Issuu on Google+

1

TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGUSAHA BUS KOTA ANGKUTAN KHUSUS MAHASISWA TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA KARENA KECELAKAAN LALU LINTAS Oleh: Vina Sriayu, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum dan Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant,L.LM

ABSTRAK Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kesalahan sopir yang merugikan pihak ketiga maka yang bertanggung jawab secara perdata adalah pengusaha bus karena sopir bekerja di bawah pengawasan pengusaha, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1367 ayat (1);(3) KUHPerdata dan Pasal 234 ayat (1);(2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga adalah perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang menjadi korban kecelakan, hak-hak tersebut diatur di dalam Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengusaha bus, Kerugian, Pihak Ketiga, Kecelakaan Lalu Lintas A.

PENDAHULUAN A.1 Latar Belakang Masalah.

Di kota Palembang terdapat bus kota angkutan khusus mahasiswa yang beraneka ragam yaitu bus Universitas Sriwijaya, Trans Musi khusus mahasiswa dan bus kota angkutan khusus mahasiswa berwarna putih hijau. Ketiga jenis angkutan khusus mahasiswa sangat dibutuhkan bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya karena sebagian besar mereka bertempat


2

tinggal di kota Palembang. Bus kota angkutan khusus mahasiswa yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah bus kota angkutan khusus mahasiswa berwarna putih hijau. Jalan yang dilalui bus kota angkutan khusus mahasiswa ini adalah Jalan Lintas Timur Sumatera yang juga merupakan jalan penghubung antara kota Palembang dan Indralaya yang tidak hanya didominasi oleh bus kota angkutan khusus mahasiswa saja tetapi juga didominasi oleh pengguna jalan lainnya (pihak ketiga), seperti kendaraan bermotor pribadi, truk-truk, tronton, sepeda motor bahkan pejalan kaki serta pekerja di jalan dan sering terjadi kecelakaan. Pihak ketiga adalah setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat lalu lintas jalan tersebut.1 Kasus kecelakaan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Palembang-Kayu Agung yang melintasi kabupaten Ogan Ilir (Indralaya) pada tahun 2011 dan tahun 2012 menurut catatan Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Ogan Ilir (Indralaya) Unit Lantas yaitu :2 Tabel I : Kasus Kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera Palembang-Kayu Agung

Tahun

Kasus Kecelakaan

Korban Jiwa

Luka Berat

Luka Ringan

2011

245 kasus

95 orang

90 orang

236 orang

2012

208 kasus

89 orang

98 orang

186 orang

(Sumber : Sumselpost-Desember 2012).

1

Radiks Purba, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara, Djambatan, Jakarta, 1997, halaman 174. 2 Jalintim OI Masih Menakutkan, http://www.sumselpost.com/indeks.php/indeks.php/option=com_content&view=article&i d=9471:jalintim-oi-masih-menakutkan&catid=39. Diakses pada tanggal 26 April 2013.


3

Dalam perjalanan dari Palembang ke Indralaya atau Indaralaya ke Palembang, sopir sering melakukan tindakan yang merugikan baik penumpang maupun pihak diluar pengangkutan yaitu pihak ketiga yang menjadi korban luka-luka bahkan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Tindakan sopir yang merugikan tersebut misalnya tindakan sopir yang mengemudi secara tidak wajar dalam bekerja seperti sopir yang mengemudi dalam keadaan sakit, lelah, mengantuk, meminum minuman keras sehingga mempengaruhi konsentrasi dalam mengemudi, usia sopir yang tidak muda lagi, sopir yang tidak mentaati aturan lalu lintas, dan mungkin karena kondisi bus itu sendiri yang tidak layak seperti rem yang tidak berfungsi serta kondisi jalan yang semakin rusak parah sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian terhadap pengguna jalan lainnya3. Pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas perlu dibantu biaya pengobatannya (luka-luka, cacat) dan santunan terhadap yang meninggal yang diberikan kepada ahli warisnya. Berarti diperlukan adanya jaminan sosial (sosial security) yang akan memberi santunan kepada pihak ketiga, korban yang berada di luar alat kendaraan bermotor (bukan penumpang). Di Indonesia, jaminan sosial yang demikian dikelolah oleh PT. Jasa Raharja, suatu instansi kerugian yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan jaminan sosial kepada orang-orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan4. Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberikan kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.5 3

Artikel Perhubungan, http://dishubinfokom.grobogan.go.id/artikelperhubungan/114-dishub.html diakses tanggal 01 Juni 2013. 4 Radiks Purba, op.cit., halaman 175. 5 Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721.


