Issuu on Google+

EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

1

EDISI 28 l I l Tanggal 25 - 31 Desember 2013


2 Kejati Lampung Bidik Deposit APBD Lamtim

HUKUM Lembar demi lembar, berbagai kasus sedang didalami oleh Kejaksaan Tinggi Lampung (Kejati). Salah satunya yang sedang di bidik Kejati Lampung yakni terkait pengelolaan bunga deposito Pemkab Lampung Timur (Lamtim) APBD tahun 2013. Yang mana dalam dugaan awal, terdapat pelaporan bunga deposito yang tidak sesuai dengan pelaporan pertanggungjawaban Bupati pada tahun anggaran 2012. LAMPUNG (Fokus Lampung) – Dalam hal ini, Kejati telah men-

emukan data dan keterangan sebagai bukti awal dari permasalahan yang

diduga telah merugikan keuangan negara melalui pengelolaan bunga deposito. Tertera dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2012, Bupati Lamtim target pendapatan dari bunga deposito sebesar Rp 3 miliar dan terealisasi sebesar Rp 458.689.247. Tapi setelah dilakukan pe­ngecekan pada rekening koran di bank, penerimaan daerah dari sektor bunga deposito mencapai Rp200 miliar lebih. Kasipenkum Kejati Lampung Heru Widjatmiko kepada wartawan mengatakan, kini pihaknya segera melakukan penelaahan hukum terkait perkara tersebut yang merupakan tindak lanjut dari laporan 10 elemen masyarakat Lamtim. “Jika dalam bukti awal ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, maka

EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

akan kami tingkatkan ke penyelidikan. Tapi kita telaah dulu lah secara komperhensif, sebelum dilaporkan kepada pimpinan,” kata Heru. Menurutnya, penyidik mencurigai dana yang didepositokan di dua bank tidak dikelola dengan benar. “Telaah sudah berjalan dan kami sudah memegang beberapa dokumen yang dirasakan cukup untuk ditingkatkan ke penyelidikan. Soal materinya saya tidak dapat komentari karena masih dalam pengumpulan data dan bahan keterangan. Nanti saja kalau sudah ditingkat penyidikan,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, laporan elemen masyarakat Lamtim menyebutkan, Pemkab Lamtim mendepositokan dana di dua bank, yakni PT Bank Lampung dan BRI Kantor Cabang Kota Metro untuk mengejar

target PAD bunga deposito melalui jasa giro atas penyertaan investasi jangka pendek. Dijelaskan Heru, dalam pasal 193 ayat 1 UU No. 32/2004, tentang Pemerintah Daerah, memang diatur APBD tidak boleh disimpan atau didepositokan di bank non pemerintah, tapi ini berbeda. Kami melihat pengelolaan bunga depositonya bukan dari bank mana dana APBD itu didepositokan. Tidak perlu melihat apakah bank sehat atau tidak direkomendasikan. Yang jelas, lanjut Heru, ada dugaan pengelolaan bunga banknya yang tidak benar. Itu saja yang perlu dicatat oleh kawan media. Dan yang terpenting lainnya, kasus ini merupakan hasil pengembangan laporan dari masyarakat bukan dari temuan kejaksaan, ujarnya. (tim)

n Diduga Gunakan Ijazah Palsu

Calon Kades Terpilih Dilaporkan ke Polisi

Heru Widjatmiko

Penerbit : CV Multidaya Prima Abadi Pemimpin Umum : Suprapto Pemimpin Redaksi/ Perusahaan : Benny Faizal Dewan Redaksi : Arifin Nur, SH, Drs. Sobirin, Drs. Hi. Hariyanto, M.Si, Drs. Manan Zami Usman Ariyono, Zulfatonie Utupenanie, SH, Tino Sudjadi Staf Redaksi : Herdarmin Arnando, Ibnu Hajar, Taufik Hidayat Teddy Irawan, Hadi Pramono, Rinmah Yuni, Triadi Pramono, Jauhari. AH Bandar Lampung : Veliyan Sentosa, Hadi Pramono Biro Lampung Selatan : Sholahuddin (Kabiro), Bambang Suprapto Biro Lampung Timur : Hamami Toni, Hadi Sandika Biro Pesawaran : Khaidir, Riki Darmawan Biro Tulang Bawang : Edi Kanter Biro Tanggamus : Andri Yuspeni, David Maulana, SH Biro Lampung Utara : Djunaidi. TH (Kabiro) Biro Tubabar : Yudhi Ricardo (Non aktif) Biro Mesuji : Riduan Saleh Biro Lampung Barat : Samsul Hadi Biro Pesisir Barat : Samsul Hadi Pemasaran : Purwono Keuangan & Iklan : Novita Desain : Orsan Rekening : Bank Mandiri No. 1140004932813 an. Benny Faizal ; Bank BRI No. 009801049311502 an. Benny Faizal Alamat : Perum Way Kandis Jl. Pulau Raya 3 No. 46. Telp: 0721 9914027 ; E-mail : fokuslampung@yahoo.co.id Percetakan : Media Tanjung Karang (Isi di luar tanggung jawab percetakan)

LAMPUNG TIMUR (Fokus Lampung) - Kepala desa terpilih Desa Mekarsari Kecamatan Pasirsakti Lamtim, Supardi (52), pada Rabu (19-12) lalu dilaporkan Gunawan (37), salah seorang warga setempat ke polisi. Pasalnya mantan Kepala Dusun (Kadus) II desa Mekarsari itu, di duga memiliki dan menggunakan ijazah palsu saat maju pencalonannya sebagai kades. Menurut pengakuan Gunawan, terungkapnya kabar dugaan ijazah SD palsu yang dimilik Supardi berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa rekan dekat Supardi. Lalu dari rumor itu kita telusuri, ujar Gunawan. Lebih lanjut ia mengatakan, untuk menelusuri lebih dalam lagi atas informasi tersebut, dirinya membawa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Sumberejo atas nama Supardi yang beralamat di kecamatan Punggur Lampung Tengah ke sekolah tersebut. Namun ijazah SD dengan nomor VIII Aa 24977 ini ternyata milik seseorang bernama Suparmi yang tak lain adik kandung Supardi sendiri. “Pihak sekolah sendiri saat itu langsung membuat pernyataan bahwa ijazah itu milik Suparmi, bukan atas nama Supardi,” terang Gunawan yang di amini warga lainya. Karena itu, dia bersama warga lainya langsung melaporkan dugaan ijazah paslu yang di gunakan Supardi ke Polsek Pasirsakti. Dengan bukti laporan LP/121-B/ XII/2013/Polda Lampung/Res Lamtim / Sek Pasir. “Ini sudah menyalahi prosedur, sudah masuk ke ranah tindakan melawan hukum. Semoga kasus ini cepat terungkap kebenarannya,” harapnya. Terpisah Kapolsek Pasirsakti AKP TB Beny S, melalui Kanit

Reskrim polsek setempat, Aipda Eki, membenarkan adanya laporan tersebut. “Memang ada kecurigaan pada setiap hurup D atas nama di ijazah itu, dan di perkuat adanya pernyataan dari pihak sekolah bersangkutan. Namun untuk  sementara ini kita masih melakukan penyelidikan,” terangnya. Sementara, Supardi Kades terpilih desa Mekarsari, berdalih atas

tuduhan tersebut. Menurutnya, bila ijazah yang di milikinya itu palsu, seharusnya sudah terlebih dahulu gugur pada saat verifikasi dari Tim Pilkades Kabupaten. “Silahkan saja mereka menuding seperti itu. Yang jelas, kenapa saya bisa lolos saat di verifikasi dari tim kabupaten,” tukasnya. Saat ditanya soal latar belakang pendidikan, dia pun enggan berkomentar banyak. (hm)

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa opini, artikel, tulisan ilmiah dan tulisan lainnya. Panjang tulisan maksimal tiga halaman kertas ukuran quarto dengan disertai identitas diri (bila perlu disertakan juga pas foto). Redaksi berhak mengedit tulisan yang akan dimuat tanpa merubah isinya. Setiap tulisan yang masuk tidak akan dikembalikan.


3 Pelayanan Publik di Lampung UTAMA

EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

Butuh Pembenahan

Tingkat pelayanan publik di Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung masih rendah, dan ini membutuhkan banyaknya pembenahan, hal ini di jelaskan kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Lampung, Zulhelmi, disela-sela acara diskusi dan ekspos hasil penelitian kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, dengan dihadiri beberapa perwakilan dari media, baik cetak maupun elektronik, yang digelar di Kantor Ombudsman RI perwakilan Lampung, Minggu (08/12) lalu. BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Lebih lanjut Zulhelmi mengatakan, penyelenggaraan diskusi dan ekspos hasil penelitian terkait kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari Anti Korupsi se-Dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember tahun 2013, bekerjasama dengan tim Peneliti Dr. Dedy Hermawan, S.Sos.,M.Si,

yang merupakan salah seorang akademisi dari Universitas Lampung (UNILA), dan serentak diselenggarakan oleh Ombudsman RI, Perwakilan di seluruh Indonesia sejak September hingga November 2013 lalu. “Sebelum melaksanakan penelitian tentang kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan UU 25 Tahun 2009, Ombudsman RI telah melakukan Penelitian Kepatuhan Kementerian terhadap pelaksanaan UU 25 Tahun 2009,” jelasnya.

