Page 1

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN MINUTA AKTA SEBAGAI ALAT BUKTI BILA TERJADI SENGKETA PERDATA Oleh: Yunira, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan H. Amrullah Arfan, SH., S.U dan H. Fahmi Yoesmar AR, SH., M.S

ABSTRAK Akta yang dibuat oleh Notaris harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan dan memberikan jaminan, ketertiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Notaris oleh undang-undang yang diberikan dan dipercayakan kepadanya, merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum notaris selaku Pejabat Umum yang membuat akta sesuai syarat formil dan materil ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan mengetahui bagaimana akibat hukum bagi notaris dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris selaku pejabat umum hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap. Notaris tidak dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap pembuatan Minuta akta. Perlindungan hukum terhadap notaris yang diminta untuk memperlihatkan Minuta akta diatur pada Pasal 16 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris selaku pejabat umum hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Sengketa, Minuta Akta.


A. PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang

Fungsi hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan manusia. Karena hukum mengatur segala hubungan individu, perorangan, kelompok, masyarakat, maupun individu dengan pemerintahan. Hukum juga mempunyai peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat yang sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum tersebut, Sebab hukum itu dibuat sebagai pengatur kehidupan manusia sebagai makluk Sosial. Hubungan masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu :ubi so cietes ibi ius (dimana ada masyarakat di sana adahukum).1 Melihat perkembangan hukum didalam masyarakat, maka akan di temukan bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan perbedaan dari kurun waktu ke waktu. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan, memelihara keamanan serta ketertiban, fungsi itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban, perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dengan keadilan. Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum merupakan sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Peranan Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khusus nya pembuatan akta otentik. Sebagaimana disebutkan dalam psl 1 ayat (1)Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN):

1

Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum,, (Bandung : Sinar Baru,

1983), hlm.127.


“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini”.2 Dalam Pasal 1 tersebut hal yang paling tersirat yaitu ketentuan dalam permulaan pasal tersebut, bahwa notaris adalah pejabat umum (openbaarambtenaar), di mana kewenangannya atau kewajibannya yang utama ialah membuat akta otentik. Pengertian akta otentik sendiri adalah apa yang dirumuskan dalam Buku IV ( empat ) Kitab Undang‐ Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut KUHPerdata) tentang hukum pembuktian, yang mengatur syarat-syarat agar suatu akta dapat berlaku sebagai akta otentik, hal ini terdapat dalam Pasal 1868KUHPerdata, Di dalam Pasal tersebut ditentukan : Akta Otentikadalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang,dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu,di tempat di mana akta dibuatnya’’. Landasan filosofis dibentuknya undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian Hukum. Ketertiban dan perlindungan hukum yang berintik kan kebenaran dan keadilan melalui akta yang di buatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.3 Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Didalam lalu lintas hukum dikehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Dengan demikian Alat bukti seperti ini sangat diperlukan bila terjadi sengketa yang akan diselesaikan melalui penegakan hukum. Alat bukti ini berkaitan dengan fungsi Notaris. Notaris mempunyai 2

Undang‐Undang RI No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Biro Humas dan HLN.Hasbullah, Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum,(www.wawasanhukum.blogspot.com, 3 Juli 2007). 3


tugas/fungsi membuat akta otentik sehingga menjamin kepastian hukum diantara para pihak dan dapat menghindari terjadinya sengketa. Jika terjadi sengketa Akta otentik tersebut sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna dalam penyelesaian masalah.4 Selain memenuhi syarat yang telah di tentukan undangundang,agar suatu akta menjadi otentik,seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib:5 Melaksanakan tugas nya dengan penuh di siplin, professional, dan integritas moralnya tidak boleh di ragukan. Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi sengketa di mana salah satu pihak mengajukan akta otentik sebagai bukti di Pengadilan, maka Pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta otentik, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak.6 Profesi Notaris sangat lah penting, karena sifat dan hakikat dari pekerjaaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam pembuatan Akta Notaris harus memuat keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan kedalam isi perjanjian (akta) tersebut. Akta yang dibuat di hadapan notaris disebut akta notarial, atau akta otentik. Pasal 1869 KUH Perdata kemudian menyatakan bahwa akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang. 7 Pasal 1870KUH Perdata, kemudian menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat didalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta.8

4

G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 1980), hlm. 41. 5 Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, (Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000), hlm. 166. 6 Ibid, hal 43. 7 Pasal 1869 KUH Perdata 8 Pasal 1870 KUH Perdata kemudian menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat di dalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta.


Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh Akta Otentik (Akta Notaris) mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan akta otentik ini diharapkan dapat menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa, paling tidak dengan akta otentik itu dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuh sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam penyelesaian perkara secara mudah dan cepat bagi masyarakat yang memerlukannya. Dari Uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Minuta Akta adalah akta asli yang ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris disimpan dalam arsip Notaris. Jadi bukan salinan (turunan) atau kutipan dan juga bukan grosse akta.9 Kutipan dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagaian kata. Kutipan ini di ambil dari sebagian Minuta Akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan para pihak yang bersangkutan, dalam arti bagian mana yang harus dikutip. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Minuta Akta itu adalah asli akta yang disimpan dan merupakan bagian didalam protokol Notaris. Dalam Minuta ini juga tercantum asli tandatangan, paraf para penghadap atau cap jempol tangan kiri dan kanan, para saksi dan Notaris, dan bukti-bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. akta dalam bentuk In Minuta wajib disimpan oleh Notaris10, Sekalipun telah ada alat bukti berupa akta otentik, baik alat bukti tersebut berupa Minuta akta yang disimpan notaris ataupun akta In original serta bentuk lain tidak menutup kemungkinan timbulnya sengketa. Disini ada keterkaitan antara Minuta Akta In Original, grosse, ataupun salinan. Bentuk-bentuk akta ini mempunyai kedudukan yang berbeda dalam suatu urutan yang berjenjang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiankan diatas, maka penulis terinspirasi dalam melakukan penelitian untuk menyusun skripsi mengenai ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN 9

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia,Refika Aditama, Bandung,hlm 47. Notodisoerjo, Soegondo, 1982, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan,PT Rajawali, Jakarta. 10


MINUTA AKTA SEBAGAI ALAT BUKTI BILA TERJADI SENGKETA PERDATA. 2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis dalam skripsi ini, yaitu : 1.

Apakah ada kewajiban hukum bagi notaris untuk memperlihatkan minuta akta, bila para pihak menyangkal terhadap isi akta ataupun salinan akta tersebut? Apakah Notaris yang menolak memperlihatkan Minuta Akta kepada para pihak yang memintanya dapat dianggap melakukan Perbuatan Melanggar Hukum?

2.

3.

Kerangka Pemikiran 1. PemikiranKonseptual Perbuatan hukum (Perjanjian) memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerdata AKTA Bawah Tangan

Notaris

SAH

Tidak Sah

Memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 UUJN

Bila tidak memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata


Dari kerangka konsep di atas, penulis memberikan gambaran perbuatan hukum (perjanjian) para pihak (penghadap) yang mengikat mereka yang membuatnya, yang memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Perbuatan hukum para pihak (penghadap) tersebut harus dituangkan dalam akta yang dibuat oleh notaris yang berwenang membuatnya maupun akta di bawah tangan. Akta notaris sebagai alat bukti tertulis mempunyai pembuktian yang sempurna karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Akta yang dibuat di hadapan notaris berkedudukan sebagai otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Pasal1868 KUHPerdata merupakah sumber otensitas atau sahnya akta notaris.11 2. Pemikiran Teoritik Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN disimpulkan bahwaNotaris berwenang untuk membuat akta otentik hanya apabila haltersebut dikehendaki atau diminta oleh pihak-pihak yangberkepentingan.Jadi kewenangan Notaris hanya terbatas padapembuatan akta-akta dibidang hukum perdata saja.Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh ataudihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan,yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktiansempurna. Demikian menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 angka7 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris.Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata yang menyatakanbahwa: “ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisanotentik maupun dengan tulisantulisan di bawah tangan “. 4.

Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif, penelitian normatif Maksudnya ialah bahwa jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 11

Pasal 1868 KUHPerdata


sekunder belaka, sebab itu sering disebut penelitian kepustakaan�. 12 Menurut Jonny Ibrahim penelitian Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi Normatifnya, logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmu ilmiah dan caracara kajian hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya ilmu hukum itu sendiri.13 2. Jenis dan Sumber Data a.

Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan penulisan skripsi ini, meliputi : - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris - Kitab Undang-undang Hukum Perdata - Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian.

b.

c.

