Page 1

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGI PEMAKAIAN GAMBAR/ILUSTRASI WANITA DI KENDARAAN UMUM YANG MELINTAS DI JALAN RAYA YANG DIDUGA MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI Oleh: Vinna Inka Mellina, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Hj. Nashriana, S.H., M.Hum dan Henny Yuningsih, S.H., M.H.

ABSTRAK Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu “strafbaar feit” yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. “ tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dan dapat diperlahkan pada sipembuat”. Salah satu tindak pidana yang sedang marak ialah Pornografi. Secara etimologi, pornografi berasal dari dua buah suku kata, yakni “pornos” dan “grafis”. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila tau suatu perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafis adalah gambar atau tulisan yang diamati luas termasuk benda-benda patung yang isi dan artinya menunjukan atau mengambarkan suatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa susila masyarakat. Dalam KUHP tindak pidana pornografi diatur pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP untuk kejahatan. dalam Bab XIV buku II tentang, “Kesusilaan” dan Pasal 532 KUHP Bab VI buku III untuk pelanggaran. Dan diatur pula dalam Undang-Undang khusus yaitu UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008. Adapun permasalahan dalam skripsi ini ialah analisis secara yuridis sosiologis mengenai pamakaian gambar/ilustrasi yang marak terdapat di salah satu bagian kendaraan umum khususnya truk/bus yang diduga mengandung unsur pornografi. Penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu dengan memakai data yang didapat dari hasil penyebaran angket/kuisoner serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Yang menjadi studi kasus ialah pemakaian gambar/ilustrasi yang sering terlihat terdapat di salah satu bagian bus/truk tersebut mengandung unsur pornografi.


A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pada jalanan kota saat ini mulai dimaknai sebagai etalase ketika di atasnya ramai ilir mudik segala jenis kendaraan dengan berbagai kepentingan. Menarik kalau melihat fenomena kreatifitas kendaraan yang ada di indonesia khususnya pada sebagian truk-truk yang sering melintas di jalanan kota. Truk yang melintas di jalanan sebagian besar mempunyai keunikan dengan melukis bagian belakang truk maupun menempatkan gambar / ilustrasi wanita atau sejenisnya pada bagian baknya atau bagian belakangnya. Visualisasi dari gambar-gambar maupun ilustrasi yang sering dijumpai di sebagian truk-truk cukup emosional ketika melihatnya secara langsung. Kalimat yang kadang terdengar bernada lugas dan erotik sering tergambarkan secara jelas serta diiringi dengan objek gambar figur perempuan dengan berpakaian lengkap maupun minim. Jalanan dan kendaraan-kendaraan yang melintas di atasnya benar-benar menjadi suatu etalase keunikan serta kontroversi karena salah satunya datang dari visualitas bak truk yang ikut berkepentingan dalam lalu lintas jalan. Erotika dalam lukisan di bak truk menjadi pertanyaan yang mengemuka ketika kehadirannya justru di tengah-tengah bangkitnya kesadaran fundamentalis yang memunculkan isu gerakan anti pornografi. Representasi perempuan yang dimunculkan dalam lukisan tersebut seringkali diasumsikan juga sebagai bentuk pornografi. Dari data yang diambil langsung oleh penulis terdapat minimal 1 (satu) truk yang mengandung unsur erotisme yang mondar mandir dijalanan dalam rentang waktu 1 jam dimulai pada pukul 10.00 – 11.00 WIB. Pengambilan data ini diambil di lokasi dibawah jembatan ampera ( 10 ulu) dilokasi tersebut banyak dijumpai truk-truk dan kendaraan lain yang parkir. Salah satu ketentuan yang untuk mengatur delik pornografi sebelum adanya Undang-Undang Pornografi tercantum dalam KUHP yaitu Buku II


BAB XIV pasal 281 sampai pasal 303 yang perlu mendapat kajian dan merupakan delik kesusilaan. 1 Arti pornografi menurut Black’s Law Dictionary ada kemiripan arti ponografi dari sudut etimologis. Sebagaimana diketahui, istila poronografi berasal dari dua kata pornos dan grafis (latin). Pornos artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Sedangkan, Grafis adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-benda. Misalnya patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Tiga objek pornografi tersebut sesuai dengan hukun normatif tentang tindak pidana pornorafi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Objek pornorafi melekat pada benda. Tulisan dan gambar melekat pada kertas, baik lembar kertas maupun berwujub buka atau majalah, tabloid dan sebagainya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit benda pornografi. Berbeda dengan Undang-Undang Pornografi yang merinci barang pornografi secara limitatif, bahkan secara terbuka.2 Maksud terbuka adalah hakim boleh menambah lagi barang pornografi selain yang disebutkan dalan Undang-Undang pornografi. Keadaan itu bisa terjadi disebabkan dalam kalimat yang merinci bentuk-bentuk pornografi dapat anak kalimat “Atau Pesan Lainnya”3. Apa yan dimaksud dengan lainya tersebut bisa ditemukan oleh hakim.

Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman dan kedamaian batin bidang kesusilaan umum pelangaran terhadap nilai-nilai kesusilaan merupakan serangan dan ganguan terhadap 1

Lihat, KUHP, (Lembaran Negara R.I Nomor 2958). Buku Kedua Pasal 282-283. Bab XIV, Kejahatan Terhadap Kesusilaan. 2 Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan bahwa “ Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. 3 Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181) Pada Pasal 1 angka 1.


ketentraman dan kedamainan batin orang perorang dan masyarakat. Oleh karena, rasa atau perasaan ketentraman dan kedamaian batin masyarakat berakar pada rasa ketentraman dan kedamaian batin setiap individu pendukungnya. Dengan demikian, sekaligus merupakan peyerangan terhadap kepentingan hukum negara. Dengan terganggunya kepentingan hukum mengenai perasaan kedamain dan ketentraman stiap individu penduduk negara sekaligus merupakan ganguan terhadap rasa ketentraman dan kedamaian masyratakat. Pada taraf yang lebih luas dapat menyerang rasa kedamaian dan ketentraman kehidupan bernegara. Berdasarkan atas uraian latar belakang tersebut, maka saya sebagai penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGI PEMAKAIAN GAMBAR/ILUSTRASI WANITA DI KENDARAAN UMUM YANG MELINTAS DI JALAN RAYA YANG DIDUGA MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI�

2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan ditas maka peneliti merumuskan permasalahan dalam peneliti adalah : a. Analisis secara yuridis apakah penempatan gambar/ilustrasi pada bus/truk yang meintas di jalan raya mengandung unsur pornografi? b. Analisis secara sosiologis apakah penempatan gambar/ ilustrasi pada bus/truk yang meintas di jalan raya mengandung unsur pornografi? B. PEMBAHASAN 1. ANALISIS TRUK YANG MEMUAT GAMBAR/ILUSTRASI YANG DIDUGA MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI Istilah pornografi berasal dari bahasa yunani, yaitu Pornographos (porne = pelacur, grapein = gambar atau tulisan). Jadi pornografi artinya tulisan atau lukisan tentang pelacur, atau suatu deskripsi dari perbuatan para pelacur. Pornografi ini terkadang juga disebut dengan istilah obscene (cabul/), lewd (cabul/kotor), atau lascivious (yang menimbulkan nafsu birahi atau gairah). Istilah obscene sendiri berasal dari bahasa latin ob


(melawan/sebelum) dan caenum (kemesuman/cabul/pono), atau berasala dari bahasa obscena.4 Dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan bahwa “ Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat�. Berdasarkan temuan penulis, terdapat empat contoh sample truk yang diduga mengandung unsur pornografi. Gambar 1. (Terlampir)

Lokasi Temuan : Jl. Sukatani 1 Kenten Sako Palembang Pada gambar pertama ini terdapat 3 lukisan/gambar wanita : a. Wanita dengan mengenakan baju warna hijau b. Wanita dengan memakai kain/selendang dengan menutupi separuh bagian tubuh bagian atas dengan menonjolkan sedikit bagian tubuh c. Wanita dengan posisi terlentang dan mengunakan baju warna hijau yang minim atau hanya menutupi sedikit bagian tubuhnya.

4

Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 30.


Gambar 2. (Terlampir)

Lokasi Temuan : Bawah Proyek Jembatan Ampera 5 Ulu Palembang Pada gambar kedua ini terdapat lukisan/gambar yang memuat seorang wanita yang posisi bagian depan tubuhnya tampak terlentang secara menyeluruh dengan menggunakan baju yang hanya menutupi bagian dadanya tanpa menutupi bahgian perut. Dan pada bagian bawahnya hanya menggunakan celana hanya menutupi sedikit bagian bawahnya dengan menampakan sebagian besar bagian bawah dan terdapat seeokor anjing yang tengah berusaha membuka celana bagian bawah lukisan/gambar wanita tersebut dengan menggit bagian bawah wanita tersebut. Gambar 3. (Terlampir)

