Page 1

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT KEPADA TERPIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B LUBUKLINGGAU Oleh: Yossi Aprianita, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Hj. Nashriana, S.H., M.Hum dan Henny Yuningsih, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pidana bersyarat, pidana yang diatur dalam Pasal 14a KUHP sampai dengan Pasal 14f KUHP. Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat didasari atas segi hukum dan dari segi non hukum. Hambatan yang dihadapi hakim dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, khususnya dalam hal pengawasan baik hakim, jaksa maupun petugas Balai Pemasyarakatan yang ditunjuk mengalami kesulitan pengawasan karena letak geografis Lubuklinggau yang masih berupa desa-desa yang mempunyai letak terpencil dan jauh dari Kota kabupaten serta apabila terpidana pindah domisili satu ke domisili yang baru secara diam-diam (tanpa sepengetahuan hakim, jaksa maupun petugas Balai Pemasyarakatan yang melakukan pengawasan).

Kata Kunci : Pidana, Pemidanaan, Pidana Bersyarat


1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Secara teoritis bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana atau undang-undang yang bersanksi pidana akan diancam dengan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan masyarakat. KUHP yang merupakan sumber utama dari hukum pidana telah merinci secara jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana, sebagaimana telah dirumuskan ke dalam Pasal 10 KUHP. Pidana dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :1 1. Pidana Mati 2. Pidana Penjara 3. Pidana Kurungan 4. Pidana Denda 5. Pidana Tutupan Pidana tambahan terdiri dari: 1. 2. 3.

Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu Pidana Keputusan Hakim

Hakim selalu memilih penggunaan pidana penjara sebagai primadona dalam pemidanaan dan penjatuhan pidananya, begitu juga terhadap perkaraperkara yang ancaman pidana penjaranya kurang dari satu tahun. Pada prinsipnya tujuan dari pemidanaan itu adalah untuk memperbaiki si pelaku dan mengembalikanya dalam kehidupan masyarakat (resosialisasi), bukan untuk menderitakanya. Sebenarnya orang yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara, kurungan bisa diwajibkan untuk bekerja di dalam atau diluar tahanan hal ini ditunjukan untuk pembinaan daripada terpidana itu sendiri.2

1

Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata, Visimedia, Jakarta, 2008, Hlm. 7 2 Nyoman Serikat Purta Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Penembangan Hukum Pidana, Bandung,PT Citra Adytia Bakti, 2008. Hlm 31.


Dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektifitas dan daya guna dari pada pada penjara masih patut dipertanyakan. Dewasa ini, hal tersebut banyak mengundang perdebatan di antara pakar hukum, mengenai hakim yang dalam hal ini cenderung mengutamakan pidana penjara dalam hal putusan mereka ketimbang menggunakan pidana bersyarat atau yang lazim dikenal dengan istilah “penjatuhan pidana percobaan� dalam KUHP mengatur bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka dalam putusan hakim dapat memerintahkan bahwa sanksi pidana itu tidak perlu dijalankan dengan memberi masa percobaan kepada orang yang bersangkutan. Apabila masa percobaan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau si terpidana tidak memenuhi suatu syarat khusus yang diperintahkan dalam putusan hakim terpidana wajib menjalani pidana penjara atau pidana kurungan yang telah diputuskan hakim kepadanya. Hal ini disebut juga pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling). Pidana dengan bersyarat adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Walaupun sering disebut dengan pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling),tetapi sesungguhnya bukanlah salah satu dari jenis pidana karena tidak disebut dalam Pasal 10 KUHP karena bukan jenis pidana melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan bersyarat.3 Dilihat dari aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditunjukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatanya. Hal ini lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan yang pemidanaannya lebih ditekankan untuk memperbaiki dengan pertimbangan sifat-sifat serta keadaan terpidana. Di dalam KUHP pidana bersyarat salah satu bentuk pidana alternatif dari pidana penjara, dalam Pasal 14a (1) berbunyi “Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan tidak termasuk pidana kurungan pengganti dalam putusunya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain 3

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, PT.Alumni, Bandung,2004.Hlm 50-51.


disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. 4 Jadi pidana bersyarat bukanlah merupakan bentuk pidana yang berdiri sendiri seperti pidana pokok atau pidana tambahan. Walaupun demikiaan bukanlah menjadi suatu penghalang bagi hakim untuk menggunakannya sebagai alternatif bagi pidana penjara (khususnya untuk pidana penjara pendek atau kasus-kasus yang ancaman pidana penjaranya kurang dari satu tahun). Dapat diketahui bahwa kenyataannya di dalam praktek hukum masih sangat jarang sekali memberikan pidana bersyarat dalam setiap putusan mereka untuk setiap kasus yang ancamanya kurang dari satu tahun. Dapat dilihat dalam praktek peradilan pidana khususnya di Lubuklinggau. Jenis putusan yang mengandung pemidanaan dengan bersyarat sangatlah jarang sekali, terlihat dari 750 perkara yang masuk wilayah hukum pengadilan Negeri Lubuklinggau hanya ada 6 (enam) putusan yang mengandung pemidanaan dengan bersyarat. Pertama Putusan Nomor : 314/PID.B/2012/PN.LLG yaitu putusan pengadilan tentang tindak pidana perzinaan, kedua Putusan Nomor: 470/PID.B/2012/PN.LLG yaitu putusan pengadilan tentang tindak pidana Penistaan yaitu diatur pada Pasal 335 ayat 1 ke- 2 KUHP. Ketiga Putusan Nomor: 590/PID.B/2012/PN.LLG, yaitu pada putusan pengadilan tentang tindak pidana kekerasan, keempat yaitu pada Putusan Nomor: 1002/PID.B/2012/PN.LLG, yaitu pada putusan pengadilan tentang tindak pidana penganiayaan dan putusan kelima, Putusan Nomor 1326/PID.B/2012/PN.LLG yaitu tentang penganiayaan. Serta yang keenam adalah Putusan Nomor: 1649/PID.B/2013/PN.LLG yaitu putusan pengadilan tentang tindak pidana pengrusakan atau merusak barang. Hal ini lah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, karena masih sangat jarang sekali penerapan pidana bersyarat tersebut. B. Rumusan Masalah 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Klas 1B Lubuklinggau ? 4

Andi Hamzah,KUHP DAN KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta,2006, Hlm. 7.


2. Apa yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Klas 1B lubuklinggau ? C. Kerangka Teori Menurut Muladi, apa yang dinamakan pidana adalah bentuk penerapan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 14a KUHP sampai dengan pasal 14f KUHP, dengan segala peraturan pelaksanaannya. 5 Hukum pidana positif Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang intinya tetap menggunakan Wetvoek van Strafrecht negeri Belanda yang disesuaikan menurut kebutuhan dan keadaan di Indonesia. 6 KUHP tersebut merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada tiga tiang yaitu pertama asas legalitas yang menyatakan tiada pidana tanpa undangundang; kedua asas kesalahan yaitu bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan; ketiga asas pengimbalan (pembalasan) sekuler, berisi bahwa pidana dikenakan dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.7 Pidana bersyarat merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap di lakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah di tetapkan hakim kepada terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan menghormati hak asasi manusia, yang tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) tetapi juga memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat universal yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Penerapan pidana bersyarat dimaksudkan untuk menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses pemidanaan (penjara) yang sangat berbahaya bagi kepribadian seseorang karena adanya stigma jahat yang diberikan oleh masyarakat kepada bekas narapidana dan mengurangi penderitaan anggota-anggota keluarga lain yang hidupnya tergantung kepada pelaku tindak pidana sebab dengan pidana perampasan kemerdekaan jelas 5

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, PT.Alumni, Bandung, 2004, Hlm. 6. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, C.V. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, Hlm. 115-116. 7 Ibid., Hlm. 118. 6


akan meniadakan sumber utama kehidupan suatu keluarga. Selain itu Pidana Penjara juga mempunyai efek yang tidak baik bagi narapidana. Sebagai contoh Lembaga Pemasyarakatan (sistem kepenjaraan di Indonesia) sekarang ini sudah tidak dapat menampung para narapidana karena terbatasnya tempat dan kurangnya fasilitas dari Negara, dalam hal ini bagi para narapidana akan merasa kehidupannya menderita karena kebebasannya terkekang. Jika setiap pelaku kejahatan diberikan sanksi pidana penjara tanpa mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan maka Lembaga Pemasyarakatan akan semakin penuh serta tidak akan muat menampung narapidana. Dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih mantap jenis pidana atau cara pelaksanaan pidana apakah yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Untuk pemidanaan yang sesuai masih perlu pula diketahui lebih layak mengenai si terdakwa. Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi terdakwa, akan tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan sehingga hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa jika hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat.8 2.

