Issuu on Google+

Edisi I | Agustus 2007

ULU MASEN

ISSN : 1978-7065

Uteun Tajaga Rakyat Aceh Makmu Beusare


Peta Kawasan

Ulu Masen S e l a t

M

a

la

ULU MASEN | Te n t a n g U l u M a s e n |

Nama hutan Ulu Masen berasal dari gunung Ulu Masen yang berada di kabupaten Aceh Jaya, sekitar 25 km dari desa Masen yang langsung berbatasan dengan hutan.

k

a

Penggunaan nama gunung Ulu Masen dianggap mewakili satu kesatuan ekosistem hutan yang berada di bagian Utara Provinsi Aceh. Ini dilakukan untuk memudahkan sosialisasi kawasan hutan tersebut dengan tujuan untuk melestarikan dan melindungi jasa lingkungan yang terkandung didalamnya demi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Hutan Ulu Masen terletak pada koordinat membujur dari 95o15` sampai dengan 96o30` T dan melintang dari 4o25` sampai dengan 5o29` U. Luas total sekitar 750.000 ha. Ulu Masen terletak di lima (5) kabupaten dengan pembagian luas dan ciri khas hutan di masing-masing kabupaten sebagai berikut: •

m S a u

d e

Kabupaten Aceh Besar, sebagian besar hutan ini terdiri dari perbukitan batu gamping dan merupakan bagian hulu daerah aliran sungai (DAS) Krueng Aceh. Luas Hutan yang masuk ke dalam Ulu Masen sekitar 95.000 ha atau 13 % dari luas total hutan Ulu Masen.

r a

Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas lebih kurang 266.500 ha atau 36% semua hutan dataran rendah di Ulu Masen berada di kabupaten ini. terdapat keanekaragaman batuan termasuk batu gamping dan granit yang rentan terhadap gangguan. Hutan ini merupakan hulu dari berbagai DAS yang bermuara di pantai barat yang sempat terganggu oleh operasi HPH.

Kabupaten Aceh Barat, luas total yang masuk kawasan lebih kurang 113.000 ha atau 15% dari total luas Ulu

H

i

n

d

i

a

Legenda: Kota Batas Kabupaten Tutupan Hutan Ulu Masen Peta : Hidayah Hamzah (Iday) | FFI Aceh

Masen. Daerah ini merupakan koridor antara hutan Ulu Masen dengan kawasan ekosistem Leuser. Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, luas total yang masuk kawasan kira-kira 265.000 ha atau 36% dari luas total hutan Ulu Masen. Di kabupaten ini hutan Ulu Masen didominasi oleh hutan dataran tinggi. Bagian Utara merupakan bagian hulu dari sungai yang sangat bermanfaat untuk pengairan sawah di hilirnya, sedangkan bagian selatan merupakan hulu sungai Teunom yang bermuara di Aceh Jaya.

Keanekaragaman Hayati Ulu Masen Hutan Ulu Masen merupakan rumah bagi satwa yang terancam punah di Sumatera seperti: Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), kukang (Nycticebus coucang), siamang (Symphalangus syndactilus), kambing batu (Capricornis sumatraensis), beruang madu (Helarctos malayanus), kedih (Presbytis thomasi), rangkong papan (Buceros bicornis) dan Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus). Sejak tahun 2006 dengan bantuan Multi Donor Fund melalui Bank Dunia, Fauna & Flora International dan Yayasan Leuser International bersama meluncurkan sebuah program Aceh Forest and Environment Project (AFEP). 3


Program ini berupaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hutan, manfaat ekonomi dan kesempatan penghidupan untuk masyarakat lokal. Perlindungan tersebut berdasarkan kerangka tata kelola pemangku kepentingan, pengawasan hutan dan pengelolaan hutan lestari. Kegiatan meliputi peningkatan kapasitas badan pengelolaan hutan, bagi pemerintah Aceh dan masyarakat sipil. Kelestarian lingkungan akan didorong lebih lanjut melalui dukungan rencana tata ruang, kampanye kesadaran lingkungan, pendidikan lingkungan, kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat, pencegahan konflik manusia dengan satwa, pemantauan biodiversitas dan mengembangkan mekanisme pendanaan berkelanjutan melalui jasa lingkungan yang akan memberikan manfaat,

Aceh Forest and

Environment Projec t

adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh dan konservasi. Program ini bekerja di dua kawasan ekosistem Leuser dan Ulu Masen dan mencakup hampir seluruh wilayah hutan di Aceh. Kesuksesan program ini adalah dalam bentuk dukungan dan penguatan institusi yang berkaitan dengan tata kelola konservasi hutan di semua lini melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Kegiatan perencanaan spasial telah memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan kabupaten dan provinsi. Program ini secara lebih spesifik juga memperkuat peran mukim, sebagai sistem pemerintahan tradisional Aceh untuk pengelolaan hutan. Berbagai kegiatan konservasi dan lingkungan juga telah dan terus dilakukan.

AFEP

Buletin

Ulu Masen Penanggung Jawab Graham Usher

Dewan Redaksi Tisna Nando, Wibisono, Helene Barnes Pemimpin Redaksi Dewa Gumay Liputan Shaummil Hadi (Koordinator), Banda Aceh - Mahdi Ismail (Foto) Syaefuddin, Nursyarifah, , Nuzul Qudri, Asriadi, Iep, Havid Ismail, Hasbalah Aceh Jaya - Asmaruddin, M. Shalahuddin, Zulfan Monica, Zikri Hayat, Mahyuzar, Zulfahmi Aceh Barat - Hasri Mulizar Aceh Besar & Pidie Rudianto Surbakti, Fendra Trisna, Eko Wisnu Abdi, Mahlizar Sabang Joni Trio Wibowo, Ibnu Azam, Nurmahdi Al Masri, Arief Kurniawan, Novriyanto Desain Indra Sakti Alamat Redaksi Jl. Arifin Ahmad III No. 3 Ie Masen, Kayee Adang - Banda Aceh 23116 Telepon: +62 0651 7410024 Email: ulumasen@ffi.or.id Website: www.ffi.or.id

Jika anda mempunyai informasi, saran, pertanyaan dan keluhan terhadap pelaksanaan Aceh Forest and Environment Project (AFEP) di Kawasan Ekosistem Leuser dan Ekosistem Ulu Masen hubungi :

| Daftar Isi | Tentang Ulu Masen, 3 • Profil Ulu Masen

Dari Redaksi, 7 •

Pertaruhan Besar Penguasa Meuligoe

Jeuneurob, 8 •

Menciptakan Pengelolaan Hutan Aceh untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati

Laporan Utama, 11 •

Moratorium Logging, Keputusan yang Berdaulat Jalan Terjal Tata Kelola Hutan Aceh

Profil Kawasan, 18 •

Tajaga Ulu Masen Ta Peulindong Ie

Spesies, 24 •

Sempidan Aceh

Spesies, 26 •

Raflesia Aceh

Liputan Khusus, 28

• Berjuang Tanpa Akhir Untuk Harkat dan Martabat

Pendidikan dan Penyadartahuan, 34

• Teunom Menutup Rangkaian Pelatihan Guru Pendidikan Lingkungan

Rekonstruksi, 36

• Rekonstruksi 30 Rumah di Meudanghon Aceh Jaya

Livelihood, 38

• Rehabilitasi 25 Ha Kawasan Mangrove di Setia Bakti, Aceh Jaya

Edisi I | Agustus 2007

ULU MASEN Uteun Tajaga Rakyat Aceh Makmu Beusare

sms ke nomor |

081288881903

email |

pcu.afep@acehforest.org

surat | ke PCU AFEP |

Yayasan Leuser Internasional Jalan Syech Abdurrauf No 8 Kampus Unsyiah Banda Aceh Fauna & Flora Internasional Jalan Tgk Chik Dipasi No.50 Desa Limpok Darussalam, Aceh Besar

4

Marine, 40 - 41 • •

Reef Restoration di Selat Rubiah, Pulau Weh Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kecil di Iboih, Sabang

Proteksi, 44

• KOnflik Satwa Manusia

Biodiversity, 46

• Identifikasi Burung dan Primata di Ulu Masen

Tata Ruang, 50

• Geliat Imum Mukim Aceh Besar dalam Tata Ruang

ISSN : 1978-7065

Pusat Pengaduan AFEP :

Pengetahuan, 52 Foto Cover Mistar

• Tips Sukses Mengamati Burung

Spesies, 59

• Gajah Sumatra

5


| Foto |

| Dari Redaksi |

Pertaruhan Besar Penguasa Meuligoe Oleh :

Dewa Gumay Project Information Coordinator FFI Aceh

D

Š Zulfan Monica | FFI AP

Beruk Macaca nemestrina Terkantuk disela-sela dedaunan, seekor beruk menatap kosong saat kamera menangkap momen ini. Satwa yang selalu mengeluarkan suara riuh dipagi hari ini masih sering dijumpai di daerah Kubu Anak Manyak, kecamatan Geumpang kabupaten Pidie

6

iawal bulan Juli lalu, dalam sebuah perjalanan ke dalam Kawasan Hutan Ulu Masen, tepatnya di Kabupaten Pidie dan Aceh Jaya, saya menemukan fakta bahwa Moratorium Logging belum menyentuh jauh kedalam komunitas masyarakat yang berada dalam kawasan hutan. Deru gergaji dan hilir-mudik spead boat pembawa kayu di aliran Sungai Teunom merupakan pertanda kuat bahwa Moratorium Logging masih menyentuh golongan di tingkat elite menengah, Moratorium Logging hanya bergaung di level Kota Provinsi dan Kota Kabupaten. Yang lebih mengherankan, aktivitas pembalakkan liar yang ditengarai akibat faktor klasik ekonomi, justru membalikkan logika berpikir saya, ketika hasil hutan non-kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi justru dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh pihak luar yang bukan berasal dari komunitas sekitar hutan tersebut. Dua fakta, masih adanya pembalakkan liar dan pemanfaatan hasil hutan nonkayu oleh pihak luar tersebut merupakan contoh sederhana yang jamak kita temui tetapi membingungkan logika berpikir kita. Secara gamblang saya ingin mengatakan bahwa fakta persoalan pertama seharusnya bisa dijawab oleh fakta persoalan kedua, dimana komunitas masyarakat sekitar hutan berhenti melakukan pembalakkan hutan dan mulai memanfaatkan hasil hutan non-kayu. Secara teori dan logika berpikir sederhana,

maka persoalan illegal logging akan tuntas, tanpa menghitung variabel atau faktor lain yang menyertainya. Mari kita kembali kedua bulan yang lalu, tepatnya 6 Juni saat Moratorium Logging dideklarasikan oleh Gubernur Pemerintahan Aceh dengan mengusung cita-cita “Hutan Lestari, Rakyat Aceh Sejahtera�. Pikiran saya, kedua persoalan tersebut di atas akan menurunkan jumlah kasus illegal logging yang terjadi di hutan Aceh. Walaupun saya menyadari bahwa tujuan dari Moratorium Logging bukan hanya menyelesaikan kasuskasus penebangan liar. Moratorium Logging bermaksud ingin menyelesakan berbagai konflik kepentingan terhadap kawasan hutan Aceh. Hematnya, pengusaha kayu ingin mendapatkan konsesi, masyarakat di sekitar kawasan hutan ingin hidup dari hasil hutan, masyarakat dihilir Sungai ingin bebas dari banjir, masyarakat nelayan ingin membuat perahu dari kayu dalam hutan, pemerintah ingin mendapatkan pendapatan dari hutan, aktivis lingkungan ingin hutan tetap lestari. Jika saya hitung lebih cermat, mungkin akan lebih banyak pihak yang ber-kepentingan terhadap hutan Aceh, dan masing-masing pihak ingin diberlakukan secara adil dengan atas nama kelestarian hutan Aceh. Jika demikian ceritanya, patutlah saya berpendapat inilah Pertaruhan Besar Penguasa Meuligoe. (*) 7


| Jeuneurob |

Menciptakan Pengelolaan Hutan Aceh untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati

“Dalam proses redesain pengelolaan hutan saat ini, misalnya, perlu ada peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Termasuk masyarakat. Tanpa masyarakat, sistem pengelolaan bisa jadi akan sulit diterapkan. Masyarakat adalah tiang dari rumah baru sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan�.

Oleh : Graham F. Usher Programme Director Fauna & Flora International Aceh Programme

A

da dua faktor mengapa hutan Aceh memiliki hutan paling luas saat ini di Sumatera. Pertama, karena banyak hutan di Aceh memiliki lahan atau kondisi topografi yang sesuai dengan kebutuhan manusia untuk dihuni. Dilihat dari pola kependudukan, biasanya masyarakat Aceh terpusat atau terkonsentrasi pada kawasan-kawasan yang memang dimamfaatkan sebagai lahan yang cocok untuk pertanian dan persawahan atau daerahdaerah aluvial. Selebihnya adalah wilayah yang tidak dimanfaatkan yang lama kelamaan menjadi hutan. Wilayah-wilayah itu biasanya berada di rawa, dataran rendah dan dataran tinggi atau di lereng-lereng atau tanah yang memang tidak begitu bagus untuk pertanian. Kedua, konflik membatasi pengelolaan SDA sehingga Aceh tidak mengalami kerusakan hutan yang separah di tempat-tempat lain. Tetapi paska tsunami muncul begitu banyak kekhawatiran tentang hutan Aceh. Proses rekonstruksi ditakutkan akan berdampak besar terhadap hutan dimana terdapat lonjakan kebutuhan kayu untuk rekonstruksi. Padahal, rekonstruksi yang hanya berjalan selama beberapa tahun tidak akan sebanding dengan reforestasi hutan

8

yang akan berlangsung puluhan atau ratusan tahun. Logikanya, bahwa kebutuhan kayu pasca tsunami yang tinggi, tidak akan secara terus menerus terjadi. Pasti ada saat dimana kebutuhan itu menurun kembali. Karena alasan itulah mengapa kita harus memikirkan suatu pandangan jangka panjang. Yakni misalnya dengan mengamankan dan mencegah jangan sampai rusak sebelum sempat dikembangkan suatu sistem pengelolaan yang berkelanjutan untuk jangka panjang. Sistem pengelolaan hutan se-Aceh seharusnya dapat memenuhi kebutuhan: Pertama untuk konservasi keanekaragaman hayati termasuk fauna yang khas sumatera seperti harimau, gajah, dan orangutan yang hanya ditemukan di Sumatera. Kedua, kebutuhan manusia untuk jasa lingkungannya. Misalnya kepastian pasokan air, bebas bencana, bebas longsor, bebas banjir, bebas erosi, bebas sedimentasi di sungai, dll. Menurut saya yang harus dipikirkan sekarang adalah pertama bagaimana menciptakan sistem pengelolaan kehutanan yang dapat diterima masyarakat luas. Sehingga masyarakat luas juga mau mematuhi aturanaturan yang disepakati bersama dan juga dapat mengambil peran di dalamnya. Ked-

ua, mencari sistem pengelolaan bagaimana nilai hutan dapat memberikan manfaat ekonomis yang pada akhirnya dapat berkontribusi kepada Keuangan Propinsi. Ketiga, harus ada jaminan bahwa hutan yang terjaga dapat memberi manfaat misalnya jasa lingkungan. Peran FFI- Aceh Programme Perhatian utama FFI sebagai lembaga konservasi internasional sejak awal adalah memang konservasi keanekaragaman hayati. Namun begitu, FFI menyadari bahwa konservasi tidak akan terwujud jika tujuan konservasi keanekaragaman itu hanya jalan sendiri. Itulah mengapa FFI memutuskan untuk mengambil peran dan keterlibatan secara proaktif ke dalam aspek perencanaan pembangunan, tata ruang, pengembangan sistem-sistem pengelolaan yang berkelanjutan dan pembangunan konstituensi. Dari situ diharapkan bahwa akan muncul sistem pengelolaan yang baik yang mendukung konservasi keanekaragaman itu sendiri. Menciptakan sistem pengelolaan yang baik tidak bisa dari satu level, misalnya mengabaikan perencanaan tingkat propinsi dan kebijakan propinsi. Sebaliknya jika terlibat dalam perencanaan di tingkat makro tanpa mengembangkan konstituensi di tingkat bawah juga akan semu. Yang dihasilkan hanya laporan-laporan perencanaan sangat bagus tapi tidak bisa di terapkan. Dalam proses redesain pengelolaan hutan saat ini, misalnya, perlu ada peran dan tanggung

jawab masing-masing pihak. Termasuk masyarakat. Tanpa masyarakat, sistem pengelolaan bisa jadi akan sulit diterapkan. Masyarakat adalah tiang dari rumah baru sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Moratorium logging Moratorium logging yang diamanatkan Gubernur bukan sekedar jeda penebangan. Namun juga berarti memberi waktu untuk meredesain untuk menciptakan sistem pengelolaan di tingkat propinsi yang lebih baik dan berkelanjutan. FFI Aceh Programme mendukung sepenuhnya konsep Gubernur. FFI akan membantu di beberapa level. Pertama, dalam tahapan redesain. FFI lewat program AFEP ingin berkonstribusi dalam tim yang akan dibentuk dalam rangka redesain. Kedua, FFI juga berusaha di level bawah mengembangkan pilot-pilot/ contoh-contoh sistem pengelolaan lokal yang dapat memperkaya proses redesain itu. Jadi diharapkan dapat menjadi acuan atau contoh kasus yang bisa diterapkan. Ketiga, pengembangan konstituensi. Tujuan pengembangan konstituensi ini adalah agar amanat Gubernur mengenai Moratorium dapat dipahami dan didukung secara luas. Misalnya, lewat sosialisasi dan fasilitasi dialog serta membuka akses informasi. Sehingga masyarakat Aceh menyadari betul peran hutan untuk kehidupannya dan pentingnya hutan ini. Serta diharapkan juga dapat mendukung sepenuhnya konsep pengelolaan yang akan dibangun ke depan nantinya. [] 9


| Foto |

| Laporan Utama |

Š Mahdi Ismail | FFI AP

Moratorium Logging, Keputusan Yang Berdaulat Jalan Terjal Tata Kelola Hutan Aceh

D

RAFFLESIA adalah jenis tumbuhan parasit yang sangat bergantung pada induk semang. Tumbuhan Induk semang itu adalah tanaman rambatan, Tetrastigma spp. Rambatan ini banyak tumbuh di hutan hujan primer dan sekunder. Rafflesia sendiri tidak akan tampak sampai tahapan reproduksi dimana kuncup bunga awal muncul dari kayu rambatan tersebut. Gambar Rafflesia di atas direkam tanggal 4 Juli 2007, di Gunung Tutung, Geumpang- Pidie, Aceh. Foto oleh : Mistar & Asriadi | FFI AP

