Issuu on Google+

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006

1


WARTA

Vaksin

FORUM KOMUNIKASI KEHUTANAN MASYARAKAT

Volume 9 Nomor 11, Nov 2006 ISSN : 1410-8550 Pemimpin Umum Didik Suharjito Pemimpin Redaksi Muayat Ali Muhshi Dewan Redaksi Haryadi Himawan Arief Budimanta Bestari Raden Nana Suparna Sih Yuniati Said Awad Redaktur Muhammad AS Tata Letak Muhammad AS Sirkulasi Totok Sadianto Alamat Redaksi Jl. Cisangkui Blok B VI No. 1 Bogor Baru, Bogor 16152 Telp./Fax. (0251) 323090, E-mail: fkkm_jog@indo.net.id seknas-fkkm@indo.net.id http:// www.kehutananmasyarakat.com www.fkkm.org Gambar Cover Depan : Riaupulp Gambar Cover Belakang : CNN PHOTO

2

Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Wayan Togog, seorang aktivis kiri dan juga tokoh dalam novel Ayu Utami terbaru (Larung), ketika menghadapi kenyataan bahwa para petani hutan berpendapatan sangat rendah, sebagian besar tidak memiliki tanah, miskin, tidak mampu menyekolahkan anak, tidak mampu pergi ke dokter ketika sakit, dan tidak memiliki hak dalam pengelolaan hutan. Bisa dipastikan dia akan menunjuk kapitalisme sebagai biang kerok, dan kemudian diikuti dengan agitasi, advokasi, organisasi, koordinasi, yang secara keseluruhan bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan atas pengelolaan hutan: dari tangan negara ke pangkuan rakyat sekitar hutan. Kalau tidak demikian, barangkali dia akan mengajak beberapa petani hutan ke Morelos, untuk melakukan semacam studi banding, bagaimana para petani di sana, di bawah Zapata, berhasil menaklukkan para hacienda gula. Dan sepulang dari sana, dia bersama-sama dengan para petani itu, perlahan-lahan akan mengobarkan revolusi agraria, reklaim, dan sejenisnya. Katakanlah pada akhirnya mereka berhasil, sebagaimana gerakan sosialis di Tanzania yang berhasil menumbangkan kekuasaan

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006


kolonialisme dan kapitalisme. Hutan kemudian dibagi rata untuk orang-orang miskin sekitar hutan. Persoalan selesai?. Tentu saja tidak. Tidak ada satupun revolusi yang berakhir dengan sempurna: memberikan kemenangan kepada kaum miskin, petani, buruh,dan mereka-mereka yang tergolong sebagai kelas rendahan. Catatan Goran Hyden mengenai para petani Tanzania yang dulu ikut meneriakkan sosialisme, sekarang masih tetap miskin, dan terus berjuang menuntut kesejahteraan kepada pemerintahan sosialis negara itu. Hal semacam ini juga terjadi di Vietnam, setidaknya menurut penelitian James C. Scott, setelah komunisme berkuasa di negara itu, para petani secara sembunyisembunyi terus melakukan perlawanan, mencari jalan keluar untuk mengakhiri kemiskinan yang sudah tua. Inti persoalannya adalah: kesejahteraan. Dan bukan kekuasaan. Orang mungkin tidak pernah menyangka bahwa para petani Morelos hanya menuntut kembalinya tanah milik yang dikuasai para hacienda gula. Tidak lebih dari itu. Orang juga tidak pernah menduga bahwa tuntutan-tuntutan kaum buruh di Rusia yang pada akhirnya memicu pecahnya Revolusi Oktober, hanya berkisar pada pendapatan, uang

pesangon, kenyamanan kerja, perbaikan toilet, dan kesopanan dalam tegur sapa. Tidak lebih dari itu. Mereka tidak menuntut kekuasaan. Bahwa kemudian kedua kasus itu berujung pada tumbangnya kekuasaan, tidak lain karena dampak ikutan, buah dari keuletan dan akumulasi persoalan yang sudah kronis. Maka apa yang akan dilakukan Wayan Togog terhadap para petani hutan itu, sesungguhnya hanya mengulangi kegagalan-kegagalan yang sudah pernah terjadi, kekalahan-kekalahan yang sudah sering dialami para petani, kekecewaan-kekecewaan yang selama ini dihasilkan oleh sebuah revolusi, atau apapun yang menempatkan kekuasaan sebagai solusi. Tapi jangan khawatir, Wayan Togog tak akan mungkin melakukannya, dia sudah di tangan yang berwajib, dan besar kemungkinan mengalami nasib sama dengan Saman ataupun Larung: “didor� – satu lagi kekalahan terjadi. “Orang seperti dia hanya akan berguna kalau mati, sebagaimana vaksin, kalau hidup hanya akan mendatangkan masalah�, demikian Larung pernah mengatakannya pada suatu kesempatan. Hery Santoso

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006

3


LAPORAN UTAMA

Reforma Agraria Tanpa Bagi-Bagi Tanah Perawakannya gemuk dengan kumis dan jambang lebat. Dia menyukai musik dari klasik sampai rock n roll. Oh ya dia juga menyukai anjing. Dia punya dua anjing marx dan . Keduanya katanya lebih kiri dari dirinya. Di Peru, negara asalnya, Herman De Soto, pria itu sebenarnya pengusaha yang sukses, tapi dunia lebih mengenalnya karena gagasannya yang berilian soal orang miskin di negara dunia ketiga. “Kalau ada anak sekolah yang bertanya siapa itu De Soto , katakan dia seorang peneliti yang secara khusus tertarik pada aturan hukum dan kenapa begitu banyak orang berada di luarnya,� katanya suatu ketika di Jakarta. 4

De Soto berkenyakinan orang miskin bukanlah beban. Orang miskin tertinggal bukan karena tak punya modal. Mereka punya rumah, banyak yang punya tanah, bahkan ada yang punya usaha sendiri. Persoalannya, kata De Soto, itu berada di luar system, tak mendapat pengakuan hukum sehingga menjadi “modal mati�. Maka De Soto kasih solusi : berikan kaum papa ini hak legal atas propertinya, libatkan mereka dalam ekonomi pasar., maka sebuah revolusi akan terjadi. Gagasan inilah yang dikampanyekan De Soto di banyak negara dunia ketiga, termasuk ketika dia berkunjung ke Indonesia awal November silam dan

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006


menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

hektar atau 114 kali Singapura bagi sekitar empat juta keluarga.