PEMBAHASAN a. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Terpidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Lubuklinggau

Pertimbangan hakim dalam putusan yang mengandung pemidanaan dengan bersyarat, yang digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu : 1. Pertimbangan yang bersifat yuridis : a. Tuntutan pidana (Requisitoir) b. Keterangan terdakwa c. Keterangan saksi d. Barang bukti e. Pasal-pasal peraturan hukum 2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis : 8

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1986 Hlm 34.


a. Latar belakang perbuatan terdakwa b. Kondisi fisik dan mental terdakwa c. Status sosial ekonomi terdakwa d. Faktor agama terdakwa 1. Pertimbangan yang bersifat yuridis : a. Tuntutan pidana (Requisitoir) Surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa ke sidang pengadilan menjadi dasar pemeriksaan. 9 Dalam tuntutannya tersebut penuntut umum mengurai segala sesuatu tentang berlangsungnya pemeriksaan dan atas dasar pemeriksaan tersebut dakwaannya terbukti atau tidak.10 Adapun isi dari surat tuntutan tersebut pada umumnya adalah sebagai berikut : 1. Menyatakan dakwaan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal dalam KUHP 2. Menyatakan pidana yang dituntut pada terdakwa dengan pidana penjara antara satu bulan samapi dangan satu tahun, adakalanya tuntutan disertai dengan masa percobaan 3. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan (kalau ditahan) tetapi adakalanya terdakwa tidak ditahan terutama untuk tindak pidana yang ringan 4. Menyatakan barang bukti dikembangkan kepada yang berhak tetapi adakalanya disita oleh negara Untuk pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan ringan (tipiring) pada umumnya tidak ditahan, adakalanya yang tidak ditahan itu adalah seorang pelajar atau pegawai, atau adanya permohonan penangguhan penahanan dan ini juga merupakan salah satu dasar pertimbangan jaksa untuk menuntut dengan tuntutan pidana dengan bersyarat. Tetapi berbeda dengan kejahatan yang bersifat pada dasarnya mereka ditahan. Menurut Pasal 21 Ayat 1 KUHAP seseorang ditahan karena dikhawatirkan akan melarikan diri, akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan pelaku akan mengulangi lagi tindak pidana tersebut. b. Keterangan terdakwa c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat 1 KUHAP keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang 9

Wawancara dengan Faisal, Jaksa di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 14 Agustus 2013. 10 Wawancara dengan Sasmidianto, Jaksa di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau 15 Agustus 2013.


perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat buktinyang sah dan bisa dijadikan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Akan tetapi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia benar bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lainnya. d. Keterangan saksi Selanjutnya dalam Pasal 1 butir ke-26 KUHAP disebutkan bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan penuntutan serta peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sementara itu, untuk keterangan saksi itu sendiri adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar dan ia lihat sendiri serta ia alami sendiri. Dan yang bisa dianggap sebagai keterangan saksi oleh hakim majelis dalam mengadili suatu perkara pidana adalah apa yang oleh saksi nyatakan pada saat ia bersaksi di sidang pengadilan. Terlebih dahulu seharusnya sebelum ia bersaksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya supaya apa yang ia nyatakan terjamin kebenarannya karena kalau tidak maka akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. e. Barang bukti Barang bukti adalah yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. Dan pada saat sidang di pengadilan. Barang bukti ini akan diperlihatkan kepada terdakwa oleh hakim menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu. f. Pasal-pasal peraturan hukum KUHP sekarang ini belum memuat pedoman umum dalam pemidanaan. Oleh karena itu faktor yang harus dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan di atas setidaknya dapat membantu sebagai pedoman hakim untuk menjatuhkan putusan pidana sehingga yang dipilih sesuai dengan nuansa keadilan dan kebenaran. Untuk pembaharuan hukum pidana nasional, maka pedoman secara umum dalam pemidanaan harus segera dirumuskan sehingga terdapat arahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan lama atau tidaknya hukuman yang akan dijatuhkan.


