Issuu on Google+

EDISI 33/II Tanggal 26 Maret - 1 April 2014

1

EDISI 33 l II l Tanggal 26 Maret - 1 April 2014


UTAMA

EDISI 33/II Tanggal 26 Maret - 1 April 2014

2

KPU Lampung: RRI Harus Mampu Sajikan Berita Tentang Pemilu

LPP RRI Bandar Lampung diminta menyajikan berita dan informasi yang bisa menggugah serta mencerdaskan masyarakat untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu 9 April mendatang. LPP RRI Bandar Lampung kemarin menggelar diskusi publik yang membahas optimalisasi peran LPP RRI dalam melayani publik melalui siaran dan pemberitaan untuk dalam menyukseskan pemilu. BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Diskusi yang digelar di Studio 2 RRI Bandar Lampung itu menghadirkan tiga pembicara, mas-

ing-masing Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Zulhaki Hafiz, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, serta Direktur Paska Sarjana Universitas

Penerbit : CV Multidaya Prima Abadi Pemimpin Umum : Suprapto Pemimpin Redaksi/ Perusahaan : Benny Faizal Dewan Redaksi : Arifin Nur, SH, Drs. Sobirin, Drs. Hi. Hariyanto, M.Si, Drs. Manan Zami Usman Ariyono, Tino Sudjadi Staf Redaksi : Herdarmin Arnando, Ibnu Hajar, Taufik Hidayat, Teddy Irawan, Hadi Pramono, Rinmah Yuni, Triadi Pramono, Jauhari. AH Bandar Lampung : Veliyan Sentosa Biro Lampung Selatan : Sholahuddin (Kabiro), Bambang Suprapto Biro Lampung Timur : HS. Raja Bandar (Kabiro), Fauzi Iskandar, Abdul Mutholip, Muhyin Biro Pesawaran : Khaidir Biro Tulang Bawang : Edi Kanter Biro Tanggamus : Andri Yuspeni Biro Lampung Utara : Djunaidi. TH (Kabiro) Biro Pringsewu : Wagiman, SE (Kabiro) Biro Lampung Barat : Samsul Hadi Biro Pesisir Barat : Samsul Hadi Divisi Pemasaran dan Iklan : Yudi Keuangan : Novita Desain : Orsan Rekening : Bank Mandiri No. 1140004932813 an. Benny Faizal ; Bank BRI No. 009801049311502 an. Benny Faizal Alamat : Perum Way Kandis Jl. Pulau Raya 3 No. 46. Telp: 0721 9914027 ; E-mail : fokuslampung@yahoo.co.id Percetakan : Media Tanjung Karang (Isi di luar tanggung jawab percetakan) Wartawan Fokus Lampung dilengkapi kartu ID Card/ Surat Tugas serta terdaftar dalam box redaksi.

Saburai, Edi Irawan Arif. Dalam pemaparannya, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan, sebagai mitra KPU dalam membantu mensosialisasikan pemilu, LPP RRI harus mampu menyajikan berita yang materinya berisi informasi tentang pelaksanaan pemilu. “Secara nasional KPU-RI sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan LPP RI, yang menjadi mitra dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan pemilu,” tegas Nanang Trenggono. Selain itu, lanjut Nanang, informasi yang disajikan juga diharapkan bisa menggugah kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada pemilu 9 April mendatang. Oleh karena itu Nanang Trenggono berharap, sebagai mitra KPU dalam menyajikan informasi dan berita, LPP RRI diharapkan tidak ikut terjebak dalam dinamika yang berkembang di media lain. “Informasi yang disajikan LPP RRI diharapkan berisi sosialisasi, dan pendidikan politik kepada masyarakat, bukan justru sebaliknya terjebak dalam dinamika yang saat ini berkembang,” jelas Nanang. Sementara itu, Direktur Paska Sarjana Universitas Saburai, Edi Irawan Arif menilai, LPP RRI harus mampu menjadi lokomotif dalam memberikan informasi seputar pelaksanaan pemilu kepada masyarakat. Itu sebabnya menu-

rut Edi Irawan, LPP RRI harus mampu membuat program acara yang berbeda dibandingkan dengan media yang lain. “Informasi yang disampaikan LPP RRI harus berisi informasi tentang seputar pelaksanaan pemilu yang dikemas secara inovatif dan berbeda dibandingkan dengan media yang lain,” harap Edi Irawan Arif. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Zulhaki Hafiz menyatakan,

pada pelaksanaan pemilu tahun ini LPP RRI berharap masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya secara rasional. Dijelaskannya, pemilih yang rasional yang diharapkan LPP RRI tersebut adalah masyarakat bisa benar-benar memilih calon pemimpin berdasarkan visi-misi serta program kerja yang ditawarkan masing-masing calon. “Dengan begitu, harapan masyarakat untuk

dapat lebih sejahtera dengan digelarnya pemilu bisa benar-benar terwuiud, karena pemilu menghasilkan pemimpin yang benar-benar diharapkan,” pintanya. Selain menghadirkan narasumber, diskusi yang disiarkan secara langsung di Pro 1 RRI itu, juga dihadiri pejabat dari Pemprov Lampung, Pemkot Bandar Lampung, Polda Lampung, Polresta, tokoh masyarakat, akademisi, serta politisi. (Tri) Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa opini, artikel, tulisan ilmiah dan tulisan lainnya. Panjang tulisan maksimal tiga halaman kertas ukuran quarto dengan disertai identitas diri (bila perlu disertakan juga pas foto). Redaksi berhak mengedit tulisan yang akan dimuat tanpa merubah isinya. Setiap tulisan yang masuk tidak akan dikembalikan.


3 Dewan Pers Gelar Workshop Liputan Pemilu 2014 UTAMA

EDISI 33/II Tanggal 26 Maret - 1 April 2014

Kamis (20/3) kemarin, Dewan Pers menggelar Workshop pelatihan peliputan Pemilu bagi awak media baik cetak maupun elektronik, yang digelar di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung. Acara tersebut, diikuti peserta dari kalangan jurnalis baik media cetak maupun elekteronik serta perwakilan organisasi pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Lampung. BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Pada kesempatan itu, anggota Dewan Pers Ismanto Sukadi mengatakan, bahwa pelatihan peliputan pemilu bagi awak media ini digelar bertujuan untuk meningkatkan kualitas peliputan media cetak dan elektronik atas peristiwa Pemilu 2014 di Lampung yang berbarengan dengan Pilgub Lampung. Selain itu juga Dewan Pers mengingatkan bahwa wartawan yang meli-

put pemilihan umum dan pemilihan gubernur di Lampung, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas dan berbekal kemampuan yang mumpuni. Anggota Dewan Pers Ninok Leksono dalam paparannya mengatakan, bahwa kompetensi merupakan syarat mutlak dalam peliputan pemilu. Hal ini menurut Ninok agar masyarakat memperoleh informasi yang adil dan berimbang

mengenai pesta demokrasi tersebut. “Fungsi media adalah untuk mencerdaskan, jangan terlalu terjebak dengan isu yang lebih sekadar bumbu ketimbang isi dan hakikat demokrasi,” ujarnya. Disisi lain ia menekankan agar media tidak hanya memberitakan sisi kompetisi antar parpol dan kandidat saja, tapi juga mengupas visi misi serta rekam jejak para kandidat. “Untuk itu, bukan hal yang bijak apabila media menjadi simpatisan parpol tertentu, sebagaimana yang marak terjadi belakangan ini,” ujar Ninok. Tampil sebagai narasumber anggota Dewan Pers yang juga mantan Ketua AJI Indonesia Nezar Patria yang membawakan materi “Kode Etik Jurnalistik dan Konvergensi Media dalam Peliputan Pemilu/

Pilkada”, serta anggota Dewan Pers dan jurnalis senior Harian Kompas Ninok Leksono dengan materi “Pengolahan Berita dalam Peliputan Pemilu/Pilkada”. Pemateri lain adalah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Firman Seponada yang membawakan materi “Teori dan Penjelasan UndangUndang tentang Pemilu/Pilkada”, dan anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah dengan materi “Praktik-Praktik dan Pelanggaran dalam Kampanye Peserta Pemilu/ Pilkada”. Terpisah, pada sesi tanya jawab, Ketua AJI Bandarlampung Yoso Muliawan menyambut baik pelaksanaan workshop yang digelar Dewan Pers itu, karena akan mem-

bantu mendorong para jurnalis meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam meliput pemilu/ pilkada di daerah ini. Dia juga berharap para jurnalis dan media massa di Lampung tetap mengedepankan sikap netral dan independen dalam pemberitaan pemilu/pilkada, mengingat banyak pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi isi pemberitaan media massa demi untuk kepentingan individu/kelompok. “Kami berharap para jurnalis di Lampung tetap konsisten untuk mengedepankan sikap independen dan menjaga integritas profesinya dalam melaksanakan tugas peliputan pemilu dan pilkada yang rencananya berlangsung berbarengan 9 April 2014 nanti,” ujarnya. (bf)

Kepala Desa Braja Harjo Sari Kecamatan Braja Selebah Lampung Timur

Kepala Desa Sri Menanti Kec. Bandar Sribhawono Lampung Timur

MISBAHUL MUNIR

SUNARDI

Kepala Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur

Kepala Sekolah SDN Tri Tunggal Kecamatan Wawai Karya Lampung Timur

SUNARDI

MARGONO SPd


POLITIK

EDISI 33/II Tanggal 26 Maret - 1 April 2014

4

PUBLIKASI PERDA

n Perda No 17 / 2013 Tentang PLPPB

Mewujudkan Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Pangan

LAMPUNG (Fokus Lampung) - Beberapa kasus menunjukkan, jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan maka dalam waktu singkat lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Penyusutan lahan pertanian pangan dikhawatirkan akan mengancam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Penyusutan lahan pertanian pangan tentu saja berdampak pada produksi komoditas padi, jagung, dan kedelai. Secara nasional, pertumbuhan lahan pertanian pangan di Indonesia

Inisiatif tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) bersama dengan 11 raperda lainnya pada 1 Mei 2012. Setelah melaui proses dan pembahasan yang panjang, akhirnya Rabu, 9 Oktober 2013, Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung mengesahkan Raperda tentang PLPPB menjadi Peraturan Daerah (Perda). Juru Bicara Pansus DPRD Lampung atas Raperda tentang PLPPB Ahmad Nyerupa menyebutkan bahwa perda tersebut terdiri atas 19 bab dan 58 pasal. “Perda ini sangat penting untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan yang sangat cepat dan meluas,” kata Nyerupa. Lebih lanjut Nyerupa mengatakan, seperti tertuang dalam Pasal 4, bahwa tujuan Peraturan Daerah ini adalah yakni a) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyara-

tidak mampu mengejar laju lahan permukiman dan kawasan industri. Ketika lahan pertanian bertambah 50 ribu hektare, lahan permukiman dan industri meningkat 100 ribu hektare per tahun. Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Lampung hingga tahun 2013 sebanyak 38,31 persen atau sekitar 77 ribu hektare lahan pertanian pangan di Lampung telah beralih fungsi menjadi perkebunan, gedung, permukiman, dan bangunan lainnya. Tingginya konversi lahan membuat produksi dan suplai komoditas pangan strategis tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Akibatnya, setiap tahun Indonesia harus mencukupinya melalui impor. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, maka akan mengancam ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Lampung mengambil langkah-langkah pengaturan untuk melindungi lahan pertanian pangan produktif, dengan mengajukan Raperda Usul

kat; f) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; g) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan h) mewujudkan revitalisasi pertanian. Selain itu Achmad Nyerupa juga menjelaskan seperti yang diatur dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah harus menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah. Untuk memudahkan penetapan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka direkomendasikan agar pengertian lahan pertanian pangan yang dimaksud dalam raperda itu adalah lahan sawah atau lahan untuk tanaman padi. “Lahan pertanian pangan berkelanjutan di Lampung yang harus dipertahankan seluas 327.835 hektar,” katanya. Lahan seluas itu, sambung Nye­ rupa, berada di Kabupaten Lampung Selatan seluas 36.052 hektare; Pesawaran 8.452 ha, Tanggamus 20.643 ha, Pringsewu 8.145 ha, Lampung Tengah 71.791 ha, Kota Metro 1.215 ha, Kabupaten Lam-