10

alam bidang hukum, istilah moratorium berasal dari bahasa latin (Morari yang berarti penundaan) adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Istilah ini juga sering digunakan untuk mengacu ke waktu penundaan pembayaran itu sendiri, sementara otorisasinya disebut sebagai undang-undang moratorium. Undangundang moratorium umumnya ditetapkan pada saat terjadinya tekanan berat secara politik atau komersial, misalnya, pada saat Perang Jerman-Prancis, pemerintah Prancis mengundangkan undang-undang moratorium. Pendukung moratorium

utang berpendapat bahwa moratorium adalah keputusan berdaulat dari sebuah pemerintahan untuk menunda pembayaran utang, jika pembayaran tersebut dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap kesejahteraan rakyatnya. Di tanah serambi mekkah, istilah moratorium juga kembali menjadi isu yang hangat diperbincangkan, tetapi dalam konteks yang berbeda dengan moratorium utang. Moratorium dibumi tanah rencong dalam kerangka penyelamatan hutan aceh yang tersisa atau lebih populer dengan istilah moratorium logging, penghentian sementara penebangan hutan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 11


melalui Redesign (penataan ulang), Reforestasi (penanaman kembali hutan), dan Reduksi deforestasi (menekan laju kerusakan hutan) atau dikenal dengan singkatan konsep 3R, konsep ini diharapkan akan mampu mewujudkan “Hutan Lestari Rakyat Aceh Sejahtera”. Moratorium (jeda) pembalakan kayu adalah pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan kayu skala kecil dan besar (skala industri) untuk sementara waktu tertentu sampai sebuah kondisi yang diinginkan tercapai. Lama atau masa diberlakukannya moratorium biasanya ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut. Apakah moratorium logging di Aceh termasuk sebuah keputusan yang berdaulat ? jika dikaitkan dengan sebuah kondisi untuk menyelamatkan hutan aceh yang sedang terancam, tentu moratorium logging adalah sebuah keputusan berdaulat yang diambil oleh Pemerintahan Aceh untuk perbaikan kesejahteraan 4,2 juta rakyat Aceh yang sebagian besar masih menggantungkan hidupnya pada sumber hasil hutan, baik sumber hutan kayu dan non-kayu maupun jasa lingkungan yang dihasilkan oleh ekosistem hutan. Keputusan yang berdaulat adalah keputusan yang diambil dalam rangka menyelamatkan rakyat sebuah pemerintahan dari kerugian dan kerusakan. Jika Moratorium pembayaran utang dianggap keputusan berdaulat oleh Pemerintah Prancis saat terjadi perang antara Jerman dan Prancis, maka moratorium logging merupakan keputusan berdaulat oleh Pemerintahan Aceh untuk melawan pelaku illegal logging serta meredakan konflik di sektor kehutanan yang kian meninggi antara kepentingan sektor privat dengan kepentingan masyarakat sekitar hutan. Pendapat keputusan berdaulat terhadap moratorium utang muncul dari kalangan pendukung moratorium di Prancis, maka keputusan berdaulat atas moratorium 12

logging juga muncul dari kalangan pendukungnya, publik yang menjadi korban akibat kerusakan hutan dan yang memahami pentingnya kelestarian hutan. Keputusan jeda tebang tentu tidak sepenuhnya didukung oleh berbagai pihak, keputusan yang tidak popular bagi pelaku bisnis perkayuan, tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa pihak yang tidak mendukung kebijakan moratorium logging adalah para cukong illegal logging, pihakpihak yang menggunakan jalur illegal, menabrak rambu hukum, dan tidak berpikir dampak kerusakan hutan. Moratorium logging tidak sama dengan larangan memanfaatkan hasil hutan, tetapi perlu diatur agar tidak menimbulkan konflict kepentingan melalui penyusunan kembali tata kelolanya. Hutan juga perlu istirahat dari daya rusak eksploitasi yang berlebihan, reforestrasi atau penanaman kembali merupakan pilihan yang paling bijaksana, menguras habis hasil hutan kayu tanpa pernah memikirkan penanaman kembali merupakan tindakan yang akan merugikan orang banyak. Membagi Kedaulatan Hutan Untuk Masyarakat Jika kita bersepakat bahwa moratorium logging adalah keputusan berdaulat sebuah pemerintahan yang berkewajiban melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, terlepas dari banyak persoalan kepentingan disector kehutanan, maka untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan mengelola hutan ditanah sendiri, pemerintah-pun sudah saatnya memberikan kedaulatan tersebut kepada rakyatnya. Memberikan kedaulatan pengelolaan hutan kepada masyarakat tidak serta-merta menjadikan pemerintah kehilangan kekuasaan dan kewenangan atas hutan itu sendiri. Kedaulatan yang dimaksud adalah melibatkan masyarakat pada tingkat kemukiman untuk secara bersama menyusun tata kelola hutan dengan konsensus yang tidak berasal dari satu pihak.

Pandangan miris bahwa masyarakat yang lebih adil dan berdaulat bagi banyak tidak paham terhadap persoalan kehutanan pihak, keputusan berdaulat telah dibuat, harus dibuang jauh, sudah saatnya tinggal menunggu komitmen dalam bentuk memposisikan mereka setara, karena hutan implementasi yang lebih kongkrit, jangan adalah bagian dari adat-istiadat yang telah sampai keputusan berdaulat menghasilkan melekat jauh sebelum konsep pengelolaan sesuatu yang jauh dari tujuan yang ingin hutan dibuat oleh para ahli. Seperti yang diciptakan. dituturkan oleh M. Sabi Basyah, Imum Keputusan berdaulat telah dibuat, Mukim Bangkeh Kecamatan Geumpang, banyak silang pendapat yang muncul bahwa untuk menjamin keberlangsungan kepermukaan dalam konteks kasus Daerah Aliran Sungai Teunom kita harus sektoral, silang pendapat terhadap Instruksi menjaga tutupan hutannya yang berada Gubernur Nomor 05/INSTR/2007 tentang di wilayah Kabupaten Pidie dan Aceh pemberlakukan Moratorium Logging di Jaya. “Pemerintah Provinsi NAD harus seluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam mengembalikan fungsi kewenangan bukan tidak beralasan, pihak-pihak yang lembaga kemukiman atau lembaga adat bernada pesimis terhadap kebijakan ini dalam pengelolaan Sumber mempunyai gambaran masa Daya Alam berlandaskan lalu terhadap pemberlakuan “Jika memang nelayan pada kearifan tradisional di Moratorium Logging yang juga harus terkena Provinsi NAD,” tambah M. dibuat oleh Pemerintahan Sabi Basyah lebih lanjut. Abdullah Puteh pada tahun dengan moratorium Struktur masyarakat 2001, dan pada akhirnya itu, maka harus di tingkat kemukiman, kebijakan Abdullah Puteh ada solusi yang seperti M. Sabi Basyah telah berakhir dengan sebuah cerdas bagi mereka memiliki pandangan yang tanda tanya besar, selain tidak dengan memberikan utuh dalam melihat kawasan ada evaluasi keberhasilan, kemudahan, bukan hutan sebagai satu-kesatuan kebijakan ini-pun berakhir ekosistem, menurutnya dengan tanpa kejelasan, justru mempersulit kerusakan hutan akan kapan berakhirnya? Alihmereka dalam mencari memicu meluapnya aliran alih mengatakan kebijakan nafkah,” ujar Adli. Sungai dan menyebabkan tersebut telah dicabut. banjir dan tanah longsor Bagi Masyarakat Aceh diwilayah hilir. M. Sabi Moratorium Logging Basyah adalah satu dari sekian banyak bukanlah barang baru, berkaca dari kebijakan para Imum Mukim di Aceh yang memiliki Moratorium Logging di-era Abdullah pengetahuan tentang pentingnya menjaga Puteh, wajar jika tanggapan skeptis muncul kawasan hutan dan memiliki kesadaran dari banyak pihak. Seperti yang dikatakan untuk melestarikannya. oleh Adli Abdullah, pengamat masyarakat Moratorium logging adalah momentum pesisir bahwa Kebijakan moratorium untuk menyelesaikan berbagai persoalan logging ini cukup bagus. Tapi harus ada kehutanan Aceh, mulai dari illegal logging, kebijakan khusus dalam moratorium persoalan ekonomi masyarakat sekitar logging itu mengatur tentang kebutuhan hutan, hak penguasaan hutan, wilayah kayu untuk bahan pembuatan boat nelayan. pemanfaatan, dan banyak hal yang masih Mantan Sekretaris Panglima Laot NAD itu harus dituntaskan. Jika persoalan tersebut mengatakan, kebijakan khusus bagi nelayan wajib diselesaikan, maka disitulah letak jalan itu bisa dikesampingkan jika pemerintah terjalnya menuju tata kelola hutan Aceh sudah mampu membuat boat atau kapal 13


ikan dari fiber atau besi, dan memberikan kemudahan kepada nelayan untuk mendapatkan kapal model tersebut. “Jika memang nelayan juga harus terkena dengan moratorium itu, maka harus ada solusi yang cerdas bagi mereka dengan memberikan kemudahan, bukan justru mempersulit mereka dalam mencari nafkah,” ujar Adli. Moratorium Logging di-era Puteh bukanlah kebijakan yang baru pula, secara nasional di tahun 2000, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Nurmahmudi Ismail juga pernah mengeluarkan kebijakan Moratorium, dan yang paling anyar adalah Kebijakan Moratorium Logging yang dikeluarkan oleh Gubernur Pemerintahan Aceh, Dr. Irwandi Yusuf 6 Juni 2007 lalu. Lain lubuk lain ikan-nya, lain padang lain pula belalang-nya, ke-tiga kebijakan sektor kehutanan di-era yang berbeda tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda pula, jika kita amati ada perbedaan mendasar dari ke-tiga kebijakan tersebut, jika Puteh dan Nurmahmudi Ismail memberlakukan Moratorium tanpa mencabut perizinan pengusahaan hutan skala besar dan kecil, maka lain lagi kebijakan Moratorium Irwandi Yusuf, dengan mencabut semua aktifitas pengusahaan hutan baik skala besar maupun kecil. Mungkin disinilah letak optimistis kita terhadap kebijakan Moratorium yang dibuat terakhir ini, sederhananya, ibarat menata dan membangun kembali sebuah areal akan lebih efektif dan maksimal jika areal tersebut dalam keadaan kosong. Moratorium Ala Nurmahmudi, Puteh, hingga Irwandi Yusuf Membuat bandingan terhadap ke-tiga kebijakan Moratorium ala Nurmahmudi Ismail, Abdullah Puteh, dan Irwandi Yusuf memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran perbedaan ketiga kebijakan tersebut. Langkah awal dan fundamental merupakan kunci suksesnya proses pelaksanaan Moratorium. Moratorium Abdullah Puteh, 14

© Mahdi Ismail | FFI AP

dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2001 dengan surat No. 511.11/4505 tentang PenghentianSementara Kegiatan Penebangan Hutan di Aceh. Surat tersebut ditujukan kepada para Direktur perusahaan HPH di Aceh. Kebijakan moratorium Puteh tidak memuat larangan penebangan hutan untuk skala IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) dan yang sejenisnya. Kebijakan Moratorium Puteh juga tidak melarang beroperasinya industri dan kilang kayu di berbagai lokasi di Aceh. Kebijakan Moratorium Puteh secara konseptual adalah sebuah pendekatan manajemen mengurangi dan mencegah berlanjutnya kerusakan hutan yang diakibatkan oleh aktivitas penebangan kayu. Kebijakan Moratorium Abdullah Puteh bukanlah dimaksudkan untuk mencegah berlanjutnya kerusakan hutan alam dan menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Aceh. Seperti bunyi surat Gubernur, pada butir 2, disebutkan “Penghentian penebangan ini dimaksudkan untuk melaksanakan registrasi/pendataan ulang dalam rangka penilaian kembali oleh Pemerintah Daerah terhadap kemungkinan diperpanjang/tidak diperpanjangnya izin HPH perusahaan Saudara”. Kebijakan tersebut sekedar langkah penertiban administrasi perusahaan HPH di Aceh, tanpa adanya sebuah konsep yang mereformasi baik secara fisik maupun kebijakan kehutanan di Aceh. Sementara, moratorium yang pernah dikeluarkan Menhutbun di-era kabinet pemerintahan Gus Dur, Nurmahmudi Ismail pada tahun 2000 lalu, hanya untuk moratorium konversi hutan alam (pelepasan kawasan hutan menjadi kawasan non-

hutan). Bagaimana dengan kebijakan moratorium Irwandi Yusuf yang telah dideklarasikan pada 6 Juni lalu, ada beberapa hal yang berbeda secara konsep dan latar belakang seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Hanifah Affan, latar belakang pendeklarasian Moratorium Logging Hutan dalam wilayah Provinsi Aceh ini dimaksudkan untuk menyusun kembali Strategi Pengelolaan Hutan Aceh melalui redesign (penataan ulang), reforestasi (penanaman kembali hutan), dan reduksi deforestasi (menekan laju kerusakan hutan), demi kemaslahatan umat manusia, termasuk berupaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Menurut Hanifah, bencana alam banjir, tanah longsor, dan lainnya yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Aceh selama ini, seperti banjir bandang di Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang beberapa waktu lalu, merupakan pertanda bahwa pengelolaan hutan di Aceh harus ditata kembali. Selain itu, gangguan satwa liar, seperti harimau dan gajah yang aktivitasnya terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir ini, juga mengisyaratkan bahwa habitat satwa itu sudah mulai terganggu akibat penebangan pohon yang berlebihan. Aceh sebagai bagian dari masyarakat dunia yang hidup di bumi ini memiliki kewajiban untuk memberikan sumbangan terhadap pengurangan laju pemanasan global melalui pelestarian hutan. Luas hutan di Aceh harus tetap dipertahankan minimal 50 persen dari luas wilayah Aceh sebagai hutan permanen. Strategi untuk melaksanakan semua itu, perlu dilakukan dengan langkah yang tepat,

yaitu mendeklarasi kebijakan Moratorium Logging Hutan Aceh. Penebangan hutan ini berlaku untuk seluruh hutan di wilayah Aceh, baik yang memiliki status kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan, maupun yang berada di luar kawasan hutan. Kebijakan moratorium yang dideklarasikan oleh Pemerintahan Aceh ini akan mengikat para pemegang konsesi penebangan yaitu HPH dan HTI, serta usaha dan kegiatan lainnya yang memiliki implikasi terhadap penebangan hutan. Kebijakan Moratorium Logging yang dituangkan dalam instruksi gubernur telah memandatkan kepada instansi di bawah lingkup pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa Moratorium ini terlaksana di lapangan. Sedangkan langkahlangkah redesain hutan akan dilakukan oleh Dinas Kehutanan agar proses kebijakan moratorium itu barjalan dengan baik, baik dari segi okologi, ekonomi, maupun dari segi sosial kemasyarakatan. Mengapa Moratorium Mengapa harus Moratorium? Untuk menata sebuah areal atau kawasan secara efektif dan maksimal sangat mudah ditempuh jika tidak ada aktifitas didalam areal tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih wilayah dan tarik ulur kepentingan. Jika ditarik lebih jauh, kebijakan moratorium diambil karena hutan Aceh berada pada posisi yang cukup mengkhawatirkan. Catatan WALHI Aceh, setiap harinya kita kehilangan hutan dua kali lipat luas lapangan sepakbola atau setara 20.796 per tahunnya, laju kerusakan ini salah satunya dipicu oleh aktivitas illegal logging yang terus terjadi, tahun 2006 tertangkap 120.209,50 meter kubik kayu sitaan dari hasil illegal logging, angka ini mengalami kenaikan empat kali lipat dari tahun sebelumnya sekitar 33.249,25 meter kubik. Padahal angka kayu sitaan tersebut jika ditaksir hanya sekitar 2 % dari total 15


tebangan illegal yang terjadi di hutan Aceh. Kerusakan hutan akan menimbulkan multiplier effect, salah satunya adalah bencana banjir dan tanah longsor, lihat saja angka statistik kerugian akibat banjir dan longsor. Angka pengungsi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, 23.783 orang mengungsi pada Tahun 2005 dan meningkat menjadi 28.976 pada tahun 2006, banjir Tamiang akhir Desember 2006 lalu memberikan angka cukup mencengangkan 500 orang dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan mengungsi, dan jumlah korban hanya mencapai 79 orang. Selain jumlah pengungsi yang mengalami kenaikan, jumlah kejadian atau intensitas banjir juga mengalami kenaikan dari tahun 2005, yaitu dari 30 kejadian menjadi 39 kejadian pada tahun 2006, atau rata-rata tiap bulannya terjadi 3-4 kali bencana banjir dan longsor. Bencana Banjir dan Longsor tahun 2005 banyak menimbulkan kerugian baik korban jiwa maupun kerugian materi, 47 orang dinyatakan tewas, 5 orang hilang, dan 23.783 orang mengungsi ketempat yang aman. Kondisi ini justru tidak mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2006, dari 39 kejadian banjir dan longsor, 20 orang tewas, bahkan jumlah pengungsi mengalami kenaikan menjadi 28.976 orang. Sementara itu, akibat banjir dan longsor telah merusakkan berbagai infrastruktur dan mata pencaharian masyarakat, bencana pada tahun 2005 sebagian besar merusak infrastruktur seperti, fasilitas umum 33 buah, jalan sepanjang 20 km, jembatan 18 buah, bendungan 3 buah, saluran sepanjang 2.870 meter, dan 350 keluarga kehilangan tempat tinggal. Selain hancurnya tempat tinggal, masyarakat juga kehilangan mata pencaharian, akibat hancurnya 30 ha sawah, 40 ha lahan perkebunan, dan 25 ha lahan perikanan. Tahun 2006, implikasi bencana banjir dan longsor lebih membuat keadaan masyarakat semakin sulit, hal ini ditandai 16