Sumber Warta menyebutkan, SBY tertarik dengan gagasan De Soto. SBY bilang Indonesia punya tanah yang luas tapi sedikit sekali rakyat yang bisa mengaksesnya. Kepemilikan tanah di Indonesia juga sangat timpang, hanya didominasi oleh para pemodal. Di Jawa misalnya, pulau dengan jumlah penduduk paling besar, rata-rata kepemilikan tanahnya hanya 0,2 juta hektar. Luas ini tak dapat menopang kehidupan keluarga petani dengan layak. Idealnya setiap keluarga petani di Jawa memiliki 1 – 2 hektare.

Tanah yang akan didistribusikan tersebut berasal dari tanah negara, tanah absentee (tanah kelebihan batas maksimum), atau tanah partikelir. Lahan-lahan itu berada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Khusus di Jawa pemerintah bakal menganggarkan 1,5 juta hektar dari lahan yang kini dipakai Perhutani. Pemerintah bakal mengevaluasi kinerja Perhutani dan memberikan jatah perusahaan ini hanya menguasai 500 ribu hektar dari total 2 juta hektar hak kelolanya di Jawa. “ Tapi ini, bukan sekedar program bagi-bagi tanah,” kata Joyo Winoto. Pemerintah berharap lewat program ini laju kemiskinan bisa ditekan hingga dibawah 6 persen.

Presiden lalu mempertemukan De Soto dengan para jagoannya. Mereka adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, Menteri Pertanian Anton Aprianto dan Menteri Kehutanan MS Kaban. Mereka berembuk apa yang bisa dilakukan Indonesia atas gagasan De Soto itu. Obrolan berlanjut hingga Rapat Kabinet terbatas. Usai rapat, pemerintah mengumumkan sesuatu yang bikin kita heboh. "Kita akan lakukan program reforma agraria,” kata Anton Apriyantono. Reformasi agraria? Ya Anda tak salah dengar. Pemerintah bakal mengkonkritkan program reformasi agraria yang tak pernah jalan di Indonesia. Program ini akan mencakup pembagian lahan seluas 8,15 juta

Menurut Joyo, reformasi agraria sudah mendesak dilaksanakan untuk memotong laju kemiskinan yang makin mengkhawatirkan. Sebagian besar tanah di Indonesia kini dikuasai para pemilik modal, sementara kepemilikan tanah para petani semakin ciut. Badan Pusat Statistik mencatat, tanah sawah di pedesaan Jawa berkurang 4.000 sampai 30 ribu hektare setiap tahun dalam kurun waktu 1981 – 2005. Tak mengherankan jika kemiskinan hebat melanda pedesaan. Saat ini 67 persen orang miskin ada di pedesaan. Joyo yang ditunjuk sebagai kepala proyek reforma agraria segera bekerja. Doktor ekonomi lulusan Universitas

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006

5


LAPORAN UTAMA

6

Michigan, Amerika Serikat ini bahkan rela wayangan. “Saya harus berkeliling Indonesia untuk mensosialisasi program reformasi agraria,� katanya. Akhir tahun ini BPN memang harus sudah bisa mendapatkan model reformasi agraria yang pas untuk Indonesia sebelum dilaksanakan dalam lima tahun ke depan.

“Dalam analisis yang kita lihat mengenai redistribusi lahan, setelah petani mendapat penetapan tanah, lahan itu banyak yang dijual. Nah ini yang tidak boleh terjadi lagi, karena itu kami sedang menyiapkan mekanisme hukum, apakah objek reforma ini hingga sekian tahun tidak boleh dipindahtangankan,� ujar Joyo.

Meski belum medapatkan modelnya, Joyo menegaskan reforma agraria yang akan dilakukan di Indonesia terutama membuka akses mereka pada sumbersumber ekonomi tanah dalam satu paket. Joyo mengistilahkan model ini dengan land reform plus, artinya land reform yang sesuai dengan kerangka undang-undang, ditambah dengan access reform. Menurut Joyo, salah satu penyebab petani tetap miskin adalah karena mereka tidak punya akses pada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah. Ini juga yang menyebabkan reforma agraria masa lalu mengalamai kegagalan lantaran petani tidak memiliki kepastian akan hak mereka. Ketika itu, petani yang telah mendapatkan tanah, lahan itu bayak dijaul dan beralih tahuan kepada para spekulan. Yang sering terjadi tanah dikuasai oleh sekelompok tertentu, tak heran ada ketimpangan yang parah dalam pemanfaatan, penggunaan dan penguassaan tanah di Indonesia. Persoalan lain di Indonesia adalah banyak kepemilikan tanah berskala besar membusuk sebagai jaminan bank. Kondisi ini bikin ribuan bidang tanah terlantar.

Di Indonesia hingga saat ini terdapat 24 Undang-undang yang terkait dengan soal pertanahan. Itu belum peraturan yang ada dibawahnya dari keputusan presiden, hinga keputusan menteri. Tapi berbagai aturan itu seringkali saling tumpang tindih sehingga penataan tanah belum memberikan kontribusi mendasar bagi kesejahteraan rakyat . Padahal Indonesia sebetulnya sudah memiliki sistem dan politik hukum yang kuat yang bersumber pada UUD 1945, UU Nomor 5 tentang Pokok-Pokok Agraria, Tap MPR No. 9 Tahun 2001 soal reforma dan penguasaan agraria, serta Kepres 10 Tahun 2006 soal penataan kembali substansi pertanahan. Aturan yang tumpang tindih inipula yang menyebabkan sebagian besar tanah di Indonesia tak memiliki sertifikasi resmi. Dari 85 juta hektar tanah baru 30 persen yang disertifikasi. Saat ini hanya 11 persen tanah Indonesia yang sudah terpetakan di BPN. Sementara yang terpetakan oleh BPN baru 11 persen. Konflik tanah juga kian membengkak karena banyak juga lembaga yang tidak berwewenang turut campur, seperti memberikan surat kepemilikan tanah. Contohnya, dalam

