Page 1

PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA : STUDI KASUS No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP PENGADILAN NEGERI KELAS IIA RANTAU PRAPAT Oleh: Yonathan, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H dan Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

ABSTRAK Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan, dalam hal ini di Pengadilan Negeri Kelas IIA Rantau Prapat serta mengetahui bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti. bahwa secara yuridis pencabutan keterangan terdakwa dibolehkan asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan, dapat digunakan hakim sebagai petunjuk dalam membuktikan kesalahan terdakwa di sidang pengadilan.

Kata Kunci : Terdakwa, Pencabutan Keterangan, Implikasi Yuridis, Penyidik


A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Beberapa alasan yang dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan di dinding, dan segala macam penganiayaan yang membuat tersangka terpaksa mengakui segala pernyataan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah alasan yang kerap melandasi


setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai disidang pengadilan. Bahwa terdakwa Romando Damanik Alias Mando (Tindak Pidana melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP) dan saksi HERMANSYAH Alias KOMET (Masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) mencabut keterangan pada saat penyidikan yang telah tercantum dalam Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan di Polsek Kampung Rakyat, dengan alasan bahwa terdakwa di dalam pemeriksaan polisi dilakukan tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum dan dalam pemeriksaan tersebut pihak Penyidik telah melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap diri terdakwa sehingga pihak terdakwa merasa ketakutan dan terpaksa memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan. Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul: PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA : STUDI KASUS No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP PENGADILAN NEGERI KELAS IIA RANTAU PRAPAT 2. Rumusan Masalah Adapun masalah yang diangkat adalah: 1. Apakah yang menjadi penyebab terdakwa perkara pidana No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP mencabut keterangannya yang ada dalam BAP, pada pemeriksaan persidangan ? 2. Bagaimana implikasi pencabutan keterangan terdakwa terhadap perkara pidana No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP ? 3. Kerangka Teori Pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting . Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang 1

1

hlm 1

Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,


mengatur tentang pembuktian2. Yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara pidana, acara perdata maupun hukum acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak3. Dalam KUHAP alat bukti diatur dalam pasal 184 4 , namun tidak memberikan definisi mengenai pembuktian. Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan5. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan B.

Pembahasan 1. Pencabutan Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP 6 , pada prisipnya keterangan terdakwa adalah apa yang diberikan terdakwa disidang pengadilan7. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, karena

2

ibid Ibid, hlm 2 4 Pasal 184 : (1)Alat bukti yang sah ialah:a. Keterangan saksi, b.keterangan ahli, c. Surat, d.petunjuk, e.keterangan terdakwa. (2)hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 5 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif,Teoretis,Praktik dan permasalahannya, Alumni, Bandung, 2012, hlm 159 6 Pasal 189 ayat (1) : Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. 7 Syarifuddin Pettanase, Ansorie Sabuan, Hukum Acara Pidana, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000, hlm 213 3


berdasarkan Pasal 189 ayat (2) KUHAP 8 , keterangan terdakwa diluar persidangan dapat juga digunakan selama didukung oleh alat bukti Dalam persidangan kerap dijumpai bahwa terdakwa menyangkal / membantah sebagian atau semua keterangan pengakuan yang diberikannya di tingkat penyidikan. Dengan alasan, bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya9. Hal ini dapat dimaklumi karena pada prinsipnya KUHAP menganut asas prinsip pengadilan yang adil (Fair Trial), dimana dalam asas ini terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas 10. Sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP tentang Acara Pemeriksaan Biasa11, termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan. Dan ketentuan dalam pasal 52 KUHAP12 memberi jaminan kepada terdakwa bahwa dalam menyampaikan keterangan harus berada dalam kondisi aman dan bebas dari segala tekanan. Dengan menyangkal atau mengingkari pengakuan tersebut, maka secara tidak langsung terdakwa telah melakukan pencabutan keterangan di persidangan, yaitu keterangan yang terkait dengan pengakuan yang telah diberikan terdakwa di hadapan penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan penyidik. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa benar telah terjadi pencabutan keterangan terdakwa, dimana terdakwa Romando Damanik alias Mando dalam keterangannya di persidangan, 8

Pasal 189 ayat (2) : Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 9 O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka,Terdakwa dan Terpidana, Alumni, Bandung, 2006, hlm 135 10 http://wordpress.com/2010/01/23/hak-hak-warga-negara-dalam-kuhap/, di akses pada tanggal 27 Agustus 2013 11 Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP: Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. 12 Pasal 52 KUHAP: Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.


menarik seluruh keterangan pengakuan yang diberikannya pada tingkat pemeriksaan penyidikan di kepolisian. Dengan alasan bahwa pada waktu diinterogasi di depan Penyidik, terdakwa dipaksa untuk mengaku dan dipukul sehingga merasa tersiksa baik fisik maupun psikisnya. Keterangan terdakwa di muka persidangan yang menyangkal atau mengingkari isi BAP dari Penyidik inilah, yang merupakan inti dari bentuk pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan, dimana dalam persidangan terdakwa Romando Damanik secara jelas dan terbukti telah menyangkal tuntutan Penuntut Umum dengan memberikan keterangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya terdakwa tidak membenarkan seluruh isi dari BAP. 2. Implikasi Yuridis Terhadap Persidangan Implikasi Yuridis dapat diartikan sebagai dampak / akibat terhadap konsistensi hukum yang dipengaruhi oleh perubahan pola dalam existensi berjalannya hukum tersebut, implikasi mengenai hukum tampaknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) 13 . Kondisi demikian dapat menjadi akibat (rechtsgevolg) terjadinga kekacauan dalam penanganan, pemeriksaan, dan pengadilan perkara pidana14. Situasi hukum seperti ini sudah beberapa kali dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi (MK) dalam putusannya, seperti 2 (dua) putusan berikut15; A. Keputusan No. Pts-MK-012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 16 Desember 2006. B. Keputusan No. 018/PUU-IV/2006 tanggal 26 Desember 2006 Pada intinya, MK mempertimbangkan agar terhadap hal-hal itu sangat dibutuhkan adanya sikap kenegarawan dan kearifan semua pihak, terutama para hakim (judicial wisdom and craftmanship)16. Implikasi dari adanya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim 13

Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 175 14 Ibid, hlm 175 15 Ibid, hlm 176 16 Ibid, hlm 176


terhadap alasan pencabutan tersebut, Apabila hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan17. Mengenai unsur kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap terdakwa, sistem hukum di Indonesia memiliki landasan yang menjamin tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Terdakwa yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, hak untuk mendapatkan bantuan hukum juga diatur pada Pasal 17, 18, 19, 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia), dan UU Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang terlibat dalam kasus pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum”. namun penyimpanganpenyimpangan kerap juga terjadi pada tahap penyidikan, KUHAP telah mengatur secara tegas mengenai hak-hak tersangka/terdakwa di ranah hukum dalam Pasal 50-68 KUHAP. Maka dalam kasus pencabutan keterangan terdakwa dengan alasan penyiksaan atau tekanan dari pihak penyidik, dan hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Hakim kemudian menganggap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa, penggunaan keterangan pengakuan terdakwa sebagai petunjuk ini dipertegas dengan

17

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan..., Op Cit, hlm 326


putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/196518. C. PENUTUP Dari hasil pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa Romando Damanik pada kasus No: 1105/Pid.B/2010/PN-RAP Pengadilan Negeri Rantau Prapat kelas IIA dengan alasan penyiksaan dan penekanan dari pihak penyidik, pencabutan keterangan terdakwa tersebut didukung oleh saksi A De Charge, namun hakim menyatakan bahwa keterangan saksi A De Charge tersebut tergolong keterangan Testimonium De Auditu / keterangan yang tidak dapat buktikan karena hanya berupa pemikiran, dan tidak dapat dibuktikan. sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat (27) KUHAP yang menegaskan bahwa kesaksian tersebut harus ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Alasan lain hakim menolak pencabutan keterangan terdakwa karena salah satu saksi A De Charge adalah keluarga Terdakwa, kedudukan saksi sebagai keluarga terdakwa tidak subjektif menurut hukum berdasarkan pasal 145 Het Herzienne Inlandsche Reglement (HIR), sebagai saksi tidak dapat didengar: a. Keluarga sedarah dan keluarga dari salah satu pihak menurut keturunan yang lulus; b. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian; c. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun;

18

Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No.177 K/Kr/1965: Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa.


d. Orang, gila, meskipun ia terkadang - kadang mempunyai ingatan terang. Sehingga pencabutan keterangan terdakwa Romando Damanik tersebut tidak dapat diterima oleh hakim dan dijadikan “petunjuk� atas kesalahan terdakwa. 2. Implikasi Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam persidangan adalah : Dalam persidangan kasus terdakwa Romando Damanik, pencabutan keterangan terdakwa tidak memberikan Implikasi Yuridis apapun terhadap proses persidangan, hal tersebut disebabkan karena pencabutan keterangan terdakwa oleh Romando Damanik di tolak oleh Hakim karena tidak didasari oleh alasan yang jelas dan tidak dapat dibuktikan, justru pencabutan keterangan Romando Damanik yang ditolak oleh hakim tersebut menjadi “Petunjuk� akan kesalahan terdakwa. Namun apabila pencabutan keterangan terdakwa yang diterima oleh hakim maka Implikasi Yuridis nya terhadap persidangan yaitu, BAP yang diajukan oleh penyidik mengenai keterangan Terdakwa akan dikesampingkan tidak berlaku lagi dan tidak memiliki nilai dalam pembuktian. Karena BAP mengenai Keterangan Terdakwa tersebut dibuat dengan penekanan atau penyiksaan oleh pihak penyidik. Sehingga Keterangan Terdakwa dalam Persidangan yang memiliki nilai kebenaran sebagai alat bukti dan dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan.

Saran-Saran Melihat kesimpulan yang ada diatas, dalam kesempatan ini penulis hendak memberikan sedikit saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan hukum pidana dimasa-masa kedepannya. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: Hakim hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa harus bersikap hati-hati, arif dan bijaksana. Tidak sembrono dan sewenang-wenang. Harus lebih dulu dengan teliti mengadakan


pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama termasuk mengedepankan sanubari dan hati nuraninya. Jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan Keserampangan hakim dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa, dapat merugikan pembelaan terdakwa. Penyidik harus dapat mempertahankan hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam proses mencari kebenaran penyidikan, karena dalam Hukum setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum seperti yang di tegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga diperoleh kebenaran yang sesungguhnya pada saat Pengadilan.


DAFTAR PUSTAKA Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif,Teoretis,Praktik dan permasalahannya, Alumni, Bandung, 2012 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009 O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka,Terdakwa dan Terpidana, Alumni, Bandung, 2006 Syarifuddin Pettanase, Ansorie Sabuan, Hukum Acara Pidana, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No.177 K/Kr/1965

Yonathan (pidana)  
Advertisement