dengan meningkatnya kerusakan disektor mata pencaharian, 74 ha sawah rusak, 101 ha lahan perkebunan, dan 48 ha lahan perikanan, rusak ditelan banjir dan longsor. Angka kerusakan disektor mata pencaharian masyarakat ini justru mengalami kenaikan dua kalinya di tahun 2006. Sektor sarana dan prasarana juga mengalami kerugian akibat rusaknya jalan sepanjang 211 km yang menyebabkan terganggunya jalur transportasi, selain itu kerusakan akibat banjir dan longsor di tahun 2006 ini juga telah menghancurkan 12 jembatan 5 bendungan, 2.573 meter saluran, 71 tanggul, dan rusaknya 249 buah rumah masyarakat. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dampak kerugian banjir dan longsor cukup menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Aceh, banjir pada tahun 1996 menimbulkan kerugian Rp 174 milyar, tahun 2000 kerugian akibat banjir menembus angka Rp 800 milyar, dan tahun 2006 banjir tamiang menyebabkan kerugian Rp 2 triliun, jika dibandingkan dengan pendapatan akumulasi dari sektor kehutanan terhadap PDRB Aceh selama tahun 1993-2001 hanya sekitar Rp 362 milyar atau rata-rata sekitar Rp 45 milyar per tahun. Anggaran APBN Aceh tahun 2007 sebesar kurang lebih Rp 19 triliun, termasuk anggaran rekonstruksi Rp 9,7 triliun, maka anggaran bersih yang diterima Pemerintah Aceh kurang lebih Rp 10 triliun, jika kemudian harus menutupi tekor banjir tamiang Rp 2 triliun, artinya 20% anggaran Aceh tahun 2007 praktis hanya digunakan untuk pemulihan banjir dan longsor. Selain itu, hutan aceh juga diperparah dengan terjadinya kebakaran hutan dan Lahan atau titik api (hotspot), tahun 2006 terjadi kenaikan jumlah titik api dari tahun sebelumnya, 1.163 titik api atau mengalami kenaikan 2 kali lipat dari tahun 2005, 518 titik api. Kurun waktu 6 tahun terakhir, dari tahun 2001 sampai dengan 2006 telah terjadi 3.057 titik api.

Hasil pantauan satelite NOAA dari tahun 2001 sampai dengan 2006, titik api tersebut juga berasal dari konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Perkebunan Besar. Tahun 2006, konsesi HPH merupakan penyumbang titik api terbesar, kemudian disusul konsesi HTI, dan Perkebunan Besar. Sementara itu, tutupan luas hutan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) terus berkurang dan memicu terjadinya kerusakan wilayah Sungai, kurang lebih 46,40% atau 714.724,38 ha DAS di Provinsi Aceh mengalami kerusakan dari 1.524.624,12 ha total luas DAS di Aceh. Provinsi Aceh memiliki luas wilayah yang tergenang secara terus menerus seluas 406.474 hektar atau sekitar 7,09 persen dan daerah yang tergenang secara periodik seluas 138.955 hektar atau sekitar 2,42 persen dari total luas wilayah. Tahun 2004 tercatat 3,19 persen atau 182.922 hektar wilayah Provinsi NAD mengalami erosi. Wilayah yang sangat rentan terhadap erosi adalah Kabupaten Aceh Tengah (46.815 hektar atau 11,24 persen), Aceh Besar (30.200 hektar atau 8,11 persen), diikuti Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Utara. Sepertinya kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh pada Juni lalu menjadi layak untuk diberlakukan jika mendasarkan pada analisis kerusakan yang telah terjadi di hutan aceh. Jika dilihat secara definisi, Jeda Tebang adalah berhenti sejenak dari aktivitas penebangan dan konversi hutan. Tujuannya adalah untuk mengambil jarak dari masalah agar didapat jalan keluar yang bersifat jangka panjang dan permanen. Menurut WALHI Aceh, ada banyak kepentingan yang saling berseberangan disektor kehutanan. Satu sisi, ada masalah bencana dan konflik yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dan disisi lain ada dorongan untuk melakukan ekstraksi terus menerus untuk memenuhi cadangan devisa dan pembayaran hutang bagi industri

yang tertanggung di BPPN. Sementara itu dilain pihak, koordinasi antara pusat dan daerah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini mengakibatkan informasi dan perkembangan atau pertumbuhan industri yang berada di tingkat kabupaten tidak diketahui dengan pasti oleh pemerintah pusat sehingga perencanaan pembangunan kehutanan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi. Membuat solusi terhadap pembangunan disektor kehutanan tidak menyentuh tiga masalah mendasar: tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat, korupsi dan besarnya kesenjangan antara pasokan dan permintaan di industri kayu. Pilihan Jeda Tebang justru diambil dikarenakan ada banyak kepentingan yang terlibat dalam subjek yang ingin diperbaiki. Banyaknya kepentingan membuat solusi terhadap masalah menjadi sulit didapatkan. Dengan jeda, seluruh kepentingan bisa dipinggirkan terlebih dahulu untuk kemudian permasalahan didalam tata kelola dan kebijakan yang tumpang tindih bisa diperbaiki. Demikian halnya dengan penyelesaian konflik, peraturan baku yang berkaitan dengan perizinan dan sistem kelola hutan rakyat bisa dilihat secara lebih jernih. Moratorium logging adalah sebuah keputusan berdaulat yang dibuat oleh Pemerintahan Aceh, sebagai rakyat kita wajib mendukung dan berkontribusi pemikiran, mendukung tidak ber-arti harus meninggalkan sikap kritis yang konstruktif, karena keputusan yang dibuat atas nama kedaulatan hutan Aceh untuk kesejahteraan rakyat. Tidak mudah menyusun sebuah tata kelola hutan yang dapat diterima oleh banyak pihak, jalan menuju tata kelola hutan Aceh memang sangat terjal. Jalan terjal bukan ber-arti kita harus mengurungkan niat untuk melaluinya, karena atas nama keputusan yang berdaulat kita telah berada disuatu titik untuk maju melaluinya. (*) dwg/FFI-AP 17


| Profil Kawasan |

Tajaga Ulu Masen, Ta peulindong ie

P

enamaan Hutan Ulu Masen diambil dari nama gunung Ulu Masen yang terletak di Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya. Ulu Masen dianggap mampu mewakili satu kawasan ekosistem hutan di bagian utara provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Nama Ulu Masen sendiri diambil dan diputuskan oleh komunitas yang diwakili oleh Imum Mukim Kabupaten Aceh Jaya, yaitu sebuah kesepakatan yang dilakukan pada pertemuan mukim pada tahun 2003 di Meulaboh dan Banda Aceh. Sebelum nama Ulu Masen diputuskan, juga muncul usulan penamaan kawasan gunung Sikawet sebagai ekosistem hutan yang layak dilindungi, yaitu habitat satwa terancam punah seperti gajah Sumatra. Setelah ditelaah dan didiskusikan lebih lanjut, maka nama Ulu Masen dipilih sebagai nama kawasan hutan yang mewakili satukesatuan ekosistem yang terdapat di lima kabupaten. Hutan Ulu Masen merupakan kombinasi yang lengkap antara hutan dataran rendah dan hutan dataran tinggi kombinasi ini membuat kawasan Hutan Ulu Masen unik. Dari hasil penelitian dan data satelit, luas kawasan hutan Ulu Masen adalah seluas 738.856 hektar yang lokasinya meliputi lima kabupaten di bagian utara Aceh dengan dengan batasbatas sebagai berikut: Kabupaten Aceh Barat (kecamatan Sungai Mas, Kaway XVI dan Pante Ceureumen), Kabupaten Aceh Jaya (kecamatan Teunom, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet dan 18

Jaya), Kabupaten Aceh Besar (kecamatan Darul Imarah, Darul Kamal, Indrapuri, Kota Jantho, Kuta Cot Glie, Kuta Malaka, Lembah Seulawah, Lhoong, Leupung, Lhok Nga, Seulimuem, Simpang Tiga dan Suka Makmur), Kabupaten Pidie (kecamatan Bandar Dua, Delima, Gempang, Glumpang Tiga, Mane, Mila, Padang Tiji, Sakti, Tangse, Tiro, dan Kemala), Kabupaten Pidie Jaya ( Kecamatan Meurah Dua, Bandar Baru, Meureudu, Trieng Gadeng dan Ulim). Hasil penelitian hidrologi di kawasan ini menyimpulkan bahwa Hutan Ulu Masen menyediakan jasa lingkungan berupa sumber air yang bermanfaat bagi lebih dari dua juta masyarakat Aceh di bagian Utara. Selain itu, hutan Ulu Masen sangat kaya dengan keanekaragaman hayati yang menjadikan hutan ini sebagai penyedia jasa lingkungan yang bernilai ekonomi tinggi dan dibutuhkan oleh masyarakat Aceh dibagian Utara melalui beberapa jasa lingkungan seperti; Penyedia sumber Air, pencegah Banjir dan Erosi, sumber Perikanan air tawar, pembangkit Tenaga listrik, produksi Karbon, sumber Plasma nutfah, sumber hasil hutan bukan kayu, pengendali hama, sumber ilmu pengetahuan, dan pariwisata. Dalam kawasan Ulu Masen, diketahui berbagai flora dan fauna Sumatra yang terancam punah dipastikan masih mendiami kawasan ini. Satwa dan tumbuhan tersebut diantaranya seperti Harimau (Panthera tigris sumatrae), Beruang Madu (Helarctos malayanus), Macan Dahan (Neofelis nebulosa) Kukang (Nycticebus coucang), Orangutan

Sumatra (Pongo abelii), Siamang (Symphalangus syndactylus ssp. Syndactylus), Kedih (Presbytis thomasi), Kambing Sumatra (Capricornis sumatraensis), Burung Rangkong Papan (Buceros bicornis), Kuau Besar (Argusianus argus), dan Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus). Ulu Masen di bawah Ancaman Kerusakan Pola eksploitasi dan kebutuhan hidup manusia menyebabkan Kawasan Hutan Ulu Masen tak luput dari ancaman degradasi, hampir setiap hari aktivitas penebangan illegal terjadi didalam kawasan hutan ini. Selain itu banyak faktor lainnya yang juga berkontribusi besar dalam menurunkan luas tutupan hutan kawasan ini. Pembukaan hutan untuk kepentingan perkebunan skala besar, pembukaan hutan ini menjadi ancaman serius bagi keberadaan hutan aceh dan sangat mempengaruhi perubahan ekosistem alami. Untuk dapat menyediakan servis ekosistem, suatu areal hutan haruslah dalam luasan yang sangat besar. Pembangunan jalan yang membelah kawasan hutan akan menjadikan hutan aceh terbelah (fragmentasi). Hal ini dikhawatirkan akan memicu pemecahan kelompok-kelompok satwa yang menjadikan hutan sebagai habitat dan resiko yang lebih tinggi adalah kepunahan satu jenis, tentu saja ini akan sangat mempengaruhi keberlangsungan servis ekosistem yang disediakan aset alami Aceh. Pembukaan jalan juga akan membuka akses perburuan satwa dan pembalakan liar Pembukaan lahan ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap berkurangnya luas hutan Aceh. Banyak masyarakat sadar dan ingin melestarikan hutan tapi kemudian berbenturan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Pembukaan lahan dan peladangan berpindah dapat mengakibatkan berkurangnya habitat satwa dan meningkatkan akses untuk perburuan satwa dan pembalakan. Pembalakan khususnya illegal sering

menjadi pusat perhatian media masa di negeri ini yang mana sering ditujukan untuk meningkatkan penegakan hukum dan melindungi asset alam yang tersisa. Jika pembalakan dilakukan dengan seleksi yang kuat maka kerusakan yang ditimbulkan terhadap ekosistem hutan tidak akan parah. Populasi satwa khas Sumatra seperti Orang Utan, burung Rangkong dan Kelelawar masih dapat bertahan hidup pada kondisi areal hutan tebang pilih, walaupun hal tersebut membutuhkan waktu pemulihan antara 20 – 30 tahun. Pada saat ini, hutan Aceh yang tersisa (yang selama ini hanya dijadikan subjek untuk pembalakan liar maupun legal) selayaknya diberikan waktu untuk berisitirahat dan kembali pulih untuk kelangsungan servis ekosistem yang bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya. Peluang dalam Pelestarian Hutan Ulu Masen Hutan Ulu Masen memiliki manfaat dan jasa yang sangat besar bagi masyarakat Aceh, manfaat ini akan terwujud jika Hutan Ulu Masen memiliki kesatuan yang lengkap dan utuh sehingga mampu menjalankan semua fungsi-fungsi dalam menyediakan jasa lingkungan. Peluang untuk pelestarian hutan Ulu Masen sangat besar, banyak faktor yang mendukung untuk melestarikan kawasan hutan ini, antara lain; Kondisi hutan masih relatif baik dan lengkap, penyediaan lahan sekitar kawasan yang memadai kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar, kesadaran tinggi masyarakat sekitar kawasan hutan tentang jasa lingkungan, budaya dan sistem pemerintahan lokal yang dapat mewujudkan pengelolaan lestari, perangkat hukum khusus yang memberi wewenang untuk menciptakan pola pengelolaan lokal (mandat Undang-Undang Pemerintahan Aceh), dan bantuan-bantuan pasca tsunami selama satu atau dua tahun ke depan (dewagumay/FFI AP).

19


Presentase Daerah Aliran Sungai dalam kawasan Ulu Masen

Hutan Ulu Masen dalam Angka • • • • • • • •

Luas total UluMasen 738.856 ha atau 7.388 km2 Terletak membujur dari 95° 15’ sampai dengan 96°30’ T dan melintang dari 4°25’ sampai dengan 5°29’ U Terletak diLima Kabupaten (Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie dan Pidie Jaya) Setara dengan luas kepulauan Riau Setara 12,87 persen dari total luas Provinsi Aceh Setara 20,81 persen dari total luas kawasan hutan Aceh Setara 0,67 persen dari total luas kawasan hutan Indonesia Terdapat 190 spesies burung

© Mahdi Ismail | FFI AP

Tengku Rayeuk Tajaga, Ulu Masen Kaya TENGKU Rayeuk (Gajah Sumatra) merupakan satwa liar yang paling besar yang dapat dijumpai di Hutan Ulu Masen. Tengku Rayeuk merupakan salah satu hewan yang sangat dikenal masyarakat Aceh. Sejak abad ke-16 pada waktu pemerintahan Raja Iskandar Muda dan legenda Biram Satani atau lebih dikenal dengan nama Gajah Putih merupakan legenda yang sangat populer di Aceh dari generasi ke generasi. Gajah diberikan nama hormat seperti Tengku Rayeuk atau Po Meurah. Po artinya hormat dan Meurah, kata Meurah diambil dari nama Meurah Johan yang merupakan nama Raja Aceh yang memerintah pada abad-11 yang terkenal sangat arif dan bijaksana. Sementara Tengku artinya orang (laki-laki) yang disegani dan Rayeuk artinya besar. Di bagian timur Aceh, gajah dinamakan 20

Datuk yang artinya sama dengan Tengku di wilayah lain. Tengku Rayeuk adalah hewan yang sosial, mereka menggunakan suara infrasonic untuk berkomunikasi sesama. Tengku Rayeuk hidup dan berpindah dalam kelompok yang besar. Tengku Rayeuk dapat menjadi jenis payung “Umbrella species” untuk melindungi satwa lain yang menggunakan habitat yang sama. Jumlah Tengku Rayeuk di Ulu Masen masih cukup banyak, tapi karena kerusakan dan fragmentasi hutan sebagai habitat gajah menjadi sempit maka jumlah gajah semakin menurun. Penurunan jumlah gajah di alam menjadi indikator kerusakan hutan serta dapat meningkatkan gangguan gajah ke pemukimam penduduk. 21


Š TN | FFI AP

Calang 2005 22

TIGA bulan sesudah bencana alam Gempa bumi dan tsunami, kota Calang berubah menjadi lokasi jamboree international dengan berkumpulnya para pekerja kemanusian dari berbagai Negara yang mendirikan tenda-tenda darurat untuk membantu korban tsunami. Meskipun kota Calang tersapu bersih oleh gelombang tsunami, tapi keindahan teluknya masih menakjubkan. 23


| Spesies |

Sempidan Aceh

Lophura hoogerwerfi

S

empidan Aceh (Lophura hoogerwerfi) sering disamakan dengan jenis Sempidan Sumatra (Lophura inornata). Status taksonomi dari jenis ini tidak pasti, hanya diketahui dari dua specimen yang diperoleh dari dataran tinggi Gayo pada tahun 1979. Pada tahun 1998/99 lima ekor masing-masing jantan dan betina ditemukan di pasar burung, Medan. Dari penjualnya diperoleh informasi bahwa burung ini ditangkap dari kawasan Taman Nasional Leuser. Seiring dengan kerusakan habitat dan penangkapan untuk diperdagangkan satwa ini sangat terancam keberadaannya.

Morfologi Panjang tubuh berkisar antara 46-55 cm. Berwarna gelap, Sempidan Aceh jantan sekilas mirip dengan Sempidan Sumatra (Lophura inornata), hitam kebiruan mengkilap dan tanpa jambul. Betina (seperti yang tampak pada gambar) punggung berwarna coklat bercoretkan hitam, tubuh bagian bawah coklat kekuningan tenggorokan keputih-putihan dan ekor berwarna hitam. Iris berwarna kuning, paruh abu-abu kebiruan Pada wajah terdapat kulit merah dan kaki berwarna biru tua. Suara: Belum terdokumentasi.