Disisi lain Zulhelmi juga mengatakan, bahwa diskusi dan Ekspos ini mengungkap kondisi pelayanan publik di Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung yang masih membutuhkan banyak pembenahan. “Khusus Kota Bandar Lampung dipilih sebagai sample penelitian Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, karena Ibu Kota Bandar Lampung sebagai barometer Pelaksanaan Pelayanan Publik di Lampung,” jelasnya lagi. Dalam paparannya Zulhelmi mengatakan, bahwa sebanyak 16 atau 80 persen dari 20 SKPD/Lembaga/Instansi di Provinsi Lampung masuk dalam zona merah yang berarti memiliki tingkat rendah kepatuhannya dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pela­ yanan Publik. “Ada tiga SKPD atau 15 persen masuk dalam zona kuning atau zona tengah yang berarti sedang tingkat kepatuhannya. Hanya 1 SKPD atau 5 persen yang masuk

dalam zona Hijau yang berarti tinggi tingkat kepatuhannya,” ungkapnya. Kondisi ini, lanjut dia, tidak jauh berbeda ditemukan pada SKPD di Kota Bandar Lampung, yakni 20 SKPD atau 77 persen di Kota Bandar Lampung masuk dalam zona merah, disusul dengan 4 SKPD atau 15 persen yang berada dalam zona kuning. Hanya 2 SKPD saja atau 8 persen yang masuk dalam Zona Hijau. “Hasil penelitian ini akan kami tindaklanjuti dengan monitoring pada SKPD-SKPD di Provinsi maupun Kota Bandar Lampung,” jelas Zulhelmi kepada rekan-rekan media. Dalam hal ini Zulhelmi menegaskan, apabila selanjutnya ternyata ditemui bahwa sejumlah SKPD khususnya yang berada di zona merah tidak melakukan pembenahan, maka Ombudsman dapat mengambil langkah strategis sesuai Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan perihal tindakan strategis yang dapat dilakukan Ombudsman, Zulhelmi juga menerangkan, bahwa selaku lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . “Ombudsman dapat memberikan saran perbaikan ataupun rekomendasi sanksi bagi SKPD yang melakukan maladministrasi, dan juga dapat memberikan rekomendasi sanksi kepada penyelenggara atau atasan penyelenggara pelayanan publik yang tidak patuh terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 serta PP Nomor 96 Tahun 2012,” tegas Zulhelmi. Dikatakan Zulhelmi, berdasarakan PP Nomor 96 Tahun 2012, mengamanatkan selambat-lambatnya 6

bulan sejak keluarnya PP tersebut, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik sudah harus membuat dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai Pasal 50 PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dia juga menambahkan, bahwa Ombudsman juga dapat merekomendasikan suatu tindakan maladministrasi untuk ditangani oleh KPK apabila ternyata ditemui adanya indikasi korupsi. Hal ini dikatakannya, karena Ombudsman telah memiliki MoU dengan KPK. Oleh karena itu ia mengimbau kepada setiap instansi yang menyelenggarakan Pelayanan Publik harus mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PP 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut Zulhelmi, dalam ketentuan itu termaksud sejumlah indikator yang wajib ada pada setiap penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan tujuan umum dan khusus dari penelitian itu sendiri menurut Zul, untuk menilai tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kota yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu dan wajib ditingkatkan oleh SKPD/Lembaga/Instansi di Provinsi Lampung dan di Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. “Kedepan, sangat memungkinkan bagi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung untuk melanjutkan penelitian sampai pada ranah SKPD di kabupaten/kota yang lain,” ungkap Zulhelmi di akhir diskusi. (Yan)


UTAMA 4 n Terkait Proyek Abrasi Pantai EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

Adanya proyek Abrasi Pantai yang bisa dikatakan sebagai proyek megah ini karena dalam pembangunannya menelan anggaran miliaran rupiah, dan diduga bermasalah karena adanya keluhan warga Merakbelantung yang menyatakan pekerjaan asal-asalan, mendapat sorotan tajam dari Ibnu Hajar salah satu anggota Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) –Pewarta Warga Independen (PWI) Jakarta. BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung)- Ibnu mengatakan, proyek Abrasi Pantai yang dikerjakan rekanan tersebut memang harus ditinjau ulang. Dia beralasan karena proyek tersebut menuai protes warga dan sudah tentu kalau ada protes berarti ada dasar. “Yang namanya suatu pekerjaan kalau ada kekurangan wajar saja warga berteriak mengeluhkan atas pekerjaan tersebut. Apa lagi pekerjaan tersebut menelan anggaran miliaran rupiah yang sudah tentu menggunakan anggaran Negara. Dari situ saja merupakan hak masyarakat untuk turut serta mengawasi pekerjaan yang menggunakan anggaran Negara. Disisi lain Bakornas/PWI juga menyoroti tentang adanya laporan warga Merakbelantung yang didapat dari salah satu pekerja yang mengatakan bahwa ada beberapa titik yang tidak dipasang besi. Menu-

rutnya, laporan itu harus ditanggapi

Tim Bakornas Siap Investigasi Kelapangan

serius dan dilakukan pe­n ge­c e­k an ulang. “Kita (Ba­ kornas, red) akan men­da­lami per-

nyataan pekerja tersebut, dan secepatnya akan melakukan Investigasi kelapangan bersama tim untuk mencari kebenar a n lapor a n tersebut. Bukan itu saja Bakornas juga akan meneliti lebih dalam lagi atas pekerjaan tersebut, karena pekerjaan ini menelan anggaran cukup besar dan bisa dikatakan

sebagai Proyek Megah,” tandasnya. Untuk lebih lanjutnya kita pun akan berkoordinasi dengan pihakpihak terkait seperti kepolisian, Kejaksaan Negeri (Kejari), hingga ke-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, bila mana nanti berdasarkan hasil investigasi dari tim Bakornas kami ditemui adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi atau yang mengarah kepada kerugian Negara atas pekerjaan tersebut, ungkapnya. Tanggapan yang sama juga dilontarkan oleh Taufik Hidayat yang juga merupakan salah satu anggota Bakornas/PWI Jakarta. Menurutnya seharusnya pihak-pihak terkait tanggap dengan berbagai keluhan warga yang nantinya akan berdampak pada terjadinya konflik. Apa lagi di Lamsel ini bisa dikatakan rawan konflik. “Adanya keluhan dan laporan dari masyarakat seharusnya pihak-pihak terkait cepat tanggap. Jangan kalau sudah pecah konflik

baru pemerintah sibuk melakukan mediasi. Ya… seperti keluhan terhadap proyek Abrasi Pantai ini yang dikerjakan rekanan. Seharusnya pihak-pihak terkait tanggap dan menurunkan tim atas ketidak puasan warga terhadap pekerjaan Abrasi Pantai tersebut,” tuturnya. Dikatakan Taufik, kapasitas Bakornas/PWI dalam hal ini untuk melakukan Investigasi karena Bakornas melihat situasi yang tidak kondusif dimasyarakat, seperti adanya keluhan atas Proyek Abrasi Pantai yang terkesan asal-asalan, yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut. Dia juga menyesalkan karena menurut warga, pihak rekanan dari awal pekerjaan hingga finising tidak memasang plang proyeknya, seakan-akan proyek tersebut terkesan ditutup-tutupi, dan bisa dikatakan sebagai proyek siluman, tandasnya. (bf)

n Kades Merakbelantung Berharap

GAKIN: Tangkap PPTK Proyek Abrasi Pantai Ditinjau Ulang Proyek Abrasi Pantai

MERAK BELANTUNG (Fokus Lampung) – Keluhan dari beberapa warga Merakbelantung terkait dengan proyek Abrasi Pantai yang terkesan asal-asalan, menjadi perhatian serius dari Kepala Desa Merakbelantung, Muzani, yang menyatakan turut kecewa atas pekerjaan tersebut. Ditemui diruang kerjanya beberapa waktu lalu, kepada Fokus Lampung, Muzani menyatakan kekecewaannya atas hasil pekerjaan proyek Abrasi Pantai diwilayahnya yang terkesan asal-asalan yang telah menelan anggaran miliaran tersebut. “Saya memang sudah mendapatkan laporan warga terkait pekerjaan Abrasi Pantai yang dinilai asal-asalan. Dan saya juga sudah mendapatkan laporan dari warga yang memperoleh informasi dari salah seorang pekerja, bahwa ada beberapa titik pada proyek tersebut yang seharusnya dipasang besi tetapi tidak dipasang besi. Kalau memang informasi itu benar, saya sangat kecewa,” ungkap Muzani. Oleh karena itu Muzani meminta agar pekerjaan Abrasi Pantai yang berada di wilayahnya tersebut untuk segera ditinjau ulang, dan berharap kepada pihak terkait untuk segera melakukan investigasi atas kebenaran laporan tersebut. Karena menurutnya kalau memang benar apa yang dilaporkan warga mengenai ada beberapa titik yang tidak di pasang besi, ya.. itukan namanya sudah mengurangi volume pekerjaan dan sudah jelas bisa kita katakan sebagai tindak pidana korupsi, tukasnya. Lebih disesalkan lagi, sambung