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006


pelayanan pengurusan sertifikasi gratis untuk rakyat, ternyata di lapangan tidak gratis. Banyak kepala desa mengutit uang administrasi. Dalam pandangan De Soto, sedikitnya tanah yang tersertifikasi karena panjangnya birokrasi. Ini yang menyebabkan orang miskin malas mengurusnya. Buntutnya kemudian jadi panjang, mereka tak bisa mengunakan aset tanah mereka menjadi modal dalam sistem pasar. De Soto berkeyakinan, pemisah utama kaum miskin dengan pasar modal dunia adalah berbagai hukum dan peraturan pemerintah yang selama ini hanya menguntungkan kaum elite. Ketiadaan perlindungan hukum ini, menurut Hernando de Soto, yang menjadi penyebab utama ketidakberdayaan kaum miskin di seluruh dunia. Mereka sebenarnya memiliki aset yang lumayan besar, tapi tak dapat dimanfaatkan karena tak diakui hukum yang berlaku. Ini bukan soal teoretis. Di Indonesia saja hanya sekitar tujuh persen dari seluruh tanah yang dikuasai penduduk memiliki sertifikat resmi. Ini berarti lebih dari 90 persen tanah di Indonesia tak dapat dijadikan agunan oleh pemiliknya untuk mengambil kredit ke bank. Padahal, di negara maju seperti Amerika Serikat, sekitar 80 persen pengusaha memulai bisnisnya dengan memanfaatkan tanahnya sebagai agunan untuk pinjaman modal dari bank.

Lokasi berniaga di wilayah �luar hukum� inilah yang menyebabkan kaum miskin sulit mengembangkan usahanya. Akses pada modal terputus karena kepastian hak milik dan usaha mereka tak ada. Perlindungan terhadap gejolak pasar, seperti jasa asuransi, juga mustahil diperoleh. Bahkan soal mendasar seperti jaminan hukum untuk bebas dari pemerasan dan ancaman para preman serta aparat korup pun tak dimiliki. Di Peru, misalnya, untuk mengurus izin usaha perusahaan saja dibutuhkan waktu 210 hari dan biaya setara upah minimum enam bulan. “ Jika Anda miskin, Anda tidak akan menghabiskan waktu setahun untuk itu. Pada akhrinya Anda memutuskan untuk pergi lagi, sogok saja petugas,� kata De Soto. Wajar jika mereka yang berjiwa wiraswasta tapi bermodal lemah akhirnya memutuskan berniaga di dunia informal, lapangan bisnis yang tak mendapat perlindungan hukum bahkan acap kali terancam oleh operasi penertiban aparat negara. Untuk memecah blunder itu, De Soto mengusulkan agar memberikan kaum papa hak legal atas propertinya (tanah), melibatkan mereka dalam system pasar. Di Peru, cara ini membawa banyak kemajuan. Misalnya, sementara dulu banyak orang miskin menjalankan usahanya secara illegal (di luar system), sekarang semakin banyak yang berizin. De Soto berhasil memperpendek

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006

7


LAPORAN UTAMA pengurusan izin usaha dari 289 hari menjadi bahkan hanya satu hari. Dalam waktu setengah tahun terakhir ada 400 ribu bisnis baru yang legal muncul. Biayanya juga jauh lebih murah sekitar US$ 174. Dan pajak yang masuk mencapai US$ 2 miliar dalam dua minggu.

mempercepat proses sertifikasi tanah sehingga masyrakat bisa menjadikan tanah mereka sebagai modal, dalam bahasa Joyo sertifikasi akan membuka akses masyarakat pada sumber-sumber ekonomi. BPN menargetkan pada 2007 ada tiga juta hektar tanah yang sudah tersertifikasi.

Cara ini juga yang sepertinya akan dilakukan pemerintah. BPN akan

Reforma Agraria Ala Kehutanan Setelah pemerintah bertekad melakukan program reforma agraria, tentu saja Depertemen Kehutanan menjadi bidikan. Di Indonesia departemen inilah yang paling besar menguasai tanah seantero negeri. Lebih dari 60 persen wilayah daratan Indonesia adalah kawasan hutan. Dephut menolak program reforma agraria yang akan diterapkan di kehutanan adalah membagi –bagi tanah kepada masyrakat untuk dikelola seperti banyak diberitakan media massa. Yang hendak dilakukan Dephut, menurut Sekretaris Jenderal Dephut, Boen Purnama adalah melibatkan petani dalam program pengembangan HTI yang dikemas dalam bentuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan konsep yang diperbarui.

8

Untuk program reforma agraria, Di Jawa Departemen Kehutanan mengalokasikan 1,8 juta hektar hutan produksi yang dikelola Perhutani. Di luar Jawa, Dephut akan mengalokasikan tidak kurang dari 9 juta hektar lahan hutan yang tidak produktif untuk ditanai dan dikelaola sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI). Dari situ, 60 persen diantaranya, atau sekira 5,4 juta hektar dikelola dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang akan dikelola oleh masyarakat. Pola pengelolaan HTI oleh masyarakat ini bisa berupa pengelolaan individu maupun koperasi atau perusahaan yang sahamnya dikuasai masyarakat. Mereka hanya memiliki hak mengelola, sedang kepemilikan tetap di tangan pemerintah.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006


