Issuu on Google+

Nama : Gandung Aryopratomo Yudokusumo

Topik : Perdagangan Internasional

NPM : 1006696106

Dosen/Asdos : Suahasil N./Rahma Dewi

I.

JUDUL POLICY REVIEW Analisis Kebijakan Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata untuk Menyokong Peningkatan Devisa Pariwisata Indonesia

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KEBIJAKAN Pariwisata memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas), dampak kepariwisataan terhadap PDB nasional di tahun 2011 sebesar 296,97 triliun atau sekitar 4% dari PDB nasional. World Travel & Tourism Council memproyeksi bahwa PDB pariwisata Indonesia akan tumbuh rata-rata 6,9% per tahun hingga 2022, lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan dunia yang hanya 4,2%. Pariwisata juga merupakan pencipta devisa yang tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2011 sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar US$8,55 miliar atau meningkat 12,5% dari tahun 2010. Kenaikan ini bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang dan peningkatan rata-rata pengeluaran wisman selama di Indonesia. Pertumbuhan devisa pariwisata memberi dampak positif terhadap neraca perdagangan jasa perjalanan (travel) Indonesia. Jika ditinjau lebih dalam pada neraca pembayaran Indonesia (NPI), dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sembilan tahun terakhir pariwisata merupakan salah satu atau bahkan satu-satunya penyumbang surplus bagi neraca perdagangan jasa Indonesia. Namun, surplus jasa pariwisata ini memiliki kecenderungan untuk menurun. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kebijakan yang strategis untuk mendukung kepariwisataan nasional dalam kerangka perekonomian Indonesia. Setelah mempertimbangkan lingkungan strategis global dan tantangan yang ada, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenparekraf 2012-2014 dengan delapan kebijakan utama. Dua program utama yang menjadi fokus dalam paper ini adalah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata dan kebijakan pengembangan pemasaran pariwisata. Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata bertujuan untuk meningkatkan devisa dan pengeluaran wisman, sementara kebijakan pengembangan pemasaran

1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2013


pariwisata bertujuan meningkatkan kuantitas wisman ke Indonesia. Diharapkan integrasi kebijakan tersebut dapat menjadi penyokong peningkatan devisa pariwisata Indonesia dengan kenaikan jumlah kunjungan wisman disertai bertambahnya rata-rata pengeluaran wisman selama di Indonesia.

III. DESKRIPSI KEBIJAKAN Pengembangan destinasi pariwisata merupakan program utama Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan enam kegiatan pokok, yaitu peningkatan perancangan destinasi dan investasi pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan industri pariwisata, pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata, pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif, dan even, serta dukungan manajemen dan tugas teknis pengembangan destinasi pariwisata lainnya. Tujuan utama kebijakan pengembangan destinasi pariwisata adalah peningkatan pendapatan devisa pariwisata Indonesia dan pengeluaran rata-rata wisman selama di Indonesia. Kebijakan ini diimplementasikan melalui penetapan kawasan ekonomi khusus pariwisata, partisipasi even investasi pariwisata, peningkatan kualitas jaringan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, konsolidasi akses transportasi mancanegara dan dalam negeri, peningkatan kapasitas industri pariwisata, dan lain-lain. Sementara itu, pengembangan pemasaran pariwisata merupakan program utama Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata dengan enam kegiatan pokok, yaitu pengembangan pasar dan informasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata luar negeri, peningkatan promosi pariwisata dalam negeri, peningkatan pencitraan Indonesia, peningkatan minat khusus, konvensi, insentif, dan even, serta dukungan manajemen dan tugas teknis pengembangan pemasaran pariwisata lainnya. Tujuan

utama

kebijakan

pengembangan

pemasaran

pariwisata

adalah

meningkatnya kuantitas kunjungan wisman ke Indonesia. Kebijakan ini diimplementasikan melalui penyelenggaraan familiarization trip, peningkatan informasi

pasar

wisata,

partisipasi

pada

bursa

pariwisata

internasional,

operasionalisasi Visit Indonesia Tourism Office, penyelenggaran Festival Indonesia

2 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2013


di mancanegara, pengembangan publikasi di media elektronik dan digital, serta beberapa lainnya. Pelaksanaan kedua kebijakan tersebut akan saling diintegrasikan sehingga pendapatan devisa pariwisata yang diperoleh dapat diakselerasi pertumbuhannya baik melalui peningkatan jumlah wisman maupun pengeluaran wisman.

IV. ANALISIS KEBIJAKAN Pariwisata memiliki posisi strategis dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam era globalisasi, peran pariwisata akan bertambah penting dengan semakin

berkembangnya

perdagangan

dan

investasi

luar

negeri.