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian terus meningkat. Hal itu menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari.

pung Timur 50.553 ha, Mesuji 27.700 ha, Tulang Bawang 31.800 ha, Tulangbawang Barat 9.935 ha, Lampung Utara 18.870 ha, Waykanan 18.784 ha, dan Lampung Barat 23.895 ha. Luas lahan tersebut dirinci berdasarkan kecamatan di setiap kabupaten/kota yang penetapannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan harus dituangkan dalam peta geospasial, serta dievaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun. “Pemkab dan pemkot juga harus mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan di lahan marginal, lahan telantar, dan di bawah tegakan tanaman keras, yang rinciannya diatur dalam Pasal 18,” tambah Nyerupa. Untuk mempertahankan lahan pertanian agar menjadi lahan abadi, perlu juga dilakukan pengembangan infrastruktur pertanian antara lain dengan merevitalisasi jaringan irigasi, baik memelihara yang sudah ada atau penambahan. “Jaringan irigasi yang ada saat ini di seluruh Provinsi Lampung untuk jaringan primer sepanjang 859,444 km dan irigasi sekunder sepanjang 1.139,902 km,” paparnya. Selain itu, masih menurut Nyerupa, ada jaminan dari pemerintah baik kabupaten/ kota untuk melindungi petani, kelompok tani, koperasi tani dan asosiasi petani. Bahkan, dalam Bab VII juga diatur tentang insentif kepada pemilik lahan, petani penggarap, atau kelompok tani. Yang mana insentif tersebut berupa yakni keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi,fasilitasi prasarana dan sarana produksi pertanian, prioritas memperoleh pupuk bersubsidi, jaminan penerbitan sertifikat tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik, serta penghargaan bagi petani berprestasi. Namun, lanjut dia, tidak kalah penting adalah adanya jaminan

harga komoditas yang menguntungkan petani, penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemasaran hasil pertanian pokok, pengutamaan hasil pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional, sebagaimana diatur secara rinci dalam Bab XI Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. “Termasuk ada pemberian kompensasi akibat gagal panen serta diberikan asuransi pertanian, juga langkah-langkah penguatan lembaga petani, penyuluhan dan pelatihan, pemberian fasilitas sumber permodalan, memberikan bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian, pembentukan bank petani dan sebagainya,” terang Nyerupa. Pada pasal 26 telah diatur bahwa Pemerintah Daerah harus melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan. Jika alih fungsi lahan memang harus dilakukan atau tak ada pilihan, hanya bisa dilakukan untuk kepentingan umum dan jika terjadi bencana alam. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum meliputi pengembangan jalan umum, pembangunan waduk, bendungan, jaringan irigasi, saluran air minum, drainase dan sanitasi, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan u m u m , cagar alam, dan/atau pembangkit dan jaringan listrik. Pemerintah Daerah atau pihak yang mempergunakan lahan itu harus mengganti lahan pertanian di lokasi lain sehingga tidak mengurangi luas wilayah pertanian pangan di

daerah masing-masing. Perda juga mengatur adanya kompensasi atas alih fungsi lahan milik masyarakat. Menurut Nyerupa, peran serta masyarakat dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan juga diatur dalam Bab XIII, misalnya ketika melihat adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan, masyarakat bisa mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang atau bahkan mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan. Dalam perda ini juga diatur sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan tanpa prosedur. Sanksi administratif diatur pada Pasal 54, sementara ketentuan pidana diatur pada Pasal 55. Oleh sebab itu, Achmad Nyerupa berharap semua pemangku kepentingan hendaknya turut serta menyosialisasikan Perda tentang PPLPB ini. “Terutama Pemprov, Pemkab/ Pemkot harus segera mengambil langkah-langkah efektif agar upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan dapat tercapai,” tegasnya. (PUBLIKASI PERDA)


PEMERINTAHAN

EDISI 33/II Tanggal 26 Maret - 1 April 2014

n Ombudsman RI Perwakilan Lampung

5

Perkuat Kerja Sama Dengan Media

Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung perkuat kerja sama dengan media. Hal ini terungkap dalam sarasehan bersama puluhan wartawan media, baik cetak maupun elektronik dalam Momen Memperingati Hari Lahir Ombudsman yang ke-14 pada 10 Maret 2014, yang dilaksanakan di Kantor Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung. BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Sarasehan ini juga dihadiri oleh akademisi, Dr. Dedy Hermawan, S.Sos.,M.Si dan Robi Cahyadi, S . I . P. ,

pada instansi penyelenggara, tetapi hasilnya tidak transparan.” Ungkap Zulhelmi. “Selain itu, dapat dilaporkan ke pengadilan, namun memerlukan biaya yang mahal, waktu yang panjang serta berlarutlarut. Tapi, dengan adanya Ombudsman, masyarakat dapat melapor dan menyelesaikan pengaduan tanpa dipungut biaya,” tegas Zulhelmi. Lebih lanjut Zulhelmi mengatakan, bahwa Ombudsman

M.A. serta Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Yoso Mulyawan,S.Sos. “Hari ini tepat Ombudsman berusia 14 Tahun sejak berdiri pada Tahun 2000 di Indonesia.” Jelas Kepala Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung, Drs. Zulhelmi, S.H.,M.M. Pada awal kelahirannya, Lembaga yang berdiri dengan dasar Kepres Nomor 44 Tahun 2000 ini masih berbentuk Komisi atau yang disebut dengan Komisi Ombudsman Nasional (KON). Selanjutnya, TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, yang salah satunya memerintahkan pembentukan Ombudsman dengan Undang-Undang dan statusnya ditingkatkan menjadi Lembaga Negara. Maka KON bermetamorfosis menjadi Ombudsman Republik Indonesia melalui UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombdusman Republik Indonesia. “Sebelum ada Ombudsman, pelayanan publik dilaporkan ke-

se­lalu berupaya memaksimalkan peran dalam rangka menuntaskan permasalahan pelayanan publik, meski dengan berbagai rintangan yang ada di dalamnya. Untuk itulah, sambung dia, dalam momen 14 Tahun Ombudsman ini, kami mengundang rekan-rekan media, karena media merupakan salah satu ujung tombak pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Disisi lain Zulhelmi juga menjelaskan tentang salah satu tugas Ombudsman dalam own motion investigation. Yang mana “Berdasarkan Pasal 7 UU No 37 Tahun 2008, Ombudsman dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu dalam hal ini, informasi dari media sangat berperan dalam membantu tugas kami, tambahnya lagi. Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung berharap media dapat lebih memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, karena media

merupakan salah satu posisi strategis yang dapat memaksimalkan fungsi pengawasan tersebut. Sarasehan ini juga menjadi sarana bagi media dalam menyampaikan saran dan kritik terhadap Ombudsman, khususnya ombudsman R.I. perwakilan Lampung. Pada acara yang sama, akademisi Dedi Hermawan mengungkapkan bahwa Pelayanan Publik hampir dapat disejajarkan dengan korupsi sebagai extra ordinary crime. “Karena pelayanan publik bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sayang banyak masyarakat yang tidak memiliki keberaanian untuk mengadu,” Jelas akademisi yang mengaku kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam proses pelayanan publik yang ia dapatkan. Dijelaskannya, bahwa opini publik dapat mendorong instansi untuk memperbaiki pelayanan publik. Karena itu, penting untuk dapat membangun apresiasi dari masyarakat terhadap Ombdusman. Apresiasi dapat terbangun manakala investigasi terhadap laporan yang masuk dapat ditangani dengan tuntas, jelasnya. Dalam hal ini menurut Dedi, hal yang sangat penting bagi ombudsman adalah laporan masyarakat yang ditangani dengan tuntas dan terkomunikasikannya hasil investigasi kepada pelapor, apapun hasilnya. Selain itu menurut Dedi, sosialisasi tentang Ombdusman kepada masyarakat juga harus ditingkatkan, dan harus selalu berinovasi, meskipun kapasitas Ombudsman terbatas. Hal ini menyangkut seberapa banyak masyarakat yang telah mengetahui peran Ombudsman. Hal senada juga diuangkapkan oleh Robi Cahyadi, salah seorang akademisi lainnya yang mengatakan pentingnya sosialisasi dan bentukbentuk inovasi Ombudsman agar dapat lebih dikenal masyarakat luas. “Ombudsman harus mampu memanfaatkan momen-momen penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkap Dosen Ilmu Pemerintahan Unila ini. Lebih lanjut dikatakannya, momen Pemilukada, merupakan momen yang dapat dijadikan Ombudsman sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana visi-misi calon terkait perbaikan pelayanan

publik di Provinsi Lampung, papar Robi. Selain itu, lanjut dia, membangun jaringan dengan organisasi masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting agar Ombdusman dapat lebih melebarkan sayap. Sementara, Ketua AJI Yoso Mulyawan mengungkapkan bahwa selain membangun jalinan yang erat dengan media dan organisasi masyarakat, media juga memiliki kode etik yaitu untuk memverifikasi secara disiplin terkait informasi-informasi yang didapatkan di lapangan, khususnya informasi tentang pelayanan publik, “Jika perlu, wartawan harus merasakan sendiri pelayanan yang dirasa buruk tersebut, sehingga informasi yang didapatkan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.” Jelasnya. Yoso juga mengungkapkan, bahwa media dan Ombudsman merupakan satu sama lain saling bersinggungan dalam rangka menjalankan peran dimasyarakat untuk memperbaiki kualitas layanan publik masyarakat. Menaggapi sejumlah saran dan kritik yang datang dari beberapa perwakilan media untuk Ombudsman, seperti mencoba untuk membuat posko di beberapa daerah yang belum terjangkau, juga untuk selalu menjaga independensi Ombdusman. Menurut Zulhelmi Lembaga yang besar adalah lembaga yang tidak alergi terhadap saran dan kri-

tik, karena itu Ombudsman sangat terbuka terhadap saran dan kritik dari rekan-rekan,” tegas Zulhelmi. Dalam kesempatan yang juga mengundang akademisi Unila, Dedi Hermawan tersebut, Zulhelmi menjelaskan rencana Ombudsman R.I. untuk melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. “Ombudsman R.I. akan mengadakan pertemuan dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Pertemuan ini akan dihadiri oleh seluruh Kepala Perwakilan Ombudsman R.I., Kepala Daerah dan unsur masyarakat. Dan pertemuan ini akan menjadi langkah awal yang penting bagi seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di pusat maupun daerah untuk dapat menyusun standar pelayanan,” jelasnya Terkait unsur masyarakat yang akan diikut sertakan dalam pertemuan ini, Zulhelmi menjelaskan Ombdusman R.I. Perwakilan Lampung berencana akan kembali menggandeng Dedi Hermawan. “Karena beliau bukan sekedar perwakilan unsur masyarakat, tapi juga akademisi yang berkompeten di bidang pelayanan publik, sehingga kami yakin akan dapat memberikan pemikiran yang kontributif untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik”. Jelas Zulhelmi. (bf)