Muzani, pekerjaan tersebut juga tidak memasang plang proyek hingga finising, padahal plang proyek itukan wajib dipasang agar masyarakat tau dari mana sumber anggarannya, berapa besarnya anggaran, serta dari perusahaan mana yang mengerjakannya, kalau plangnya saja sudah tidak ada, itukan namanya terkesan ada yang ditutup-tutupi, pungkasnya Perlu kita ketahui, pemberitaan terkait proyek abrasi ini sebelumnya telah dilangsir di media Fokus Lampung edisi 27, yang mana pada pemberitaan sebelumnya disebutkan adanya pengakuan dari beberapa pekerja, bahwa ada beberapa titik atau yang disebut dengan “Lantai Kerja” yang tidak memakai besi. Begitu pula dengan ada juga beberapa titik yang dipasang besi tetapi besinya tidak di anyam atau tidak pakai Bengrat. Begitu pula dengan yang lainnya, ada beberapa titik tidak memakai “Beotek Stil” yang dipasang di dasar paling bawah galian

gunanya untuk menjaga supaya tidak longsong. Adanya dugaan pengurangan volume pekerjaan yang diakui dari beberapa pekerja dilapangan. Terkait hal itu, Bambang yang menurut sumber yang didapat merupakan salah satu Pengawas proyek Abrasi Pantai saat dikonfirmasi melalui via telepon selulernya beberapa waktu lalu “mengakui”, dan mengatakan bahwa “tidak ada pekerjaan yang sempurna”, jawabnya dengan singkat. Hingga berita ini diturunkan, saat ingin dikonfirmasi kembali, hp yang bersangkutan tidak aktif. Sedangkan berdasarkan informasi yang dihimpun, bahwa pekerjaan Abrasi Pantai tersebut dikerjakan oleh PT. Endarmas Jaya Bersama, asal Sumatra Selatan selaku pemenang tender. Dan berdasarkan keterangan dari beberapa pekerja, bahwa proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp. 7.2 miliar. (Slh)

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung)- Menanggapi adanya proyek Abrasi Pantai yang dikeluhkan warga Merakbelantung, dan disinyalir adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pengurangan volume karena ada beberapa titik yang tidak di pasang besi mendapat perhatian serius dari Nuh Efendi, salah satu LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKIN) Lampung. Kepada Fokus Lampung, ditemui Jumat (20/12) siang, Nuh Efendi mengatakan kalau memang benar apa yang dilaporkan oleh beberapa warga yang sumbernya diperoleh dari pekerja yang menyatakan bahwa ada beberapa titik pada pekerjaan tersebut tidak di pasang besi, itu sudah jelas merupakan suatu tindak pidana korupsi. “Kalau memang informasi itu benar, itu sama saja mengurangi volume dan sudah tentu bisa kita katakan tidak sesuai bestek dan spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan dalam RAB,” ungkapnya. Oleh karena itu dia menegaskan, kalau toh memang nanti berdasarkan hasil investigasi dari tim GAKIN ditemui benar adanya seperti yang dilaporkan warga, maka pihaknya akan menuntut kepada para penegak hukum baik kepolisian maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, untuk menangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Abrasi Pantai tersebut sebagai penaggung jawab pekerjaan, tegas dia. Sedangkan mengenai adanya pengakuan dari Bambang salah satu pengawas proyek Abrasi Pantai tersebut, yang saat dikonfirmasi Fokus Lampung yang menyataakan bahwa “tidak ada pekerjaan yang sempurna”, menurut Nuh pernyataan tersebut sebetulnya sudah mengarah kepada pengakuan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan tersebut memang ada kesalahan, pungkasnya. (bf)


POLITIK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Senin siang (16/12) menggelar rapat paripurna tentang penyampaian usulan 5 Rancangan peraturan daerah (Raperda) usul inisiatif DPRD. BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Yang mana ke-5 Raperda tersebut masing-masing Raperda tentang penegasan batas daerah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu, Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, Pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan, dan Raperda perubahan atas Peraturan daerah Nomor 2 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan daerah Bank Pembangunan Lampung menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Lampung. Dalam rapat paripurna, juru bicara Badan Legislasi DPRD Lampung Ketut Erawan mengatakan, diajukannya 5 raperda usul inisiatif

5

DPRD Ajukan Lima Raperda Usul Inisiatif

DPRD tersebut merupakan pengejawantahan atas amanat ketentuan pasal 102 peraturan DPRD Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2010 tentang tata tertib. Dan kelima Raperda yang diajukan tersebut menurutnya sangat penting untuk mendapatkan payung hukum, seperti Raperda tentang penegasan batas daerah di Provinsi Lampung yang dapat mencegah adanya konflik wilayah di Provinsi Lampung. “Diajukannya 5 raperda usul inisiatif DPRD tersebut merupakan pengejawantahan atas amanat ketentuan pasal 102 peraturan DPRD Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2010 tentang tata tertib,” Ungkap Ketut Erawan. Sementara terkait dengan raperda Pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan

n Dalam Rapat Paripurna

Fraksi Gerindra Soroti Kinerja BUMD

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - DPRD Lampung Selasa (17/12) lalu, menggelar rapat paripurna guna mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap raperda APBD tahun 2014. Yang mana rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lampung Hantoni Hasan ini dihadiri Wakil Gubernur Lampung MS Joko Umar Said. Dalam pandangan umumnya, juru bicara Fraksi Partai Gerindra Achmad Nyerupa mempertanyakan kinerja sejumlah BUMD yang selama ini dinilai belum memberikan kontribusi terhadap PAD. Padahal, dengan subsidi anggaran yang cukup besar yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya, BUMD yang ada di Provinsi Lampung seharusnya bisa berkontribusi dalam meningkatkan PAD. Namun pada kenyataannya, kontribusi perusahaan milik daerah yang selama ini berorientasi pada keuntungan masih rendah. Selain itu ia menegaskan, kondisi ini menandakan Pemerintah Provinsi Lampung belum berhasil menyehatkan BUMD yang menjadi sorotan publik selama ini. “BUMD yang ada di Provinsi Lampung seharusnya bisa berkontribusi dalam meningkatkan PAD. Namun, kontribusi perusahaan milik daerah yang selama ini berorientasi pada keuntungan masih rendah, kondisi ini menandakan Pemerintah Provinsi Lampung belum berhasil menyehatkan BUMD yang menjadi sorotan publik selama ini,” ujarnya. Selain mempertanyakan kinerja serta kontribusi BUMD, Fraksi Partai Gerindra juga meminta Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan prinsipprinsip efesiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab, APBD merupakan rencana keuangan daerah yang mencerminkan kebijakan pemerintah, yang menjadi instrumen penting dalam tata kelola keuangan daerah. (Tri/Dwi)

Achmad Nyerupa

EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan, Ketut Erawan menyatakan, raperda tersebut diusulkan karena mengingat infrastruktur jalan di Provinsi Lampung yang men-

galami kerusakan disebabkan tonase kendaraan yang melintas sangat berlebihan. Sehingga dengan adanya Raperda tersebut diharapkan kondisi infrastruktur  jalan di Provinsi

Lampung dapat lebih terjaga, dan berimbas kepada meningkatnya kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. (Tri/Indra)

Parpol Diminta Teliti Surat Suara

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – KPU meminta parpol untuk meneliti specimen surat suara. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam proses pencetakan surat suara, kata ketua Kelompok Kerja Logistik KPU Lampung Edwin Hanibal. Menurut Edwin, saat ini partai politik, caleg, dan calon anggota DPD-RI masih bisa melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan nama, title pendidikan, gelar, dan nomor urut calon. Edwin Hanibal menjelaskan, untuk melakukan validasi terhadap surat suara, pihaknya sudah mengirimkan seluruh data calon DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, dan DPD kepada KPU kabupaten/kota. Selanjutnya, data yang dikirim tersebut divalidasi ulang oleh KPU kabupaten/kota, sebelum pencetakan surat suara dilakukan. Masih menurut Edwin, proses validasi dan verifikasi surat suara di tingkat kabupaten/kota sudah selesai dilakukan. Saat ini hanya tinggal validasi dan verifikasi di tingkat KPU Provinsi, yang akan dilakukan hingga hari ini. Mantan Direktur LBH Bandar

Lampung ini juga menjelaskan, jika dalam proses validasi ditemukan ada caleg yang meninggal atau mengundurkan diri diluar batas akhir 10 Desember lalu, maka dalam kertas suara hanya akan ada nomor tanpa nama caleg. Edwin Hanibal menegaskan, setelah proses validasi dan verifikasi selesai dilakukan, pihaknya akan menyerahkan kembali hasil verifikasi ke KPU-RI. Sesuai jadwal, rencananya KPU-RI akan mulai melakukan proses pencetakan surat suara pada pertengahan atau akhir bulan Januari tahun 2014 mendatang. “Peserta pemilu masih diberikan ruang untuk memperbaiki kesalahan nama, title pendidikan, gelar, dan nomor urut calon, sebelum proses pencetakan surat suara dilakukan,” tegas Edwin. Sementara itu, terkait dengan pengadaan logistik di KPU Lam-

pung, Edwin Hanibal memastikan, saat ini sudah dalam tahap pendistribusian ke 14 KPU kabupaten/kota. Adapun logistik tersebut berupa kotak suara sebanyak 19.992 unit, dan bilik suara 33.834 unit. Hanya saja khusus untuk kotak suara masih terdapat kekurangan 307 unit, namun saat ini sedang dalam tahap pendistribusian oleh rekanan. (Tri/Ikhwan)

n Dalam Rapat Paripurna

Dewan Lambar Usul Raperda Inisiatif tentang Tibum LAMPUNG BARAT (Fokus Lampung) - DPRD Lampung Barat beberapa waktu lalu mengusulkan Raperda inisiatif tentang ketertiban umum (Tibum) kepada eksekutif melalu rapat paripurna yang dilaksanakan di DPRD setempat, diwakili Wakil Bupati Makmur Azhari. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Lambar Dadang Sumpena mengatakan, Raperda inisiatif tentang ketertiban umum akan mengatur norma prilaku tertib di tengahtengah masyarakat sehingga bisa terwujud ketentraman. “Pemerintah daerah harus melakukan perlindungan masyarakat sebagaimana upaya untuk memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang berada dalam lingkup administrasi Kabupaten Lampung Barat yang perlu ditangkap filosopi kehidupanya,” ujar Dadang. Lebih lanjut Dadang mengatakan, kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat di Lambar perlu mendapatkan perhatian serius,

terutama dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. “Dalam Raperda ini nantinya akan diatur seputar ketertiban di jalan, tertib jalur hijau, tertib taman, tertib tempat umum, tertib sungai, tertib sampah, tertib keindahan lingkungan, tertib usaha/dagang, tertib bangunan, tertib kesehatan dan tertib sosial lainya,” tandasnya. (Sul)


EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

POLITIK n Tokoh Agama Lamtim Hi. Sapriudin

6

Terawang Soal Pilgub Lampung

Menjelang pesta demokrasi akbar masyarakat Lampung, yang diperkirakan akan digelar pada 27 Februari 2014 mendatang, nuansa mistis telah ikut mewarnai pesta rakyat Lampung tersebut. Hampir bisa dipastikan semua bakal calon memiliki “Guru Spiritual” masing-masing guna melancarkan syahwat politiknya. Untuk itulah hitung-hitungan supranatural pun menjadi sarapan utama sebagai pelengkap dari ikhtiar sosialisasi kemasyarakat. LAMPUNG TIMUR (Fokus Lampung) - Terkait adanya “Guru Spritual” serta kemungkinan yang akan terjadi pada Pulgub Lampung mendatang, salah seorang Tokoh Agama asal Desa Waya Jepara Kabupaten Lamtim Lampung, Hi. Sapriudin angkat bicara. Lalu apa saja terawangan suami dari Hj.Tumini ini terkait pelaksanaan Pilgub Lampung 2014 mendatang? Berikut petikan wawancara khusus Hi.Sapriudin dengan Hamami Toni dari Fokus Lampung; Bagaimana pandangan Anda terhadap kondisi Lampung menyambut pilgub yang rencananya dilaksanakan pada 27 Februari 2014 mendatang?  Kondisi Lampung tetap dalam

keadaan kondusif kok! Walaupun nantinya ada juga hal-hal kecil yang dapat memicu persoalan. Persoalan apa? Tidak serius-serius amat kok, hanya berupa pengerusakan atribut bakal calon (balon) dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin itu hanya pekerjaan orang iseng dan bukan dari tim sukses salah satu bakal calon. Anda yakin bila terjadi perusakan atribut bukan dari salah satu tim pendukung calon? Saya yakin, karena berdasarkan hasil terawangan saya, bakal calon adalah orang-orang yang telah dewasa dalam berpolitik dan merupakan putra-putra Lampung yang

baik. Yang pasti akan menjaga agar daerahnya tak tercemar dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, apalagi sampai melanggar norma hukum dan etika. Adakah kemungkinan lain akan terjadi, seperti bentrok antar masa pendukung? Ya, itu bisa saja terjadi. Walaupun kecil sekali kemungkinannya, hal ini sepenuhnya tergantung pada sikap lapang dada dari para elite politik.

Menurut Anda cara menghindari terjadinya bentrok? Banyak polanya, yang pertama para calon harus menyadari bahwa mereka adalah putra-putra Lampung terbaik yang wajib menjaga nama baik daerah agar pilgub berjalan kondusif. Tentunya dengan cara jangan melakukan kecurangan, dan jangan bersikap anarkis. kedua: agar petugas pelaksana pilgub dapat benar-benar melaksanakan aturan yang berlaku dengan adil,tegas, dan tidak memihak salah satu calon. Menurut estimasi Anda, adakah kasus lain lagi yang dapat mengganggu stabilitas menyambut pilgub nanti? Ya, paling-paling kasus-kasus klasik saja. Maksudnya? Ya, seperti soal penetapan mata pilih.  Untuk itu perlu kejelian petugas pantarlih yang ada di desa-desa agar jangan sampai ada yang berhak memilih, tetapi tidak terdaftar, dan jangan sekali-sekali petugas melakukan manipulasi data mata pilih. Kemudian KPU jangan hanya berpedoman pada data base dari Pemda yang kadaluarsa sehingga ada yang sudah meninggal atau pindah, tetapi masih saja terdaftar. Hal ini merupakan bom waktu yang dapat meledak setiap saat. Kalau begitu kinerja petugas pelaksana pilgub sebagai penentu, betul begitu? Ya bisa dikataakan begitulah. Oleh karena itu mereka jangan main-main atas pekerjaan yang diembannya. Petugas pelaksanaan pilkada harus sadar betul bahwa se-

SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung

Muhdini, S.Pd Kepala Sekolah

Hi.Sapriudin bagai petugas tidak boleh memihak sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melaksanakan aturan yang berlaku. Menurut pandangan Anda bagaimana kinerja KPU dan panwas? Antara KPUD dan panwasda harus memiliki persepsi yang sama, yaitu untuk sama-sama menciptakan suasana yang kondusif sehingga setiap temuan harus dibeberkan  dimedia masa, apalagi bila temuan itu dapat memojokkan salah satu lembaga pelaksanaan pemilu tersebut. Bagaiman dengan peran media masa sendiri? Para jurnalis juga harus bertanggungjawab dalam menciptakan suasana yang kondusif, agar berita yang dapat memancing ketegangan tidak harus dibeberkan, hanya untuk mencari popularitas media masanya saja. Jangan pula bila ada berita yang sengaja di-pending oleh KPU atau panwasda, sebab mereka bisa dituduh membohongi publik. Tentang kemungkinan terjadinya money politik? Peluang soal money politik itu kemungkinan besar selalu ada. Dan hal itu harus dapat dijabarkan

dengan jelas, mana yang boleh dan mana yang tidak.Soal money politik ini dapat menggagalkan calon yang telah terpilih dan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Menurut Anda, adakah calon yang gagal maju karena tersan­ dung persoalan KKN? Saya berkeyakinan tidak ada, karena para calon merupakan putraputra terbaik Lampung. Sehingga tak mungkin mereka  akan melakukan hal-hal yang tercela seperti itu. Dari sisi kaca mata Anda melihat, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pilgub? Sangat besar, karena secara umum masyarakat Lampung telah sadar pada hak dan kewajibannya. Hanya sosialisasi tentang pilgub saja yang sampai kini belum sampai kedaerah-daerah terpencil, sehingga mereka belum tau tentang kapan sebenarnya pilgub dilaksanakan. A n d a b i s a m e m p re d i k s i , siapakah pemegang pilgub nanti? Ya, kalau bicara menang kalah saya tak dapat memprediksikannya. Karena setiap calon memiliki kelebihan dan kekurangan masingmasing. (***)

SMAN 12 Bandar Lampung

Hi. Jalaluddin, S.Pd Kepala Sekolah


PEMERINTAHAN

EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

7

GRL: Turunkan Gubernur Lampung

Ucapan orang nomor satu di Provinsi Lampung, kepada beberapa wartawan yang menyatakan akan menandatangani Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2014 “pakai kaki” yang dilangsir dibeberapa media online, cetak, dan Televisi, nampaknya berbuntut panjang. Pasalnya perkataan orang nomor satu di Provinsi Lampung tersebut dianggap telah menghina dan melecehkan kaum buruh. BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Oleh karena itu, Gerakan Rakyat Lampung (GRL) yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), Fe­

derasi Serikat Buruh Lampung (FSBL), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Wilayah Lampung, Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL), Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan ( Humanika) Lampung, Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), kemudian Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Bandar Lampung, Perhimp u n a n Gerakan Keadilan (PGK) L a m pung, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia

(GMKI) Lampung, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lampung, meminta Gubernur Lampung Sjacroedin ZP turun dari jabatannya, karena dianggap tidak pantas menjadi seorang pemimpin. “Baik sendiri maupun bersamasama, secara syah bertindak untuk mewakili organisasi yang tergabung dalam GRL menyampaikan somasi, berdasarkan pemberitaan Harian Radar Lampung pada hari Senin 16 Desember 2013 dan Tribunnews.com yang melansir pernyataan Gubernur Lampung yang menandatangani SK Penetapan UMP Lampung “pakai kaki”, merupakan pelecehan terha-

dap harkat dan martabat kaum buruh khususnya di Lampung dan Indonesia umumnya, ungkap Koordinator GRL Deny, disela-sela orasinya saat berunjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Lampung, pada  Selasa (17/12) silam. Selain  itu, lanjutnya, GRL juga akan memberikan somasi kepada Gubernur Lampung agar segera mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kaum buruh atau pekerja yang ada di Lampung, dengan mempublikasikan di media Harian Cetak lokal maupun Nasional 3 hari berturutturut, ujarnya.

n Aksi Tanam Pohon Pisang di Jalan

Terkait hal tersebut, Asiten Bidang Pemerintahan Fiter Syahbudin, usai menerima somasi tersebut kepada wartawan mengaku akan mempelajari dahulu somasi dari GRL, namun menurutnya, pada prinsipnya Pemprov Lampung sangat menghargai pendapat masyarakat. Ketika kita bicara di media, harus dipertegas dahulu dari media yang bersangkutan, medianya harus dimintai klarifikasi sebagai sumber berita atau pernyataan Gubernur. Sebab saya yakin pernyataan Pak gubernur itu, tidak ada maksud untuk melecehkan terhadap harkat dan martabat kaum buruh, ujar Fiter. (bf)

