Issuu on Google+

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006

1


OPINI

Tarzan-Tarzan Indonesia Mari sejenak lupakan illegal logging, bencana, dan semua tetek bengek kerusakan hutan yang tak ada habisnya. Mari berbicara tentang kisah-kisah segar dari orang-orang biasa negeri ini. Tentang mereka yang membangun hutan Indonesia dari sisa-sisa kepunahan. Tentang Tarrzan-tarzan Indonesai. Inilah kisah orang-orang biasa yang bekerja dengan penuh cinta, didikasi, semangat, pantang menyerah menunda kehancuran hutan Indonesia. Mereka berbuat dengan karya nyata, bukan bualan gombal dalam seminar atau workshop-workshop di gedung pemerintahan, atau hotel berbintang. Ini kisah tentang Ismail Hamid, seorang petani di Sumbawa yang memintis pembangunan kebun bibit rakyat di kampunya. Idenya memicu kesadaran warga kampung lainnya berbuat yang sama dalam menghijaukan kembali kawasan sekitar mereka yang rusak. Juga kisah laskar Tondo Ngata yang berjuang menjaga Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dari incaran para pembalak liar. Tondo Ngata terbentuk karena sebuah panggilan, juga mempertahankan tradisi adat nenek moyang mereka.

2

Ya, edisi ini Warta sengaja memilih orang-orang biasa ini menjadi haedline sekaligus untuk menyambut hari kemerdekaan negeri ini. Kami ingin menempatkan mereka (orang-orang biasa ini) sebagai orang-orang yang luar biasa di tengah-tengah para pejabat negeri yang selalu korup. Bagi kami, mereka seperti Tarzan yang teguh menjaga hutan dari kepunahan. Mereka memang tak pernah disorot media, tapi peran mereka dalam menjaga keutuhan hutan Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata. Demi masa depan hutan Indonesia, mereka rela bekerja tampa pamrih, tak peduli uang mereka habis, tak peduli cemoohan orang. Karena mereka, kita tahu hutanhutan Indonesia tak akan hanya tinggal dalam buku-buku sejarah. Warta menyakini orang-orang seperti Ismail, Laskar Tondo Ngata, masih banyak. Jikalau Warta kali ini menyajikan satu dua saja, itu hanya keterbatasan space majalah ini saja. Maka Sambutlah mereka, orang-orang biasa ini yang bekerja dengan penuh cinta. Selamat ulang tahun Indonesia.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006

Muhammad AS


LAPORAN UTAMA

Yang Berbuat Karena Cinta Dialah yang menggagas ribuan pohon kemiri tumbuh rimbun di Desa Todo Aug, Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Manggandaw, Sulawesi Utara. Gagasannya telah mengembalikan hutan yang semula rusak menjadi hijau kembali, telaga dan mata air yang dulu pernah kering pun kembali bermunculan. Dialah Mangkodongan, pria sederhana yang mencintai kampung halamannya dan mendambakan kembali lingkungannya (hutan) seperti ketika dia masih anak-anak. Mangkodongan lahir di Desa Bilalang, lima puluh enam tahun yang lalu. Tapi Mangkodongan tak lama disitu. Ia pindah ke Desa Todo Aug, Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaaang Manggandaw, Sulawesi Utara.

Mangkodongan kecil masih ingat hutan di sekitar desanya merupakan tempat bermain bersama temen sebayanya, tempat mencari buahbuhan, menunggu durian jatuh, mandi dan melepaskan lelah setelah bermain di pancuran air yang dingin atau mengamati Anoa yang lari kesanakemari. Terkadang Mangkodongan kecil harus membantu sang ayah mencari rotan, kayu bakar, serta buah-buahan hutan untuk dimakan di rumah, atau berburu Anoa. Semuanya merupakan nostalgia indah yang selalu ada dalam pikirannya. Namun perlahan hutan di sekitar kampung Mangkodongan berubah.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006

3


Hutan di perbukitan yang semula hening menjadi bising oleh alat-alat berat penebang hutan. Kayu-kayu dari hutan diangkut ke kota oleh para pengusaha HPH. Kampung Mangkodongan tetap miskin. Masyarakat Todo Aug yang terdesak kemudian banyak yang merambah hutan dan membukanya sebagai lahan pertanian. Perambahan bahkan hingga masuk kawasan cangar alam. Sampai-sampai telaga desa itu menjadi kering, sumber-sumber air dalam hutan pun hilang. Buntutnya pemerintah memasang pal batas agar masyarakat tidak membuka lahan lebih dalam lagi. Tentu saja ini keputusan yang sulit diterima masyarakat Tudu Aug. Saat itu, Mangkodongan adalah kepala desa. Dia harus berbuat dan melerai perselisihan antara warganya dengan pemerintah. Mangkodongan juga berpikir keras agar keuangan desa yang lagi seret bisa digunakan untuk merealisasikan gagasannya, menamam kemiri di bukit sekitar telaga yang mengalami kekeringan. Pada 1987, kepada setiap penduduk yang mau menanam kemiri