Menurut Menteri Kehutanan MS Kaban, hak pengelolaan HTI ini dilakukan melalui permohonan langsung kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan (Dephut) karena tidak mungkin masyarakat harus berkompetisi dengan para pemodal besar seperti Kelompok usaha Sinar Mas maupun Raja Garuda Mas. Selain itu, proses lelang dalam pengembangan HTI juga terlalu rumit, sehingga pengajuan hak pengelolaan HTI oleh masyarakat diharapkan dapat mempercepat pengemangan HTI rakyat. Apalagi, Departemen Kehutanan mentargetkan pembangunan HTI mencapai 9 juta hektar sampai 2009 yang 60 persennya dikelola masyarakat. "Jadi khusus untuk pengelolaan HTI ini bisa lewat permohonan. Ada mekanismenya sendiri. Dengan pola seperti ini, pengelolaan HTI di tangan masyarakat yang kini baru mencapai 1,1 juta hektar bisa ditingkatkan karena di negara lain kepemilikan masyarakat jauh lebih luas dari pada swasta maupun BUMN." Untuk memuluskan program ini, Dephut sedang bikin kerangka aturan, mekanisme dan sistem pengelolaan HTI. Targetnya dalam enam bulan mendatang sudah harus rampung. Aturan ini dibikin untuk memastikan kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat tidak akan berkurang. " Kawasan hutan tidak

berubah menjadi hak milik, meski masyarakat diberi kesempatan memanfaatkan hak pemanfaatan hutan." Pemerintah tampaknya sangat khawatir jika kepemilikan lahan hutan ini berpindah tangan. Alasannya, pemerintah tak mau ambil resiko jika tutupan hutan yang kini sudah menurun tajam kembali turun. Itu sebabnya Dephut tidak ada niatan mengurangi areal hutan dengan membagi-bagikan kepada masyarakat untuk dikelola, sebagaimana banyak diberitakan media massa. "Saya prinsipnya mempersiapkan perangkat sistem dan mekannisnya disosiliasaikan lebih dulu. Kita jangan sampai mengalami kesalahan, terutama dengan sistem desentralisasi yang sudah diluncurkan. Jika bikin dulu UU, tetapi perangkatnya tidak disiapkan ya jebol." Sementara itu, Imam Santoso, Koordinator Dewan Working Groups on Forest Land Tenure mengatakanreforma agraria pada kawasan hutan dapat dilakukan pada tanah kawasan hutan yang pada masa lalu dilepas untuk peruntukan lain, terutama perkebunan, namun hingga kini belum termanfaatkan bahkan belum tersertifikasi. Reforma Agraria di kawasan hutan juga bisa dilakukan pada tanah hutan yang masuk kategori hutan produksi yang dapat dikonversi, yang sampai saat ini belum dibebani hak atas tanah.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006

9


LAPORAN UTAMA Selain itu, reforma agraria berbentuk pemberian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat hukum adat pda kawasan hutan tetap, baik yang masuk kawasan hutan suaka margasatwa, hutan lindung maupun hutan produksi. Dapat pula berbentuk pemberian hak penggunaan kawasan hutan kepada masyarakat lokal untuk menggunakan sebagian dari lahan kawasan hutan tetap sebagai tempat tinggal dan lahan usahanya asalkan tetap memegang prinsip-prinsip konservasi. Reforma agraria di kawasan hutan, kata Imam, bahkan bisa dilakakukan dengan memberikan hak pemanfaatan hasil hutan kepada masyrakat pendatang untuk tinggal dalam kawasan hutan tetap dan memungut serta memanfaatkan hasil hutan. Menurut Iman, bentukbentuk ini seperti Pengelolaan Hutan

10

Bersama Masyarakat (PHBM), sosial forestry dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah contoh pemberian hak kepastian pemanfaatan kawasan hutan. Tapi tampaknya model reforma agraria ala kehutanan ini mendapat kritik tajam. Model ferorma agraria dalam bentuk pemberian hak kelola dalam PHBM, Sosial Forestry atau Hutan Kemasyarakatan sama saja bukan reforma agraria. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) bahkan menuding konsep ferorma agaria yang mengalokasikan lahan-lahan di Sumatera, Kalimatan, dan Sulawesi tidak jauh berbeda dengan "konsep transmigrasi" yang dulu pernah dilaksanakan masa Orde Baru dengan efek yang diperkirakan akan tetap sama.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006


KOLOM

Community Logging Solusi Terbaik Penanggulangan Pembalakan Liar Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Oleh : Abd. Rahman Kondisi kerusahakan Sumber Daya Hutan saat ini sangat memprihatinkan, sehingga menjadi kerisauan berbagai kalangan baik dalam negeri maupun internasional. Mengingat besarnya manfaat hutan tropis Indonesia serta dampak yang ditimbulkannya maka upaya konservasi dan rehabilitasi hutan menjadi tumpuan harapan agar sumber daya hutan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Melihat permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan memang sangat kompleks. Salah satu factor kurang berhasilnya pengelolaan hutan lestari di Indonesia adalah kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan, pengetahuan dan kemampuan finansial yang dimiliki masyarakat sangat minim, ditambah lagi banyaknya produk kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat, hingga membuka ruang yang cukup leluasa untuk para cukong/pemodal dalam meelegalkan aktifitas illegalnya. Di tengah keprihatinan ini, beberapa kelompok masyarakat mulai berhimpun dan bangkit untuk mengambil peran

dalam pengelolaan hutan meski dalam kemampuan dan luasan garapan yang sangat terbatas, masyarakat Konowe Selatan misalnya, dengan kelembagaan dan aturan yang cukup sederhana, meelalui wadah Koperasi beerhasil menciptakan sebuah system pengelolaan hutan lestari dengan standar Sertifikasi Eko Label FSC (Forest Stewardship Council). Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari peeran beberapa pihak, antara lain Jaringan Untuk Hutan (JAUH) Sultra, sebuah konsorsiumm LSM yang konsentrasi dalam pemberdayaan masyarakat & pelestarian hutan. Lembaga masyarakat yang diberi nama Koperasi Hutan Lestari (KHJL), yang resmi bediri pada tanggal 4 Maret 2004 dalam menjalankan aktifitasnya lebih mengedepankan beberapa aspek yang selama ini menjadi permasalahan di beerbagai daerah di Indonesia, antara lain : a. Penanggulangan Pembalakan Liar Aktifitas pembalakan liar adalah masalah yang sangat umum terjadi di Indonesia, ditambah lagi cara penanggulangannya yang sering kurang bijak, hal ini menjadi tanggung