4

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13.6 Jelas dari maksud Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pemeritah Nomor 18 Tahun 1965 adalah menciptakan program jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat yang mungkin menjadi korban dari kecelakaan-kecelakaan lalu lintas di luar kesalahannya. Jaminan sosial kecelakaan lalu lintas jalan berupa santunan asuransi hanya diberikan kepada para korban kecelakaan yang dijamin atau terjamin oleh Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya. Sehingga dengan adanya Undang-Undang ini dan Peraturan Pelaksanaannya hak pihak ketiga atas santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dijamin atau terjamin7. Selanjutnya walaupun Undang-Undang telah menjamin pemberian santunan kepada korban pihak ketiga, namun tidak jarang pihak korban tersebut tidak mendapatkan santunan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA BUS KOTA ANGKUTAN KHUSUS MAHASISWA TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA KARENA KECELAKAAN LALU LINTAS�.

A.2 Rumusan Masalah. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini yaitu :

6

Lihat Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29. 7 Radiks Purba, op.cit., halaman 182.


5

1.

Bagaimanakah tanggung jawab perdata pengusaha bus kota angkutan khusus mahasiswa terhadap kerugian pihak ketiga karena kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh sopir di bawah pengawasannya?

2.

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas?

3.

Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dalam hal ganti kerugian terhadap pihak ketiga ?

B.

PEMBAHASAN B.1 Tanggung Jawab Perdata Pengusaha Bus Kota Angkutan Khusus Mahasiswa Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Karena Kecelakaan Lalu Lintas

Kata tanggung jawab merupakan suatu keadaan dengan mana seseorang wajib untuk menanggung segala sesuatunya yang merugikan pihak lain. Menurut W.J.S. Poerwadarminto, tanggung jawab diartikan sebagai suatu keharusan yang di sertai dengan sanksi, apabila terdapat sesuatu yang merugikan pihak lain, dalam keadaan wajib menanggung segala sesuatu tersebut8. Dilihat dari segi hukumnya, tanggung jawab mengandung beberapa arti, antara lain9: a. Tanggung Jawab terhadap pihak lain (Responsibility Verant Wordelijuheid) adalah kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan dan menanggung beban untuk 8

Amin Soerja Atmaja, Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara, Jakarta, Gramedia, 1986, halaman 42 dikutip oleh Yudi Erianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Jalan Darat Pada Trayek OKI-Palembang, Skripsi, 2009, halaman 41. 9 Dedi Soemadi, Aspek Hukum dari Wewenang dan Tanggung Jawab Dalam Hukum dari Pembangunan, 1986, halaman 161 diutip oleh Yudi Erianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Penguna Jasa Angkutan Dasat Pada Trayek OKI-Palembang, Skripsi, 2009,halaman 41.


6

mengganti suatu kerugian tertentu karena kesalahannya. Kesalahan tersebut dapat terjadi di bidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam hubungan tugas-tugas administrasi. b. Tanggung jawab terhadap kerugian (Liability van Prakelijk Heid) adalah keterikatan atau tanggung jawab berdasarkan kebenaran terhadap suatu kesalahan atau suatu akibat dari peristiwa atau perilaku tertentu. c. Tanggung jawab dari segi kewajiban atau kebendaan (Accountability/ Rekenplicheid) berarti bahwa seseorang yang bertugas sebagai bendaharawan harus sewaktu-waktu dapat diminta menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan uang atau benda yang ada di bawah kekuasaannya. Mengenai tanggung jawab terhadap pihak lain di luar alat angkutan tersebut, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) sebagai berikut : Pasal 1365 Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian orang lain itu.

Pasal 1366 Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kekurang hatihatiannya.


7

Pasal 1367 Seseorang tidak saja bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dari ketiga pasal KUHPdt tersebut di atas jelas bahwa pemilik kendaraan bermotor dan/atau pengusaha bus bertanggung jawab terhadap orang lain yang dirugikan oleh kendaraannya karena kesalahan atau kelalaian orang yang mengemudikan kendaraan tersebut. Mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengusaha bus dalam suatu kecelakaan lalu lintas diatur lebih lanjut dalam Pasal 234 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 mengatur bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Namun pengecualian terhadap Pasal tersebut diatur dalam Pasal 234 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 yang menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika : a.

Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;

b.

Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga;dan/atau

c.

Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Untuk menguji harmonisasi antara hukum dan fakta di lapangan, maka diadakan suatu survey sederhana, yang telah dilakukan pada tanggal 15 Juli pada 20 responden terdiri dari 10 sopir bus PO. Adi Jaya dan 10 sopir bus PO. Jaya Bersama. Seluruh responden yang dijadikan sasaran penelitian semuanya pernah mengalami kecelakaan lalu lintas.


8

Tabel II : Penanggung Jawab dalam Hal Ganti Kerugian Karena Kecelakaan Lalu Lintas No .

Penanggung Jawab dalam Hal Ganti Kerugian karena Kecelakaan Lalu Lintas

Sopir

Sopir

PO. Adi Jaya

PO. Jaya Bersama

Jumlah

1.

Sopir/Pengangkut

4

4

8

2.

Pengusaha/Pemilik Bus

6

6

12

Jumlah

10

10

20

Keterangan : Data Primer Dari hasil survey di atas 12 dari 20 sopir menyatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam hal ganti kerugian adalah pengusaha/pemilik bus apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban baik korban jiwa maupun korban luka-luka. Berdasarkan wawancara Kepada Syahrijal Amin selaku Pimpinan PO. Adi Jaya menyatakan bahwa, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian terhadap korban pihak ketiga diluar alat angkutan karena kelalaian pengangkut/sopir, maka yang bertanggung jawab terlebih dahulu adalah Pimpinan PO. Adi Jaya. Selanjutnya, apabila ganti kerugian tersebut telah dilaksanakan kepada korban pihak ketiga maka ada penggantian dari pengangkut/sopir kepada pimpinan PO. Adi Jaya dengan cicilan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja. 10 Lebih lanjut, berdasarkan wawancara kepada Sari Hidayati korban kecelakaan lalu lintas bus PO. Adi Jaya menyatakan bahwa yang bertanggung jawab membayar semua biaya perawatan dan pengobatan selama korban di rumah sakit adalah pimpinan PO. Adi Jaya.11

10

Wawancara Dengan Syahrijal Amin, Pimpinan PO. Adi Jaya, Pada Tanggal 07 Juli 2013. 11 Wawancara Dengan Sari Hidayati, Korban Kecelakaan Lalu Lintas PO. Adi Jaya, Pada Tanggal 16 Juli 2013.


9

Mekanisme ganti kerugian terlebih dahulu ditanggung oleh pengangkut/sopir bus dengan pertolongan pertama mengenai perawatan dan membawa ke rumah sakit, karena sopir/pengangkut bertanggug jawab atas risiko selama sopir/pengangkut mengemudikan bus. Sedangkan pengusaha bus sebagai pemilik kendaraan akan mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan pengemudi/sopir dan bertanggung jawab serta menerima klaim dari korban jika korban tidak sepakat mengenai ganti kerugian yang diberikan oleh pengusaha bus. Pengusaha bus lebih memilih ganti kerugian di luar pengadilan dengan adanya kesepakatan damai antara para pihak.12 Berdasarkan data yang diterima dari hasil survey dan wawancara dapat dilakukan perbandingan fakta yang terjadi di lapangan dan peraturannya sebagai berikut, menurut ketentuan Pasal 1367 ayat(1);(3) KUHPdt dan Pasal 191 UULLAJ “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan�, serta Pasal 234 ayat (1) UULLAJ yang bertanggung jawab atau menerima tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas adalah pengusaha bus, karena sopir/pengangkut berada di dalam pengawasan pengusaha/majikan bus. Dengan demikian bahwa bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pengusaha bus dapat dilihat dari kondisi yang terjadi di lapangan, dalam hal ini apabila terjadi suatu kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan (kesengajaan/kelalaian) pengemudi/sopir, maka pengusaha bus bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga (korban) yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian dari kendaraan lain (pihak ketiga) maka pengusaha bus dibebaskan dari tanggung jawab. Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian kerusakan bus dan kendaraan pihak ketiga yang disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga, maka pihak ketiga bertanggung jawab mengganti

12

2013.

