Page 12

LAPORAN UTAMA

amandemen dilakukan dengan tergesa-gesa, maka dalam amandemen tersebut banyak terjadi ketidak cermatan bahkan terjadi banyak kesalahan, sehingga melahirkan UUD yang merugikan rakyat dan membahayakan kedaulatan nasional. Sebagai salah satu elemen bangsa, NU ikut prihatin atas masalah bangsa ini. Oleh karena itu, NU berupaya mencari jalan keluar dengan menawarkan konsep dasar ketatanegaraan serta mengambil beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan dalam menghadapi amandemen UUD 1945 ini. Mengingat pentingya persoalan ini, maka dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Cirebon 2012 ini, NU mengusulkan agar bangsa ini Kembali ke Khittah Indonesia 1945, untuk menggali semangatnya, menegaskan jati dirinya, memulihkan kedaulatannya, menegakkan kebesarannya serta mengembangkan peranannya dalam menciptakan keadilan dan perdamaian dunia. Keadaan Indonesia Saat Ini Amandemen UUD 1945 yang semula dicita-citakan untuk memperbaiki kehidupan bangsa di segala bidang, ternyata kemudian terjadi penyimpangan di tengah jalan. Amandemen yang berada di tangan rakyat itu diambil-alih oleh sekelompok elite yang mewakili kepentingan kapitalisme global yang berideologi liberal. Langkah awal amandemen yang diambil kelompok ini adalah melakukan liberalisasi di bidang

12 ‹ DUMAS

politik, liberalisasi di bidang ekonomi, liberalisasi di bidang sosial dan liberalisasi di bidang kebudyaan termasuk liberalisasi dalam bidang agama. Liberalisasi ini digunakan untuk mempersiapkan beroperasinya kapitaliasme di negeri ini. Pertama, dalam bidang politik kenegaraan diberlakukannya otonomi yang pelaksanaannya melampaui batas telah mengarahkan negeri ini pada sistem federal. Sementara dalam negara kepulauan yang terpisah-pisah ini sistem yang paling tepat adalah bentuk negara kesatuan. Sistem federal terlalu longgar dan rawan bagi terjadinya disintegrasi yang mengarah pada separatisme. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih: al amru idzattasaa dloqo (suatu masalah bila longgar maka harus diperketat pengelolaanya). Negara seluas ini dan selonggar ini hanya bisa dikelola dengan sistem kesatuan yang terpusat. Kedua, liberalisasi dalam bidang politik dilaksnakan dalam bentuk pemilihan pimpinan daerah langsung di segala tingkatan terbukti banyak menelan biaya, baik biaya ekonomi yang sangat mahal, juga menelan biaya sosial yang tinggi karena menyulut terjadinya konflik sosial di mana-mana. Bahkan hal itu juga menyulut konflik keluarga sehingga meningkatkan angka perceraian. Selain itu juga harus dibayar secara politik dengan harga mahal, yang ditandai dengan terjadinya pertikaian terbuka antar partai dan internal partai politik. Ketiga, liberalisasi dalam bidang ekonomi terjadinya penguasaan sektor strategis oleh pihak swasta terutama swasta asing. Hal ini sangat merugikan eksistensi bangsa dan sangat menyengsarakan rakyat. Penguasaan sektor strategis oleh asing ini mengakibatkan negara tidak mampu membiayai beroperasinya pemerintahan dan pembangunan nasional serta menjamin kesejahteraan rakyat. Banyak pabrik tutup atau kekurangan pasokan bahan, karena bahan industri baik energi maupun bahan mentah lainnya dilarikan ke luar negeri. Penguasaan 85 persen perbangkan oleh asing mengakibatkan Bank Indonesia sebagai bank sentral kehilangan otoritasnya di bidang

EDISI XVII OKTOBER 2012

moneter. Padahal otoritas di bidang ini sangat mencerminkan adanya kedaulatan negara. Keempat, liberalisasi dalam bidang sosial terjadi bersamaan dengan liberalisasi politik yang ditandai dengan hilangnya rasa tanggung jawab sosial dan semangat pengabdian pada masyarakat. Kehidupan yang komunal diganti kehidupan individual yang tidak lagi memiliki solidaritas sosial. Semua relasi sosial yang dahulu didasari atas pengabdian dan kasih sayang kemudian dimaterialkan dan hanya diikat oleh transaksi yang bersifat materi. Tali persaudaraan dihilangkan, transaksi materi dikedepankan. Rapuhnya ikatan sosial ini menjadikan mudahnya terjadi disintegrasi sosial, ketika individualisme telah mewarnai kehidupan sosial. Kelima, dalam bidang kebudyaan, masyarakat yang hidup gotong royong berubah menjadi masyarakat terbuka dan kompetitif. Kelompok satu melihat kelompok lain bukan sebagai mitra tetapi sebagai pesaing, bahkan lawan. Masyarakat yang semula hidup dengan nilai-nilai relijius berubah hidup dengan nilai-nilai sekuler dan bahkan liberal. Berbagai pasal yang menegaskan aspirasi rakyat dan menjaga keutuhan bangsa dan negara diganti dengan pasa-pasal yang menguntungkan korporasi asing di bawah bendera kapitalaisme global. Disyahkannya UU Sumber Daya Air, UU Migas, UU Minerba, UU Perdesaan, UU Pangan dan lain sebagainya merupakan seperangkat hukum yang dikukuhkan untuk melindungi pemilik modal, tanpa memberi jaminan pada rakyat dan bangsa Indonesia. Akibatnya, keseluruhan aset strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dikuasai oleh perusahaan asing, sehingga negara kehilangan kedaulatan, tidak hanya dalam penguasaan keuangan, energi dan pangan, tetapi juga kehilangan kedaulatan dalam bidang politik dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Akibat dari keseluruhan itu walaupun ekonomi makro tumbuh, tetapi pertumbuhan itu berbanding terbalik dengan kesejahteraan rakyat, yang semakin terpuruk akibat tertutupnya

DUMAS EDISI OKTOBER 2012  

JASMERAH PKI

DUMAS EDISI OKTOBER 2012  

JASMERAH PKI