Ombudsman Tangani Laporan K2

BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Pada Momen 14 tahun ombudsman ini, Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung tengah disibukkan dengan laporan seputar penerimaan CPNS Honorer K2. Hasil Rapat Kerja Nasional Ombudsman RI dengan seluruh Kepala Perwakilan di Jakarta pada 23-26 Februari 2014, yang pada salah satu agenda rapat membahas tentang kisruh penerimaan CPNS Honorer K2. Ombudsman RI bersama MenPAN dan RB, BKN, dan Mabes Polri membentuk tim terpadu di pusat untuk menyelesaikan permasalahan penerimaan CPNS Honorer K2. “Masyarakat dapat mengadukan dugaan maladministrasi dalam proses penerimaan CPNS Honorer K2 ke Ombudsman R.I. di Perwakilan Lampung yang nantinya laporan masyarakat itu akan ditindaklanjuti oleh tim terpadu yang dibentuk dipusat,” ungkap zulhelmi. Zulhelmi menambahkan, hingga saat ini Ombudsman RI Perwakilan Lampung telah mendata laporan yang masuk dan menerima bukti-bukti dalam bentuk dokumen yang diduga telah terjadi maladminitrasi pada proses penerimaan CPNS Honorer K2. Guna validasi bukti-bukti terkait, Ombudsman RI Perwakilan Lampung akan melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan investigasi ke instansi-instansi terkait. “Sampai saat ini kami telah menerima laporan dari 30 pelapor lebih yang semuanya menginginkan agar identitasnya dirahasiakan,” jelas Zulhelmi. (bf)

Kepala Desa Karang Anom Kecamatan Wawai Karya Lampung Timur

Kepala Desa Sri Minosari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur

MAHMUD

AHMAD JAMHARI


PEMERINTAHAN Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Pesawaran berjanji akan memberikan bantuan hibah modal kepada Koperasi PPMA   pada  Yayasan Perguruan Pesantren Mathla’ul Anwar (YPPMA) Kedondong. PESAWARAN (Fokus Lampung) - Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperindag Pesawaran, Drs.Pathurrozi dan Kabid Teknisnya Azwan ketika hadir dalam Rapat Anggaran Tahunan (RAT) tahun 2013  Koperasi PPMA Kedondong belum lama ini . Pelaksanaa RAT Tahun 2013 ini dihadiri oleh seluruh anggota dan Pengurus Koperasi PPMA. Dalam kesempatan tersebut Pathurrozi menyampaikan  beberapa hal diantaranya tentang logo koperasi yang dulu berlogo pohon

EDISI 33/II Tanggal 26 Maret - 1 April 2014

n Koperasi PPMA Kedondong

6

Dapat Bantuan Tambahan Modal Dari Diskoperindag

beringin tetapi sekarang berlogo bunga teratai yang diapit oleh empat kotak bersegi empat. Hal ini menurut Pathurrozi, pada Undang Undang perkoperasian yang dulu memakai UU No.25 tahun 1992, namun sekarang kita mengunakan UU No. 17 tahun 2012. Selain itu, masih menurutnya, ada perubahan yang sangat singnifikan pada UU No. 17 tahun 2012 yaitu Badan Pemeriksa Koperasi (BPK) memiliki wewenang untuk memberhentikan  pengurus koperasi. Pathurrozi dalam kesempatan ini juga menyampaikan untuk

memberikan bantuan tambahan modal bagi Koperasi PPMA Kedondong, ia sangat mengapresiasi atas kemajuan Koperasi PPMA , karena dinilai bisa berjalan dengan baik dan terus berkembang. Menurutnya, banyak koperasi yang berdiri namum tidak dapat berkembang dengan baik, oleh karenanya Koperasi ini patut dibantu agar lebih maju lagi. Selain itu ia juga mengatakan, bahwa dalam koperasi, Pengukuhan Anggaran Dasar (PAD) sangat penting karena merupakan landasan  dari keberlangsungan Koperasi. Oleh karenanya ia mengimbau agar membuat PAD sesuai dengan Kon-

disi Koperasi itu sendiri. Setelah itu ajukan  proposalnya, ketika persyaratanya sudah lengkap, mudah mudahan kami dapat membantu, ujarnya diakhir sambutanya. Terpisah, salah seorang Pengurus Koperasi PPMA, Solihin Karni Bianto menjelaskan secara singkat sejarah berdirinya Koperasi PPMA. Ia mengatakan Koperasi ini berdiri pada bulan Nopember 2007, yang dulunya merupakan Koperasi simpan pinjam  yang anggotanya adalah guru dan staff di Yayasan ini. Namun sekarang berkembang, anggotanya pada tahun 2013 per31 Desember 2013 berjumlah 85 orang  dengan omset sebesar

Rp167 juta dengan pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang terus berkembang. Pada tahun 2013 SHU yang didapat mencapai Rp 30 juta dan SHU ini pun dibagikan sesuai dengan porsinya, misalnya untuk dana cadangan 25 persen, dana simpanan dan jasa transaksi anggota 55 persen, untuk pengurus dan BPK sebesar 10 persen, untuk pendidikan, zakat dan pembangunan 10 persen, itulah rincian pembagian SHU yang ada di Koperasi PPMA. Ya, alhamdullilah semua anggota sudah menerima SHU ini yang dimasukan dalam bentuk simpanan, jelas Pak Karni sapaan akrabnya di Yayasan ini. (dir)

Pemkab Lamsel Dukung Program Petani Sadar Zakat

LAMPUNG SELATAN (Fokus Lampung) - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) saat ini tengah gencar mensosialisasikan program Gerakan Lampung Selatan Peduli, salah satunya tentang zakat profesi atau zakat penghasilan, mulai dari pegawai negeri, guru, pengusaha, tak terkecuali bagi para petani. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamsel Ir. H. Sutono, MM, yang juga selaku Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lamsel, disela-sela acara Panen Raya ke-3 Program Petani Sadar Zakat, yang dilaksanakan di Kebun Jagung Jaka Utama Dusun Karang Anyar Desa Klaten Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, pada Senin (17/3) silam. Sutono mengatakan, bahwa petani juga mempunyai kewajiban yang sama dalam hal membayar zakat, yakni kewajiban yang harus dikeluarkan dari hasil pertaniannya jika telah memenuhi batas minimal (nishab). “Zakat pertanian tidak diwajibkan bagi semua petani, tetapi hanya yang telah memenuhi batas minimal (nishab), karena hasil pertanian merupakan salah satu kelompok harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya,” pungkasnya. Selain itu ia juga menyampaikan, dilaksanakannya kegiatan panen

jagung ini dalam rangka mendorong para petani untuk sadar zakat, karena menurutnya petani yang baik tentunya petani yang membayar zakat. Sutono menambahkan, prioritas Gerakan Lampung Selatan Peduli melalui program sadar zakat ini sendiri menitikberatkan pada masalah-masalah dibidang kesehatan, pendidikan, dan kelomp­ k-kelompok tani atau usaha-usaha kecil yang kekurangan modal. “Pemerintah melalui Baznas Lamsel akan memberikan dukungan kepada para petani atau kelompok tani yang kekurangan modal. Petani akan biberikan bantuan modal untuk menanam dengan harapan pada saatnya panen nanti tentunya petani dapat membayar zakat,” tuturnya. Lebih lanjut dikatakanya, program yang sangat baik ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu kaum dhuafa yang membutuhkan. Untuk itu ia mengharapkan program ini dapat didukung oleh semua komponen masyarakat. Selain itu, Sutono juga meminta kepada camat dan kepala desa agar dapat mensosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat lainya, bukan hanya yang mendapatkan bantuan modal saja yang membayar zakat, melainkan semua yang terlibat di bidang pertanian harus mem-

bayar zakat apabila telah memenuhi batas minimal (nishab). “Saya juga mengharapkan kepada para kyai, ustad untuk dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, bahwa zakat pertanian merupakan kewajiban manusia untuk membersihkan dan mensucikan harta. Dengan zakat tidak akan membuat harta kita berkurang, tetapi justru menambah sekaligus membersih­kan harta dan juga menambah barokah yang lainnya,” ungkapnya. Sementara M. Lutfi selaku Ketua Petani Sadar Zakat dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa program sadar zakat tersebut sudah berjalan memasuki tahun ketiga atau masa panen yang ketiga.

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

Drs.M Firsada, M.Si Kepala Dinas

Dijelaskannya, luas areal tanam jagung kurang lebih 20 hektar, dimana panen yang pertama kali dimulai pada tahun 2012, dan untuk yang kedua pada tahun 2013. Sedangkan lanjutnya, saat ini sedang dilakukan panen yang ketiga, dan setelahnya para petani akan kembali memulai melakukan masa tanam yang keempat. Selanjutnya, ia menyampaikan modal yang diperoleh pertama kali merupakan murni bantuan dari Baznas Lamsel sebesar 20 juta rupiah, dan dari modal yang digulirkan itu kelompoknya mendapatkan zakat sebesar 4.050.000 rupiah. “Baznas Lamsel juga sudah menambah bantuan modal yang telah

digulirkan pada saat kunjungan kerja gubernur Lampung kemarin yakni sebesar 50 juta rupiah, sehingga kami sudah membentuk kelompok tani baru dan akan direalisasikan pada musim tanam nanti,” terangnya. Dia menambahkan, kelompoknya juga mendapatkan bantuan dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (Lazis) Dewan Dakwah Provinsi Lampung sebesar 64 juta rupiah yang digulirkan di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji. Sementara bantuan dari Baznas Lamsel dikatakannya, akan difokuskan di Desa Klaten dan Desa Gandri Kecamatan Penengahan, “Dimasa tanam yang pertama petani kami hanya berjumlah 7 orang, dan pada tanam kedua bertambah menjadi 14 orang, naik sedikit karena jumlah modalnya pun sedikit. Sedangkan untuk masa tanam yang keempat ini bertambah lebih banyak, kami sudah merekrut 60 petani yang dibagi menjadi tiga kelompok, yakni kelompok pertama di Desa Klaten, Kelompok kedua di Desa Gandri dan Kelompok ketiga di Desa Sidoharjo,” paparnya. Lutfi berharap, bersama para petani lainnya melalui program petani sadar zakat ini ditahun yang akan datang dapat ditingkatkan menjadi program seribu petani sadar zakat. (Slh)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Dra. Karmini Utari, MH Kepala Badan


PEMERINTAHAN Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tulangbawang (Tuba) Ke-17, Gabungan Wartawan (GAWAT) Tulangbawang menggelar acara bhakti sosial sunatan massal dan donor darah.