Bentuk Kekesalan Warga Wayjepara Kepada Pemerintah

SRI WANGI (Fokus Lampung) - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), di minta dapat segera melakukan perbaikan jalan Sriwijaya Desa Sriwangi Dua Kecamatan Wayjepara Lamtim. Sebab, kondisi jalan itu saat ini benar-benar menghawatirkan, sehingga kerusakan jalan milik kabupaten tersebut di khawatirkan dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian masyarakat yang ada diwilayah itu. Mad Mustofa, salah satu warga setempat mengatakan, kerusakan jalan desa tersebut sudah berlangsung lama. Namun dari dulu nhingga kini tidak juga ada perhatian dari pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan. “Kalau dibiarkan seperti

ini, tidak menutup kemungkinan jalan ini putus,” ujarnya. Sebab, kata dia, kerusakan jalan semakin hari semakin bertambah. keruskan jalan terjadi hampir sepanjang jalan, bahkan ada beberapa titik badan jalan yang ambrol. “Kondisi seperti ini kan jelas menganggu partumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah ini. Karena jalan ini merupakan akses utama warga diwilayah ini yang menghubungkan dua desa yaitu, desa Sadarsriwijaya dan desa Mekarjaya Kecamatan Bandarsribhawono,” jelasnya. Kekecewan warga akibat jalan rusak tersebut dilampiaskan dengan menanam batang pohon pisang di titik badan jalan rusak tersebut. Hal ini dilakukan dalam bentuk perlawanan

warga terhadap pemerintah lantaran minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan-jalan rusak yang ada diwilayah ini. “Kami menanam pohon pisang ini, bukan kami jadikan kebun pisang. Namun hal ini kami lakukan sebagai bentuk perlawanan kami kepada pemerintah yang tidak peduli dengan kondisi jalan rusak khususnya di desa Sriawangi Dua ini,” jelas Mad Mustofa, dengan nada kesal. Kekecewaan akibat jalan rusak juga di lontarkan, Sumarno, perangkat desa setempat. Menurutnya, jalan rusak diwilayahnya sudah berlangsung lama. Meski sering di usulkan melalui musyawarah pembangunan desa (Musrenbang), namun hingga kemarin belum ada tanda-tanda perhatian dari pemerintah untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. “Kalau di usulkan mas, jalan ini mah sudah sering. Tapi nyatanya sampai sekarang juga tidak ada tanda-tanda jalan ini mau diperbaiki,” ujarnya. Oleh karena itu dia berharap, pemerintah khususnya Pemkab Lamtim dapat segera melakukan perbaikan jalan diwilayahnya. Mengingat kerusakannya jalan semakin hari semakin parah. Sehingga dapat menghambat laju perekonomian masyarakat yang ada diwilayahnya. (hm)


EKSKLUSIF

EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

8

Sudah darah tersebut, berhasil mengumpulkan sebanyak 93 menjadi sebuah kantong darah. Kaur Huagenda rutin, sejak mas PTPN VII, Sandri tahun 2006, Humas PTPN VII R Kamil mengatakan, bekerjasama dengan Palang kegiatan ini meruMerah Indonesia (PMI) Provinsi pakan bentuk kepeduLampung, menggelar bakti sosial lian PTPN VII pada lingkungan sekitar. donor darah. Kegiatan yang “Apalagi, saat ini PMI dilaksanakan setiap tiga bulan masih banyak membusekali tersebut, dilaksanakan tuhkan darah untuk medi Gedung Pertemuan menuhi kebutuhan rumas sakit di Bandar Lampung,” Komplek PTPN VII, katanya. Rabu (11/12). B A N D A R LAMPUNG (Fokus Lampung) - Yang mana pada kegiatan donor

Untuk itu, tambah Sandri, kami terpanggil agar bisa membantu meringankan tugas PMI memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat Lampung, dan berharap bentuk

kepedulian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, pungkasnya. Masih menurutnya, kegiatan donor darah ini, selain diikuti pekerja kantor direksi, juga hadir pekerja dari unit usaha Rejosari, Pematang Kiwah, Wayberulu, Kedaton dan Bergen. Sementara dr. Tuti dari PMI Lampung menjelaskan kegiatan donor darah yang dilaksanakan PTPN VII sangat membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan darah. “Saat ini PMI masih belum bisa mencukupi kebutuhan darah masyarakat di Lampung. PMI baru bisa memenuhi kebutuhan darah 80% saja,” ungkapnya.

Dia berharap, semoga kegiatan donor darah ini rutin dilaksanakan PTPN VII, sebab menurutnya kegiatan seperti ini sangat membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan darah. Selain itu dia juga menjelaskan, bahwa pihaknya (PMI, red) akan terus berupaya mensosialisasikan manfaat bagi para pendonor darah. “Banyak manfaat yang didapat kalau kita melakukan donor darah. Di antaranya dapat menjaga kesehatan jantung, meningkatkan produksi sel darah merah, membantu penurunan berat tubuh, mendapatkan kesehatan psikologis, dan dapat mendeteksi penyakit serius,” jelas Tuti. (bf)


EKSKLUSIF

EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

9

Mengenang satu tahun kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati Tulangbawang Ir. Hanan A Rozak, MS dan Heri Wardoyo, SH (Handoyo). Bupati Tulangbawang Hanan A. Rozak pada sidang paripurna di gedung DPRD setempat beberapa waktu yang lalu mengatakan, selama satu ta­hun masa kepe­­mimpi­ nannya bersama Wakil Bupati Heri Wardoyo banyak pembangunan yang telah dicapai.

Ir. Hanan A Rozak, MS

Heri Wardoyo, SH

Satu Tahun Pimpin Tuba Handoyo Ungkap Fakta TULANG BAWANG (Fokus Lampung) - Bupati memaparkan ada beberapa hal keberhasilan selama satu tahun masa kepemimpinannya, antara lain bidang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan yang dilakukan kedua pemimpin yakni melakukan penataan keuangan daereah, dengan cara peningkatan anggaran pendapatan. Sejak tahun 2012 hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 34 % dan dana perimbangan juga meningkat 14 %. Kemudian, kata Bupati peningkatan kualitas aparatur daerah meliputi; pendidikan dan pelatihan sebanyak 1.361 orang, penegakan disiplin pegawai sebanyak 6 orang, penghargaan Satya Lancana Karya Satya sebanyak 63 orang, dan penataan aparatur sesuai dengan kompetensi. Selanjutnya bidang pembangunan. Pembangunan bidang Infrastruktur Perkampungan Melalui Gerakan Serentak. Membangun Kampung (GSMK) ; BLM 200 juta/kampung Rp30 miliar yang diberikan kepada 150 kampung. Kemudian swadaya masyarakat yang terhimpun Rp6,2 miliar, tenaga kerja yang terserap 217.406 hok, pendapatan yang didapat masyarakat Rp10,87 miliar. Bupati menjelaskan jenis dan volume pembangunan infrastruktur kampung melalui program GSMK se-Kabupaten Tulangbawang, berupa; jalan onderlagh sepanjang 89.717 meter, jalan lapen sepanjang 3.250 meter, jalan rabat beton sepanjang 7.598 meter, jembatan sebanyak 68 unit sepanjang 438,40 meter, goronggorong sebanyak 98 unit sepanjang 284 meter. Kemudian, talud 841 meter, timbunan tanah jalan 14.970,9 meter, tiang jerambah 1.325 meter, dan drainase sepanjang 4.511 meter. Lebih lanjut bupati mengatakan pembangunan infrastruktur lainnya antara lain mealaui (PNPM),

Kota Terpadu Mandiri (KTM), pembangunan infrastuktur pedesaan di 15 kecamatan peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan pembangunan jembatan serta pembangunan infrastratuktur irigasi, serta rehabilitasi daerah irigasi dan tanggul penangkis. Bupati mengatakan untuk pembangunan bidang pendidikan meliputi; Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 3 Menggala dan SMPN 3 Rawapitu, pemberian beasiswa kepada 439 orang, dan pemberian seragam sekolah bagi siswa baru TA 2013 untuk di 334 sekolah baik SD, SMP, SMA dan SMK sebanyak 17.052 siswa. Selanjutnya pembangunan kesehatan meliputi; pengembangan sarana dan prasarana kesehatan, angka kematian bayi sebesar 8,3 per 1000 kelahiran hidup. “Angka ini masih lebih baik dari target nasional yang sebesar 12,8 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan sebesar 5 per 1000 kelahiran. Angka ini masih lebih baik dari target nasional yang sebesar 23 per 1000 kelahiran,” kata Bupati. Dia menjelaskan peningkatan kemampuan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap yakni di Kecamatan Banjaragung dan Rawajitu Selatan, serta revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala yang mampu memberikan layanan prima bagi masyarakat. Pembangunan Bidang Pertanian, kata Bupati, fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi dan produktifitas tanaman, peningkatan produksi dan produktifitas perkebunan dan kehutanan, pembuatan hutan rakyat dan rehabilitasi mangrove. Kemudian penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan cadangan pangan masyarakat, dan pengembangan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan. Pembangunan Bidang Peternakan dan Perikanan, melalui peningkatan produksi hasil peternakan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) dan pemberian insentif terhadap pemilik sapi/kerbau alam dalam upaya pencapaian swasembada daging sapi. Pengembangan agribisnis perikanan terpadu (tangkap dan budidaya), pembangunan pabrik es di Kecamatan Dente Teladas, normalisasi saluran Inlet tambak Rawajitu Timur 4,8 KM. Kemudian rehab Tambak Rawajitu Timur 35 petak, pembangunan Posikandu (Pos Kesehatan Ikan Terpadu), BLM peningkatan dan pemberdayaan nelayan 15 kelompok. Pembangunan Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Dunia Usaha; pengembangan dan pembinaan kerajinan tenun khas Tulangbawang yakni Maduaro, pengembangan dan pembinaan batik khas Tulangbawang, dan proses pengajuan sertifikasi hak paten terhadap kerajinan tenun khas Tulangbawang, yaitu Maduaro sampai dengan tahap : No pendaftaran ciptaan : C00201303507 tanggal 13 Juli 2013, No pendaftaran merek : D002013037175 tanggal 31 Juli 2013, memfasilitasi kunjungan investor baik asing maupun lokal dalam upaya penanaman modal di Tulangbawang, pembinaan dan pemberian bantuan peralatan bagi Industri Kecil Menengah (IKM), pembinaan Packing House, pelaksanaan Pasar Murah, pelaksanaan operasi pasar. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. Penyediaan gerobak sampah, dump