Penyebaran dan Kebiasaan Tipe specimen diambil kawasan hutan pegunungan antara ketinggian antara 1,2001,400 m disekitar gunung Telaga Meluwak. Hidup di lantai hutan pegunungan, dalam kelompok kecil dengan satu jantan dan beberapa betina. Penyebaran Global Lophura hoogerwerfi hanya ditemukan di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Populasi Perkiraan populasi: 2.500 – 5000 ekor; Kecenderungan populasi : Menurun. Perkiraan daerah sebaran: 38.000 km2 Taksonomi Super kingdom: Eukariota Kerajaan : Animalia Filum : Craniata

Klas : Aves Ordo : Galliformes Famili : Phasianidae Genus : Lophura Species :Lophura hoogerwerfi chasen, 1939 Kriteria Red List IUCN: Rentan C2b *Tisna Nando / FFI-AP

Sumber: Margulis L. and Karlene V. Schwartz, “Five Kingdom, An illustrated Guide to The Phyla of Life on Earth”. W.H. Freeman and Company; New York, USA; 1998. MacKinnon J., Phillips K., and Bas Van Balen. Burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. LIPI – Seri Panduan Lapangan. Puslitbang Biologi-LIPI-Birdlife – Indonesia program. 2000.

Kawasan sebaran Sempidan Ilustrasi dari buku "Burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan", MacKinnon J., Phillips K., and Bas Van Balen.

24

25


| Spesies | Tabel: Sebaran Raflesia Jenis Raflesia

Raflesia Aceh dan Sumatra Utara

Rafflesia micropylora

R

afflesia adalah genus dari tumbuhan berbunga yang terdiri dari 22 jenis. Jenis yang paling terkenal adalah, yang terkenal sebagai bunga terbesar di dunia dengan diameter mencapai 91 cm (3 kaki), tebal 1,9 cm (3/4 inci) dan berat sekitar 7 kg. Nama bunga Rafflesia diambil dari nama Sir Stamford Raffles yang adalah gubernur colonial Inggris di Singapura. Kingdom: Plantae Filum : Magnoliophyta Klas : Magnoliopsida Ordo : Rafflesiales Famili : Rafflesiaceae Genus : Rafflesia Species : Rafflesia micropylora Meijer Morfologi Bunga Rafflesia merupakan obligat yang terkenal karena memiliki berukuran

26

Wilayah Penyebaran

Rafflesia arnoldii R. Brown var. arnoldii var. atjehensis (Koord.) Meijer Rafflesia baletei Barcelona & Cajano

Borneo dan Serawak (Malaysia) West Kalimantan dan Bengkulu Indonesia

Rafflesia cantleyi Solms-Laubach

Semenanjung Malaysia dan pulau Tioman

Rafflesia gadutensis Meijer

pantai Barat Sumatra dan Bengkulu, Indonesia

Rafflesia hasseltii Suringar

Bagian tengah Sumatra dan semenanjung Malaysia

Rafflesi keithii

Sabah (Malaysia), Kalimantan Timur Indonesia

Rafflesia kerrii Meijer

Semenanjung Thailand dan Malaysia

Rafflesia lobata Galang & Madulid

Pulau Panay (Phillipine)

Rafflesia manillana

Luzon (Phillipine)

Bagian Selatan Luzon (Phillipine)

Rafflesia micropylora Meijer

Sumatra Utara dan Aceh (Indonesia)

Rafflesia mira Fernando & Ong

Mindanao (Phillipine)

Rafflesia patma Blume

Jawa (Indonesia)

Rafflesia pricei Meijer

Brunei dan Sabah (Malaysia)

Rafflesia rochussenii Teijsm. & Binned

Jawa Barat dan Sumatra (Indonesia)

Rafflesia schadenbergiana Goppert

Mindanao (Phillipine)

Rafflesia speciosa Barcelona & Fernando

Pulau Panay (Phillipine)

Rafflesia tengku-adlinii Salleh & Latiff

Sabah Malaysia

Rafflesia tuan-mudae Becc

Tiga gunung yang terisolasi di bagian Barat Sarawak (Malaysia)

Rafflesia borneensis Koorders Rafflesia ciliata Koorders

Di gunung Sekerat, Kalimantan (Indonesia). Hanya sekali sekali dikoleksi pada tahun 1917 dengan material yang kurang sempurna. Di gunung Sekerat, Kalimantan (Indonesia)

Rafflesia titan Jack

Bengkulu (Indonesia)

Rafflesia witkampii Koorders

Gunung Sekerat, Kalimantan (Indonesia)

© C. H. Lamoureux

sangat besar. Bunga ini tumbuh di jaringan tumbuhan merambat dan tidak memiliki sehingga tidak mampu berfotosintesis. Bunga Rafflesia hanya terlihat pada saat bunga tersebut siap untuk reproduksi, ketika tumbuhan parasit ini tumbuh pada bungkahan tumbuhan menjalar dan dalam perkembangangnya berbentuk seperti kubis. Kuncup yang mirip kubis tumbuh pada tumbuhan inang, kemudian setelah 9 bulan akan terbuka dan menampakan 5 daun mahkota (petal) yang besar dengan benang sari dan putik yang kemudian berkembang membentuk buah dengan banyak biji kecil. Bunga Rafflesia nampak seperti duduk diatas tanah baik jantan maupun betina (Betina agak langka dijumpai). Bunga hanya berumur sekitar satu minggu (5-7 hari) dan setelah itu layu dan mati. Sebagian besar dari jenis bunga ini mengeluarkan bau

seperti bau bangkai sehingga dalam Bahasa Indonesia dinamakan “Bunga Bangkai”. Bau busuk tersebut menarik hewan penyerbuk seperti lalat yang membantu proses polinasi tumbuhan ini. Bagian tengah bunga memiliki semacam duri yang fungsinya belum diketahui tetapi banyak menyimpan nektar. Ekologi Bunga Rafflesia dapat ditemukan pada ketinggian antara 500 – 700 mdpl di dalam hutan tropis yang hangat dengan kelembaban mencapai 100 % pada malam hari. Distribusi Rafflesia micropylora merupakan jenis Rafflesia yang hanya terdapat (endemik) di Aceh dan Sumatra utara (Indonesia). Saat ini, terdapat

22 jenis bunga Rafflesia yang terdapat di hutan tropis Asia Tenggara, secara rinci berikut jenis – jenis Rafflesia beserta wilayah penyebarannya.(TN/FFI-AP) Sumber :

Corner E. J. H., “The Life of Plants”. Weidenfeld and Nicholson, London, UK; 1964. Margulis L. and Karlene V. Schwartz,”Five Kingdom, An illustrated Guide to The Phyla of Life on earth”. W.H. Freeman and Company; NewYork, USA; 1998. Http://www.ecyclopedia.com/html/M/Magnolio. asp Http://www.parasiticplants.siu.edu Rafflesiaaceae/ RafflesiaGallery.html

27


| Liputan

Khusus |

Š TN | FFI AP

Berjuang Tanpa Akhir Untuk Harkat dan Martabat

S

etelah diakui keberadaanya oleh UndangUndang otonomi khusus, Pemerintahan Mukim kembali diakui secara de jure dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Secara de facto, keberadaan mukim masih cukup eksis dan diakui di seluruh Nanggroe Aceh, sekalipun antara warga masyarakat Aceh terdapat beragam suku dan kultur. Masalahnya, eksistensi mukim ini sekarang di Aceh bukanlah sebagai lembaga pemerintah. Mukim hanya lembaga adat yang tak punya kuasa memerintah. Sekian lama mukim hanya menjadi simbol adat, dan dipentingkan ketika ada upacara-upacara adat belaka. Misalnya, kahuri blang, kahuri laoet, dan kahuri-kahuri lainnya. Fakta seperti ini tentu sangat berbeda dengan eksistensi mukim pada masa kesultanan Aceh tempoe doeloe, hingga awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. 28

Sebetulnya, bukan hanya Pemerintahan Mukim di Aceh yang mengalami staknasi, Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dan Pemerintahan Marga di Sumatera Selatan merupakan salah satu dari sekian banyak Pemerintahan adat yang tidak berfungsi dengan keluarnya Undang-Undang Pemerintahan Desa. Wacana maupun tindakan kongkriet untuk mengembalikan keberadaan mukim di Aceh telah dirintis, mulai dari Undang-Undang otonomi khusus hingga Undang-Undang Pemerintahan Aceh, tetapi tetap saja tak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengubah kondisi yang telah berlangsung puluhan tahun. Tempo doeloe, keberadaan mukim tidak saja mendapat pengakuan sosioantropologis masyarakatnya, bahkan mendapat dukungan juridis politis dan

legitimasi dari pemegang kekuasaan pada masa itu. Sejarah mencatat bahwa lembaga mukim tersebut terbentuk seiring dengan masuknya agama Islam ke Aceh. Setelah diakui keberadaanya oleh UndangUndang otonomi khusus, Pemerintahan Mukim kembali diakui secara de jure dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Secara de facto, keberadaan mukim masih cukup eksis dan diakui di seluruh Nanggroe Aceh, sekalipun antara warga masyarakat Aceh terdapat beragam suku dan kultur. Masalahnya, eksistensi mukim ini sekarang di Aceh bukanlah sebagai lembaga pemerintah. Mukim hanya lembaga adat yang tak punya kuasa memerintah. Sekian lama mukim hanya menjadi simbol adat, dan dipentingkan ketika ada upacara-upacara adat belaka. Misalnya, kahuri blang, kahuri laoet, dan kahuri-kahuri lainnya. Fakta seperti ini tentu sangat berbeda dengan eksistensi mukim pada masa kesultanan Aceh tempoe doeloe, hingga awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Sebetulnya, bukan hanya Pemerintahan Mukim di Aceh yang mengalami staknasi, Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dan Pemerintahan Marga di Sumatera Selatan merupakan salah satu dari sekian banyak Pemerintahan adat yang tidak berfungsi dengan keluarnya Undang-Undang Pemerintahan Desa. Wacana maupun tindakan kongkriet untuk mengembalikan keberadaan mukim di Aceh telah dirintis, mulai dari Undang-Undang otonomi khusus hingga Undang-Undang Pemerintahan Aceh, tetapi tetap saja tak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengubah kondisi yang telah berlangsung puluhan tahun. Tempo doeloe, keberadaan mukim tidak saja mendapat pengakuan sosioantropologis masyarakatnya, bahkan mendapat dukungan juridis politis dan legitimasi dari pemegang kekuasaan pada masa itu. Sejarah mencatat bahwa lembaga mukim tersebut terbentuk seiring dengan

masuknya agama Islam ke Aceh. Mukim merupakan sistem pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh Imum Mukim. Imum Mukim dipilih secara langsung oleh tokohtokoh dalam kemukiman tersebut, yang terhimpun dalam tuha lapan. Karenanya, ia tidak tunduk pada kekuasaan di atasnya. Mukim mempunyai harta kekayaan serta sumber keuangan sendiri dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Pada masa kolonial Belanda keberadaan Imum Mukim tetap diakui. Bahkan diatur secara khusus dalam Besluit van den Governeur General van Nederland Indie Nomor 8 Tahun 1937. Masa penjajahan Jepang, pemerintahan oleh Imum Mukim pun tetap diakui berdasarkan Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944. Setelah Indonesia Merdeka ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan mukim tetap diberlakukan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Untuk mempertahankan kedudukan mukim dalam struktur pemerintahan desa, Keresidenan Aceh mengeluarkan Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946, yang menurut kedua peraturan tersebut, Pemerintahan Mukim diberlakukan untuk seluruh Aceh. Akan tetapi kedudukannya tidak lagi berada di bawah Ulhee Balang, karena lembaga ini sudah dihapus dengan kedua peraturan tersebut, sehingga. Mukim berada di bawah camat dan membawahi beberapa gampong. Pemerintahan Mukim dilaksanakan oleh tiga unsur. Pertama, unsur adat yang diwakili oleh imum mukim. Kedua, unsur agama yang diwakili oleh imeum masjid, ketiga, unsur dewan yang diwakili oleh tuha lapan. Meskipun ketiga unsur itu dipilah kewenangannya, namun dalam pengambilan keputusan diperlukan adanya persetujuan bersama. Pelaksanaan putusan dipresentasikan oleh imum mukim, sehingga putusan yang diambil merupakan keputusan yang kuat karena merupakan keputusan semua unsur pimpinan yang 29


mewakili masyarakat. Sebab itu pula dapat diperkirakan didukung oleh semua unsur yang ada dalam masyarakat. Seurikat Mukim Aceh Jaya Tempo doeloe adalah sejarah, sejarah tentang kebesaran dan pengakuan segenap orang terhadap kedudukan Mukim. Sekarang adalah hari ini dimana Mukim tidak memiliki dukungan juridis politis serta legitimasi dari pemegang kekuasaan, secara de facto Mukim tetaplah sebuah lembaga adat tanpa Power untuk mengeksekusi. Untuk itu diperlukan kerja keras bagi para Mukim itu sendiri untuk mengembalikan harkat dan martabatnya seperti tempo doeloe, bukan hanya sekedar catatan sejarah yang digores tinta emas. Apa yang harus dilakukan? Apa saja prasyaratnya? Mari kita tinggalkan sejarah dan tinta emas, kita arahkan pandangan kita sedikit ke sebuah Kabupaten yang terletak di pantai barat, Kabupaten Aceh Jaya. Mari kita sedikit belajar dari apa yang telah dilakukan para Imum Mukim di Kabupaten ini, berjuang untuk mendapatkan harkat dan martabatnya kembali. Berjuang tidak berarti berkonotasi “negatif ”, berjuang adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu yang dulu pernah ada, sebuah pengakuan atau legitimasi. Legitimasi ini perlu untuk direbut kembali, karena secara hukum (UndangUndang Pemerintahan Aceh) mengatur soal legitimasi Mukim, persoalannya legitimasi ini belum diberikan secara mutlak. Ini tidak salah, karena Undang-Undang yang memandatkan demikian. Dua tahun lalu, tepatnya 7 Agustus 2005 Miladiah bertepatan dengan 2 Rajab 1426 Hijriyah, Organisasi yang diberi nama Seurikat Mukim Aceh Jaya didirikan, tujuannya adalah untuk meningkatkan martabat dan harkat mukim serta memaksimalkan peran dan fungsi mukim dalam tatanan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam. Apa yang melatarbelakangi pendirian Seurikat Mukim 30

Aceh Jaya ini? Menurut Anwar Ibrahim Imum Mukim Rigaih, Seurikat Mukim Aceh Jaya didirikan sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi, membuat konsep atau acuan kepada Bupati atau pihak lain, memudahkan perencanaan mukim dan membangun hubungan dengan instansi lain, menguatkan lembaga adat yang ada di Aceh Jaya, dan membantu memudahkan urusanurusan dengan masyarakat. “Lebih dari itu, Seurikat Mukim Aceh Jaya didirikan untuk mengangkat harkat dan martabat mukim yang berada di Kabupaten Aceh Jaya,” tegas Anwar Ibrahim. Menurut pengurus Seurikat Imum Mukim Aceh Jaya ini, banyak hal yang harus diperbaiki dan diperjuangkan, untuk mengangkat harkat dan martabat para Imum Mukim kembali seperti tempo doeloe, dan itu pekerjaan yang sangat besar dan mulia. Waktu terus berjalan, pengakuan itu harus direbut bukan hanya sekedar berbicara dan berwacana tentang masa lalu, prinsip ini sangat kuat dan teguh dipegang oleh para Imum Mukim di Aceh Jaya. Sampai hari ini banyak hal yang telah dilakukan oleh Seurikat Mukim Aceh Jaya, mulai dari meng-inisiasi penyusunan Tata Ruang Aceh Jaya dengan melibatkan masyarakat gampong, bernegosiasi tentang keberadaan HPH yang ada di Aceh Jaya, dan terlibat aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya di Aceh Jaya. Secara organisasi, Seurikat Mukim sedang melakukan upaya pembenahan organisasi kedalam dan terus terlibat aktif memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah, Seurikat Mukim adalah partner bagi semua pihak yang akan memberikan masuka-masukan konstruktif. Walaupun masih seumur jagung, organisasi ini adalah embrio yang akan mengkonsolidasikan kekuatan Mukim di Kabupaten Aceh Jaya. Jika demikian, beranikah kita bermimpi tentang kejayaan Pemerintahan Mukim seperti tempo doeloe, sebagaimana yang telah dituliskan oleh tinta emas sejarah

kedaulatan Mukim ?. Jawabannya ya, dengan catatan bahwa Mukim tetap harus berjuang tanpa akhir untuk merebut harkat dan martabatnya. Jika tidak, sampai ratusan kali Undang-Undang yang mengatur

tentang Pemerintahan Mukim dibuat oleh Pemerintah, ratusan kali pula legitimasi itu tak akan pernah sampai kepada tangantangan Imum Mukim. Sementara sejarah, tetap saja terus mencatat. (*) dwg/FFI AP

Serikat Mukim Aceh Jaya Berdiri Jumlah Mukim Jumlah Gampong Periode kepengurusan

: 7 Agustus 2005/ 2 Rajab 1426 Hijriyah. : 21 Mukim : 157 Gampong : 2005 - 2007

Susunan Pengurus Seurikat Mukim se Aceh Jaya : Ketua : Syarifuddin (Imum Mukim Pante Cermen) Wakil Ketua (Pjs Ketua Umum) : Anwar Ibrahim (Imum Mukim Rigaih) Sekretaris : Ismailis, S.Ag.(Tokoh Mukim Panga Pucok) Wakil : Muhibuddin (Tokoh Mukim Pasi Teubee) Bendahara : Ibrahim Mane (Imum Mukim Calang) Seksi-seksi : Keuangan Hukum Adat Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Pemberdayaan Perempuan Pemanfaatan dan Pengelolan Sumber Daya Alam Pendidikan dan Pelatihan