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006

11


KOLOM jawab moral bagi segenap rapat anggota Koperasi Hutan Jaya Lestari untuk merumuskan solusi penanggulangannya, beberapa hal yang telah dilakukan adalah : - Sosialisasi secara berkala pada 46 desa, tentang dampak dari penebangan yang tidak terkontrol - Merekrut dan melatih operator Caainsaw yang teerlibat pembalakan liar menjadi tenaga tebang tetap pada KHJL - Merekrut dan melatih buruh pikul yang terlibat pembalakan liar untuk menjadi tenaga tetap pada KHJL - Menciptakan lapangan kerja baru, sebagai alternatif mata pencaharian lain b. Sosial Koperasi merupakan bentuk kelembagaan yang dianggap sangat tepat untuk berhimpun, kaareena masyarakat Konawe Selatan teerdiri dari berbagai komunitas yang berbeda, deengan beberapa aturan yang telah disepakati beersama teercipta system hubungan antar komunitas yang harmonis, sehingga melalui koperasi ini pula ddiharapkan dapat meredam isu konflik antar komunitaas. Selain itu koperasi ini menjadi jeembatan deengan para pihak untuk menjalin komunikasi tentangg berbagai kepentingan, tentunya dengan posisi tawar yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara umum.

12

c. Ekonomi Peningkatan ekonomi anggota menjadi tujuan penting dalam setiap berkoperasi, untuk tujuan tersebut KHJL telah melakukan beberapa langkah strategis antara lain : - Meningkatkan kwalitas hasil produksi hingga dapat diterima oleh pasar domestik maupun inteernasional - Mensertifikasi kelembagaan maupun produk yang dihasilkan sebagai bentuk pengakuan teerhadap system pengelolaan hutan yang lestari - Transparan dalam mendistribusikan SHU (Sisa Hasil Usaha) pada setiap akhir tahun buku - Pemberian bibit secara gratis sebagai bentuk kepedulian dalam pengkayaan vegetasi. Melalui langkah tersebut, KHJL telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi anggota, teerutama peningkatan harga jual kayu jati, yang semula hanya beerharga Rp.500.000,00/M2, meningkat menjadi Rp.5.300.000,00/M2, ditambah lagi adanya SHU yang dibagikan setiap akhir tahun buku. Melihat kenyataan ini, makin banyak masyarakat yang mendaftarkan diri beserta potensi kayu jati miliknya ke Koperasi Hutan Jaya Lestari, yang selama ini hanya dijadikan jaminan pasokan bahan baku industri lain,

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006


KOLOM namun tak pernah dibeli oleh industri teersebut, sebab sebagian besar industri kayu yang ada di Konawe Selatan mendapatkan bahan baku hasil curian dari HTI Swakelola milik negara. d. Ekologi Hl ini menjadi sebuah tuntutan mutlak dalam system pengelolaan hutan, bagi anggota KHJL menjaga keseimbangan ekologi merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan, beberapa komitmen yang telah disepakati dan dilaksanakan adalah : - Masyarakat/anggota dalam memanen hasil hutannya harus berdasarkan hasil ferifikasi kelayakan panen yang ditetapkan dalam jatah tebangan - Setiap pohon yang dipanen harus digantikan dengan taanaman baru, minimal sepuluh pohon kayu yang sejenis dengan yang telahh ditebang, dan bibitnya dapat diperoleh dari Koperasi Hutan Jaya Lestari secara gratis - Bersedia menjaga mata air yang ada di sekitar lahan miliknya, dengan cara tidak menebang pohon yang ada disekitarnya - Bersedia untuk tidak mengadakan perburuan hewan liar yang dilindungi - Tidakk diperkenankaan menggunakan pestisida dan herbisida kimia atau sejenisnya yang dikhawatirkan dapat mencemari aliran sungai atau mata air di sekitarnya. e. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan isu yang cukup menonjal daalam setiap pembicaraan, baik lokal maupun nasional, Koperasi Hutan Jaya Lestari meenganggap perempuan sebagai salah satu sumber daya yang harus terakomodir dalam setiap kegiatannya. Beberapa hal penting yang telah dilakukan oleh kelompok perempuan anggota Koperasi Hutaan Jaya Lestari adalah : - KBD (Kebun Benih Desa) perempuan, yang memproduksi bibit jati (6 desa) - Kelompok perempuan pembuat tungku bakar (1 kelompok) - Kelompok perempuan penbuat udang terasi (2 kelompok) - Kelompok perempuan penanam sayuran organic (35 kelompok) Dari beberapa kegiaatan penting yang telah dilaksanakan oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari, pada tanggal 20 Mei 2005 telah berhasil mendapatkan sertifikat Eko Label FSC, dan telah dievaluasi oleh Smart Wood. Keberhasilan ini hendaknya dapat direplikasi ke daerah lain, meski ada beberapa pihak yang berusaha menghambat proses ini, karena tidak nyaman dalam melakukan aktifitas illegalnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan dari berbagai pihak demi terwujudnya system pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat. Abd. Rahman (Anggota Koperasi Hutan Jaya Lestari)

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006

13


BERITA

Illegal Logging Vs Community Logging. Perusakan hutan Indonesia terus berlangsung, dengan salah satu penyebab utama adalah praktek illegal logging, Investigasi-investigasi Telapak dan EIA telah mengungkap maraknya aktivitas illegal logging ini di Sumatera, Kalimantan, serta Papua, Sama halnya di Kal imantan dan Sumatera, modus operasi illegal di Papua juga acapkali melibatkan kedok danjaringan kerja konsesi HPH dan industri perkayuan skala besar komersial yang dikuasai oleh segelintir pelakll dan para cukong kayu, Praktek pengelolaan areal konsesi yang eksploitatif dan tak terkontrol serta pencampuran kayu-kayu yang berasal dari luar konsesi bahkan dari areal perlindungan dan penyerobotan areal konsesi tetangga adalah real ita yang ditemui di lapangan. Sepanjang tahun 2006 ini TeIapak/EIA mengekspose aksi penyelundupan besar-besaran di Papua' dalam laporannya 'The Last Frontier' serta 'Behind the Veneer' yang menyusul baru-haru ini dan menunjukkan peran negatif dari negara konsumen dan mengungkap kemana saja produk kayu tersebut berakhir di pasar luar negeri tanpa kejelasan informasi keabsahan asal kayu. Sisi permintaan (demand) 14