Pertimbangan yang bersifat non-yuridis11 : a. Latar belakang perbuatan terdakwa Latar belakang dilakukanya tindak pidana ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh hakim, karena berawal dari motivasi inilah akan terlihat dari perbuatan itu sendiri, apakah pelaku itu karena terpaksa oleh bergai faktor misalnya faktor perekonomian. Kedua motivasi ini sangat jelas perbuatannya sehingga hakim dapat membuat suatu putusan yang tepat dan benar mengenai berat atau ringannya pidana. b. Kondisi fisik dan mental terdakwa Begitu juga kondisi fisik dan mental terdakwa perlu mendapat perhatian oleh hakim. Apakah pada saat ia melakukan suatu tindak pidana kondisi fisik dan mentalnya dalam keadaan normal atau malah sebaliknya. Pada saat mental seseorang tidak berfungsi secara norma maka setiap tindakan yang dilakukannya pasti berada diluar kendali dirinya. c. Status sosial ekonomi terdakwa Pertimbangan mengenai status dari terdakwa juga semestinya diperhatikan oleh hakim dalam mencari dan menemukan keadilan yang proporsional. Seseorang yang mempunyai perekonomian yang kuat atau dapat dikatakan kelas ekonomi menengah ke atas, maka akan berbeda hukumanya dengan seseorang yang ekonominya lemah atau kurang mampu hidupnya. Apabila mereka melakukan tindak pidana yang sama. Misalnya dalam tindak pidana pencurian, mungkin orang tersebut terpaksa melakukan pencurian karena belum makan atau sebaliknya ia mencuri karena sudah menjadi kebiasaan. Pada posisi inilah dituntut kejelian dan kebijaksanaan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan sesuai dengan proporsionalita status sosial terpidana d. Faktor agama terdakwa Pertimbangan hakim yang terakhir ini merupakan pertimbangan masalah faktor keagamaan daripada terdakwa itu sendiri. Faktor ini sangat penting sekali bagi hakim untuk diketahui apakah ia merupakan termasuk orang-orang yang taat untuk menegakan syare’at agama yang dipeluknya atau bahkan malah sebaliknya.12 2.

11

Wawancara dengan Dennie Arsan Fatrika, Hakim di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanggal 14 Agustus 2013. 12 Wawancara dengan Dennie Arsan Fatrika, Hakim di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanggal 14 Agustus 2013.


b. Hamabatan dalam pelaksanaan Pidana dengan Bersyarat Di Pengadilan Negeri kelas 1B Lubuklinggau Dalam konteks ini pemanfaatan sanksi pidana bersyarat akan meningkatkan daya pencegahan hukum pidana dengan segala keuntungankeuntungan dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Untuk mencapai kondisi sosial yang baik itu ternyata tidaklah mudah, sebab masih adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat daripada pelaksanaan pidana bersyarat, diantaranya adalah13 : a. Perundang-undangan b. Tekhnis dan administrasi c. Sarana dan prasarana d. Proses penjatuhan pidana a. Perundang-undangan Menyangkut perundang-undangan yang mendasari sanksi pidana bersyarat, maka yang menjadi permasalahan utamana adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakekat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat. b. Tekhnis dan Administrasi Dalam pelaksanaan pidana bersyarat, hambatan-hambatan juga sering terjadi dalam bidang tekhnis dan administrasi, diantaranya adalah14 : 1. Terpidana bersyarat sesekali tidak ada di rumah pada saat dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh petugas ; 2. Ada sebagian dari terpidana yang berdomisili sangat jauh sehingga sangat sulit dijangkau ; 3. Seringkali terpidana untuk pidana bersyarat ini tanpa diketahui oleh petugas secara diam-diam pindah dari tempat tinggalnya sehingga kondisi tersebut sangat merepotkan petugas pada saat mencari tempat tinggalnya yang baru. Jaksa tidak mengetahui domisili yang baru terpidana sehingga jaksa tidak dapat mengawasi terpidana jika terpidana melakukan suatu tindak pidana di domisilinya yang baru. Hal tersebut terkadang bisa menyebabkan Hakim Pengawas dan 13

Ibid., Hlm. 179. Wawancara dengan Sasmidianto, Jaksa di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanggal 15 Agustus 2013. 14