Sumber : Google.com


Pada gambar ketiga ini memuat gambar seorang pria dengan seorang wanita yang tengah bersama. Pada gambar tersebut wanita tersebut menggunakan pakaian yang menonjolkan pada bagian dada. Dan pada samping gambar tersebut terdapat tulisan “biar ompong tapi nyedot� Gambar 4. (Terlampir)

Sumber : Google.com Pada gambar keempat ini terdapat seorang wanita dengan pakaian yang hanya menutupi sebagian tubuhnya tanpa menutupi bagian lengan dan tangannya dan hanya menutupi sebagian kecil bagian kaki dan paha. Disamping wanita tersebut terdapat seorang laki-laki yang tengah menusukan sebuah benda seperti kayu kecil/lidi kebagian belakang wanita tersebut. Dan terdaat tulisan “JAIL� Analisi Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Didalam tampakan atau wujud pornografi mengandung tiga sifat. Tiga sifat yang melekat yang tidak dapat terpisahkan dengan wujud pornografi. Sifat tersebut yaitu: 1. Pertunjukan di muka umum 2. Mmemuat unsur kecabulan dan Eksploitasi seksual 3. Melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat Tiga sifat tersebut merupakan unsur pornografi, namun bukan merupakan unsur normatif tindak pidana pornografi. Namun, apabila dan suatu kasus yang diusung jaksa ke sidang pengadilan ternyata salah satu sifat


tersebut tidak ada dalam benda pornografi yang didakwakan, maka ketiga sifat tersebut menjadi alasan peniadaan pidana. 2. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAPAT TRUK YANG MEMUAT GAMBAR/ILUSTRASI YANG DIDUGA MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI Pendekatan Sosiologis terhadap hukum adalah mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial-gejala sosial itu mencakup. Gejala-gejala ini antara satu dengan lainnya saling mempengaruhi.5 Namun demikian hukum dapat diperlajari secara tersendiri terlepas dari gejala sosial lainnya atau mempelajari hukum dalam kaitannya dengan gejala-gejala sosial lainnya. Pendapat ahli mengenai pengertian atau definisi dari pornografi, antara lain : 1. M. Faat “Pornografi adalah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam UndangUndang yang ada yaitu tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan yang mana akan menimbulkan gairah seksual bagi yang melihatnya”6 2. Yazid Bustomi “Pornografi adalah gambar atau tulisan yang dalam berpakaian tidak sesuai dengan ajaran islam dimana auratnya terbuka sehingga dapat mengandung rangsangan seksual bagi yang melihatnya. Dalam pengertian rangsangan seksual ini pun sangat relatif” Delam hal ini pendapat dari masyarakat sendiri sangat relatif tentang menimbulkan gairah seksual ini, sebab belum tentu seorang yang melihat gambar yang melanggar kesusilaan seksualnya tetapi justru dengan melihat wanita dengan pakaian transparan tetapi tidak melanggar kesusilaan justru timbul gairah seksualnya. Pandangan ponografi menurut Penyidik7

5

Soedjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar Cetakan ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm 102. 6 Burhan Bungin, Loc Cit, hal 70. 7 Soerdjono Soekamto, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm 80.


Penegakan pornografi memanng sangat sulit dilakukan dengan semakain maju dan berkembangnya teknologi serta semakin tinggi tingkat disipin ilmu yang diterima. Dalam pengertian melanggar susila atau gambar, tulisan yang menimbulkan gairah seksual juga sangat relatif akan tetapi teradap gambar yang masih ada penutup auratnya penerimaan masyarakat terhadap hal ini sudah biasa. Pandangan pornografi menurut Penuntut Umum8 Jaksa sebagai penuntut umum pemandangannya tidak jauh dari pandangan penyidik, bahwa yang dianggap pornografi itu adalah tulisan atau gambar yang kelihatannya betul-betul sudah tanpa busana sama sekali, yakni pornografi yang dituntut selama ini adalah tulisan atau gambar yang betulbetul sudah tanpa busana sama sekali dan kalaupun ada gambar yang tidak demikian dari penyidik akan kami kembalikan karena akan sulit nantinya dalam penuntutan. Hal ini pun didasarkan pada pandangan masyarakat yang sudah menganggap hal biasa, apabila gambar yang itu masih mengenakan busana walaupun itu sudah sangat minim. Dan ini memang belum pernah ada pelimpahan dari penyidik kepada penuntut umum. Pandangan Pornografi menurut Hakim9 Tidak beda jauh dengan pandangan penyidik maupun jaksa penuntut umum, maka hakim pun menganggap bahwa pornografi ini hanya kepada hal yang sudah betul-betul-betul melanggar norma yaitu sudah tidak ditutuptutupi lagi dengan sehelai benang pun, pornografi disidang selama ini masih pada hal-hal yang sangat sensitif yaitu majalah, kalender porno yang gambar-gambarnya betul-betul tanpa mengenakan penutup walau sehelai benang pun. Definisi oprasionalnya pornografi yang dipengaruhi oleh pandangan masyarakat, sehingga aparat penegak hukum yang masuk ke dalam Criminal Justice system yang terdiri dari Polri sebagai penyidik, Jaksa sebagai 8

