Page 88

DANA HAJI milik pemerintah, kementerian agama ataukah punya umat?” Kami kembali bertanya kepada Anggito, bagaimana pandangan Anda, kok itu milik umat dan bagaimana pandangan Anda kalau itu punya pemerintah? Dia menjawab, “Feeling saya kuat bahwa ini milik umat”. Sejak lama kami katakan bahkan melalui ‘tangan-tangan’ yang ada di DPR bahwa dana ini milik umat dan dipergunakan untuk kepentingan umat. Kemudian ada satu keputusan tentang optimalisasi penggunaan DAU untuk keperluan haji. Dengan jumlah jamaah haji 207 - 214 ribu, berapa yang bisa diambilkan dari Dana Abadi Umat. Menurut MUI itu adalah langkah yang agak berlebihan; optimalisasi dengan cara seperti itu berlebihan. Jadi, MUI tetap berpendapat kalau pun ada optimalisasi DAU itu harus diyakini dana umat. Kita mengingatkan bahwa jangan sampai nanti timbul anggapan bahwa pemerintah itu seperti biro travel terbesar di dunia. Maksudnya? Jadi, ia merasa memiliki hak otoritas dana haji tanpa pertanggungjawaban, karena dana itu sudah dianggap dana untuk membayar tiket. Itu cara travel biro, bukan cara kerja negara dan bukan cara kerja pemerintah. Oleh karena itu, secara terus menerus kita bersuara waktu itu atas nama MUI. Saya bilang, kita keberatan DAU digunakan untuk membangun tower haji; rencananya mau dibangun di Lapangan Banteng. Kemudian di situ juga akan dibangun mall dan nantinya disewakan. Pertanyaannya, apakah kementerian agama akan menjamin semua mall dan pekerjaan mall itu akan berjalan sesuai dengan panduan presiden dalam pemanfaatan DAU? Apakah sejalan penggunaan mall itu dengan dakwah? Apakah pembagunan mall itu sama artinya dengan bantuan terhadap pendidikan Islam? Apakah sama dengan bantuan kesehatan untuk umat? Dan apakah mall itu sejalan untuk kepentingan haji?

88 ‹ DUMAS

Akhirnya rencana itu dibatalkan. Keberadaan dana haji itu sekarang bagaimana? Keberadaan dana haji itu kemarin sempat kita lacak. Dana haji itu tidak dikemana-manakan, masih tetap dan tidak bisa digunakan. Karena waktunya ‘tersandera’ terlalu lama, dana itu kita tanyakan, dan ternyata masih ada. Sepertinya terhenti (tawakuf). Kita menyesalkan penyimpanan dana haji itu sampai sekarang – setelah kita lacak – disimpan di sebuah bank konvensional, di BNI Cabang Pecenongan.

Dana sebegitu banyak, disimpan di satu tempat dengan bunga yang sangat rendah. Akhirnya muncul supaya ada penggunaan dana haji secara progresif. Waktu itu kita memberikan penjelasan, bahwa Majelis Ulama Indonesia setuju adanya pikiran untuk mendayagunakan dana abadi haji, tapi harus dijamin pendayagunaan itu, harus menghasilkan. Harus dilakukan studi secara cermat, dan menyetujui penggunaan dana untuk suatu kegiatan usaha, harus bertanggungjawab kalau suatu ketika terjadi kerugian. Itu milik milik umat, milik orang banyak dan tidak

EDISI XVII OKTOBER 2012

bisa hanya disetujui oleh seorang menteri, dirjen, tapi harus pemerintah dalam pengertian keseluruhan. Karena disebut-sebut sempat terjadi penyimpangan? Itulah yang namanya optimalisasi itu. Misalnya, saya kritik Pak Maftuh Basyuni. Bapak menggunakan dana, apakah dikasihkan khusus dari presiden? Apakah dana dari keluarga besar mana? Ataukah itu Dana Abadi Umat? Waktu saya menjadi peneliti untuk penyimpangan dana saat terjadi kelaparan, ketuanya Pak

Tolhah, Sekretarisnya Irjen Departemen Agama, wakjen Irjen Luar Negeri dan salah seorang dari MUI saya. Saya dijadikan juru bicara. Jadi duit 38 miliar untuk menutup kelaparan itu, duitnya siapa? Kalau itu duit dana haji [DAU], apakah sudah izin kepada pemilik uang itu? Jangan sampai itu melakukan tindakan ghasab. Jadi ini harus tetap dipertanggungjawabkan. Saya kira dia masih ingat dengan ucapanucapan itu. Seperti yang lain, Kiai Ma‘ruf bicara seperti itu, Kiai Sahal juga mendorong supaya itu terus digali agar tidak terjadi

DUMAS EDISI OKTOBER 2012  

JASMERAH PKI

DUMAS EDISI OKTOBER 2012  

JASMERAH PKI