4

Mangkodongan kasih uang Rp. 500 per pohon. Si penerima wajib memelihara sampai pohon itu tumbuh. Mangkodongan juga menginventarisir para pemilik tanah seluas 20 hektar di luar kawasan untuk ditanam tananan campuran antara kemiri, buah-buahan dan kayu-kayuan. Beberpa tahun kemudian, Mangkongan membentuk Kelompok Tani Momantow sebagai wadah penggerak yang membantu memberikan penyuluhan dan pemninaan kepada penduduk Desa Todo Aug. Pelan-pelan langkah Mangkodongan mulai menuai hasil. Warganya yang mau ikut menanam kemiri mulai bertambah. Dukungan kepada Kelompok Tani Momantow pun terus mengalir. Dulu anggota kelompok ini Cuma 88 Kepala keluarga, namun kini jumlahnya berkembang sampai 89 KK. Kini Mangkodongan tak lagi jadi kepala desa, tapi semangat Mangkodongan terus ada. Kegigihan untuk mengabdi kepada kampung halamannya terus menyala. Sekali lagi dengan penuh cinta.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006


LAPORAN UTAMA

Seorang Perempuan Bernama Eko Dia hanya seorang perempuan tua, tubuhnya ringkih, kulitnya sudah mulai keribut. Tapi Eko Sugiastuti adalah sosok perempuan langka. Sepak terjangnya bahkan dapat dikatakan melampuai kaum Adam. Di usianya yang terus beranjak senja, Eko masih peduli dengan lingkungan sekitar. Dia mengajak semua orang agar peduli dengan hutan. Setiap tahun Eko memberi bantuan bibit kepada masyarakat. Tahun lalu 500.000 bibit telah ia bagi-bagi. Eko juga bikin minatur pengelolaan hutan dengan konsep mix farming dan memberikan contoh demo plot tentang pengelolaan hutan di sekitar kantornya. Kini Eko sedang mengembangkan hutan kota. Baginya merawat pohon sama dengan merawat anak. “Merawat 2 anak pasti lebih ringan daripada merawat 5 anak, tanpa dirawat dengan baik pasti anak tidak akan mejadi harapan orangtuanya. Dengan kondisi ekonomi seperti ini bagaimana bisa membiayai 5 orang anak? Sama juga dengan merawat tanaman di sekitar desa ini, kalau dibiarkan saja tanpa teknis )perawatan) yang bernar pasti hasilnya jadi seadanya, nilai ekonominya rendah,� katanya. Kepedulian Eko kepada hutan mulai muncul ketika dia mejadi Penyuluh Kehutanan Spesialis (PKS), di Batang

Jawa Tengah pada 1993. Eko tak tega melihat nasib hutan yang terus merana, juga terhadap masyarakat sekitar yang terus hidup dalam kemiskinan. Saat itulah Eko mulai melakukan hal-hal yang mustahil dikerjaan oleh seorang perempuan tua sekalipun. Eko banyak terlibat dalam berbagai perumusaan kebijakan di daerahnya. Bersama dengan Bupati, Dinas-dinas terkait, Perhutani dan masyarakat,, Eko menginisiasi pembentukan tim terpadu pengaman hutan. Pada 2005, Tim Pengendalian Pengamanan Hutan Terpadu dan Satuan Pengamanan Hutan Terpadu Kabupaten Batang terbentuk. Pembentukan tim ini mampu menekan pencurian dan okupasi lahan hingga 5 persen terhadap areal hutan 150 hektar yang pernah diambil masyarakat. Arela itu kini dikembalikan ke negara dengan sistem pengelolaan kolaboratif bersama masyarakat. Sebelumnya, pada 2003, Bupati Batang mau mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Batang. Di luar itu, eko juga inisiator dalam berbagai program, antara lain : pengembangan SMS online untuk mencegah merebaknya pencurian kayu, pembentukan Tim Pembina GERHAN,

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006

5


LAPORAN UTAMA pembentukan tim pembina PHBM – jumlah keseluhannya mencapai 93 LMDH, 52 diantranya telah diaktanotariskan-, pembentukan LMDH, dan pengembangan hutan pantai. Eko bukan tipe orang yang hanya suka bermain di tingkat atas. Eko tak segan-segan turun ke desa dan mengunjungi satu persatu kelompok binaanya yang saat ini telah mencapai 286 kelompok. Kelompok Tani Karya Lestari, satu diantara kelompok tani yang berhasil ia bina. Kepada mereka, Eko mengajari berbagai usaha produktif berbasis hutan. Ada pengembangan pengelolaan hutan pola agorforesry, ternak, lebah madu, pembuatan jamur hingga pembuatan emping. Hasilnya dari berbagai usaha produktif tersebut lumayan menambah penghasilan anggota. Usaha jamur kuping misalnya, dalam sehari saja mereka bisa memperoleh lebih dari Rp. 500.000. Berkat pembinaannya pula, anggota kelompok binaannya banyak berprestasi. Bagi eko menjadi pegawai pemerintah adalah amanah. Mungkin itu sebabnya, saat masih menjadi pegawai Kasi Penyuluh di Dinas PKT, Eko pernah tak menerima tunjangan struktural selama kurang lebih enam tahun. Eko selalu memegang sikap kekeluargaan kepada semua orang, termasuk kepada staffnya maupun kepada kelompok binaannya. Hampir setiap ada hajatan yang digelar masyarakat binaanya, Eko pasti 6

diundang. Eko pun akan selalu datang kalau tidak ada halangan yang mendasar. Eko punya motta : Qun Fayaqun, yang terjadi terjadilah. Maka kita pun tahu selama ini impikan dia terwujud. Qun Fayaqun.