Pengamat beserta jaksa tidak memberikan pengawasan kepada terpidana sehingga timbul persepsi, apa yang dinamakan sanksi pidana bersyarat dirasakan sebagai pembebasan semata-mata bukan merupakan tindakan bermanfaat di dalam sistem peradilan pidana. c. Sarana dan Prasarana Selain dibidang tekhnis dan administrasi, hambatan-hambatan juga terjadi dalam hal sarana dan prasarana, diantaranya meliputi 15: 1. Masih kurangnya, sarana angkutan untuk tugas pengawasan di dalam melakukan kewajibannya terhadap terpidana untuk pidana bersyarat ; 2. Petugas-petugas Balai Pemasyarakatan, jumlah sangat terbatas sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan ; 3. Anggaran perjalanan dinas untuk pengawasan itu sendiri jumlahnya terbatas, sehingga pengawasan masih terdapat kekurangan. d. Proses dalam Penjatuhan Pidana Hambatan dalam pelaksanaan terhadap terpidana untuk pidana bersyarat juga terjadi di dalam proses dalam penjatuhan pidananya, yakni : 1. Jaksa maupun hakim masih sangat selektif dalam membatasi sanksi pidana bersyarat, walaupun sebenarnya KUHP memberikan kemungkinan untuk menerapkan sanksi pidana bersyarat secara lebih luas. Hal ini tampak pada masih sedikitnya jenis-jenis tindak pidana yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat jika dibandingkan dengan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, dalam hal mana pidana pencabutan kemerdekaan jangka pendek berupa pidana kurungan masih banyak dijatuhkan ; 2. Terpidana tidak memperoleh vonis hakim, sehingga tidak mengetahui secara jelas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana bersyarat ; 3. Hakim tidak memperoleh laporan pemeriksaan pribadi pelaku tindak pidana yang sangat penting sebagai bahan untuk memutuskan pidana secara tepat ; 4. Pedoman penjatuhan pidana bersyarat tidak hanya menyangkut halhal yang bersifat subyektif (yang menyangkut perbuatannya) juga 15

Wawancara dengan Faisal, Jaksa di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, tanggal 15 Agustus 2013.


menyangkut hal-hal yang bersifat subyektif (yang menyangkut si pembuat).

3.

PENUTUP

a. Kesimpulan 1.

2.

Dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau melihat dari segi hukum (yuridis) yaitu didasarkan pada tuntutan pidana (Requisitoir), keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum. Di samping itu juga ada pertimbangan dari segi non hukum (non yuridis) seperti latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi fisik dan mental terdakwa, status sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa (sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan kata lain sesuai dengan keyakinan dan pengamatan hakim. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat yaitu menyangkut perundang-undangan yang menjadi pedoman penerapan pidana bersyarat, tekhis dan administrasi yaitu sulitnya untuk mengawasi terpidana yang tidak ada dirumah jika pengawas melakukan pengawasan dan habatan jika narapidana pindah mencari tempat tinggal yang baru sehingga pengawas tidak mengetahui domisili yang baru, sarana dan prasarana yaitu masih kurangnya angkutan untuk petugas pengawas melakukan kewajibanya dan masih terbatasnya jumlah anggaran dinas untuk pengawasan, serta dalam proses penjatuhan pidana yaitu jaksa masih sangat selektif dalam membatasi sanksi pidana bersyarat.

b.Saran 1. Diharapkan kepada hakim supaya lebih mengefektifkan lagi penggunaan sanksi pidana bersyarat dalam menjatuhkan putusan pengadilannya seperti pada perkara untuk tindak pidana ringan atau kurang dari satu tahun penjara. Dan yang paling penting, setiap


putusannya diharapkan dapat mencapai nilai-nilai keadilan untuk semua pihak. 2. Hakim pengawas dan pengamat yang melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat diharapkan dapat lebih baik lagi dalam melakukan tugasnya.


Daftar Pustaka

Andi Hamzah,KUHP DAN KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta,2006.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, C.V. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Cet. Ke-2 Jakarta, 2003.

Sinar Grafika,

Chazawi Adami, Pelajara Hukum Pidana Bagian 1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hermien Hadiati Keswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Citra aditya, Bandung, 2000.

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, PT.Alumni, Bandung,2004.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1986.

Wawancara dengan Faisal, Jaksa di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 14 Agustus 2013.


Wawancara dengan Sasmidianto, Jaksa di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau 15 Agustus 2013.

Wawancara dengan Dennie Arsan Fatrika, Hakim di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanggal 14 Agustus 2013.

Yossi aprianita (pidana)  
Advertisement