EDISI 33/II Tanggal 26 Maret - 1 April 2014

Heri Berikan Apresiasi Kepada GAWAT

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Tulangbawang, Heri Wardoyo,SH, Komandan Kodim 0426 Tulangbawang, Letkol Yana Susana, Kajari Menggala, Zuhandi, Asisten I Pemkab Tulangbawang, Pahada Hidayat, Kadis Infokom Tulangbawang, Firmansyah, Ketua Pemuda Pancasila (PP) Tulangbawang, Feri Yanto beserta Pejabat di Lingkup Pemkab Tulangbawang. TULANG BAWANG (Fokus Lampung) - Ketua panitia bhakti sosial sunatan massal dan Donor Darah, Arek Aditya mengatakan, bahwa acara sunatan massal dan donor darah ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Tulangbawang Ke-17 dan bekerja sama dengan Pemkab Tulangbawang. Sedangkan, menurut Aditya acara ini digelar dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat Tulangbawang, yang mana selama ini paradigma ditengah-tengah masyarakat bahwa keberadaan wartawan dinilai kurang baik. Oleh karena itu dengan dilaksanakannya kegiatan ini kami akan tunjukkan kepada masyarakat, bahwa selain

7

kami memiliki tugas sebagai fungsi kontrol sosial, juga mempunyai jiwa sosial ditengah-tengah masyarakat dengan memberikan kontribusi yang nyata kepada Pemkab Tulangbawang. Aditya menjelaskan, untuk peserta sunatan massal kali ini diikuti sebanyak 34 anak yang berasal dari Kota Menggala, sedangkan untuk kegiatan donor darah sebanyak 25 orang, dan suatu kehormatan bagi kami Bapak Komandan Kodim dan Kajari Menggala turut mendonorkan darahnya. “Kami dari GAWAT Tulangbawang mengucapkan terima kasih kepada bapak Wakil Bupati Tulangbawang yang telah meluangkan waktu membuka acara bhakti sosial ini, semoga acara

ini dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada Pemerintah Tulangbawang terutama di bidang kesehatan.”ujarnya. Terpisah, Wakil Bupati Tuba, Heri Wardoyo,SH, memberikan apresiasi kepada GAWAT Tulangbawang yang telah melaksanakan kegiatan bhakti sosial seperti sunatan masal dan donor darah. Menurut Heri, Kegiatan ini merupakan

kegiatan yang memiliki kontribusi nyata terhadap Pemkab Tulangbawang. “Saya berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan oleh GAWAT saja, tetapi diharapkan kepada lembaga yang lainnya juga turut melakukan hal yang sama,” harapnya. Selain itu Heri juga berharap kepada GAWAT, kiranya kegiatan seperti ini dijadikan kegiatan rutin,

terutama kegiatan donor darah. Karena menurut Heri, setetes darah yang disumbangkan itu sangat berguna bagi saudara-saudara kita yang membutuhkanya,” pungkasnya. Dijelaskan Heri, bahwa forum GAWAT Tulangbawang ini merupakan forum wartawan murni yang berasal dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik yang bertugas di Kabupaten Tulangbawang. Dan Ia juga tak lupa menyampaikan ucapan selamat kepada anak-anak yang baru saja dikhitan serta mendoakan semoga lekas sembuh sehingga kelak menjadi anak yang sholeh, ta’at kepada kedua orangtua dan berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan dilaksanakannya kegiatan donor darah tersebut, Darsani salah satu orang tua anak yang di sunat menyatakan sangat bangga. Karena menurut Darsani kegiatan seperti ini, selama dirinya berada di Tulangbawang baru kali ini diadakannya sunatan massal. Dan ia berharap kegiatan bakti sosial se­ perti sunatan massal ini kiranya terus dapat dilaksanakan. (ek)

Pengelolaan Potensi Wisata Butuh Campurtangan Pemerintah

PESISIR BARAT (Fokus Lampung) - Pengelolaan dan penataan potensi wisata yang ada di Pesisir Barat harus segera dilakuakan, agar Pesisir Barat lima tahun kedepan dapat mencapai impiannya sebagai Kota Internasional Berbasis Lingkungan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi, Drs.Guntur Panjaitan. Guntur mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk menambah daya jual Pesisir Barat khususnya pada Bidang ke -Pariwisataan, karena potensi wisata Pesisir Barat dari 210 KM pantai yang ada, 17 titik merupakan tujuan wisata. “Dari data tahun 2012 lalu, sekitar 4000 wisatawan Manca Negara berkunjung ke Pesisir Barat, hal ini menunjukan peningkatan yang sangat pesat di tahun 2013,” ujar Guntur. Lebih lanjut Guntur juga mengatakan, bahwa tujuan wisatawan Manca Negara yang datang ke Pesisir Barat ini tak lain untuk menikmati keindahan pantai dan bermain Surfing. Karena daerah ini memiliki ombak yang cukup bagus untuk bermain Surfing bahkan merupakan nomor tiga terbaik di dunia, tandasnya. Selain tempat bermain surfing, dari sektor wisata laut lainnya yang juga jarang dimiliki daerah lainnya seperti, lumba-lumba (Dolpin) yang juga bisa menjadi daya tarik para wisatawan asing yang berkunjung ke Pesisir Barat. Keindahan wisata lumba-lumba ini tentunya dapat dinikmati saat kita menuju Pulau Pisang via Kuala Stabas Krui, selanjudnya ikan tuhuk (Blue Marlin) yang sehari hari bisa kita jumpai di pasar krui yang juga merupakan potensi laut Pesisr Barat, ujarnya.

Oleh sebab itu menurut Guntur, potensi pariwisata yang ada di Pesisir Barat harus mendapat dorongan maupun campur tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar nantinya semua potensi yang ada mampu terkelola dengan baik dan maksimal sehingga dengan demikian nantinya dapat mendongkrak perekonomian dan kemajuan Pesisir Barat. Potensi wisata lainnya yang ada di Pesisir Barat, lanjut Guntur, diantaranya Pantai Tanjung Setia, Pantai Way Jambu, dan beberapa pantai lainnya yang ada di Kecamatan Pesisir Tengah, Krui Selatan, Way Krui, Pesisir Utara dan Lemong, nantinya kita tidak hanya menjual wisata pantai karena masih banyak potensi wisata yang akan kita kembangkan seperti Ekowisata TNBBS, yang juga sangat dikagumi oleh wisatawan. Namun, untuk mewujudkan itu semua tentunya kita perlu bekerja sama dengan dinas terkait karena kita tidak bisa bekerja sendirian, pungkasnya. Terpisah, Penjabat Bupati Pesisir Barat Hi.Kherlani, SE.MM., mengatakan bahwa salah satu program jangka panjang pemerintah dalam bidang pariwisata adalah dengan membangun jalan alternatif yang akan dimanfaatkan untuk jalan wisata dan jalur evakuasi bencana. Master pland yang sudah lama dirancang, menurutnya akan segera dilakukan dengan membuka badan jalan selebar 60 meter, dari Kecamatan Karya Penggawa hingga ke Kecamatan Pesisir Selatan. “Pemkab Pesisir Barat telah memiliki program untuk mendukung pariwisata diwilayah pesisir Barat,

salah satunya dengan akan dibangunnya badan jalan selebar 60 meter,” ungkap Kherlani. Dijelaskannya, pembangunan jalan alternatif yang lebarnya 60 meter akan dibagi menjadi dua jalur, dengan masing-masing jalur atau median jalan 10 meter dan ditengah-tengah kedua jalur tersebut yaitu selebar 40 meter

nantinya akan ditanami minimal dua pohon yang memiliki ciri khas Kabupaten Pesisir Barat yaitu pohon Damar dan Cempaka. “Pohon damar merupakan pohon yang tidak bisa dipungkiri merupakan ciri khas Kabupaten Pesisir Barat. Krui bisa terkenal sampai Manca Negara karena Krui merupakan daerah penghasil Damar Mata

Kucing terbaik, sedang­kan cempaka memiliki kwalitas kayu yang sangat baik, daun dari pohon ini nantinya bisa diolah menjadi minyak wangi. Keunikan serta kealamian potensi alam yang dimiliki Pesisir Barat, menjadikan wisatawan Manca Negara betah untuk tinggal di Kabupaten Pesisir Barat ini, pungkasnya. (Sul)

April 2014, Proyek PLTA 20 MW Rencana Digarap

Pesisir Barat (Fokus Lampung) - Terjawab sudah keluhan masyarakat Pesisir Barat mengenai minimnya Daya Listrik yang ada dikabupaten termuda di Provinsi Lampung ini. Soalnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat rencananya pada April 2014 mendatang akan membangun pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 15-20 Mega Watt (MW). Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Pesisir Barat,Hi.Kherlani,SE.MM., menjelaskan, permasalahan listrik yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini memang tidak kunjung selesai jika tidak ada solusi yang pasti. Oleh karena itu Pemkab setempat telah mendatangkan investor dari salah satu perusahaan terbesar di Indonesia guna merencanakan pembangunan PLTA di Kabupaten ini sehingga kebutuhan listrik diwilayah ini dapat terpenuhi. “Pemkab sudah menandatangani segala perizinan yang dibutuhkan investor, dan tinggal menunggu realisasinya saja, jelas kherlani. Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pertambangan dan Energi,Isnawardi,ST,MT, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa memang ada permasalahan minim-

nya Daya Listrik yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini yang tak kunjung selesai. Dalam hal ini menurut Isnawardi, pemkab setempat telah memberikan solusi yaitu akan dibangunnya PLTA berkapasitas 20 MW, sehingga kedepan diharapkan kebutuhan listrik akan dapat terpenuhi bahkan dapat melibihi kebutuhan masyarakat yang ada di Pesisir Barat ini. “Pemkab telah mengundang pihak investor yakni dari PT. Bukaka Group yang merupakan perusahaan terbesar di Indonesia untuk membangun PLTA berkapasitas 15-20 MW,” jelasnya. Namun, sambung dia, untuk pembangunan PLTA sudah tentu membutuhkan waktu yang cukup lama terutama pada Leader Survaynya karena data yang diperoleh harus benar-benar akurat. Disisi lain Isnawardi juga men­ jelaskan, bahwa diwilayah Kabupaten Pesisir Barat ini, ada lima titik yang telah diajukan untuk dibangun PLTA atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan kapasitas besar. Yang mana dari kelima titik tersebut yakni Way Pintau Kecamatan Bengkunat Belimbing, Way Melsom dan Way

Malaya Kecamatan Lemong, Way Halami dan Way Khua Pampang di Kecamatan Pesisir Utara. Sebelumnya pihak investor telah mengadakan survey kelima titik lokasi tersebut dan kini tinggal menunggu hasil Fis Stabiliti (FS) di Investor tersebut. Menurut Isnawardi, survey di­la­ kukan untuk menentukan topokrafi, struktur sumber air dan lainnya, dan paling lama ini memakan waktu 1 tahun. “Mudah-mudahan sebelum habis masa jabatan Pj. Bupati priode pertama ini pada 22 April 2014, pihak investor sudah melakukan action atau sudah mulai bekerja untuk pembangunannya. Namun, dalam hal pembangunan dibutuhkan waktu dua tahun. listrik yang dibangun mempunyai kapasitas be­sar, bahkan jika terealisasi, ma­ka Kabupaten Pesisir Barat akan ke­lebihan daya tegangan Listrik de­ngan pengertian daya listrik yang akan dimiliki Kabupaten ini nan­tinya bisa dijual kewilayah lain atau perusahaan yang masuk ke­kabupaten Pesisir Barat tanpa mengkhawatir kan masalah listrik. Sehingga hal ini akan berpengaruh juga pada semua lini demi kemajuan Kabupaten Pesisir Barat kedepan, ungkapnya. (Sul)


EKSKLUSIF

EDISI 33/II Tanggal 26 Maret 1 April 2014

8

Kepala RRI Bandar Lampung Dra. Sophia Endang Widowati saat memberikan sambutan pada acara Indonesia Berdonor

n Peringati Hari Donor Darah Sedunia angka Dalam r ari ingati H r e p m e , m Sedunia h a r a D r Donor I Banda LPP RR lar e g g meng n u p m a rah L onor da d l ia s o ia aksi s Indones k ju a t r e b r. Berdono BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Kegiatan yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia ini diikuti sekitar 250 orang dari sejumlah instansi di Lampung, diantaranya Kodim 0410 Bandar Lampung, Yonif 143 Tri Wira Eka Jaya, Candimas Natar, Lampung Selatan, Polisi Pamong Praja Kota Bandarlampung, SMK Pelayaran, dan pegawai LPP RRI Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu Kepala LPP RRI Bandar Lampung Sophia Endang Widowati mengatakan, kegiatan Indonesia Berdonor yang digelar LPP RRI Bndar Lampung ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian pihaknya terhadap kemanusiaan. ’’Kami berharap, darah

LPP RRI Bandar Lampung Gelar Aksi Donor Darah

yang disumbangkan para peserta dalam kegiatan ini bisa bermanfaat untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan,” ungkap Sophia. Lebih lanjut Sophia mengatakan, bahwa kegiatan Indonesia Berdonor ini merupakan kerja sama antara LPP RRI Bandar Lampung dengan PMI dan Dinas Kesehatan setempat. Oleh karena itu Sophia berharap, ke depan kegiatan Indonesia Berdonor yang dimotori LPP RRI Bandar Lampung ini mendapat dukungan dari masyarakat di Provinsi Lampung dalam bentuk turut berpartisipasi aktif pada kegiatan ini. Diketahui, selain dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia, kegiatan serupa juga digelar pada setiap peringatan HUT LPP RRI yang jatuh pada 11 September.