Laskar Tondo Ngata Mereka orang malino yang tersisa akibat perang suku Tau Lera. Sekitar 500 tahun lalu, tujuh keluarga meninggalkan kampung halamannya dan hijrah ke wilayah kerajaan Kuwali. Di sana mereka membeli tanah perburuan dari bangsawan Kuwali dan menamakan tempat itu Ngata Toro. Kita mengenal mereka sebagai masyarakat Toro yang masih memegang teguh tatanan adatnya. Ada yang dinamakan Totua Ngata yakni pemimpin desa; Tina Ngata (Ibu Kampung); Tondo Ngata (Penjaga Kampung); Huro (Duta Kampung); dan Tadulako (Panglima perang). Dalam mengelola alam, mereka mengenal Wana Ngiki atau zona perlindungan; Wana yakni hutan liar; Pangale atau hutan pemanfaatan terbatas; Oma; Pongata (Pemukiman); dan Polidaa atau sawah. Kita bisa menemui masyarakat adat ini di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kab Donggala, Sulawesi Tengah, sekitar tiga jam perjalanan dari kota Palu. Ngata Toro berada di perbatasan Taman

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006


LAPORAN UTAMA Nasional Lore Lindu (TNLL), sebagian wilayahnya malah masuk TNLL. Pada masa Orde Baru, konflik kerap terjadi antara masyakat Toro dengan petugas TNLL. Mereka dilarang masuk TNLL. Suatu kali mereka pernah memberontak. Mereka masuk ke TNLL dan mengambil rotan dari sana. Tapi aksi mereka ketahuan, petugas TNLL lalu merusak dan memusnahkan rotan yang mereka bawa. Sampai akhirnya reformasi datang. Perubahan kemudian terjadi. Pemerintah tak lagi mengusir. Tatanan adat Toro yang memiliki nilai-nilai kearifan dipandang bukan lagi ancaman bahkan bisa mendukung agenda konservasi pemerintah. Tondo Ngata sebagai bagian dari

unsur kelembagaan adat masyarakat Toro yang bertugas yang bertugas menjaga desa termasuk hutan sekitarnya mulai dilirik peranannya. Dalam tata pemerintah Toro, Tondo Ngata merupakan bagian dari lembaga pemerintah Toro. Bagi Masyarakat Toro, Tondo Ngata menjadi kewajiban dan panggilan. Mengamankan dan menjaga hutan dari para keserakahan penebang kayu, penjerat binatang dan penambang adalah panggilan hati untuk kehidupan sekarang dan masa depan. Singkat certia kesepakan terjadi. Wilayah Ngata Toro diakui kedaulatannya, dan Tonda Ngata kini menjadi laskar Masyarakat Toro yang ikut mengamankan hutan.

Berjuang dengan Selembar Peta Gulungan kalkir diperlihatkan Elly Waucang. Di situ sebuah peta tergambar jelas. ” Kami menyebutnya Nambluongge Ku Mab Sam. Peta wilayah dan tanah adat Nambluong, ” katanya. Peta itu cukup lengkap. Tataguna lahan, potensi sumberdaya alam, dan batas-batas wilayah tergambar jelas. Nambluongge ku Mab Sam boleh dibilang karya asli masyarakat Nambluong, salah satu desa yang berada di propinsi Papua. Peta bagi mereka bukan sekedar sketsa gambar, tapi senjata melawan kekuatan luar. Alat berjuang untuk memperoleh hak-hak

atas adat mereka. ” Kepemilikan tanah adat dan sumberdaya saat ini menjadi sangat mendesak. Tidak ada jalan lain,” kata Elly, yang juga ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Nambluong. Dibanding dengan saudarasaudaranya yang hidup di pegunungan, masyarakat Nambluong sebetulnya hidupnya relatif lebih baik. Kawasannya subur, menghasilkan kakau, sagu, matoa, bahkan buah-buahan seperti jeruk. Sebagian masyarakatnya bahkan memiliki sejumlah ternak untuk kondisi darurat seperti menyekolahkan anak. Namun mereka yakin suatu saat, adat

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006

7


LAPORAN UTAMA akan tergerus oleh zaman dan modernisasi. Meskipun pemerintah belum memberikan pengakuan, masyarakat Nambluong menjadikan peta kawasan seluas 54.000 hektar itu untuk mengklaim kepemilikan adat, termasuksuku-suku dan keluarga. Mereka berharap pemberian sertifikat segera dilakukan, meskipun pelungnya kecil. Masyarakat berharap dengan ditetapkannya batas-batas adat dan tataguna lahan, mereka dapat segera membuat aturan adat sendiri atas pengelolaaan tanah dan sumberdaya alamnya. Akibatnya memang bisa sangat jauh. Masyarakat, misalnya, nanti dapat melakukan negosiasi langsung dengan pengusaha yang hendak melakukan pengusahaan di wilayah Nambloung. ”Tanah adat tak perlu dijual, tapi kita bisa memperoleh bagi hasil atas bisnis di atas tanah kami,: kata Pieter Dentrum, ketua DPMA Kemtuik. ”Sampai kapanpun, wilayah adat akan menjadi milik masyarakat adat.” Meskipun pemerintah belum mengakui kepemilikan resmi masyarakat adat atas tanah kawasan Nambluong, sikap masyarakat telah berubah. Elly menuturkan, masyarakat

