Page 14

LAPORAN UTAMA

Isu Boikot Pajak dan Penjelasan PBNU ANGGOTA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menilai wacana penolakan bayar pajak karena pajak banyak dikorupsi seperti dilansir dalam Munas Alim Ulama NU di Ponpes Kempek, Cirebon. Hal itu merupakan teguran keras bagi pemerintah atas sistem perpajakan yang perlu dibenahi secara total. Boikot Pajak Ali Masykur mengatakan wacana penolakan bayar pajak itu harus dilihat secara utuh. Wacana ini merupakan dorongan dari masyarakat NU agar penerimaan negara dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Ini merupakan peringatan kepada negara agar penerimaan negara dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya di sela-sela Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Ahad (16/9/2012). Ali Masykur mengatakan jangan sampai wacana ini menjadi fatwa atau imbauan resmi karena akan membahayakan negara. Sebaliknya, pemerintah harus bekerja keras memperbaiki sistem penerimaan negara agar tidak dikorupsi, dikemplang, dan bocor. “Kalau sampai ada fatwa, akan ada polemik umum yang mendikotomikan di satu sisi membayar pajak di satu sisi membayar zakat. Ini akan membahayakan sistem bernegara. Negara ini akan lumpuh,” kata Ali. Sementara itu, Wakil Sekretaris Muslimmat NU Yenny Wahid mengatakan, wacana moratorium membayar pajak ini merupakan sikap NU dan sekaligus protes keras atas kegelisahan masyarakat melihat aksi pejabat publik yang mengelola uang rakyat. “Warga sudah membayar pajak, dan patuh. Namun pemerintah kurang amanah. Jadinya sia-sia. Ini sebuah protes paling ampuh kepada penyelenggara negara,” ujarnya. Yenny mengatakan kalaupun boikot pajak sampai terjadi, ini lebih baik dibandingkan masyarakat melakukan tindak anarkis. Ini teguran kepada semua pemimpin. Bahwa amanah masyarakat jangan diselewengkan,” tambahnya. Bukan Boikot Tapi Moratorium Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj mengatakan wacana boikot membayar pajak bertujuan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara agar lebih baik. Said mengatakan Islam tidak mewajibkan umatnya membayar pajak.

14 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012

Selama ini, warga NU taat membayar pajak karena tunduk kepada aturan pemerintah. Namun, jika hasil pajak dan dana dalam APBN terus menerus dikorupsi, maka ketaatan membayar pajak itu perlu ditinjau ulang. PBNU mendesak pemerintah agar mengkaji ulang kewajiban membayar pajak bagi umat Islam, jika dana hasil pajak itu terus menerus dikorupsi. Ketika pajak banyak dikorupsi, maka kewajiban membayar pajak perlu ditinjau ulang. Said mengatakan dalam perhelatan ini PBNU menghadirkan sejumlah ahli untuk mengkaji seberapa banyak pajak dikemplang dan bagaimana tinjauan hukumnya. Said Aqil mengatakan NU akan memberikan kesempatan dalam setahun kedepan bagi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan uang negara hasil pajak. Dalam sidang komisi Munas NU yang membahas masalah itu juga muncul pendapat agar pengelolaan dan penyaluran pajak mengambil semangat dalam sistem zakat. Artinya, kesejahteraan rakyat terutama golongan fakir miskin harus mendapat prioritas dalam alokasi dana hasil pajak yang tecermin dalam APBN. Pada akhirnya, Munas NU merekomendasikan untuk menempuh moratorium (penghentian sementara bayar) pajak namun belum diputuskan kapan moratorium itu akan ditempuh. Terhadap isu yang beredar bahwa NU hendak membangkang atau menjatuhkan pemerintah melalui Munas Alim Ulama ini, Said menegaskan bahwa pertemuan ulama ini sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan pembangkangan atau menjatuhkan pemerintah. Munas Alim Ulama ini adalah kegiatan periodik PBNU yang dilakukan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat luas. “Mereka yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang salah persepsi jika tidak mengenal tradisi NU,” jelas Said. Selain membahas masalah pajak, Muna NU juga mengkaji fatwa atau aturan mengenai sumbangan atau sodaqoh untuk kepentingan pencalonan dalam pilkada. Selama ini, kata Said, banyak calon gubernur, calon bupati dan calon legislatif memberikan sumbangan untuk masjid dan mushola namun meminta imbalan untuk dipilih dalam pilkada. “Nah, ini menyumbang atau menyuap?” sergah Said. ‹shoelhi

DUMAS EDISI OKTOBER 2012  

JASMERAH PKI

DUMAS EDISI OKTOBER 2012  

JASMERAH PKI