Peran

Kemenparekraf untuk mendukung peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Indonesia menjadi penting. Oleh karena itu, penetapan kebijakan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang bermuara pada peningkatan devisa pariwisata Indonesia menjadi vital. Posisi pariwisata dalam NPI yang selama ini selalu surplus memiliki kecenderungan menjadi defisit. Salah satu indikasinya adalah jumlah wisatawan nasional (wisnas) ke luar negeri terus meningkat jumlahnya dan di tahun 2012 pertumbuhannya lebih tinggi daripada kunjungan wisman. Peningkatan ini merupakan dampak globalisasi yang didukung bertambahnya masyarakat kelas menengah Indonesia dan semakin terjangkaunya biaya transportasi, terutama penerbangan ke luar negeri. Dari sisi inbound tourist, kuantitas kunjungan wisman ke Indonesia juga menunjukkan tren meningkat sejak tahun 2000. Menurut studi, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia dipengaruhi secara positif oleh PDB negara asal wisatawan dan harga pariwisata negara pesaing Indonesia (Lumaksono et al., 2012). PDB negara asal wisman merupakan faktor di luar jangkauan kebijakan Indonesia. Akan tetapi, peluang untuk mendatangkan lebih banyak wisman dapat dilakukan dengan mengembangkan pariwisata yang kompetitif. Oleh karena itu, penetapan kebijakan pengembangan destinasi dan pemasaran menjadi kunci meraih kesuksesan. Melihat kondisi bahwa faktor harga pariwisata dapat menentukan jumlah kunjungan wisman, maka diperlukan pembenahan dalam kondisi pariwisata di dalam negeri. Pembenahan yang dilakukan terutama di bidang infrastruktur. Seperti

3 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2013


data yang dipublikasikan World Economic Forum bahwa pada tahun 2011, indikator business environment & infrastructure pariwisata Indonesia berada di urutan ke-86 dari 139 negara yang dinilai. Peningkatan infrastruktur pariwisata harus menjadi prioritas Kemenparekraf. Pembenahan infrastruktur pariwisata dan penunjangnya, seperti fasilitas di objek wisata, bandara, pelabuhan, jalan raya, akomodasi, dan akses internet merupakan aspek dalam kebijakan pengembangan destinasi pariwisata. Infrastruktur pariwisata perlu segera ditingkatkan mengingat bahwa sekitar 47,6% konsumsi wisman dikeluarkan untuk biaya akomodasi, angkutan domestik, dan jasa rekreasi yang berkaitan langsung dengan ketersediaan infrastruktur di Indonesia (Nesparnas, 2011). Kondisi infrastruktur yang baik akan membuat wisman dapat merasa betah berlama-lama tinggal di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pengeluaran mereka selama di Indonesia. Dalam

pelaksanaan

kebijakan

pengembangan

destinasi

pariwisata,

Kemenparekraf telah menetapkan enam belas KSPN (kawasan strategis pariwisata nasional) yang tersebar di dua belas provinsi sebagai fokus pengembangan. Penetapan kawasan fokus ini memang diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya Kemenparekraf. Namun dalam jangka panjang, kepariwisataan nasional akan dikembangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 yang mencakup 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang menetapkan Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata nasional. Dalam satu tahun implementasi kebijakan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan keberhasilan. Walaupun belum ada data yang pasti, jumlah kunjungan wisman selama tahun 2012 mengalami peningkatan mencapai lebih dari delapan juta wisatawan. Berdasarkan perhitungan cepat Tim Dampak Ekonomi Kemenparekraf, rata-rata pengeluaran wisman di Indonesia di 2012 meningkat 1,4% dibanding 2011 dan devisa pariwisata Indonesia naik menjadi US$9,12 miliar atau tumbuh 6,6% dari tahun 2011.

4 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2013


V. DAFTAR PUSTAKA Bank Indonesia. (2008). Neraca Pembayaran Indonesia dan Posisi Investasi Internasional Indonesia. Jakarta: Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Kementeriaan

Koordinator

Perekonomian

Indonesia.

(2011).

Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Jakarta: Kementeriaan Koordinator Perekonomian Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2012). Rencana Strategis 2012-2014. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2012). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata 2012-2014. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Lumaksono, Adi, et al. (2012). Dampak ekonomi pariwisata internasional pada perekonomian Indonesia. Forum Pascasarjana Vol. 35 No. 1, 53-68. Moshirian, Fariborz (1993). Determinants of international trade flows in travel and passenger services. The Economic Record Vol. 69 No. 206, 239-52. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 Sinclair, M. Thea, & Stabler, Mike. (2002). The Economics of Tourism. London: Routledge. United Nations Conference on Trade and Development. (1998, April). International Trade in Tourism-related Services: Issues and Options for Developing Countries. Paper ini dipresentasikan dalam Commission on Trade in Goods and Services, and Commodities Expert Meeting on Strengthening the Capacity for Expanding the Tourism Sector in Developing Countries, Jenewa, Swis. World Economic Forum. (2011). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011. Geneva: World Economic Forum. World Tourism & Travel Council. (2012). Travel & Tourism Economic Impact 2012 Indonesia. 25 Mei 2013. London: World Tourism & Travel Council.

5 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2013


VI. LAMPIRAN

Tabel 1 PDB Pariwisata dan Kontribusi terhadap PDB Nasional

Tabel 2 Profil Wisatawan Mancanegara dan Pendapatan Devisa Pariwisata

6 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2013


Tabel 3 Neraca Perdagangan Jasa Travel Indonesia

Tabel 4 Perbandingan Inbound dan Outbound Tourist

7 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2013


Tabel 5 Lokasi Fokus Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sumber: Renstra Kemenparekraf, 2012

Grafik 1 Pola Konsumsi Wisatawan Mancanegara

8 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2013


Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata Indonesia