jelas memainkan peran yang signifikan dalam pengrusakkan hutan Indonesia. Laporan 'Behind the Veneer' menyingkap bagaimana para pengeeer terkemuka di seluruh Eropa dan Amerika telah melakukan klaim prolingkungan yang menyesatkan dalam pen]ualan flooring yang terbuat dari merbau, sementara mereka sendiri bahkan tidak dapat membuktikan apakah bahan bakunya berasal dari sumber yang sah. TeiapakiE1A menemukan bahwa meskipun pabrik dan pengeeer melakukan klaim pembelian hanya dari kayu dari hutan yang dikelola dengan baik, supplier mereka seeara terbuka mengakui bahwa mereka memakai kayu merbau yang tak jelas asal-usulnya dari Papua, temp at dimana sindikat penyelundup mendorong maraknya pellebangan liar. Tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa kayu merbau mereka merupakan kayu legal. Muhammad Yayat Afianto, Investigator di Telapak mengatakan, "Walaupun supplier dan pengeeer flooring tidak melanggar hukum seeara langsung tetapi mereka mengambil keunlungan dari perdagangan Ilega] dan menyesatkan konsumen mereka untuk membeli produk yang terbuat dari kayu eurian. Perusahaan-perusahaan tersebut harus menghentikan penipuan terhadap , konsumennya dan harus segera mengambillangkah untuk memastikan keabsahan produk kayu mereka. Negara-negara konsumen harus ikut

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006


BERITA mengambil tanggung jawab atas pengrusakan hutan Indonesia, sementara itu Indonesia perlu mengevaluasi pola-pola pengelolaan hutannya serta melakukan upaya penegakkan hukum yang lebih baik dan tegas," Sulitnya mendapatkan bahan baku kayu akibat dari maraknya penebangan liar serta penyelundupan kayu telah menyebabkan beberapa industri kehutanan Indonesia tutuI' maupUlJ menuju kebangkrutan, Dalam laporannya, Telapak/ElA mengungkapkan bahwa setiap bulan sebesar 300.000 m3 kayu bulat merbau diselundupkan dari Papua ke China yang lantas diolah dan dipasarkan di berbagai negara di Eropa dan Amerika dalam produk akhir flooring. Ketua DPP Asmindo, Ambar y]ahyono mengatakan, "Ratusan industri tlJrnitur dan mebel Indonesia kini teraneam bangkrut karena tidak mampu lagi bersiang dengan industri China karena harga jual yang lebih murah. Industri di China memiliki stok bahan baku yang melimpah yang sebagian besar diperoleh dari Indonesia secara ilegal, sementara industri furnitur Indonesia semakin kesulitan untuk mendapatkan bahan baku". Ditengah situasi muramnya pengelolaan hutan Indonesia ini, inisiatif pengelolaan dan ekstraksi kayu oleh masyarakat yang tidak merusak, berkelanjutan, serta bernilai komersial merupakan solusi

terhadap persoalan penebangan liar dan penyelundupan kayu. Hal ini terbukti salah satunya dari inisiatif community logging yang dibangun di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dimana investasi dilakukan seeara swadaya oleh masyarakat melalui wadah koperasi. Sekarang, koperasi ini adalah koperasi pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara yang memperoJeh sertifikat pengelolaan hutan lestari (Forest Management Certificate Holder) dari SmartWood dengan standar Forest Stewardship Council (FSC). Usaha masyarakat ini, telah meningkatkan harga kayu mereka hingga dari Rp. 400.000/m3 menjadi Rp. 5.300.00/m3. Karena tingginya harga ini, banyak masyarakat yang kemudian meninggalkan para eukong illegal logging dan bergabung dengan koperasi. "Pola pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat ternyata jauh lebih baik dan menguntungkan. Selain meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, model ini juga telah terbukti menyangga ekonomi riegara -baik PAD, PSDH, juga DRserta menjaga keberlangsungan produksi sehingga untuk jangka panjang." demikian pernyataan dari Silverius Osear Unggul, Pengurus Bidang Ekonomi dari Telapak. "Model ini bila diperluas ke seluruh kawasall hutan di Indonesia akan dapat menyumbangkan pendapatan bagi negara sekurangnya 2,2 triliyun rupiah per tahun, nilai yang sangat signifikan dibandingkan dengan ketergantungan

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006

15


BERITA dengan investasi luar dan hanya mendapatkan porsi pembagian keuntungan ataupun retribusi yang nilainyajauh lebih keei1." Selanjutnya Direktur Eksekutif Asmindo Ambar Tjahyono kembali menyatakan "model Community Logging dengan sistem kelola yang sustainable dan lestari yang di kembangkan oleh Telapak dan jaringannya di Kabupaten Konawe Selatan bisa menjadi jalan keluar untuk menyelamatkan industri mebel Indonesia. "Kami siap bekerja sama untuk mendorong inisiatif tersebut dan memastikan bahan baku industri mebel dimasa depan tetap dapat terpenuhi dari dari kayu-kayu bersertifikat". Muayat Ali Muhshi, Sekretaris EksekutifForum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) menegaskan "Upaya pemberantasan illegal logging akan menemukanjalan buntu apabila pemerintah tidak merangkul dan melindungi masyarakat dari pengaruh para eukong kayu. Sudah saatnya sekarang ini, pemerintah mengakui dan melindungi inisiatif masyarakat dalam mengelola dan menyelamatkan hutan dalam bentuk hutan adat dan hutan desa termasukjuga program pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin sekitar hutan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Satu dua kasus penyelewengan pelaksanaan program pemerintah yang lebih karena permainan cukong kayu dan kesalahan aparat 16

sendiri tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapuskan keberhasilan inisiatif masyarakat dan program pemerintah di banyak lokasi yang lain". Selanjutnya Muayat menyampaikan "Kesungguhan komitmen pemerintah dalam memberantas illegal logging dan pemberdayaan masyarakat akan kita lihat satu dua bulan ke depan dalam revisi PP 34/2002 dan penyusunan RUU Anti Illegal logging. Kesungguhan dan komitment pemerintah akan terlihat dari bagaimana pemerintah mengolah dan mengadopsi hasil-hasil konsultasi publik. Apakah pemerintah sungguhsungguh menyerap aspirasi publik atau proses konsultasi publik sekedar proses formal sementara draft akhir akan ditentukan oleh segelintir orang yang bahkan tidak terlibat dalam proses konsultasi publik".