Ibid Loebby Loqman, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Delik Kesusilaan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1994, hal 102. 9


penuntut umum, serta hakim yang memutuskan perlu memperhatikan hal-hal yang hidup dalam masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan norma masyarakat terhadap pornografi perlu diadakan penelitian dan penilaian sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tingkat kebudayaan.

Berdasarkan pertanyaan atas data responden yang dimuat pendapat tentang pornografi adalah sebagai berikut : Tabel 1 Jumlah Responden Laki – Laki

16

40 %

Perempuan

24

60 %

Jumlah

40

100 %

Tabel 2 Umur Responden 15 – 20 Tahun

4

10 %

20 – 25 Tahun

20

50 %

25 – 30 Tahun

8

20 %

Diatas 30

8

20 %

Jumlah

40

100%


Tabel 3 Pekerjaan Responden Hukum

10

25 %

Non Hukum

30

75 %

Jumlah

40

100 %

Tabel 4 Pendidikan Responden SMA

12

30 %

Strata 1

22

55 %

Strata 2

6

15 %

Jumlah

40

100%

Tabel 5 Tempat Tinggal Responden Di Pinggir Jalan

12

30 %

Jauh dari Jalan Tempat Lalu-Lintas (Perumahan)

16

40 %

Tidak Dapat dilalui Kendaraan Beroda Empat

8

20 %

Padat Penduduk

4

10 %

40

100%

Jumlah


Adapun pertanyaan yang diajukan sebagai berikut : 1. Apakah saudara pernah melihat bus/truk yang melintas di jalanan raya yang memuat banyak gambar pada bagian bus/truk ? Tabel 6 Ya 40 100 % Tidak

0

0%

Jumlah

40

100 %

Rata – rata minimal koresponden melihat paling sedikit 1 x dalam sehari terdapat bus/truk memuat banyak gambar/ilutraasi pada bagian belakang atau samping bus / truk tersebut. 2. Kebanyakan ulah Truk/bus besar yang melintas di jalan raya tersebut memuat , sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya tentang : Tabel 7 Wanita dengan gaya dan pakaian yang kurang sopan

12

30 %

Tulisan-tulisan yang mengandung makna seks atau menyentuh nilai kesusilaan

8

20 %

Gambar-gambar/Ilustrasi yang memnampilkan adegan yang kurang sopan

4

10 %

Wanita dengan gaya dan pakaian yang kurang sopan, Tulisan-tulisan yang mengandung makna seks atau menyentuh nilai kesusilaan dan Gambar-gambar/Ilustrasi yang

12

30 %


memnampilkan adegan yang kurang sopan

Wanita dengan gaya dan pakaian yang kurang sopan

4

10 %

40

100 %

Dan Tulisan-tulisan yang mengandung makna seks atau menyentuh nilai kesusilaan

Jumah

3. Menurut Anda Apakah anda sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya tersebut memuat unsur kecabulan ?

Ya

Tabel 8 12

30 %

Tidak

28

70 %

Jumlah

40

100 %

4. Menurut anda apakah sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya memuat unsur eksploitasi seksual ?

Ya

Tabel 9 6

15 %

Tidak

34

85 %

Jumlah

40

100 %

5. Apakah anda mengenal/membaca Undang-Undang Pornografi ?


Tabel 10 24

60 %

Pernah Baca , tapi tidak begitu paham isinya Pernah Baca dan Paham Isi

10

25 %

6

15 %

Jumlah

40

100 %

Mengenal , tapi tidak pernah baca

6. Apakah sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang kerap kali ditemukan di bus/truk besar yang melintasi di jalan raya tersebut mengandung unsur pornografi ? Tabel 11 Ya 28 70 % Tidak

12

30 %

Jumlah

40

100 %

7. Apakah perlu ditindak lanjuti pemakaian sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang terdapat di bus/truk tersebut? Tabel 12 Ya

40

100 %

Tidak

0

0%

Jumlah

40

100 %

Alasan : 1. Melanggar Kesusilaan : 18 Koresponden (45 %)