12

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatureliteratur, yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan dibahas. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus

.Ibid., hal.52. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri mamudji., Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat., Radjawali Pers, Jakarta, Cet. Ketiga, 1990, hlm.14-32 13 Jonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.


besar Indonesia dan kamus Hukum, internet dan jurnal ilmiah. 3. Teknik Pengumpulan Data a. Data Kepustakaan (Library Research) Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka, untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan merangkum data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang berasal dari bahanbahan pustaka yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum maupun kamus hukum. b. Studi Lapangan (Field Research) Yaitu untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi, yaitu dengan melakukan wawancara dengan melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dengan Notaris. Pengambilan data primer ini dengan cara wawancara kepada Notaris dengan masalah yang diteliti sebagai data pelengkap. 4. Teknik Analisis Data Bahan penelitian dianalisis secara perskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang dikaitkan dengan keberlakuan aturan hukum yang sah. 5. Teknik Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif ( metode deduktif), yaitu dengan penarikan kesimpulan berdasarkan penjelasan secara umum kemudian berkaitan dengan permasalahan yang khusus,


B. PEMBAHASAN 1. Analisis Tentang Kewajiban Hukum Notaris Memperlihatkan Minuta Akta Yang Disengketakan.

Untuk

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mengerti ataupun tidak mengetahui kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh notaris, termasuk akta-akta apa saja yang boleh dibuat oleh notaris. Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sangat sensitif terhadap hal-hal yang dapat menjatuhkan nama dan wibawanya sebagai seorang Notaris, bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kehidupan sehari-harinya bisa juga menjatuhkan martabatnya, oleh karena itu seorang Notaris harus mampu menjaga nama baik dan martabatnya, hal ini dimungkinkan, karena kalau terjadi hal-hal yang dapat menjatuhkan wibawanya sebagai Notaris akan berakibat terhadap tugasnya sehari-hari dan dalam Undang-Undang juga dimungkinkan dilakukan pengusutan dan pemeriksaan untuk dimintakan pertanggung jawaban oleh pihak yang berwenang dalam mengawasi segala tingkah lakunya. Pasal 54 UUJN menegaskan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.14 Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban senantiasa melandasi diri pada standar etika yang tinggi, baik yang ditentukan oleh Undang-Undang maupun Kode Etik Organisasi Notaris. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, Akta yang dibuat oleh notaris, mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian orangnya. Dari ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, jadi apabila antara para pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta merupakan 14

Pasal 54 Undang-undang Jabatan Notaris


suatu bukti yang mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian.15 Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus berperan sebagai petunjuk jalan dalam bidang hukum dan dapat memberikan petunjuk yang bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki kepentingan terhadapnya. Notaris tidak tunduk pada suatu ketentuan dari penguasa tentang Pegawai Negeri, namun demikian dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus selalu dilandasi oleh suatu integritas moral dan kejujuran yang tinggi, karena akta-akta yang dibuat Notaris merupakan dokumen negara yang harus dipelihara dan sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian yaitu sebagai bukti otentik yang menyangkut kepentingan bagi para pencari keadilan.16 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N selaku ketua INI (Ikatan Notaris Indonesia) dikota Palembang, beliau mengemukakan pendapatnya, bahwa seorang Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk memperlihatkan Minuta Akta, karena Undang-undang Notaris melarang untuk memperlihatkan Minuta Akta, dalam hal ini minuta Akta merupakan Arsip Negara yang sangat penting. Tetapi apa bila para pihak yang menyangkal terhadap isi akta tersebut meminta Notaris untuk memperlihatkan Minuta akta yang sudah ditanda tanganinya, maka Notaris dapat saja memperlihatkan Minuta Akta itu hanya kepada para pihak yang menanda tangani akta tersebut dan tidak boleh diwakili kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.17 Menurut hasil wawancara dengan Ibu Linda Apriyanti, S.H., Sp.N selaku Notaris dikota Palembang mengatakan bahwa seorang Notaris tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memperlihatkan 15

Pasal 1870 KUHPerdata Notaris sebagai Jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada para pihak yang memintanya. 17 Wawancara dengan Notaris/PPAT Bapak H. Achamad Syarifudin, SH.,Sp.N. dilakukan di palembang, tanggal 8 Agustus 2013. 16


