tegaskan saya R.H. Dwi Putranto Sulaksono tidak ingin menjadi bupati, gubernur, apalagi presiden. Juga saya tegaskan bahwa saya tidak akan memanfaatkan para kepala desa untuk kepentingan saya pribadi. Saya sudah sangat puas dan bangga dengan kehidupan saya sekarang ini. Saya sudah merasa sangat cukup dengan limpahan berkah dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada saya dan keluarga saya.

AKD harus solid, kepala desa harus bersatu. Silakan merapatkan barisan untuk menentukan figur yang kompeten dan dipercaya untuk diusung menjadi wakil bupati, bupati, wakil gubernur, gubernur, menteri, wakil presiden, dan presiden sekalipun. Kalau itu sudah dicapai, hal-hal lain bisa kita bicarakan bersama. Lalu Pak Dwi sendiri ingin jadi apa? Mengingat delapan tahun membesarkan AKD Jatim sebenarnya waktu yang panjang sebagai investasi politik. Sekali lagi saya tegaskan, saya ingin jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin menjadi penyalur berkah dan rahmat Tuhan bagi orang lain. Saya ingin berbagi limpahan berkah yang sudah diberikan Allah SWT kepada saya dan keluarga saya. Untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara tidak perlu harus memegang jabatan dalam pemerintahan. Paling penting lagi dalam kehidupan saya, saya ingin menjadi kiai haji yang

Edisi 02 Maret 2012

memimpin pondok pesantren dengan amanah, jujur, serta mandiri dalam finansial sehingga dapat menjaga kehormatan diri. Saya juga ingin dapat menjadi teladan dalam kehidupan ini, terutama mengenai sikap hidup maupun perbuatan sehari-hari. Mengapa Jawa Timur, karena saya dilahirkan dan dibesarkan di Jawa Timur. Bahkan saya bersyukur atas nikmat Allah SWT kepada saya karena beberapa kali pernah diberi kesempatan mewakili Provinsi Jawa Timur, diantaranya sebagai pelajar teladan, anggota Paskibraka di tingkat nasional, dan lain-lain. Harus diingat juga, Jawa Timur adalah barometer kehidupan di tanah air. Di Jawa Timur juga berdiri pioner atau cikal bakal negara Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Apa harapan Pak Dwi terhadap terhadap para kepala desa di masa depan? Apa sekedar para kades berdaya dan desa sejahtera ? Impian terbesar saya terhadap para kepala desa, yakni mereka jangan cuma berhenti 2 x 6 atau 8 tahun saja. Hidup saya akan tenang dan saya dapat tersenyum bangga jika para kepala desa mampu mengupgrade peran dan kemampuan dirinya menjadi wakil bupati, bupati, wakil gubernur, gubernur, dan menteri, bahkan wakil presiden dan presiden sekalipun. Pak Amin, yang sebelumnya Kades Tosanan, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo adalah contoh kepala desa yang mampu menjalankan amanah dan tugas dengan baik selama lima tahun sebagai wakil bupati. Lalu terpilih lagi, naik menjadi bupati dan telah dua tahun ini menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau Pak Amin saja bisa, saya yakin yang lain pun pasti bisa. Karena itu AKD harus solid, kepala desa harus bersatu. Silakan merapatkan barisan untuk menentukan figur yang mampu diberi amanah, kompeten, dan dapat dipercaya untuk diusung menjadi wakil bupati, bupati, wakil gubernur, gubernur, wakil presiden, hingga presiden. Kalau itu sudah dicapai, hal-hal lain bisa kita bicarakan bersama. Kepala desa jangan rendah diri atau “minder”. Inilah saatnya kepala desa bermimpi besar. Ini juga kebanggaan dalam hidup saya. Insya Allah. (bdh)

SUARA DESA

13


SUArA iJEN

R

okhim tak lagi bersemangat bicara masa depan desanya yang sekarang terkenal sebagai desa emas. Lelaki dengan tubuh legam terbakar matahari ini malah bersemangat bila bercerita soal masa depan suram desanya setelah ada penambangan emas yang dikelola PT Indo Multi Niaga (PT IMN) di Sungai Gonggo Lembah Gunung Tumpang Pitu, Desa/Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi. Baginya gunung yang bertahun-tahun setia “menjaga” desanya itu juga ikut murung melihat kulit di punggungnya dikelupas oleh aksi penambangan. Betapa tidak, kini mereka terus disibukkan dengan rencana aksi demo untuk menggugat PT IMN. “Ya sampai PT IMN stop beroperasi,” katanya kepada Suara Desa. Siswanto, temannya sesama nelayan di Teluk Pancer, menambahkan, sekarang desa mereka seolah terkutuk. Semua serba susah. Hasil tangkapan nelayan merosot. Selain faktor anomali cuaca, nelayan khawatir Teluk Pancer tercemar limbah dari penambangan emas yang lokasinya hanya tiga kilometer dari laut. Ketua II Rukun Nelayan Pancer ini berharap PT IMN menghentikan penambangan sebab akan mencemari laut. “Jangan kotori laut kami. Sebab ikan-ikan bisa mati,” katanya saat ditemui di Pesanggaran. Pria ini sekarang juga merasa tak leluasa lagi mencari nafkah di hutan bila musim paceklik ikan. Mengapa? Ya, karena ladang kehidupan warga seolah sudah dikuasai PT IMN. Apalagi di lokasi tambangan sekarang diberi patok tanah, mulai perbatasan kampung hingga Pantai Merah. Lebih dari itu juga dijaga aparat keamanan, termasuk didirikan posko Brimob.

14 SUARA DESA

Pantai Pulau Merak terancam pencemaran limbah pengelolh emas

“Kami sekarang jadi susah cari makan di hutan. Warga tak bisa cari bambu untuk dijual seperti dulu,” kata Murwanto, Kades Sumber Agung. Yang unik, saat ini banyak orang dari luar daerah ingin ikut menambang secara tradisional di Tumpang Pitu. Sebagian sudah ada yang datang ke daerah itu. Tapi banyak yang berangan-angan bisa segera mencari emas di Tumpang Pitu. Suripto, warga Jember misalnya. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang cukur ini malah siap meninggalkan stan cukurnya demi emas Tumpang Pitu. “Katanya tinggal diayak saja sudah dapat emas lo mas,” ujarnya. Penambang emas tradisional bersemangat mencari emas di hutan lindung, sekitar 3 kilometer timur dari lokasi penambangan PT IMN. Tepatnya di petak 25 dan Pantai Lampon yang memang tidak dijaga oleh petugas. Bahkan petugas pernah memergoki mereka di perbatasan hutan produksi dan hutan lindung, timur petak 79. “Mereka langsung semburat lari saat mengetahui kedatangan kami. Ada yang pakai bahasa Sunda,” jelas Sastriyadi, salah satu petugas Perhutani KPH Banyuwangi Selatan di pos perbatasan antara permukiman dan areal hutan produksi kampung 56. Dalam dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banyuwangi 20052025 sama sekali tak disebutkan bahwa sektor pertambangan (terutama tambang emas Tumpang Pitu) sebagai sektor andalan. Dengan kata lain, tambang emas tumpang pitu bukanlah hal yang tercantum dalam rencana jangka panjang pembangunan Banyuwangi selama 20 tahun. Lebih kasar lagi, tambang

emas Tumpang Pitu tidak disebutsebut dalam dokumen setebal 104 halaman itu. RPJPD Banyuwangi 2005-2025 justru menitikberatkan sektor pertanian (utamanya agrobisnis) dan ekowisata sebagai isu sentral atau rencana utama Banyuwangi dalam skala 20 tahun. Jika nantinya Bupati Abdullah Azwar Anas mendukung eksploitasi emas di Tumpang Pitu, maka itu artinya pemerintahan Anas akan menjadi pemerintahan yang ambigu. Alasannya, di satu sisi memandang penting agrobisnis dan ekowisata, namun di sisi lain justru menghadirkan industri tambang yang malah akan menghabisi agrobisnis dan ekowisata. Bukan hanya Banyuwangi. Lumajang juga bermimpi kaya dari emas. Bahkan investor Hongkong melalui PT Oxyndo Exploration (Minerals and Metals Group) yang berafiliasi dengan PT Panah Mas mulai meninjau lapangan terkait dengan indikasi potensi emas serta bahan mineral pengikutnya di tiga kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Lumajang, Nurul Huda, pernah mengatakan pemerintah telah mengeluarkan izin tinjau untuk meneliti kawasan seluas 15 ribu hektare di Kecamatan Pronojiwo, Tempursari, dan Candipuro. “ Ada indikasi potensi emas dan bahan mineral lainnya di ketiga daerah tersebut. Namun setelah diteliti, kandungan emas di Tempursari masih belum ada, yang ada hanya kandungan pasir besi dengan kadar besi yang cukup tinggi mencapai sekitar 69%,” kata Mahmud Nazarudin Camat Tempursari. (gus) www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

Banyuwangi

Kemiskinan di Balik Pesona Sukamade Berdosalah para pemimpin yang cuma menjadikan kaum miskin sebagai komoditas politik maupun akal-akalan proyek semata.” Begitulah ungkapan Mohammad Basuni (43 tahun), Kades Sarongan, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, saat menyinggung Dusun Sukamade yang menjadi bagian dari wilayah desa yang dipimpinnya. Di balik nama besar dan eksotika dan keindahan alam Sukamade tersimpan kantung kemiskinan dan masyarakat yang hidup dengan segala keterbatasan. Di Dusun Sukamade ditempati terdapat 315 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.400 jiwa. Diantara mereka ada yang tinggal di ‘kampung perkebunan’. Namun puluhan KK menempati rumah bambu dan hidup terpencil di tengahtengah kebun, ladang maupun hutan. Tak ada listrik dan air bersih. Serangan anjing liar setiap saat mengancam

Jalan menuju Desa Sarongan.

keselamatan mereka. Kini nasib mereka benar-benar terkucil, setelah jembatan yang menghubungkan dengan dunia luar putus diterjang banjir awal 2011 lalu. Jika ingin pergi mereka harus menunggu air laut surut, dan turun mencari tempat yang dangkal di sungai itu untuk bisa menyeberang.

Basuni, perangkat desa dan menempuh bahaya untuk ibu-ibu PKK tak jarang harus datang ke Dusun Sukamade bermalam jika hujan sudah untuk blowup media massa. turun. Memaknai kondisi Tapi setelah terpilih, jaseperti itu, Basuni seringkali ngankan datang menelopon merasa jengkel bila mengingat Basuni pun tak pernah. janji-janji para pemimpin Desa Sarongan adalah menjelang Pemilu. desa terpencil. Terdiri dari “Ini sungguh ironis. Pantai dua dusun, yakni Dusun Sukamade dieksploitasi sebagai Krajan Sarongan dan tempat wisata, sedangkan Dusun Sukamade. Jaraknya hanya 3 Km dari tempat itu sekitar 20 Km dari kota masyarakat berjibaku dalam kecamatan Pesanggaran, Mohammad Basuni kemiskinan,”ujar Basuni, yang dan sekitar 100 Km di Kades Sarongan menjabat Kades Sarongan pusat pemerintahan di Kota sejak 2007. Banyuwangi. Untuk sampai ke desa itu Ya, Pantai Sukamade memang harus melewati jalan yang rusak parah. dikenal sebagai lokasi pendaratan penyu Lalu menembus ‘hutan’ perkebunan untuk bertelur. Di tempat itupula berdiri kakao dan karet yang sunyi. Kemudian ‘taman’ penangkaran penyu. Banyak jembatan kecil sepanjang 20 meter yang turis asing datang, baik untuk melihat terletak di Desa Kandangan. penyu bertelur dan ditangkarkan, serta Dulunya Desa Kandangan adalah melepas tukik (anak penyu) ke laut. Di bagian dari Desa Sarongan. Menurut tempat itu pula juga dikenal sebagai Basuni, masalah utama di wilayah tempat wisata petualangan bagi turis itu adalah keterpencilan. Akibatnya asing maupun lokal. infrastruktur jalan, air bersih, hingga Tempat wisata lainnya adalah pemberdayaan masyarakat belum hutan mangrove di muara timur Pantai tersentuh secara maksimal. Padahal Sukamade. Bahkan sungainya dapat potensi di kedua desa itu sangat bagus, dipakai berkano pada sore hari sambil seperti wisata dan kekayaan alam, menyaksikan burung-burung berkicau terutama pohon kelapa. dan beterbangan, diantaranya roko-roko, Di desa itu ada empat pantai yang elang laut, ayam hutan, dara laut dan indah, yakni Pantai Rajekwesi, Teluk sebagainya. Ijo, Permisan dan Pantai Sukamade. Berjarak sekitar 18 km dari pusat Sedangkan potensi alamnya adalah Desa Sarongan, dan dapat menggunakan ketersedian pohon kelapa yang jip, sepeda motor (ojek) maupun truk. melimpah ruah. Sehingga oleh warga Medannya masih berupa jalanan berbatu dibuat gula merah yang menjadi plus tanah, yang ketika diguyur air hujan produk unggulan desa itu. pasti licin. Butuh waktu lebih dari 1,5 jam Dari sekitar 6.000 ribu warga Desa dengan mobil jenis pick up 4 x WD (wheel Sarongan, 70 persen diantaranya drive) , karena harus merambat dan menggantungkan hidupnya dari pohon merayap. kelapa, terutama sebagai penderes. Basuni pun menceritakan Sedangkan 20 persen sebagai petani, pengalamannya dalam Pemilu sisanya pedagang, pegawai negeri Legislatif maupun Pemilu atau perkebunan. Sedangkan Kepala Daerah. Tidak jarang jumlah keluarga miskin (gakin) para kandidat bersedia sebanyak 222 KK, dan sekitar 1000 jiwa merantau. (toy)

Penyu hidup aman dan berkembang biak sangat cepat di Pantai Sukamade.

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

SUARA DESA

15


Suara

Situbondo

Mengorbitkan Pantai Sejileh

D

ESA Sumber Waru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo ternyata memiliki pantai yang indah menawan. Namanya Pantai Sejileh. Namun pantai ini tidak banyak dikenal. Masih kalah pamor, misalnya, dengan popularitas pantai Pasir Putih. Bila dilihat dari arti namanya, tempat ini mungkin agak aneh. Menurut Bahasa Madura artinya adalah si Lidah (Jileh). Hal itu karena bila dilihat secara langsung ada bentuk daratan yang menyerupai lidah. Pantai ini bisa menjadi tempat

yaitu Karang Tekok, lalu meneruskan perjalanan ke arah utara (Dusun Sidodadi ) tepatnya di Pantai Ketapang. Dari pantai inilah pengunjung bisa meneruskan perjalanan ke Pantai Sejileh dengan menggunakan perahu motor atau perahu layar. Eksotika Gunung Baluran dapat kita lihat selama perjalanan laut tersebut. “Kami siap membantu wisatawan yang hendak berkunjung ke pantai ini. Salah satunya bisa mengontak kami baik di kantor desa maupun kantor Kecamatan Banyuputih,” kata Nur Mukhlis Anshori, staf di kecamatan tersebut. Nur Mukhlis Anshori

wisata alternatif untuk berselancar atau olahraga kano . Selain itu dikitari bukit yang menarik untuk sepeda gunung. Hanya saya memang pesona itu belum diketahui oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Ombak yang tenang, landai, dan hawa pegunungan Baluran yang sejuk membuat pengunjung semakin betah menikmati suasana di pantai ini. Untuk menuju ke pantai ini juga tidak sulit. Pengunjung dari arah selatan (Banyuwangi ) maupun barat ( Surabaya ) bisa langsung menuju lokasi

Dia mengatakan, dukungan masyarakat untuk mengembangkan wisata pantai ini cukup besar. Hal itu terbukti dari respon masyarakat yang mengakses website http:// kecbanyuputih.wordpress.com. Mereka berharap pantai indah ini dikembangkan agar namanya bisa tenar seperti pantai-pantai lain yang sudah menjadi destinasi wisata di Situbondo atau Jawa Timur. Agus Purwanto, misalnya, salut dengan keindahan pantai ini. “Acung jempol deh buat Banyuputih. Suatu

saat aku sekeluarga pasti hadir ke tempat ini,” katanya. Warga lain, D. Leny Sunarti, juga sependapat. “Alhamdulillah desaku bisa maju. Pantai Sijileh insya Allah tiap bulan aku melewatinya, aku sampai terharu ketika pantai ini diorbitkan, tidak banyak yang tahu akan keberadaan pantai ini. Semoga bisa menambah pendapatan wargaku dengan dikelola sebagai obyek wisata yang baik. Semoga bisa menambah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sini,” katanya. Nur pun menanggapi positif respon warga. Karena itu dia pun berharap pantai ini bisa dikembangkan dengan membangun sarana-prasarana agar bisa diakses dengan mudah oleh wisatawan. “Semoga harapan mereka terwujud,” katanya. (gus)

Pantai Sejileh elok dipandang menjadi kawasan tujuan wisata.

16 SUARA DESA

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

Tanggulangin Nikmati Air Bersih

D

ESA Tanggulangin Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso terus berbenah membangun desa agar semakin maju sejajar dengan desa-desa lain. Junaedi Firmansyah, Kepala Desa termuda yang menjabat sejak usia 25 tahun, terus memacu warganya agar giat membangun desa. Junaedi menjadikan kebersamaan sebagai kuncinya. “Bersama kita bisa bangun desa,” kata Junaedi Firmansyah saat ditemui Suara Desa di kantornya, kemarin. Menurutnya sebagai desa pinggiran yang sebelumnya rawan pencurian hewan, Pak Kades sempat membuat prioritas menangani masalah keamanan. Hasilnya kini maling ternak bisa diatasi berkat kebersamaan, sehingga warga bisa semakin giat menjalankan roda ekonomi desa khususnya di sektor pertanian. “Sejak 2008 kami fokus menjaga keamanan, agar warga bisa hidup tenang menjalankan aktivitasnya,” katanya. Kebersamaan yang dibangun ini menurut kades termuda di Bondowoso ini, tidak hanya dilakukan dalam menjaga kamtibmas, tetapi juga diterapkan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Teruma kala memberikan pelayanan pada masyarakat, di mana para perangkat desa yang dipimpinnya saling membantu jika ada perangkat lain mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Hal ini karena basis pendidikan mereka beragam. Kades yang rajin turun menyambangi warganya ini terus berusaha me nyerap berbagai aspirasi masyarakat. Warga memberi banyak masukan sehingga semua pro gram desa pun

disusun berdasarkan masukan warga itu. Warga pun senang melakukannya sebab mereka yang mengusulkan program pembangunan tersebut. “Lagi-lagi inilah kebersamaan itu,” katanya. Kini dia melakukan berbagai terobosan untuk mendapatkan berbagai program pendukung baik melalui pemerintah pusat, propinsi maupun daerah, terutama untuk mengairi lahan yang dimiliki warga. Selama ini warga mengalami kesulitan irigasi karena lahan di daerah itu berupa perbukitan yang selalu mengalami kesulitan air. Namun demikian, menurut Junaedi, saat ini kebutuhan utama warganya untuk MCK (mandi cuci kakus) sudah hampir sepenuhnya terpenuhi melalui pro gram air bersih, baik yang dilakukan secara swadaya maupun dukungan program pemerintah, sehingga hampir semua warga sudah mendapat fasilitas air bersih hingga ke rumah masing-masing. “Air bersih untuk warga sudah beres mas. Bahkan hampir tiap permukiman kita sediakan penampungan, saat ini prioritas saya bagaimana caranya desa saya ini masyarakatnya tidak kesulitan untuk irigasi baik dengan cara mengebor atau yang lain,” katanya. (syamsul tahar)

Bondowoso

Bikin Anak Muda Kreatif SElAiN sukses membangun infrastruktur, Kades Junaedi juga tengah menyusun program untuk anak-anak muda. Yakni bagaimana mereka bisa terus berkreasi. Sebab kreativitas anak muda juga kunci keberhasilan sebuah desa. Berbagai terobosan diupayakan agar anak-anak muda bisa betah di desanya dan tidak melakukan urbanisasi. Misalnya dengan membuatkan mereka kegiatan kreatif seperti perbengkelan, peternakan ayam dan kambing. Bahkan jika ada kesempatan akan diberikan diklat dari pemerintah. Untuk itu dia tengah mengajukan pelatihan agar pemkab bisa memberikan training bagi para pemuda tersebut. “Tentu pemuda sebagai ujung tombak pembangunan saya berharap nantinya mereka memiliki keahlian dan didukung fasilitas, sehingga tidak terjebak untuk menjadi pemalas,” katanya. Untuk itu dia bisa memanfaatkan pula para ahli di masing-masing bidang guna memberi pelatihan pada warganya. Hal itu penting sebab anak muda dengan energi yang besar harus disalurkan bakatnya. “Bila tidak, pasti bisa bahaya. Anak muda nakal karena mereka tak tahu cara menyalurkan energinya dan bakatnya. Mereka cukup menyalurkan di desa, tak perlu ke kota,,” katanya. (samsul tahar)

Kades dan Perangkat Desa Tanggulangin bersama Wakil Bupati H Haris Sonhaji ST MM

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

SUARA DESA

17


Suara

Jember

Desa ‘Online’ Darsono

D

ESA Darsono Kacamatan Arjasa Kabupaten Jember menuju desa online. Desa ini sudah memiliki website. Tampak dalam website desadarsono. wordpress.com tertera sejumlah rubrik visi misi, potensi, sistem dan struktur pemerintahan desa, tips mengurus surat-surat, dan aktivitas desa lain. Mimpi desa online ini setelah para perangkatnya mengikuti pelatihan desa online yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Jember bekerjasama dengan Magistra Utama tahun lalu. Saat itu 28 desa se-Kabupaten Jember ikut pelatihan. Peserta mendapatkan berbagai materi tentang jaringan komputer, internet dasar, komunikasi dalam internet, hingga pembuatan website dalam bentuk blog. Pelatihan yang dilaksanakan selama 2 minggu penuh itu diikuti aparatur desa. Pelatihan dalam sehari 3 jam nonstop,” kata seorang perangkat desa. Harapan dari pelatihan ini kantor desa bisa online dalam hal apa pun. Artinya, warga yang melek internet bisa mengakses data soal desa dan layanannya secara online. Tak harus tanya ke kantor desa. Cukup membuka internet, masuk ke laman desadarsono. wordpress.com, di sana sudah bisa dilihat banyak hal soal desa. “Bisa pula browsing, email, komunikasi dengan internet sampai mengakses data-data desa dalam pengurusan tentang persuratan dan berita tentang Desa Darsono. Pelatihan itu bermanfaat untuk para aparatur desa pada khususnya, dan pada masyarakat desa pada umumnya,” katanya.

Tim Online.

18 SUARA DESA

KEGIATAN pelatihan bagi perangkat desa di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Para instruktur Magistra Utama Jember yang melakukan pendampingan langsung dalam proses pelatihan desa online di Darsono setelah pelatihan memastikan 28 desa harus sudah online. Instruktur Magistra Utama membutuhkan waktu selama setengah bulan untuk memastikan jaringan internet terpasang dan bisa digunakan secara online. Warga pun senang dengan adanya jaringan komputer yang sudah online sehingga bisa sharing antar-desa. “Kami dapat berkomunikasi via Skype atau YM dengan desa lain atau orang lain dan website berupa blog desa sudah ter-update dengan berbagai informasi yang ada,” kata seorang warga. Desa ini dipimpin Kades Madrus dan Sekdes Hanapi. Warga juga semakin bersemangat sebab foto-foto aktivitas warga dalam

membangun desa bisa terpublikasikan dan tersimpan di website. Aktivitas itu bisa dilihat pula oleh warga desa lain sehingga antar-warga desa satu dengan warga desa lain bisa saling berbagi pengalaman dalam membangun desa. “Bisa tukar info soal harga produk pertanian sampai harga sepeda motor,” kata Suparman, warga desa setempat, yang sudah mulai lancar melakukan browsing di internet. Aktivitas lain yang terpublikasikan di website adalah acara yang digelar Bagian Pemerintahan Desa Setkab Jember pada Jumat tanggal 22 Juli 2011 silam. Saat itu digelar Pelatihan Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa bagi Perangkat Desa dengan tujuan untuk meningkatkan SDM Perangkat Desa dan memberikan pemahaman lebih tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Materinya Administrasi Desa dan Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa yang dipaparkan oleh Ir Mokh. Najib (Kasubbag Administrasi dan Perangkat Desa Bagian Pemerintahan Desa Setkab Jember ); Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Keuangan Desa yang dipaparkan oleh Adi Wijaya, S.STP ( Kasubbag Pendapatan dan Kekayaan Desa Bagian Pemerintahan Desa Setkab Jember ); Penyusunan Produk Hukum Desa yang dipaparkan oleh Srilaksmi Nuri I, SH, MH. ( Bagian Hukum Setkab Jember ). (alim) www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

K

ota Mangga? Orang langsung ingat Probolinggo. Padahal, produksi mangga yang enak dan lezat itu tak hanya dari daerah tersebut tapi juga dari Pasuruan dan Situbondo. Pasuruan sebenarnya salah satu produsen mangga terbesar di Jawa Timur, bahkan di Tanah Air, tapi sebutan sebagai “Kota Mangga” toh tetap punya daerah tetangganya: Probolinggo. Mengapa? Bisa jadi ini soal promosi hingga marketing, selain tentu saja kualitas mangga itu sendiri. Pasuruan memiliki kebun koleksi mangga yang berfungsi sebagai koleksi plasma nutfah mangga terlengkap di Asia Tenggara. Sungguh luar biasa, meski akhirnya tetap harus menerima posisi sebagai runner up di dunia permanggaan. Popularitas Probolinggo sebagai Kota Mangga memang bisa dimaklu-

Berebut Ikon

Kota Mangga

luar kota juga lebih dikenal sebagai mangga Probolinggo. Saat Direktur Perbenihan Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Sri Jayanti, menanyakan mangga Pasuruan di pasar-pasar buah di ibu kota tidak ditemukan. Mereka mengaku hanya tahu mangga Probolinggo Ketua Gapoktan “Tani Makmur Santosa” di Desa Oro-oro Ombo Wetan, Slamet Yakub, menjawab, bahwa mangga produksi petani di wilayah Rembang hanya dijual khusus untuk memenuhi permintaan pasar

Mangga produk unggulan yang terlanjur ‘dimiliki’ Probolinggo.

mi. Sebab secara kasat mata, setiap orang yang melintasi Kota Probolinggo akan disuguhi pemandangan gerai mangga produksi para petani setempat. Sebaliknya di daerah Pasuruan pemandangan serupa tidak dijumpai. Probolinggo sudah sadar promosi. Bahkan sudah tertanam pada diri warganya. Mereka pun bangga daerahnya berjuluk kota mangga. Sedang penjualan mangga produksi Pasuruan banyak dijajakan ke luar kota, secara sembunyi (eksklusif), maupun tradisional dengan cara borongan tanpa menyebut nama Pasuruan. Tak heran, jika mangga produksi Pasuruan yang dijual di www.suaradesa.com