: Helmi (Imum Mukim Kr. Sabee) : Syamsarif AR (Imum Mukim Keudee Teunom) : Samsul Bahri (Imum Mukim Panga) : Tanthawi (Imum Mukim Lamno) : Tisna Nando : M.Yatim YC (Imum Mukim Lageun) : Said Usman (Imum Mukim Lam Teungoh)

Lambang Seurikat Mukim Aceh Jaya Bergambar satu bintang, gunung dan batee ranop yang diapit oleh dua rencong, bermakna: • Bintang berwarna hitam melambangkan Seurikat Mukim berazaskan Islam dan Pancasila.Gunung berwarna hijau melambangkan Seurikat Mukim melindungi hutan dan daerah ulayat mukim. • Batee Ranop berwarna kuning melambangkan perdamaian. • Rencong melambangkan adat Aceh. • Warna biru laut melambangkan bahagian dari daerah ulayat mukim. 31


Š Shaummil Hadi | FFI AP

Danau Tangtang MENURUT masyarakat setempat nama Danau Tangtang diambil dari nama binatang sejenis ketam yang mendiami sekitar danau. Pandan rimba merupakan vegetasi yang mendominasi danau ini, kurang lebih 10 meter dari bibir danau, pandan rimba tumbuh rapat hingga membentuk tanah gambut sepanjang 3 meter kedalam danau. Selain Pandan rimba, vegetasi danau ini juga diisi oleh hutan muda yang diperkirakan sebelumnya merupakan bagian dari wilayah danau ini yang mengalami penyempitan. 32

Danau Tangtang terletak di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, terletak pada ketinggian kurang lebih 750 m dpl. Air Danau Tangtang mengalir kearah Sungai Mukov dan berlanjut ke Sungai Geumpang dan menyatu kedalam DAS Teunom. Danau Tangtang merupakan salah satu dari Kekayaan Hutan Ulu Masen, yang berfungsi sebagai Water Cathcment Area (Daerah Tangkapan Air) yang berkontribusi besar terhadap kehidupan masyarakat di hulu dan hilir DAS Teunom. 33


| Pendidikan & Penyadartahuan |

Teunom Menutup Rangkaian Pelatihan Guru Pendidikan Lingkungan FFI-AP, Teunom - Team Education and Awareness FFI-AP kembali menggelar pelatihan Pendidikan Lingkungan bagi guruguru di Kecamatan Teunom, pada 14 April 2007 lalu di Aula Puskesmas Desa Padang Kleng, Kecamatan Teunom. Kegiatan ini menuntaskan serangkaian kegiatan pelatihan guru untuk Pendidikan Lingkungan di semua kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya yang telah berjalan sejak bulan Juni 2006 hingga April 2007. Program pelatihan guru yang mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi NAD dan Kabupaten Aceh Jaya ini bertujuan untuk menambah wawasan dan memperkaya visi bagi tenaga pengajar serta menggali potensi untuk pengembangan dan proses pengintegrasian program pendidikan lingkungan ke dalam mata pelajaran yang ada. Seperti pada pelaksanaan di Kecamatan lain, pelatihan guru di Teunom juga diikuti oleh semua guru sekolah di daerah tersebut yang diwakili oleh satu orang guru untuk masing-masing sekolah dari semua tingkatan (SD, SMP dan SMA). Dari 31 sekolah yang diundang, hanya 1 sekolah yang tidak hadir pada acara tersebut yaitu perwakilan dari SDN Sarah Raya. Ketidakhadiran utusan dari desa Sarah Raya ini disebabkan sungai di daerah tersebut meluap, sehingga menyulitkan guru yang hendak mengikuti pelatihan untuk menyeberang ke daerah di mana pelatihan diadakan. Sama seperti pelatihan di kecamatankecamatan yang lalu, metode yang digunakan tidak jauh berbeda. Metode itu antara lain, dengan: pemberian materi, pemutaran film dan diskusi interaktif antar peserta yang mengikuti pelatihan, serta sosialisasi penggunaan kotak lingkungan “environmental box” yang dibagikan kepada peserta. 34

‘Teuku Rayeuk Tajaga, Ulu Masen Kaya’ Kampanye Pendidikan Konservasi Ekosistem di Aceh Jaya

© Asmaruddin | FFI AP

Materi yang di bawakan antara lain adalah: Pengenalan Flora dan Fauna Internasional dan Kawasan Hutan Ulu Masen oleh Zulfan Monika (FFI-AP), Pendidikan Lingkungan; Cara efektif meningkatkan kreatifitas Guru dan Siswa oleh Tisana Nando (FFI-AP), dan Konservasi Alam di tinjau dari perspektif agama Islam oleh Dina Astita (Guru SLTP 1 Krueng Sabee). Antusiasme pada materi-materi yang diberikan terlihat dari banyaknya isu yang di lontarkan oleh peserta, mulai dari isu pendidikan, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, hingga isu perambahan hutan khususnya kayu (Illegal Loging). Banyak dari peserta yang hadir juga mengeluh dengan akibat-akibat dari exploitasi hutan secara berlebihan, seperti banjir dan sering terjadi di kecamatan Teunom ini dan konflik satwa liar terutama Gajah dengan manusia (Human-elephant conflict) di desa/gampong yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Dari hasil diskusi selama hampir 3 jam itu, para peserta sudah mulai menyadari pentingnya usaha pelestarian alam dan lingkungan untuk tetap menjaga keutuhan sumber daya alam yang selama ini kurang begitu mendapat perhatian dari banyak

pihak, khususnya tenaga pengajar, bahkan salah seorang peserta perwakilan dari SDN 2 Teunom membacakan beberapa karya tulisnya tentang realita keadaan hutan Aceh pada saat diskusi berlangsung. Pelatihan Guru untuk pendidikan lingkungan ini ditutup dengan penyampaian pesan dan kesan oleh peserta, dimana sebagian besar dari peserta meminta FFIAP untuk mengadakan pelatihan seperti ini sesering mungkin serta dapat sesegera mungkin mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di daerah tersebut untuk membantu mensosialisasikan Pendidikan Lingkungan dimana mereka menjalankan tugasnya. ”Program Pelatihan Guru di Kabupaten Aceh Jaya yang dilakukan oleh Tim Education & Awareness FFI-AP dalam kurun waktu 10 bulan ini adalah salah satu program bagi ruang lingkup pendidikan lingkungan di Aceh. Harapan dari kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan para guru dalam bidang pelestarian alam akan membantu mereka mensosialisasikan pelestarian alam kepada anak didiknya,” demikian sebut Zulfan Monika. Selanjutnya program ini rencananya akan dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten lain yang berbatasan dengan kawasan Ulu Masen.

Masyarakat Aceh Jaya sepakat untuk memilih satu slogan yang akan diperuntukkan bagi kampanye pendidikan konservasi ekosistem Ulu Masen di Aceh Jaya. “Teuku Rayeuk Tajaga, Ulu Masen Kaya,” demikian bunyi slogan itu. Slogan dalam bahasa Aceh yang berarti “Gajah dijaga, Ulu Masen kaya” ini dirasakan sangat mewakili harapan-harapan masyarakat Aceh Jaya. Salah satu masyarakat yang selama ini dikenal karena komitmennya yang tinggi akan kelestarian alam dan satwa liar disekitarnya. Dua Komponen frase, yang kedengarannya pas untuk penamaan suatu slogan ini menjadi penting selain memiliki nilai historis tersendiri, keduanya juga dianggap sebagai komponen yang saling berkaitan dalam usaha-usaha konservasi ekosistem Ulu Masen terutama di daerah Aceh Jaya. Terpilihnya slogan ini sendiri sebenarnya telah melewati proses penyaringan ketat dari sekitar 17 calon slogan yang diusulkan masyarakat Aceh Jaya pada pertemuan stakeholder di Teunom. Pertemuan yang berlangsung Minggu (3/12/2006) ini difasilitasi oleh FFI-AP. Tujuan dibuatnya slogan ini dalam rangka sosialisasi dan pendidikan konservasi ekosistem Ulu Masen bagi masyarakat. Slogan resmi ini nantinya akan dipakai FFI-AP pada setiap melakukan kegiatan kampanye pendidikan konservasi pada masyarakat di dalam wilayah kerja Aceh Jaya. Maka jangan heran, jika nantinya menemukan bunyi slogan ini di saat mengunjungi wilayah ekosistem Ulu Masen Aceh Jaya.

35


© Havid Ismail | FFI AP

| Rekonstruksi |

Membangun Rumah Ramah Lingkungan Rekonstruksi 30 Unit Rumah di Meudanghon, Aceh Jaya FFI-AP, Meudangghon – Hingga pertengahan Agustus 2007 saat ini, FFI hampir menyelesaikan pekerjaan pembangunan untuk 30 unit rumah bantuan di Meudang Ghon, Aceh Jaya. Program ini didanai oleh Austria Aid (HWA) & British Petroleum (BP). Sebagai salah satu lembaga nonpemerintahan yang bergerak dalam bidang konservasi hutan dan satwa di Aceh sejak tahun 1998. Bencana gempa & Tsunami yang terjadi 2004 lalu mengharuskan FFI-AP bertindak pro-aktif dalam penangulangan dan rehabilitasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Sebagaimana disebutkan Irwan, Recostruction Coordinator FFI-AP, bahwa walau pada dasarnya bentuk program rekonstruksi seperti ini terlihat agak jauh dari peran FFI-AP sebagai lembaga nirlaba lingkungan hidup. Namun program kemanusian ini tetap merancang dan menanamkan prinsipprinsip ramah lingkungan ke dalam upaya pemulihan & rekonstruksi perumahan di desa Meudang Ghon, Aceh Jaya. “Jika tidak ada kendala awal bulan September 2007 ini, pekerjaan akan memasuki fase akhir. Meliputi pengerjaan sistem drainase (mengadopsi konsep Eko-hydraulic) & water treatment (mengadopsi sistem wet land) untuk mengolah limbah rumah tangga dari permukiman Meudanghon,” beber Irwan. Pengerjaan akhir ini juga meliputi 36

pembuatan sistem sanitasi (septik tank) yang sesuai dengan syarat kesehatan yang distandarkan oleh WHO. FFI juga mengajak masyarakat untuk menghijaukan di sekeliling lahan perkarangan mereka. Harapannya suatu saat nanti yang akan di dapatkan suatu pemukiman dalam suatu perkarangan yang rimbun yang dulunya tandus tergerus tsunami. Rumah bantuan yang didesain FFI menjadi model rumah ramah lingkungan, dimana hampir semua material rumah tidak memamfaatkan kayu-kayu hutan. Melainkan material-material non-hutan yang sudah dipilih sedemikian rupa. Daun-daun jendela maupun daun pintu, misalnya, mengunakan bahan dari kayu kebun yang kualitasnya tidak beda jauh dari kayu hutan semacam semantok dan lain-lain. Batu bata sebagai dinding digunakan batu bata dari pabrik yang sejak awal di didirikan dan bina oleh FFI. Produksi mengunakan bahan bakar ‘fuel block’ (serbuk gergaji yang dicampur sekam dan dipadatkan dalam bentuk blok-blok). Sedang untuk konstruksi atap mengunakan kayu kelapa yang di treatment anti rayap. Alternatif Mata Pencaharian Selain melakukan rekonstruksi dan pemulihan fisik tempat tinggal bagi masyarakat di desa Meudang Ghon. FFI juga mendirikan pabrik pembuatan batu bata

dan genteng. Tujuan didirikannya pabrik pembuatan batu-bata dan genteng ini, selain untuk membina masyarakat setempat juga sebagai bagian dari program livelihood. Sebagaimana dituturkan M. Irwan, program ini nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memulai kembali alternatif kehidupan yang lebih baik. Selain menjadi model atau contoh alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan bagi masyarakat desa Meudang Ghon yang tinggal di seputar areal hutan. “Masyarakat selain dibantu dalam rehabilitasi rumah-rumahnya, juga diajak terlibat dalam proses produksi di pabrik-pabrik batu bata dan genteng sebagai salah satu model bagi alternatif mata pencaharian,” sebut Irwan. Saat ini, pabrik genteng tersebut memperkerjakan 9 orang karyawan yang direkrut dari masyarakat Meudangon sendiri. Karyawan ini akan mendapat penghasilan dari hasil produksi yang mereka sudah lakukan, misalnya, untuk setiap pembuatan satu buah fuel block diupah Rp. 450,- dan satu buah genteng Rp. 750. Total produksi genteng selama November 2006 hingga April 2007 berjumlah 71.500 buah. Sementara ini, semua hasil produksi akan dimamfaatkan sebagai material pembangunan rumah di Meudanghon. Dalam perencanaan & implementasi Proyek Rekonstruksi, FFI-AP selalu menerapkan tiga unsur penting yakni: Partisipatif, memastikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Livelihood, proyek pembangunan perumahan ini juga diharapkan dapat merintis suatu kegiatan sumber usaha yang dapat diteruskan oleh masyarakat Meudang ghon untuk peningkatan perekonomian mereka. Dan konservasi lingkungan, dari material hingga tatatan perumahan rumah Meudang Ghon memperhatikan kaidah-kaidah konservasi lingkungan dan prinsip berkelanjutan. (Sh & Hi/FFI-AP)

Pabrik Genteng •

• •

• • •

• • • • • •

Total produksi genteng 71.500 buah (selama November 2006 hingga April 2007)Total produksi rabung 2.000 buah (selama November 2006 hingga April 2007) Tiap unit rumah membutuhkan 1.050 buah genteng dan 25 buah rabung Sehingga untuk 30 rumah yang dibangun oleh FFI – Aceh Program dengan donatur dari HWA – Austria Aid & British Petroleum, membutuhkan : Genteng, 1.050 x 30 unit rumah = 31.500 buah 66.000 buah Rabung, 25 x 30 unit rumah = 750 buah 1400 buah Sudah ada NGO lain yakni Caritas Czech Republic untuk menggunakan (dengan membeli) genteng & rabung produksi FFI pada pembangunan rumah bantuan sebanyak 30 unit (berdampingan dengan lokasi perumahan bantuan dari FFI – Aceh Program. Sehingga untuk perumahan bantuan dari Caritas Czech Republic memperoleh kebutuhan jumlah genteng dan rabung yang sama yakni: Genteng, 1.050 x 30 unit rumah = 31.500 buah Rabung, 25 x 30 unit rumah = 750 buah Total kebutuhan genteng untuk 60 unit rumah 31.500 + 31.500 = 63.000 buah Total kebutuhan rabung untuk 60 unit rumah 750 +750 = 1.500 buah Cadangan untuk tiap rumah: Genteng sebanyak 30 buah sehingga total untuk 60 unit rumah adalah 1.800 buah Rabung sebanyak 4 buah sehingga total untuk 60 unit rumah adalah 240 buah Sampai dengan tanggal 17 Agustus 2007 pekerjaan atap untuk 60 unit rumah sudah berjalan 94 % dan diharapkan pada akhir Agustus pekerjaan sudah selesai 100 %.

37


| Livelihood |

© Zikri Hayat | FFI AP

Rehabilitasi 25 Ha Kawasan Mangrove di Setia Bakti Aceh Jaya

FFI-AP, Setia Bakti - Setelah berhasil merehabilitasi kembali kawasan mangrove seluas 12 Ha pada bulan Februari-Maret 2006 lewat bantuan UNDP. FFI-AP awal Juli 2007 ini berencana melanjutkan program rehabilitasi kawasan mangrove di wilayah Kecamatan Setia Bakti seluas 13 Ha. Total 25 Ha kawasan mangrove ini hanya sebagian kecil saja dari total area yang hancur akibat bencana tsunami di Kec. Setia Bakti yang berjumlah kurang lebih 185 hektar. 12 Ha yang telah dikerjakan dari bantuan UNDP tersebut meliputi kawasan mangrove yang terletak di wilayah Desa Lhok Buya seluas 3 ha, Desa Gampong Baro 6 Ha dan Desa Lhok Timon seluas 3 ha. Sedang untuk lokasi 13 Ha yang direncanakan berjalan selama bulan Juli 2007 itu meliputi Desa Lhok Buya seluas 2 ha, Desa Gampong Baro 8 Ha dan Desa Lhok timon seluas 3 Ha. Sejauh ini rehabilitasi sudah dikerjakan seluas 4 ha, Lhok Buya 1 Ha, Gampong Baro 2 Ha dan Lhok Timon 1 Ha, dengan penanaman 40.000 batang Rhizopora Mucronata. Total lahan yang belum dikerjakan seluas 9 Ha. Program rehabilitasi yang dikerjakan FFI-AP bersama sebagian masyarakat Setia Bakti ini didanai oleh 38

Tubney. Direncanakan, untuk Desa Lhok Timon yang akan ditanam adalah Rhizopora Apiculata sebanyak 10.000 batang dan Mucronata sebanyak 10.000 batang. Pemilihan jenis Rhizopora Apiculata lebih dikarenakan lokasi Lhok Timon lebih banyak mengandung lumpur. Untuk Desa Lhok Timon ada sekitar 20.000 batang penyuluman dengan jenis bibit Mucronata. Dari rencana dari 20.000 batang tersebut, sekitar 10.000 batang ditanam dilokasi tambak (silvofishery). Sedang di lokasi penanaman di seputaran Lhok Buya dan Gampong Baro lebih banyak mengandung pasir, sehingga sangat cocok untuk ditanam Rhizopora Mucronata. Di Desa Lhok Buya ini bibit Rhizopora Mucronata akan ditanam sebanyak 10.000 batang, dengan penyulaman sebanyak 20.000 batang Mucronata. Dan untuk di Desa Gampong Baro sendiri bibit yang akan ditanami adalah Rhizopora Apiculata sebanyak 10.000 batang dan Rhizopora Mucronata sebanyak 50.000 batang. Di Gampong Baro ada sekitar 40.000 batang penyulaman dengan jenis Rhizopora Mucronata. ”Penanaman jenis yang berbeda di setiap lokasi ini lebih dikarenakan perbedaan karakter tanah yang mencolok.