8

kini menjadi mahfum duduk persoalan tanah sekaligus sadar bahwa tanahtanah tersebut adalah miliknya yang diwariskan secara turun temurun. Masyarakat beranggapan, jika mereka belum menyerahkan hak tanag kepada pihak lain, termasuk pemerintah, maka tanah tersebut masih milik sah mereka. ”termasuk tanah yang ditinggali para transmigran.” Pemahaman ini belakangan melahirkan sikap semena-mena terhadap para transmigran. Mereka dianggap ”liar” dan hidupnya semakin terpojok. Masyarakat Nambluong hanya memperbolehkan para transmigran menggarap lahan di pekarangan sekitar rumah. Kalau sudah terlanjur ditanami kakao atau sawah, misalnya, transmigran hanya diijinkan menggarap sampai panen berakhir. ”Sesudah itu, mereka harus menyerahkan tanah itu kepada kami.” tegas Matius Kwaji-Sawah, salah seorang kepala suku di kawasan Nambluong. ”Karena kami yakin, sebelum negara-negara di dunia merdeka, termasuk negara Republik Indonesia, kepemilikan diwariskan secara turuntemurun,” kata Elly.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006


KOLOM

Sekali Lagi Reformasi Kehutanan Oleh Hasanu Simon Reformasi di bidang kehutanan begitu membahana setelah pemerintah Presiden Soeharto jatuh pada bulan Mei 1997. Semua orang yang sebelumnya terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan kehutanan, meneriakkan perlunya reformasi di bidang kehutanan. Tetapi sebenarnya hati setiap orang yang meneriakkan reformasi tersebut isinya berbeda-beda. Sebut saja berbeda antara rimbawan dan non-rimbawan, antara Departemen Kehutanan dengan masyarakat, dengan Perguruan Tinggi, dan sebagainya. Bahkan di antara rimbawan sendiri diversitasnya cukup jauh, antara yang mengamati HPH sejak sebelum kelahirannya tahun 1967 dengan yang tinggal menyaksikan ambang kebangkrutan mesin perusak hutan tropika Indonesia tersebut. Saya adalah generasi yang menyaksikan lahirnya HPH yang dibidani oleh mendiang Bapak Soedjarwo, yang menjadi orang nomer satu di Kehutanan Indonesia dari tahun 1964-1987. Dialah sebenarnya orang yang harus bertanggung-jawab terhadap kehancuran hutan Indonesia. Kebetulan saya bekerja sebagai dosen di bidang perencanaan dan pengelolaan hutan. Oleh karena itu wajar kalau saya tahu agak banyak tentang sejarah hancurnya hutan Indonesia, walaupun masih banyak orang lain yang lebih tahu dari saya tetapi diam saja.

Menurut saya, inti sari reformasi di bidang kehutanan yang harus dilakukan adalah: Meluruskan cara berfikir yang salah dalam mengelola hutan Indonesia, khususnya sejak lahir Undang-undang nomer 5/1967. Kesalahan ini yang harus diperbaiki dalam reformasi. Kesalahan-kesalahan penting yang harus diperbaiki dalam reformasi ada empat, yaitu: 1. Landasan ilmu yang dipakai untuk mengelola hutan Indonesia adalah yang paling primitif (paradigma timber extraction). Paradigma itu yang menghancurkan hutan di Mesopotamia (3.500-1.000 SM), Eropa (300 SM1.000 M), hutan jati di Jawa era VOC (1650-1800), dan secara bodoh diulang di luar Jawa 1970-1990 dst. 2. Pengelolaan hutan secara sentralistik, dilandasi arogansi pejabat pemerintah dengan top-down-nya yang sangat powerfull. 3. Pengelolaan hutan tanpa rencana kerja sebagaimana mestinya pengelolaan hutan yang benar. 4. Etos kerja rimbawan Indonesia sudah sangat merosot dibanding dengan etos kerja standard yang pernah saya pelajari dari guru-guru dan pendahulu saya. Seorang rimbawan hanya bercita-cita untuk bekerja membangun hutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup, bukan untuk mencari uang atau memperkaya diri. Kekayaan dan jabatan