Kepala RRI Bandar Lampung Dra. Sophia Endang Widowati saat melakukan Donor Darah Pada tahun ini, puncak kegiatan Indonesia Berdonor dipusatkan di

Bogor, Jawa Barat, yang dibuka langsung Direktur Utama LPP RRI

R. Niken Widiastuti.

(Tri)

HUT PTPN 7 Beri Penghargaan Pekerja BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Puncak peringatan HUT ke-18 PTPN 7 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur Utama Kusumandaru NS, dengan didampingi Komisaris Utama Ahmad Ansori Mattjik. Potongan tumpeng diberikan kepada pekerja tertua dan termuda di Kantor Direksi Ali Fukri dan Adi Gunawan. Perayaan yang dihelat dengan penuh kesederhanaan tersebut digelar di halaman Parkir Gedung Pertemuan, pada Selasa (11/3)

silam, dengan dihadiri oleh jajaran Komisaris, Jajaran Direksi, Kepala Bagian, General Manajer Distrik, Kepala Unit Kebun dan Pabrik, serta seluruh jajaran karyawan PTPN 7. Pada kesempatan itu, diberikan juga penghargaan masa pengabdian kepada pekerja dan pelepasan purnakarya. Pada acara tersebut, Direktur Umum PTPN 7 Kusumandaru NS dalam sambutannya mengatakan, selama ini PTPN 7 telah mengalami proses transformasi yang telah dilalui dengan baik.

Direktur Utama PTPN7 Kusumandaru memotong tumpeng pada acara puncak perayaan HUT ke-18.

Yang mana dalam perjalanan-nya, PTPN7 telah mengalami pasang surut, dan saat ini kita berhadapan dengan suasana ekonomi yang tidak menentu. “Alhamdulillah, PTPN 7 memiliki empat komoditi unggulan yakni gula, teh, karet dan sawit, sehingga kita bisa bertahan menghadapi gejolak ekonomi yang tidak menentu,” ujarnya. Selain itu menurut Kusumandaru, kebijakan manajemen mencoba melakukan strategi yang disebut General Strategy, dan itu harus dilakukan oleh semua insan PTPN 7. “Namun ada hal yang jadi catatan kita semua, kita harus berpikir, bagaimana kita menerapkan konsep General Strategy, jangan sampai salah menindaklanjutinya. Karena menurutnya jika kita salah menindaklanjutinya maka akan terpuruk. Dan bila dilanjutkan dengan langkah benar maka PTPN7 akan tetap jaya,” tegasnya. Ia menilai apa yang dilakukan kemaren sudah matang, hanya saja situasi gejolak ekonomi global yang tidak memungkinkan. Maka pada kesempata itu juga, Kusumandaru tak lupa mengucapkan terima kasih

kepada para pekerja yang sudah memberikan dedikasi dan loyalitasnya kepada perusahaan. “Dedikasi dan loyalitas tidak dapat tergantikan dengan apapun, walaupun perusahaan telah menetapkan pemberian penghargaan,” ujarnya. Terpisah, Komisari Utama PTPN 7 Ahmad Ansori Mattjik berharap dalam usia yang ke -18 ini PTPN7 semakin lebih bagus lagi. Oleh karena itu Ia mengajak semua insan PTPN7 untuk dapat mencapai produktivitas yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. “Bertekadlah untuk bekerja lebih baik lagi, agar

Direktur Utama PTPN7 Kusumandaru, NS menyerahkan potongan tumpeng kepada perkerja termuda di Kantor Direksi.

dapat menjadikan PTPN 7 menjadi lebih jaya lagi,” imbuhnya. Perwakilan Yubelaris Sunardi mengungkapkan ucapan terima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan perhatian dan penghargaan kepada pekerja. Ia berharap, semoga pengabdian selama ini dapat memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan. Dan mohon maaf bila pengabdian selama ini masih kurang dari harapan manajemen.Selanjutnya, harap Sunardi, kedepan PTPN 7 akan terus maju dan berkembang, sehingga menjadi perusahaan yang kuat sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada para pekerja. (bf)


EKSKLUSIF

EDISI 33/II Tanggal 26 Maret 1 April 2014

9


PEMERINTAHAN

EDISI 33/II Tanggal 26 Maret - 1 April 2014

n Mengembalikan Kejayaan Bambu

10

Pemerintah Butuh “Political Will”

Political Will (komitmen dan kemauan yang kuat) dari pemerintah Kabupaten Pringsewu menjadi kata kunci, untuk mengembalikan kejayaan bambu di Kabupaten Pringsewu. PRINGSEWU (Fokus Lampung) - Komitmen ini juga harus  bisa dituangkan dalam sebuah regulasi (SK Bupati dan Perda), sehingga gerakan penanaman dan pelestarian bambu di bumi jejama secacanan yang saat ini terus disorong, bisa terlaksana dengan baik, terarah, dan maksimal. Tak kalah pentingnya yakni masalah arah pelestarian dan pengembangan tanaman bambu, sehingga eksistensi bambu tidak sebatas menjadi “ikon”, namun juga bisa memiliki manfaat secara ekonomis bagi upaya peningkatan pendapatan masyarakat pringsewu. Demikian benang merah dan kesimpulan akhir, dari acara Diskusi Terbatas “membedah arah pelestarian bambu di Kabupaten Pringsewu” yang digagas Komunitas Lensa. Ketua Dewan Komite Bambu Kabupaten Pringsewu, Ir. Rus-

kan Efendi dalam pemaparannya menjelaskan kerangka pelestarian bambu di Kabupaten Pringsewu tidak terlepas dari amanat UndangUndang nomer 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang “Salah satu klausal pasal dalam UU tersebut berbunyi 30 persen dari luas wilayah diperuntukan sebagai kawasan lindung dan perlindungan setempat. Disinilah peluang pelestarian bambu sebagai tanaman hutan non kayu bisa dibudidaya dan dikembangkan sebagai sebuah potensi,” urainya. Permendagri Nomer 11 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan RTRW mengamanatkan kalau pemerintah daerah juga harus menyediakan 30 persen lahan dari kawasan perkotaan yang sudah ditetapkan guna dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Sementara itu, Syaifullah, Sekertaris Lensa Pena mengatakan,

belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah serta visi yang sama antar lintas sektoral dalam menerjemahkan isi dari Perda Nomer 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Pringsewu, membuat upaya pelestarian bambu di bumi jejama secancanan kurang mendapat perhatian serius. “Padahal, bila merujuk pada sejarah terbentuknya Pringsewu, ini tidak bisa dilepaskan dari bambu. Sebab, dahulunya Pringsewu ini merupakan kawasan hutan bambu. Seiring dengan program kolonisasi saat itu, hutan bambu di­ babat dan beralih fung­si men-

jadi pemukiman warga,” tuturnya. Bambu sambung Syaiful, merupakan tanaman hutan non kayu yang cukup mudah dalam pembiakannya dan bisa ditanam dimana saja. “Selain memiliki manfaat secara ekologis, tanaman bambu kedepan diproyeksi akan menggantikan kayu-kayuan (tanaman keras). Sekarang tinggal bagaimana upaya dan langkah yang akan kita ambil,” ujarnya. Acara diskusi terbatas dihadiri Per­himpunan Penyu­luh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kabupaten Pringsewu, Forum Pe-

nyuluh Swadaya Kabupaten Pringsewu, Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pringsewu, Paguyuban Gapoktan Kecamatan Adiluwih, Paguyuban Gapoktan “Serambi Tani” Kecamatan Gadingrejo, Asosiasi Gapoktan “Pring Sedapur”, Ikatan Jurnalis Televisi dan Radio (IJTR) Kabupaten Pringsewu, PC IMM Pringsewu, SMI Cabang Pringsewu, BEM STMIK Pringsewu, Artevak Community, LSM Gardapela dan Forum Komunikasi Pemuda Tegalsari Kecamatan Gadingrejo. (gim a n )

Pringsewu Butuh Ruang Terbuka Hijau GADINGREJO (Fokus Lampung) - Kabupaten Pringsewu me-

miliki wilayah yang sangat strategis dengan potensi pembangunannya

sangat pesat perkembangannya. Oleh karena itu Pringsewu sangat

RIMBAWAN - Bupati Pringsewu H.Sujadi bersama para Rimbawan Dinas Kehutanan Pringsewu berfoto bersama seusai peringatan Hari Bhakti Rimbawan 2014 di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG

Drs Halik Syahril, M.Si Kepala

membutuhkan adanya  ruang terbuka hijau guna menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem. Misalnya untuk ruang terbuka hijau wilayah perkotaan, minimal 30 persen dari luas kabupaten/kota , sedangkan luas hutan kota  minimal 10 persen. Hal itu disampaikan Bupati Pringsewu dalam amanat tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi saat bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Bhakti Rimbawan Tahun 2014  di halaman Kantor Bupati Pringsewu, Pusat Pemerintahan Kabupaten Pringsewu, Klaten, Gadingrejo, Senin (17/3). Bupati Pringsewu mengajak semua pihak agar dapat melestarikan budaya menanam di Kabupaten Pringsewu, karena dengan terus menanam, setidaknya dapat membantu dalam menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor maupun kekeringan, disam­ ping terciptanya lingkungan yang

sehat, sejuk, indah, nyaman dan damai, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pemberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berdampak besar terhadap bercerai-berainya para Rimbawan. Desentralisasi pemerintahan sebagai wujud reformasi membuat daerah-daerah memiliki kewenangan besar untuk mengatur kondisi rumah tangganya masingmasing, termasuk urusan di bidang kehutanan dan para rimbawan yang berperan didalamnya,” katanya . Untuk itu,  ia meminta peringatan Hari Bhakti Rimbawan pada setiap tahun hendaknya tidak sekedar dijadikan kegiatan protokoler dan wujud dari tradisi instansi semata, namun harus menjadi momentum  penting dan strategis bagi upaya pembinaan Rimbawan, khususnya dalam peningkatan profesionalis­ me, disiplin, moril dan jiwa korsa, sehingga memiliki kesiapan dan kesiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.  (giman)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG

Drs.Hi. Thuhir Alam M.I.P Kepala Dinas


PEMERINTAHAN Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, SH,MH, berang atas ulah oknum Disdikpora Lamtim, yang meminta jatah amplop atas kunjungannya dalam menghadiri acara MKKS Lamtim. SEKAMPUNG UDIK (Fokus Lampung) – Menurut Erwin, ulah

EDISI 33/II Tanggal 26 Maret - 1 April 2014

n Kunjungan Bupati Lamtim

11

Dijadikan Ajang Pungli Oknum Disdikpora Lamtim syarakat. Sekaligus memalukan dunia pendidikan di Lampung Timur. Dalam hal itu, mantan Dosen Universitas Lampung itu juga menyarankan agar para guru melapor kepadanya atau ke pihak yang berwajib, jika ada oknum Disdikpora yang meminta amplop. Sebab menurutnya jika hal semacam itu dibiarkan maka akan berdampak

pada menurunnya kompetensi dan profesionalitas guru. “Alokasi anggaran sudah melebihi target, ini adalah upaya pemerintah untuk memajukan pendidikan di Lampung Timur, maka jangan dinodai dengan adanya Pungli,” tegasnya. Sementara acara rutin tahunan yang digelar forum guru yang tergabung dalam wadah MKKS ini

berjalan sukses. Bupati dan Istri Ibu Asmara Dewi didampingi Ketua MKKS, Khairul Lubis dan Istri hari itu menyerahkan sejumlah santunan kepada ratusan anak yatim dan lansia. “Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat mulia saya sangat mendukung kegiatan ini, semoga hal baik seperti ini dapat dicontoh oleh masyarakat dan instasi-instansi lainnya,” ujar Bupati. (Fauzi)

Lomba Desa Tingkat Kabupaten Lamtim Berlangsung Semarak

oknum Disdikpora tersebut sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin, dan bertentangan dengan aspirasi masyarakat, khususnya mengenai permintaan jatah amplop para Kepala Sekolah yang akan menerima kunjungan dari Pemerintah Daerah. Padahal, kata Bupati, setiap ada pertemuan dengan jajaran pendidik, telah sering disampaikan bahwa dirinya sebelum menjadi bupati adalah seorang guru. Jadi tau betul bagaimana menjadi guru, seberapa besar penghasilan sebagai seorang guru, ujarnya. Berangkat dari hal tersebut berbagai kebijakan didunia pendidikan telah ia lakukan, agar pendidikan di Kabupaten Lampung Timur dapat lebih maju. “Seharusnya mendukung dan memberikan con-

toh yang baik, agar program dapat berjalan dengan maksimal. Bukan malah mencari kesempatan dalam kesempitan dengan mengatas namakan Pemda. Saya tidak pernah menyuruh. Itu perbuatan oknum Disdikpora yang tidak bertanggung jawab,” tegas bupati diselasela acara Ketua MKKS Lampung Timur dalam rangka pengkajian keluarga besar guru di Sekampung Udik, Minggu (9/3) lalu. Lebih lanjut Bupati mengatakan, perbuatan oknum tersebut sangat tidak populis, yang hanya akan merusak citra pendidikan di Lampung Timur. Oleh sebab itu, Bupati dengan tegas akan memecat oknum Disdikpora bersangkutan dari jabatannya, karena dianggap telah melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan aspirasi ma-

LAMPUNG TIMUR (Fokus Lampung) – Lomba desa yang di selenggarakan tepat di lapangan Kantor Desa Purwosari Marga Sekampung beberapa waktu lalu, berlangsung semarak. Dalam acara tersebut turut hadir Camat Marga Sekampung Masudi, Sekretaris Daerah (Sekda) wayan Sutarda,SH. MH, mewakili Bupati Lampung Timur Erwin Arifin,SH.MH., serta ratusan warga yang antusias turut memeriahkan acara tersebut. Selain itu, acara lomba desa juga disuguhkan dengan berbagai atraksi seni, baik seni bela diri maupun seni tari yang di perankan oleh ana-anak, sehingga menambah semaraknya acara lomba tersebut. Disela-sela acara, Sekrertaris Daerah, Wayan Sutarda, turut me­ meriahkan lomba desa tersebut dengan cara membagi – bagikan saweran pada anak-anak peserta seni tari yang usianya kira-kira baru enam tahun.

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TULANG BAWANG

Ir. Indra Bangsawan Kepala Dinas

Sedangkan, Widodo selaku kepala Desa Purwosari, walau pun tergolong masih seumur jagung, tetapi beliau dengan tegas menyatakan siap untuk mengikut sertakan Desa Purwosari yang di pimpinnya pada ajang lomba desa tingkat Kabupaten Lamtim tersebut. “Saya ini baru saja menjabat sebagai kepala Desa Pur-

wosari sudah ikut serta lomba desa. Jadi saya belum banyak berpengalaman untuk mengatur ataupun menjalankan lomba. Jadi kalau pun nanti dalam pelaksanaannya ada kekurangan atau pun tidak sesuai apa yang diharapkan masyarakat, saya mohon maaf,” ujar widodo kepada wartawan. (Abdul)

DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KABUPATEN TULANG BAWANG

Ferlyyuledi,SP.MM Kepala Dinas Nyoman Sutarman Sekretaris


PEMERINTAHAN

EDISI 33/II Tanggal 26 Maret - 1 April 2014

n Gapoktan Pesawaran-Pringsewu

12

Ikuti Taining Masalah Kakao

Pembukaan Training Of Trainer (TOT) yang bertema “Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Tranier Sebagai Pendamping dan Penyuluh Petani Kakao” yang dimotori oleh PT Olam dan  PT Mondelez dihadiri oleh pejabat PT Olam dan PT Mondelez, beserta Gapoktan dari Kabupaten Pringsewu dan Pesawaran. BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) – Sedangkan sebagai nara sumber dari acara tersebut yakni dari ahli tanaman kakao dan Kadis Kehutanan Provinsi Lampung, Ir.Edi Yanto, beserta nara sumber ahli lainnya, yang berlangsung di Hotel Grand Anugerah, Bandar Lampung. Dalam acara tersebut, paparan materi TOT yang disampaikan oleh para pakar tanama kakao ini berasal dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesaia (Pusdikoka), yaitu  ahli tanah Jhon Bako Boan dan ahli penyakit tanaman kakao Ir. Qithfirul Aziz. Kedua nara

sumber memberikan materi tentang tanah dan penyakit tanama kakao, peserta TOT merupakan peserta Gapoktan dari dua Kabupten Pesawaran dan Pringsewu yang juga merupakan trainer dari PT Olam sendiri yang berjumlah 20 Orang. Pada kesempatan itu, Ir Andi Wahyudin Amin mewakili PT Olam  dalam acara pembukaan TOT menyampaikan beberapa tujuan dari diadakan ya TOT ini misalnya menciptakan generasi muda yang terlatih, menjaga lingkungan dengan Perkebuan kakao selain itu juga meningkatkan kesejahteraan

melalui usaha tani kakao, sedangkna dari wakli PT Mondelez, Yanti mengatakan langkah awal dalam TOT tanam kakao agar tercapai antara lain Peningkatan Produksi, pe­ningkatan komunitas pengembangan petani kakao dan peningkatan tarap hidup petani kakao. Pada kesempatan yang sama, Kadis Kehutanan Propinsi Lampung Ir. Edi Yanto mengatakan bahawa Lampung merupakan propinsi penyumbang hasil kakao nasional sebesar 4,31 % dengan produksi 31.951 ton per tahun. Dan ini harus ditingkatkan produksinya. PT OLAM merupakan mitra dari Petani kakao, diharapakan kemitraan ini memberikan dampak positif bagi perkembangan produksi kakao di Provinsi Lampung, selain itu banyak mitra yang bergerak di tanam kakao antara lain PT Olam. PT Delfi, Nes Caffe, dan Nestle.      Ahli tanah dari PUSDIKOKA, Jhon Bako Baon, menjelaskan

Bupati Pringsewu Letakkan Batu Pertama Masjid At Taqwa GADINGREJO (Fokus Lampung) - Bupati Pringsewu Hi.Sujadi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid At Taqwa di Dusun Sidodadi, Pekon Wates Timur, Kecamatan Gadingrejo, Minggu (16/3). Pada acara yang juga dihadiri Ketua DPRD Pringsewu Hi.Ilyasa, Ketua TP-PKK Pringsewu Ny.Hj.Nur Rohmah Sujadi, serta jajaran Pemkab Pringsewu tersebut, dirangkai dengan pengajian akbar. Dalam sambutannya, Bupati Pringsewu Hi.Sujadi  mengatakan dengan dilakukannya prosesi peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan    Masjid  At Taqwa tersebut,  selain dapat meningkatkan kualitas ibadah, juga berharap proses pembangunannya akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. “Masjid selain sebagai pusat peribadatan,  memiliki fungsi sebagai sarana untuk saling bersilaturahim dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Untuk itulah,   keberadaannya harus senantiasa kita optimalkan, baik sebagai pusat syiar dan da’wah, maupun tempat untuk menunaikan kewajiban menjalankan ibadah shalat. Dengan demikian, tentunya sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk senantiasa memakmurkannya,” katanya. Bupati juga berpesan kepada segenap jajaran panitia pembangunan maupun masyarakat umum,  agar sebelum mendirikan bangunan, baik itu tempat

PEMBANGUNAN - Bupati Pringsewu H.Sujadi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid At Taqwa di Dusun Sidodadi, Pekon Wates Timur, Kecamatan Gadingrejo, Ahad (16-3). tinggal, tempat usaha, fasilitas sosial, termasuk tempat ibadah,   terlebih dahulu melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun persyaratan lainnya yang telah dtentu-

kan  oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Hal tersebut tentunya dalam rangka menciptakan kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pringsewu,” pungkasnya. (giman)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG

dr. Hi. Herry Novrizal, M.Kes. MM Kepala Dinas

dalam materi TOT bahwa tanam kakao sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam hal produktifitas seperti Kualitas lahan (tanah, iklim), Bahan tanam, Tanaman Penaung, Pupuk, Pemangkasan dan Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman). Secara gamblang masalah kualitas kesuburan tanah diulas mendalam dan disampaikan kepada para Trainer yang hadir dalam acara TOT ini. Nara sumber yang lain Ir. Qithfirul Aziz, ahli penyakit tanam kakao menjelaskan secara rinci kepada peserta TOT, beberapa jenis penyakit tanam kakao antara lain PPK (VSD), Hama pada daun (ulat kilan, ulat bulu, dan ulat api), PBK

(Helopeltis), Busuk Buah  (BBK), Antrknos, Pengerek Batang/Cabang (Kanker Batang) dan Uret pada akar. Hama utama tanaman kakao adalah Penggerek buah kakao  dan penyakit Fisioligis kakao (Busuk buah). adapun Teknologi penanggulangan Penyakit PBK, ada jangka pendek dan jangka panjang. Penggendalian jangka pendek dengan cara : Pemangkasan, Pemupukan, Pengendalian Hama dan Sanitasi, mekanis dan Biologis . Pengendalaian jangka panjang Bahan Tanam Tahan Penyakit dan Biologis.  Dalam tanam kakao ini kita harus memahami segi tiga penyakit yaitu Tanama Patogen dan Lingkungan . (dir)