Jika Rhizopora Mucronata lebih tahan terhadap lokasi yang berpasir, Apiculata lebih bagus ditanam dilahan berlumpur,” sebut Zikri Hayat, Field Officer FFI-AP di Setia Bakti, Aceh Jaya. Selain program rehabilitasi kawasan mangrove yang rusak akibat tsunami, FFI – AP juga memprogramkan kegiatan Nursery di Gampong Baro, Sayeung, Kecamatan Setia Bakti. Di lokasi nursery ini terdapat 170.000 batang bibit yang sedang disemaikan dengan rincian sebagai berikut: Rhizopora Mucronata sebanyak 150.000 batang, Rhizopora Apiculata sebanyak 20.000 batang. Bibit-bibit akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan program rehabilitasi di Setia Bakti. Pada tanggal 16-18 Januari 2007 lalu, kebun Nursery ini juga dipakai sebagai tempat pelatihan pelatihan secara partisipatif tentang manfaat Hutan Mangrove untuk masyarakat di Aceh Jaya, khususnya masyarakat Setia Bakti. Tujuan pelatihan ini menurut Zikri Hayat adalah untuk lebih memahami manfaat hutan mangrove dari segi fisik, ekologis, ekonomi dan bagaimana menyeleksi bibit mangrove untuk persemaian. Peserta yang hadir sebanyak 150 orang, yang terdiri dari kelompok penanaman mangrove

di masing-masing desa. Peserta perempuan sebanyak 50 orang dan 100 orang lakilaki. “Pelatihan ini lebih banyak berdiskusi dengan kelompok, menggali pengalaman dari masing-masing anggota kelompok tani mangrove. Pelatihan ini juga sangat bermanfaat bagi pemberdayaan peningkatan perekonomian masyarakat disekitar pesisir pantai yang umumnya para nelayan dan petani tambak,” tutur Zikri. Kegiatan rehabilitasi Mangrove di Aceh Jaya, khususnya di Setia Bakti sejauh ini sudah memasuki tahap II. Dimana kegiatankegiatan yang sudah dan akan dilakukan antara lain: melakukan survey ulang untuk lokasi penanaman, melakukan survey untuk lokasi Nursery, melakukan monitoring penanaman yang telah dilaksanakan pada bulan Pebruari - Maret 2006, melakukan penyulaman terhadap tanaman Mangrove yang mati, melakukan sosialisasi tentang kelanjutan program kepada masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat gampong secara partisipatif tentang manfaat hutan mangrove, tekhnis penanaman dilapangan, seleksi benih untuk disemai di Nursery hingga dengan pemeliharaan di kebun Nursery. (Sh/FFI-AP) 39


| Marine |

Reef Restoration di Selat Rubiah, Pulau Weh-Sabang

Uji Awal Metode-metode Rehabilitasi Terumbu Karang FFI-AP, Sabang - Empat titik di sepanjang Selat Rubiah telah dipetakan sebagai lokasi percobaan awal reef restoration. Percobaan yang akan dilakukan oleh tim proteksi FFIAP awal Mei 2007 dilakukan untuk menguji metode mana yang dapat memberikan kesuksesan paling besar dan paling cepat dalam rehabilitasi terumbu karang yang sebagiannya hancur akibat bencana Tsunami tahun 2004 yang lalu. Hasilnya akan terus dipantau sejak seminggu setelah selesai penempatan modul (T=0) yang akan diteruskan selama 6 bulan sekali selama 2 tahun. ’’Ada tiga metode yang akan diujicobakan. Ketiga metode ini serupa dalam hal jumlah manpower yang dibutuhkan dan jumlah cost yang dikeluarkan. Tiga rancangan metode yang akan di ujicobakan tersebut: Blok sement dengan banyak ujung, blok semen/rock pile, piramida tabung. Sedang metode transplantasi, yang umum digunakan untuk mengembangkan terumbu karang ini tidak dilakukan karena sudah dilakukan oleh tim transplantasi dari Institut Pertanian Bogor (IPB),’’ sebut Ibnu Azzam, Protection Marine Officer, FFI-AP. Salah satu bentuk model reef restoration yang akan diujicoba di Selat Rubiah, Iboih, adalah model yang mengunakan blok-blok semen/ batu alam (rock pile) dengan ukuran 50 cm x 50 cm. Model ditumpuk secara tidak beraturan sehingga menyediakan rongga di antara susunan blok semen tersebut. Untuk mempertajam analisa kesuk40

sesan, tiap-tiap metode ditempatkan dalam dua kedalaman yang berbeda yakni 60 m dan 25 m. Di dalam dua kedalaman yang berbeda inilah, ketiga metode akan dicoba dan diletakkan dengan masing-masing 3 - 5 replikasi. Tiap metode diletakkan dengan jarak 500 meter sejajar satu sama lain, dengan luasan modul yang sama yaitu 2m X 2m. Dari situ kemudian, data-data biologi berupa data ikan karang dan substrat (terumbu karang, intervebrata, dan alga) dikumpulkan untuk dianalisis. Analisa ini dipakai untuk melihat kelimpahan atau persen penutupan termasuk juga untuk melihat suksesi (proses pergantian/ perkembangan) dari biota yang menempati tiap kluster-kluster dalam satu modul yang telah diujicoba. Ada 48 unit modul yang diujicoba dari keseluruhan metode. Sedangkan untuk mengetahui dan membandingkan mana metode yang sukses dalam percobaan ini akan diukur dengan analisis statistik menggunakan ANOVA. Walau tahapan percobaan ini baru akan dimulai, harapan untuk mengembalikan terumbu karang yang rusak akibat sapuan Tsunami menjadi penting bagi masyarakat pengelola wisata dan pengunjung wisata di Selat Rubiah. Selat Rubiah adalah selat di antara pantai Iboih dengan pulau Gapang, dimana terdapat taman alam bawah laut yang begitu indah dengan terumbu karang dan berbagai jenis biota laut yang hidup di dalamnya. Selat Rubiah adalah objek wisata bawah laut yang harus dilindungi. (Sh/FFI AP)

© Ibnu Azam | FFI Marine

Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kecil di Iboih, Sabang Usaha awal menuju Koperasi Swadaya Masyarakat FFI-AP, Sabang - Hampir tiga bulan berlalu sejak Lokakarya Pengembangan Desa Iboih. Masyarakat kini tengah berbenah untuk memulai usaha guna mewujudkan gagasan-gagasan yang telah direncanakan dalam lokakarya pada Januari 2007 itu. Beberapa pertemuan lanjutan pun dilangsungkan, seperti yang terjadi Sabtu malam (7/4/2007) di Kantor Kelurahan Iboih, Sabang. Pertemuan ini membahas langkah-langkah bagaimana memperkuat kembali kelompokkelompok usaha yang telah ada selama ini di Iboih, bagaimana langkah-langkah untuk mengembangkan kelompok-kelompok. Hasilnya disepakati untuk membangun satu koperasi swadaya masyarakat yang menaungi kelompok-kelompok usaha. Pemilihan untuk membentuk Koperasi adalah pilihan bijak masyarakat Iboih. Mereka sadar bahwa untuk mengembangkan desa mereka perlu adanya bentuk pengembangan yang bersifat integral dimana setiap kelompok dapat memanfaatkan satu saluran bersama dengan satu tujuan untuk pengembangan desa mereka. Di Iboih sendiri, ada empat kelompok usaha yang dilakukan masyarakat yaitu kelompok wisata, kelompok Ternak/Tani, Kelompok Dagang, dan Kelompok Nelayan. Gagasan untuk membangun suatu Koperasi Swadaya masyarakat timbul dari kesadaran masyarakat Iboih sendiri untuk pengembangan desa mereka yang lebih bermanfaat. Ini adalah gagasan yang berbeda yang diinisiasikan FFI-AP Marine bersama masyarakat Iboih. Dimana rencana pengelolaan dana bergulir bagi masyarakat dilakukan sejalan dengan rencana pembentukan Koperasi Swadaya Masyarakat. Artinya, sistem yang dikembangkan dalam pengelolaan dana bergulir, diarahkan sesuai dengan rencana usaha koperasi atau sistem yang akan digunakan koperasi nanti. Dana yang difasilitasi oleh

FFI-AP tidak langsung diserahkan kepada masyarakat. “Masyarakat di Iboih memiliki kesadaran yang sangat tinggi tentang bagaimana mengembangkan desa mereka,” tutur Novriyanto, Microfinance officer di Sabang. “Mereka sadar bahwa dana bantuan yang tersedia seharusnya dimamfaatkan untuk pengembangan yang lebih bermamfaat. Pembentukan koperasi adalah gagasan awal untuk pengembangan itu, yang berasal dari mereka sendiri. Mereka sendiri berharap bahwa dengan adanya koperasi justru akan meningkatkan saling kerjasama di antara mereka sendiri,” kesan Novri. Sementara ini gagasan pembentukan koperasi akan dilakukan secara bertahap. Tahapan I merupakan tahapan ujicoba sistem dan mekanisme, sembari memberikan penguatan kapasitas dari setiap anggota dan tim pengurus formatur. Dalam tahapan ini dana yang difasilitasi FFI-AP diusahakan diberikan pada usaha-usaha yang benar-benar layak, resiko kecil dan tingkat keberhasilan tinggi. Itu karena, dana yang ada saat ini masih terbatas, tentunya tidak semua usaha masyarakat dapat dipinjamkan sekarang. Saat ini, FFI-AP masih mengelola dana ini dengan beberapa tim formatur yang disebut sebagai “majelis” yang bertindak sebagai badan pelayanan dari usulan-usulan pinjaman masyarakat. Majelis dan FFI-AP, dalam tahapan awal ini, menilai layak tidaknya usulan pemijaman yang datang dari masyarakat tersebut. Jika tahap uji coba ini berhasil, diharapkan tahap selanjutnya akan lebih mudah berjalan. Tahapan-tahapan dalam pembentukan Koperasi swadaya masyarakat ini diharapkan dapat menjadikan koperasi semakin mandiri dan dapat melepaskan ketergantungan dari bantuan pihak lain. Proses belum final, beberapa pertemuan lanjutan masih terus akan dilakukan. (Sh/FFI-AP) 41


Terumbu Karang TERUMBU karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanhellae. Hewan karang bentuknya aneh, menyerupai batu dan mempunyai warna dan bentuk beraneka rupa. Hewan ini disebut polip, merupakan hewan pembentuk utama terumbu karang yang menghasilkan zat kapur. Polip-polip ini selama ribuan tahun membentuk terumbu karang. Zooxanthellae adalah suatu jenis algae yang bersimbiosis dalam jaringan karang. Zooxanthellae ini melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen yang berguna untuk kehidupan hewan karang. Di lain fihak, hewan karang memberikan tempat berlindung bagi zooxanthellae. Dalam ekosistem terumbu karang ada karang yang keras dan

42

Š Ibnu Azam | FFI Marine

lunak. Karang batu adalah karang yang keras disebabkan oleh adanya zat kapur yang dihasilkan oleh binatang karang. Melalui proses yang sangat lama, binatang karang yang kecil (polyp) membentuk kolobi karang yang kental, yang sebenarnya terdiri atas ribuan individu polyp. Karang batu ini menjadi pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Walaupun terlihat sangat kuat dan kokoh, karang sebenarnya sangat rapuh, mudah hancur dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Manfaat Terumbu KarangTempat hidup ikan-ikan “Benteng pelindung pantai dari kerusakan yang disebabkan oleh gelombang atau ombak laut�. Keindahan terumbu karang dapat dijadikan tempat untuk wisata bahari.(Dari berbagai sumber)

43


| Proteksi |

Konflik Satwa - Manusia

Beberapa Cara Pengusiran dan Penggiringan Terhadap Gangguan Gajah

© Mahdi Ismail | FFI Aceh

Harus Ada Langkah Penanganan Terpadu

K

onflik satwa-liar yang terjadi akhirakhir ini di Aceh pada umumnya dipicu oleh terganggunya habitat alami dari satwa konflik tersebut. Jika dikaitkan dengan gangguan terhadap habitat alaminya, hampir di semua tempat yang terjadi gangguan juga terjadi gangguan terhadap hutan. Aktivitas penebangan liar, pembukaan areal hutan bagi perkebunan, perladangan berpindah dan sebagainya telah menyempitkan habitat satwa konflik tersebut. Kehilangan habitat alaminya sering menyebabkan satwa liar konflik seperti Gajah dan Harimau mendatangi daerah atau areal pemukiman untuk mencari makan, sehingga menyebabkan timbulnya konflik.

Karenanya diperlukan suatu usaha terpadu yang melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah dalam usaha penanganan konflik satwa liar. Penanganan konflik satwa liar selain berupaya menyelamatkan satwa liar konflik, juga bertujuan memperkecil kerugian properti dan jiwa masyarakat, baik masyarakat daerah konflik terdeteksi juga daerah lain yang kemungkinan sewaktu-waktu dapat juga terjadi serangan satwa yang sama. Baik Harimau ataupun Gajah di Aceh menghadapi masa depan yang tidak menentu apabila distribusinya pada saat ini secara substansial terus berkurang, populasinya menjadi semakin kecil, terfragmentasi dan terisolasi satu dari yang lain.(Sh/FFI-AP)

Ancaman konflik satwa liar dengan manusia terjadi akibat : • • • • • • •

44

Penebangan liar Perladangan berpindah Pembangunan Jalan Baru Pengaktifan wilayah transmigrasi yang menjadi tempat lintasan satwa liar ( harimau, gajah) Pengaktifan kembali HPH Pembukaan hutan untuk pemukiman pengungsi korban tsunami Pembukaan hutan untuk perkebunan

• • •

Perburuan satwa dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melindungi satwa langka Pertambangan Keterbatasan SDM para staff yang berwenang (jagawana)

1. Menyiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk pengusiran dan penggiringan gajah seperti alat penghasil bunyi, penghasil bau, alat komunikasi, dan lainnya. 2. Masyarakat di sekitar harus diberitahu keberadaan gajah, mengenai rencana dan arah pengusiran dan penggiringan yang dilakukan. Berikan pengertian kepada masyarakat kemungkinankemungkinan daerah yang akan dilalui gajah saat pengusiran dan penggiringan serta kemungkinan kerusakan yang terjadi pada kebun-kebun yang dilewati gajah. 3. Pengusiran dan penggiringan gajah yang berkonflik dilakukan ke arah habitatnya. Arah pengusiran dan penggiringan harus mempertimbangkan dampak kerugian yang paling kecil yang akan terjadi sewaktu gajah akan melewati daerah tersebut 4. Pengusiran dan penggiringan yang dilakukan harus dengan koordinasi yang jelas sehingga tidak ada gajah yang berada di luar kontrol. Berikan pengertian kepada masyarakat jangan melakukan tindakan-tindakan pengusiran secara sendiri-sendiri yang mengakibatkan pergerakan gajah menjadi tidak terarah. 5. Pada waktu pengusiran dan penggiringan jangan membuat gajah terkejut secara mendadak, kecuali tim berada pada lokasi yang dapat mengamankan diri. Gajah yang terkejut tidak dapat diprediksikan

6.

7.

8.

9. 10.

kemana arahnya berlari, sehingga berkemungkinan berlari ke arah tim pengusir dan ini sangat membahayakan. Tim harus punya jarak yang aman dari gajah, seandainya gajah berlari mengejar masih dapat menghindar, atau di sekeliling kita telah ada pengaman seperti kanal dan sebagainya. Karena kecepatan gajah berjalan dan berlari melebihi kecepatan manusia di medan yang sama. Hati-hati melakukan pengusiran gajah jantan yang must, karena sering berperilaku mengamuk atau kegilaan atau lebih baik hindari. Tanda-tanda adanya cairan yang keluar dari kelenjar yang terletak, antara mata dan telinga. Hati-hati mengusir gajah yang membawa anak yang masih kecil, pergerakannya akan lambat dan cenderung agesif karena melindungi anak. Pengusiran yang dilakukan secara benar pelan dengan tanpa memaksa mereka cepat pergi. Pastikan tingkah laku gajah tidak agresif pada saat pengusiran karena kalau agresif sebaiknya pengusiran dihindari. Jangan melakukan pengusiran dengan melukai gajah, karena gajah-gajah yang terluka cenderung agresif, stres, dan menyerang manusia. Demikian juga apabila ada gajah sakit akan mempunyai pergerakan yang lambat, sehingga kelompoknya juga bergerak lambat atau kelompoknya cenderung menunggu sampai gajah tersebut sehat.

Sumber : Adopsi dari usulan Protokol Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia - Forum Konservasi Gajah Indonesia 2007

45


| Biodiversitas | Tabel 1. Daftar Nama Jenis Burung yang berhasil diidentifikasikan sementara ini di kawasan Ulu Masen. Hasil ini direkam pada Februari dan Maret 2007.