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006

9


KOLOM yang diperoleh rimbawan adalah akibat kerja kerasnya, bukan tujuan. Nah sekarang, mana dari empat masalah yang saya sebutkan itu yang dianggap tidak tidak pas atau tidak sesuai dengan keinginan reformasi? Kalau benar, bagaimana reformasi seharusnya dilaksanakan. Sebelum menjawab itu semua, saya ingin melanjutkan pengamatan saya tentang kehutanan, sebelum dan sesudah tahun 1998. Rimbawan yang sudah lulus sebelum tahun 1985 pernah menyaksikan betapa hebatnya Departemen Kehutanan dan para pejabatnya. Menempati gedung yang amat megah, entah uang dari mana yang dipakai untuk membangun gedung tersebut. Sekarang pun para pengelola gedung tersebut masih dapat menikmati gajih yang cukup besar. Yang ingin saya soroti di sini adalah yang berakitan dengan empat masalah yang saya sebutkan di muka. Bagaimana situasi keperkasaan Departemen Kehutanan yang lahir tahun 1982 itu (sebelumnya berstatus Direktorat Jenderal) dengan ilmu yang dipakai, kekuatan sentralistiknya, perencanaannya, dan etos kerjanya? Coba bayangkan waktu itu status sosial dan kedudukan pejabat Dephut di mata masyarakat, mulai dan Menteri, Sekjen, Dirjen, Kakanwil, Kepala Dinas, KKPH, bahkan sampai seorang KRPH. Di daerah, seorang pemilik HPH adalah raja di setiap bandara. Sering menyaksikan hal itu bukan? Di Jakarta tinggal di hotel bintang 4 atau 5, anak-anaknya sekolah di Amerika atau Eropa, paling jelek di Perth, Australia Barat. 10

Di kerajaan Perhutani juga begitu. Dari Dirut, Direktur, Kepala Unit, Kepala Divisi, Kepala Biro sampai Adm/ KKPH, dalam kehidupan sehari-hari mereka seolah-olah can do no wrong. Pencuri kayu dihajar, pencari rencek diingkel-ingkel, pesanggem diharuskan tunduk dengan aturan kerja rodi, tetapi tennis dan golf cort tetap semarak. Kantor Unit di Semarang, Bandung dan Surabaya dibangun dengan megahnya, melebihi kemegahan kantor Gubernur sekalipun. Apa rencana tehnik kehutanan yang dibuat oleh Departemen Kehutanan? Badan Intag hanya melanjutkan pekerjaan Ditinpek yang mengurusi tata batas HPH. RTT dan RKL yang menjadi rencana kerja HPH hanya disyahkan oleh aparat Ditjen PH berdasarkan persyaratan adminnistratif belaka, bukan disyahkan karena kualitas rencana telah mengikuti kriteria asas kelestarian. Biro Perencanaan hanya mengkoordinasi masalah-masalah DIPDUP saja. Jadi di mana penyusunan rencananya? Inilah yang harus direfomasi. Perubahan nama dari Badan Intag menjadi Baplan, saya yang mengusulkan perubahan itu dalam rapat tim reformasi, mestinya diikuti dengan perubahan tugasnya untuk menyusun rencana pembangunan hutan, baik pada tingkat nasional maupun regional, yang diselesaikan oleh badan perencanaan hutan daerah untuk menyusun rencana operasional. Pengelolaan hutan jati di Jawa pernah mempunyai lembaga perencanaan yang sangat professional. Lembaga ini pernah menerbitkan secara

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006


KOLOM berkala (tiap 10 tahun) Rencana Perusahaan (RP) tiap KPH berdasar hasil inventore hutan yang cermat, disusun oleh tenaga yang berkualitas, mengikuti secara disiplin isi dan makna Instruksi 1938. Begitu beralih ke tangan Perum Perhutani, nama RP dirubah menjadi RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan) dengan landasan ilmu perencanaan yang lebih rendah kualitasnya dibanding dengan Instruksi 1938, disusun oleh pejabat yang kurang menguasai teori perencanaan hutan tanaman. Dalam era ini lembaga perencanaan di tingkat pusat hanya menjadi alat Direksi, di tingkat propinsi harus tunduk kepada Kepala Unit. Akibatnya, RPKH tidak pernah menghasilkan kelestarian hutan seperti namanya. Dari jangka ke jangka etat tebangan terus menurun, kawasan hutan tak produktif terus meningkat. Dari lembaga perencanaan Perum Perhutani nyaris tak pernah lahir tokoh perencanaan yang menguasai benar bidangnya, karena jabatan perencanaan hanya berfungsi sebagai tempat transit untuk menjadi Asper, Adm, Kepala Divisi atau Kepala Unit. Situasi sekarang lebih parah lagi. Apa nggak perlu reformasi di sini? Apa yang dilakukan Dephut setelah Negara dikuasai oleh Partai Politik (Parpol)? Jelas sejak itu yang punya Negara hanya mereka yang menjadi pengurus suatu parpol. Sejak pemilu demokratis tahun 1999, lahir pejabat Negara secara demokratis pula. Semua lapisan masyarakat terwaikili. Pejabat Negara harus lulus fit and proper test,

tetapi yang melakukan fit and proper test tersebut tidak menguasai apa masalah yang dihadapi. Orang yang ingin menjadi pemimpin harus punya visi dan misi. Jadinya perguruan tinggi terkenal sibuk dengan program calon pejabat yang pesan visi dan misi ini, yang ternyata lumayan profitable. Di MPR ada wakil penjarah hutan, banyak artis ganti profesi, DPRD dan Kepala Daerah banyak yang diwakili oleh preman, track record tidak diperlukan, karena itu berarti melestarikan kepentingan Orba. Reformasi harus serba non-orba, walaupun pencuri kayu, walaupun preman. Nun jauh di ujung propinsi Jawa Tengah sana ada benggol pencuri yang menjadi ketua DPRD. Di bidang Kehutanan, parpol penting punya jatah. Yang pernah menjabat Menteri Kehutanan paska reformasi adalah Dr Nur Mahmudi Ismail (sekarang menikmati jabatan baru sebagai Wali Kota Depok), Prof Dr Bungaran Saragih, Marzuki Usman SE MSc, Dr Prakosa, dan sekarang MS Ka’ban SE MS. Sejak itu apa program yang dilakukan untuk mereformasi kehutanan Indonesia. Dr Prakosa melahirkan program GRNHL yang berubah menjadi GERHAN sampai sekarang, sebuah program politis yang mandul. Kalau saya disuruh membuka boroknya GRNHL/GERHAN, wah ‌., banyak sekali. Efektifitasnya tidak akan jauh berbeda dengan Pekan Raya Penghijauan Era Orba yang lalu, bedanya sekarang anggaran biayanya cukup besar.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006