Semeru

swalayan (supermarket) kelas atas di Jakarta dengan menggunakan kemasan Lily Manggo. Bukan mangga Pasuruan. Mangga jenis Arumanis atau Gadung Klone 21 produksi petani Rembang, Pasuruan dijual ratarata Rp 10 ribu per buah, sehingga tidak bisa ditemui di pasar-pasar tradisional. Sri Jayanti, berharap budi daya tanaman mangga dengan model estate bisa dikembangkan di daerah lain. Sebab, kata dia, budi daya mangga model estate sangat menguntungkan petani, sehingga berdampak pula terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Edisi 02 Maret 2012

Gapoktan Tani Makmur Santosa mempunyai anggota 120 orang dengan lahan seluas 463 hektare. Seiring dengan peningkatan budi daya dam manajemen pemasaran, pendapatan petani mangga di Rembang juga meningkat terbukti dari sirkulasi uang yang berkisar antara Rp 2,5 miliar, hingga Rp 4 miliar per tahun. probolinggo Merosot Kepala Seksi Budi daya Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Probolingo, Bandot Prawoto, mengakui produksi mangga Probolinggo belakangan ini merosot, akibat maraknya penebangan pohon mangga di daerahnya.Warga kemudian lebih memilih membudiyakan pohon sengon karena keuntungannya lebih menjanjikan. Dari data yang ada di Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Probolinggo, populasi tanaman mangga pada tahun 2009 masih mencapai 1 juta pohon, tapi setelah 2010 terus berkurang hingga tinggal 789.397 pohon. Produktivitas mangga juga turun, jika pada tahun 2009 masih mencapai 43,24 kilogram per pohon, tahun 2010 turun hanya tinggal 38,53 kilogram per pohon. Selain kedua kabupaten, Situbondo juga tidak tertinggal. Ketua Asosiasi Mangga Sekar Yusrianto mengatakan petani berharap dapat mengembalikan ikon mangga sebagai ciri khas daerah ini sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab sebelum petani Probolinggo dan Pasuruan, Kabupaten Situbondo sudah dikenal sebagai salah satu penghasil mangga terbaik. “Produksi mangga Situbondo berangsur ditenggelamkan mangga Probolinggo dan Pasuruan,” katanya. Kini pihaknya sedang melakukan trobosan baru dengan membuat buah mangga matang di pohon dengan kualitas bagus.”Pada masa panen tiba, pengambilan mangga matang dilakukan setiap hari,” kata Yusrianto. (gus)

SUARA DESA

19


Suara

Malang

Donomulyo Jadi Sentra Kakao Lagi

I

MAM SUKEMI tampak sangat antusias bila bicara kakao. Dia ingat betul bagaimana Balai Desa Tlogosari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, 31 Januari lalu, begitu sumringah dengan semangat warga untuk menanam kakao. Saat itu warga menyambut gembira program mengembalikan kejayaan kakao Donomulyo. Sebab daerah ini dulu memang dikenal sebagai salah satu penghasil kakao terbaik di Jawa Timur, tapi sayang ketika reformasi justru meredup. Donomulyo memiliki luas 19.259 km persegi di mana potensi lahan yang bisa kembali ditanami kakao mencapai 626 hektare. “Kalau dengan yang di hutan ada Bupati H. Rendra Kresna saat melakukan kegiatan Anjangsana di Kecamatan sekitar 13.876 hektare lahan yang bisa Donomulyo. ditanami kakao. Kalau jadi ditanami lagi, pasti kami setelah tanaman mulai berproduksi. Kholik sendiri, optimis Donomulyo bisa jadi sentra kakao lagi,” menurut Madan, akan mengekspor kakao ke Amerika, kata warga Tlogosari ini. China, Thailand, Jepang atau Belanda dengan harga Pria yang berprofesi sebagai petani ini ingat benar Rp. 21.000 per kilogram. kala itu Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Selain kakao, Donomulyo juga cocok untuk Pertanian dan Perkebunan kembali menggelontorkan tembakau, buah naga, dan kopi. Sampai saat ini, lahan puluhan ribu bibit tanaman bahan baku coklat ini. tembakao di kecamatan dengan 10 desa ini sudah Bantuan di awal tahun itu terdiri dari ratusan bibit seluas 300 hektare. Untuk kopi seluas 49 hektar. tanaman, berbagai alat dan mesin pertanian (alsinta) Kemudian buah naga mencapai 9 hektare. serta sarana produksi (saprodi). Seluruh bantuan ini Namun, gapoktan maupun para petani di diserahkan oleh Bupati Rendra Kresna kepada 13 Donomulyo saat ini masih mengalami beberapa kelompok tani se-eks wilayah Pagak di Balai Desa kendala untuk mengembangkan kakao. Misalnya Tlogosari. Dukungan ini juga semakin lengkap dengan minimnya permodalan. ”Petani atau gapoktan adanya support dari jajaran DPRD, Bank Jatim, dan sebenarnya ingin membeli sendiri kakao lalu diekspor dinas terkait yang juga turut hadir dalam acara itu. langsung, tapi mereka belum memiliki cukup banyak Bantuan bibit terdiri tiga komoditi utama, yakni kakao permodalan,” kata Madan yang sudah lima tahun sebanyak 55.000 batang, 5.000 batang kopi jenis Arabica mendampingi warga Donomulyo. Komoditi buah naga dan satu paket tanaman tembakau yang seluruhnya juga cukup menjanjikan bagi warga. Bahkan beberapa difokuskan untuk Donomulyo. Sedang alat yang diberikan lahan ada yang mampu menghasilkan Rp 200-300 kepada para kelompok tani seperti hand traktor, alat juta per hektare. “Malah ada yang bisa Rp 3-5 miliar perajang, platiner, blower dan widig. tergantung model pemeliharaannya,” katanya. Madan SP, salah seorang mantri pertanian di Imam Sukemi menambahkan, infrastruktur seperti Kecamatan Donomulyo, mengatakan, varietas kakao jalan desa juga menjadi kendala sebab banyak yang ditanam di Donomulyo seluruhnya berasal yang rusak. Karena itu, saat kunjungan Bupati dan dari Jember. Sedang hasil panen kakao dibeli oleh Muspida awal tahun lalu warga pun menyampaikan pengusaha asal Blitar bernama Kholik. keluhan tersebut. Untuk itu Bupati sudah menjanjikan ”Biasanya, kakao kering diambil pengusaha perbaikan jalan. “Hanya saja tetap butuh melibatkan besar seharga Rp 16.000 per kilogram. Sedangkan ratapartisipasti warga,” katanya. Caranya pemerintah rata dari satu hektare lahan, warga bisa mendapatkan memberikan bantuan aspal. Sedangkan masyarakat 6-7 kwintal,” ungkapnya. membantu saat proses pengaspalan. Pemanenan dilakukan selama satu minggu sekali Warga lain, Joko Mulyono, Suyitno, dan Sunardi, juga menyebut pentingnya pendampingan untuk mengawal banyaknya bantuan serta program untuk desa di Kecamatan Donomulyo tersebut. Selain itu juga perlu diadakan pelatihan tambahan untuk menambah pengetahuan warga. “Pemda sudah bersedia membantu, sebab semua itu untuk Pohon Kakao mengembalikan Donomulyo jadi pusat kakao di Jatim,” katanya. * gus

20 SUARA DESA

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

Batu

Kentang Batu ke Singapura

K

OTA Batu tidak hanya dikenal sebagai penghasil buah apel saja. Hasil sayuran di Batu juga bisa dibanggakan. Salah satunya kentang, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga diekspor. Seperti yang dilakukan petani kentang Desa Tulungrejo yang membuat gebrakan dengan meresmikan ekspor perdana kluster kentang Batu ke Singapura. Peresmian demi peresmian produk pertanian i n i s e o l a h m e n g ikis anggapan keterpurukan pertanian di Kota Apel beberapa waktu belakangan. Ekspor perdana kentang ini ditandai dengan pemecahan kendi oleh Walikota Batu, Eddy Rumpoko dan pelepasan tiga truk berisi kentang untuk kemudian dikirim ke Singapura beberapa waktu lalu. Kepala Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) Mitra Arjuna Desa Tulungrejo, Luki Budianti, mengaku sangat terharu atas respon Walikota yang hadir bersama petinggi lain. Menurutnya, saat ini petani Tulungrejo sangat senang, terutama para petani yang mendapat bantuan dari Bank Jatim dan pembinaan dari Bank Indonesia . ”Saat ini kami senang, terutama 27 petani kami yang mendapat bantuan dari Bank Jatim sekitar Rp 3,2 miliar,” ujar petani perempuan sukses ini. Namun,

menurutnya, kesenangan itu harus dipertanggungjawabkan. Hal itu mengingat setiap 6 bulan sekali para petani diwajibkan membayar pinjaman dari bank. Dengan peluncuran ekspor perdana kluster kentang ke Singapura itu pihaknya berharap dapat memajukan petani. Petani di wilayahnya, menurut Luki, tidak memungkiri bantuan yang diberikan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah selama ini. ”Dulu per tahun produk kentang kami 15 hingga 16 ton. Saat ini mencapai 30 hingga 40 ton per tahun,” ungkap Luki. Menurutnya, bantuan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp 857 juta juga sudah diwujudkan dalam bentuk bangunan produksi pertanian, serta proses produk pertanian. Produksi pertanian yang sudah diolah seperti pengeringan cabe, jamur, jenang apel, serta produk-produk pertanian lain. Selain itu, alasan petani mengekspor kentang ke Singapura dilakukan mengingat di Desa Tulungrejo dan Desa Sumber Brantas Bumiaji Batu dengan total lahan pertanian mencapai 40 hektare dan 27 petani pemilik lahan, serta 162 tenaga kerja mampu menghasilkan produk kentang yang berkualitas. Bahkan dengan lahan 7 , 8 hektar saja s u d a h mampu

Kentang Batu terbang ke luar negeri.

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

menghasilkan 129 ton kentang. Dari hasil itu, 32 ton kentang diekspor ke Singapura pada bulan ini, dan pada Maret mendatang akan diekspor 64 ton. Ekspor kentang itu diharapkan mampu meningkatkan semangat para petani Batu yang saat ini dihantui rusaknya lahan akibat pemakaian pupuk kimia. Sementara itu Eddy Rumpoko yang hadir didampingi Muspida Batu, seperti Kapolres, Kajari, Dandim, Pimpinan BI Surabaya dan Malang, serta beberapa Kepala SKPD menyatakan, kebanggaannya. “Saya bangga karena saat ini kita bisa ekspor ke luar negeri. Ini bukan kerja Pemkot semata, namun berkat kerjasama semua pihak,” kata Eddy. Eddy berharap, ekspor kentang itu bisa menginspirasi petani lain untuk bergerak bersama memajukan produk pertanian di kota dingin ini. Selain itu, Eddy menegaskan kalau pemerintah akan tetap mendorong kemajuan petani sebagaimana visi kota sebagai kota wisata berbasis pertanian. ”Peran pemerintah mengintervensi dengan memberikan permodalan, Dinas Pertanian akan membantu secara teknis, bahkan koperasi akan dibagun di setiap RW,” tegas Eddy. Menurutnya, para petani kentang tidak perlu khawatir mengenai permodalan. Ke depan, modal akan diberikan pada kelompok tani dari nominal Rp 25 juta hingga Rp 50 juta. Senada dengan Eddy, Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya, Hamid Ponco Wibowo selaku salah satu inisiator acara itu juga mengungkapkan apresiasinya atas ekspor tersebut. “Kenapa Jawa Timur melarang impor kentang dari luar negeri, ternyata saat ini saya tahu jawabannya, sebab Jawa Timur mampu ekspor kentang ke luar negeri,” kata Ponco. Jika impor diperbolehkan, diperkirakan petani kentang di Batu dan Jatim akan kalah bersaing dan gulung tikar. Ponco berharap, dengan program ekspor kentang ini dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat Batu dan Jawa Timur. ”Ini upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat” tambahnya. (Juned)

SUARA DESA

21


Suara

pasuruan

Masih Hujan Sudah Krisis Air

M

usim hujan belum berakhir, kekeringan sudah melanda Pasuruan. Lebih dari 38 desa warganya mengalami krisis air. Mereka harus mengantre selama 20 hari hingga sebulan untuk mendapatkan air bersih. “Ada 38 desa di Kabupaten Pasuruan yang mengalami krisis air bersih,” kata Yudha Triwidya Sasongko selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan saat ditemui di kantornya, Selasa (29/02). Ia menjelaskan desa yang paling parah mengalami kekeringan, warganya harus menunggu giliran selama sebulan lebih untuk mendapatkan air bersih. “Ada beberapa desa terparah yang mengalami krisis air, seperti Desa Karang Jati, Kecamatan Lumbang,” imbuhnya. Derita warga yang berada di daerah kekeringan akhirnya mulai berkurang dengan adanya suplaian air bersih. Yudha menambahkan agar warga mempergunakan sebaik-baiknya bantuan air bersih ini karena bantuan tersebut hanya bersifat sementara saja. Untuk selanjutnya, program yang segera dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut, pihaknya bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jatim akan menyalurkan dua tangki air bersih ke 38 desa tersebut. “Mulai hari ini hingga 30 hari ke depan setiap desa akan mendapatkan dua tangki air bersih per hari. Sehingga warga tidak lagi kesulitan air bersih selama musim kemarau ini,” jelas Yudha. Krisis air bersih di Kabupaten Pasuruan sudah berlangsung sejak sebulan lalu. Kondisi itu

Yudha Triwdya Kepala BPPD Pasuruan

diperkirahkan akan berlangsung hingga 30 hari ke depan. “Sejak sebulan lalu dan kemungkinan akan berlanjut hingga sebulan ke depan,” kata Mujiono, Camat Lumbang. Dengan adanya program pemberian

air bersih gratis dari pemerintah, ia berharap warga terbantu hingga tidak mengalami kesulitan air. Misnati (32), warga Desa Jladri, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan mengaku sangat senang dengan adanya suplai air tersebut. Ia mengaku sebelum ini, ia hanya mendapatkan air bersih 6 hari sekali. “Air bersih jatah yang saya dapatkan dengan jerigen ukuran 20 liter, itupun hanya satu tak banyak. Bak penampungan terisi air sedikit sekali dan harus dibagi untuk orang banyak, sehingga harus menunggu giliran untuk mendapatkan air bersih,” katanya. Data-data yang dihimpun dari BPBD Kabupaten Pasuruan, 10 Kecamatan yang mengalami krisis air di antaranya Lumbang, Paserpan, Lekok, Nguling, Rejoso, Kejayan, Winongan, Puspo dan Gempol. Tingkat kekeringan terparah berada di Kecamatan Lumbang. Dari 12 Desa di kecamatan yang terletak di wilayah timur Kabupaten Pasuruan itu, sebanyak 11 Desa mengalami krisis air. (Tony)

Pembagian air bersih untuk warga yang sudh antri mendapatkan air bersih lebih sebulan

22 SUARA DESA

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

probolinggo

Sidopokso Dipaksa Akrabi Banjir Rob

H

tak mampu menahan ujan deras seJika Bukkolan diplengseng, dana laju air dan menggenangi lama 30 menit yang dibutuhkan sekitar Rp 500 juta. pemukiman penduduk. bisa membuat Dana itu diestimasikan untuk pembanBelum lama ini, sejumlima dusun gunan plengsengan sepanjang 200 melah rumah warga yang di Desa Sidopokso, Keter. Adapun plengsengan rusak di Dusun berada di tepi kali rusak camatan Kraksaan, KaGudang, hingga kini tak kunjung diperdan ambles setelah dibupaten Probolinggo, baiki. Kondisi sangat berbahaya karena hantam banjir bandang. tergenang. Ketinggian kondisi plengsengannya kian tergerus Beruntung, tak ada korgenangan bisa mencapai dan ambles. “Apa cukup harga satu nyaban nyawa. 50 sentimeter hingga wa ditukar dengan Rp 500 juta?” keluh Ke mana Bambang? satu meter dan baru suBambang, yang juga tercatat sebagai Bambang mengatakan, serut setelah 12 sampai PNS di Kabpaten Probolinggo ini. jak dirinya menjadi kades 24 jam kemudian. PerisKarena sudah tak membuahkan hapada 2009 lalu, pihaknya tiwa ini tak cuma sekali, sil dari jerih payahnya, Bambang pun mengaku telah mengajunamun berkali-kali tiap hanya bisa berharap agar dinas terkait Bambang Supriyoino kan proposal dan melobi musim hujan tiba, perturun tangan dan memenuhi harapan berkali-kali kepada pihak Dinas PU sisnya, tiap bulan purnama selama warga. Ini semua dimaksudkan agar Pemprov Jatim dan Pemkab Probolingmusim hujan. dampak banjir rob itu tidak menghango agar Sungai Bukkolan diplengseng. Kades Sidopokso, Bambang Supritam kehidupan ribuan warganya di Hasilnya, gagal total. yono, pun tak pernah tenang setiap segala lini. Tak hanya mengganggu ak“Saya sudah kehabisan akal dan kali musim hujan. “Jangankan deras, tivitas warga, lahan sawah dan tambak angkat tangan setelah tak terhitung mendung saja saya sudah ketar-ketir yang cukup luas di Sidopokso, yang mengajukan plengsengan ke pemprov dan gugup. Bisa-bisa genangan air di merupakan sumber kehidupan, juga dan pemkab. Saya disuruh menunggu mana-mana sehingga warga pun kalang rusak akibat banjir rob tersebut. terus. Pernah mereka datang untuk kabut,” katanya kepada Suara Desa seBukti kongkritnya, sawah milik semendata dan survei. Hasilnya, omong telah memantau dusun yang tergenang jumlah warga yang hampir panen rudoang. Upaya terakhir saya adalah banjir rob, belum lama ini. sak dan raib seluas 80 hektare pada ketika rapat dengan pihak KecamaGenangan air ketika musim hujan tahun lalu. Tanaman padi, jagung, tan Kraksaan dan Dinas PU Pengairan. tiba membuat sejumlah dusun-dusun melon dan semangka milik petani, Saya yang menjerit-jerit agar Bukkolan di Desa Sidopokso tak berkutik. Selutak bisa dipanen karena sudah rusak diplengseng tak digubris. Kata Kepala ruh aktivitas warga terganggu. Rutinidan tanamannya sudah tidak berbenDinas PU Pengairan, dananya gak ada tas mereka juga kacau setelah banjir tuk tanaman lagi. Belum lagi petamdan juga banyak desa lain yang mengrob kiriman dari peraian Madura yang bak. Ikan dan garamnya hanyut terusulkan. Apa perlu jatuh korban dulu berada di Desa Kalibuntu merendam bawa arus banjir rob yang membuat supaya dusun saya itu diplengseng oleh semua barang rumah tangga. Mereka sejumlah warganya sengsara. (ahpemerintah?” jelasnya. pun terpaksa mengungsi ke rumah mad faisol) kerabat, dan ketika panas tiba, warga harus menjemur perabotan dan barang yang basah. Keenam dusun langganan banjir itu adalah Dusun Bukkolan, Pemalang, Gudang, Krajan, Kebunwereng. Sumber genangan akibat banjir rob tersebut berada di Dusun Bukkolan. Pasalnya, Bukkolan berbatasan langsung dengan Desa Kalibuntu, dan berada di tepi sungai Bukkolan yang airnya berasal dari laut Selat Madura. Sejak dahulu kala, sungai di sana tak pernah diplengseng. Akibatnya, banjir rob pun tak bisa dihindari dan menjalar ke dusun lain. Adapun sumber banjir lain dari Dusun Gudang, yang terletak di tepi Kali Patemon yang besar. Di sana memang sudah diplengseng, akan tetapi banyak yang sudah mengalami kerusakan akut. Gara-gara itu, plengsenPlengsengan rusak di Dusun Gudang, membuat rumah warga ambrol. gan yang rusak dan ambrol itupun www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

SUARA DESA

23


Suara

lumajang

Desa Toleransi Ranupane

R

anupane bukan hanya indah panorama alamnya tapi juga indah kehidupan masyarakatnya. Desa yang dihuni suku Tengger dan akrab di kalangan pendaki Gunung Semeru itu menampilkan potret keberagaman agama dan kerukunan umat. Masjid, gereja, dan pura pun bisa bersanding dengan mesra di sana. Untuk menuju Ranupane harus menembus hutan belantara, karena desa ini berada paling ujung di Kecamatan Senduro yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang. Untuk menjangkaunya pun butuh perjuangan ekstra. Setidaknya dengan jalan berliku sepanjang 28 km, siapa pun akan merasakan sensasi keteduhan sepanjang mata memandang hutan lebat Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Bila bulan Januari angin cukup kencang, suara gemuruhnya mengibas pohon- pohon besar sehingga embun terserak di udara membuat suasana semakin dingin desa yang memiliki ketinggian 2.700 meter DPL itu. Suhu dingin itu sedingin kondisi masyarakatnya. Desa berpenduduk 1.200 jiwa itu tak pernah panas oleh konflik. Umat tiga agama, yakni Islam, Kristen, dan Hindu, hidup rukun sejak puluhan tahun silam. Sungguh berbeda dari daerah lain yang konflik agamanya semakin menguat. Lihat saja Pura bisa berdiri berhadapan penuh sahabat dengan masjid yang juga bersebelahan dengan gereja. Toleransi, saling menghormati, sudah mendarahdaging. Mereka tak menyoal identitas agama. Yang ada adalah sama-sama warga Tengger dan bangsa Indonesia. “Mereka meyakini agama bukanlah untuk menyakiti, tapi membangun sinergi dan energi untuk menunjukkan masyarakat yang penuh keberaga-

24 SUARA DESA

BATU tulis Desa Ranupane.

maan,” kata Wito salah satu polisi hutan TNBTS kepada Suara Desa. Mereka bisa menjalankan ritual keagamaan masing-masing dengan nyaman dan aman. Bahkan untuk di luar ritual agama, mereka saling membantu. Gotong-royong. Warga Ranupane menopang kehidupan ekonomi pada sektor pertanian. Dengan bertani, mereka mampu membuktikan bisa menjadi desa yang kuat. Hamparan bukit bertanah khas Bromo menjadi tumbuh suburnya tanaman produktif yang tidak pernah berhenti panen, mulai kentang, kubis, wotel, bawang, dan lain-lain, yang menjadikan hidup warga semakin hidup. Lihat pula kehidupan sosial dan budayanya. Pranata sosial dibangun dengan apik oleh warga keturunan Majapahit ini. Menghormati tamu adalah salah satu ciri khas hubungan sosial warga Ranupane. Setiap tamu sudah lazim langsung dipersilakan masuk ke dapur, diberi suguhan makanan dan minuman yang berasal dari atas tungku api yang terus menyala di dapur mereka. Tungku ini berfungsi menciptakan kehangatan ruangan karena suhu udara yang sangat dingin. Mereka juga tidak saling curiga. Tidak pernah cemas harta benda

akan dicuri orang. Ranupane aman. Sepeda motor misalnya diletakkan di luar rumah tidak terkunci. Warga saling menjaga harta tetangganya. Namun pendidikan belum jadi perhatian utama mereka. Tidak ada sekolah SMP di Ranupane, anak-anak hanya bisa mengenyam pendidikan sampai SD. Lebih dari itu mereka harus keluar dari kawasan tersebut. Misalnya memilih ke Senduro. Ekonomi yang mapan dari sektor pertanian membuat mereka tak butuh pendidikan. Bagi mereka pendidikan akan selesai jika kekuatan ekonomi sudah dimilikinya. Bahkan ada miliarder Ranupane tak lulus SMP yakni Mbah Kerto yang usianya sudah 86 tahun. Namun Mbah Kerto tetap selalu berburu ilmu secara otodidak. Tanpa melalui jalan pendidikan formal. “Beliau tak pernah berhenti mengejar ilmu. Meski sudah sepuh Mbah Kerto memberikan teladan bagaimana membangun ekonomi tanpa harus bergantung pada bangku sekolah atau kuliah,” tambah Wito. Namun, banyak juga sekarang anakanak muda yang kuliah di kota. Yang menarik, saat pulang kampung, mereka tetap menjadi warga ndeso Ranupane. “Ya tetap santun, saling menghormati, tidak berlagak anak kota,” katanya. (ali) www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


SUArA BrANTAS

Kelud Tetap Berkemelut

R

ATUSAN warga Kediri berunjuk rasa di kantor bupati setempat beberapa waktu lalu menuntut Pemkab Kediri serius menangani sengketa perebutan Gunung Kelud. Warga Kediri menilai selama ini Gunung Kelud sudah menjadi satu tempat tujuan wisata yang bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Mereka khawatir jika tidak serius, Gunung Kelud bisa dimiliki Pemerintah Kabupaten Blitar sebab saat ini Pemkab Blitar membuka akses jalan menuju lokasi wisata Gunung Kelud. “Bila tidak serius, pasti gunung itu jadi milik Blitar. Yang penting lagi bukan hanya bisa merebut, sebab yang diharapkan warga adalah bisa sejahtera dari wisata Kelud,” kata Subhan, warga Kediri. “Bila nanti tak terurus, ya lebih baik diserahkan Blitar saja,” katanya. Pemkab Kediri akhirnya memang memenangkan gugatan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar terkait sengketa kepemilikan Gunung Kelud (1.730 mdpl) di perkebunan Margomulyo, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten

Sengketa perebutan wilayah Gunung Kelud mulai ada titik temu. Pemerintah Kabupaten Kediri mendapat amanah mengelola sekaligus mensejahterakan warga di wilayah Gunung Kelud. Kediri. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kediri, Yusron Effendi, mengemukakan, Pemprov Jatim mempertimbangkan berbagai fakta serta melihat berbagai bukti-bukti tentang kepemilikan areal lahan tersebut. “Kami mempunyai buktibukti yang kuat, jika gunung itu masuk daerah kami (Kabupaten Kediri),” katanya di Kediri. Dia mengatakan, keputusan Kabupaten Kediri memenangkan gugatan yang diajukan oleh Kabupaten Blitar itu sudah dilakukan dalam pertemuan yang dimediasi oleh Pemprov pada Rabu (29/2) di ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Rasiyo. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh dua kepala daerah yang bersengketa, yaitu Bupati Kediri Haryanti Soetrisno dan Bupati Blitar Herry Noegroho.