Pedagang Miras Abaikan Perda Nomor 4 Tahun 2013

PRINGSEWU (Fokus Lampung) - Kurang tanggap dan responnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Peme­rintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu terhadap sejumlah produk hukum melalui peraturan daerah (Perda) yang sudah disyahkan DPRD Pringsewu, disinyalir tak berfungsi. Salah satunya yakni Perda nomor 4 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tampaknya diabaikan oleh para pedagang miras. Pasalnya, peredaran minuman beralkohol (Miras,red) di Kabupaten Pringsewu ini dengan slogan “Pringsewu Bersenyum Manis” semakin tumbuh subur bak jamur di musim penghujan. Alhasil, akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian dilapangan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu setempat, peredaran minuman alkohol di sejumlah waralaba berjalan dengan mulus dan nyaris vulgar. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (P2SP) Kabupaten Pringsewu, Budi Heryanto saat ditemui wartawan dikantornya membantah jika soal maraknya peredaran Miras tersebut karena lemah dan kurangnya pengawasan dari pihaknya. Menurutnya pihaknya belum bisa melakukan penertiban dan pengendalian dilapangan karena bukan wewenang sepenuhnya dari dinasnya. “Untuk urusan eksekusi, sebenarnya ini merupakan kewenangan Satpol PP. Selain itu, perlu dibentuk tim terpadu, dengan melibatkan lintas sektoral,” jelasnya. Budi menambahkan, dalam hal ini pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan SKPD lain guna membahas langkah apa yang mesti dilakukan. “Kita akan berkoordinasi terlebih dahulu dan membahasnya dalam tim terpadu. Sebab, kita tidak bisa bergerak dan turun kelapangan tanpa adanya surat keputusan sebagai pedoman dan acuannya yang jelas,” ucapnya. Setelah tim terpadu terbentuk dan menggelar rapat, imbuh Budi, secepatnya tim akan bekerja dan turun ke lapangan mengambil langkah penertiban. “Tidak hanya masalah minuman beralkohol saja, kita juga akan inventarisasi soal perizinan pendirian menara (tower BTS),” pungkasnya. Berdasarkan penelusuran wartawan ke sejumlah waralaba dan juga lapo tuak (penjaja minuman tradisional) yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pringsewu, umunya mereka belum mengantongi surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), sebagaimana diamanatkan dalam Perda nomor 2 Tahun 2013, pasal 9 soal ketentuan perizinan. Pasal 4 ayat 1 dan 2 Perda nomor 4 Tahun 2013 disebutkan sistem penjualan dan penggunaan minuman beralkohol golongan A, B dan C dan minuman beralkohol tradisional terdiri atas : A. Penjualan dan penggunaan langsung untuk dikonsumsi dan B. Penjualan secara eceran. Sementara itu, dalam Pasal 23 (sanksi administratif) ayat 1 dalam Perda nomor 4 Tahun 2013 ini juga ditegaskan bahwa setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), dan menjual minuman beralkohol tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP/SIUP-MB, dengan terlebih dahulu memberi sanksi administrative berupa peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengn tenggang waktu masing-masing peringatan adalah 7 (tujuh) hari. Untuk diketahui, Perda nomer 4 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ini merupakan inisiatif dari DPRD Pringsewu, menyikapi laporan masyarakat tentang maraknya aksi dan tindak kriminal yang disebabkan  pelakunya dipengaruhi oleh Miras. (man)


PENDIDIKAN

EDISI 33/II Tanggal 26 Maret - 1 April 2014

13

n SDN 1 Bandar Agung

SEKOLAH Dasar Negeri (SDN) 1 Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribawono, yang berdiri sejak tahun 1970 ini akan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga, nantinya mampu bersaing dengan sekolah lainnya. Hal ini diung­ kapkan Kepala SDN 1 Bandar Agung, Kasino, S.Pd. BANDAR AGUNG (Fokus Lampung) - Selama kepemimpinannya ini, Kasino terus berusaha untuk meningkatakan mutu dan kualitas SDN 1. “Sekarang ini kan yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan,” ujar Kasino saat ditemui di ruang kerjanya, pekan silam. Dikatakan Kasino, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan tersebut harus di semua sektor. Baik dari tenaga pengajar, siswa, maupun

kurikulum. Untuk itu, lanjut Kasino, harus ada rasa memiliki yang kuat terhadap sekolah, sehingga nantinya mampu menumbuhkan niat untuk bersama-sama membangun SDN 1 Bandar Agung ini. Lebih lanjut Kasino mengatakan, mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh guru saja, namun tentunya peran dari semua pihak. Yang mana saat ini pihaknya terus melakukan pembenahan dibeberapa sarana parasarana sebagai penun-

Tingkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan

jang kelancaran proses belajar mengajar, seperti berupaya untuk mengadakan perangkat komputer dan akses internet gratis, hingga bisa memenuhi standar yang diharapkan, ungkapnya. Selain itu, ke depannya pihaknya juga akan secara konsisten menerapkan kedisiplinan, baik terhadap guru maupun siswa, seperti menerapkan disiplin pada jam belajar. Upaya lainnya demi untuk memajukan pendidikan di SDN 1 Bandar Agung ini yaitu dengan meningkatkan kesadaran siswa dalam membaca. “Memang, kita berupaya terus menerus, agar minat siswa untuk membaca lebih meningkat,” pungkasnya. Karena itu, salah satu cara yang dilakukan saat ini adalah dengan menganjurkan siswa-siswi untuk

aktif mengunjungi perpustakaan. Sedangkan masih menurutnya, untuk melengkapi buku-buku yang ada di perpustakaan, tentunya kita akan membelinya dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kasino menegaskan, pada tahun ajaran 2013/2014 ini, pihaknya in-

gin SDN 1 Bandar Agung mampu bersaing dan menonjol baik pendidikan di bidang akademik maupun non akademik seperti olahraga, seni atau lainnya. “Ini memang target kami. Mudah-mudahan tahun ini tercapai,” ujar Kasino dengan nada penuh percaya diri. (Raja Bandar/Fauzi)

Profil Kasino S.Pd Tempat/Tanggal lahir : Gunung Agung, 16 juni 1964 Riwayat Pekerjaan : Kepala SDN 1 Bandar Agung Sejak 2011 sampai sekarang Riwayar Pendidikan • SDN gunung agung /gn kidul ,lulus th 1976, • SMP Gunung Agung, lulus tahun 1979 • SPG Gunung Agung, lulus tahun 1983 • D2 di UT Bandar lampung, lulus th 2000 • SI UT Bandar Lampng, lulus tahun 2009

Awasi Raskin, Pemkab Lamtim Bentuk Tim

SUKADANA (Fokus Lampung)- Pemkab Lampung Timur akan menerapkan sistem pengawasan ketat terhadap pendistribusian dan pengelolaan beras untuk rakyat miskin (raskin). Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian dan pengelolaan raskin tahun ini.  Kepada wartawan, Kabag Perekonomian Sekretariat Pemkab Lamtim M. Soim melalui Kabid Produksi Nyadiran mengatakan,

untuk tahun ini alokasi raskin masih sama seperti 2013 lalu. Yakni sebanyak 15.382.440 kg diperuntukkan 85.458 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM).      Jumlah itu ditetapkan berdasarkan Surat Menkokesra No. 13-189/Menko/Kesra/XII/ 2013. Setiap RTSPM mendapatkan jatah 15 kg setiap bulan dengan biaya tebus Rp1.600/kg. Menurutnya, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, selama 1 tahun (12 bulan) pendistribusian dilakukan se-

tiap bulan, kecuali Januari dan Juli (2 kali sebulan). Sedangkan Mei dan Desember tidak didistribusikan.     Dia mengatakan, agar penyalurannya tepat sasaran, pemkab membentuk tim pengawasan. Selain itu, pemkab juga berharap masyarakat khususnya penerima manfaat ikut mengawasi juga dan melaporkan ke tim bila ada indikasi penyimpangan penyaluran raskin.    Dan menurutnya selama ini masyarakat kurang peduli tehadap pendistribusian raskin. Umumnya,

FORUM CAMAT KABUPATEN TULANG BAWANG

KADARSYAH, SE,.MM (Camat Banjar Agung) ARIYANTO, S.STP Ketua (Camat Banjar Baru) Sekretaris

Drs EKA SAPUTRA, MM (Camat Menggala) Bendahara

Camat Rawa Jitu Timur : Amad, S.Pd. M.Pd, Camat Rawa Jitu Selatan : Maskur, SOS, CAMAT Penawar Tama : Drs Kamran, Gedung Aji : Sudirman, SH, Camat Gedung Meneng : Tajono, SE. MH, Camat Banjar Margo : Muhamad Umar, SOS, Camat Penawar Aji : Khumaidi, SP, Camat Rawa Pitu : Yusman Sa, MSi, Camat Dente Teladas : Ketut Romeo, SE, Camat Meraksa Aji : Sukerdi, Camat Gedung Aji Baru : Agus Waluyo SH, Camat Menggala Timur : Drs Edi Supriyadi

masyarakat merasa cukup bila sudah menerima. Padahal dalam pendistribusian raskin tidak hanya dilakukan selama 12 kali dalam setahun, melainkan ada 15 kali.     Karenanya, mulai tahun ini, setiap pamong dari tingkat RT hingga Kades harus membuat laporan tertulis secara berjenjang sesuai pedoman umum penyaluran raskin. “Ketua RT melaporkan ke RW, RW melapor ke Kades, Kades melapor ke camat, dan camat melapor ke bupati sehingga diketahui jumlah

ril yang diterima dan didistribusikan kepada penerima manfaat,” paparnya. Dalam kesempatan yang sama, Nyadiran menjelaskan, untuk pendistribusian raskin tahun 2013 sudah terealisasi 100 persen dan didistribusikan sebanyak 15 kali dalam setahun bagi 85.458 RTSPM. “Berdasarkan laporan dari Bulog, seluruh raskin sudah ditebus masing-masing kepala desa,” pungkas Nyadiran. (Fauzi)


EDISI 33/II Tanggal 26 Maret - 1 April 2014

PENDIDIKAN

n SMPN 4 Bandar Lampung

14

Bertekad Tingkatan Mutu Sekolah

SMPN 4 Bandar Lampung bertekad untuk terus meningkatkan prestasi dan mutu sekolah, baik dalam bidang akademik maupun bidang non akademik, hal ini disampaikan Drs. Edy Supriyono,M.Pd, Kepala SMPN 4 Bandar Lampung, diruang kerjanya pekan silam. BANDAR LAMPUNG (Fokus Lampung) - Menurut Edy, SMPN 4 Bandar Lampung pernah menyandang predikat kelulusan terbaik se-Provinsi Lampung . Oleh karena, Edy beserta dewan guru lainnya bertekat untuk mempertahankan predikat tersebut. “Melalui even-even yang di gelar baik di tingkat kecamatan maupun provinsi, baik pada bidang akademik maupun non akademik , SMPN 4 Bandar Lampung selalu tampil dengan melakukan beberapa persiapan demi menunjang kesiapan para siswa melalui pelatihanpelatihan rutin yang di bimbing oleh guru bidang studinya masingmasing,” paparnya. Edy menambahkan, upaya memotivasi para siswa agar lebih bersemangat lagi, maka sekolah juga telah menyiapkan reward bagi siswa-siswi yang berprestasi. “Siswa-siswi yang berprestasi akan kita berikan reward,” ujar Edy.