11


KOLOM Menhut MS Ka’ban SE MS mengawali program populisnya dengan memerangi illegal logging. Namun sampai sekarang hasilnya nihil, malah ditambah menuai becana asap. Oleh karena itu saya dengar programnya pak Ka’ban sekarang asal tidak menyimpang dari aturan yang ada, agar selamat biduk sampai ke seberang, sampai pemilu yad. Otonomi pemerintah daerah menghasilkan sistem HPH yang jauh lebih ganas ketimbang sistem HPH lama. Itupun sistem HPH era otonomi tidak menghasilkan apa-apa kecuali menjauhkan rakyat dan pejabat daerah dari rahmat serta berkah Alloh Swt. Apa peran Inhutani sejak 1998? Saya tidak mempunyai informasi sama sekali tentang itu. Apa peran PERSAKI dan APHI A maupun APHI B? Bagaimana Dewan Kehutanan yang belum lama lahir? Untuk itu semua saya juga kekurangan informasi. Bagaimana sepak terjang HPH HTI? Yang saya tahu, MHP sudah menjadi milik perusahaan Jepun, Indonesia hanya menjadi buruh di negeri sendiri. Kawanku bilang sekarang banyak HPH tak bertuan, tetapi untuk memperolehnya harus siap dengan uang suap sekitar 15 M. Lagi-lagi justru akan mejauhkan kita dari berkah dan rahmat Alloh Swt untuk bangsa Indonesia. Karena bertetangga, saya tahu agak banyak tentang Perhutani. Menurut pendapat saya, lembaga kehutanan yang paling berpengalaman ini semakin jauh dari tuntutan reformasi. Semakin sentralistik, semakin tertutup, khususnya terhadap inovasi dan 12

pendapat dari luar, perencanaan semakin lemah, masa jabatan strategis hanya seumur jagung, Adm/KKPH tidak mempunyai power untuk membangun hutan, merosotnya etos kerja tetap tak dapat dibendung. Adm sekarang peranannya hanya seperti KBDH jaman Jawatan Kehutanan, atau mirip KRPH jaman Djatibedrijfs, sebagai koordinator pelaksanaan pekerjaan tehnik kehutanan (menebang, menanam, menjarangi). Sejak era orang sakti dari Mojokerto dulu, rebutan jabatan mengedepan, menohok kawan sendiri tidak tabu, jiwa korsa tinggal dongeng belaka, kepentingan diri atau kelompok lebih menonjol, tidak melihat wawasan nasional dan kepentingan jauh ke depan. Saat ini istilah “kelompok barat” dan “kelompok timur” menjadi wacana sehari-hari bagi pejabat penting BUMN Kehutanan tertua tersebut. Kiranya diperlukan reformasi untuk memperbaharui mandate pengelolaan hutan di Jawa, bukan mengurangi kawasan seperti issue santer yang akhir-akhir ini beredar. PP 30/2003 perlu diganti. Nah…., bagaimana reformasi seharusnya kita lakukan? Siapa yang harus melakukan reformasi? Dephut? APHI? Dewan Kehutanan? Perguruan Tinggi? Persaki? LSM? Pemda? Presiden dan Wakil Presiden cuwek saja dengan kehutanan. DPR dan MPR menganggap issue kehutanan terlalu kecil dibanding dengan HAM, pilkada, buruh, bahkan Lumpur Lapindo dan Mbah Marijan. Oleh elite politik dan

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006


KOLOM pemerintah, issue kehutanan hanya ditanggapi hangat-hangat tahi ayam saja. Ketika ada tanah longsor, banjir bandang, atau semacam itu saja kehutanan diingat, tanpa ada tindakan lebih lanjut. DPR sudah menyewa tim ahli, tetapi apa tim ahli yang disewa itu memang ahli betul? Saya tak tahu. Menurut saya, rimbawan harus bangkit untuk menyemarakkan kembali perlunya reformasi di bidang kehutanan. Rimbawan harus ambil inisiatif, tampil di depan dengan konsepnya. Rimbawan, sekali lagi rimbawan. Mari kita membentuk forum inti yang mampu menerjang kebuntuan pembangunan hutan nasional, seperti pasukannya Kolonel Slamet Riyadi ketika menumpas RMS di pulau Ceram tahun 1950 yang lalu. Inilah cikal bakal lahirnya RPKAD, yang mampu menghancurkan PKI dengan G30S-nya tahun 1965 yang lalu. Sumber daya hutan Indonesia amat besar. Peranannya amat vital untuk menjaga kelestarian ekosistem global. Peranannya amat besar untuk menghasilkan bahan baku bagi berbagai macam industri. Perananannya amat penting untuk menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda kita yang membludag. Mari kita ciptakan lapangan kerja di Negara kita yang luas dengan sumber daya hutannya ini, agar angkatan muda Indonesia tidak mengemis ke Negara tetangga sebagai TKI yang sering di-dholimi oleh majikannya. Marilah kita selesaikan bencana asap dengan program pembangunan hutan yang komprehensif. Mari kita ciptakan