Kegiatan itu juga disaksikan langsung oleh Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional (Bakorsutanal), Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Kodam V Brawijaya, dan tim penegasan batas provinsi yang telah dibentuk sebelumnya. Yusron mengaku Pemkab sangat senang dengan hasil ini. Sejak dulu, pemerintah juga sudah berusaha keras untuk mengembangkan wilayah tersebut, termasuk membangun infrastruktur dan berbagai fasilitas di dalamnya. Dia juga mengatakan, pemkab siap jika harus digugat lagi bila Pemkab Blitar tidak terima dengan keputusan itu. Pihaknya menyebut, saat ini pemerintah provinsi sudah memberikan ketegasan tentang batas wilayah tersebut, lewat Surat Keputusan Gub Nomor 188/113/ KPTS/013/2012, pada 28 Februari 2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri. Hal itu berdasarkan beberapa diktum atau lampiran yang pada akhirnya memenangkan Kabupaten Kediri dalam sengketa itu. “Kami siap jika nantinya ada gugatan, ucapnya. (hyuan)

Blitar Gugat Gubernur

pEMKAB Blitar akan menggugat Gubernur Jawa Timur terkait keputusan kepemilikan Gunung Kelud yang jatuh ke tangan Pemerintah Kabupaten Kediri. Selain sepihak, keputusan yang diambil Gubernur itu dianggap tidak mengindahkan atau mengabaikan data yang dimiliki Kabupaten Blitar. “Kita sudah siapkan semua. Dalam waktu dekat kita gugat ke PTUN, “ujar Kabag Humas Pemkab Blitar Joni Setiawan kepada wartawan. Keterangan akan melakukan gugatan ini disampaikan secara resmi di pendopo Kabupaten Blitar. Selain Joni, tampak hadir Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Suhendro Winarso dan Kabag Hukum Mulyono. Bupati Blitar Herry Noegroho sendiri tidak terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar itu berhalangan karena sakit. “Tentunya, kabar Kelud diputuskan menjadi milik Kabupaten Kediri manjadi beban pikiran Pak Bupati, “ terang Joni. Untuk itu, kata dia, SK No 188/133/KPTS/013/2012 yang diterbitkan Gubernut Jawa Timur Soekarwo dinilai merugikan Kabupaten Blitar. Sejarah telah disimpangi. “Begitu juga dengan budaya, termasuk referensi di perpustakaan Leiden Belanda,” kata Joni. (hyuan) www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

SUARA DESA

25


Suara

Kediri

Krupuk Upil Dari Desa Menyerbu Kota

D

ilhat dari bentuknya memang biasa saja. Tapi, penggemar barang satu ini luar bisa banyak. Bukan saja orang desa, orang kotapun menyukainya. Ya...barang itu bernama krupuk upil atau krupuk ”cithing”. Krupuk berbahan baku dari ketela pohon ini, biasa dimakan dengan petis atau dengan sambal pecel. Siapa sangka bila krupuk upil itu dibuat di beberapa desa di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Sedangkan Desa yang banyak pengrajin krupuk upilnya adalah Desa Bulusari. Di Desa yang membawahi sembilan (9) dusun ini, sedikitnya ada 120 pengrajin krupuk upil dari yang bermodal besar sampai yang bermodal pas-pasan. Setiap harinya para pengrajin krupuk upil di desa ini membutuhkan 75 ton ketela pohon sebagai bahan baku. Ketela pohon yang didatangkan dari beberapa daerah seperti Nganjuk, Pasuruan dan Lumajang ini lalu digiling untuk diambil patinya dan selanjutnya dibikin krupuk. Se_ telah dijemur dan kering jadi ”krecek” selanjutnya dipasarkan ke beberapa Kota di Jawa. ”Biasanya sudah ada tengkulak yang datang ke desa kami dan membeli krecek untuk selanjutnya mereka pasarkan ke beberapa kota”kata Budoyo, Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, kepada Suara Desa. Menurut Budoyo, krupuk upil produksi Desa Bulusari banyak dipasarkan ke Surabaya, Malang, Semarang dan Jakarta serta beberapa

26 SUARA DESA

Hani salah seorang pengrajin krupuk upil

Kota di Jawa Timur sendiri. Masih menurut Budoyo, warganya yang menjadi pengrajin krupuk upil selama ini tidak mengeluhkan modal karena modal bisa dipinjam dari PMPN, KUP dan koperasi lainnya dengan bunga sangat ringan. Sedangkan yang dikeluhkan para pengrajin, lanjut Budoyo, adalah soal bahan baku ketela pohon yang akhir-akhir ini sulit didapatkan. Bahan baku ketela pohon yang biasanya mudah didapat, kini terasa sulit karena banyak pabrik tapioka yang juga mencari bahan baku ketela pohon tersebut. ”Pabrik tapioka biasanya berani membeli ketela pohon dengan harga agak tinggi dibandingkan dengan para pengrajin krupuk upil,” terang Budoyo. Untuk mengatasi krisis bahan baku itu, menurut Bodoyo, pihaknya sudah melapor ke Camat Tarokan untuk mencari solusinya karena bila tidak segera dicarikan solusi, banyak warganya yang menganggur. Sementara itu, Hani Sri Rahayu, 26, salah seorang pengrajin krupuk upil di dusun Pohpengker, Desa Bulusari, kepada Suara Desa mengatakan bahwa selama ini pihaknya mendatangkan bahan baku ketela pohon dari wilayah Nganjuk. Namun diakui, akhir-akhir ini bahan baku itu sulit didapatkan karena harus bersaing dengan pabrik tapioka. ”Harapan

kami, ada uluran dari pihak Pemerintah terkait dengan sulitnya bahan baku itu,” kata Hani. Perempuan dengan 2 anak itu juga berharap agar persyaratan untuk meminjam modal lebih dipermudah sehingga usahanya bisa tetap bertahan. Menurut Hani, setiap hari, usaha pembuatan krupuk upil miliknya ini, memerlukan sekitar 3 kwintal ketela pohon untuk bahan baku atau senilai Rp.1.650.000,- ”Itu belum termasuk bahan bakar solar sebesar Rp.100.000 dan upah pekerja Rp.100.000 untuk lima orang,” tambah Hani.(muji harjito).

Kades Bulusari, Bodoyo.

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

K

arangsono sedang bersolek diri untuk dipersunting menjadi calon Ibukota Blitar. Wajah kota metro telah didisain sejak dini agar bisa tumbuh dan bersaing dengan kota -kota di kawasan pesisir selatan Jawa Timur yang telah tumbuh sejak puluhan tahun lalu. Desa yang terletak di titik 0 Km itu, Karangsono terbagi dalam 3 (tiga) dusun yang akan dikembangkan menjadi wilayah pembangunan yang berbeda satu sama lainnya. Ketiga dusun itu; Krajan,Munggalan, dan Sukorejo dipersiapkan untuk tumbuh menjadi kawasan prioritas pembangunan desa.”Kami akan memaksimalkan kawasan rencana pembangunan prioritas di Desa Karangsono agar bisa tumbuh menjadi kota baru sebagai ibukota kabupaten,” terang Kepala Desa Karangsono, M Nur. Dengan mempetakan keunggulan setiap dusun, diharapkan Karangsono tumbuh lebih cepat dan memberi manfaat bagi desa-desa di sekitarnya. Pengembangan kawasan Dusun Munggalan, misalnya,

.

brik Karangsono

Pembangunan Pa

saat ini tengah dibangun pabrik pengolahan dan showroom untuk potensi hasil pertanian dan perkebunan dari Karangsono. Selama ini Desa Karangsono terkenal sebagai desa produsen buah Blimbing yang memiliki mutu sangat baik. Bahkan kwalitas tanaman buah blimbing Karangsono mampu bersaing dengan produk agro dari daerah lain. www.suaradesa.com

Blitar

Karangsono Bersolek Sambut Kota Metro

Banyak pedagang yang tertarik untuk mengambil buah segar Blimbing dari Karangsono untuk dijual di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kota-kota Jawa Timur. “Jika dilihat dari potensi yang ada saat ini, Blimbing Karangsono tengah menjadi komoditas yang sangat laku di pasar buah baik regional maupun nasional,” tuturnya. Pihak desa, kata M Nur, berencana agar blimbing desa itu bisa menambah nilai ekonomi lebih tinggi dan harganya tetap terjaga meskipun saat produksinya meningkat, akan mendirikan pabrikpabrik dan makanan olahan dari blimbing. Pabrik yang didirikan dengan menggandeng program PNPM ini nantinya diharapkan mampu menciptakan ikon baru Desa Karangsono ketika menjadi Ibukota Kabupaten Blitar. “Sejauh ini melalui bantuan dari PNPM kami telah membuat pabrik dan showroom untuk blimbing dengan total anggaran mencapai Rp 400 juta, yang kami harapkan akan mampu menjadi kawasan prioritas agropolitan,” urai Nur. Selain kawasan prioritas agropolitan desa tersebut, dikatakan Nur jika dirinya juga tengah menyiapkan konsep untuk pengembangan wisata waterpark. Pengembangan konsep wisata waterpark ini bisa menjadi pemacu sekaligus sebagai peningatkan potensi perekonomian desa. Pegembangan potensi ini dilakukan mengingat desanya memiliki banyak sumber besar mata air yang tidak pernah

Edisi 02 Maret 2012

Potensi Agropolitan Blimbing Desa Karangsono.

kering meski tengah memasuki musim kemarau. “Kalau sisi idealnya maka, area wisata di dekat daerah ibukota kabupaten pastinya akan menciptakan nilai lebih seperti banyak tempat wisata lain di daerah kota-kota lain,” tutur Nur dengan bersemangat. Namun diakui Nur jika pengembangan kawasan wisata air tersebut sangat tidak mudah, mengigat sejauh ini tidak terdapat daya dukung dari Pemkab Blitar untuk melakukan pengembangan kawasan wisata air. Selain itu, benturan biaya yang sangat besar untuk membangun wisata air juga menjadi sebab sampai saat ini belum bisa melakukan realisasi prioritas pembagunan tempat wisata. Kawasan wisata waterpark ini recananya akan ditempatkan di Dusun Krajan sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam sumber air. selain itu jika pengembangan kawasan tersebut akan menggunakan lahan kas desa. “Kami berharap akan ada investor yang mampu menangkap peluang pengembangan investasi di daerah yang akan menjadi ibukota Kabupaten Blitar, dalam hal pengembangan wisata dan lainnya,” ungkapnya. Ditambahkan oleh Nur jika potensi besar untuk investasi tersebut akan sepenuhnya didukung dengan berbagai progam dan kebijakan desa. ini dilakukan agar Desa Karangsono mampu menjadi desa mandiri dan memiliki sumber pendapatan desa untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat desa. (hyuan)

SUARA DESA

27


Suara

W

Nganjuk

Ngluyu Tak Ingin Layu

ilayah Kec. Ngluyu Kabupaten, Nganjuk dulu ramai, kini seakan sudah menjadi kota mati. Nafas perekonomian desa yang memproduki mebeler dari kayu jati mulai tak laku. Bahkan sudah menghilang karena warganya lebih memilih bekerja ke kota. Meski demikian, desa-desa di wilayah Ngluyu berjuang agar tidak dan survive menatap perubahan zaman. Meski wilayah kecamatan Ngluyu ini tak begitu jauh dari ibu kota kabupaten --jaraknya sekitar 40 kilometer--, namun denyut perekonomian nyaris lumpuh. Bahkan ibu kota kecamatan pun pada siang hari, seperti tidak bernafas tak terurus. Demikian juga kantor kecamatan dan desa, sepi bagai tak bertuan. Menurut AKP Suyitno, Kapolsek setempat, tindak kriminalitas di wilayahnya nyaris tidak ada, kecuali pencurian kayu jati. Itu pun jumlahnya kecil sementara modus kriminalitas lainnya, nihil. Desa yang sepi itu diakibatkan banyak warga desanya yang terpaksa boro kerja ke wilayah kecamatan lain di Nganjuk atau malah mengadu na-

sib ke kota besar seperti Surabaya dan Jakarta. Hidup dari pertanian tidak cukup, karena lahannya hanya bisa ditanami pada musim penghujan. Rasiman, warga Ngluyu Kidul kepada Suara Desa mengatakan, tak ikut warga desa lainnya boro kerja keluar desa, karena punya tanggungan piaraan sapi. “Kalau saja tidak ada tanggungan sapi, saya sudah ikut boro kerja keluar seperti warga lainnya,” ujar Rasiman . Samirin, pemilik warung nasi asem-asem kikil di Desa Ngluyu menjelaskan, Desa Ngluyu sejak dulu dikepung hutan jati, namun tidak sesepi seperti sekarang ini. Itu karena dulu di wilayah Kecamatan Ngluyu banyak pengrajin mebeler seperti meja kursi, almari, pintu, cendela hingga asesoris rumah lainnya dari bahan kayu jati, sehingga perekonomian di Ngluyu saat itu benar-benar hidup. Namun karena bahan kayu jati sekarang sulit didapatkan, sehingga satu per satu usaha rumah tangga itu gulung tikar. Bahkan banyak para pengrajin yang dulu sukses, sekarang meninggalkan desa dan hijrah mencari pekerjaan lain di luar kota. “Jadinya seperti sekarang ini, sepi.

Padahal, dulu banyak orang dari luar kota datang ke sini untuk pesan mebeler. Boleh dibilang, dulu Ngluyu ini andalannya Nganjuk. Kalau ada orang luar kota mencari mebeler dari bahan kayu jati ya pasti ke sini. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi,” tandasnya. Menurut Sunoto, warga desa lainnya, mengembangkan usaha di Ngluyu sekarang ini memang tidak mudah. Sebab, kondisi alamnya tidak mendukung, yakni berada di pegunungan kapur. Pemerintah daerah, tambahnya, sampai sekarang belum ada tanda-tanda membantu warga desa sekitar hutan di wilayah Ngluyu agar lebih berdaya dan lebih sejahtera. Sejak dulu sampai sekarang, pertanian di sini ya mengandalkan tadah hujan. Kalau tidak ada hujan ya tidak bisa tanam. Karena itu, mereka berharap agar pemerintah daerah lebih peduli terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Ngluyu, yang meliputi Desa Ngluyu, Bajang, Tempuran, Sugihwaras, Gampeng dan Sumberayu. “Jangan karena kita berada di pinggir hutan, jauh dari kota malah dibiarkan hidup merana,” ujar seorang warga.(tni)

Warga Desa Ngluyu setiap hari ke sawah hanya menunggu hujan turun. Pulang dari sawah mengangkut rumput untuk pakan ternak.

28 SUARA DESA

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

Semiliar Pohon di Sumberejo

D

ESA Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek semakin hijau saja. Bahkan kelak akan menjadi desa paling rindang di Trenggalek. Maklum sejak 1 Desember 2011 lalu desa ini menjadi tempat pencanangan gerakan penanaman satu miliar pohon dan gerakan perempuan tanam serta pelihara pohon (GPTPP) di Kabupaten Trenggalek. Penanaman pohon ini selain untuk menjaga kelestarian lingkungan juga diharapkan bernilai ekonomis sehingga melalui gerakan menanam ini warga bisa menambah penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. “Kami tentu senang dengan acara gerakan menanam pohon itu. Kami berharap pohon-pohon itu memberi manfaat secara ekonomi maupun ekologi,” kata M. Rokhim, warga setempat. Kini pohon-pohon itu mulai tumbuh besar seiring dengan kemajuan desa setempat. Selain itu penanaman pohon ini juga memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sebab bila tidak bukit-bukit akan gundul dan bisa mengancam www.suaradesa.com

keselamatan warga sendiri. “Jadi keuntungannya ganda. Kami akan merawat pohon-pohon itu agar desa kami bisa sejuk segar,” katanya. Rokhim ingat betul gerakan menanam satu miliar pohon ini ditandai dengan penanaman bibit trembesi oleh Bupati Trenggalek Dr Ir Mulyadi WR MMT, beserta para pejabat dan warga. Selain itu juga ditandai dengan pelepasan burung merpati oleh Bupati Trenggalek. Saat itu hadir Administratur Perhutani KPH Kediri, Ir Yahya Amin, Ketua DPRD Akbar Abas SE MM, Wakil Bupati Kholiq SH M.Si, anggota Forpimda, para Kepala SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Trenggalek serta berbagi unsur masyarakat secara bersama-sama menanam pohon di Gunung Kekeb Desa Sumberejo. Bupati juga meresmikan musala Madinatul Asror dan Paguyuban Kasepuhan Argomulya di Desa Gador Kecamatan Durenan. Warga juga mendapat bantuan, khususnya bagi kelompok tani. Bantuan yang diserahkan antara lain bibit tanaman jagung untuk Kelompok Tani Sumber Rejeki, bibit padi untuk Kelompok Tani Rukun Desa Sumberejo, pompa air untuk Kelompok Tani Randuagung Desa Kendalrejo, cultivator untuk Kelompok Tani Sumberalam Lestari, bibit tanaman sayur dan buah-buahan untuk kelompok wanita tani dan dasa wisma serta penyerahan sharing produk kayu dan non-kayu dari Perum Perhutani KPH Kediri sebesar Rp 67 juta. Bupati meminta bibit yang disediakan jangan sampai mubazir, namun harus dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya bisa berkembang dengan baik. Hal ini dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Bibit pohon dapat diminta di Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan maupun di Kebun Bibit Rakyat [KBR]. Selain itu Bupati mengimbau kepada Perum Perhutani untuk menghijaukan gunung-gunung yang ada di Kabupaten Trenggalek, karena hampir 50% wilayah Kabupaten Trenggalek di bawah pengelolaan Perum Perhutani dengan menambah jumlah bibit yang diberikan kepada masyarakat. Bupati minta hijaunya gunung

Edisi 02 Maret 2012

Trenggalek

itu bukan karena rumput, namun oleh tanaman keras sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dari panas matahari sudah tipis, sehingga suhu udara meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut maka produksi oksigen perlu dimaksimalkan dengan menanam pohon. Selain itu, dengan menanam pohon udara menjadi segar, dapat mengendalikan banjir dan melestarikan sumber air. Jumlah pohon yang ditanam sebanyak 4.043.000 bibit pohon terdiri dari beberapa jenis, seperti matoa, trembesi, kakao, jabon, sengon Laut dan lain sebagainya yang dananya bersumber dari dana APBN, APBD, BUMD, BUMN, Perhutani, asosiasi maupun perorangan. Gerakan menanam pohon ini tampaknya sudah dirancang matang. Bahkan sebelum acara sudah dilakukan sosialisasi melibatkan sejumlah pihak. Anggota DPR Ramadhan Pohan misalnya saat melakukan reses pada tanggal 7 – 11 November 2011 lalu pernah menggelar temu tokoh dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH) di rumah kepala Desa Sumberejo. Kecamatan Durenan. Saat itu diperkenalkan program meningkatkan perekonomian kreatif di pedesaan yang dapat digiatkan melalui LMDH. Iman Mahfud Manager Garasi mengatakan warga Sumberejo bila ingin memanfaatkan tanah pegunungan berkategori gundul bisa menggunakan tanaman JUN (Jati Unggul Nusantara). “Selain nilai ekonominya tinggi JUN juga mempunyai usia tanam yang relatif singkat 5 tahun dah bisa panen,” ujar Mahfud. Kepala Desa Sumberejo Asmungi pun merasa bangga desanya menjadi lokasi pencanangan gerakan menanam 1 miliar pohon. Sebab hal itu bisa menggairahkan warganya membangun desa sekaligus memberi harapan bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Selain menggantungkan hidup di sektor pertanian, sebagian besar warga desa ini juga menjadi perajin produksi genteng . Dengan adanya program baru ini, masyarakat akan bertambah mata pencahariannya. (gus)

SUARA DESA

29


Suara

Tulungagung

Nikmatnya Tembakau Bono

D

esa Bono, Kec. Boyolangu, Tulungagung tumbuh menjadi kawasan tembakau. Sebagai daerah penyangga kebutuhan tembakau nasional, sebagian besar lahan pertanian padi dialihfungsikan untuk tanaman tembakau, sebab harga jualnya sangat menguntungkan petani, apalagi jika musim panasnya tidak terganggu dengan hujan yang turun di luar perkiraan. Tembakau Bono telah menembus pabrik rokok besar, karena kualitasnya memenuhi standar. Hal ini menunjukkan, tembakau yang ditanam petani Bono ini mampu bersaing dengan tembakau dari daerah lain.”Tembakau Bono ini sangat bagus, sehingga banyak lahan pertaniannya dimanfaatkan untuk menanam tembakau,” kata Kades Bono H.Moch Muzamil S.Sos. Namun ancaman utama yang sering menghantui petani adalah hujan. Para petani sering menderi ta kerugian besar, jika pada saat tembakau siap dipanen, hujan turun. “Dampaknya dalam sepuluh hari diguyur hujan tanamannya harus dipanen lebih awal, dan ini akan mempengaruhi harga jualnya. Bayangkan saja jika harga jual daun tembakau basah yang belum dirajang per kwintalnya mencapai Rp.600.000,-,namun saat diguyur hujan selama 10 hari saja harganya turun menjadi hanya Rp.200.000,- per kwintal,” ungkap Sumaji (55) petani tembakau Desa Bono. Menurut Sumadji, tembakau Desa Bono, sebagian besar diambil oleh para produsen rokok dengan harga

30 SUARA DESA

yang cukup bagus. Namun seringkali, produsen rokok itu terlambat mengambilnya sampai musim hujan tiba. Akibatnya, tanaman tembakau menjadi rusak dan pendapatan petani pun jeblok, karena harga tembakau merosot tajam. Musim penghujan ini, kata Muzammil, sangat mempengaruhi kehidupan para petani. Sifat tembakau tidak tahan air, sehingga ketika datang musim hujan petani tembakau tidak mampu mempertahankan harga jualnya. Padahal, harga jualnya dipengaruhi kwalitas daun tembakau sebelum dirajang. Pemilik pabrik rokok membeli daun tembakau karena kualitasnya bagus, sehingga tidak jarang, daun tembakau yang terkena air hujan selama seminggu saja, kualitasnya sudah turun drastis.”Secara otomatis harga jualnya pun mengalami penurunan sampai 50 – 75 % dari harga normal,” ungkapnya. Selain hujan, kesulitasn petani memperoleh pupuk kimia juga menghambat produksi tembakau Desa Bono. Untuk mengatasinya, para petani menggunakan pupuk organik. Pihaknya berharap kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan kebutuhan pupuk petani tembakau yang hanya sekali panen dalam setahun ini. “Padahal saat ini jumlah petani tembakau semakin bertambah banyak, maka kebutuhan pupuknya juga harus ditambah,”ujar Sumaji. Kepala Desa Bono Kecamatan Boyolangu H.Moch Muzamil S.Sos mengakui area tanaman tembakau di desanya merupakan penyangga utama para warganya. Hal ini bisa dilihat

dari data lahan pertanian yang ¾-nya digunakan untuk tanaman tembakau sementara ¼-nya ditanami padi.”Jadi kalau tembakaunya bagus, pabrik rokok besar siap membelinya, jika tanamannya rusak, hanya bisa dijual ke pabrik rokok kecil. Tentu dengan harga yang rendah,”ujarnya. Sebagai kepala desa, pihaknya berharap warganya bisa sejahtera, meskipun gagal panen. Untuk itu, seluruh perangkat desa diajak untuk menggalakkan program pemberdayaan masyarakat dengan melakukan terobosan berternak hewan seperti kambing dan ternak ayam. Dia juga tidak henti-hentinya memotivasi penduduknya untuk berdagang apa saja termasuk usaha konveksi dan pedagang sayur mayur di pasar agar bisa menambah pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Program kerjanya itu terealisasi berkat dukungan ADD. Namun dia menyesalkan, karena ADD yang diterimanya terus merosot dari Rp 75 juta pada 2008 menjadi Rp 50 juta pada tahun 2011. Itu sebabnya, dia berjuang bersama pengurus AKD Jatim untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 10% dari totol APBN. Dan bagi masing masing desa penerimaan ADD tidak sama, hanya saja bagi desa yang tidak memiliki tanah bengkok agak bernafas lega dengan nadanya penerimaan ADD tersebut,kendati jumlahnya masih sangat kurang memadai,dalam hal ini pihaknya merasa terpanggil untuk terus mengupayakan kenaikan penerimaan ADD melalui upaya ke Pemerintah Pusat untuk pemerataan secara nasional, karena dibanding dengan Kabupaten Jember saja, ADD yang diterima sudah mencapai Rp.500 juta / tahun perdesa, sehingga kesenjangan antar desa di Kabupaten lain ini jangan terus menganga,memang dibutuhkan kesadaran dan dedikasi yang tinggi untuk menuju kesana,berharap dengan adanya kenaikan DAU dan PAD khususnya di Kabupaten Tulungagung ini untuk penerimaan ADD minimal bisa kembali pada masa Tahun 2008 lalu,atau kalau tidak dinaikkan saja plafonnya dari 10 % menjadi 15 % dari APBD setelah dikurangi belanja umum.ungkapnya. (sak) www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Silase,

Solusi Pakan Penggemukan

P

roblematika umum usaha peternakan di negara-negara tropis seperti Indonesia adalah faktor suhu lingkungan yang cukup tinggi. Kondisi ini berdampak langsung pada sistem metabolisme dan termoregulasi pada tubuh ternak.Lingkungan yang relatif panas menyebabkan sebagian ternak akan ‘enggan makan’ sehingga secara kuantitas asupan zat makanan (nutrient) yang masuk dalam tubuh juga kurang. Padahal, asupan nutrient ini berperan penting untuk mencukupi kebutuhan pokok (maintenance), perkembangan tubuh dan untuk kebutuhan bereproduksi. Implikasi dari kondisi asupan gizi ternak yang kurang, tak jarang dijumpai ternak dengan pertambahan berat hidup (average daily gain/ADG) yang masih sangat jauh dari hasil yang diharapkan baik di tingkat peternakan rakyat maupun industri. Faktor kuantitas dan kualitas pakan merupakan faktor utama penentu keberhasilan usaha peternakan karena hampir 2/3 biaya produksi berasal dari pakan. Karena itu, perhatian asupan zat makanan ke ternak akan sangat menentukan keberhasilan budidaya peternakan. Ada 2 masalah utama yang menyebabkan pakan ternak khususnya pakan ternak ruminansia yang diberikan tidak memenuhi kecukupan jumlah dan asupan nutrient. Masalah pertama adalah bahan pakan pada umumnya berasal dari limbah pertanian yang rendah kadar protein kasarnya dan tinggi serat kasarnya. Tingginya kadar serat ini yang www.suaradesa.com

umumnya didominasi komponen lignoselulosa (karbohidrat komplek) yang sulit dicerna. Masalah lainnya adalah ketersediaan pakan yang tidak kontinyu. Ini dikarenakan langkanya bahan pakan terutama di musim kemarau. Untuk mengatasi masalah tersebut berbagai terobosan telah dilakukan. Untuk meningkatkan nilai gizi dari pakan ternak yang umum dilakukan adalah dengan membuat menjadi hijauan kering (hay), penambahan urea (amoniasi) dan awetan hijauan (silase). Pengolahan bahan pakan dengan pengeringan sangat tergantung dengan musim/panas matahari sedangkan pengolahan dengan amoniasi (penambahan urea) acapkali terjadi kausus toksikasi karena tingginya amonia. Teknologi yang sekarang berkembang adalah pembuatan pakan tidak hanya sekedar awet (silase) tapi juga kadar nutrient sesuai dengan kebutuhan gizi ternak. Teknik Silase ini layak dipilih, karena sebagian besar pakan sapi mengandung serat yang tinggi, pengolahan bentuk silase memiliki beberapa keunggulan. Silase merupakan hijauan yang diawetkan dengan cara fermentasi dalam kondisi kadar air yang tinggi (40-80 persen). Keunggulan pakan yang dibuat silase adalah pakan awet (tahan lama), tidak memerlukan proses pengeringan, meminimalkan kerusakan zat makanan/gizi akibat pemanasan serta mengandung asam-asam organik yang berfungsi menjaga keseimbangan populasi mikroorganisme pada rumen (perut) sapi.