Š Shaummil Hadi | FFI AP

Identifikasi Burung dan Primata di Kawasan Ekosistem Ulu Masen Dua survey awal untuk 189 spesies burung

FFI-AP, Teunom - 189 jenis burung berhasil diidentifikasikan untuk sementara dalam dua survey awal di dua lokasi seputaran kawasan ekosistem Ulu Masen. Survey ini dilakukan oleh Bas Van Balen (peneliti spesies burung) dan Nijman Vincent (peneliti spesies primata) atas inisiasi FFI-Aceh Programme. Survey ini berlangsung 25-28 Februari 2007 di Aceh Jaya dan Geumpang Pidie, dan 23-27 Maret 2007 di seputar Cagar Alam Jantho, Aceh Besar. Dua lokasi ini terletak di kawasan ekosistem 600,000 Ha yang disebut ‘Ulu Masen’, yang mencakup 5 distrik/ kabupaten di ujung paling utara Provinsi Aceh, Indonesia. Tisna Nando, Kepala Rombongan Tim survey di Aceh Jaya mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya survey ini untuk mendeteksi dan mengidentifikasi secara singkat keanekaragaman hayati di sekitar kawasan hutan Ulu Masen, membuat koleksi data awal, melakukan assessment singkat terhadap kawasan pinggiran hutan yang berbatasan dengan kawasan hutan Ulu Masen. Survey ini juga diharapkan dapat menggalang dukungan masyarakat di sekitar hutan untuk pelestarian hutan Ulu Masen. Di hutan di sekitar Dusun Bahagia 46

Panggong- Aceh Jaya, salah satu dusun terisolir yang hampir sebagian besar penduduknya mengungsi hingga kini sejak konflik bersenjata berlangsung di Aceh, tim berhasil mengidentifikasikan hampir sebagian besar jenis spesies burung dari hasil survey awal ini. Dusun ini kelihatan sangat sepi kecuali raungan mesin chain saw terdengar melengking di areal hutan tidak jauh dari dusun ini. Aktivitas logging yang mengancam kelestarian biodiversity. Indonesia mempunyai kurang lebih 1500 jenis burung yang hidup di alam bebas, atau 16 % dari jumlah spesies burung di dunia. Indonesia, bersama Brazil, Zaire dan Meksiko, tergolong negara megabiodiversity. Sayangnya, sejak lama telah terjadi perusakan hutan dan perairan yang mengakibatkan sejumlah binatang dan tumbuhan menjadi langka, terancam punah atau bahkan telah punah. Dari Red data book 2000 yang diterbitkan oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) Indonesia menempati urutan pertama dari daftar negara-negara di dunia yang memiliki jumlah terbesar jenis mamalia dan burung terancam punah di dunia.(Sh/FFI-AP) 47


48

49


| Ta t a R u a n g |

© Shaummil Hadi | FFI AP

Lokakarya Rencana Tata Ruang Secara Partisipatif , 17-18 April 2007 “Membangun Melalui Masyarakat Untuk Masyarakat”

Pelatihan Tata Ruang Imuem Mukim Se-Aceh Besar

Geliat Imuem Mukim Aceh Besar dalam Tata Ruang FFI AP, Jantho -- Para Imuem Mukim di Kabupaten Aceh Besar sedang bergeliat untuk melibatkan diri secara aktif dalam perencanaan penyusunan Tata Ruang Kabupatennya, menyitir sebuah ungkapan bijak "lebih baik banyak tahu untuk satu hal, dibanding sedikit tahu untuk banyak hal," ungkapan tersebut sedikit banyak-nya telah menjadi inspirasi para imuem mukim untuk lebih memahami dan terlibat secara aktif dalam mengawal proses penyusunan Tata Ruang Aceh Besar secara mendalam. Bukan gayung bersambut ketika FFI Aceh Programme, GTZ, dan BRR AcehNias menyelenggarakan sebuah pelatihan Tata Ruang untuk para Imuem Mukim Se-Aceh Besar pada (26/03) lalu di kota Jantho, tetapi sejauh sebelum itu para Imuem Mukim Aceh Besar telah berupaya menggagas konsep tata ruang Kabupaten Aceh Besar. "Pelatihan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman, mutu, dan kualitas Tata Ruang, dengan harapan bisa menjadi perbendaharaan yang bisa mengakomodir semua kepentingan," ungkap Wibisono mewakili pihak penyelenggara kegiatan ini. Ditempat yang sama perwakilan GTZ, Ulrich menambahkan bahwa keberadaan konsultan yang bekerja dalam perencanaan tata ruang tidak akan mempunyai manfaat jika tidak ada masukan dari masyarakat khususnya para Imuem Mukim. Senada 50

dengan itu, Syahrul -- Perwakilan dari BRR Aceh-Nias menegaskan kembali bahwa perencanaan tata ruang merupakan sesuatu yang baku dimana sebelum melakukan aktifitas kita memulai dengan sebuah perencanaan, "Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan tata ruang, membuat rencana, menguatkan rencana, mengendalikan, dan mengawasi," tambah Syahrul lebih rinci. Kegiatan ini sendiri diikuti kurang lebih 41 para Imuem Mukim yang berasal dari Aceh Besar, dan berlangsung selama empat hari penuh serta satu hari khusus dilakukan kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk lebih memperdalam pemahaman penyusunan tata ruang secara kontekstual dilapangan. Diakhir kegiatan, para Imuem Mukim berhasil membuat 17 rekomendasi termasuk membentuk Panitia Sembilan yang bertugas mengawal tata ruang hingga proses penyusunan Qanun tata ruang Aceh Besar. Kesembilan orang tersebut adalah : Cipta TS, Nasruddin Imuem Mukim Lamleuot, Drs. Aiyub Yusuf Imuem Mukim Leupung 26, T. Amir Razali Imuem Mukim Silang Cadek, Muzakkir Juned Imuem Mukim Gunong Biram, Abbas Ali Imuem Mukim Blang Mee, Abdullah Azmi Imuem Mukim Jruk, Syaifuddin Banta Imuem Mukim Darul Jempit, dan H. Darmawan Imuem Mukim Meulayu. (dwg)(FFI)

FFI-AP, Calang - Pertengahan April 2007 lalu, Syarikat Mukim beserta Pemda Aceh Jaya mengadakan Lokakarya Penyusunan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Secara Partisipatif. Lokakarya ini merupakan pertemuan lanjutan di tingkat kabupaten, setelah beberapa kali pertemuan serupa dilangsungkan di tingkat kecamatan dan kemukiman. Acara ini di fasilitasi oleh FFI serta di bantu oleh LAPAK, BRR, dan YRBI. Perencanaan tata ruang secara partisipatif dipilih sebagai metode dimana kegiatan itu didesain untuk memungkinkan para mukim dan tokoh masyarakat untuk dapat terlibat lebih aktif, tidak hanya sebagai sumber informasi, melainkan juga sebagai partner Pemerintah dalam perencanaan wilayah mereka masing-masing. “Hasil lokakarya ini kemudian akan di bawa ke tingkat yang lebih tinggi. Harapannya, masuk dalam proses legalisasi di DPRK,” sebut Syaifuddin, Spatial Planning Coordinator FFI. //(sh-ffi)

51


| Pengetahuan |

Š Dokumentasi EdWare FFI AP

Tips Sukses Mengamati Burung Oleh: Tisna Nando*

52

53


M

engapa kita mengamati Burung? Berbagai jawaban bisa dibuat untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada yang tertarik karena warna bulunya, suaranya, atau tingkah lakunya, tetapi yang jelas, burung selalu ada disekitar kita, sulit untuk tidak melihat mereka. Mengamati burung merupakan hobi yang sangat menarik, terkadang anda harus berjalan kaki selama setengah jam tanpa melihat apa-apa, kemudian secara tiba-tiba Anda dikelilingi banyak kicauan burung, tetapi tidak dapat memfokuskan pengamatan kepada salah satu di antaranya. Fungsi Burung Burung merupakan indikator ekosistem yang sangat baik, keutuhan suatu ekosistem dapat diukur dari keanekaragaman jenis burung di wilayah tersebut. Selain penampakan fisik yang indah dilihat karena warna bulu dan suaranya, burung ternyata memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan alam ini. Fungsi burung antara lain: • Membantu penyerbukan tanaman (Perkawinan silang). Beberapa tanaman seperti bunga tidak dapat menyerbuk sendiri, tanaman memerlukan bantuan dari hewan, seperti burung dan serangga untuk dapat berkembang biak, sebagai contoh: Burung Madu Kelapa (Anthreptes malacensis) adalah salah satu jenis yang suka mengisap madu dari bunga-bunga pohon. • Membantu memperbanyak tumbuhan (penyebaran biji). Burung Pergam Hijau (Ducula aenea) suka makan bermacammacam buah yang berbiji. Biasanya buah yang dimakan hanya kulit dan daging buah, sedangkan bijinya yang tidak hancur, saat mengeluarkan kotoran, biji yang tidak hancur dalam proses pencernaan jatuh di tanah yang cocok maka akan tumbuh menjadi pohon baru ditempat lain dimana mereka terbang.

54

Sebagai predator serangga hama. Beberapa jenis burung diketahui makan serangga, seperti burung Kankok Ranting (Cuculus saturatus)

Teknik Mengamati Burung Berpakaian - gunakan pakaian yang berwarna redup seperti coklat atau hijau, paling penting untuk diingat adalah, pakaian harus nyaman dikenakan, memiliki kantung untuk tempat buku catatan saku, menyerap keringat dan cepat kering bila basah. Perlengkapan Pengamatan Burung : • Teropong berukuran 8X20 atau 8X40 adalah yang ideal untuk mengamati burung. Jika kita mengamati burung di tempat terbuka teropong berukuran 10X40 akan lebih baik. • Cara penggunaan teropong, coba temukan roda fokus dan penala okuler tutup lensa objectif (lensa besar) sebelah kanan dengan tangan dan putar roda fokus hingga objek menjadi jelas dengan mata kiri. • Tutup lensa objectif kanan dan putar roda penela okuler hingga objek terlihat jelas dengan mata kanan. • Sekarang teropong anda sudah ditala untuk kondisi mata anda. Jangan mengubah /memutar penala okuler. • Jika hendak menggunakan teropong, gunakan roda fokus untuk memperjelas objek. • Buku catatan dan pensil • Buku catatan dapat digunakan saat mengamati burung dengan mencatat semua bagian-bagian burung, bentuk, warna dan tingkah laku serta keadaan lokasi pengamatan. • Teleskop • Teleskop digunakan untuk mengamati jenis burung yang kurang jelas dilihat dengan binokuler misalnya burung laut atau memperjelas detail warna dan bagian-bagian burung yang perlu diamati.

• •

Buku pengenalan jenis burung Buku pengenalan jenis burung (Field guide) diperlukan untuk membantu kita mengenali jenis burung yang kita lihat dengan benar. Sayangnya saat ini belum ada satu buku yang mencakup semua wilayah di Indonesia. Buku –buku yang tersedia di pasaran baru berdasarkan wilayah, seperti; Buku pengenalan jenis burung wilayah Sumatra, Jawa, Bali dan Borneo, buku pengenalan jenis burung wilayah Wallacea (Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara), dan buku Pengenalan jenis burung Papua.

Bagaimana Mengamati Burung ? Hal pertama yang kita ingat adalah penglihatan dan pendengaran burung sangat tajam. Burung juga dapat terbang dengan cepat dan dapat menghilang dari pandangan kita, jika burung tersebut merasa terganggu. Pada saat kita melihat burung dilapangan, kita akan menyadari bahwa beberapa jenis burung mudah dikenali tetapi ada juga yang sulit. Untuk jenis yang sulit dikenali, terkadang kita harus melihatnya dari jarak yang dekat. Jika ingin melihat burung dalam jarak yang relatif dekat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan; Pertama, jangan bersuara dan berjalan perlahanlahan, Kedua, jika mungkin carilah tempat bersembunyi, dan Ketiga, gunakan topi dan pakaian yang tidak berwarna mencolok. Membuat catatan lapangan Membuat catatan lapangan dengan baik, membagi informasi kepada pengamat burung lainnya (baik individu maupun dalam kelompok), atau memberi informasi melalui majalah, akan menolong mengisi kekosongan data/informasi dalam bidang ini. Beberapa petunjuk berikut ini akan sangat berguna; • Bawalah selalu dan gunakan sebuah buku catatan. Simpanlah di dalam tas yang tahan air. Gunakan pensil atau ballpoin, bukan tinta yang luntur jika

• • • •

• • •

terkena air. Catat dengan jelas lokasi dan tanggal hasil pengamatan, buat dalam daftar yang lengkap. Catat semua burung yang dilihat di suatu lokasi. Catat dengan rinci burung yang lengkap atau abnormal, kemudian kirimkan ke klub pengamat burung atau majalah. Catat tanggal pengamatan jenis-jenis burung yang bermigrasi serta keadaan bulunya: bulu biak, peralihan,tidak berbiak, atau rontok. Catat berbagi data mengenai pembiakan Catat berbagai data tentang makanan atau tingkah laku yang aneh Mencatat waktu pengamatan sangat penting, jangan ditunggu sampai Anda sudah tiba di rumah, karena biasanya pengamat akan segera lupa di lokasi mana sejenis burung pernah dilihatnya (penting untuk gambaran musim kawin dan periode migrasi). Catatan ini juga penting untuk identifikasi selanjutnya dari burung-burung yang tidak dapat dikenal dengan segera dilapangan.

Petunjuk identifikasi; Apa yang diamati Identifikasi seekor burung didasarkan pada kombinasi dari beberapa ciri khas, termasuk penampakan umum, suara, dan tingkah laku. Juga penting untuk mencocokkan sebanyak mungkin bagian burung, terutama ciri-ciri diagnostik,jika diketahui. Sifat yang paling mencolok, misalnya garis putih pada ekornya, mungkin dingat dengan jelas, tetapi ciri-ciri lain sering dilupakan. Dalam mengecek petunjuk dilapangan nanti, pengamat mungkin dapat menemukan dua burung yang sama dengan garis putih pada ekornya tetapi tidak dapat mengingat apakah burung tersebut berkepala coklat atau abu-abu. Terhadap burung jenis baru atau yang belum dikenal, sebaiknya dibuat sketsa dalam buku catatan, seperti terlihat pada gambar berikut: 55


umum. Catatan tambahan tentang suara, tingkah laku, dan lokasi, juga akan banyak membantu dalam pengenalan selanjutnya.

Ilustrasi: Adam Supriatna, Kukila

Sketsa tersebut tidak perlu terlalu artistik, yang penting tergambarkan berbagai ciri rinci, seperti ukuran, bentuk, panjang paruh adanya jambul (hiasan pada bagian atas kepala), atau ciri lain, warna bulu, panjang sayap dan ekor, warna kulit muka yang tidak berbulu, juga warna paruh, mata dan kaki, serta berbagai ciri lain yang tidak 56

Membuat daftar jenis burung Kebanyakan pengamat burung menyimpan daftar burung yang mereka lihat, daftar burung yang mereka lihat dalam sehari, daftar lokasi semua burung yang dilihat pada satu lokasi atau kawasan konservasi tertentu, daftar pulau, daftar perjalanan, daftar tahun, atau daftar untuk seumur hidup, dll. Catatan seperti ini merupakan sumber yang sangat berharga bagi informasi ilmiah. Informasi ini berguna, baik bagi studi burung-burung itu sendiri maupun untuk pakar konservasi dan pengelola kehidupan liar dalam memilih, melindungi, serta mengelola cagar alam dan kawasan konservasi lain, demi menjamin kelangsungan hidup berbagai satwa liar yang penting dan bernilai tinggi. Karenanya, daftar ini harus dibuat teliti supaya bermanfaat. Catatan ini jangan sampai dicampurkan dengan informasi yang meragukan. Silahkan buat catatan jenis yang belum diketahui, tetapi pisahkanlah dengan catatan jenis yang sudah diidentifikasi. Bahkan seorang pakar sekalipun tidak akan dapat mengidentifikasi setiap burung yang dilihatnya. Pastikan bahwa semua jenis dalam daftar yang dibuat dapat diidentifikasi melalui lokasi, tanggal, atau periode pengamatan burung dilakukan. Daftar yang paling umum dibuat oleh peneliti burung biasanya berisi informasi hari, lokasi, atau daftar perjalanan. Akan banyak waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dan mengidentifikasi semua jenis penetap di suatu lokasi. Jenis pendatang baru dapat ditambahkan ke dalam daftar itu dari tahun ke tahun. Daftar yang tidak lengkap pada suatu tempat tidak akan memberikan gambaran yang utuh. Juga tidak dapat digunakan untuk menentukan kelimpahan relatif dari jenis

bersangkutan atau keanekaragaman jenis di suatu lokasi. Sebuah daftar pendek mungkin memperlihatkan avifauna yang miskin, tetapi mungkin juga menunjukkan pendeknya kunjungan atau buruknya kondisi cuaca. Daftar burung menjadi jauh lebih berguna jika dapat menunjukkan kelimpahan jenis dan intensitas usaha penelitian. Idealnya, setiap burung yang dilihat dan didengar suaranya selalu dicatat, tetapi pada prakteknya hal ini tidak mungkin. Metode berikut yang terbukti sangat berguna di Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara. Pertama, buatlah daftar catatan jenis yang baru dilihat maksimal sampai 20 jenis, kemudian mulai lagi dengan daftar yang baru. Setiap jenis hanya dicatat satu kali dalam satu daftar, tetapi kemungkinan akan dicatat kembali pada daftar berikutnya. Analisis terhadap 10 daftar atau lebih pada suatu lokasi tertentu akan memberikan gambaran yang sangat baik mengenai avifaunanya, Kedua, buat grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah kumulatif dari jenis-jenis yang dicatat terhadap jumlah daftar yang dibuat, sehingga terlihat suatu garis kurva pertemuan jenis. Kecuraman grafik tersebut mencerminkan kekayaan jenis dan menentukan berapa banyak jenis lagi yang masih akan ditemukan di lokasi tersebut. Jenis yang terdapat dalam proporsi yang tinggi pada daftar jelas merupakan jenis yang berlimpah atau mencolok dari avifauna setempat. Keuntungan metode tersebut adalah terlalu bergantung pada pengalaman dan pengetahuan pengamat, intensitas pengamat, keadaan cuaca, atau faktor-faktor lainnya. Beberapa aturan yang perlu diingat adalah: Semua jenis yang dilihat seharusnya dimasukkan ke dalam daftar. Jenis yang belum dikenali perlu diberi catatan tambahan, misalnya diberi nama atau kode khusus, sehingga dapat dibandingkan

dengan yang lain jika kemudian ditemukan lagi. Hasil pengamatan akan mencerminkan tempat data tersebut dikumpulkan dan akan memperlihatkan kelainan pada pola survey. Untuk menggambarkan secara teliti avifauna burung di seluruh wilayah sebuah kawasan konservasi, semua tipe habitat seharusnya disurvai dalam proporsi yang sesuai dengan kelimpahannya. Jangan terlalu sering melakukan survai melalui jalur yang sama. Bagaimana menghitung jumlah burung? Menghitung jenis burung apalagi untuk jenis-jenis yang berkelompok seperti burung pantai akan terasa sangat sulit saat pertama kali kita melakukannya. Jalan satusatunya adalah dengan rajin berlatih. Untuk pertama kali, coba pilih sekelompok burung yang dan lakukan penghitungan jumlah yang anda lihat, kemudian coba hitung satu persatu. Berapa besar perbedaannya dengan perkiraan anda semula? Coba pula cara berikut: hitung sepuluh burung pertama, dan perkirakan berapa besar kelompok sepuluh burung tersebut terlihat, lalu hitung ada berapa kelompok yang terdiri dari sepuluh burung yang anda amati. Kalikan jumlah kelompok tersebut dengan sepuluh, anda akan mendapatkan jumlah burung yang anda amati. Jika jumlah sepuluh terlalu kecil, anda dapat memulai dengan jumlah dua puluh. Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Melihat Burung? Waktu terbaik untuk mengamati burung adalah pagi dan sore hari, karena pada saat itu cuaca tidak terlalu panas sehingga burung-burung lebih aktif bersuara maupun bergerak. Banyak jenis-jenis burung yang nokturnal (aktif pada malam hari) seperti burung hantu atau burung cabak maling. Mengamati jenis nokturnal memerlukan keahlian khusus di samping juga dituntuk kesabaran yang tinggi. 57