Lebih lanjut Edy mengatakan, perhatiaan tidak hanya dicurahkan pada siswa-siswi yang berprestasi saja, tetapi gurunya pun tak luput ikut diperhatikan, tentunya dengan cara menyekolahkan para guru pengajar kejenjang yang lebih tinggi lagi yaitu dari S1 hingga S2, yang nantinya akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pengurus komite, ungkap Edy. Disisi lain Edy menjelaskan, sebagai upaya sekolah untuk meningkatkan wawasan pada bidang media, maka sebagai sumber ilmu pengetahuan teknologi, sekolah menggunakan IT. Ia berharap dengan fasilitas yang ada, kiranya dapat di manfaatkan dengan baik yang di landasi dengan iman dan takwa. Begitu pula dengan peran guru dalam penggunaan IT, kiranya dapat selalu memberikan arahan dan tata cara penggunaan IT dengan baik kepada para siswasiswi sekolah, agar mudah dipahami

dan dapat dimengerti. “Kunci keberhasilan yang dapat di raih SMPN 4 Bandar Lampung, tak lepas dari kedisiplinan dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM),” ujarnya. Selain itu mengenai bidang

Drs. Hi. Makmur Azhari Wakil Bupati

bina oleh Sudiarto, dan Band di bina oleh Imanuel. Sedang di bidang kepramukaan itu dibina oleh Sutiono yang telah berhasil meraih prestasi di bidang keterampilan pramuka di setiap even, jelas Edy. (hp)

n Lomba PBB Dalam Rangka HUT PTPN 7

SMPN 5 Balam Unjuk Kebolehan

BANDARA LAMPUNG (Fokus Lampung) – Sabtu (08/03) pekan silam, PTPN 7 menggelar lomba kepramukaan, yang diadakan di Komplek halaman kantor PTPN 7 Kedaton Bandar Lampung. Perlombaan digelar dalam rangka memperingati HUT PTPN 7 Ke18, diikuti sekitar 33 peserta PBB Putri, 30 Putra, 17 peserta Pionering Putri, dan 8 peserta Pionering Putra setingkat SMP Negeri/swasta. Dalam lomba tersebut, peserta lomba PBB Putri SMPN 5 Bandar Lampung berhasil meraih Juara harapan I, peserta PBB Putra berhasil meraih Juara III, sedangkan untuk Pioner Putri berhasil meraih Juara II. Sebelumnya pada lomba PBB Putra dan Putri serta Pione­ ring dalam memperingati HUT Gudep 110033 dan 110034, SMPN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Drs. Hi. Mukhlis Basri, MM Bupati

Ekskul seni yang ada di SMPN 4 Bandar Lampung, menurut Edy itu ada 4 diantaranya Seni Musik yang di bina oleh Susilawati,S. Pd, Ekskul bina vokal di bina oleh Faulina, S.Pd, Ekskul Seni Lukis di

5 Bandar Lampung berhasil meraih Juara Umum yakni Pionering Putri meraih Juara I, Putra Juara II, dan lomba PBB Putri berhasil meraih Juara II. Atas keberhasilan tersebut, selaku Pembimbing Kepramukaan SMPN 5 Bandar Lampung, tentunya Arnold Rama yang juga merupakan Alumni SMPN 5 ini merasa bangga. Selain itu ia juga mengatakan, bahwa pada lomba PBB dan pionering tersebut sengaja mengirimkan regu junior dari kelas tujuh. “Hal ini kita lakukan karena para junior tersebut merupakan generasi penerus yang harus dilatih dan digembleng sehingga mampu meraih prestasi pada bidang yang sama,” ujar Arnold. Pada kesempatan lain, di acara

puncak peringantan HUT PTPN 7 yang jatuh pada tanggal 11 Maret, acara ditandai dengan pemotonan tumpeng oleh Direktur Utama (Dirut) PTPN 7 Kusumandaru. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan masa pengabdian dan pelepasan Purna Karya oleh Kusumandaru. Pada kesempatan tersebut, Dirut PTPN 7 mengatakan, perusahaan saat ini memiliki komoditas gula, teh, karet dan sawit yang mampu menunjang dan mengatasi gejala ekonomi yang tidak menentu. Selama ini perusahaan terus melakukan kebijakan Manajemen dengan cara melakukan strategi yang disebut dengan General Strategy yang dilakukan oleh semua insan PTPN 7, pungkasnya. (hp)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DADANG SUMPENA, S.Sos,. MM Ketua HERI GUNAWAN, S.T SUAIDI DAMHURI, S.Sos Wakil Ketua I MULIONO, SH Wakil Ketua II Sekretaris Dewan Hi. BUYUNG SUHAILI Ketua Komisi A

DEDI ANSORI Ketua Komisi B

PAROSIL MABSUS, S.Pd Ketua Komisi C

PIRWAN BACHTIAR, S.E, M.M Drs. SELAMAT PURWOKO Kabag Risalah Dan Persidangan Kabag Humas dan Protokol

SW. SUNDARI Ketua Komisi D

YUSFARIZAL, S.H Kabag Umum

ROBINSON, S.Sos Kabag Keuangan


PENDIDIKAN

EDISI 33/II Tanggal 26 Maret - 1 April 2014

15

Disdik Tuba Seleksi Bakat Siswa

Wakil Bupati Tulang Bawang (Tuba) Heri Wardoyo buka acara kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Sain Nasional (OSN), dan Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Tuba. TULANG BAWANG (Fokus Lampung) - Ke­giatan yang di gagas Dinas Pendidikan Tuba ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Kabupaten Tuba ke-17. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Tuba Heri Wardoyo mengatakan, bahwa Pemkab Tuba menyambut positif kegiatan tersebut. Karena menurutnya, kegiatan itu merupakan kegiatan sebagai ajang menggali potensi siswa agar selalu bisa tampil dengan bakat yang dimilikinya, ujar Heri diselasela pelepasan balon terbang tanda di bukanya acara tersebut yang dipusatkan di lapangan Pemkab Tuba. Turut hadir dalam acara tersebut pejabat dilingkup Pemkab Tuba,

Kejari Menggala, UPTD, Kepala Sekolah, serta jajaran dewan guru  dan siswa se-Kabupaten Tuba pada Rabu (12/03) silam. Heri berharap kegiatan ini kiranya dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. “Saya berharap kegiatan ini terus kita laksanakan sebagai upaya memberikan motivasi bagi anak didik kita agar menjadi pintar, dengan melakukan berbagai kegiatan yang tentunya dapat menyentuh langsung terhadap mereka yang memiliki bakat-bakat terpendam,” ujarnya. Dengan kegiatan ini, masih menurut Heri, setidaknya kita dapat menyeleksi dan mengetahui siswa-siswi kita yang berprestasi. “Dengan kecerdasan, kepintaran

yang dimiliki maka para pelajar akan mendapatkan prestasi yang lebih baik dan  tentunya akan mengharumkan nama Tuba, sehingga Tuba  akan lebih maju, ja­ya, dan sejahtera,” harapnya. Se­mentara pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Tuba, M. Firsada menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiatif Dinas Pendidikan Tuba, dan lomba digelar guna memeriahkan Hari Ulang

Tahun (HUT) Kabupaten Tuba ke17 tahun. Selain itu, lanjut Firsada, lomba ini juga sebagai ajang inplementasi program Kemendikbud tentang lomba kesiswaan, jelasnya. Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan perlombaan O2SN, OSN maupun FLSON tersebut merupakan ajang seleksi bakat seluruh siswa se-Kabupaten Tuba. “Mulai dari tinggat SD, SMP, dan SMA akan berlomba menunjukan bakat

dan kemampuan mereka masingmasing, dan bagi mereka yang meraih Juara I, nantinya akan maju mewakili Kabupaten Tuba, pada ajang lomba tingkat provinsi yang rencananya akan dilaksanakan pada April hingga Mei 2014 mendatang,” jelasnya lagi. Disisi lain, Firsada menerangkan, jika perlombaan kali ini di ikuti oleh ratusan siswa-siswi se-Kabupaten Tuba. “ Lomba kali ini diikuti ratusan siswa-siswi, tingkat SD berjumlah 520 siswa, SMP sebanyak 598 siswa, SMA berjumlah 337 siswa, sedangkan 296 siswa lainnya yang terbagi dalam 9 group mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga SMK, mengikuti lomba festifal Drum Band, dan festival Musik Band Pelajar,” paparnya. Fir­sada berharap, para siswa-siswi dapat mengikuti kegiatan lomba tersebut dengan serius sehingga ajang perlombaan yang digelar benar-benar dapat meningkatkan prestasi, pungkasnya. (ek)

TULANG BAWANG (Fokus Lampung) - Sungguh amat ironis sekali jika kita melihat kondisi siswa sekolah yang ada di Tulangbawang khususnya di kota Menggala ini. Pasalnya para siswa ini telantar saat berangkat dan pulang sekolah dikarenakan minimmnya angkutan sekolah bagi mereka. Berdasarkan pantauan Fokus Lampung, di sekitaran sekolah yang baru saja bubar sekolah, tampak sekali beberapa siswa tersebut berjalan kaki hingga kiloan meter untuk mendapatkan angkutan kendaraan, namun sayang hingga berjam jam mereka belum juga mendapatkan kendaraan. Seperti halnya yang di utarakan

Yanto, salah satu siswa sekolah ini mengaku sudah merupakan hal yang biasa jika mereka terlantar seperti ini saat ingin pulang sekolah maupun berangkat sekolah. “Kami pagi terlambat ke sekolah karena tidak adanya angkutan sekolah kalau ngak berebutan, bisa-bisa kami tidak sekolah. Dan yang lebih sedih lagi kadang kami sampe kerumah dari pulang sekolah pukul 12.30 Wib, sampai kerumah hingga Pukul 15.00 Wib,” aku Yanto. Oleh karena itu para siswa berharap agar Pemerintah Daerah dapat memperhatikan nasib mereka dan dapat menyediakan Bus Sekolah seperti di kabupaten lainnya. Terkait belum adanya Bus Sekolah

di Kabupaten Tulangbawang ini Wartawan Fokus Lampung sebelumnya pernah mewawancarai kadis perhubungan sebelumnya (Ismet ST) yang menjanjikan tahun 2014 akan ada bus sekolah. Namun hingga saat ini janji tersebut belum juga terealisasi. Sedangkan saat diwawancara terkait hal itu, Thuhir Alam Kadis Perhubungan berjanji akan mengupayakan bantuan Bus Sekolah ditahun 2015. “ Insya Allah tahun 2015 Bus sekolah untuk Tulangbawang bisa tersedia bahkan saya juga sedang berusaha mengadakan Bus KIR agar masyarakat yang ada dikecamatan dapat degan mudah mengurus untuk uji kendaraannya,” ujarnya

Namun ini semua baru sebatas janji, mungkin bisa terwujud bisa

juga tidak, apa hanya sekedar janji, kita liat saja ditahun 2015 nanti. (ek)

Siswa Berharap di Tuba Ada Bus Sekolah

FORUM KABAG SEKRETARIAT KABUPATEN TULANG BAWANG

Dicky Soerachman, SE (Kabag Organisasi) Sekretaris Forum

Thuhir Alam

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Abdul Wahab, S.Sos Sisilia Novitasarie, S.Sos. MPPM (Kabag Umum) (Kabag TU Keuangan) Ketua Forum Kabag Bendahara Forum

Anggota :  Saut Sinurat, SH (Kabag  Hukum dan Perundang-undangan) Dr. Deddy Winarwan . S.STP. M.SI (Kabag Tapem) Fatoni, S. Kep, MM (Kabag Kesra dan Kemasyarakatan) Drs. Afrizal Indra Jaya (Kabag Adm Perekonomian) Nanan Wisnaga, S,Sos (Kabag Bina Program) Drs Taufik Jaya (Kabag  Perlengkapan)

Hi. Winarti, SE Ketua Drs. Pohan Alam Sekretaris Dewan


EDISI 33 l II l Tanggal 26 Maret - 1 April 2014


Edisi 33