Edisi 02 Maret 2012

Teknik pembuatan Prinsip pembuatan pakan komplit dalam bentuk silase ini seperti proses fermentasi pada umumnya. Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari 3 kelompok bahan yakni kelompok bahan pakan hijauan, kelompok bahan pakan konsentrat dan kelompok bahan pakan aditif. Bahan pakan hijauan disini dapat berupa bahan pakan dari hijauan makanan ternak (HMT) seperti rumput gajah (Pennisetum purpureum), rumput kolonjono (Panicum muticum), Tanaman Jagung (Zea mays) dan rumput-rumput lainnya. Selain dari HMT, limbah-limbah dari sisa panen seperti jermai padi, jerami kedelai juga dapat digunakan. Bahan pakan ini sebagai sumber serat utama. Kelompok bahan pakan ko sentrat dapat berupa dedak padi/bekatul, onggok (ampas tapioka), ampas sagu, ampas tahu dan lain-lain. Bahan pakan konsentrat ini selain untuk memperbaiki kandung-

an nutrisi dari pakan yang dihasilkan juga berfungsi sebagai substrat penopang proses fermentasi (ensilase). Kelompok ketiga adalah bahan-bahan aditif. Bahan aditif disini dapat terdiri dari campuran urea, mineral, tetes dan lain-lain. Rasio dari ketiga kelompok bahan tadi dapat mengacu pada formula 7:2:1 atau 6:3:1 berturut-turut untuk hijauan: Konsentrat:Aditif yang didasarkan pada persentase berat. Pencampuran dilakukan dengan urutan komponen bahan aditif dicampur dulu dengan konsentrat selanjutnya dicampurkan ke hijauan. Jika kondisi hijauan atau limbah petanian agak kering maka diperlukan tambahan air sehingga kadar air campuran mencapai + 40 persen. (tni/inovasi)

SUARA DESA

31


LENSA DESA

PEMBINA AKD Jatim R.H. Dwi Putranto Sulaksono mendampingi anggota DPR RI Chairuman Harahap sebagai pembicara dalam Bedah RUU Desa Pro Rakyat.

SUASANA seminar, dimulai dari pendaftaran peserta, lalu para kepala desa larut dalam seminar, dan mempelajari draft RUU Desa.

CHAIRUMAN Harahap didampingi R.H. Dwi Putranto Sulaksono mengadakan jumpa pers dengan wartawan.

DALAM acara itu diselingi launching Majalah Suara Desa. Prasasti yang telah ditandatangani diangkat bersama R.H. Dwi Putranto Sulaksono dan Chairuman Harahap disaksikan Ketua AKD Jatim Samari.

32 SUARA DESA

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


SUARA Desa/Budi Harminto

Ketua AKD Jatim Samari didampingi bendahara Tulus Setyo Utomo dan Anang Suhari (pengurus AKD Sidoarjo) berdialog dengan pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo, sesaat sebelum acara Cangkrukan di Stasiun JTV Surabaya, Minggu, 30 Oktober 2011.

ANGGOTA DPR RI Chairuman Harahap dan Ketua AKD Jatim Samari mengikuti acara Dialog Khusus, di Stasiun JTV Surabaya, 30 Januari 2012. KETUA AKD Jatim Samari dan Prof. Hotman Siahaan dalam satu acara live show Titik Tengah di Stasiun Metro TV Jatim, di Surabaya, 6 Februari 2012. Usai acara beberapa pengurus harian AKD Jatim berfoto bersama Prof. Hotman Siahaan.

KETUA AKD Jatim Samari menggelar jumpa pers dengan wartawan di Surabaya.

HAMPIR setiap hari di tepi jalan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur berjajar para penjual hasil laut dan tambak. Ikan patin dijual Rp 14.000/ kg, mujair besar Rp 15.000/kg, bandeng Rp 22.000/kg, gurami Rp 24.000/kg.

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

ASOSIASI Kepala Desa Banyuwangi (Askab) bekerjasama Pemkab Banyuwangi menggelar Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa, di sebuah hotel di Genteng. Kegiatan tersebut dimulai sejak akhir 2011 hingga awal 2012.

SUARA DESA

33


SUArA WiliS

S

EJAK dulu Pacitan dan Ponorogo dikenal sebagai penghasil singkong, atau juga disebut ketela pohon dan ubi kayu. Kini berkembang menjadi komoditas unggulan yang dapat meningkatkan kehidupan massyarakat di wilayah itu. Pamor singkong makin mencorong, karena dapat dijadikan bioetanol untuk bahan bakar pengganti minyak maupun campuran obat-obatan. Selain itu singkong juga dapat diolah menjadi mocaf (modified cassava flour) atau tepung cassava yang digunakan sebagai tepung bahan utama berbagai produk makanan, seperti roti, mi instan, dan kue. Data Dinas Pertanian Jatim menunjukkan, pada tahun 2010 produksi singkong Jatim mencapai 3,642 juta ton dari lahan seluas 239.760 hektare (Ha), dengan produktivitas 158,23 kuintal per hektar. Di Pacitan areal tanam mencapai 37 ribu Ha, Ponorogo 23 ribu Ha, Madiun 6.141 Ha, Ngawi 5.432 Ha, dan Magetan 925. Potensi bisnis singkong masih terbuka lebar. Untuk industri dalam negeri saja membutuhkan rata-rata 1 juta ton tepung tapioka per tahun. Padahal untuk menghasilkan 1 kg tepung tapioka diperlukan 3,5 kg singkong segar. Kebutuhan mocaf juga mencapai rata-rata 1 juta ton per tahun. Belum lagi permintaan ekspor chip singkong ke China yang 1 pabrik saja bisa membutuhkan hingga 4 juta ton singkong per tahun. “Dari permintaan ini, Indonesia baru bisa memenuhi 5% saja atau

Singkong

Bikin Mencorong Singkong tidak lagi makanan wong ndeso. Berbagai makanan olahan dipastikan menggunakan bahan baku singkok pilihan.

sekitar 200.000 ton chip singkong,”ujar Ketua I Masyarakat Singkong Indonesia Suhayo Husen. Karena itulah pemerintah Provinsi Jatim menjadikan Pacitan dan Ponorogo sebagai salah satu dari tujuh sentra penghasil tepung cassava di Jawa Timur, selain di Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, dan Kediri. Meskipun demikian, Madiun, Magetan, dan Ngawi, juga tak mau ketinggalan ikut mengembangkan singkong. Selain di Trenggalek yang sudah berkembang pesat, di Pacitan dan Ponorogo juga akan didirikan pabrik tepung cassava. Bahkan PT Indonesia Clean Energy (ICE) menanamkan modal sekitar Rp 370 miliar di Pacitan

Petani desa bersemangat menanam dan memakan singkong. Permintaan pasar singkong bertambah pesat, harganya pun mulai menguntungkan petan.

34 SUARA DESA

untuk membangun pabrik bioetanol berbahan baku singkong. Pabrik itu mampu berproduksi bioetanol 100 kiloliter per hari atau setara 33.000 kiloliter per tahun. Untuk keperluan ini, pabrik akan menyerap 230.000 ton singkong hasil panen petani. “Pacitan merupakan salah satu sentra produksi singkong di Indonesia. Bioetanol itu akan dijual ke pasar di luar negeri, terutama ke Jepang dan Korea Selatan,” ujar Komisaris Utama PT ICE Taufan EN Rotorasiko. Singkong bukan sekedar tanaman rakyat, tetapi simbol bagi Pacitan. Masyarakat di dataran tinggi maupun perbukitan menggantungkan mata pencaharian dari singkong. Di wilayah perbukitan, seperti Punung, Donorojo, Tegalombo, Bandar, dan Nawangan adalah area yang ditanami singkong untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka. Demikian juga di Ponorogo, sentra tanaman singkong membentang mulai dari wilayah Kecamatan Sawo, Sambit, Slahung, Ngrayun, Balong, Jambon, hingga Kecaman Badekan. Sedangkan di Magetan kebanyakan di daerah Poncol, Panekan, Plaosan, dan Panekan. Di Ngawi di wilayah Jogorogo, Ngrambe, Sine, Pitu, dan Badas. Di Madiun kebanyakan di Kare, Gemarang, Saradan, dan Pilangkenceng. (bdh) www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

Magetan

Durian Plangkrongan Lebih Enak

S

ebagian Besar Masyarakat banyak belum mendengar Desa Plangkrongan, Kecamatan Plaosan, Magetan sejak lama menghasilkan durian yang lebih lezat dari durian Montong. Hasil penelitian Universitas Brawijaya, pada 2009 menjelaskan durian Plangkrongan memiliki rasa yang lebih enak dibanding lainnya. Pada tahun 2009, Peneliti Dr Lutfi Bansir dari DRC( Durian Researh Center) dari Universitas Brawijaya Malang, telah mengambil sample durian dari berbagai daerah termasuk durian Plangkrongan. Hasil penelitian membuktikan bahwa durian Plangkronganlah Durian yang enak dan mempunyai rasa Juga Warna yang khas diantara yang lain Menurut Wartoyo, Kepala Desa Plangkrongan, durian “Saman” begitu masyarakat lebih mengenalnya memiliki daging yang tebal dan warnanya yang sangat unik, sehingga menggairahkan untuk dimakan. “Durian di desa kami sudah sejak dulu ada, namun kami baru tahu kalau durian di sini merupakan jenis yang paling unggul dan memiliki rasa yang nomer satu di antara banyak jenis , bahkan jenis montong sekalipun kalah,” terang Wartoyo. Dengan adanya Durian Saman ini, Kepala Desa Plangkrongan dan Kelompok tani Tenggar Jaya berharap dalam lima tahun ke depan setelah waduk Gonggang sudah dibuka , Desa Plangkrongan menjadi desa wisata, selain Telaga Sarangan. Di Plangkrongan, pengunjung akan

www.suaradesa.com

menikmati alam yang indah sekaligus bisa menikmati durian Saman. “Harapan kami lima tahun ke depan desa kami menjadi salah salah satu tujuan wisatawan. Pengunjung akan datang dengan tujuan bisa menikmati durian. Jumlah pengunjung yang banyak, desa ini akan maju dan perekonomiannya berkembang pesat,” tambah Zainuddin, Ketua Kelompok Tani Tenggar Jaya. Keunggulan Durian Saman Plangkrongan ini membuat Zainuddin beserta dua temannya, Joko dan Harno membentuk Kelompok Tani Durian Tenggar Jaya. Pelbagai pelatihan yang diadakan Oleh DRC (Durian Reserch Center Universitas Brawijaya ) di Nganjuk Jawa Timur diikuti. Di sana juga Zainuddin berkenalan dengan Dr Lutfhi Bansir, yang membantu untuk mengembangkan durian Plangkrongan, mulai dari pembibitan sampai pengembangannya. Menurut Zainuddin, Saat ini Kelompok Tani Tenggar Jaya sudah bisa mengembangkan bibit sendiri. Warga desa sekitar Plangkorngan membeli bibitnya, tetapi karena

Edisi 02 Maret 2012

jumlahnya terbatas, maka sulit dijual secara massal. Potensi yang ada di desa Plangkrongan, kata dia, sebenarnya bisa menjadi sumber pendapatan daerah, jika saja Pemerintah Kabupaten Magetan ikut memperhatikannya. Diakui, sampai saat ini tidak ada yang memberikan apresiasi terhadap keberadaan Durian Plangkrongan, sehingga hanya warga dan kelompok tani Plangkrongan sendiri yang mengembangkan durian ini. “Dengan potensi yang ada di desa kami, seharusnya Pemerintah Kabupaten Magetan, ikut mengapresiasi, misalnya dengan menyediakan lahan yang bisa ditanami pohon durian, atau dengan memberikan bantuan kredit lunak, atau bisa juga dengan mepromosikannya dengan membuat program durenisasi di wilayah Magetan” jelas Wartoyo, Kepala Desa Plangkrongan. (khoiri)

SUARA DESA

35


Suara

Madiun

Padi Terserang Hama Potong Leher

M

eski sudah mulai panen, namun pada musim penghujan (MP) Januari dan Pebruari 2012, petani di Kab. Madiun belum merasakan hasilnya sebagaimana yang diharapkannya. Masalahnya, panen padinya, hasilnya sebagian ada yang merasa merugi, karena setiap lahan satu hektare, hanya 4 ton – 5 ton gabah kering panen (GKP). Karena tanaman padinya terserang hama potong leher dan juga adanya perubahan iklim yang ekstrem belum lama ini. Sedang sebagian petani padi di bagian Kab. Madiun selatan ada yang hasil produksi tanaman padinya mencapai 8 ton – 9 ton GKP/ha. Hal ini, karena, wilayah Kab. Madiun selatan lahan pertaniannya lebih subur dibandingkan dengan lahan pertanian di daerah lainnya. Juga karena didukung adanya pengairan yang cukup.. Data di kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Madiun menyebutkan, serangan hama setiap tahunnya selalu ada. Yakni seperti serangan hama keresek (xantamonas a) seluas 401,08 ha, hama blas (Phyricularia) seluas 149,59 ha, hama tikus seluas 154,6 ha, hama Helmintha sporium aryzae seluas 3,52 ha, hama penggerek batang, 25,5 ha, hama wereng batang coklat 0,2 ha Sementara menurut pengakuan dari Yakin (62) warga Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kab. Madiun ditemui Suara Desa, Kamis (23/2) mengatakan tanaman padi miliknya pada musim panen 2012 ini mengalami penurunan hasilnya. Hal itu katanya,

karena tanaman padinya menginjak menguning, terserang hama potong leher. Ini kalau tidak segera dipanen, hasilnya semakin menurun drastis. “Niki, lhak kepekso manen, to Mas. (Ini kan terpaksa memanen padi to Mas. Red). Sebab, kalau kondisi tanaman padi sudah terserang hama potong leher batang padi, tidak segera dipanen, padi yang sedang menguning itu, akan rontok dan sebagian buah padi tidak bisa terisi penuh. Kan lebih baik kami memanen lebih awal tidak mengapa. Daripada nantinya sama sekali tidak panen,”kata Yakin yang dibenarkan Sumarto tetangganya yang ikut membantu panen saat ditemui Kamis (23/2). Dikatakannya, karena adanya hama potong leher itu, sawah miliknya 1 kotak (100 M2) biasanya kalau tidak kena serangan hama, dapat menghasilkan 9 kwintal -10 kwintal gabah kering panen (GKP). Sekarang ini, tanaman padi terserang hama potong leher hanya menghasilkan 7 kwintal GKP. Jika dijual hanya laku Rp2.500/Kg – Rp2.700/ Kg karena mutunya jelek. Sedang GKP yang mutunya baik harganya mencapai Rp2.900/Kg nya. Hal senada dikatakan oleh Marsudi (35) warga Desa Kebonagung Kec. Balerejo dan Suwito (38) warga Desa Pecinan Kec. Balerejo, Sartono (49) Desa Kedungbanteng dan Suyoto (50) Desa Kedungrejo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, pada musim panen tahun 2012 ini, rata-rata petani yang tanaman padinya terserang hama potong leher, hasilnya njeblok alias menurun drastis. Kedua warga itu, mengaku musim panen MP 2012 ini diperkirakan hanya

Petani menikmati panen padi setelah diserang potong leher.

36 SUARA DESA

mendapat hasil panen padinya 50 % 75 %-nya saja. Ditanya, kenapa tanaman padinya dipanen lebih awal ? Spontan, Marsudi warga Desa Kebonagung, Suwito warga Desa Pacitan dan Yakin warga Desa Ngadirejo Kec. Wonoasri, Sartono (49) Desa Kedungbanteng dan Suyoto (50) Desa Kedungrejo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, secara terpisah senada. “Ya, daripada samasekali tidak bisa panen karena dihabiskan hama potong leher, lebih baik memanen lebih awal, meski hasilnya kurang maksimal. Sebab, hama potong leher itu sangat ganas dan cepat sekali dalam aksi serangannya terhadap tanaman padi yang tengah menguning tersebut,”katanya meyakinkan. Menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Madiun, M. Nadjib, SP.MM didampingi Ir. Catur Jaka Widada, M.MA, Kabid Teknik Disperta dan Holtikultura Kab. Madiun kepada Suara Desa, Kamis, (23/2), menyatakan, permasalahan sebagaimana terurai diatas sama sekali tidak mempengaruhi hasil produktivitas tanaman padi di Kab. Madiun. “Karena itu masyarakat di Kab. Madiun tidak perlu kuatir, meski pada MP 2012 tepatnya Januari dan Pebruari ini, ada sebagian petani yang merugi dalam bercocok tanam padi. Namun disebagian tempat seperti di Kab. Madiun selatan hasil tanaman padi mencapai 8 ton – 9 ton GKP per hektarenya,” kata M. Nadjib, SP.MM didampingi Ir. Catur Jaka Widada, M.MA, kepada Sura Desa meyakinkan.(drn) www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

ponorogo

Pelajar Ogal-Agil Jalan Kaki 10 Km ke Sekolah

K

ampung Ogal-Agil masih asing didengar dan diucapkan oleh warga Ponorogo. Sebanyak 60 warga dari 17 KK adalah penghuni kampung terisolir ini. Di lereng pegunungan Gajah Kecamatan Badegan, Ponorogo mereka mendirikan bangunan rumah yang sangat sederhana, berdinding bambu dan berlantai tanah. Setiap hari warga mengkonsumsi nasi tiwul hitam, yang terbuat dari ketela pohon dikeringkan. Sebagai penghuni kampung yang selalu diselimuti kabut itu, wajib bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bercocok tanam di atas lahan milik Perhutani. Tanaman singkong dan jagung merupakan produk unggulan warga Ogal-Agil. Dari Ogal-Agil untuk menuju ke Desa Dayakan (Balai Desa) bagaikan menempuh ke ibukota. Warga harus menempuh jarak sekitar 5 Km, sedangkan bila ingin pergi ke Kecamatan Badegan harus menempuh jarak 25 KM. Dan jika warga pergi ke Pasar yang berada di Kecamatan Badegan harus menempuh jarak 35 KM. Itu pun hanya untuk menjual hasil pertanian mereka yang ditanam dari lahan perhutani. Lokasi kampung yang jauh dari pusat keramaian, memaksa warga hidup rukun. Apapun, mereka kerjakan dengan cara bergotong royong. Sementara anak -anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, harus menempuh jarak 5 Km ke sekolahnya, jadi pulang pergi mereka harus berjalan kaki sepanjang 10 Km. Medan yang sulit untuk menembus ke luar kampung, mengakibatkan, jumlah anak yang lulus setingkat SMA sederajat masih nihil. Berdasarkan data yang dihimpun Suara Desa, hanya 3 (tiga) anak yang lulus SMP, dan sebagian besar adalah anakanak usia Sekolah Dasar. Kati (45) warga setempat, menuturkan, baginya sudah terbiasa melepas cucunya yang masih duduk di bangku kelas 4 ini untuk belajar di SD Sekar Putih yang berjarak tempuh 5 Km. Perempuan ini juga sudah terbiasa kerja di tegalan layaknya kaum laki. “Ya cucu saya ini sudah biasa pergi dan pulang sekolah harus berjalan kaki 10 Km, dan bagi perempuan di

www.suaradesa.com

sini sudah terbiasa, mencangkul di ladang, karena sumber pangannya, ya dari peladangan di tanah milik perhutani, yang mudah air di sini, jadi kata orang sini dekat batu jauh tahu,” ungkapnya. Hal senada juga disampaikan Paikun (45) menurutnya sekarang sudah agak lumayan dibanding beberapa tahun silam. Dahulu, sebelum jalannya lebar seperti ini, warga harus berjalan merangkak karena jalannya belum ada. “Sekarang sudah agak lumayan, walau harus jalan kaki namun jalannya agak mending sudah ada, dan disini serba jauh dari mana-mana, dan semua akses masih kurang baik mulai jalan, pendidikan, kesehatan. Ini yang pokok, untuk sekolah SD saja anak-anak sini harus menempuh 10 Km pulang pergi. Jadi kalau bisa pemerintah bangunkan sekolah yang agak dekat dengan kampung ini. Akses kampung hendaknya segera diperbaiki. Untuk Listrik saja kami ambil dari Desa Watu Pathok, Kabupaten Pacitan. Aliran listrik itu dipasang dua sepedo (meteran) dibagi 17 KK,” terangnya. Bahkan yang aneh lagi masih ada warga di Kampung Ogal-Agil ini belum tahu wajah kepala desanya karena menurut Paikun sangat jarang Kepala Desa Dayakan datang ke OgalAgil bila tidak ada hajatan manten dan nyumbang,”Jadi sini ini sepertinya

Edisi 02 Maret 2012

sudah tidak di perhitungkan, berbagai bantuan masih banyak yang tidak bisa dinikmati warga Ogal-Agil,” ujarnya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Narto perangkat desa setempat ketika di temui Suara Desa pihaknya menjelaskan kalau anak-anak sekolah SMP yang dari Ogal-Agil tersebut semua sepedanya ditaruh dirumahnya. “Bagi anak sana yang sekolah SMP di Karangan sepedanya sejak masuk sekolah sampai tamat di parkir di rumah saya, sepeda itu akan dibawa pulang kalau sudah tamat sekolahnya, jadi dari sana sampai sini jalan kaki, lalu ke SMP naik sepeda. Padahal jarak dari rumah saya ke Kampung Ogal-Agil 5 KM,” pungkasya. Kampung atau lingkungan OgalAgil tersebut merupakan kampung bagian Ponorogo barat yakni, Dusun Jurang Sempu yang masuk di RT.06/RW.03, Desa Dayakan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Bahkan kampung OgalAgil merupakan desa yang berada di lereng Pegunungan Gajah, yang merupakan tapal batas Kabupaten Ponorogo dengan Desa Watu Pathok, Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Lingkungan Ogal-Agil ini hanya terdiri satu RT dan terdiri dari 17 KK, yang memiliki jumlah warga hanya 60 jiwa.”Di kampung ini hanya ada satu televisi untuk melihat hiburan dan mendengar berita,”ujarnya. (mar)

SUARA DESA

37


Suara

Ngawi

Panen Raya, Harga Gabah Anjlok

M

emasuki musim panen raya kali ini, ternyata nasib para petani, khususnya di Kab. Ngawi belum bisa dibilang beruntung. Pasalnya, harga gabah dipasaran anjlok hingga 25% dari harga normal yang mencapai Rp 3.800 per kilogramnya untuk gabah kering. Akibatnya, harapan petani untuk meraih untung harus dilupakan, meski tidak sampai merugi. Sutrisno (48), petani asal Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Ngawi mengatakan, penurunan harga gabah pada musim panen raya sebetulnya bukan hanya sekali ini saja. Penurunan harga gabah selalu terjadi setiap panen raya tiba. Alasannya juga bermacammacam, kadang yang disoal itu kualitas gabah jelek, terlalu banyak kotoran, stok beras masih banyak dan sebagainya. “Sekarang yang disoal tengkulak itu kadar air (rendemen) dianggap tidak sesuai dengan standar pemerintah, katanya terlalu tinggi. Ya memang harus dimaklumi karena curah hujan sekarang ini masih tinggi. Tapi karena para petani butuh biaya untuk musim tanam berikutnya, bagaimanapun juga ya terpaksa harus tetap menjual,” katanya. Dari pantauan di lapangan, musim panen raya di Kab. Ngawi tahun ini, dimulai sejak minggu kedua Februari. Beberapa wilayah yang selama ini menjadi sentra gabah, mulai memanen, seperti di Desa Sambiroto, Bintoyo, Padas, dan Desa Sambiroto serta desa Legowetan. Di desa ini panen terjadi bersamaan. Namun kebiasaan yang terjadi selama ini di daerah Ngawi, para petani langsung menjual gabahnya di sawah, tidak dikeringkan lebih dulu. Para tengkulak dari berbagai daerah seperti Sragen, Cepu, Nganjuk,

Jombang dan Bojonegoro, datang membeli gabah para petani. Ada yang membeli dengan sistem tebasan, yakni padi dibeli masih berupa tegakan, tapi sebagian lainnya membeli berupa oce (gabah). Selain para tengkulak, pada musim panen raya seperti ini, para pengijon juga sudah ‘mengepung’ para petani. Pasalnya, para petani biasanya mencari pinjaman modal untuk menanam padi pada awal musim. Para pengijon inilah yang kemudian juga ikut menentukan harga gabah hasil panenan petani. Biasanya para pengijon ini dalam menentukan harga, jauh dibawah harga pokok pembelian (HPP) yang ditetapkan pemerintah atau di bawah harga pasaran. Selain dihantui para pengijon, petani Ngawi tahun ini juga disibukkan dengan serangan hawa tanaman. Setidaknya ada empat jenis hama yang menyerang tanaman petani, yakni pyricularia oryzae (busuk leher), helminthosporium (hawar daun), santo monas alias kresek serta wereng batang coklat (WBC). Hama tersebut menyerang beberapa wilayah dengan jenis hama berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Edi Suwarno, dari Bagian Penanggulangan Hama dan Penyakit Dinas Pertanian Jawa Timur di Ngawi, menyebutkan serangan hama padi Ngawi masih relatif terkendali dan tidak sampai mengarah pada KLB (Kejadian Luar Biasa). Pasalnya, serangan hama itu bersifat sektoral dan hanya tempat-tempat tertentu. Artinya, hama yang menyerang wilayah satu dengan lainnya berbeda, demikian juga jenisnya. Meski tidak merata, namun sebagian

Anjlok lagi anjlok lagi...Kapan petani untungnya jika setiap panen tiba harga gabah selalu turun.