Hutan Digadaikan 100 Tahun Bekas Ketua MPR Amien Rais mengungkap rencana pemerintah menyerahkan pengelolaan hutan kepada pihak swasta bahkan selama 100 tahun. Menurut Amien Rais, rencana itu tertuang dalam Rancangan Undangundang ihwal kehutanan yang kini dibahas bersama DPR. "Pemerintah mengundang baron-baron hutan atau semacam itu untuk bisa menduduki hutan-hutan itu. Kalau perlu sampai seratus tahun. Satu abad. Ini kan

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006


BERITA gila lagi," kata Amien Rais di Jakarta, Selasa (5/9). Menurut dia, rancangan UU itu bahkan sudah disetujui beberapa fraksi. "Saya dengar beberapa fraksi malah sudah tanda-tangan dan itu tentu saja ada amplopnya," ujarnya. Bagi Amien, jika rencana itu disetujui berarti melengkapi sejumlah ketidakberesan penyelenggaran negara ini. "Jadi negara kita ini betul-betul bonyok (hancur)," kecamnya. Terpisah, Sekretaris Badan Planologi Kehutanan Dephut, R Iman Santoso, mengakui adanya kemungkinan penyerahan pengelolaan hutan kepada pihak partikelir selama satu abad itu. "Kami memang sedang menggarap PP 34 tapi tidak ada klausul mengenai itu. Tapi kalau wacananya akhirnya sampai ke sana, kemungkinannya ada kalau antardepartemen menghendaki begitu," kata Iman Santoso usai diskusi 'Selamatkan Hutan, Selamatkan Indonesia' di Menara Peninsula, Jakarta, Rabu (6/9). Iman menjelaskan, jika yang dimaksud Amien Rais adalah Rancangan UU, sejauh ini pihaknya belum mengajukan ke Sekretariat Negara maupun DPR. Ia juga membantah departemennya merencanakan konversi hutan seluas 1,8 juta hektare untuk lahan kelapa sawit. Kendati demikian, Iman mengakui kerusakan hutan yang luar biasa di Indonesia sebagian juga karena keterlibatan aparat. "Pertama, karena serakah, kedua kemiskinan dan ketiga adanya ketidakadilan di masa lalu," ujarnya.

Iman lantas mengaku khawatir bila perusakan hutan seperti di Kalimantan tidak segera dihentikan, pulau tersebut lama-kelamaan bisa tenggelam. Ini bisa terjadi karena lapisan teratas pada tanah di pulau itu umumnya berupa gambut. Lapisan berikutnya berupa pasir kwarsa. "Saya bukannya tahayul tapi kalau mengingat ramalan Jayabaya itu katanya akan ada pulau yang tenggelam. Bisa jadi ya Kalimantan itu. Kalau di Porong, Sidoarjo itu 'blessing in disguise'. Sebab, katanya malah akan bisa menyatukan Jawa dengan Madura (karena lumpurnya dibuang ke selat Madura, Red)," selorohnya. Sementara itu, anggota DPR Yunus Yosfiah yang juga jadi pembicara dalam diskusi itu mengaku belum mendengar rencana tersebut. "Tapi begini, lebih banyak menyerahkan dunia usaha kepada swasta, itu lebih bagus," katanya. Pada diskusi yang digelar LSM Progres Institute kemarin, muncul beberapa rekomendasi, antara lain, soal perlunya pembentukan Komisi Penyelamatan Hutan Indonesia (KPHI). Pertimbangannya, lembaga negara yang mengurusi kehutanan sudah tidak bisa dipercaya lagi karena kerusakan hutan semakin tinggi tiap tahun. Progres Institute mengutip laporan World Wild Fund (WWF) berjudul 'The Eleventh Hour for Riau's Forest' menunjukkan, sepanjang 2005 saja, hutan alami di Riau mengalami kerusakan seluas 200.000 hektare. Sedangkan total

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006

17


BERITA kerusakan sejak 1988-2005 di wilayah yang sama mencapai 170.000 per tahun atau 460 hektare per hari. Kerugian Rp 227,19 M per Hari Kerugian ekonomi akibat pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan diperkirakan mencapai Rp 227,19 per hari. Perkiraan Greenomics Indonesia itu meliputi kerugian akibat pembakaran maupun asap (selengkapnya periksa tabel). "Kerugian ini tidak hanya ditanggung masyarakat lokal, pelaku ekonomi dan pemerintah Indonesia tapi juga Malaysia dan Singapura," kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi di Jakarta, Selasa (29/8). Menurut dia, nilai kerugian akan semakin besar jika pemerintah Indonesia tidak mampu menangani secara cepat. "Jika intensitas kebakaran semakin tinggi hingga satu bulan ke depan, berarti kerugian totalnya bisa mencapai Rp 6,82 triliun per bulan," katanya. Itu sebabnya, Elfian mendesak pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengerahkan jajarannya untuk memadamkan kebakaran secepat

