Page 20

LAPORAN UTAMA mana nanti kita akan melakukan perbandingan pada proses itu. Kalau memang kita sepakati, maka kenapa tidak,” kata Basrief di Gedung DPR. ”Saat ini hukuman mati hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi luar biasa. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di mana yang bisa dituntut hukuman mati adalah para koruptor yang melaukan korupsi dana bantuan bencana alam nasional. “Regulasi yang ada sekarang untuk hukuman mati itu apabila terjadi sesuatu dalam bencana atau kejadian istimewa. Mungkin bencana alam dan sebagainya. Tapi kalau dalam hal korupsi biasa, belum ada regulasinya. Dan tidak dikenakan pidana hukuman mati, dalam keadaan yang biasa atau tidak darurat,” ucapnya. Oleh karena itu, Basrief mengatakan perlu dibuat peraturan baru agar koruptor yang melakukan korupsi berulang-ulang juga dapat dikenai hukuman mati. “Saya kira itu tergantung dengan regulasi. Kita tunggu saja regulasinya,” katanya. KPK Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya juga angkat bicara soal hukuman mati bagi para koruptor yang menjadi salah satu hasil Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) di Palimanan Cirebon. Wakil Ketua KPK, Muhammad Busyro Muqoddas sepakat dengan hal itu. Menurutnya, hukuman mati bagi koruptor sebenarnya telah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undangundang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyebut hukuman korupsi bisa diterapkan dalam keadaan yang mendesak. “Rekomendasi Munas NU mempertegas ancaman hukuman mati dalam Undang-undang Tipikor,” kata Busyro. Busyro menegaskan, korupsi merupakan salah satu bentuk perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). “Dari segi moral hukum dan HAM, (memberlakukan) hukuman mati sudah tepat, karena korupsi juga pelanggaran HAM,” imbuhnya. GALAK Hasil Munas Alim Ulama NU berupa rekomendasi yang menetapkan hukuman mati bagi koruptor diperbolehkan bagi koruptor juga mendapat sambutan dari Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi. GALAK

20 ‹ DUMAS

menyambut dengan suka cita sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi atas begitu perdulinya kaum alim ulama terhadap penyelamatan bangsa dan negara yang sudah 67 tahun merdeka. “Kami dari Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi menyambut baik sekaligus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang memperbolehkan hukuman mati bagi koruptor,” kata Kepala Staf Investigasi dan Advokasi GALAK, Muslim Arbi, dalam rilisnya kepada pers, 18 September 2012. Muslim Arbi mengungkapkan rasa salutnya terhadap kaum alim ulama yang selama ini eksklusif, kemudian melakukan loncatan opini publik yang memberi jawaban jelas perihal hukuman mati bagi koruptor tidak melanggar hak asasi (HAM). “Dalam rekomendasi itu tersirat justru koruptorlah yang melakukan pelanggaran HAM, sehingga berakibat rakyat dimiskinkan akibat kejahatan korupsi mereka yang dibiarkan subur di negeri ini”, tandas Muslim yang juga Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan. Dukungan GALAK bukan tidak beralasan, berdasarkan pada konsideran Konsideran UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Begitu juga konsideran UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. “Atas dasar itu, hukuman mati bagi koruptor layak diberlakukan, karena dampaknya melebihi dari akibat perbuatan terorisme atau peredaran narkoba yang

EDISI XVII OKTOBER 2012

pelakunya bisa divonis hukuman mati”, tandas Arbi. Menurut Arbi, sebenarnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu yang disebutkan dapat dijatuhkan pidana mati. Pada penjelasan ayat (2) tersebut yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah sebagai pemberatan bagi koruptor apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. “Jadi, rekomendasi Munas NU soal hukuman mati bagi koruptor ini tidak perlu diperdebatkan lagi” cetusnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diimbau agar tidak hanya beretorika dengan kata-kata indah dalam memberi sambutan positif atas rekomendasi Munas Alim Ulama NU itu, namun sudah saatnya Presiden SBY harus mengambil tindakan tegas dan konkret seperti Perdana Menteri Cina Zhu Rongji yang menyiapkan seratus peti mati untuk koruptor dan satu peti mati untuk dirinya bila ia melakukan tindak korupsi. Pada kesempatan yang sama Panglima GALAK, Binsar Effendi Hutabarat, membenarkan bahwa LSM anti korupsi yang dipimpinnya langsung mengirimkan surat dukungan terhadap rekomendasi munas alim ulama tersebut kepada Ketua Umum PBNU, KH Said Agil Siradj. “Sebagai konsekuensi dukungan kami kepada Alim Ulama NU, kami siap berhadapan dengan penggiat HAM yang selalu menolak diberlakukannya hukuman mati bagi koruptor” kata Binsar dengan tegas. “Dan sebagai konsistensi atas dukungan kami kepada rekomendasi tersebut, jika nanti sudah ada tersangka dalam kasus bail out Bank Century, kami siap mendesak agar pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis hukuman mati bagi koruptor bail out Bank Century tersebut yang telah melakukan kejahatan korupsi secara sistemik,” imbuh Binsar yang juga Komandan Front Pembela Rakyat (FPR). ‹shoelhi dari berbagai sumber

DUMAS EDISI OKTOBER 2012  

JASMERAH PKI

DUMAS EDISI OKTOBER 2012  

JASMERAH PKI