38 SUARA DESA

besar areal tanaman padi diwilayah Ngawi terpaksa harus dilakukan panen dini. Pasalnya, bila tidak dilakukan panen dini, serangan hama itu bisa menggila dan para petani akan semakin merugi. Terlebih hama yang menyerang sebagian wilayah Ngawi itu tergolong ganas. “Dipanen lebih dini sebetulnya juga tidak masalah, karena tanaman itu sudah masak dan hanya tinggal nunggu waktu saja agar bulirnya lebih padat dan kering. Hanya saja, kuantitas dan kualitas hasil panenan tentu berbeda, jika dibandingkan dengan tanaman yang tidak diserang hama. Hasilnya jelas berbeda,” katanya. Menurut Edi Suwarno, munculnya serangan hama mendekati panen seperti sekarang ini bisa juga akibat perubahan cuaca ekstrim, sehingga mendukung berkembang biaknya hawa maupun penyakit tanaman. “Kondisi cuaca yang lembab, memungkinkan hama penyakit itu berkembang biak dengan cepat,” tandasnya. Karena itu, ia kemudian memberi resep untuk menangkal serangan hama tanaman padi, antara bisa dilakukan dengan mengatur kelembaban di sekitar tanaman. Seperti membuat parit dengan jarak satu meter dari areal tanaman, untuk tanaman yang sudah berumur lebih dari 50 hari dan memberi pengairan secara berkala untuk tanaman berumur 35 hari. Selain mengatur kelembaban di sekitar tanaman, penggunaan obat kimiawi juga bisa dilakukan. Seperti hama jenis daun serta busuk leher (potong leher) merupakan hama jamur (fungi) sehingga dalam menghambat perkembangannya diperlukan fungisida. Lain lagi kalau hawa itu berupa serangga pengganggu semisal wereng batang coklat (WBC), maka perlu disemprot dengan insektisida. Sedangkan bakterisida adalah sejenis racun yang mampu menekan pertumbuhan bakteri, termasuk Santo Monas atau lazim disebut hama kresek. ”Semua harus dilakukan dengan tepat, agar memberikan hasil yang maksimal. Dengan cara kenali jenis hama dan lakukan penyemprotan yang diulang satu minggu sekali sampai umur 75 hingga 80 hari,” paparnya.(wn,tni) www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

pacitan

‘Kelapa Ajaib’

D

dari Kemuning

1984. Saat itu jumlahnya sekitar 25 batang. Bibit sebanyak itu ditanam merata pada beberapa petak tanah milik orang tuanya. Tapi aneh, ungkap pria yang bekerja sebagai pesuruh SD ini, batang kelapa yang satu ini mengalami perkembangan lebih cepat dibanding tanaman lainnya. Bahkan, saat tingginya baru 3 meter, pohon kelapa yang berada di samping rumah itu sudah berbuah. Lebih mengejutkan lagi, buah yang dihasilkannya berukuran “raksasa”. Jika buah kelapa biasa rata-rata hanya seukuran kepala manusia, butiran kelapa yang kulitnya berwarna kuning kecoklatan itu, ukurannya jauh lebih besar. Mengetahui fenomena tersebut, bapak yang memiliki 5 anak itu sengaja memelihara kelapa ajaib itu. Dia meyakini, bentuk fisik yang lebih besar merupakan ciri khas tanaman tersebut cocok dijadikan bibit unggul. Dan sampai saat ini sudah ada puluhan warga sekitar yang antre mendapatkan bagian bibit dari Suyono. Itu diberikannya secara cuma-cuma. Penyebaran bibit kelapa milik Suyono bukan hanya di wilayah setempat, namun sudah menyebar hingga ke-

esa membutuhkan tangantangan kreatif warganya untuk menghasilkan produk inovatif. Salah satu warga kreatif itu Suyono dari Dusun Krajan, Desa Kemuning, Kecamatan Tegalombo, Kab. Pacitan. Orang-orang di sekitar Kecamatan Tegalombo mengenalnya sebagai penemu kelapa ajaib. Pak Yono—demikian dia akrab disapa—sebenarnya tidak secara khusus menemukan cara bercocok tanam hingga hasil kelapanya bagus. Tapi dia mengembangkan kelapa anugerah dari Tuhan itu sebab hasilnya lebih banyak. Kelapa milik Suyono memang terbilang unik. Secara fisik ukurannya empat kali lebih besar dibanding kelapa biasa. Begitu pula tempurung maupun isinya memiliki ukuran di atas rata-rata. Tentu saja hal itu akan menambah penghasilan para petani yang membudidayakannya. Menurut dia, ketika pertama kali berbuah pohon kelapanya memang besar-besar. Dan setiap tangkai paling banyak ada 12 butir. Suyono mengatakan, dirinya pertama kali menanam bibit kelapa sekitar tahun

Berburu Batu Kudi Desa Jeruk NAMA Desa Jeruk Kecamatan Banar Kabupaten Pacitan sekarang jadi perbincangan di masyarakat. Sama dengan Tulungagung yang dikenal sebagai penghasil marmer dan Bawean dengan batu Onyx-nya, Desa Jeruk dikenal karena batu Kudinya. Bahkan sumber daya alam (SDA) yang tersimpan dalam perut desa ini mulai dilirik sejumlah investor. Batu Kudi sekarang banyak diburu pemodal dari segenap penjuru kota. www.suaradesa.com

Batu gunung yang konon bisa dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan cendera mata serta arca tersebut paling banyak dijumpai di Desa Jeruk, sedang di desa lain kandungannya lebih kecil. Sekarang warga pun mulai berbondong-bondong melakukan penambangan demi mereguk untung di desa ini. Bebatuan hasil penambangan dari Gunung Watu Kudi tersebut, jenisnya hampir sama seperti batu granit yang bertekstur lunak, dan berwarna hitam kecoklatan. Sehingga kalau dibentuk patung atau arca, tak perlu lagi dilumuri cat. “Sebab warna aslinya sudah sangat mengkilat.Saya yakin nanti akan ditambang secara besar-besaran kalau menguntungkan,” katanya. Suparno, salah seorang penam-

Edisi 02 Maret 2012

camatan sekitar. Suyono mengatakan, banyak warga datang ke desanya. Ada yang dari Bandar, Nawangan, Tulakan, bahkan dari Kecamatan Kota Pacitan. Sayangnya, informasi temuan Suyono belum terdengar oleh dinas terkait. Padahal, jika potensi tersebut dikembangkan, Suyono siap menyerahkan sepenuhnya. Yang penting, tegas dia, bibit kelapa darinya membawa manfaat bagi masyarakat luas. Selama ini Pak Yono sendiri yang melakukan pembibitan sekaligus membagikan kepada yang membutuhkan agar bisa dinikmati oleh banyak warga. “Saya ingin kelapa saya ini bermanfaat bagi masyarakat luas,” katanya. (gus)

bang, mengatakan, banyak investor dari Yogya dan Solo yang siap menanamkan modal. Lokasi penambangannya sangat ekonomis, selain jarak tempuhnya dekat, juga jalannya sangat memadai. “Karena pertimbangan itu, mereka (investor) bersedia mengembangkan usaha penambangan di sini,” ujarnya. Biasanya para penambang menjual bongkahan batu kudi itu dalam bentuk balok. Setiap satu truk dibanderol sekitar Rp 275 ribu-Rp 300 ribu. Namun, tak jarang penambang yang kreatif menyulap batuan itu menjadi semacam peralatan rumah tangga, seperti tungku, tandon air, maupun pot bunga. “Setiap harinya, rata-rata bisa diangkut 5-10 truk. Tapi kalau pas menjelang Lebaran, permintaan naik hingga 15 truk sehari,” jelas Parno. (gus)

SUARA DESA

39


SUArA pANTUrA

Menggali Batu Emas di Jalur Pantura

P

egunungan sepanjang pantai utara (Gresik, Lamongan dan Tuban) berbatu kapur. Di dalam perut pegunungan itu terkandung berbagai nilai ekonomi tinggi, sebab bantuan kapur itu adalah emas yang nyaris tidak ada yang terbuang percuma. Kandungan batu kapur yang paling rendah, dijual untuk bahan urukan, sementara yang memiliki kandungan fospat tinggi digunakan untuk pupuk. Bahkan, di dalam kandungan batu kapur itu terdapat kalsium yang bagus untuk bahan campuran susu bubuk formula, selain itu juga bisa dikelola untuk bahan baku bedak talk. Tidak hanya itu, batuan kapur itu juga bisa dimanfaatkan untuk bahan baku kaca, serta metal badan pesawat terbang. Pada beberapa tahun terakhir sekelompok warga juga menjualnya untuk bahan pengurai emas. Manfaat lain yang sejak lama digunakan warga adalah untuk kapur putih dan batu umpak. Pabrik semen, juga tergantung pada batu-batuan kapur ini, sehingga PT SG dan Holcim selalu memperluas pabriknya di sepanjang kawasan pegunungan ini. Perumahan GKB Gresik sejak awal adalah kawasan pegunungan kapur yang digali untuk bahan baku semen, tetapi setelah rata, tanah itu dijual untuk pembangunan perumahan. Pada beberapa penelitian batuan kapur itu juga mengandung zat yang bisa digunakan untuk bahan peledak, bahkan konon jika diproses lebih seksama memiliki kandungan uranium.”Manfaat batuan kapur di sepanjang pantai utara itu bernilai tinggi, tetapi sangat disayangkan hanya segelintir orang saja yang bisa menjualnya dengan nilai tinggi,” kata Ridwan penambang batu kapur di Lamongan. Nilai eknomi yang tinggi itu, oleh beberapa penambang hanya dimanfaatkan untuk memproduksi batu kumbung dan umpak. Bangunan yang menggunakan batu bata dari batu kapur ini, jika dihitung lebih ekonomis dan ban-

40 SUARA DESA

Gunung Kapur Sekapuk, Gresik

gunannya lebih kokoh terutama untuk bangunan di kawasan pantai. Para penambang itu, dengan gigihnya memotong struktur badan gunung mulai dari atas sampai bawah, bahkan tidak sedikit yang berani membuat galian menjorok jauh ke dalam perut gunung.”Longsor di musim hujan, merupakan resiko yang harus ditanggung para penambang dan tidak sedikit yang tewas akibat terowongannya ambruk,”ujar Pardi penambang asal Tuban ini. Akibat dari berbagai proyek galian itu, beberapa kawasan di Gresik seperti di Suci, Gosari, Panceng, Paciran, Lamongan dan Tuban terlihat lubang mengangah berbentuk jurang. Para pengusaha dan penambang tidak peduli lagi soal kewajibannya untuk merehabilitasinya dengan menguruk kembali bekas galian itu. Di Tuban, aktivitas penambangan liar masih dilakukan sebagian masyarakat Tuban. Mereka berdalih, bahwa menambang di arealnya itu bagian dari pemenuhan kebutuhan perut.“La wong kita butuh. Juga, sambil menanti musim tanam,” ujar sejumlah penambang di kawasan Desa Semanding, Grabagan, maupun Jatirogo. Sebenarnya, kawanan penambang itu menyadari bahwa kegiatannya yang tidak berijin itu tidak baik. Namun, kata mereka, apa hendak dikata,

terpaksa dilakukan karena dengan menambang kumbung tersebut dapat mengepulkan asap dapur keluarga. Sedang, bila tidak menambang, dapat mengusik laju perekonomian keluarga. Oleh karena itu, meski menyadari bahwa pengambilan bahan galian tersebut tidak diperbolehkan oleh negara. “Kami sadar bahwa ini pelanggaran. Tetapi, ya itu, untuk kelangsungan hidup,” ujar seorang penambang yang mengaku terkadang merasa was-was bila terus-menerus melanggar ketentuan negara. Meskipun demikian, ada penambang yang terkesan lugu.“Masak ya pemerintah tega “membasmi” kita,” sahut seorang penambang kawannya, sambil menggaruk-garuk kepalanya. Para penambang ilegal itu sesungguhnya juga paham bahwa pengeksploitasian sumber daya alam yang dilakukan tidak dikehendaki banyak pihak. Bahkan, dapat pula bertutur, bahwa kegiatan penambangannya dapat pula mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan. Lahan sekitar tampak “bopeng”. Kerap kali menebas pepohonan. Mengepras perbukitan, yang disadari bahwa hal demikian di atas dapat menyebabkan mala petaka. Namun, lagi-lagi, apa hendak dikata, mereka dengan sadar melakukannya, karena mengaku “butuh”. Masalah “ilegal tambang” sepertinya turun-menurun di lingkungan saudara kita ini.(bary, nf) www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

Bojonegoro

Produk Limbah Jadi Anak Tiri Lagi

H

asil hutan berupa kayu jati dan kayu rimba serta limbah kayu gergajian, akar (tunggak bahasa jawa) merupakan komoditas yang dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Produk kayu bernilai seni nan indah ini dikembangkan masyarakat Bojonegoro sebagai usaha industri rumah tangga dengan produknya berupa meubel dan benda suvenir. Sentra industri kayu meubel tidak hanya di Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Bojonegoro. Desa Batokan Kecamatan Kasiman dan sekitarnya juga merupakan sentra industri meubel dan ukir serta kerajinan bubut kayu yang telah lama ditekuni oleh masyarakat. Di desa yang terletak di perbatasan BojonegoroCepu ini, puluhan pengusaha kerajinan limbah gergaji kayu jati dengan ratusan pekerjanya tetap bertahan di tengah tantangan usaha yang sedang

pasar lokal Bojonegoro juga merambah di Bandung, Jakarta, Surabaya, Palembang, Balikpapan, Brunei Darussalam dan sejumlah daerah lainya. Berbagai produk dihasilkan dari usaha bubut kayu ini. Berbagai pernik hiasan rumah, aksesoris serta perabot

membelitnya. Padahal, kerajinan bubut kayu telah menjadi produk unggulan warga desa untuk meningkatkan ekonominya sekaligus mengurangi angka pengangguran. Berkat disain produk yang lebih bagus, pasarnya terus meluas, tidak hanya di

kayu jati ini ditawarkan dengan beragam varian dengan harga mulai puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah. Bentuk produknya pun mulai dari terkecil semisal tempat Hp, Harley,tempat tissue, tempat buah, set tempat minum, dan vas bunga.

www.suaradesa.com

Limbah kayu awalnya hanya untuk bahan bakar, kini setelah menjadi barang souvenir dan bernilai tinggi dijadikan anak tiri lagi.

Edisi 02 Maret 2012

Pengrajin juga membuat jam dinding bentuk kapal pesiar, kaligrafi, set meja makan dan lain-lainya yang setiap produk memiliki bentuk dan keunikan tersendiri.Nilai seni yang diciptakan para pekerja itu menarik minat pembeli baik secara ritel maupun dalam jumlah besar. Tidak heran usaha ini selain laris manis Muhtadi (63), salah satu pemilik usaha bubutan di Jalan Rajawali Rt 23 Rw 06 Desa Bandar Batokan, Kec. Kasiman, Bojonegoro ini mengungkapkan usahanya yang ditekuni sejak bertahuntahun lalu ini mulai surut, hal ini disebabkan banyak faktor. Mulai dari persaingan antar pengusaha, perang harga hingga berkurangnya pesanan dari pelanggan. Selain itu promosi yang dilakukan juga masih belum luas karena terkendala biaya, sedangkan promosi yang dilakukan Pemkab Bojonegoro dinilai kurang serius. Di antaranya perhatian dari Pemkab Bojonegoro yang akhir-akhir ini mulai berkurang,� pemerintahan Bojonegoro tidak seperti tahun-tahun dulu. Kalau dulu dari pihak Pemkab selalu memberikan penyuluhan, pelatihan, dan selalu mendampingi usaha usaha kecil seperti ini. Tapi yaa kalau sekarang bisa lihat sendiri, Pihak pemkab sepertinya sudah menganak-tirikan kita. Jauh pokoknya kalau dibandingkan taun taun dulu. Untungnya kita sudah punya langganan,� ungkap Samiatun (32), anak Muhtadi.(nal)

SUARA DESA

41


Suara

Tuban

Belajar Konservasi Pantai ke Jenu

B

tiba. ila ingin mengon“Itu kita lakukan servasi pantai, beswadaya. Ayah, lajarlah ke Desa begitu peduli lingSugihwaras, Kec. kungan, hingga Jenu, Tuban. Di desa ini teakhir hayatnya,” lah didirikan Mangrove Cenkenangnya. tre (MC) sebagai reaksi atas Reboisasi pantai keprihatinan masyarakat Sugihwaras terus terhadap kerusakan alam, diupayakan Manseperti terabrasinya pesisir syur, meski tanpa pantai Jenu, akibat derassang ayah. Nilainya industrialisasi. nilai “kehijauan” “Sebelum MC lahir, pesisang ayah terus sir kelahiran saya ini mengsaja disemangati. enaskan. Menginjak era 80Banyak pengalaan tampak kumuh, gersang, man berharga saat terabrasi pantainya. Kini, kerja bareng bersaya mengupayakan kerimbuAli Mansyur, tokoh MC Jenu, Tuban sama sang ayah, nannya kembali, setidaknya aku Pak mansyur. menyerupai pantai di era 70Malah, membuahkan banyak hal, an, tatkala pesisir Sugihwaras penuh diantaranya mulai menemukan jenisdengan pepohonan,” ujar Ali Mansyur, jenis tanaman yang pas bagi penghipemangku MC, yang berlokasi di Desa jauan pesisir Desa Sugihwaras. BahSugihwaras itu. kan, hingga terkait dengan tata cara Pesisir Jenu mulai terusik pada tanam, sampai teknik bercocok tanam dekade 80-an. Awal 90-an mulai yang tepat di kawasan perairan. terabrasi, hingga ratusan meter. Konservasi pantai Desa Sugihwaras Pohon-pohon lindung yang pernah dari tahun ke tahun terus bertambah tumbuh subur di sepanjang pantai greget. Program reboisasi itu, tidak sudah tidak terlihat lagi. Tumbuhan hanya diupayakan oleh Pak Mansyur pandan yang berderet rimbun juga sendiri, melainkan mendapat dukuntelah menghilang. Pun pepohonan gan pula dari berbagai pihak. Dinas kelapa dijangkiti hama. Dalam dua Pertanian (Disperta) Tuban, melalui dasawarsa pantai tak indah lagi. Bidang Kehutanan dan Konservasi, “Saat itu sangat menyedihkan. Namerespon positif. Demikian halnya mun, tekad mengonservasi terus medengan Badan Lingkungan Hidup nyala,” tutur Pak Mansyur, sapaan (BLH) dan Dinas Perikanan dan Kepemangku MC tersebut. lautan (DPK) Tuban, kesemuanya di Upaya penghijauan kembali pebalik kiprah Mansyur. Dukungan resisir Desa Sugihwaras dirintis Mansyur kecil, yang kala itu boleh dibilang masih membantu sang ayah. Sang ayah bersama dia memulai dengan menanam berbagai tanaman, tetapi tidak berumur panjang, alias mati. Berbagai langkah terus dilakukan hingga pada akhirnya membikin trucuk, yaitu, perlindungan pantai untuk mencegah abrasi. Trucuk dibuat dengan menata bebatuan melintangi pantai, diperkuat dengan jajaran bongkotan (bambu tua bagian paling bawah). Pembikinan trucuk oleh Mansyur dengan ayahnya dengan harapan tanaman yang ditanam terhindar dari gerusan ombak. Apalagi, bila Reboisasi mangrove di pantai Tuban. musim ombak (musim angin barat)

42 SUARA DESA

boisasi pantai Desa Sugihwaras ada yang berupa program trucukisasi. Selain itu, berwujud aneka jenis bibit tanaman, mulai bakau (mangrove), api-api, pandan laut, waru, cemara laut dan beberapa jenis lainnya. Saat ini, aneka jenis tanaman di atas tumbuh hijau di pesisir Desa Sugihwaras. Malahan, bukan hanya tanamannya yang tumbuh, tetapi ketrampilan Pak Mansyur untuk mengorganisir reboisasi semakin diakui masyarakat, sehingga didirikan MC (Mangrove Centre). Aktivitas MC tidak sebatas “tandur pantai”, melainkan dikembangkan juga program pembenihan mangrove. Kegiatan itu tentu saja mengundang simpati, bahkan masyarakat sekitar kini larut pada kegiatan MC, karena juga bisa mendatangkan rezeki, khususnya di area pembibitan mangrove. Lebih mulia lagi, Pak Mansyur mengembang MC ke ranah pendidikan. Hal itu penting bagi generasi. Pendidikan lingkungan hidup (LH) penting artinya bagi kawula muda. Sebab, di pundak mereka pelestarian alam sangat bergantung. Jangan sampai anak generasi kita tumbuh merusak lingkungan. “Jadi, keberadaan MC bukan semata ekonomis, justru fungsi edukasi yang terpenting. Singkat kata, demi pelestarian alam,” kata Pak Mansyur. Sedang, untuk mendukung sarpras pendidikan, tambahnya, perlahan areal MC dilengkapi guest house, mushola, perpustakaan, sarana-prasarana pembelajaran, hingga penyediaan arena out bond. (abr)

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

lamongan

Tidak ada yang menyangka bahwa krisis di Libiya, salah satu negara di Timur Tengah belakangan ini, berpengaruh bagi warga di Lamongan, khususnya warga di Desa Parengan, Kecamatan Maduran. Benarkah ?

D

ampak krisis di Libya, sangat dirasakan warga Desa Parengan, khususnya bagi para pengrajin sarung tenun ikat, salah satu hasil kerajinan tangan andalan warga setempat. Ini dikarenakan para pengusaha, dimana warga setempat berkolega, tidak bisa menjual hasil produksinya lagi ke Libya, sebab mereka takut ada persoalan saat transaksi kepada pengusaha di negeri yang sedang dilanda krisis penggulingan presiden Muamar Khadafi saat itu. Menyiasati persoalan ini, para pengusaha sarung di Desa Parengan, salah satu desa di bantaran Bengawan Solo di Lamongan ini, terpaksa menumpuk produknya. Ribuan sarung

PROSES pembuatan sarung tenun ikat.

berkualitas ekspor, terpaksa ditumpuk di gudang, menunggu krisis di Timur Tengah, khusunya di Libya itu reda. ‘’Setelah krisis berlalu, stok sarung kami yang semula menumpuk, kini sudah kami jual semua ke luar negeri,’’ kata Harun Baihaqi, orang dalam Paradila, salah satu perusahaan tenun ikat di desa setempat. Kini, setelah krisis di Libya berlalu, bisa dibilang perkembangan usaha www.suaradesa.com

Libya Krisis,

Ekspor Sarung Macet batik tenun ikat sudah lancar seperti sediakala. peninggalan leluhur Kerajinan batik tenun ikat di Desa Perengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan ini sudah ada sejak turun temurun. Bisa dibilang, karya ini peninggalan nenek moyang mereka. Anehnya, meski usaha manual ini sudah ditekuni warga setempat, namun tidak menyebar ke desa tetangga. Persisnya, hanya warga Desa Parengan yang menekuni usaha tenun ikat ini. Karena itu, tak jarang menyebut sarung produksi mereka sebagai Sarung Parengan. Maka tidak heran, bila warga lain ber kunjung di desa setempat, akan menjumpai peralatan tenun dan sarana lainnya, di dalam rumah tuan rumah. Sebab mayoritas warga setempat mempunyai kegiatan sampingan itu. Warga tinggal menenun saja, bahan bakunya dari para pengusaha. “Lumayan untuk kegiatan sampingan,’’ kata salah satu warga setempat. Meski Sarung Parengan diproduksi secara manual, melalui usaha tenun, namun hasil produksinya tidak mau kalah dengan hasil pabrikasi. Ini dikarenakan para pengusaha setempat

Edisi 02 Maret 2012

menjaga kualitas. Keterangan para pengrajin, guna menjaga kualitas, bahan bakunya yakni benang, harus didatangkan dari Cina. Mereka tidak mau, menggunakan benang produksi dalam negeri. ‘’Pernah sekali mencoba benang dalam negeri, hasilnya sangat tidak memuaskan,’’ kata salah satu pengusaha. Untuk pewarnaan, bahan dari dalam negeri sudah cukup. ‘’Tinggal memilih warna saja, sesuai yang diinginkan pemesan,’’ kata Baihaqi. Karena kualitas ini, maka sarung tenun ikat jatuh pada harga tinggi. Bisa dibilang Sarung Parengan untuk kelas menengah ke atas. Untuk satu potong sarung harganya kisaran Rp 125.000 – Rp 750.000, suatu harga yang lumayan tinggi dibanding dengan harga sarung pada umumnya. Karena harga ini, maka Sarung Parengan lebih laris di luar negeri dari pada di pasaran domestik. Memang ada pangsa tertentu di pasaran domestik, tapi peminatnya tidak sebesar dari luar negeri. Bahkan sarung tradisional ini sudah mempunyai pangsa pasar yang jelas di negara – negara Timur Tengah. Bukan hanya sarung, para pengusaha juga sudah lama mengembankan batik tenun ikat untuk bahan baju. Untuk jenis ini, satu potong harganya kisaran Rp 125.000-Rp 450.000. Pangsa pasarnya bukan hanya di Lamongan saja, tapi juga di Jawa Timur. Bahkan sampai ke uar Jawa, utamanya di Bali dan NTT. ‘’Para Pegawai banyak yang mengenakan batik ini,’’ kata Baihaqi. (oko)

SUARA DESA

43


SUArA ArEK

Meretas DAS Brantas

S

elagi masih ada orang membangun, siapapun agaknya sulit untuk menghentikan penambangan pasir liar, terutama di sepanjang sungai Brantas. Ya, bisa dimaklumi, karena pasir adalah material bangunan yang hingga sekarang belum tergantikan oleh bahan lainnya. Tak heran, jika pasir terus diburu dan menjadi incaran orang untuk menangguk keuntungan. Maklum, bisnis pasir tidak ada kamus rugi. Untung selalu di tangan, hanya besar kecilnya saja yang bergerak naik turun mengikuti pasar. Terlebih kalau musim paceklik – biasanya musim hujan-- pasir bak bunga desa. Banyak diburu, tapi tak semua bisa mendapatkan. Tak heran, jika harga pasir pada musim hujan seperti sekarang ini melambung.

kualitas pasir sungai Brantas terbaik, sehingga peminatnya selalu tinggi. Kebutuhan tak sebanding dengan persediaan di pasar, sehingga bisnis pasir tak pernah merugi. Namun ironisnya, dibalik kemanfaatan pasir Brantas tersebut, para penambang sama sekali tidak pernah menghiraukan kerusakan lingkungan. Ancaman tanggul jebol, penuruan permukaan air tanah di sepanjang DAS Brantas hingga kerusakan ekologi lainnya nyaris tak terpikirkan oleh para penambang. Berkali-kali operasi penambang pasir dilakukan, namun tak pernah membuat jera para penambang. Mereka terus melakukan aktivitasnya meski terkadang harus kucing-kucingan dengan aparat. Mereka bandel dan tak pernah surut mengekplorasi pasir Brantas. Se-

Petugas Das Brantas sedang patroli.

