Page 27

LAPORAN UTAMA

banyak tokoh NU termasuk Kiai Hasyim Asy’ari beserta kiai lainnya ditahan. Ketika Jepang ditaklukkan oleh Sekutu, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Rupanya langkah itu tidak disetujui Sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Sekutu ingin menjajah Indonesia bersama Belanda. Seluruh sisi penjajahan Jepang diambil-alih Sekutu tanpa perlawanan. Melihat kondisi itu para ulama merasa prihatin dengan terancamnya Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada 22 Oktober 1945 para ulama yang dipimpin KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan seruan jihad melawan tentara Sekutu. Anasir-anasir NU dari seluruh Indonesia bergabung dengan milisi Fisabilillah dan Hizbullah di Surabaya untuk menangkis serangan Sekutu yang dipusatkan di Surabaya pada 10 Nopember 1945. Sekutu dikalahkan oleh kekuatan NU dibantu arek-arek Suroboyo dan tokoh pemuda, Bung Tomo. 1952 Liga Muslim Indonesia. Pada 1952 Masyumi menandatangani perjanjian rahasia Mutual Security Act (MSA) dengan Amerika Serikat. Perjanjian ini dengan tegas menyeret Indonesia ke Blok Barat. Sebagai anggota Masyumi, NU gerah dengan manuver yang membahayakan kedaulatan negara itu. Dalam penentuan kebijakan dan pembagian kekuasaan NU juga semakin diabaikan. Kiai Wahab Hasbullah melihat ini bukan lagi ukhuwah islamiyah (persaudaraan islam) tetapi ukhuwah kusiriyah (ukhuwah kusir kuda). NU dijadikan kuda untuk mendulang suara, tetapi kelompok modernis sebagai kusir yang menikmati hasilnya. Ketika usul perbaikan partai ditolak, maka NU keluar dari Masyumi dan mendirikan Partai NU pada Mei 1950. Masyumi terpukul dengan keluarnya NU, bahkan menuduh NU sebagai pengkhianat dan pemecah

belah persatuan umat Islam. Saat keluar dari Masyumi, pada 1949 PSII juga dituduh seperti itu. Padahal mereka hanya tidak mau diperalat sebagai pendulang suara dalam Pemilu, terlebih lagi tidak mau diseret pada petualangan politik Masyumi yang membahayakan negara. NU tetap menghendaki adanya ukhuwah Islamiyah yang sejati. Oleh karena itu, pada saat itu juga NU segera mengajak organisasi Islam yang ada, yaitu Perti dan PSII, mendirikan Liga Muslim Indonesia, badan federasi untuk menjalin kerjasama perjuangan umat Islam. Dengan demikian, NU dan PSII tidak bisa disebut sebagai pemecah belah persatuan, sementara Masyumi berjalan sendiri. 1954 Piagam Waliyul Amri. Waliyul Amri adalah keputusan Musyawarah Alim Ulama se-Indonesia di Cipanas Bogor 1954. Pada dasarnya, keputusan ini bersifat diniyah (keagamaan) yakni masalah tauliyah (pelimpahan wewenang) menjadi wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki orang tua atau saudara laki-laki saat hendak melakukan pernikahan, maka oleh keputusan ulama dinyatakan pernikahan boleh dilakukan dengan wali hakim. Keputusan ini termasuk untuk mengantisipasi adat Minangkabau yang matrilineal (mengambil garis ibu). Dalam adat itu, pernikahan seorang wanita diwakili oleh pamannya. Hal itu diperbolehkan, bahkan orang lain yang mendapat mandat dari negara yang sah boleh menjadi wali hakim sebagai wakil dari pemerintah. Kendati demikian, dibutuhkan adanya pemerintahan yang sah menurut syariah. Sesuai dengan hasil ijtihad para ulama, maka Presiden Soekarno dianggap sebagai

presiden yang sah walaupun belum dipilih secara demokratis tetapi keberadaannya telah diakui, karena itu presiden ditetapkan sebagai waliyul amri, yang bisa menjadi wali hakim dan bisa melimpahkan tugasnyua itu kepada aparat negara atau orang lain yang dipercaya. Walaupun waliyul amri ini bersifat keagamaan, tetapi penetapan status permerintah sebagai waliyul amri (pemerintah yang sah) dan sekaligus sebagai amirul mukminin itu secara tidak langsung mendeligitimasi Kartosuwiryo, pimpinan Darus Islam (DI), yang mengklaim sebagai amirul mukminin. Dengan status itu, Presiden Soekarno semakin mendapatkan legitimasi untuk menciptakan keamanan dengan menyingkirkan gerakan subversi (bughat) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Waliyul Amri ini mengandung implikasi lebih jauh. Dalam Piagam Waliyul Amri ini berisi penegasan NU dan umat Islam sebagai bagian tak terpisahkan dalam pemerintahan yang ada. 1967 Deklarasi Demokrasi Pancasila. Sejak awal NU yang diwakili KH Syaifuddin Zuhri dan KHA Syaichu menegaskan bahwa NU menerima sistem demokrasi terpimpin, asal penekanan tetap diletakkan pada demokrasinya, bukan pada terpimpinnya, karena tiadanya kepemimpinan, maka demokrasi menjadi anarki, demikian juga tanpa demokrasi, maka kepemimpinan menjadi represi. NU menginginkan adanya demokrasi yang terarah bukan demokrasi liberal yang tanpa arah, yang ada hanya suara bersama yang mengabaikan prinsip dan moral. Hadirnya demokrasi terpimpin

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

27

DUMAS EDISI OKTOBER 2012  

JASMERAH PKI

DUMAS EDISI OKTOBER 2012  

JASMERAH PKI