Minuta akta, karena Minuta Akta merupakan Dokumen Negara yang sangat penting dan dijaga kerahasiaannya.jadi apabila para pihak menyangkal terhadap isi akta, maka harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hal itu sendiri.18 Dalam menyelesaikan suatu sengketa dipersidangan hakim sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat mencapai suatu putusan dan penyelesaian sengketa secara pasti menurut hukum berdasarkan pembuktian yang diajukan.Dengan pembuktian, diharapkan dapat dicapai kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang bersengketa, secara seimbang.Suatu peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak, harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak maka harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hal tersebut. Dengan sendirinya apabila tidak ada buktibukti yang diajukan atau tidak cukup diajukan bukti di persidangan, maka tuntutan hak atau gugatan akan di tolak atau tidak dikabulkan. Jadi, peranan notaris dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk menciptakan suatu alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, membebaskan atau menyadarkan anggota masyarakat dari penipuan atau itikad tidak baik dari orang-orang tertentu dan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, antara notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum. Setelah berlakunya Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam sumpah Jabatan Notaris menyatakan bahwa, notaris berjanji dibawah sumpah untuk merahasiakan akta dan keterangan yang diperolehnya. Pasal 16 ayat (1) huruf b, juga menyatakan bahwa membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah 18

Wawancara dengan Notaris/PPAT IbuLinda Apriyanti, S.H., Sp.N., dilakukan di Palembang, tanggal 15 Agustus 2013.


untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 UndangUndang Jabatan Notaris, maka tidak ada kewajiban bagi notaris untuk memperlihatkan Minuta Akta, sekalipun para pihak menyangkal terhadap isi akta tersebut. Dari uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk memperlihatkan minuta akta, karena hal tersebut merupakan rahasia jabatan Notaris yang harus dijaga, tetapi apabila para pihak meminta Notaris untuk memperlihatkan Minuta Akta yang sudah ditanda tanganinya maka Notaris dapat saja memperlihatkan Minuta Akta itu hanya kepada pihak yang menanda tangani akta tersebut atau para pihak yang berkepentingan saja.

2. Akibat Hukum Dari Penolakan Memperlihatkan Minuta Akta Kepada Para Pihak Oleh Notaris Di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang�Undang Republik Indonesia Nomor.30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, maka wewenangnya berhubungannya dengan perbuatan, perjanjian dan ketetapan sebagaimana dimaksud dari ketentuan pasal tersebut diatas. Notaris dapat digugat secara perdata atau pun pidana, dalam hal apabila akibat pembuatan aktanya tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat suatu akta yang otentik, yakni dalam hal perbuatan, perjanjian maupun ketetapan. Didalam Pasal 84 Undang�Undang Jabatan Notaris Nomor.30 Tahun 2004, yaitu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh undang�undang yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan


bunga kepada notaris. Sedangkan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Unsur�unsur yang terkandung di dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), mengandung 4 (empat) unsur yaitu : a. Harus adanya perbuatan b. Perbuatan itu melanggar hukum c. Harus ada kerugian bagi orang lain d. Adanya kesalahan dari si pembuat Harus adanya pebuatan, Dalam hal ini, yang bergerak bukanlah tubuhnya melainkan pikiran dan perasaannya.19 Perbuatan itu dikatakan melanggar hukum, apabila perbuatan melawan hukum itu meliputi segala sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan dan kesusilaan.Bahwa perbuatan yang melanggar hukum itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga harus ada causa atau sebab akibat antara perbuatan yang timbul. Karena tidak adanya perbuatan melanggar hukum tanpa adanya perbuatannya ini berhubungan dengan subjek itu, sampai pada unsur kesalahan dari pihak pembuat perbuatan melanggar hukum.20 M.A. Moegni Djojodiharjo 21 , merumuskan bahwa perbuatan melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedangkan barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian. 19

Mia.S. Jamalia, Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUHPerdata, Jurnal Hukum, Universitas Borobudur, 2001, hlm.94. 20 R. Wirjono, Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, CV. Mandar Maju, 2000, hlm.28 21 Ibid