alternatif pengelolaan lahan yang lebih baik ditinjau dari segala bidang ketimbang kelapa sawit yang merusak lingkungan dan tata air. Di masa lalu banyak orang yang keliru memahami pemikiran saya tentang pembangunan hutan. Sampai dengan tahun lalu masih saya dengar sendiri bisik-bisik yang mengatakan bahwa pemikiran saya tentang social forestry adalah membagi-bagi kawasan hutan kepada rakyat. Saya memang tidak pernah membantah langsung tuduhan atau upaya pembusukan terhadap diri saya itu. Tetapi kali ini saya katakan, saya adalah seorang rimbawan fanatik. Rimbawan yang berkeyakinan kuat bahwa pembangunan hutan berasaskan kelestarian hanya dapat dicapai dengan landasan ilmu kehutanan yang kuat pula. Ilmu silvikultur, ukur kayu, perhitungan etat, inventore, tata hutan. Rimbawan yang mempunyai pendirian dan kecintaan membangunan hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu judul buku saya adalah Hutan Jati dan Kemakmuran. Buku lainnya lagi berjudul Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat. Tetapi di dalam kedua buku itu tidak ada secuwilpun kalimat yang mengatakan kawasan hutan harus dibagi kepada rakyat. Reformasi di bidang kehutanan hanya dapat dilakukan dengan menyusun program jangka panjang yang komprehensif, sambil terusmenerus membina sumber daya rimbawan yang setia dengan jiwa korsa sejati.

adalah WARTA FKKM VOL.Hasanu 9 NO. 8,Simon AGUSTUS 2006pakar13 kehutanan UGM


KOLOM

Gerakan Kecil Ismail Tidak banyak, cuma sedikit. Dengan uang cekak, Anda membangun kebun bibit, lalu setelah beberapa tahun, tanaman Anda sudah mencapai 118.212 pohon, bila diuangkan keuntungan Anda mencapai Rp. 591 juta. Lalu orang-orang datang kepada Anda. Petani, birokrat. Anda diminta mengajari mereka. Oh ya, Anda juga mendapat sokongan dari lembaga donor asal Inggris. Yeah, Anda dikasih uang tambahan untuk gerakan kecil yang Anda lakukan itu. Dia adalah Ismail Hamid, 40 tahun, petani Desa Rhee Loka, sekitar 30 kilometer perjalanan dari Sumbawa barat, yang merintis pembibitan swadaya dan menjadi ispirasi banyak orang. Ismail lahir di Rhee Loka., Sumbawa, NTT. Ree Loka desa miskin, penduduknya sebagian besar adalah petani pengarap sawah, kebun, dan tegalan. Mereka juga berternak, menjadi buruh tani di desa lain untuk menambah penghasilan. Petani di sana cuma memiliki lahan rata-rata 0,5 – 1,5 hektar. Sekeliling Rhee Loka adalah hutan. Tapi selama puluhan tahun hutan hanya eksploitasi HPH dan telah menyebabkan banjir yang merusak lahan pertanian penduduk, air irigasi berkurang. Nasib warga Rhee Loka bertambah buruk, buntutnya warga masuk dan merambah hutan yang sebelumnya dilarang mereka masuki. 14

Ismail tergerak untuk berbuat. Di lahan milik Haji Jamadin, orang yang sejak awal tertarik dengan ide Ismail, Ismail memulai ”gerakan kecil” pembibitan. Tanpa dukungan dana secuilpun.”Meski perlu tapi kami disini tak mengharapkan bantuan uang,” katanya. Bersama Istri dan anakanaknya, Ismail merawat kebun bibitnya. Ismail juga kerap dibantu para perempuan dan anak-anak remaja di Desa Rhee. Kerja keras Ismail mulai dilirik orang. Pada 2003, Ismail dipercaya menjadi ketua Komite Pengelola Hutan Desa. Ini organisasi yang dibentuk oleh warga Desa Rhee Loka. Misinya mengalang kampanye pelestarian hutan dengan menanam pohon secara mandiri di lingkungan desanya. Lewat Komite ini, Ismail mengajak warga kampungnya untuk terlibat dalam kerja-kerja komite dalam usaha pembibitan. Ismail juga ”berkampaye bibit” ke desa-desa lain, berdiskusi, mengajak orang-orang untuk berkunjung ke desanya. Demi misinya itu, Ismail bersama kawan-kawannya bahkan mau melakukan hal-hal yang bagi kita mungkin lucu. Dia memberikan hadiah bibit pohon untuk pemenang pertandingan olahraga seperti sepakbola. Dia mengkado pohon sebagai hadiah kepada pasangan pengantin yang menikah.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006


BERITA Kampanye Ismail berhasil. Orangorang dari desa lain kerap datang ke lokasi pembibitan di Desa Rhee Loka untuk belajar. Mereka lalu melakukan hal yang sama di desanya. Jika dibanding ketika Ismail baru mulai, maka pembibitan pohon saat ini jumlahnya terus bertambah. Saat ini, jika seluruh pembibitan digabung, total bibit yang ditanam telah mencapai 118.121 pohon atau senilai Rp 591 juta (Rp 5000/ pohon). Di tengah kegagalan program pemerintah dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), Ismail menjadi lilin penerang bagi kegagalan rehabilitasi hutan di Indonesia. Gerakan kecil Ismail terus berkembang semakin besar dan terus menular. Pelan tapi pasti.

