MOHAMMAD SADLI
nya sebagai jenderal, tetapi juga sebagai dokter dan cendekiawan. Pendek kata, Presiden memandang Ibnu Sutowo sebagai orang yang tidak mungkin berbuat salah. Sebaliknya, Ibnu Sutowo mungkin terlampau menyepelekan Presiden Soeharto. Apakah para teknokrat menarik pelajaran dari krisis Pertamina? Ya, walaupun sebetulnya pada tahun-tahun awal Orde Baru mereka sudah mengidentifikasi masalah-masalah besar perusahaan negara Indonesia (BUMN). Salah satu hasilnya adalah Undang-Undang Perusahaan Negara Tahun 1969, yang mengklasifikasikan BUMN menjadi tiga kategori besar sesuai misi khususnya: Perusahaan Umum (Perum, perusahaan yang memberikan jasa pelayanan dasar kepada umum), Perusahaan Jawatan (Perjan, perusahaan yang didirikan oleh instansi pemerintah untuk menyediakan pelayanan khusus, seperti keretaapi), dan Perusahaan Persero (Persero, perseroan terbatas yang berorientasi komersial). Persero diharapkan beroperasi sebagai perusahaan komersial biasa yang berorientasi pada keuntungan. Kesulitan dengan Pertamina adalah bahwa sejak awal perusahaan ini menolak diklasifikasikan sebagai Persero. Sebagai akibat kekuasaannya, dirancanglah satu undang-undang khusus untuk Pertamina, yang menggolongkan dirinya dalam kategori terpisah, yaitu perusahaan negara (PN). Karena keuntungannya sangat besar, perusahaan ini diminta menyumbang banyak bidang ekstrabujeter, dan dengan demikian berkembang hubungan khusus antara Pertamina dan pemerintah. Sesudah para teknokrat berhasil memecahkan krisis Pertamina, Widjojo merancang undang-undang baru untuk Pertamina. Undang-undang ini menentukan adanya dewan pengawas, yang semua anggotanya memegang jabatan menteri. Sebagai Menteri Pertambangan saya diangkat sebagai ketua exofficio dewan itu. Anggota ex-officio lainnya terdiri atas Ketua Bappenas dan Sekretaris Negara. Dengan demikian kekuasaan 118