truk sampah, arm roll dan kontainer, pembinaan kebersihan lingkungan sebanyak kota kecil sehat guna mempertahankan penghargaan Adipura, pembinaan kesadaran masyarakat untuk kebersihan sungai/ kali pengelolaan DAS partisipatif, penanaman pohon penghijauan dan bibit mangrove, pembangunan pos polisi kehutanan, pemfasilitasi Forum Komunikasi Kewaspadaan Dini (FKKD) dan Kerukunan umat beragama sehingga tercipta kepekaan, kesiagaan terhadap konflik,

pembinaan orpol, ormas, OKP dan LSM, pembentukan Pos Komando Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana. Selanjutnya, pemberian insentif kepada 302 orang guru ngaji, bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah, pelaksanaan Ibadah umroh sebanyak 45 orang, pembinaan dan pemberian bonus kepada Qori dan Qori’ah berprestasi, sebanyak 26 orang, dan pelayanan, bimbingan dan pelatihan bagi penyandang cacat kepada 27 orang. (adv)

PRESTASI TINGKAT NASIONAL 1. Penghargaan sebagai Kota Kecil Sehat dari Kementerian Lingkungan Hidup 2. Dekranas Award kategori Kriya Karya Indonesia untuk Sulaman Maduaro 3. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan 4. Juara 1 PHBS berupa Penghargaan Pakarti Madya 1 dalam kategori Pelaksanaan terbaik PHBS 5. Penampil Unggulan pada Parade Lagu Nusantara 6. Juara 2 Putri Pariwisata 7. Penghargaan Zero Accident dari Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi bagi PT Indo Lampung Perkasa PRESTASI TINGKAT PROVINSI 1. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan 2. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan 3. Juara I Tenaga Kesehatan Teladan yaitu Tenaga Kesehatan Lingkungan 4. Juara I Guru Berprestasi 5. Juara I Penulisan Karya Ilmiah Forum Ilmiah Guru 6. Juara I Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Lomba Kesrak PKK-KB 7. Juara II Loma KB Perusahaan Perwakilan PT. Sweet Indo Lampung 8. Juara I Lomba lagu pop daerah lampung pada Festival Krakatau 9. Juara I Menganai, Lomba Muli Menganai pada Festival Krakatau 10. Juara I Muli Berbakat, Lomba Muli Menganai pada Festival Krakatau 11. Juara II Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) Berbasis Pangan Lokal 12. Juara II Kendaraan Hias pada Lampung Fair 13. Juara II Pengelolaan TBM (Taman Bacaan Masyarakat) 14. Juara III Anjungan Terbaik pada Lampung Fair 15. Juara III Musabaqoh Tilawatil Qur’an 16. Juara III Instruktur Seni Tari Jambore PTK PNF 17. Juara III PAUD Berprestasi 18. Juara III Liga Pendidikan Indonesia Tingkat SMP 19. Juara II Tournamen Futsal pada Lomba Dewan Pengurus Korpri Prov Lampung 20. Juara III Muli, Lomba Muli Menganai pada Festival Krakatau 21. Juara III Tari Kreasi Daerah Lampung pada Festival Krakatau 22. Penampil Terbaik pada Pawai Budaya, Karnival Tapis


EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

10

Pemkab Lambar Gelar Rakon TP-PKK

Bupati Lampung Barat Drs. Hi. Mukhlis Basri membuka Rapat  Konsultasi (Rakon) TP PKK diaula Pemkab setempat. Rapat yang diikuti TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Lampung Barat, camat, Kepala dinas/ instansi dengan tema “Memantapkan kelembagaan PKK sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2013”.

LAMPUNG BARAT (Fokus Lampung) -  Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Barat Dra. Hj. Helwiyati Mukhlis Basri mengatakan bahwa dari Rakon ini adalah sebagai sarana untuk mengevaluasi dan mencarikan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kebijakan, Kelembagaan, program-program PKK dan Administrasi PKK, mulai dari tingkat Kecamatan hingga Kelurahan yang disesuaikan dengan

hasil rapat Konsultasi PKK Provinsi Lampung Bulan November 2013. Menurutnya, PKK merupakan wadah gerakan masyarakat yang selama ini berperan aktif sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan keluarga dan masyarakat. “Diharapkan dalam era globalisasi dan otonomi daerah saat ini PKK dapat terus menumbuhkan kemandiriaan masyarakat dalam mewujudkan ke-

PRINGSEWU (Fokus Lampung) ���Tepat pada tanggal 12 Desember 2013, komunitas Lensa Pena Pringsewu genap berusia 1 tahun. Sebuah usia yang boleh dikatakan belum seumur jagung. Kendati masih sangat belia, namun sudah banyak prestasi dan kiprah yang

telah ditorehkan Lensa Pena. Untuk itu, dalam rangka memperingati hari jadinya yang pertama ini, berbagai kegiatan juga dilaksanakan, baik sosial maupun kemasyarakatan, diantaranya aksi penanaman pohon penghijauan, diskusi publik, bhakti sosial, donor darah, hingga sejumlah

luarga sejahtera,” tambahnya. Untuk itu, lanjut dia, tim penggerak PKK perlu terus meningkatkan peran pengetahuan dan kinerja, sehingga mampu memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa. Karenanya diperlukan adanya kesamaan pemahaman, persepsi dan komitmen antara Tim Penggerak PKK pusat, provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan, Keluarahan/desa sampai dengan kader PKK ditingkat lain. “Dengan adanya kegiatan ini hasil yang diharapkan adalah program kerja dan kesepakatan-kesepakatan keterpaduan dengan dinas instansi di tingkat Kabupaten Lampung Barat”, ujarnya. Ketua TP.PKK kabupaten juga

memaparkan kegiatannya selama tahun 2013 yang meliputi kegiatan umum, kegiatan khusus, kunjungan kerja dan kegiatan sekretaris kelompok kerja. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan bupati sekaligus membuka kegiatan rakon tersebut. Dalam sambutannya Bupati Lampung Barat Drs. Hi. Mukhlis Basri sekaligus sebagai pembina Tim Penggerak PKK menyampaikan dukungannya terhadap TP-PKK untuk dapat mengambil peran dan berpartisipasi dalam membangun Lampung Barat lebih maju lagi, sehingga sasaran dan tujuan dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. “PKK yang mempunyai struktur, hal ini sangat memungkinkan berperan penting dalam memajukan

dan menyukseskan pembangunan suatu daerah, termasuk di Lampung Barat,” harapnya. Begitu juga upaya yang dilakukan melalui gerakan PKK dalam menata diri dan meningkatkan kualitas kinerjanya agar lebih profesional dan mengoptimalkan fungsi dan kinerjanya. Untuk itu dalam Rapat Konsultasi ini mampu melahirkan rekomendasi dan program kerja yang baik bagi organisasi dan suksesnya pembangunan daerah. Pihaknya juga mengharapkan dukungan dari dinas-dinas terkait agar dapat meningkatkan koordinasi, sehingga program-program yang telah ditentukan dan akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. (Sul/hms)

lomba se­perti lomba karya tulis dan fotografi, yang bertempat di halaman kantor sekretariat Lensa Pena Pringsewu. Pada acara puncak yang digelar hari Kamis (12/12), juga dihadiri Bupati Pringsewu H.Sujadi beserta jajaran Pemkab Pringsewu, fokorpimda, termasuk tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bingkisan dan hadiah bagi para pemenang lomba, serta pemberian santunan kepada anak yatim yang diserahkan langsung oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi dan Pembina Lensa Pena Ahmad Khottob. Pembina Lensa Pena Pringsewu Ahmad Khottob berharap dengan kegiatan acara HUT Lensa Pena yang pertama yang bertajuk “1 Tahun Lensa Pena Merajut Kebersamaan” ini betul-betul dapat menjadi pemacu semangat untuk

berkarya lebih baik lagi. Selain itu bisa menjadi pencerahan untuk bersama-sama turut membangun Kabupaten Pringsewu. “Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang sudah turut mendukung keberadaan Lensa Pena ini,” katanya. Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Lensa Pena yang telah

turut secara aktif dalam memajukan dan mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pringsewu. “Mudahmudahan di usianya yang menginjak satu tahun, Lensa Pena semakin eksis, dan dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam rangka bersamasama membangun Kabupaten Pringsewu yang kita cintai ini,” harapnya. (tim/hms)