Pasir Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya memang tak lepas dari sungai Brantas. Material emas hitam itu ditambang dari sungai Brantas, yang banyak berjajar di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Brantas, mulai dari Kediri, Nganjuk, Jombang hingga Mojokerto. Sebagian penambang tradisional, tapi tak sedikit yang sudah memodernisasi peralatannya dengan conveyor. Ratusan kubik setiap hari dikeruk dari sungai Brantas, dibawa ke Surabaya dan sekitarnya. Konon, karena

44 SUARA DESA

tiap hari puluhan truk masih tetap hilir mudik memuat pasir menuju Surabaya dan sekitarnya. Nada klasik selalu terucap dari para penambang, ketika dirazia. “Saya dan keluarga butuh makan. Pasir ini adalah berkah Tuhan yang diberikan kepada manusia, tapi mengapa tidak boleh diambil. Saya juga tidak mencuri, hanya memanfaatkan sumber alam yang disediakan Tuhan,“ kata salah seorang penambang pasir berdalih. Aparat pemerintah daerah se-

pertinya mati kutu dan tak berkutik membersihkan para penambang pasir. Sebab, ternyata di balik bisnis pasir itu banyak menyimpan potensi. Selain ada pemilik modal yang bisa memberi upeti bulanan, pangkalan pasir ini juga punya potensi dukungan politik. Maklum, kebanyakan pemilik galangan adalah pemodal baik dari Surabaya atau orang kaya di desa setempat. Mereka sudah lama mengkapling-kapling galangan pasir di sepanjang DAS Brantas, sehingga akar kekuasannya sudah menancap kuat di sekitar tempat usahanya. Mereka sewaktu-waktu bisa menggerakkan orang-orangnya untuk berkawan, tapi sekaligus ‘membeli’ orang yang berusaha menggusurnya. Karena itu, meretas persoalan DAS Brantas sepertinya tak pernah tuntas. Operasi penambang pasir di sepanjang DAS Brantas tak pernah efektif. Banyak temuan barang bukti di TKP, namun tak satupun pelaku yang berhasil diseret ke pengadilan. Dalihnya, barang bukti itu ditemukan tanpa pemilik alias orangnya lari. Padahal, aparat pemerintah –minimal aparat pemerintah desa-- sudah pasti tahu, siapa pemilik lahan usaha itu. Tragisnya lagi, sehari setelah operasi penertiban dan peralatan kerja disita petugas, mereka pun langsung bisa bekerja kembali. Jadi, sangat mustahil kalau pemilik galangan pasir bukan orang berduit, minimal ada yang membiayainya. Karena itu, galangan pasir tak akan pernah mati meski disapu berkali-kali. Mereka tetap eksis dan akan selalu ada, sepanjang di kota Surabaya masih ada orang membangun. Entah sampai kapan kebutuhan pasir kota Surabaya itu tercukupi dan tidak lagi mengandalkan pasir Brantas. Tidak adakah niat untuk mengalihkan penambangan ke tempat lain, seperti mengeksplorasi pasir di kaki gunung Semeru. Padahal, kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir Brantas yang tak terkendali itu sudah dalam ambang batas berbahaya. Banyak tanggul di sepanjang DAS Brantas kritis, yang sewaktu-waktu bisa menenggalamkan warga sekitarnya. Akhir Januari lalu, misalnya, sepanjang lima puluh meter tanggul di wilayah Gedek, Mojokerto runtuh tergerus arus sungai akibat tanggul penahan dikeruk pasirnya. (tni) www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

Berprestasi Berkat “Medali Mas”

Gresik

B

erbekal slogan Medali Mas (mengurus datang, lima menit selesai), diperkuat dengan motto ‘Mbangun Deso, Rakyat Tentrem, Orepe Ayem’, serta dipertajam dengan visi terciptanya pelayanan publik yang CANTIK (Cepat, AkuNtabel, Tepat, dan SimpatIK), ternyata menjadi jurus handal Pemerintahan Desa Melirang Kecamatan Bungah mengukir segudang prestasi mengharumkan kota santri. Betapa tidak, desa yang berpenduduk kurang lebih 5.750 jiwa di bawah kepemimpinan Kepala desa (Kades) HM.Muwaffaq, S.Ag,M.Si telah berhasil mendongkrak popularitas Gresik di tingkat Jawa Timur maupun Nasional. Tak pelak, sederet piala, tropy, dan beragam penghargaan menjadi saksi tak terbantahkan atas keberhasilan Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Setidaknya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, desa yang memiliki potensi wisata Goa Gelang Agung ini dinobatkan sebagai desa terbaik dari 330 desa se-Kabupaten Gresik. Tidak berhenti sampai di situ, Desa Melirang juga berhasil meraih penghargaan sebagai Desa Berhasil Tingkat Jawa Timur sekaligus menjadi Jawara Lomba Desa Tingkat Propinsi Jawa Timur hingga

Desa Melirang menerima penghargaan Sunan Giri Award

masuk nominasi lomba desa tingkat Nasional. Bahkan, di penghujung tahun 2011, Desa Melirang kembali mengukir prestasi menyabet Sunan Giri Award 2011, sekaligus membawa hadiah utama seekor sapi limusin berbobot 6 kuintal. “Dengan diraihnya Tropy Sunan Giri Award 2011 membuktikan bahwa Pemerintahan Desa Melirang adalah desa yang berhasil memberikan pelayanan terbaik di tingkat Kabupaten Gresik. Kendati begitu, berbagai prestasi tersebut tidak membuat kami beserta seluruh perangkat desa merasa puas dan berbangga hati. Sebab, di tahun 2012 ini, kami justru bertekad akan terus mengabdi, melayani, dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan landasan iman dan taqwa,” ungkap HM.Muwaffaq

yang juga Dosen STAIDA Gresik dan Ustadz di Ponpes As-Syafiiyah ini. Ketika didesak ‘Suara Desa’ resep apakah yang digunakan untuk ‘Mbangun Deso, Rakyat Tentrem, Orepe Ayem’, kades yang tengah menyelesaikan Study at The Islamic Economic Doctoral in Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya ini menuturkan, resepnya hanyalah S-3, yakni Sapa-Senyum-Service. “Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Gresik di tingkat desa, kami bersama seluruh perangkat desa telah sepakat dan berjanji memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Alhamdulillah dengan senjata Sapa-Senyum-Service (S3) pelayanan berjalan dengan baik dan masyarakat merasa puas,” tandas Muwaffaq. (dik hendri)

Dongkrak Ekonomi BErAGAM potensi yang dimiliki Desa Melirang ternyata benarbenar digarap secara maksimal hingga mampu mendongkrak prestasi sekaligus perekonomian masyarakat setempat. Betapa tidak, dengan penuh keuletan, jajaran perangkat desa seakan tanpa kenal lelah terus memberikan perhatian serius terhadap berbagai sektor perekonomian masyarakat. Diantaranya, sektor perikanan, pertanian, peternakan, konveksi Jilbab/kerpus, konveksi busana muslim, pembuatan gorden, pabrik krupuk,, produksi cecek , pengolahan roti, hingga pengolahan gamping dan dolomit. “Tidak hanya www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

itu, untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, Desa Melirang juga memiliki produk unggulan berupa pupuk guano cap kelelawar,” terang Kades Melirang Bungah HM. Muwaffaq. Potensi lainnya yang tidak kalah menarik adalah potensi wisata berupa Goa Gelang Agung. Goa ini mempunyai mulut yang sangat lebar dan tinggi dengan bagian dalam yang melingkar seperti gelang dan dapat menembus di beberapa tempat yang lain.Goa yang juga disebut goa kelelawar ini mempunyai panjang kira-kira 4 km dan mempunyai pemandangan seperti pada goa yang lain yang terdiri dari stalaktit

Suasana tempat siaran radio komunitas.

dan stalakmit juga dengan batuan kapur yang masih muda. Ke depan, goa yang ada di Desa Melirang ini oleh Pemkab Gresik akan digarap secara maksimal untuk dijadikan salah satu obyek wisata. (dik hendri)

SUARA DESA

45


A

pa persoalan di desa yang perlu segera ditangani? “Kemiskinan!” Jawaban tegas ini disampaikan Kepala Desa Kureksari Kecamatan Waru, Krisnadi. Memang, dilihat sekilas tidak tampak adanya kemiskinan di desa yang tak jauh dari perbatasan Sidoarjo-Surabaya tersebut. Banyak bangunan rumah megah, bertebaran pula beragam industri dari home industry sampai perusahaan besar. Tapi, di balik semua itu, terselip banyak warga miskin. Pemukiman kumuh, termasuk rumah-rumah kos kelas bawah, turut menghiasi wilayah ini. Mereka kebanyakan kaum buruh dan pedagang kaki lima yang penghasilannya di bawah UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten). “Saya kira problem utama di desa adalah kemiskinan, selain juga pendidikan. Dua hal ini memang berkaitan. Karena itulah pemerintah perlu segera menangani masalah ini,” ujar Krisnadi, yang baru dilantik sebagai Kepala Desa (Kades) pada 20 Desember 2011 lalu. Kondisi serupa juga terdapat di desa-desa lain yang berlokasi dekat perkotaan, khususnya di wilayah Kecamatan Waru. “Persoalan yang dihadapi desa kami relatif samalah dengan desa-desa yang lain,” kata Kades Bungurasih, Eni Rosada Hartiwi. Meski baru tahun 2010 menjabat

Suara

Sidoarjo

Berantas Kemiskinan dengan APBDes Kades, Eni sudah tak asing dengan berbagai persoalan desa, termasuk risiko tekor demi menjalankan roda Pemdes (Pemerintahan Desa). “Itu memang risiko dan tanggung jawab Kades,” ujar Eni yang “menggantikan” suaminya, Asori Sudjoko, mantan Kades yang habis masa baktinya setelah dua periode. Banyak cara dilakukan Pemdes untuk meningkatkan perekonomian warganya, mulai dari pembinaan terhadap industri kecil sampai pemberdayaan perempuan. “Misalnya, kita dirikan koperasi melalui PKK,” ungkap Eni. Hal senada dikatakan Kades Ngingas Kecamatan Waru, H.M. Yusuf. Menurut dia, tuntutan AKD (Asosiasi Kepada Desa) agar 10 persen APBN dialokasikan untuk desa, salah satunya adalah untuk mengentas warga dari kemiskinan. “Ada APBN dan APBD, kenapa tidak ada APBDes. Padahal akar pemerintahan kan ada di desa,“ kata Yusuf. Ia juga mengingatkan kepada Kades dan perangkat desa agar menyiapkan diri untuk mengelola ABDes jika tuntutan itu terwujud. “Jangan sampai dana tak terserap atau terjadi kebocoran sehingga menyulitkan

Kades sendiri. Juga, jangan sampai nanti banyak Kades masuk bui karena tuduhan korupsi,” terangnya. “Saya juga mengingatkan kepada teman-teman bahwa semua tuntutan itu bukan untuk kepentingan Kepala Desa tapi untuk kepentingan desa,” tegas mantan Sekretaris Desa (Sekdes) tersebut. (ldyati)

Dana dari pusat selama ini masih cenderung untuk pembangunan fisik seperti saluran air di Desa Ngingas Kecamatan Waru yang menggunakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

46 SUARA DESA

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

Mojokerto

Kini Bekucuk

Tanpa Api Abadi

W

ISATA “api abadi” sempat mengangkat nama Du sun Bekucuk Desa Tempuran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Saat itu banyak orang berdatangan ingin melihat api yang terus membuat terang desa, khususnya di lokasi “api abadi”. Bahkan foto-foto warga tengah memasak langsung di tungku depan halaman atau belakang rumah pada malam atau dini hari menghiasi halaman korankoran. Para pedagang berdatangan sebab banyak wisatawan berkunjung. Pedagang juga menggoreng di tungku “api abadi” sebutan warga untuk kobaran api tersebut. Tapi itu dulu. Kini sumur Bekucuk tidak lagi menyemburkan api. Lubang bekas semburan api berukuran sekitar 4x5 meter persegi yang oleh warga disebut semburan api abadi ini saat ini hanya digenangi air. Bahkan aktivitas warga memasak memanfaatkan semburan gas alam pada tahun-tahun lalu sudah tak dijumpai lagi. Selain itu, penunjuk jalan menuju lokasi juga sudah tidak lagi terpampang di jalanjalan. Padahal sekitar tahun 1993 lalu, lokasi ini terkenal dengan semburan api yang muncul ke permukaan. ”Sudah tidak ada aktivitas apa pun di sumber semburan api, sudah 6 tahun lalu sumber api tidak muncul lagi,” kata Dartik, salah satu warga yang rumahnya berhadapan langsung dengan lokasi api abadi, kemarin. Lebih lanjut Dartik mengatakan saat masih mengeluarkan semburan api, banyak wisatawan luar daerah maupun dari dalam kota datang untuk melihat lokasi semburan. Selain itu, warga juga memanfaatkan api yang muncul di sekitar lokasi semburan untuk memasak.”Dulu saya juga memanfaatkan dengan memasak di depan rumah,” katanya seraya menunjukkan bekas lubang yang berada di depan rumahnya yang digunakan untuk memasak. Namun, lanjut Dartik, sejak sumur tidak lagi mengeluarkan api, perlahanwww.suaradesa.com

lahan lokasi menjadi sepi, titik semburan pun dibiarkan oleh warga. ”Mau diapakan lagi lha tidak lagi bisa dimanfaatkan,” tuturnya. Yanto, warga lain yang kebetulan sedang berada di lokasi titik api abadi, mengatakan, saat ini lokasi titik semburan api dikeramatkan oleh masyarakat desa yang sering digunakan sebagai tempat sedekah bumi. ”Tetap dirawat karena dianggap keramat oleh warga desa,” tuturnya. Ditambahnkan Yanto, warga menduga tidak lagi munculnya api lantaran ada pengeboran yang dilakukan oleh pabrik Kimia Farma yang lokasinya berjarak sekitar 3 kilometer dari lokasi, sehingga gas yang ada di sumber api abadi tersedot. ”Mungkin gara-gara pabrik obat yang mengebor itu karena gas di api abadi ini mengandung yodium,” katanya. Namun untuk pastinya Yanto tidak mengetahui persisnya kenapa sumber api abadi tidak lagi menyemburkan apinya. ”Kalau pastinya tidak tahu, tiba-tiba tidak menyemburkan api lagi,” tambahnya. Dari pantuan di lokasi titik sem_ buran api dipagari dari tembok oleh warga. Selain itu menurut warga di

lokasi yang dulunya panas akibat semburan api dengan titik panas tinggi itu kini rimbun dengan sejumlah pohon-pohon yang rindang. Bahkan sekitar 4 meter dari lokasi semburan terdapat sebuah warung kopi. ”Dulu di sini gersang tapi sekarang tempat berteduh petani,” kata Darmaji warga lainnya. Menurut Darmaji sejak tidak mengeluarkan api tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah kabupaten. ”Memang tidak ada api jadi pemerintah tidak ada perhatian,” katanya. Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Afandi Abdul Hadi mengatakan memang sejak tidak lagi mengeluarkan api, sumber api Bekucuk tidak lagi masuk kawasan wisata di Mojokerto. ”Tidak lagi jadi kawasan wisata alam di Kabupaten Mojokerto karena tidak ada lagi nilai jualnya,” katanya. Lebih lanjut Afandi mengatakan pihaknya tidak mampu berbuat apa untuk menyikapi perihal sumber api abadi yang tidak menyembur lagi itu, karena adanya semburan api itu berasal dari alam. ”Ya seperti itu kondisinya mau diapakan lagi,” pungkasnya. * arief

Api Bekucuk tidak abadi lagi.

Edisi 02 Maret 2012

SUARA DESA

47


Suara

D

esa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, kini sudah mendunia. Namanya melejit hingga manca negara, hanya karena warganya trampil memproduksi botol minyak angin dan batu akik serta mahir membuat kerajinan manik-manik berbahan baku limbah kaca yang banyak digemari wisatawan asing. Ya, bicara manik-manik berbahan baku kaca permata asal Jombang, tidak akan bisa lepas dari Desa Plumbon Gambang. Maklum, di desa yang ada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Jombang dengan Kediri itu, adalah sentra perajin manik-manik kaca permata di Jombang. Sejak tahun 80 an, di Dusun Gambang, Desa Plumbon Gambang, khusunya , mayoritas warganya adalah sebagai perajin manik-manik. Hingga sekarang sebanyak 10 hingga 30 orang perajin manik-manik berada di sekitar 100 tempat produksi manik-manik di Dusun Gambang. Dari ketlatenan tangan-tangan warga Gambang ini pula, dihasilkan kerajinan manik-manik yang apik dan cukup elegan. Di antara kerajinan yang dibuat adalah gantungan kunci, tasbih, gelang, kalung, cincin, hiasan dinding dan korden serta berbagai asesoris. Barang-barang kerajinan itu dipasarkan dengan harga berkisar antara Rp 5 ribu hingga ratusan ribu rupiah, bahkan jutaan rupiah per buah, tergantung dari bentuk, jenis dan motifnya. Karena kwalitas dan motifnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan kerajinan manik-manik daerah lain, manik-manik asal Plumbon Gambang ini, selain pasarnya ada di kota-kota besar di Indonesia, juga mampu menembus pasar luar negeri seperti Brunai, Malaysia, Singapura, Belanda, bahkan Amerika, Afrika. Nur Wachid, salah seorang perajin sukses manik-manik Plumbon Gambang mengatakan, pada awal pemberlakukan perdagangan bebas Asean China Free Trade Agreement (ACFTA ) beberapa waktu lalu produksi kerajinan manik-manik Plumbon Gambang, menurun tajam. Namun, kini kerajinan manik-manik di Gambang, kem-

48 SUARA DESA

Jombang

Manik Gambang, Tembus Pasar Dunia bali bergeliat. Ketika itu, kata Nur Wachid, kalau sebelumnya pengusaha manik-manik di Gambang, ada sekitar 120 unit dengan mempekerjakan sekitar seribu pengrajin, menurun hingga tinggal sekitar 70 unit. “Karena merosotnya pasar manikmanik ketika itu, sehingga sebagian pengrajinya kembali sebagai petani dan buruh tani. Sementara yang masih bertahan menjadi pengrajin, sebagian hanya memproduksi ketika ada pesanan. Namun, sekarang Alhmadulillah usaha kerajinan manik-manik kembali bergairah, ” kata Nur Wachid kepada Suara Desa di rumahnya. Lebih lanjut Nur Wachid yang tergolong pengrajin manik-manik sukses dengan memiliki pekerja sebanyak 30 orang ini mengatakan, untuk bertahan menjadi pengrajin manik-manik dan mampu bersaing dengan manik-manik produk China, pengrajin harus mampu lebih kreatif dalam membuat manikmanik jenis etnik. Sebab, kata Nur Wachid, jenis etnik yang sudah memiliki pasar di Kalimantan, Sumbawa, Toraja dan etnik Afrika ini, China belum mampu memproduksi. Biasanya, pesanan jenis etnik ini meningkat pada saat hari Natal dan hari-hari besar keagamaan. “Karena mampu membuat manikmanik etnik dan terus berkreasi serta

meningkatkan kwalitas produksinya, manik-manik buatan Jombang ini belum bisa tersaingi produk China,” kata Nur Wachid yang sering mengikuti kegiatan seminar atau study banding tentang manik-manik ke luar negeri. Selain membuka art shop beads flower di rumahnya yang sekaligus sebagai work shopnya, Nur Wachid yang mempunyai omset sekitar Rp 75 juta setiap bulan itu juga membuka arts shop di pulau Bali. Dengan menggunakan jaringan internet, Nur Wachid menerima pesanan manik dari berbagai negara terkenal di dunia. “Karena saya juga membuka art shop di Bali, sehingga saya sering berada di Bali, “ujarnya. Terkait dengan bahan baku pembuatan manik-manik, bapak tiga orang bocah ini mengaku tidak ada masalah. Sebab, untuk mendapatkan bahan baku yang sebagian besar dari limbah kaca ini, sudah ada pemasoknya dari berbagai daerah. Proses produksi manik-manik kaca ini, kata dia, pertama pengrajin harus melebur limbah kaca yang diberi warna dijadikan batangan. Selanjutnya, kembali diolah (dimodivikasi) sesuai dengan bentuk dan motif yang diinginkan. Biasanya, pengrajin membuat manikmanik kaca ini sesuai dengan pesanan. (nur yakin)

Kalung manik-manik di sentra industri kecil Desa Plumbon Gambang, Jombang

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


SUArA MADUrA

Gairah Lenggak-lenggok Sapi Sonok

A

danya anggapan kalau memelihara sapi sonok khususnya di Pamekasan membutuhkan biaya sangat besar tidak selamanya benar. Bantahan tersebut disampaikan pemilik sapi sonok H Abd. Ami warga Desa Bicorong, kecamatan Pakong, Pamekasan. H. Abd. Ami yang juga sebagai Kepala Desa Bicorong ini menjelaskan, pertama kali dirinya senang memelihara sapi sonok saat dua tahun lalu ia melihat temannya yang sedang memelihara sapi sonok, ia mengaku tertarik karena alasan yang normatif, yakni meski usianya baru menginjak empat bulan harga sapi sonok bisa mencapai di atas Rp 10 juta. “Waktu itu saya langsung ternak dan beberapa bulan kemudian induk sapi sonok melahirkan, tujuh bulan kemudian anak sapi sonok berjenis perempuan tersebut sudah ada yang menawar Rp 12 juta,� terang ketua Ikasa Kecamatan Pakong ini.

Masih katanya, yang membuat dirinya semakin senang untuk memelihara dan melatih sapi sonok untuk ikut kontes, karena perawatan dan biayanya tidak semahal memelihara dan melatih Sapi Karapan yang bisa mencapai puluhan juta. Ketika ditanya, untuk mempercantik kulit sapi yang harganya bisa

Deretan sapi sonok yang perlu perawatan ektra hatihati.

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

mencapai ratusan ini harus dimandikan air susu? Pihaknya membantah dan menjelaskan kalau memelihara sapi sonok itu cukup di kasih makan rumput hijau saja. Terpenting, lanjutnya, bagi masyarakat yang ingin ternak sapi sonok harus memperhatikan bibit keturunannya. “Mustahil itu, saya tidak pernah melakukan hal itu. Kita hanya butuh ketelatenan dan memperhatikan kandang agar jangan sampai kotor,� ujar pemenang Kontes sapi sonok Piala Presiden dua tahun terakhir ini. Dulami, begitu biasa di panggil oleh warganya mengatakan kalau keberhasilannya itu diraih dengan memperhatikan penampilan sapi termasuk kecantikannya, latihan keseimbangan pasangan sapi sonok dan sebelum mengikuti kontes di tingkat Karesidenan, pihaknya biasa menggelar kontes di tingkat kecamatan yang diadakan dua minggu sekali. Perlu diketahui, dipulau garam sendiri ada dua kontes sapi yang sudah terkenal hingga mancanegara. Pertama, kerapan sapi dan sapi sonok sendiri. Untuk kerapan sapi sendiri menggunakan sapi jantan dan untuk sapi sonok menggunakan sapi berjenis betina. (alan)

SUARA DESA

49


Suara

Bangkalan

Pecut Perempuan Galis Laris

P

ecut dan celurit identik de ngan Madura. Tanpa kedua senjata ini, Madura kehilangan kemaduraannya. Pecut merupakan senjata utama Jokotole untuk mengusir penjajah dan sampai saat ini pecut dilestarikan untuk barang hiasan dan pecambuk sapi kerapan. Baik sebagai alat pemacu kerapan sapi maupun untuk souvenir, pecut memiliki nilai ekonomi tinggi. Di b andi ng b i aya produksinya, penjualan pecut cukup tinggi dibeli para pelancong luar Madura maupun para penghobi sapi kerapan dan banyak pengrajin yang meraih untung dari pembuatan pecut ini. Peluang ekonomi itu ditangkap para perempuan Dusun Morgunong Desa Paterongan, Kecamatan Galis, Bangkalan. Di dusun itu, seluruh pe rempuannya berprofesi sebagai pengrajin Pecut, selain menjadi

petani. Bagi warga dusun yang dihuni oleh 63 kepala keluarga itu, membuat pecut adalah pekerjaan sampingan agar asap dapur mereka tetap bisa mengepul. “Daripada ngangur mas, lebih baik bikin pecut buat nambah penghasilan,” kata salah seorang pengrajin pecut, Rafiah (22). Ibu muda dengan satu orang anak ini, telah menekuni pekerjaan sebagai pengrajin pecut sejak 10 tahun yang lalu. ”Sejak lulus SD saya sudah belajar membuat pecut ini, karena keluarga disini semuanya bisa membuat pecut,” jelas Rofiah. Ada dua jenis Pecut yang dibuat warga Dusun Morgunong, yaitu; Pecut jenis samperan dan pecut jenis jahitan. Harga-nya kedua jenis pecut itupun berbeda, karena waktu untuk memproduksinya berbeda. “Kalau untuk membuat pecut samperan atau glunduran ini gampang satu minggu saya bisa membuat 200 buah pecut, tapi kalau jahitan paling banter 100 pecut saja,” tuturnya. Untuk memasarkan pecut hasil karyanya itu, Rofiah tidak perlu pergi keluar dusun, karena biasanya ada tengkulak

yang datang mengambilnya. Harga satu pecut untuk jenis Samperan, dihargai Rp. 2.000 hingga Rp 2.500, sedangkan untuk pecut jenis jahitan dihargai Rp 3.000 hingga Rp 4.000. “Kalau lagi laris, hasilnya cukuplah untuk jajan anak-anak,” paparnya. Sementara untuk modal pembuatan pecut, Rofiah memakai modal sendiri. Untuk membuat 5 hingga 10 buah pecut jenis jahitan, dibutuhkan modal antara Rp 15 ribu hingga Rp 30 ribu. Sedangkan untuk pecut samperan 20 pecut memerlukan modal Rp 20 ribu. Memang selama ini, belum ada bantuan modal dari pemerintah terhadap pengrajin pecut di dusun Morgunong tersebut. “Kami disini sangat membutuhkan bantuan modal itu, agar kami bisa berkembang,” kata Rofiah. Sementara itu, Ketua Paguyuban Pengrajin di kecamatan Galis Moh Ali menyatakan, selama ini pihaknya telah mengajukan bantuan untuk pengrajin dikecamatan Galis. “Untuk masalah bantuan itu sudah kami usulkan, namun sampai saat memang belum ada bantuan modal itu,” tukas Moh Ali. Selama ini kata Moh Ali, yang bisa dia lakukan adalah membantu memasarkan hasil kerajinan pecut warga Morgunong tersebut. “Kalau ada Pameran, kerajinan pecut ini selalu kami tampilkan,” pungkasnya. (in).

Kaum perempuan merangkai pecut untuk meningkatkan pendapatan.