Kapan dan di mana kita dapat melihat burung? Burung Sepanjang Tahun Meskipun musim di kawasan tropis tidak jelas seperti di kawasan subtropis, burung-burung tropis sangat sensitif terhadap pergantian suhu dan memperlihatkan pola yang agak musiman untuk berkembang biak. Secara tidak langsung avifauna dapat memberikan gambaran mengenai perubahan cuaca yang lebih dramastis di daerah beriklim sedang, karena sekitar 25% dari seluruh burung di sini terdiri atas burung migrasi dari kawasan beriklim sedang. Kebanyakan berasal dari utara dan mencapai daerah ini ketika belahan bumi utara sedang musim dingin, tetapi beberapa diantaranya bermigrasi dari selatan yaitu dari Australasia. Cuaca di kawasan ini sangat dipengaruhi oleh iklim musim dingin, yang terjadi ketika tekanan yang tinggi di dataran Asia dan angin dingin yang basah bertiup ke selatan menyapu kawasan Sunda Besar. Dari bulan November sampai April merupakan bulan yang paling dingin dan paling basah dalam setiap tahunnya. Berbagai golongan burung menanggapi cuaca basah ini dengan cara yang berbeda. Pada akhir musim hujan (pada awal musim semi) ketika air mencapai level tertinggi, burung air membuat sarang di atas pohon yang tumbuh di dalam air sehingga aman. Banyak burung pemangsa serangga juga berbiak pada akhir musim hujan ketika serangga paling banyak ditemukan. Burung pemakan buah berbiak sedikit lebih lambat, yaitu pada akhir tahun ketika banyak pohon dan semak sedang berbuah. Burung yang paling lambat berbiak adalah burung daerah terbuka dan pemakan biji-bijian, yaitu pada musim lebih kering. Di P. Jawa yang paling beragam iklimnya, musim berbiak di bagian timur dan di Bali, umumnya berlangsung setelah sebulan atau dua bulan masa berbiak di Jawa bagian barat. Pada musim gugur, burung migran

dari utara mulai berdatangan. Puluhan ribu ayam-ayaman, perancah, elang, kepinis, sikatan, apung, dan kicuit berpindah melalui pesisir timur Asia Tenggara menuju tempat hidupnya pada musim dingin, yaitu si Sunda Besar dan Nusa Tenggara. Peyeberangan yang utama adalah dari Cape Rachado di Semenanjung Malaysia ke Sumatra. Beberapa minggu kemudian, burung-burung menyeberangi Selat Sunda (antara P. Sumatra dan P. Jawa), berpindahpindah di sepanjang pesisir utara Jawa, kemudian menyeberangi suatu selat sempit, menuju Bali dan Nusa Tenggara. Jalan lintas ini dilewatinya dengan cepat, tetapi di sepanjang jalur ini ada yang turun di beberapa tempat untuk tinggal pada musim dingin, guna membagi rata tekanan terhadap sumber makanan setempat. Lintasan migrasi lain menuju ke Kalimantan bagian utara dan Filipina. Waktu untuk kembali adalah pada awal musim semi, ketika kebanyakan burung tersebut sudah berganti bulu selama masa berbiaknya dan berkicau dalam mengantisipasi musim panas yang akan datang.

| Spesies |

Gajah Sumatra Elephas maximus sumatranus

* Tisna Nando adalah Pengamat Burung dan tinggal di Banda Aceh Sumber : MacKinnon, J. & K. Phillipps. 1995. A Field guide to the birds of Borneo, Sumatra, Java and Bali. Oxford University press. Prawiradilaga, Dewi M., Tatsuyoshi, M. Anwar, M. takehiko, I. Kuswandono, Adam, A.S. Desi, E. M. Yayat, A. Hapsoro, Toshiki, O. and Noriaki S. 2002. Panduan Survei lapangan dan pemantauan Burung-burung pemangsa. Biodiversity Conservation Project-JIKA Benstead, P., J. Extrom, R. Pople. 2004. Threatened Birds of The World 2004. Birdlife International.

58

59 Š Diding M. Ichsan


Gajah Sumatra merupakan satwa liar yang paling besar yang dapat dijumpai di Hutan Aceh. Gajah terbagi dalam dua kategori yaitu Gajah Afrika dan Gajah Asia. Gajah Afrika memiliki badan lebih besar dan hidup di padang rumput sementara Gajah Asia memiliki badan lebih kecil dan hidup di hutan. Nama latin Gajah Asia adalah Elephas maximus. Gajah Asia terbagi atas 7 anak jenis yaitu: Gajah Srilangka (Elephas maximus ceylonicus), Gajah India (E. maximus indicus), Gajah Bengal-India Utara (E. maximus bengalensis), Gajah Daka – India Selatan (E. maximus dakamensis), Gajah Burma (E. maximus burmanicus), Gajah Thailand (E. maximus hirsutus) dan Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus). Taxonomy Super kingdom Kingdom Phylum Class Ordo Family Kriteria IUCN Kriteria CITES

: Eukaryotae : Animalia : Craniata : Mammalia : Proboscidea : Elephantidae :Terancam (EN A1cd ) : Appendix I

Morfologi Secara morfologi, Gajah Sumatra mempunyai ukuran tinggi badan 2.0 sampai 3.2 meter, dengan warna abu-abu muda, masa hidupnya mencapai 50 hingga 70 tahun dengan jumlah kromosom 56. Gajah Sumatra mempunyai formula gigi I1/0, C0/0 PM 3/3, M 3/3 atau totalnya mencapai 26, sedangkan volume darahnya mencapai 3.5 (n=1) persen dari berat badannya. Gajah Sumatra betina dan jantan mempunyai berat badan yang berbeda, dimana Gajah jantan bisa mencapai 3.5 hingga 5 ton, sedangkan Gajah betina mempunyai berat 2.5 hingga 3.5 ton. Gading Gajah Sumatra hanya tumbuh satu kali tetapi bertambah panjang selama masa hidup gajah, gading hanya terdapat 60

pada Gajah jantan yang digunakan untuk membelah pohon atau menggali akar dan juga sebagai senjata. Belalai adalah kombinasi antara hidung dan bibir atas yang membentuk satu organ yang kuat yang dapat dipergunakan untuk menyentuh, menggapai dan mencium bau. Belalai tanpa tulang, hanya otot yang sangat kuat yang dapat dipergunakan untuk mencabut pohon. Belalai sangat sensitif, bisa untuk mengambil biji yang kecil ditanah dan juga cukup panjang sehingga bisa menggapai daun-daun yang tinggi di pohon. Belalai juga dipergunakan untuk menyedot air, gajah mampu menyedot 56 galon air dalam 4.5 menit. Belalai gajah memiliki 150,000 otot. Telinga yang besar adalah alat utuk pendingin tubuhnya yang dilengkapi dengan pembuluh darah yang rumit. Ketika gajah mengibas-ngibaskan telinga, temperatur darah turun sebanyak 5 derajat celcius. Kulit gajah tidaklah terlalu tebal, kecuali di bagian belakang dan sisi yang tebalnya kirakira 2-3 cm. Kulit gajah sangat sensitive terhadap sinar matahari. Untuk melindungi kulitnya gajah akan berendam di Lumpur dan melumuri diri dengan lumpur. Warna kulit alami gajah adalah hitam abu-abu. Gajah mempunyai otak terbesar dari semua makhluk yg masih ada. Jadi benar jika dikatakan bahwa gajah tidak pernah lupa. Gajah menggunakan ingatannya sebagai kekuatan untuk mengenali. Gajah dapat membedakan hingga 200 individual. Daya penglihatan gajah tidak bagus, gajah lebih banyak mengandalkan indra penciumannya. Gajah dapat mengenali orang melalui baunya, bahkan setelah beberapa tahun. Seekor gajah bisa hidup sampai umur 70 tahun, biasanya penyebab kematian gajah pada usia tua adalah kelaparan karena rusaknya 6 pasang gigi geraham. Gajah betina berumur 14-45 tahun dapat melahirkan setiap empat tahun sekali dan jarak kelahiran ini bertambah menjadi 5 tahun saat gajah berumur 52 dan

bertambah 6 tahun jika gajah berusia 60. Gajah mengandung selama 22 bulan. Anak gajah yang baru lahir lebih berat dari ratarata manusia dewasa. Tingkah laku Gajah Sumatra adalah hewan yang sosial. Kehidupan sosial ini tercermin dari penjelajahan secara berkelompok. Keuntungan hidup berkelompok adalah penjagaan terhadap gajah muda, pendidikan anak dan pertahanan terhadap predator. Gajah menggunakan suara infrasonic untuk berkomunikasi dengan sesama. Suara gajah bervariasi mulai dari pekikan pendek yang bernada tinggi sampai gumaman rendah dan dalam. Dua pertiganya disampaikan dengan frekwensi yang terlalu rendah bagi telinga manusia untuk mendeteksinya. Panggilan berfrekuensi rendah ini dapat di dengar gajah lain pada jarak sekurangnya 8 kilometer. Gajah sangat menjaga anaknya, ketika mereka diserang oleh predator, gajah dewasa akan mengelilingi gajah muda dan membentuk suatu lingkaran dengan gading dan belalai menghadap keluar. Tingkah laku paling aneh dalam kehidupan gajah adalah saat ada gajah yang mati dalam kelompoknya. Saat ada seekor gajah mati, gajah yang lain akan berkumpul mencium dan memindahkan tulang belulang gajah yang mati. Tingkah laku ini belum sepenuhnya dimengerti oleh para ahli. Gajah memakan tiga macam tingkatan tanaman yakni tanaman rendah (rumput), menengah (semak), dan tinggi (kanopi). Gajah makan lebih dari 50 macam species yg berbeda. Lebih dari 2/3 dari hari mereka habiskan untuk makan dan minum. Tanaman pertanian seperti pisang, padi dan tebu adalah makanan favorit gajah.Gajah minum 200-255 liter air per hari yaitu 50-60 liter sekali minum, 3-4 kali sehari. Satu kali sedot dengan belalainya bisa 6-7 liter bahkan sampai 10 liter. Gajah suka menghabiskan waktu lama di dalam air dan dapat berenang

menempuh jarak jauh. Mereka juga suka berendam di rawa. Gajah normalnya tidur beberapa jam sebelum fajar dan saat-saat panas di siang hari. Daerah jelajah gajah bervariasi dari setiap populasi dan habitat. Daerah jelajah individu bervariasi antara 15 sampai 3,700 km persegi. Ekologi Gajah dapat menempati habitat yang beragam. Gajah Sumatra merupakan hewan hutan primer yang lebih menyukai daerah yang tertutup. Walaupun demikian, habitat gajah bervariasi dari wilayah tropis yang kering melaui hutan musiman, bantaran sungai hingga hutan hujan tropis yang lebat. Wilayah jelajah gajah terbatas pada kebutuhan untuk air dan ketersediaan pakan. Distribusi Gajah Sumatra hanya ditemukan di Pulau Sumatra (Indonesia) dengan perkiraan jumlah populasi liar sekitar 3000 ekor, tapi hewan ini tersebar secara luas akibat dari fragmentasi hutan. Provinsi Aceh memiliki populasi gajah terbesar kedua di Sumatra sesudah Riau. Sumber : Conservation Response Unit, FFI-Sumatra Utara Sukumar R. The Living Elephant. Evolutionary Ecology, Behaviour and Conservation. Oxford University Press. 2003 http://www.elephantcare.org/protodoc_ files/ http://www.himandus.net/elephanteria/ library/elefacts/bio_class.html http://www.elephant.elehost.com/About_ Elephants/about_elephants.html

61


| Foto |

Dapatkan bulletin

Ulu Masen

• Banda Aceh Merdeka Agency Jl. SM. Yamin, depan SMA 4 Peunayong 1

Kolega Agency Jl. Teungku Dibaroh, Penyalur Berita harian | mingguan | bulanan UKM - Pers Unsyiah Jl. Syech Abdurrauf No. 5 , Darussalam Banda Aceh 23111 Jambo Hijau Jl. T. Iskandar, Lamreueng No. 18 Simpang Tujuh, Ulee Kareng, CV Hera Telp. 0651 7559019

2

• Lamno Foto Kopi Mas Jaya Jl. Banda Aceh - Calang, depan BPD pasar Lamno, Telp. 0651 8055015 • Jantho Sekretariat FAMS (Forum Alur Mancang Saree) Jl. Banda Aceh - Medan, desa Aceh, Kec. Lembah Seulawah, CV Anzurdin, Hp. 085260326324

3

Harimau Sumatra Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) merupakan salah satu hewan Sumatra yang terancam punah tingkat kritis (Critically endanger species). Foto ini merupakan foto harimau liar pertama dalam kurun waktu lima tahun terakhir menurut Debbie Martyr (Team Leader projek konservasi Harimau Sumatra). Foto oleh Tisna Nando, diambil di Jalan GeumpangMeulaboh pada tanggal 25 Desember 2005, pukul 24.00 – 01.00 WIB. 62

gratis

Sekretariat FORSAKA (Forum Sayeung Krueng Kalok) Jl. Jantho Keumala, desa Data Cut, Kota Jantho, CV Adwin Hp. 081360703551

UD Setia Usaha Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Kota Jantho • Calang Ilham Barona, Kp. Blang Calang, Telp. 0654 2210174 • Aceh Barat Amka Agency Simpang Tugu Calang, CV Azhar, Meulaboh JOVA Agency Jl. SM. Raja (depan RSU Cut Nyak Dhin) CV Agus, Hp. 085277303040 Toko Buku Makmur Jaya Jl. Imam Bonjol (depan Gang Beruang), CV Bahtiar Daud, Telp. 0655 7551440 UB Waspada Jl. Gajah Mada No. 62, Meulaboh • Medan FFI Medan Jl. Garuda No. 61 A, Sei. Sikambing, Medan, SUMUT, Telp. 061 845203 Fax. 061 8474934 • Jakarta FFI Jakarta Kompleks Laboratorium UNAS Jl. Harsono RM. No. 1 Ragunan, Jakarta Telp. 021 7800981

Jika anda berminat jadi distributor bulletin Ulu Masen hubungi sekretariat sirkulasi, contact person Dasliana, HP. 08126908922


ACEH FOREST and ENVIRONMENT PROJECT (AFEP) bermaksud untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan hutan Aceh secara berkelanjutan. Pengelolaan program AFEP dilaksanakan oleh Fauna & Flora International (FFI) untuk kawasan hutan Ulu Masen dan Yayasan Leuser Internasional (YLI) untuk kawasan ekosistem Leuser. Tujuan AFEP diantaranya adalah: meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh dengan memastikan terpeliharanya jasa ekosistem hutan yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi Aceh, memastikan bahwa perhatian terhadap lingkungan terintegrasi kedalam proses perencanaan dan rekonstruksi di Aceh paska tsunami dan membangun kapasitas institusi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.

FAUNA & FLORA INTERNATIONAL didirikan pada tahun 1903, merupakan organisasi internasional yang paling lama berkiprah dibidang pelestarian alam. FFI merupakan organisasi nirlaba berpusat di Inggris yang memberikan dukungan teknis, pendanaan secara langsung serta konsultasi bagi penggerak dan organisasi-organisasi konservasi di 40 negara diseluruh dunia. FFI memiliki misi untuk melakukan usaha konservasi terhadap jenis satwa maupun tumbuhan dan ekosistem yang terancam punah, menemukan solusi berkesinambungan yang berbasis ilmu pengetahuan dengan mempertimbangkan kebutuhan manusia. Fauna & Flora International telah melakukan kegiatan di Aceh sejak 1998, bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Pemuka Adat dan Masyarakat. Tujuan FFI di Aceh adalah untuk melindungi daerah hutan primer dan memastikan adanya program konservasi jangka panjang atas keanekaragaman flora dan fauna yang ada didalamya. Tujuan jangka panjang FFI di Aceh adalah lestarinya keanekaragaman fauna dan flora Sumatera yang berada di Aceh dengan memastikan pengelolaan yang berkelanjutan di wilayah hutan Ulu Masen. Dalam mencapai tujuan tersebut FFI merancang aktifitas yang terbagi dalam beberapa komponen: Proteksi dan Monitoring, Komunikasi, Konservasi berbasis masyarakat.

BULETIN tiga bulanan ini merupakan media bagi pelestarian hutan Aceh. Media ini didanai oleh Multi Donor Fund (MDF) melalui Program Hutan dan Lingkungan Aceh (Aceh Forest and Environment Project /AFEP). AFEP akan membawa kebersamaan dari keragaman stakeholders untuk mencapai tujuan bersama yaitu, untuk melestarikan kehidupan Aceh melalui pelestarian hutan dan lingkungan.


EDISI I