Sujadi Hadiri Perayaan HUT Lensa Pena

Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu

Drs. Hi. Samsir, MM Kadis

Drs. Hi. Samsir Kasyim, M.Pdi Sekretaris

SMAN Kedondong Kabupaten Pesawaran

Suwiryono, M.Pd Kepala Sekolah


PEMERINTAHAN

EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

11

n Satu Tahun Kepemimpinan Handoyo Bupati Hanan A. Rozak MS, dan Wakil Bupati Tulang Bawang Heri Wardoyo beberapa waktu lalu mengadakan jumpa pers terkait satu tahun kepemimpinannya. Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, Setdakab serta seluruh pejabat dilingkup Pemkab Tuba itu, dilaksanakan diruang rapat Bappeda Pemkab Tuba. TULANG BAWANG (Fokus Lampung) - Dihadapan puluhan awak media, Hanan memaparkan berbagai prestasi serta keberhasilan yang telah dicapainya dalam tahun pertama memimpin Kabupaten Tulang Bawang ini. Dalam paparannya Hanan mengatakan, dalam setahun ini berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun Tuba, baik dari sisi pembangunan Bidang Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Sosial dan Kemasyarakatan, hingga Prestasi, semua itu telah ada manfaatnya. Selain itu Hanan juga mengatakan, bahwa kepemimpinan Handoyo bukan hanya mengutamakan pembangunan saja, tetapi dijajaran

birokrasi pun turut menjadi target orang nomor satu di Tuba tersebut, tentunya dengan melakukan penegakan disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Pemkab Tuba. “Tahun 2013 ini sebanyak delapan PNS kita berikan hukuman disiplin, tujuh diantaranya berupa pemberhentian secara tidak hormat, dan satu PNS lagi telah kita kenakan sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun,” ungkapnya. Lebih lanjut Hanan mengatakan, pemberian sanksi pemecatan sejumlah PNS tersebut berdasarkan PP 53 Tahun 2010, tentang disiplin PNS. “Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Tuba, saya tetap berkomitmen dan Konsisten dalam penegakan disiplin bagi PNS,”

Dari Infrastruktur Hingga Birokrasi

tegasnya. Terpisah Inspektur Inspektorat Tuba, Halik Sahril membenarkan adanya pemecatan tersebut. Menurut Halik, pemecatan tersebut telah sesuai prosedur berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat. “Setelah diperiksa, ada delapan orang PNS yang kita rekomendasikan kepada Bupati untuk diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan,” jelas Halik. Selain itu Halik juga menambahkan, dari delapan pegawai yang direkomendasikan kepada Bupati, tujuh diantaranya diberhentikan secara tidak hormat, sedangkan satu PNS hanya dikenakan sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah. (ek)

n HUT DWP Ke-14

GOW Tuba Gelar Lomba Kebaya Kartini

TULANG BAWANG (Fokus Lampung) – Dalam rangka memperingati hari Ibu Ke-45, dan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ke-14 Tahun 2013, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) mengadakan lomba kebaya kartini. Lomba kebaya yang diberi tema “Kita ekspresikan Kreatifitas Kaum Ibu” tersebut, dilaksanakan di  Gedung musyawarah dan Mufakat Menggala pada Kamis (19/12) kemarin. Menurut Penasehat GOW, dan DWP, yang juga sebagai Ketua Tim Pengerak PKK Tuba, Erna Suud Hanan, melalui ketua GOW, Diah Ambarwati menjelaskan, perlombaan Kebaya Kartini ini merupakan salah satu kegiatan GOW. Yang mana dilaksanakannya kegiatan lomba ini dalam rangka memperingati hari Ibu ke- 85, dan HUT DWP ke-14, jelasnya. Selain itu dia juga menjelaskan, bahwa kegiatan lomba kebaya kartini ini merupakan rentetan dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh GOW beberapa waktu lalu, seperti Kegiatan donor darah, lomba penanaman pohon, lomba masak nasi goreng, dan bakti sosial,

jelasnya lagi. Diah menambahkan, bahwa untuk perlombaan kebaya kartini diikuti oleh 41 Peserta, yang merupakan utusan dari seluruh Satker di Tuba, mulai dari dinas, badan Bagian, serta kecamatan. “Masing-masing Satker mengirimkan peserta untuk mengikuti lomba kebaya kartini. Dari 41 peserta, nantinya akan menyusut menjadi 20 peserta, kemudian 10 peserta akan tereliminasi. Sedangkan sisa 10-nya, itu akan masuk tujuh besar,” paparnya. Masih menurut Diah, Ketujuh orang peserta yang masuk tujuh besar akan dinilai dan  dipilih oleh tim Juri menjadi pemenang, mulai dari Juara I, II, dan III, sementara empat peserta lainnya akan menjadi Juara favorit dan juara harapan. Semua pemenang merupakan keputusan dari tim dewan juri yang tidak bisa diganggu gugat, dan semua pemenang lomba nasi goreng dan Kebaya Kartini, itu akan diberikan hadiah berupa piala, piagam, dan uang pembinaan. “Yang rencananya Piala tersebut akan dibagikan oleh Ibu Bupati Tuba, Erna Suud Hanan pada puncak nanti,” jelasnya.

Terpisah, penasehat GOW, Erna Suud Hanan A.Rozak.MS, mengatakan, melalui momentum ini,

kiranya dapat mengingatkan kita  akan beraneka ragamnya  budaya di Indonesia, salah satunya adalah Kebaya Kartini yang mempunyai ciri khas tersendiri. Jika Ibu-Ibu memakai kebaya, maka terlihat keperibadiannya  yang baik serta mengerti dan mempunyai tata cara bersopan santun yang baik dalam

berpenampilan, tuturnya. Oleh karena itu, dia berharap dengan diadakannya kegiatan lomba kebaya kartini ini akan memberikan motivasi tersendiri terhadap kaum ibu, sehingga kedepan semua ibu-ibu dapat berkiprah dan turut serta dalam mendukung kemajuan pembangunan di Tuba, harapnya. (ek)

SMP Xaverius 2 Bandar Lampung

Drs. G. Mohandono Kepala Sekolah


EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

12

Peresmian RSUD Pesawaran Diwarnai Konseleting Listrik Peresmian pengoprasian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang diresmikan langsung oleh Bupati Pesawaran, Aries Sandi, pada Rabu (18/12) silam diwarnai dengan ledakan dari ruang instalasi Listrik. Sehingga dari bunyi ledakan tersebut menyebabkan para tamu undangan yang hadir yang berada didalam ruangan berhamburan keluar gedung. PESAWARAN ( Fokus Lampung) – Kejadian yang hanya sesaat itu sempat menjadi perhatian para tamu undangan yang hadir, namun cepat dapat diatasi. Usut punya usut asal ledakan tersebut ternyata timbul dari  konseleting listrik pada  kabel jalur terminal yang menghubungkan dengan Genset  darurat . Menurut penjelasan dari salah seorang petugas yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, awalnya Genset memang ada kendala sehingga sempat diperbaiki, meski

demikian kenyataannya  menuai masalah. “Untung  tidak sampai terjadi kebakaran besar, kalau ini terjadi  bisa merepotkan kita semua. Apalagi konseleting terjadi di samping ruang perawat yang bersebelahan dengan tempat sunatan masal,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut turut hadir pejabat di Lingkup Pemkab Pesawaran, tokoh adat, tokoh masyarakat,  serta beberapa undangan lainnya  diantaranya  Komandan  Lanal Kolonel Edi Juardi, Koordinator Pembangunan Kabupaten

Pesawaran Abdurachman Sarbini,  serta unsur Forkopinda  se-Kabupaten Pesawaran . Dalam sambutannya Aries Sandi DP mengatakan, dengan keberadaan rumah sakit ini diharapkan dapat melayani Masyarakat Pesawaran dengan ramah dan murah senyum, begitu juga dengan pegawainya harus memiliki jiwa sosial. Disisi lain Aries mengatakan, bahwa keberadaan RSUD Pesawaran ini merupakan tahun ke

Puluhan Rumah Rusak dihantam Puting Beliung

PESAWARAN ( Fokus Lampung) - Puluhan rumah di desa Kutoarjo Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran mengalami rusak parah akibat dihantam angin Puting Beliung yang terjadi pada Rabu (18/12), sekitar pukul 01.00 WIB dini hari kemarin. Meskipun tidak menimbulkan korba jiwa, namun kejadian tersebut telah membuat kerugiaan material yang cukup parah. Atas kejadian tersebut, Camat Gedungtataan, Iqbal berharap masalah ini dapat segera di tanggulangi, Dan menurutnya masalah ini sudah dilaporkannya pada dinas terkait yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana   Daerah (BPBD) Kabupaten Pesawaran. Menurut Iqbal, meski kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa, tapi setidaknya kejadian ini sempat mengejutkan masyarakat setempat yang sedang tertidur lelap. Apalagi pada saat kejadian, menurut Iqbal, wilayah Gedongtatan diguyur hujan yang berkepan-

jangan. Akibat kejadian tersebut, 4 rumah rusak berat, 39 lainnya rusak ringan, diantara 4 rumah itu, 2 rumah rusak di bagian dapur dan 2 rumah yang lainnya non permanen rusak berat secara keseluruhan. Darso salah satu pemilik bengkel mobil mengatakan kejadian di perkirakan pukul 01.00 dini hari. Yang mana kejadiaan tersebut ditengahtengah warga sedang terlelap tidur. “saya juga terkejut, karna pada malam itu saat kejadian saya sedang tidur, karena mendengar suara gemuruh saya terbangun, setelah saya keluar rumah melihat bengkel, ternyata tiang penyangga  atap telah roboh, tapi Alhamdulillah saya dan keluarga selamat tidak sampai ada korban jiwa,” ujarnya. Lain halnya dengan salah satu warga dusun 1 kutoarjo Poni (45), yang mengkhawatir dengan kemi­ ringan salah satu Tower Satelit yang berada di sekitar rumahnya. Menurut Poni serta peryataan war­ga lainnya, sebaiknya kebe_ra­