Wawancara Dengan Subur, Ketua PO. Jaya Bersama, Pada Tanggal 18 Juli


10

kerugian kerusakan bus, dengan ganti rugi semampu pihak ketiga membayar kerusakan bus tersebut.13 Tanggung jawab yang dilakukan oleh pengusaha bus apabila kerugian yang diterima oleh korban pihak ketiga berasal dari kesalahan (kesengajaan/kelalaian) yang dilakukan oleh pengemudi/sopir dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara pihak pengusaha bus dengan pihak ketiga korban yang merasa dirugikan dengan cara melakukan ganti rugi, sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila tidak terjadi kesepakatan damai dalam hal ganti kerugian, maka pihak ketiga korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pengusaha bus melalui lembaga peradilan umum, dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1367 ayat (1);(3) KUH Perdata dan Pasal 234 ayat (1);(2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. B.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas. Adapun materi yang mendapat perlindungan tersebut bukanlah perlindungan dalam arti fisik, tetapi dalam arti hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. Ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak korban kecelakaan lalu lintas telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu ketentuan Pasal 240 dan Pasal 241 UULLAJ. Hak-hak tersebut meliputi : 1. Hak korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab. 2. Hak korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab. 3. Hak korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi. Hak korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab ditentukan didalam Pasal 234 13

Wawancara Dengan Syahrijal Amin, Pimpinan PO. Adi Jaya, Pada Tanggal 11 September 2013.


11

ayat (1);(2) dan Pasal 1367 ayat (1);(3) KUH Perdata. Selanjutnya, hak korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan santunan asuransi dari perusahaan asuransi ditentukan di dalam Pasal 4 UU No. 34 Tahun 1964 dan Pasal 10 PP No. 18 Tahun 1965. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 34 tahun 1964, bahwa salah satu kewajiban pengusaha bus adalah membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) saat memperpanjang atau mendaftarkan kendaraan bermotor setiap tahunnya di kantor SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap) Kabupaten/Kota, agar keberlangsungan asuransi kecelakaan lalu lintas tersebut tetap terjaga, serta ketentuan Pasal 237 UULLAJ menyatakan bahwa kewajiban perusahaan angkutan umum mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawab atas jaminan asuransi kepada korban kecelakaan. Dari segi hukum asuransi tanggung jawab (Solvability Insurance), pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas milik pengusaha alat angkutan lalu lintas. Sebagai wujud tanggung jawab tersebut, maka Undang-Undang mewajibkan pengusaha/pemilik kendaraan bermotor membayar sumbangan wajib. Ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu: a.

Pihak pengusaha/pemilik kendaraan bermotor, yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan.

b.

Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, yang dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan (pihak ketiga)

c.

Pihak penguasa dana, yaitu pemerintah yang di deligasikan kepada BUMN. Dalam hal ini adalah PT. Jasa Raharja (Persero).

Bedasarkan wawancara kepada Suryo Hadi Sukanto selaku Kasubag Humas dan Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan bahwa untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja berperan dalam memberikan sosialisasi pencegah kecelakaan. Bersama mitra terkait, Jasa Raharja juga menggelar berbagai program yang mengkampanyekan keselamatan transportasi. Program tersebut


12

antara lain, dialog publik tentang perlindungan dasar bagi pengguna transportasi, safety riding, membagikan helm SNI, hingga pemasangan rambu lalu lintas.14 Lebih lanjut, hal-hal yang telah dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) untuk melindungi hak-hak korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan jaminan tanpa mempersulit korban kecelakaan lalu lintas yaitu mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Mengadakan kegiatan kampanye keselamatan berkendara ke komunitas-komunitas atau sekolah-sekolah karena kecelakaan lalu lintas sering terjadi pada usia produktif (10-24 tahun). PT. Jasa Rahaja (Persero) cabang Sumatera Selatan juga bekerja sama kepada pihak kepolisian dan Rumah Sakit dalam bentuk penanganan kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum secara terpadu. Rumah Sakit yang bekerja sama dengan PT. Jasa Raharja adalah Rumah Sakit RK. Charitas, Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Rumah Sakit Pusri, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Myria, Rumah Sakit Prabumulih dan Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih.15 Menurut ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bahwa “korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak atas santunan�.

14

Wawancara Dengan Suryo Hadi Sukanto, Kasubag Humas dan Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan, Pada Tanggal 11 Juli 2013. 15 Wawancara Dengan Rhimasya Djasefina, Bagian PA (Pelayanan Asuransi) Humas dan Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan, Pada Tanggal 12 Juli 2013.