Jatah Kayu 2007 : 1 juta m3. Pemerintah berencana menaikkan Jatah Produksi Tebangan (JPT) tahun 2007. Dirjen Bina Produksi Kehutanan (BPK), Dephut, Hadi S. Pasaribu menyebutkan kenaikan JPT 2007 sebesar 1 juta meter

kubik yang artinya JPT 2007 naik menjadi 9,1 juta m3. Tahun 2006, JPT sebesar 8,1 juta m3. Direktur Greenomics Indonesia Elfiian Effendi menilai kebijakan pemerintah menaikkan JPT ini tidak sensitive terhadap kondisi bencana alam yang belakangan banyak terjadi di Tanah Air. "Kami mengecam keras kebijakan itu," katanya. Elfian mengatakan alasan kenaikan JPT 2007 tersebut kekeliruan fundamental. Soft landing, kata dia, tidak mungkin memberikan kenaikan yang berarti terhadap potensi tegakan siap tebang. Karena itu, katanya, Greenomics tidak percaya dan menilai alasan itu sangat lemah. Apalagi disebutkan realisasi pemanfaatan JPT 2006 hingga sekarang masih 30%. "Jadi untuk apa menaikkan JPT jika penyerapannya rendah," tuturnya. Greenomics menyarankan agar Dephut segera melakukan penelusuran sebab terjadinya tingkat penyerapan yang rendah. "Apakah benar kenaikan JPT tersebut benarbenar dibutuhkan industri kayu? Kalau iya, kenapa penyerapannya rendah? Apakah bukan karena illegal logging masih sangat tinggi?" katanya.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006

15


SEKILAS

Titik Api Bertambah Meski program penanggulangan pembakaran lahan dan hutan digalakkan, tradisi membakar semak belukar untuk membuka lahan pertanian tetap berlangsung. Pemantauan satelit National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) menunjukkan ada 323 titik api di Sumatera Selatan (Sumsel) selama Juli. Beberapa titik ada di hutan konservasi Taman Nasional Sembilang. Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Dodi Supriadi dan Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Hutan Achmad Taufik di Palembang, Selasa (1/8), mengungkapkan, pembakaran lahan bulan Juli meningkat dibandingkan bulan- bulan sebelumnya. Selama Juni hanya 55 titik api, Mei 28 titik api, dan April 16 titik api. Titik api pada Juli menyebar di 11 kabupaten dan tiga kota. Titik api itu ada di Kabupaten Muara Enim (67), Musi Banyuasin (53), Musi Rawas (39), Ogan Komering Ilir (32), dan Ogan Ilir (25). Peningkatan jumlah titik api dinilai dalam ambang batas waspada. "Masuk batas siaga jika muncul 200 titik api dalam sehari. Yang terbanyak baru 58 titik sehari, yaitu 27 Juli," kata Dodi. Sementara itu, Satelit Badan Kelautan dan Cuaca AS mendeteksi 41 titik panas di Kalimantan Selatan jumlahnya meningkat dua kali lipat. Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Sony Partono 16

menyatakan, titik-titik api ada di luar kawasan hutan. Diperkirakan, itu merupakan lahan yang sengaja dibakar untuk perladangan. Citra satelit memotret 15 titik api di Kabupaten Balangan, 12 di Hulu Sungai Selatan, enam di Banjarbaru, dan dua di Tapin. Kabut asap mulai menyelimuti Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dua hari terakhir, terutama pukul 06.0007.00. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran meminta para bupati memantai kondisi warganya menjelang musim kemarau agar jangan kekurangan beras. (Kompas)

Pembongkar Illegal Logging Tewas Abikusno Nachran anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal pemilihan Kalimantan Tengah tewas karena kecelakaan lalulintas di Jalan Tol Cirebon. Kematian Abikusno diduga kuat ada hubungannya dengan aktiviyas Abikusno yang getol mengungkap kasus pembalakan hutan di Kalimantan dan Papua. Abikusno sebelum menjadi anggota DPD asal pemilihan Pangkalan Bun, Palangkaraya, dikenal sebagai wartawan dan aktivis LSM Yayasan Wana Cipta Lestari Bogor. Sepak terjangnya mengungkap praktek illegal logging membuat dirinya mengalami luka di sekujur tubuh. Ia disiksa oleh sekelompok orang suruhan pengusaha illegal logging di Kalimantan Tengah. (Detik.com)

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 8, AGUSTUS 2006


WARTA FKKM Edisi Agustus 2006