50 SUARA DESA

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

Pulau Mandangin, Padat dan Miskin

D

atanglah ke Desa Pulau Mandangin, maka saksikanlah kepadatan wilayah dan kedalaman kemiskinan. Pulau di seberang Kota Sampang itu menampakakan aneka ragam persoalan sosial yang tak kunjung juga diselesaikan. Mulai air bersih, pasokan listrik, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, dan ‘sorga’ bagi sepeda motor ‘bodong’. Betapa tidak padat, pulau dengan luas sekitar 1,650 Km2 itu dihuni kurang lebih 19 ribu jiwa dengan 5.600 kepala keluarga (KK). Mereka tinggal di tiga dusun, yakni Dusun Candin atau Gili Timur, Dusun Kramat

Anak-anak Mandangin sedang bermain di dermaga

atau Gili Tengah, dan Dusun Gili Barat. Mayoritas mereka sebagai nelayan dan beternak kambing. Banyak rumah berjajar dan saling berhimpitan. Jalan jalan kecil (semacam gang) dipenuhi oleh lalu lalangnya manusia. Menurut Kepala Desa Mandangin Drs. H. Hakun (38 tahun), hampir separuh penduduk di desa itu tergolong sangat miskin. Mata pencarian utama sebagai nelayan, yang berangkat sekitar pukul 16.00 WIB dan kembali esoknya pukul 05.00 WIB. Hasil tangkapan ikan rata-rata 21 ton per tahun, dan umumnya langsung dijual www.suaradesa.com

di tengah laut. “Ikan dibeli pedagang dari Pasuruan dan Probolinggo. Mereka tak pernah transaksi di darat. Apalagi fasilitas dermaga masih minim,”ujar Hakun. Jumlah mobil di desa itu hanya ada tujuh unit, berupa kendaraan bak terbuka untuk mengangkut barang dari dermaga ke rumah penduduk dan sebaliknya. Sepeda motor umumnya dibeli di Kota Sampang dan sekitarnya. Kebanyakan sepeda motor keluaran baru. Namun yang menjadikannya unik, hampir setiap motor tak berplat nomor polisi. Memang, sepertinya tidak ada Polantas. Yang ada hanya polisi tidur yang terbuat dari tali tambang perahu yang tak lagi terpakai. Jumlahnya ada banyak, hampir di setiap jalan/gang ada lebih dari satu pemasangan polisi tidur. Masalah utama lainnya warga di desa itu adalah air bersih. Selama ini mengandalkan air hujan. Caranya, air disimpan di tandon dan hanya dipakai untuk keperluan memasak. Sedangkan untuk mandi dan cuci tetap memanfaatkan air sumur meski kualitasnya buruk. Saat musim kemarau air bersih sudah seperti barang mewah, Mereka membeli air bersih dari Kota Sampang, dengan menggunakan perahu hingga memakan waktu selama satu jam. Harga air bersih Rp 5.000 per jeriken (19 liter). Bagi penduduk yang punya uang menggunakan air buatan pabrik atau air kemasan. Air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak di wilayah itu. Rencana pembangunan pengolahan air bersih di Pulau Mandangin sudah menjadi impian seluruh penduduk. Sebab untuk kebutuhan mandi dan cuci saja, mereka selalu kesulitan air bersih. ”Kalau pakai air sumur, selain warna air kuning, rasanya juga asin dan bahkan pahit,” kata Chodijah (40), pemilik warung di Pulau Mandangin. Sedangkan dari sisi pendidikan, sudah ada lembaga pendidikan tingkat SD sebanyak 9 unit. Sedangkan untuk SMP masih satu unit. Madrasah tsanawiyah (MTs) 2 unit. Untuk sekolah madrasah ibtidaiyah (MI) hanya 2 unit, dan madrasah diniyah (MD) 6 unit. Untuk meningkatkan

Edisi 02 Maret 2012

Sampang

SDM warga, Hakun mengusulkan agar siswa yang termasuk golongan miskin bisa kuliah gratis di salah satu kampus di Madura. Puskesmas Pembantu juga telah direnovasi, setelah daya tampung dunia unit puskesmas pembantu (pustu) sudah over. Hakun dapat ternyum bangga karena sejak tahun 2004 Mandangin dinyatakan sebagai wilayah yang bebas dari penyakit kusta. Dulu pulau itu digunakan pemerintah orde lama maupun orde baru memang teah dipakai untuk ‘membuang” penderita Kusta. “Alhamdulillah sejak tahun 2004, desa kami dinyatakan bebas kusta,”ujar Hakun. Meski penyimpan selaksa persoalan, pulau Mandangin memiliki kekayaan wisata dan budaya yang mungkin tidak dimiliki daerah lain. Salah satunya wisata relegius situs Bangsacarah yang terletak di Dusun Kramat. Di lokasi bersejarah tersebut, terdapat tempat peristirahatan terakhir orang yang pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Mandangin. Sedangkan Objek wisata kedua ada Candi di Dusun Candin. Untuk menuju Pulau Mandangin, harus menggunakan jasa perahu tradisional melalui pelabuhan Tanglok (pelabuhan kecil di Sampang). Waktu tempuhnya dari Tanglok ke Pulau Mandangin sekitar satu jam setengah. Terlepas dari itu semua, Mandangin tetaplah pulau yang keren. Ada diantara orang orang Mandangin, saya seperti sedang ada di daerah santri. Nuansa religinya kental. Kentara sekali bila mereka mewarisi kultur agama yang kuat. Hal paling sederhana adalah dengan melihat cara mereka berpakaian. Karakter akan citra muslim tradisionalnya begitu menonjol. (bdh)

SUARA DESA

51


Suara

pamekasan

Menangguk Untung Rumput Laut

D

UH,guyuranhujanmengancam para petani rumput laut di Pamekasan. Akibat curah hujan yang tinggi, tanaman rumput laut akan rusak dan turun kualitasnya. Bahkan mampu membuat para petani gagal panen. “Saat cuaca tidak hujan, hasil rumput laut berkualitas baik dan bernilai tinggi. Kalau para petani sering merugi,”tutur Sudiyanto, salah satu petani rumput laut di Dusun Tamiang, Desa Tanjung, Kec. Pademawu, Pamekasan. Ketika cuaca baik dan stabil, hasilnya 1,5 kuintal kualitas baik dengan harga lebih dari Rp 1 juta. Namun jika cuaca buruk dan tidak stabil, para petani hanya bisa mengandalkan penghasilan dari Abdul-karim-sedang-menjemur-rumput-lautnya sebelumnya. Malah terkadang tidak yang tidak sedikit,”.ujar Sudiyanto. cukup dan terpaksa tetap melakukan Semula rumput laut yang dikelola penanaman di laut, meskipun hasilnya petani di pesisir Pantai Jumiang tidak akan maksimal. hanya sekitar 40 ancak. Namun kini Meskipun demikian, Pamekasan terus berkembang hingga menjadi tetap menjadi sentra pengembangan 600 ancak, bahkan lebih. Artinya rumput laut di Jawa Timur. Selain perkembangannya sangat pesat dan Desa Tanjung, ada tiga desa yang kini harganya bagus. Saat ini harga rumput dikembangkan Pemkab Pamekasan laut Rp 13.000-Rp 15.000 per kilogram sebagai sentra budidaya rumput laut. dan bergantung kualitasnya. Yakni, Desa Branta Tinggi dan Desa Menurut pembina petani rumput laut Telesah, Kecamatan Tlanakan, serta Mahfud Efendi, ada empat jenis rumput Desa Buddih, Kecamatan Pademawu. laut yang dibudidayakan di Pamekasan, Keempat desa itu letaknya di wilayah yakni jenis Cottoni Merah, Cottoni Hijau, Pantai Selatan Pulau Madura. Cottoni Maumere, dan Cattoni Al Farizi. Bahkan di Wilayah Dusun Jumiang Soal harga juga berbeda, cottoni merah sebagai percontohan dan hasilnya saRp 1.200/kg, Cottoni Hijau Rp 1.500/ ngat bagus, sehingga pernah mewakili kg, Cottoni Maumere Rp 1.400/kg dan Jawa Timur dalam lomba tingkat naCottoni Al Farizi Rp 1.400/kg. sional. Kini sebagian masyarakat ne“Itu harga untuk basah. Kalau kering layan di wilayah itu sudah tidak tergantung mekanisme pasar, bisa menggantungkan pekerjaannya lagi ke mencapai Rp 7 ribu hingga Rp 8 ribu/ laut dengan menangkap ikan, namun kg, bahkan lebih,” kata Mahfud. memilih membudidayakan rumput laut. Dalam satu masa panen, bibit Kini sebagian warga di empat desa tersebut rumput laut dililitkan ke rancak (tali) seperti dibalut untung rumput laut. dan ditempatkan di dasar laut selama “Hanya saja, yang menjadi keluhan 45 hari. Dalam satu kali masa tanam, petani adalah modal. Sebab bibit ada 255 rancak. Satu rancak terdapat rumput laut membutuhkan modal

52 SUARA DESA

300 hingga 400 kilogram. Kini, lebih dari 200 petani di Desa Tanjung mampu merasakan keuntungan menanam rumput laut. Namun tidak semua petani yang menanam rumput laut jenis yang sama. Para petani lebih memilih menanam jenis Cottoni Al Farizi sebab jenis yang didapatkan dari Probolinggo itu dalam 1 kuintal menghasilkan 1 ton. “Kalau jenis lokal bibit 1,5 kuintal menghasilkan 4 kuintal. Makanya petani banyak memilih jenis Cottoni Al Farizi,” tambah Mahfud. Bupati Pamekasan Kholilurrahman berharap KUB-Mitra Bahari bisa menjadi yang terbaik. Sehingga masyarakat pesisir semakin semangat untuk meningkatkan budidayanya. Pihaknya berjanji akan memperbaiki sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur jalan menuju KUB-Mitra Bahari. Untuk menunjang produksi dan produktifitas masyarakat peisisir, Bu pati berjanji akan menambah permodalan bagi mereka. Sehingga dengan kemudahan modal usaha bisa semakin mendorong masyarakat untuk meningkatkan usahanya. Agar budidaya rumput laut di Pamekasan terus berkembang, kata Bupati, dibutuhkan investasi besar. Tujuannya, untuk pengembangan produksi dan menciptakan jalan agar bisa mengekspor rumput laut. Semangat petani harus diimbangi investasi. (bdh)

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Suara

Kembalikan Kejayaan Garam Madura

N

asib petani garam di Sumenep bukan hanya ditentukan oleh PT Garam Persero. Namun cuaca juga berperan menentukan pendapatan para petani garam. Jika hujan tibatiba datang, sementara garam petani belum dipanen, maka petani bakal menderita kerugian besar. Sebaliknya, pada musim kemarau 2011, menurut Ketua Paguyuban Petani Garam Rakyat, H. Suwarno, membuat petani garam tersenyum, sebab selain harganya meningkat, hujan jarang turun.”Pada musim penghujan ini, sebagian petani biasanya telah menyiapkan lahan garamnya untuk tambak ikan,” terangnya. Warga Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget ini berharap ke

depan perlu dikembangkan industri garam rakyat khususnya di Kabupaten Sumenep. Penguasaan teknologi pengelolaan garam oleh rakyat sangat rendah, sehingga garam yang diproduksinya selain berkualitas rendah, harganya pun tidak bisa bersaing dengan garam pabrik. Pemerintah maupun perusahaan garam, seperti PT. Garam (Persero) diminta agar berupaya meningkatkan industri garam rakyat dengan melakukan alih teknologi. “Mudah-mudahan kejayaan Indonesia yang pernah memiliki potensi industri garam terbesar di Asia, utamanya dari Madura, bisa kembali diraih pada tahun-tahun mendatang,” katanya. Saat ini alih tekhnologi hanya dilakukan perusahaan-perusahaan

Sumenep

garam, sedangkan petani yang tidak memiliki modal besar, sangat sulit mengelola garam dengan teknologi tinggi. Jika saja, kata Suwarno, program alih teknologi itu berhasil diterapkan, maka kesejahteraan petani akan meningkat. “Jadi, kalau itu yang dilakukan, selangkah lagi masyarakat petani garam akan hidup makmur dan sejahtera dan pemerintah akan kuat,” imbuh dia. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumenep, luas lahan pegaraman rakyat mencapai 1.988,25 hektar, tersebar di 8 Kecamatan, yakni Kalianget, Saronggi, Pragaan, Giligenting, Talango, Gapura, Dungkek, dan Kecamatan Raas. Sedangkan, data dari Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep (Perras), lahan garam rakyat di Sumenep yang tersebar di 10 Kecamatan diperkirakan seluas kurang lebih 2.100 hektare Di Madura terdapat tiga kelompok petani garam; pemilik, penyewa dan penggarap. Namun besar kecilnya pendapatannya tergantung musim dan harga. Saat musim garam langkah antara bulan Juni hingga Oktober, harga garam cukup menggiurkan. Tapi saat panen bulan Nopember, harganya terjun anjlok . Harga juga ditentukan tengkulak yang seenaknya mematok harga. Ketidak stabilan harga inilah yang mejadi kegelisahan para petani garam. Sejauh ini, tak ada petani garam yang menikmati hidup sejahtera dari hasil garam yang kini sudah semakin pahit saja. (olan)

Dibangun Wisata Garam

Kunjungan Soekarno di Pabrik Garam.

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

PEMERINTAH Kabupaten Sumenep berencana membangun obyek wisata garam di Desa Nambakor Kecamatan Saronggi. Konon kabarnya Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim, dalam rangka mewujudkan obyek wisata garam tersebut, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan PT Garam Kalianget. Bahkan, bersama PT Garam sudah turun kelapangan untuk mencari lokasi pembangunan wisata tersebut. Rencana ini akan dikemas untuk memancing wisatawan agar bisa menghabiskan atau berbelanja di Sumenep yang sekaligus untuk menambah PAD kabupaten yang ada di ujung timur di Madura ini. ”Kami sudah rencanakan obyek Wisata Garam itu, tidak hanya obyek wisata garam mulai proses pembuatan garam saja, tapi kami ingin mengemas juga ada sarana memancing, rumah makan dan lainnya. Diharapkan dengan kemasan tersebut bisa menyenangkan bagi pengunjung,” kata bupati. Wisata ke tambak garam, pengunjung banyak menikmati keindahan lahan tambak dengan air putihnya yang mengkristal dan pekerjanya yang gigih mengelola garam.”Garam tidak hanya asin rasanya tetapi bisa menikmati keindahannya. Ini adalah pemandangan yang sangat menyentuh hati, dan siapa pun yang menyaksikan akan berkomtempalasi akan makna kehidupan ini,”ujar seorang warga.(olan)

SUARA DESA

53


K

ETUA AKD Pacitan, H. Moh. Jazuli menegaskan sikapnya, bahwa tidak demo itu pilihan, bukan karena perpecahan atau tidak kompak. Ia lalu flaschback, sejak 2006 lalu AKD Jatim sudah demo dan beberapa kali ngluruk ke Jakarta. Namun hasilnya, relatif tidak ada alias gagal. Karena itu, strategi

Ketua AKD Pacitan, H. Moh. Jazuli

PAMONG KITA

Tidak Demo Itu Pilihan perjuangan harus diubah agar berhasil. Ingat, melakukan cara yang sama dan mengharapkan hasil berbeda, itu sama saja dengan kegilaan. Sejarah mengajarkan, pendiri negeri ini, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Amir Syarifuddin, dan sebagainya, tidak berperang seperti Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Pattimura, dan Imam Bonjol. Selama ratusan tahun bangsa ini berusaha mengalahkan kolonial Belanda dengan perang, dan hasilnya tidak menang. “Baru dengan diplomasi dan membentuk organisasi pergerakan untuk melawan, akhirnya bangsa kita dapat memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan Belanda. Benar kan?,”ujar Kades Widoro, Kec. Kota Pacitan ini. Jazuli setuju tidak lagi memilih aksi turun untuk dalam memperjuangkan RUU Desa. Ia lebih memilih caracara diplomasi, lobi-lobi, menjalin komunikasi dengan para anggota DPR dan Pemerintah Pusat. Lobi-lobi itu

lebih direspon positif para elite politik. Namun ia juga tidak menghalangi kalau ada yang ingin dan suka demo mendesak RUU Desa agar segera disahkan. “Jadi itu bukan kami tidak kompak, tapi ini memang pilihan perjuangan,”kata mantan bintang iklan obat flu ini. Selain itu, kata Jazuli, kepala desa tidak ikut demo sebab mereka harus tetap memberi pelayanan kepada warganya. Memberi layanan pada warga ini tetap nomor satu, meski berjuang untuk UU Desa juga penting. Sebab itu akan memuat poin-poin yang memberi harapan pada kemajuan desa. Misalnya soal dana desa dan kejelasan status kepala desa. “Tapi kami berjuang bukan karena kami kepala desa, bukan berjuang untuk kami sendiri, tapi agar ada sistem yang jelas untuk pembangunan desa. Sistem yang bagus membuat warga senang mendukung pembangunan desanya,” kata Jazuli. (gus)

Sehat dan Terhibur di Lapangan

A

pA kabar Mbah Manggis? “ Menang lagi, Mas. Ini masih di stadion, anak-anak kedinginan, bingung cari tempat menginap.” Begitulah jawaban fX. Munari (56 tahun), mantan Kepala Desa Manggis, Kec. Puncu, Kab. Kediri, ketika menghubungi ponsel Budi Harminto dari Suara Desa, beberapa waktu lalu. Ia pun menceritakan, membawa tim sepakbola wanita “Porgu Puncu” bertanding dalam kejuaraan sepakbola wanita di Stadion Brawijaya Surabaya. Seluruh anak asuhnya kedinginan, setelah melewati pertandingan berat yang diguyur hujan deras hingga pukul 17.00 WIB. Selama lebih dari satu jam, ia bersama anak buahnya kedinginan di tribun stadion. Telepon sana telepon sini tidak ada yang diangkat. Kerabat yang sebelumnya rumahnya digunakan sebagai tempat menginap 22 orang, kini keberatan digunakan lagi. Niat awal hanya sekedar mencari pengalaman dan jalan-jalan di Surabaya,

54 SUARA DESA

Budiharminto/suara desa

FX. Munari, Mantan Kades Manggis, Puncu, Kediri

ternyata ‘berbuntut’ panjang. Tim yang sebagian besar diperkuat pelajar SLTPSLTA itu mampu masuk semifinal dan meraih nomor tiga. Namun itu

justru menjadi masalah, karena tidak memperhitungkan akan menginap lebih dari satu hari di Surabaya. “Seluruh pemain asli anak desa. Sebagian besar belum pernah ke Surabaya,”ujar kakek dua cucu ini. Sejak dongkol atau tidak menjabat Kades Manggis, Munari membina sepakbola wanita. Pelatih maupun pemain dari Desa Manggis dan sekitarnya. Sebelumnya, beberapa kali timnya juga pernah bertanding dalam kejuaraan lokal. Mengapa sepakbola ? “Karena ada dukungan dari teman-teman guru di wilayah Puncu dan sekitarnya,”ujar Pengawas Sekolah di Diknas Kec. Puncu ini. Selain itu, kata Munari, untuk memberikan kegiatan positif bagi anak-anak remaja di desa. Sekarang ini banyak orangtua yang menitipkan anak-anaknya bermain sepakbola, tidak terbatas laki-laki atau perempuan. Munari sendiri juga merasa sehat dan terhibur saat mendampingi anak-anak asuhnya berlatih atau bertanding di lapangan. (bdh) www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Kiprah Perempuan

Bantu Perempuan Tak Jadi Pembantu Sulastri (33) adalah sosok perempuan desa yang tergolong sukses. Dia yang semula aktif mengelola lembaga Swadaya Masyarakat (lSM), kini menjadi kepala desa. Ya, perempuan tangguh itu kini menjadi Kepala Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, sebuah desa di lereng Gunung Wilis dan jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.

N

beberapa jenis usaha yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu membangkitan perputaran ekonomi dan pembangunan di desa. Jenis usaha yang dimiliki paguyuban ini antara lain mengelola aneka kripik, koperasi simpan pinjam, arisan beras dan uang, peternakan secara bergulir. Berbagai jenis usaha itu dijalankan oleh para perempuan dan hasilnya sekarang sudah bisa dinikmati bersama. Selain usaha ekonomi kerakyatan, melalui Paguyuban Perempuan Sido Rukun ini mereka merekatkan warga melalui kesenian tradisional lesung dan musik dari bambu. Musik tradisional ini sekaligus untuk nguri-uri warisan leluhur yang sekarang ini nyaris punah di desanya. Apa yang sudah dilakukan DATA DAN PRESTASI oleh para perempuan di Dusun Dasun, terutama usaha Nama : Sulastri koperasi simpan pinjam, TTL : Pangkalan Bun, 25 Juni 1978 Nama Suami : Mulyono menjadi inspirasi kaum Pendidikan : - SDN Kumpai Batu Bawah, perempuan di dusun lainnya Pangkalan Bun Kalimatan di Desa Joho. Dan, kini di Tengah. Desa Joho telah berdiri lima - SMPN Arut Selatan, kelompok perempuan yang Pangkalan Bun mengelola lima koperasi - SMA Muhamadiyah II, Kota simpan pinjam. Kediri. Prestasi : “Masing-masing dusun 1. Tahun 2007 : - Juara I Kabupaten Kediri, mempunyai satu koperasi Pemuda Pelopor Bidang simpan pinjam yang dikelola Usaha kelompok perempuan. Yakni, - Juara III Jawa Timur, Pemuda Dusun Igir-Igir, Genengan, Pelopor Bidang Usaha. Joho, Gowok Menco dan 2. Tahun 2011 : - Terbaik I Katagori Pembina Dasun. Koperasi simpan Lingkungan pada Lomba Pelestarian Fungsi pinjam tersebut kini sudah Lingkungan Hidup Jawa berkembang lumayan,” terang Timur. ibu dua anak ini. Terlebih setelah Sulastri

amun, meski jauh dari kota, peran perempuan di desa ini tidaklah kalah dengan kaum pria. “Dulu, kaum hawa di sini hanyalah pembantu para suami, seperti membantu mencari rumput, mencari kayu bakar di hutan dan yang lainnya. Tapi sekarang tidak demikian,” katanya mengawali ceritanya. Kebangkitan kaum perempuan di Desa Joho itu dimulai sekitar 2005, dimulai dari Dusun Dasun. Saat itu, para perempuan di dusun mengadakan musyawarah untuk membentuk TPA (Tempat Pendidikan Anak). Di TPA inilah, anak-anak mulai dikenalkan dengan pendidikan yang gurunya para perempuan desa sendiri. Setelah punya TPA untuk anakanak, ia bersama beberapa orang kemudian mendirikan Paguyuban Perempuan Sido Rukun, di Dusun Dasun. Paguyuban ini mengelola

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

Sulastri menjadi Kepala Desa Joho pada 2007, peran perempuan di desanya semakin meningkat. Hampir 50 % perempuan Desa Joho terlibat dalam perkumpulan di desa seperti koperasi, PKK, Posyandu, karangtaruna dan lainnya. Kini, setelah lima tahun memimpin masyarakat Desa Joho, ada keinginan dan harapan dari Bu Lastri, demikian ia biasa disapa, untuk kaum hawa di desanya maupun desa lain. Menurutnya, perempuan desa harus lebih maju. Perempuan desa tidak boleh hanya bergantung pada suami. Perempuan Desa harus bisa mandiri. Saat ditanya bagaimana jika kepala desa dan perangkat desa diangkat menjadi PNS, sepontan Bu Lastri mengatakan, wah....kalau itu benar terjadi, ya senang sekali. Sebab, sekarang ini bengkok tiga hektar yang menjadi hak kepala desa, tanahnya tidak terlalu bagus. “Saya pikir kalau kepala desa di Kabupaten Kediri yang berada di barat Sungai Brantas, kalau ditawari diangkat menjadi PNS, saya yakin sebagian besar pasti senang. Berbeda dengan kepala desa di timur sungai Brantas, saya yakin tidak ada yang mau, karena karena bengkoknya luas dan subur,” tandasnya mengakhiri percakapan. (muharjito)

SUARA DESA

55


Sekdes PNS, Ancam Harmonisasi Pemdes?

Saya memang banyak menerima keluhan dari teman-teman di daerah lain, yang menyatakan mereka dicuekin kepala desa dan perangkat desa lainnya setelah diangkat menjadi PNS. Tapi saya pikir, semua itu dinamika dan lambat laun akan berjalan normal seperti sediakala,“ kata kata Ahmad Irfai, Sekretaris Forum Sektretaris Desa Indonesia (Forsekdasi) Jawa Timur, dihubungi Suara Desa. Menurutnya, yang sering menjadi pemicu rasa cemburu itu terutama adalah soal hak pengelolaan tanah ganjaran eks sekdes. Ada daerah yang langsung menarik tanah bengkok eks sekdes menjadi aset desa, sebagian daerah lainnya hanya memberi bagian kecil tanah bengkok yang dulunya digarap sekdes. Komposisnya juga bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Ada daerah yang memberi sekdes PNS itu hak garap separo dari tanah ganjaran semula, ada yang

56 SUARA DESA

Pengangkatan sekdes menjadi PNS memang tidak semulus yang diharapan pemerintah. Bahkan di beberapa daerah, pengangkatan sekdes PNS menjadi pemicu disharmoniasai pemerintahan desa di beberapa daerah. Ada rasa cemburu dari sebagian perangkat desa, termasuk juga kepala desa. memberi hak garap sepertiganya. Namun juga ada daerah yang hanya menyerahkan hak pengelelolaan eks tanah ganjaran seperempatnya. “Kebijakan masing-masing daerah ternyata tidak sama, meskipun landasan hukum yang dipakai sama, yakni Permendagri nomor 37 tahun 2007. Ada daerah yang sama sekali tidak memberi hak pengelolaan eks tanah ganjaran sekdes, tapi sebagain daerah lainnya tetap memberi meski hanya sebagian,“ ujarnya Meski begitu, tambahnya, ada juga daerah, seperti di Kabupaten Nganjuk, yang tidak mengubah hak sekdes.

Artinya, meskipun sudah menjadi PNS, sekdes yang bersangkutan tetap mengelola penuh tanah ganjaran yang dulunya dikerjakan. “Tapi yang umum ganjaran eks sekdes itu ditarik menjadi aset desa dan sekdes hanya diberi sebagian untuk dikelola,“ ungkapnya. Menurut Irfai, sesuai dengan Permendagri nomor 37 tahun 2007, sekdes yang telah diangkat menjadi PNS, memang bisa mendapat tunjangan dari desa yang diatur dalam APBDesa. Jadi mengenai besar kecilnya tunjangan juga tergantung dari kemampuan desa.