Menurut hasil wawancara dengan Bapak H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N selaku ketua INI (Ikatan Notaris Indonesia) dikota Palembang, mengemukakan pendapatnya bahwa seorang Notaris tidak dapat dianggap melakukan Perbuatan Melanggar hukum, karena Notaris berkewajiban menjaga kerahasiaan jabatannya. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk memperlihatkan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris. Oleh karena itu, kepentingan para pihak untuk meminta Notaris memperlihatkan Minuta Akta adalah untuk melihat keabsahan para pihak atau tanda tangan para pihak itu sendiri.22 Menurut hasil wawancara dengan Ibu Linda Apriyanti, S.H., Sp.N selaku Notaris dikota Palembang bahwa seorang Notaris tidak dapat dianggap melakukan perbutan melanggar hukum, karena Minuta Akta merupakan dokumen Negara yang harus dijaga kerahasiaan dari isi akta tersebut.Notaris bisa dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum apabila dalam perbuatannya sebagai seorang notaris telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi oleh notaris.23 Dalam perkara perdata alat bukti tertulis sangatlah penting dan utama, akta otentik merupakan salah satu alat bukti yang tertulis dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian dalam persidangan perdata. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut maupun ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya. Hal ini disebabkan Undang-Undang sendiri memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti bagi orang yang bersangkutan mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka. Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris tidak dapat dianggap Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, 22

Wawancara dengan Notaris/PPAT Bapak H. Achamad Syarifudin, SH.,Sp.N. dilakukan dipalembang, tanggal 8 Agustus 2013. 23 Wawancara dengan Notaris/PPAT Ibu Linda Apriyanti, S.H., Sp.N dilakukan di palembang, tanggal 15 Agustus 2013.


karena hal tersebut bukanlah menjadi keharusan/kewajiban notaris untuk memperlihatkan Minuta Akta tersebut. Oleh sebab itu Notaris dapat saja menolak untuk memperlihatkan Minuta Akta tersebut demi menjaga kerahasiaan Jabatannya sebagai seorang Notaris. Dalam hal ini kedudukan Minuta Akta apabila terjadi sengketa dalam hukum Perdata, yaitu kedudukan Minuta Akta mepukan sebagai Dokumen Negara yang Sakral, yang harus dijaga dan tidak dapat diperlihatkan kepada para pihak atau orang yang tidak berkepentingan. Karena minuta Akta Merupakan alat bukti yang Sempurna. Akan tetapi karena akta itu menyangkut kepentingan pribadi para penghadap, Maka ada hanya ada kewajiban Moral bagi seorang Notaris untuk memperlihatkan Minuta Akta tersebut. C. Penutup 1. Kesimpulan Setelah dilakukan analisis dan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan,maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Notaris tidak mempunyai kewenangan/kewajiban untuk menunjukan Minuta Akta atau salinan akta yang disengketakan, yang ada mungkin hanyalah kewajiban Moral untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa antara mereka bila dalam sengketa itu menyangkut akta yang telah dibuat oleh/dihadapan Notaris. 2. Notaris menolak memperlihatkan Minuta Akta bukan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, karena Notaris dapat saja menolak memperlihatkan minuta Akta tersebut demi menjaga Rahasia Jabatannya sebagai seorang Notaris. 2. Saran 1. Bagi seorang notaris yang professional maka akan lebih baik jika memiliki sifat kehati-hatian, ketelitian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembuatan akta tanah yang dimintakan oleh para pihak.


2. Bagi para pihak yang menghadap hendaknya jujur atau menceritakan yang sesungguhnya berkaitan dengan keterangan dalam pembuatan akta kepada notaris, supaya akta itu dapat dipertanggung jawabkan dan tidak merugikan kepentingan para pihak yang menyebabkan dibatalkannya akta, agar akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.


D. Daftar Pustaka

Habieb Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra aditya Bakti, Bandung, 2009

_________, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, 2008

_________, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009

_________, Hukum Notaris Indonesia,Refika Aditama, Bandung 2009.

Mia.S. Jamalia, Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUHPerdata, Jurnal Hukum, Universitas Borobudur, 2001. Notodisoerjo, Soegondo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan,PT Rajawali, Jakarta. 1982 R. Wirjono, Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, CV. Mandar Maju, 2000. Suharjono, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Majalah Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123, Desember 1995. Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000. Tobing G.H.S Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1980. Usmawadi, Materi Pendidikan dan Latihan Kerampilan Hukum. “Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum�, Laboratorium


hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012.

B. Internet Http//Adln.Lib.unair.ac.id, Lanny Kusumawati, Tanggung Jawab Jabatan Notaris. http://advosolo.wordpress.com/2010/05/06/alat-bukti-dalam-perkaraperdata/.akses tanggal 16 agustus 2013 jam 12.46

C. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (R.Subekti dan Tjitrosudibio) cetakan ke-37, Pradnya Pramita, Jakarta, 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Terjemahan Mulyatno)

R.

Yunira (perdata)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you