daan Tower tersebut segera di tin­jau ulang. Mereka khawatir tower yang tingginya sekitar 30 meter tersebut dapat menimbulkan musibah. “Saya takut pak, towernya rubuh. Apa lagi saat ini musim angin kencang, jadi kalo bisa ya.. di pindahlah pak,” harapnya. Sementara itu camat Gedongtataan Iqbal mengatakan saat ini beberapa rumah yang mengalami musibah sudah kami inventalisir, nantinya akan di laporkan kepada Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. “kami juga telah memerintahkan kepala desa setempat untuk membuat laporan terkait dengan keinginan warga untuk melaporkan adanya salah satu tower satelit yang menurut warga setempat mengalami kemiringan. Dan kalau kita tidak cepat merespon laporan warga, jangan sampai nanti kita disalahkan warga bila benar-benar terjadi hal yang tidak diinginkan seperti robohnya tower tersebut,” pungkasnya.  (dir /riki)

tiga kepemimpinannya, dan  dalam pembangunannya menggunakan biaya APBD Pesawaran. “Saya berharap  rumah sakit yang di bangun menggunakan dana cukup besar ini, benar-benar memiliki  semboyan 5 R yakni Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin. Disela-sela acara tersebut, Bupati Pesawaran juga sempat meninjau bantuan 18 Unit  Kendaraan Oprasional  Pusat Kesehatan Keliling (Pusling) dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) Kementerian Kesehatan yang dapat membantu  masyarakat di masing-masing puskesmas  seKabupaten Pesawaran. Pada hari yang sama, Bupati juga secara simbolis meresmikan 3  Puskesmas rawat inap di tiga Kecamatan diantaranya, Gedung Tataan, Rawarejo Negeri Katon, dan Kecamatan Tegineneng, dimana sebelumnya  hanya dalam bentuk pelayanan berobat jalan saja. (dir)

KPU Pesawaran Rekrut 25 Relawan

PESAWARAN (Fokus Lampung) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran menyatakan terus mengintesifkan sosialisasi kepada warga dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun depan. Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Dery Hendrian mengatakan, guna memudahkan KPU dalam melakukan sosialisasi pemilu, pihaknya telah memetakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam beberapa segmen, yakni Segmen keagamaan, perempuan, marginal atau wilayah terpencil, disabilitas dan segmen pemula. Terkait hal itu maka KPU Kabupaten Pesawaran dalam pekan ini akan melakukan rekrutmen terhadap 25 orang relawan demokrasi, berdasarkan dari segmen pemilih tersebut. Lebih lanjut Dery menjelaskan, rekrutment terhadap relawan demokrasi tersebut bertujuan untuk memudahkan KPU dalam melakukan sosialisasi berdasarkan segmen yang sudah dipetakan. Dalam mekanisme perekrutannya, lanjut dia, selain melakukan rekrutmen terbuka, KPU Kabupaten Pesawaran juga bekerjasama dengan berbagai lembaga yang dinilai dapat mewakili segmen pemilih untuk merekomendasikan relawan terkait. “Kita akan bekerjasama dengan berbagai lembaga yang dapat mewakili segmen pemilih ini, seperti untuk segmen disabilitas, kita melakukan kerjasama dengan Pertuni,” tegas Dery. Sementara terkait dengan honor yang akan diberikan KPU kepada relawan tersebut, Dery menyatakan belum dapat memastikan besaran honor yang akan diberikan KPU kepada relawan bersangkutan. Karena menurutnya dalam teknis kerjanya juga relawan tersebut hanya membantu melakukan sosialisasi berbagai tahapan pemilu serta memberikan kesadaran terhadap warga akan pentingnya menyalurkan hak suaranya pada pemilu bulan April mendatang. (Tri/Indra)


EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

PENDIDIKAN n Siswa SDN 1 Sripendowo

13

Bersekolah Bawa Bangku Dari Rumah

SDN I Sripendowo Kecamatan Bandarsribhawono berharap adanya perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lamtim terkait dengan sarana dan prasana pendidikan yang ada disekolah tersebut. Pasalnya, sarana prasarana yang ada di sekolah itu sudah sangat memprihatinkan sehingga sangat mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa SDN 1 Sripendowo. LAMPUNG TIMUR (Fokus Lampung) - Salah satunya yaitu sarana bangunan gedung sekolah. Yang mana gedung yang terdapat 4 lokal tersebut kondisinya sangat memprihatinkan karena nyaris ambruk, sisi kayu penyangga pelapon dan kusen sudah lapuk karena termakan usia. “Bangunan ini didirikan tahun 1980an, jadi wajar saja bila kayu-kayunya sudah pada lapuk, “ujar Mulyadi salah satu guru sekolah tersebut. Selain itu lanjut Mulyadi, hampir seluruh lokal juga tidak memiliki pintu lantaran semua sudah pada jebol, tambahnya lagi. Terkait hal itu, Mulyadi mengatakan, meski sudah beberapa kali sekolah mengusulkan anggaran DAK untuk perbaikan sekolah kepada dinas terkait yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Oloahraga, namun hingga saat ini belum juga terealisasi. “Ya, kalau usulan, yang pastinya selalu di usulkan oleh kepala sekolah. Tapi entah kenapa

kok beberapa kali mengusulkan tapi belum juga terealisasi,” jelas Mulyadi dengan nada penuh kecewa, seraya menabahkan saat ini jumlah siswa di sekolah ini hanya 151 siswa, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 13 orang terdiri dari 6 orang PNS, dan 7 orang tenaga honorer. Dikatakan Mulyadi, turunnya jumlah siswa di sekolah ini tidak terlepas dari buruknya sarana prasarana pendidikan yang ada di sekolah ini karena warga sendiri banyak memilih menyekolahkan anaknya di sekolah lain yang kondisi sarana dan prasarananya lebih memadai lagi. Terpisah, Sugeng salah satu wali murid sekolah ini kepada Fokus Lampung mengatakan terpaksa membawa bangku dari rumah demi kenyamanan proses belajar anaknya. Pasalnya menurut Sugeng, sepulang sekolah anaknya selalu mengeluh celananya robek karena kena pakupaku yang ada disekolah ini. “Kasian mas anak saya, setiap pulang sekolah

dia ngeluh karena celana sekolahnya sobek terkena paku-paku yang ada pada bangku sekolah ini. Makanya saya berinisiatif bawa bangku sendiri dari rumah demi kenyamanan anak saya dalam melaksanakan

KBM,” ungkap Sugeng, beberapa waktu lalu. Oleh karena itu dia berharap kepada Pemkab Lamtim melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dapat segera melakukan perbaikan terhadap

sarana dan prasarana yang ada disekolah ini. Mengingat semakin hari kondisinya semakin parah. “Harapan kami ya… harus segera di perbaiki lah. Jangan menunggu ada korban, baru diperbaiki,” pungkasnya. (hm)

Mulyadi guru setempat beserta siswa menunjukan kondisi sekolahnya (SDN 1 Sripendowo) yang tercancam ambruk

DADANG SUMPENA, S.Sos,. MM Ketua HERI GUNAWAN, S.T SUAIDI DAMHURI, S.Sos Wakil Ketua I Wakil Ketua II MULIONO, SH Sekretaris Dewan Hi. BUYUNG SUHAILI Ketua Komisi A SW. SUNDARI Ketua Komisi D

DEDI ANSORI Ketua Komisi B

PAROSIL MABSUS, S.Pd Ketua Komisi C

PIRWAN BACHTIAR, S.E, M.M Kabag Risalah Dan Persidangan

Drs. SELAMAT PURWOKO Kabag Humas dan Protokol

YUSFARIZAL, S.H Kabag Umum

ROBINSON, S.Sos Kabag Keuangan


PARIWARA

EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

14

KELUARGA BESAR SMPN 1 LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR

KELUARGA BESAR SMPN 1 MARGA SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR

MARSAN.SPd.MSI KEPALA SEKOLAH

TUKUL WIDODO. SPd KEPALA SEKOLAH

KELUARGA BESAR SMPN 1 BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR

KELUARGA BESAR SMPN 1 MATARAM BAERU LAMPUNG TIMUR

LUKMANSYAH.SPd.MM KEPALA SEKOLAH

YULIANUS TRIONO SPd KEPALA SEKOLAH

KELUARGA BESAR SMPN 1 MELINTING LAMPUNG TIMUR

KELUARGA BESAR SMPN TERPADU MELINTING LAMPUNG TIMUR

WASIS A.SPd KEPALA SEKOLAH

NGATIMIN.SPd KEPALA SEKOLAH


PARIWARA KECAMATAN MATARAM BARU KAB. LAMPUNG TIMUR BESERTA STAF & JAJARANNYA

Drs.SAFOAN ZAMZANI M.Si CAMAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ANTONI SIAGA PUTRA SH.MSI KEPALA DINAS

EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

15

KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BESERTA JAJARAN

MUCHOLIS.SE CAMAT

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BESERTA JAJARANYA

ERWIN ARIFIN SH.MH BUPATI

KELUARGA BESAR SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR

KELUARGA BESAR SMAN 1 LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR

Drs. HAIRUL LUBIS.MM KEPALA SEKOLAH

Dra.ELIANA KEPALA SEKOLAH


EDISI 28/I Tanggal 25 - 31 Desember 2013

16

EDISI 28 l I l Tanggal 25 - 31 Desember 2013


Fokus lampung edisi 28