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Menanggapi banyaknya disharmonisasi di pemerintahan desa pasca pengangkatan sekdes menjadi PNS, menurut Irfai, sebetulnya tidak perlu terjadi. Sebab, tugas dan tanggungjawab sekdes sebelum maupun sesuah menjadi PNS tidak jauh berbeda. Mereka juga harus siap melayani masyarakat desa 24 jam, sehingga tidak ada yang namanya jam kantor lazimnya jam kerja PNS. “Kalau misalnya tengah malam ada masyakarat yang butuh layanan surat, kita juga harus siap, tidak boleh menunggu besuk di kantor menunggu jam kerja. Ini yang membedakan PNS lainnya dengan sekdes yang PNS. Jadi, layanan kepada masyarakat desa itu 24 jam dan tidak terbatas di kantor,“ terangnya. Karena itu, tambahnya, munculnya disharmonisasi antara sekdes dengan perangkat desa maupun kepala desa seperti terjadi di bebe_rapa daerah, masalahnya karena kurangnya komunikasi. Apalagi kalau sebelum sekdes diangkat menjadi PNS, sudah ada benih-benih ketidak harmonisan. “Harusnya Forsekdesi di daerah setempat menjadlin komunikasi dengan asosiasi kepala desa. Saya yakin kalau kita sering berkomunikasi dengan asosiasi kepala desa, tidak ada yang harus dipersoalkan. Masing-masing akan tahu peran serta tanggungjawabnya, dan justru mereka akan saling melengkapi dan membantu,“ papar Irfai. Selain memunculkan disharmonisasi di pemerintahan desa, pengangkatan sekdes menjadi PNS ternyata juga menyisakan masalah bagi pemerintah. Diantaranya masalah penyesuaian golongan kepangkatan dan aselonisasi. Pasalnya, pengangkatan sekdes menjadi PNS itu dipukul rata. Artinya, dengan ijazah apapun, sekdes yang diangkat menjadi PNS itu golongan pangkatnya II-a. Padahal, tidak sedikit diantara mereka yang bergelar sarjana

www.suaradesa.com

PELANTIKKAN sekdes Trenggalek (atas). Pelantikkan sekdes PNS di Mojokerto

bahkan sebagian lainnya sarjana strata dua (S2). “Persyaratan sekdes yang bisa diangkat menjadi PNS itu memang minimal berijazah SMA, selain usia. Tapi persoalannya bagaimana dengan sekdes yang sudah sarjana, apa tidak ada penyesuaian golongan kepangkatan. Sebab, kalau yang diakui hanya ijazah SMA dan hanya golongan II-a, ya tidak adil,” jelas Ahmad Irfai. Ia mengatakan, .harusnya pemerintah berlaku adil dan bijaksana dalam soal pengangkatan sekdes menjadi PNS. Kalau memang status sekdes itu seorang PNS, ya harusnya ketentuan yang berlaku di PNS juga bisa diterapkan untuk sekdes, termasuk penyesuaian ijazah dan golongan kepangkatan. Selain masalah golongan kepangkatan, tambahnya, kedudukan sekdes PNS juga ternyara unik. Di satu sisi, sekdes mempunyai jabatan strategis menjadi kepala administrasi kantor pemerintah desa yang

Edisi 02 Maret 2012

bertanggungjawab melayani masyakarat di desa. Namun ironisnya, meski mempunyai jabatan strategis, tapi sekdes tidak masuk katagori pejabat struktural, sehingga sekdes tidak mempunyai aselon. “Kita hanya bawahan camat alias staf kecamatan yang ditugaskan di desa. Tapi tugas sehari-hari di desa, bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran pemerintahan desa. Ini kan ironis, kita punya jabatan tapi tidak punya aselon,” tandasnya. Karena itu, tambahnya, Forsekdesi dalam musyawarah nasional (munas) yang akan digelar di Jakarta April nanti akan membahas permsalahan tersebut. Mereka akan mendesak pemerintah agar sekdes yang sudah diangkat menjadi PNS mendapat hak yang sama seperti PNS lainnya. Terutama soal penyesauian ijazah dan aselonisasi jabatan. “Kita juga akan minta pemerintah segera menuntaskan pengangkatan sekdes di beberapa daerah yang belum tuntas seluruhnya. Termasuk di Jawa Timur dari sekitar 7.000desa, sekdes yang sudah diangkat menjadi PNS sekitar lima ribu lebih, tapi sisanya sekarang masih dalam proses di masing-masing daerah,“ terangnya. (tni)

SUARA DESA

57


PNS Enggan Jadi Sekdes pENGANGKATAN Sekdes menjadi PNS, ternyata tidak semulus perkiraan pemerintah. Banyak persoalan baru muncul. Diantaranya adalah soal mekanisme pengisian sekdes yang lowong. Sebab kenyataan di lapangan, tidak banyak PNS yang mau ditugaskan menjadi sekdes, kecuali sekdes lama yang di PNS-kan. Seperti terjadi di kabupaten Lamongan. Dari 462 desa yang ada di Lamongan, kini terdapat 123 desa yang belum memiliki sekdes alias kosong. Karena itu, untuk melaksanakan tugas pelayanan di desa, kini ditunjuk pelaksana tugas dari kecamatan ataupun Pemkab. Moh. Nalikan, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setdakab Lamongan mengatakan, dari kekosongan sekdes tersebut hingga kini baru ada usulan pengisian. Itupun jumlahnya hanya dua desa, yakni Sekdes Sukolilo, Kecamatan Sukodadi dan satu lainnya dari Kecamatan Pucuk. ‘’Baru dua itu usulan yang masuk ke kami,’’ kata Moh. Nalikan ditemui Suara Desa. Diakuinya, untuk mengisi jabatan sekdes yang lowong memang tidak mudah. Sebab, mekanisme pengisian harus sesuai dengan peraturan kepegawaian. Selain itu, ternyata hampir tidak ada PNS di Pemkab maupun kecamatan yang bersedia ditugaskan menjadi sekdes. “Sesuai peraturan kepegawain, pengisian sekdes yang lowong memang diambilkan dari PNS diluar guru dan paramedis. Mereka diutamakan PNS dari desa setempat. Tapi untuk menunjuk PNS menjadi sekdes ternyata tidak mudah. Banyak yang menolak dengan berbagai alasan,’’ katanya. Kalaupun ada yang mau, tambahnya, belum tentu golongan kepangkatannya memenuhi syarat. Sebab, sesuai peraturan kepegawaian, golongan pangkat sekdes maksimal III B dan minimal II A. ‘’Dan, kalapun secara administratif semua memenuhi syarat, juga belum tentu bisa diterima oleh masyarakat setempat,’’ tandasnya. Banyaknya jabatan sekdes lowong di Lamongan ini menunjukkan betapa kesulitan yang dialami pemerintah setempat. “Tapi, situasi ini bisa cepat berubah, bila rekrutmen sekdes ini dilakukan secara serentak dengan cara penerimaan CPNS khusus untuk sekdes. Kalau dengan cara itu bisa dilakukan, saya yakin sekdes yang lowong segera bisa terisi semua,’’ ungkapnya. (oko)

58 SUARA DESA

Enak Menegurnya DiSHArMoNiSASi pemerintah desa (Pemdes) pasca pengangkatan sekdes menjadi PNS, di beberapa daerah memang tidak bisa dielakkan. Banyak perangkat desa dan bahkan kepala desa merasa iri. Padahal beban tugas sebagai pelayan masyarakat desa, hampir sama beratnya. Mereka dituntut harus siap melayani warganya 24 jam. Sementara dengan statusnya sebagai PNS, sekdes selain mendapat gaji tetap dari pemerintah, juga tunduk dengan aturan jam kerja yang berlaku bagi PNS umumnya, yakni masuk kantor pukul 07.00 dan pulang pukul 16.00. Karena itu, banyak yang menilai pengangkatan sekdes menjadi PNS tidak membuat pelayanan semakin baik, tapi justru membuat disharmonisasi pemerintahan desa. Seperti temuan di sebuah desa di Lamongan, sejak sekdesnya diangkat menjadi PNS, suasana di balai desa tidak seharmonis sebelumnya. Padahal, dulunya desa ini perangkat desanya dikenal sangat kompak hingga beberapa kali meraih penghargaan dari pemerintah kabupaten. ‘’Terus terang memang ada kecemburuan kami selaku perangkat desa, dengan perubahan status sekdes yang PNS. Dan, ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Hampir semua desa yang sekdesnya diangkat menjadi PNS, di kantor desa mengalami seperti ini,’’ kata salah satu perangkat desa di Kecamatan Turi. Tapi kondisi berbeda terjadi di Desa Ketapangtelu, Kecamatan Karangbinangun. Menurut Kades Ketapangtelu, Mansyur Syah, kondisi di kantor desanya tetap kondusif meski sekdes kini stantusnya PNS. ‘’Kalau di sini bisa-biasa saja, tidak tahu kalau di desa lain,’’ kata Mansyur, yang diamini Sudarjo, Kades Balun, Kecamatan Turi. Achmad Zamroni, mantan camat Glagah juga tidak mengelak saat disinggung munculnya disharmonisasi pemerintahan desa pasca pengangkatan sekdes PNS. Hanya saja, pejabat yang kini menjadi Kabag Humas dan Infokom Lamongan ini menambahkan, ‘’perpecahan’’ itu tidak berdampak pada kegiatan di desa. ‘’Buktinya APBDes (yang menggarap Sekdes) bisa selesai tepat waktu. Ini menunjukkan kinerja di desa lancar-lancar saja,’’ katanya. Berbeda dengan di Lamongan, perubahan status sekdes menjadi PNS justru disambut gembira kepala desa. Pasalnya, kepala desa bisa lebih leluasa memerintah dan mengoptimalkan peran sekdes selaku pembantu kepala desa dalam melayani masyarakat. Para kades juga tidak ewuh pakewuh lagi untuk memerintahnya. “Saya justru sangat terbantu dengan diangkatnya sekdes menjadi PNS. Sebab, sekdes mau tidak mau harus semakin rajin dalam melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, saya tinggal menegur dan melaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku atasan dari sekdes. Mereka biar mendapat sanksi,” kata Kades Junaedi Firmansyah, Kepala Desa Tanggulangin Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso.(Joko)

Pelantikan sekdes PNS Lamongan.

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Soal Bengkok, Perlu Kearifan Lokal NADA sumbang seputar pengangkatan sekretaris desa (sekdes) menjadi PNS menimbulkan polemik tersendiri di desa. Sebab, jika sebelumnya perangkat desa yang biasanya bekerja bahu membahu antara

Fuad, Ketua Asosiasi Sekdes Kabupaten Blitar

kepala desa dan sekretaris desa, kini malah terancam bermusuhan akibat perbedaan status PNS dan non PNS. Polemik itu kini bak bola salju yang terus bergulir membesar. Seperti diketahui, regulasi penetapan sekdes menjadi PNS itu dituangkan dalam UU Nomor 32/2004. Sedangkan teknis pelaksanaannya diatur melalui PP Nomor 45/2007, Peraturan Mendagri Nomor 50/2007, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 32/2007. Kebijakan pemerintah ini memberikan perubahan besar dalam pemerintahan desa yang selama ini berbasis pada tata kelola masyarakat. Fuad, Ketua Asosiasi Sekretari Desa, Kabupaten Blitar, menjelaskan pengankatan sekdes menjadi PNS, bagi sebagian sekdes dianggap sebagai bencana. Terutama bagi sekdes yang

www.suaradesa.com

berada di daerah subur dan mempunyai tanah bengkok luas. Karena itu, muncul stigma negatif terhadap sekdes yang diangkat menjadi PNS, itu merupakan murni dari kesalahan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat. Ia menceritakan, proses panjang untuk menjadi seorang sekdes atau di desa lebih dikenal dengan sebutan ‘carik’, sebetulnya membutuhkan proses rumit. Awalnya jabatan sekdes merupakan jabatan politis melalui proses pemilihan. “Jangan salah, awalnya jabatan sekdes merupakan jabatan politis bukan jabatan struktural seperti saat ini yang terbentuk,” tandasnya saat ditemui Suara Desa di kediamanya Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Untuk menduduki jabatan politis di tingkat desa membutuhkan biaya yang besar. Proses untuk menuju jabatan politis tersebut dilakukan dengan cara pemilihan oleh seluruh masyarakat desa. Otomatis calon sekdes ini harus merogoh kocek puluhan juta hingga ratusan juta untuk dapat duduk diposisi sekdes. Setelah menjadi sekdes, mereka mendapat tanah bengkok milik desa. Besaran tanah bengkok yang digarap sekdes berbeda luasnya tergantung wilayahnya. “Rata-rata sekdes yang menempati wilayah subur mendapatkan tanah bengkok sekitar empat hektar atau setara dengan pendapatan perbulan sebesar Rp 7 juta,” ungkapnya. Sedangkan untuk Sekdes yang tidak memiliki tanah subur seperti di Blitar selatan, untuk menopang biaya hidupnya saja, bisa kurang. Sebab, selain dari sisi ekonomi mobilitas sekdes selaku pelayanan masyarakat tinggi, juga untuk memenuhi kebutuhan sendiri. “Mobilitas sekdes itu juga tinggi. Makanya, tak heran kalau pendapatannya tidak mencukupi,” terangnya. Dikatakan, dengan keluarnya kebijakan pemerintah yang mengangkat sekdes menjadi PNS dengan tujuan awal mensejahterakan kehidupan para sekdes bisa jadi tidak tercapai. Sebab, jika dikalkulasikan bagi sekdes yang diangkat menjadi PNS akan mendapatkan status golongan 2A dengan gaji setiap

Edisi 02 Maret 2012

bulan berkisar sebesar Rp 1,5 juta. Sedangkan tingkat kebutuhan operasional seorang sekdes melebihi gaji bulanan yang diterima. Karena itu, kekurangan pendapatan ini diharapkan akan diambilkan kembali dari hasil mengelola tanah bengkok. Tapi ironisnya, ada penilaian jika sekdes masih tetap mengarap tanah bengkok, dianggap dobel pendapatan. Yakni, mendapat gaji resmi dari negara dan hasil garapan tanah bengkok, sehingga muncul kecemburuan.“Seharusnya ada kerifan dari semua pihak, terutama desa. Sebab, semua sekdes juga memiliki keluaraga dan sama-sama melayani masyarakat,” terang Fuad. Menurut Fuad, sebetulnya antara kepala desa dan sekdes PNS itu tidak ada kecemburuan. Munculnya, permusuhan antara kades dan sekdes PNS biasanya disebabkan adanya pihak ketiga yang memanfaatkan peluang untuk mengadu domba. Sehingga saat ini muncul ramai ramai kepala desa diharuskan menarik tanah bengkok yang dimiliki sekdes untuk kembali digarap desa. Sedangkan jika dilihat dari sisi peraturan UU nomer 32/2004 tentang pemerintahan desa posisi tanah bengkok tidak dibahas. “Harusnya ada kearifan dari desa agar pemerintahan desa tetap kondusif. Sekdes di satu sisi harus rela menyerahkan sebagian bengkoknya ke desa. Sebaliknya, desa memberi hak garap sebagian kepada sekdes untuk menutupi kekurangan pendapatannya,” paparnya.(hyuan)

SUARA DESA

59


Ueeenak REK Iwak Manuk laris karena rasanya nyaris dengan daging Bahkan lebih

manis sama ayam. gurih.

Wuik, Gurihnya Iwak Manuk

B

URUNG kuntul (bangau) hidup liar di kawasan pertambakan di Gresik. Misalnya di Kecamatan Duduksampeyan, Manyar, Bungah, Sidayu, dan Ujung Pangkah. Oleh para petani tambak, kehadiran burung kuntul dianggap sebagai hama. Bahkan dianggap sebagai musuh sebab burung berkaki panjang berbulu putih ini biasa memangsa ikan yang dibudidayakan para petambak. Tidak hanya bandeng, udang yang bernilai tinggi pun bakal berkurang di dalam

pun dilakukan. Para petani tambak menggunakan jaring atau senapan angin untuk melumpuhkannya. Setelah terkumpul banyak, biasanya burung ini dilempar ke tambak untuk makanan bandeng. Namun, daging burung ini juga ada yang dikonsumsi sebagai lauk pauk di rumah pengganti ayam. Dan ternyata rasanya amat sangat gurih. Maka, tak hanya dikonsumsi di rumah saja sebab kini muncul

tambak budidaya jika dimangsa kawanan burung kuntul. “Kalau sudah datang kawanan burung kuntul ini, kami kelabakan mengusirnya. Kalau tidak diusir, ikan bandeng atau udang di tambak bisa habis dimakan,” ujar Munawar, petambak asal Desa Sidomukti Kecamatan Manyar, kepada Suara Desa. Maka perburuan burung kuntul

warung-warung nasi dengan menu burung kuntul di sepanjang jalan pantura Sembayat, Manyar. Orang Gresik menyebut nasi manuk. Para pelancong dari Surabaya, Lamongan, dan lain-lain suka menyantap menu khas Sembayat ini. Sedikitnya ada 5 depot yang menyajikan sajian khas menu Iwak Manuk. Menu ini tidak hanya digemari oleh warga sekitar

60 SUARA DESA

Gresik, namun juga warga luar kota yang kebetulan melintas di Jalan Raya Sembayat. “Kalau tidak makan daging burung kuntul, rasanya kurang klop datang ke Manyar, Gresik,” ujar Zainal Achson, warga Kecamatan Waru Sidoarjo saat mampir di warung khas Iwak Manuk Bu Ketty. Lebih menarik lagi, lantaran peminat iwak kuntul semakin banyak, akhirnya burung-burung kuntul menjadi buruan para pengepul daging. Mereka berburu burung kuntul untuk disetorkan ke pemilik warung. Untuk seekor burung kuntul hasil buruan dihargai Rp 7.000. Hasil tersebut sangat lumayan dibanding harus bekerja sebagai penunggu tambak. Tiap hari, rata-rata pemilik warung bisa mendapatkan 10 hingga 30 ekor burung kuntul dari pemburu. “Tapi itu tidak pasti. Kalau pas lagi banyak burung, sehari saya bisa dapat kiriman 50 ekor. Kalau sepi, tak jarang saya justru tidak mendapat kiriman sama sekali,” ungkap Ketty yang sudah lebih 10 tahun berjualan iwak manuk itu. Menu nasi iwak manuk tak ubahnya nasi ayam goreng. Nasi diberi lauk burung kuntul yang dimasak ala ayam goreng. “Ya sama, ada sambal, sayur, nasi, dan iwak manuk. Kalau ingin tambah menu ya ada jerohannya. Sama dengan ayam goreng, cuma katanya iwak manuk ini katanya lebih gurih,” katanya. (dik hendri)

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


Sarapan Bikin

Jantung Sehat

D

ibanding waktu makan yang lain, sarapan alias makan pagi sangat vital. Para ahli berkali-kali mengingatkan pentingnya sarapan untuk memulai aktivitas. Sarapan juga bisa membentuk jantung sehat. Tapi tak sedikit orang yang sering melewatkan sarapan dengan alasan terburu-buru atau ingin menurunkan berat badan. Padahal terlalu sering tidak sarapawn bisa berbahaya bagi jantung. “Sering melewatkan sarapan justu menyebabkan obesitas bukannya menurunkan be­rat badan. Bahkan orang yang sering tidak sarapan berisiko tinggi menderita penyakit jantung,” jelas Catherine Collins, ahli gizi dari University of Tasmania, seperti dilansir Dailymail. Orang yang melewatkan sarap­ an akan memiliki metabolisme tubuh yang tidak baik. Jika ini terus menerus terjadi akan mengganggu hormon-hormon di dalam tubuh

yang mengatur keseimbangan badan seperti hormon pertumbuhan, hormon insulin dan hormon serotonin. Penelitian yang dilakukan Collins dan rekannya menemukan bahwa sering tidak sarapan dapat membuat orang menjadi obesitas (kegemukan), banyak timbunan lemak di Menu sarapan pagi. sekitar perut dan kadar kolesterol tinggi. Semua hal ngemil makanan kecil atau makanan itu merupakan faktor risiko utama manis yang kemungkinan memiliki panyakit jantung. asupan serat, vitamin dan mineral “Tidak sarapan juga dapat yang rendah. Jadi, tidak sarapan memicu peningkatan kadar insubukannya menurunkan berat badan lin dalam darah, yang merupakan tapi justru memicu kegemukan, peringatan untuk diabetes,” jelas kolesterol dan diabetes. Collins lebih lanjut. Hasil studi yang telah dipubMenurut Collins, orang yang likasikan pada American Journal tidak sarapan lebih cenderung untuk of Clinical Nutrition ini menunjukkan bahwa risiko terkena penyakit jantung akan semakin besar apalagi seseorang terbiasa tidak sarapan sejak masa kanak-kanak dan terus berlanjut hingga dewasa. “Meski tidak berdampak langsung, tapi bahaya jangka panjang akan menghantui Anda. Tidak sarapan adalah penanda untuk gaya hidup yang tidak sehat dan kacau,” tegas Collins. (tni) Sekeluarga membiasakan sarapan pagi untuk menjaga kesehatan.

http://www.swatt-online.com

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

SUARA DESA

61


PELUANG USAHA

Anggrek

Tembus

S

Pasar Global

EJAK Jawa Timur (Jatim) ditetapkan sebagai pusat anggrek nasional, warga di propinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini semakin antusias membudidayakannya. Apalagi permintaan pasar global masih sangat besar untuk anggrek Jatim. M. Yasin, warga Batu, yang sudah cukup lama menggeluti dunia anggrek, mengatakan, selama ini anggrek Jatim banyak diincar pebisnis internasional. Bahkan, ada pengusaha Malaysia sampai harus mempekerjakan secara khusus orang Jatim untuk memelihara kebun anggrek mereka di negeri jiran. Sang pengusaha ingin hasil maksimal, seperti ketika ang-

Untuk itu saat ini pelaku bisnis anggrek di Indonesia konsentrasi pada perbanyakan produk lokal. Hal itu untuk menggeser masih banyaknya anggrek impor yang memenuhi pasar Indonesia, terutama dari Taiwan dan Thailand. Padahal bila dilihat dari kualitas, tidak ada bedanya. Bahkan bisa lebih baik produk lokal. “Kita masih kalah di proses perbanyakan,” kata M. Yasin. “Penyebabnya memang kompleks, tapi bila dilihat dari teknologi, sebenarnya sudah dikuasai. Hanya mahalnya peralatan dan sumber daya yang ada, membuat proses perbanyakan massal hanya dilakukan oleh perseorangan. Akibatnya, tentu terjadi ketimpangan Merawat tanaman anggrek menenangkan hati dan pikiran.

grek itu dibudidayakan di Jatim. “Saya pernah ke kebun pengusaha Malaysia itu, ternyata para pekerjanya ketika saya tanya banyak yang dari Batu atau Mojokerto. Kebunnya sangat luas, bisa dibayangkan bila pengusaha ini sukses, pasti anggrek Jatim jadi ikon di Malaysia,” kata Yasin, kepada Suara Desa. Malaysia belum seberapa, sebab Taiwan dan Thailand lebih gencar lagi dalam melakukan ekspansi ke pasar global. Termasuk pasar Indonesia.

62 SUARA DESA

antara permintaan dan produksi yang mengakibatkan terjadinya impor produk,” kata Yasin, menegaskan. Karena itu komunitas anggrek, seperti Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) maupun Asosiasi Pedagang Anggrek Indonesia (APAI), menggandeng Deptan membuat program perbanyakan spesies unggulan Indonesia. Langkah ini dinilai sangat penting untuk menunjukkan citra anggrek nasional di mata internasional. Selain itu, juga untuk mem-

bentuk ciri khas produk nusantara, guna menjebol dominasi sejumlah negara yang menguasai pasar global. Ekspor Kecil Dari data Departemen Pertanian (Deptan), ekspor anggrek nasional tahun 2006 hanya 1,5 juta dolar AS. Angka ini sangat kecil dibanding nilai perdagangan anggrek internasional yang mencapai 250 juta dolar AS. Kendalanya, selain produksi juga jalur birokrasi yang memberatkan. Untuk izin ekspor anggrek disamakan dengan ekspor komoditas lain dari perusahaan besar dengan segala kelengkapannya. Padahal petani anggrek sebagian besar kelas Usaha Kecil Menengah (UKM), sehingga banyak yang menghindari menjual ke pasar luar negeri, mengingat syaratnya sulit. Mulai akhir 2007 lalu , khusus untuk anggrek syarat itu dipermudah dan petani sudah bisa memasarkan produknya keluar negeri. Langkah ini disambut gembira pelaku industri anggrek, karena pasar luar negeri sangat besar, terutama di Singapura, Belanda, Taiwan, Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Kanada. Apalagi saat musim gugur di negara sub-tropis, bunga didatangkan langsung dari luar dan itu jadi pasar yang sangat efektif. Dengan ekspor yang mulai tumbuh, maka setidaknya akan ada peningkatan kualitas petani anggrek. Dan efek multi-player akan dinikmati oleh industri pendukungnya. Hanya kelemahannya saat ini petani kurang modifikasi anggrek untuk menghasilkan jenis baru yang bisa jadi simbol atau ciri khas. Di Jawa Timur pelaku industri anggrek berada di kawasan Pacet Mojokerto, Prigen Pasuruan, sampai Batu Malang, yang berhawa dingin. Ketiga lokasi ini memberikan andil paling besar menjadikan Jatim sebagai propinsi anggrek. Selama ini pasar merespon baik anggrek kombinasi silangan serta perbanyakan dari tiga wilayah tersebut. Beda dengan Kalimantan yang dikenal dengan anggrek asli hutan, anggrek Jatim punya keunggulan pada kedua hal tersebut. Untuk itu, Jatim bersaing dengan Jakarta dan Bandung yang juga jadi lokasi potensial dalam pengembangan anggrek. (gus) www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012


WISATA DESA

Kampung Bali di Rogojampi

U

DArA basah mengiringi matahari mulai tenggelam. Angin semilir membawa aroma dupa tajam menyengat di sepanjang jalan desa. Suara serangga menerobos rerimbunan pohon, seolah mengiringi sayup-sayup suara orang melantunkan doa, seperti di Bali di petang hari. Dari kejauhan lelaki bersepeda pancal bergegas memasuki pelataran rumahnya. Tak lama berselang, ia keluar rumah dengan pakain seperti orang

Aroma Bali nampak jelas di Desa Patoman.

Jumlahnya kurang lebih sekitar 600 jiwa (250 KK). Mereka hidup dengan mempertahankan adat istiadat dan budaya Bali. Mulai bahasa seharihari hingga agama yang dianut pun seperti orang Bali. Layaknya desa-desa di Bali, Dusun Patoman Tengah dipenuhi pohon yang besar dan lebat. Rumah-rumah tidak be-

Umat Hindu taat dalam menjalankan ajaran agamanya.

Bali. Udeng di kepala, sarung putih dibebat selendang kecil dipinggang, baju putih menutup tubuhnya, dan banten (sesaji) di atas tangan kanannya. Lelaki paruh baya itu kemudian masuk ke pura di depan rumahnya. Tidak lebih lima menit ia keluar dari pura. Ia pun tersenyum. Singkat kata, lelaki itu pun menunjukkan rumah Kepala Dusun Patoman Tengah Made Hardana. Ya, Dusun Patoman Tengah, Desa Patoman, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, adalah sebuah wilayah yang dihuni warga keturunan Bali. www.suaradesa.com

rada persis di pinggir jalan, tapi dihubungkan dengan halaman da dikelilingi tembok. Di tiap-tiap halaman rumah selalu terdapat sanggah, pura kecil, atau sedang untuk sembahyangan. Pemandangan mencolok yang mengesankan layaknya di Bali, yakni adanya pura besar mirip di Bali terletak jalan utama dusun itu. Setidaknya terdapat lima pura besar, masing-masing tiga Pura Dalam dan dua Pura Kahyangan. Demikian juga beberapa rumah bergaya arsitektur Bali. “Kami generasi keempat orang Bali

Edisi 02 Maret 2012

yang tinggal di sini. Seluruh warga yang tinggal di Dusun Patoman Tengah adalah keturunan Bali, bahasa sehari-hari kami adalah bahasa Bali dan Osing (orang Banyuwangi asli),”ujar I Made Hardana (45 tahun), Kasun Patoman Tengah. Meski demikian, ada juga warga keturunan Bali yang tinggal di Dusun Patoman Barat dan Dusun Blibis, yang jumlahnya sekitar 50 KK. Mereka berbaur dengan warga yang bukan keturunan Bali, baik warga asli Banyuwangi (orang Osing), Jawa, Madura, dan sebagainya. Hanya di Dusun Patoman Tengah yang seluruh warganya keturunan Bali. Lantas Made Hardana pun menuturkan, bahwa awalnya warga keturunan Bali generasi pertama itu tinggal di Kampung Bali, Kec. Kota Banyuwangi. Namun perkembangan zaman, mereka ‘hijrah’ ke selatan dan kemudian menetap di Dusun Patoman. Hardana sendiri mengaku tidak tahu persis kapan kepindahan tersebut. Generasi pertama itu kebanyakan berasal dari daerah Karangasem dan Jembrana Bali. Mereka adalah para pekerja bangunan dan petani. Hardana membantah, bahwa mereka keturunan dari pasukan kerajaan Bali yang tidak bisa kembali pulang saat perang Kerajaan Blambangan. “Dari sejarah yang kami ketahui, leluhur kami memang mengembara ke tanah Jawa untuk mencari kehidupan yang lebih baik,”ujar suami Ni Nyoman Ariani ini. Mayoritas warga keturunan Bali yang tinggal di Dusun Patoman Tengah bermata pencaharian sebagai petani. Namun ada juga yang bekerja sebagai pegawai maupun pedagang. Selain itu ada juga yang merantau keluar Banyuwangi, kebanyakan di Bali atau Surabaya dan Jakarta. (bdh)

SUARA DESA

63


Berawal dari ketulusan hati dalam segala kegiatan...

BERBAKTI Kepada Keluarga, Lingkungan, Agama, Bangsa, dan Kedamaian Dunia

64 SUARA DESA

R.H. Dwi Putranto Sulaksono Sekeluarga

www.suaradesa.com

Edisi 02 Maret 2012

suara desa edisi Maret 2012  

Majalah Suara Desa edisi Maret 2012 mengupas RUU Desa tak pro-rakyat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you