Page 89

DANA HAJI penyimpangan. Saya kembali kepada penggunaan dana yang lebih produktif dengan catatan, ya seperti itu. Kemudian, akhirnya ada dana yang akhirnya bisa digunakan dan itu ditanggung oleh pemerintah melalui sukuk. Sukuk yang digunakan juga sudah sangat besar, yaitu 17 triliun bukan dari dana haji, bukan dana abadi umat, tapi dana storan. Kalau Dana Abadi Umat Sendiri Berapa? triliun lebih, sementara yang haji sudah 40 triliun. Mungkin tahun depan, kata Anggito itu akan sampai di atas 50 triliun. Sementara sekarang ongkos haji naik terus, bagaimana ini? Jadi, tudingan kesalahan besar yang dialamatkan ke Indonesia oleh negara-negara lain, sumber kenaikan dana naik haji salah satu sumbernya Indonesia. Jamaah haji Indonesia besar, sementara dalam tawar menawar dengan pemerintah Arab Saudi lemah. Apa yang namanya taklimatul hajj, ketentuanketentuan anggaran haji hanya untuk pembangunan Arab Saudi dan harus diikuti oleh semua negara. Mestinya dengan jumlah jamaah haji paling besar, seharusnya barganing position tinggi. Itulah yang tidak terjadi. Kita semua menampung tangan di bawah kalau ada yang memberikan belas kasihan atau tambah kuota. Itu terusmenerus dilakukan, sekarang yang dilakukan juga seperti itu. Semesti harus bagaimana? Ya, kita harus melakukan penggunaan harta haji yang ada, seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, maka posisi penambahan juga harus cepat. Malaysia dengan jumlah tabungan haji, melalui jamaah haji sebanyak 18.000-22.000 ribu bisa melakukan dengan jumlah penduduk 19.000. Itu kan per seribu dengan kenaikan penduduknya sekarang 22 juta. Dan 20.000 dibandinkan dengan

Indonesia 240.000, ini tidak ada apaapanya. Jadi apa yang terjadi di Malaysia, bukan bandingan, kita harus berlipat-lipat. Jadi dimana kelasalahan Kemenang dan Pemerintah dalam pengelolaan dana haji seperti ini? Penglihatan kami dan pengamat, kelemahan kita adalah ketidakmampuan mengupayakan sebuah tempat, asrama atau pemondokan sendiri di Saudi, itu satu. Yang kedua, kita menggandeng maskapai penerbangan Arab Saudi yang notabene kolotif dengan pemerintahannya. Jadi, Garuda itu cuma cari selamat aja, gandeng kepada Saudi Airline. Jadi kalau Saudi menetapkan ini, maka Garuda ikut menetapkan itu. Ini kan sesuatu yang tidak boleh terjadi, ada something wrong. Dulu saya bilang kepada Anggito, saya orang Jawa, saya tidak percaya klenek-klenek tapi saya menghadapi berbagai kenyataan. Siapa pun pejabat haji, apakah itu Kemenag atau Dirjen Haji, kalau banyak maunya, pasti akan terbentur sesuatu. Anda harus hati-hati. Jangan merasa bisa, tapi pertama bisa merasakan. Kedua, Anda harus lakukan langkahlangkah jangan sepotong-sepotong harus komprehensif dan jangan drastis. Tapi masalahnya, dia kan pilihan dari pemerintah? Tidak persis seperti itu juga. Pemilihan untuk pejabat haji, semata-mata didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan mengelola uang, itu sesuatu yang tidak didasarkan kepada motif utama penyelengaraan haji. Motifnya bukan itu. Bagaimana ketertiban dan semangat pengabdian dalam menangani haji. Untuk efisiensi, semestinya bisa dibuat sebuah pemondokan haji di Saudi yang terpadu, menurut Bapak? Ya itu, alasannya tidak bisa. Bagaimana tidak bisa, orang menawarkan proposal ke sini itu banyak sekali. Fadel sudah siap kayak itu, tempat sudah ada lalu

dipotong oleh Kementerian Agama. Alasannya nanti merusak hubungan. Lantas untuk menjaga amanah umat ini, Kemenag harus bagaimana? Ya, setidaknya bagaimana pemerintah bisa memberdayakan potensi produktifnya. Salah satunya melalui investasi sukuk, penambahan itu sangat progresif. Lebih baik daripada deposito. Melalui bank Syariah? Ya, sukuk syariah. Jadi dengan 17 triliun itu dalam setahun itu dapat menghasilan 24 triliun. Bagaimana dengan uang yang di BNI Cabang Pecenongan itu? Ya, sedang kita dorong. Dalam ijtima MUI yang terakhir di Tasik, menyerukan kepada pemerintah untuk segera memindahkan dana haji; dana nasabah haji dari bank konvensional ke bank syariah. Jadi semangatnya seperti itu. Mengapa bias berada di bank sekecil itu? Katannya, aman. Alasan keamanan, yang menjamin itu tujuh instansi yaitu Kemenag, Kementerian Keuangan, BUMN, Sekretariat Negara, Bank Sentral, BIN, dan Kementerian Kesehatan. Jadi semua kementerian ikut menjamin, kesepakatan untuk disimpan disitu. Jadi, kalau yang dikasih penjelasan itu rakyat biasa, gampang percaya, tapi kalau yang dijelaskan itu bankir atau anggota DPR, maka logikanya dipertanyakan. Karena banyak yang jamin, 97 persen penggunaan dana haji itu dalam bentuk uang asing, dolar atau real, itu beresiko. Jika dikatakan bunganya kecil, orang awam mungkin saja berpikiran su‘uzhan? Itu tidak hanya mungkin, orang sudah ngomong dimana-mana. Itu pasti untuk ... Itu sebenarnya tidak boleh, kan instruksi presiden tidak boleh ada mistake sekecil apapun dalam pengelolaan dana haji. Jadi harus hati-hati. Tapi, praktiknya seperti itu, over protektif. Dan logika orang awam, menjadikan sesuatu yang main-main. ‹sam/ owen.

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

89

DUMAS EDISI OKTOBER 2012  

JASMERAH PKI

DUMAS EDISI OKTOBER 2012  

JASMERAH PKI