13

Tabel III : Besaran Nilai Santunan Nilai santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) : Jenis Santunan

Besar Nilai Santunan (Rp.)

Dasar Hukum

Meninggal

25.000.000,-

Pasal 2 ayat (2) bag. (a)

Cacat Tetap (maks)

25.000.000,-

Pasal 2 ayat (2) bag. (b)

Perawatan (maks)

10.000.000,-

Pasal 2 ayat (2) bag. (c)

Biaya Pemakaman*)

2.000.000,-

Pasal 3

*) hanya diberikan kepada pihak yang membantu pemakaman korban tidak punya ahli waris. Dari tabel besaran jumlah nilai santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat di atas bahwa pemerintah melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah mempersiapkan “Dana� bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan guna melindungi hak-hak pengguna jalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya jaminan atau perlindungan dari pemerintah kepada setiap orang yang menggunakan jalan. Besaran nilai santunan di atas diberikan pemerintah melalui BUMN Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan lalu lintas (biaya perawatan, cacat tetap) atau diberikan kepada ahli waris untuk korban meninggal dunia. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 18 tahun 1965, yang berhak mendapatkan Dana dalam hal kematian korban adalah : a. Janda/duda yang sah. b. Anak-anak yang sah (dalam hal tidak ada janda/duda yang sah).


14

c. Orang tua yang sah (dalam hal tidak ada janda/duda yang sah dan anak-anak yang sah) d. Biaya Penguburan (Bagi yang tidak mempunyai ahli waris). Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran Dana diberikan kepada korban. Hak untuk mendapatkan pembayaran Dana berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 dan PP No. 18 Tahun 1965, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman, tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan kepailitan. Pembayaran Dana tidak mengurangi tangung jawab pihak yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana ataupun hukum perdata karena kecelakaan yang terjadi. Contoh kasus : Tatang Subarja sebagai korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta, kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian sopir PT. Ulima Nitra yang mengantuk. pada awal sebelum terjadinya kecelakaan sopir mobil tersebut menghantam trotoar dan kemudian menghantam korban. Tatang Subarja menyatakan terlebih dahulu di bawa ke Rumah Sakit Myria sebagai pertolongan pertama karena korban banyak mengeluarkan darah pada kaki korban dan kaki kanan korban harus di operasi karena remuk. Di RS. Myria tidak cukup alat untuk melakukan operasi, maka korban di rujuk ke RS. Umum Dr. Moh. Husein, di RS.Umum Dr. Moh. Husein juga tidak cukup alat kemudian di rujuk lagi ke RS. RK. Charitas untuk melakukan operasi. Semua biaya operasi, perawatan dan pengobatan di tanggung oleh Pimpinan PT. Ulima Nitra karena semua kwitansi-kwitansi pembayaran diambil oleh pimpinan tersebut, sedangkan sopir mobil tersebut telah menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Pimpinan PT. Ulima Nitra mengajukan klaim ke perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja untuk mendapatkan santunan, hal ini diketahui pada saat penandatangan pada formulir kecelakaan lalu lintas jalan. Semua biaya yang dikeluarkan oleh PT tersebut sebanyak Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah).


15

Dalam hal ini PT. Jasa Raharja berkewajiban membayar Dana kepada korban, tetapi pembayaran dana tidak mengurangi tuntutan pidana kepada penabrak yang bersalah atau gugatan perdata ganti kerugian atas kehancuran sepeda motor yang ditabrak. Kasus diatas menyatakan bahwa korban mengalami cacat tetap, jumlah nilai santunan untuk korban yang mengalami cacat tetap sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari PT. Jasa Raharja (Persero). Dalam hal ini jumlah santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) tidak cukup untuk menutupi biaya selama di Rumah Sakit maka pimpinan PT. Ulima Nitra tersebut harus menutupinya serta mengganti kerugian atas kehancuran sepada motor korban. B.3 Penerapan UU No. 34 Tahun 1964 dan PP No. 18 Tahun 1965 dalam Hal Ganti Kerugian. PT. Jasa Raharja (Persero) sangatlah penting kedudukan dan eksistensinya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan akan tetap mendapatkan santunan jasa raharja. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah lembaga yang bergerak dibidang asuransi berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, dalam kegiatannya adalah menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum. Pelaksanaan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas merupakan suatu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan wawancara kepada Muhammad Habibi Sepriadi, selaku PA (Pelayanan Asuransi) Teknik PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan tetap konsisten berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan menteri keuangan dan keputusankeputusan kerjasama lainnya. Dalam melaksanakan amanat undangundang tersebut, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota diwilayah Sumatera Selatam, SAMSAT Kabupaten/Kota serta Kepolisian