2. Tidak Sopan : 12 Koresponden (30 %) 3. Dan Lain – Lain : 10 Koresponden (25 %) 8. Apakah UU Pornografi sudah efektif dalam cangkupannya ? Tabel 13 Ya

0

0%

Tidak

0

0%

Perlu Diperbaruhi Sesuai Perkembangan Zaman Kadang ukum Tidak Dapat Menyentuh Peristiwa ang Ada Jumlah

40

100 %

0

0%

40

100

Berdasarkan hasil dari responden diatas yang berpendidikan S1 dan S2 khususnya di bidang hukum kecenderungan mengatakan bahwa truk/bus yang melintas di jalanan raya yang memuat banyak gambar di salah satu bagian truk/bus yang memuat gambar/ilustasi wanita dengan gaya dan pakaian yang kurang sopan , tulisan-tulisan yang mengandung makna seks atau menyentuh nilai kesusilaan dan gambar-gambar/Ilustrasi yang menampilkan adegan yang kurang sopan tidak dapat dikatakan merupakan pornografi, tetapi gejala sosial itu melanggar nilai kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan responden yang berpendidikan S1 dan SMA yang bukan berprofesi dibidang hukum kecenderungan berpendapat bahwa truk/bus yang melintas di jalanan raya yang memuat banyak gambar di salah satu bagian truk/bus yang memuat gambar/ilustasi wanita dengan gaya dan pakaian yang kurang sopan , tulisan-tulisan yang mengandung makna seks atau menyentuh nilai kesusilaan dan gambar-gambar/Ilustrasi yang menampilkan adegan yang kurang sopan bukan merupakan pornografi walaupun kadang terdapat unsur kecabulan atau ekspolitasi seksual akan tetapi mereka kecenderungan berpendapat bahwa gambar/ilustasi tersebut melanggar kesusilaan. Masyarakat pada akhirnya kebanyakan menganggap apa yang dimaksud dengan pornografi kadang terpisah dari unsur-unsur muatannya. Yang dikatakan pornografi ialah sesuatu yang sudah atau betul-


betul-betul melanggar norma yaitu sudah tidak ditutup-tutupi lagi dengan sehelai benang pun walau kadang sesuatu tersebut melanggar nilai kesusilaan atau norma kesopanan dalam masyarakat. C.

KESIMPULAN DAN SARAN 1. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Dalam menganalisis gambar/ilustrasi terdapat di salah satu bagian truk/bus yang diduga mengandung unsur pornografi harus memuat tiga unsur pokok yaitu pertunjukan di muka umum, mengandung unsur kecabulan dan eksploitasi seksual serta melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Makna unsur kecabulan dan eksploitasi seksual masih belum pasti pendeskripsiaanya karena undang-undang pornografi tidak memuat penjelasannya secara ekplisit. Sedangkan dalam kondisi sosial di masyarakat melanggar norma kesusilaan sangat luas penafsirannya tergantung pada penilaian masing-masing orang berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Boleh jadi gambar/ilustrasi yang terdapat di bus/truk tersebut tidak mengandung unsur kecabulan ataupun unsur eksploitasi seksual tetapi gambar/ilustrasi tersebut dianggap melanggar norma yang tumbuh dalam masyarakat. 2. Dalam penilaan masyarakat terhadap suatu gejala sosial nyaris berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Setiap orang berpola pikir dalam menilai suatu gejala sosial berdasarkan pembelajaran, kejadian yang telah dilalui, meniru orang lain dan lain-lain. Berdasarkan hasil responden penulis diatas terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pandangan sosiologis seseorang adalah sebagai berikut : a. Pendidikan b. Lingkungan hidup c. Usia d. Pekerjaan


2. SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,maka ada beberapa hal yang dapat disarankan antara lain : a. Dalam menafsirkan apakah sesuatu atau gejala sosial yang ada dalam masyrakat itu merupakan pornografi atau tidak baiknya tidak hanya berpaku pada suatu undang-undang saja akan tetapi perlu diperhatikan nilai-nilai serta norma yang ada dalam masyarakat. b. Pemakaian sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang terdapat di salah satu bagian truk/bus mungkin sebagian bukan termasuk ke dalam unsur pornografi akan tetapi dalam memperhatikan nilai kesusilaan dalam masyrakat agar lebih baiknya terdapat peraturan yang menangani pemakaian sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang terdapat di salah satu bagian truk/bus tersebut agar lebih nyaman dilihat/dipandang oleh masyarakat.

Vinna inka mellina (pidana)