18

mungkin. "Ironis sekali, baru 10 Mei 2006 lalu dipamerkan di depan presiden bagaimana helikopter kita memadamkan kebakaran hutan tapi sekarang tidak berfungsi maksimal," kecamnya. Ia menilai, pemerintah sesungguhnya sudah punya itikad baik jika dilihat dari terbitnya berbagai aturan semisal Inpres No 4/2005 soal illegal logging pada 18 Maret 2005. "Itikadnya sudah baik tapi implementasinya sangat mengecewakan," kritiknya. Elfian menyebutkan, kerugian kali ini memang cuma separo dari kerugian akibat pembakaran hutan besar-besaran pada tahun 1997. Namun, peristiwa kali ini berarti menunjukkan tidak ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus serupa. "Pemerintah seharusnya juga harus siap berhadapan dengan masyarakat lokal, jangan cuma membiarkan pengusaha yang berhadapan dengan masyarakat," katanya. Elfian mengingatkan, pemerintah juga perlu mengajak para pengusaha lahan sawit dari Malaysia untuk bersama-sama menanggulangi kebakaran kali ini. "Sebab, ada 330 hektare lahan sawit di Indonesia yang dikuasai Malaysia," ujarnya.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006


SEKILAS RI-AS Berantas Pembalakan Liar Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) dan perdagangan hasilhasilnya. Hal itu diharapkan dapat mengikis citra buruk Indonesia dalam penanganan hutan. MoU tersebut ditandatangani pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu dan Menteri Kehutanan M.S. Kaban, sedangkan pemerintah AS diwakili oleh Wakil Dagang AS Susan Schwab, di Hanoi, Vietnam, Jumat (17/ 11), di sela-sela menghadiri pertemuan forum Kerja Sama Ekonomi AsiaPasifik (APEC). Hadir dalam acara penandatanganan itu antara lain pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi dan eksekutif puncak Newmount Indonesia Noke Kiroyan, keduanya ikut terlibat dalam kegiatan Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC). Kaban mengatakan, sesungguhnya pemerintah Indonesia itu serius dalam pemberantasan pembalakan liar beserta perdagangan hasil-hasilnya. "Selain itu, bisa mengikis citra buruk kita, ini akan mempermudah akses kayu-kayu hutan ini yang dikirim ke sana (AS), dan juga bisa berpengaruh

untuk kemudahan akses pasar ke negara lainnya," kata Kaban. Wakil Dagang AS Susan Schwab mengakui, MoU ini contoh bagus untuk bisa mencegah kegiatan pembalakan liar sekaligus meningkatkan perlindungan lingkungan hutan. "Oleh karena itu, yang dikerjakan dalam waktu dekat adalah peningkatan kapasitas di kedua belah pihak, dengan dasar awalnya kerja sama antara kepabeanan AS dan kehutanan Indonesia," kata Susan. Menurut Kaban, selama ini nilai ekspor produk kehutanan Indonesia ke AS sekira 350 juta dolar AS, dan diharapkan setelah MoU menjadi lebih mudah akses pasarnya dan mampu meningkatkan ekspor kayu selanjutnya. Aspek teknis yang dilakukan setelah penandatangan MoU yaitu pembentukan kelompok kerja (working group) yang bertugas mengidentifikasi jenis kayu, pendanaan dari AS dan lalu lintas kayu, yang dimulai Januari tahun depan. "Working group ini di bawah kerangka TIFA (Perjanjian Kerangka Investasi dan perdagangan)," katanya. TIFA adalah kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan AS yang telah berjalan sejak tahun 1998. Menurut Mendag Marie Pangestu, nota kesepahaman memiliki tujuan pokok antara lain memberikan kepastian bahwa kayu Indonesia dan produk kayu yang diproduksi secara legal mendapatkan akses pasar ke AS. Kedua belah pihak akan saling

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006

19


SEKILAS mendukung dan membantu dalam upaya pemberantasan pembalakan kayu dan isu yang terkait dengan perdagangannya di fora nasional, bilateral, regional dan multilateral, sehingga memberi kontribusi dalam perlindungan, konservasi, manajemen berkelanjutan dan sumber daya hutan Indonesia. (Pikiran Rakyat)

''Kami diundang dalam rangka supervisi. Artinya, kami memberikan penjelasan kasus-kasus apa yang ditangani oleh Polda Sumut dan nanti dilakukan supervisi,'' tuturnya. Ia menambahkan, Polda Sumut juga menyerahkan data perkara kepada KPK. ''Itu mungkin untuk back-up, mungkin KPK bisa berikan bantuan atau diambil alih nanti juga bisa,'' ujar Ronny.

KPK Supervisi Perkara Korupsi Kehutanan Adelin Lis

Kasus korupsi kehutanan yang melibatkan Direktur Umum dan Direktur Keuangan PT Keang Neam dan Komisaris PT Inanta Timber Trading, Adelin Lis, telah ditangani oleh Polda Sumut sejak Januari 2006. Namun, Adelin sempat melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 22 Februari 2006. Ia ditangkap oleh petugas KBRI di Beijing, Cina, saat hendak memperpanjang paspor pada 8 September 2006.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap kasus korupsi kehutanan dengan tersangka Adelin Lis yang ditangani oleh Polda Sumatra Utara. Menurut Direktur Reserse dan Kriminal Polda Sumatra Utara, Ronny F Sompie, usai acara gelar perkara antara KPK dan Polda Sumut di Gedung KPK, Jumat (10/11), selain kasus Adelin, Polda Sumut juga mengadakan gelar perkara untuk 23 kasus korupsi lain yang tengah ditangani. ''Ada 24 kasus yang tadi digelar. Antara lain, kasus korupsi oleh Keang Neam Development di Kabupaten Mandailing Natal, yang melibatkan Adelin Lis yang telah ditangkap di Beijing,'' katanya. Ronny mengatakan, gelar perkara dilakukan atas undangan KPK dalam menjalankan kewajiban supervisinya.

20

Menurut Ronny, kasus Adelin pada pokoknya adalah dugaan korupsi karena penunggakan provisi sumber daya hutan (PSDH) senilai Rp 309 miliar dan tunggakan dana reboisasi (DR) senilai 3 juta dolar AS. Namun, Adelin diduga juga melakukan pelanggaran UU Lingkungan Hidup. Tingkat penanganan kasus korupsi yang digelar Polda Sumut di hadapan KPK, menurut Ronny, bermacam-macam. Ada yang masih penyidikan, ada yang sudah siap dilimpahkan ke kejaksaan, dan ada juga sudah dalam pemeriksaan di pengadilan. (Republika)

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 11, NOVEMBER 2006


Warta FKKM Edisi November 2006