16

Daerah Sumatera Selatan dalam upaya pemupukan dana-dana melalui iuran wajib dan sumbangan wajib serta menyalurkannya kembali melalui santunan jasa raharja.16 Tabel IV : Jumlah Pembayaran Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas (Periode 2011-Juni 2013) No.

Santunan

2011 (Rp)

2012 (Rp)

s/d Juni 2013 (Rp)

1.

Meninggal Dunia

42.145.000.000,-

39.112.500.000,-

25.779.500.000,-

2.

Luka-Luka

10.273.444.894,-

9.895.624.000,-

7.479.240.076,-

3.

Cacat Tetap

1.018.187.500,-

952.497.500,-

598.877.000,-

4.

Biaya Penguburan

40.000.000,-

50.000.000,-

24.000.000,-

53.476.632.394

50.010.621.500

33.881.617.076,-

Total

(Sumber : Data dari PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan)

Berdasarkan wawancara dengan Rhimasya Djasefina bagian PA (Pelayanan Asuransi) Humas dan Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penyelenggara perasuransian kecelakaan lalu lintas telah menerapkan semua ketentuan-ketentuan tentang asuransi sosial kecelakaan lalu lintas UU No. 34 tahun 1964 dan PP No. 18 tahun 1965 dengan memberikan hak-hak korban pihak ketiga dan masyarakat pada umumnya yaitu hak atas santunan asuransi, dengan bukti jumlah pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas yang telah dikeluarkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan selama periode 2011-Juni 2013, 16

Wawancara Kepada Muhammad Habibi Sepriadi, bagian PA (Pelayanan Asuransi) Teknik PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan, Pada Tanggal 1113 Juli 2013.


17

namun demikian tidaklah semua orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menjadi korban dengan otomatis mendapatkan hak atas santunan jasa raharja, ada berbagai macam syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan santunan asuransi dari PT. Jasa Raharja (Persero).17

C.

1.

2.

PENUTUP Kesimpulan. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kesalahan (kesengajaan/kelalaian) pengemudi/sopir bus dibawah pengawasan pengusaha yang mengakibatkan kerugian terhadap korban pihak ketiga, maka yang bertanggung jawab secara perdata dalam hal ganti kerugian kepada korban pihak ketiga atau ahli waris adalah pengusaha/pemilik bus, sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (1);(3) KUHPerdata dan Pasal 234 ayat (1);(2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ganti kerugian tersebut dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara pihak pengusaha bus dengan pihak ketiga korban yang merasa dirugikan. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, dalam hal ini perlindungan terhadap hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. Ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hak korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1);(3) KUHPerdata dan Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ. Selanjutnya, hak korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1);(2) Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 dan Pasal 10 PP No. 18 Tahun 1965. Dari ketentuan Pasal 2 Keputusan 17

Wawancara Dengan Rhimasya Djasefina, Bagian PA (Pelayanan Asuransi) Humas dan Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan, Pada Tanggal 09 September 2013.


18

3.

Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas bahwa PT. Jasa Raharja telah mempersiapkan “Dana� bagi korban kecelakaan lalu lintas guna melindungi hak-hak pengguna jalan, tetapi pembayaran Dana tidak mengurangi tuntutan pidana kepada penabrak yang bersalah atau gugatan perdata ganti kerugian atas kehancuran kendaraan yang ditabrak kepada pengusaha. PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penyelenggara perasuransian kecelakaan lalu lintas telah menerapkan semua ketentuanketentuan tentang asuransi sosial kecelakaan lalu lintas UU No. 34 tahun 1964 dan PP No. 18 tahun 1965 dengan memberikan hakhak korban pihak ketiga dan masyarakat pada umumnya yaitu hak atas santunan asuransi, namun demikian tidaklah semua orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menjadi korban dengan otomatis mendapatkan hak atas santunan jasa raharja, ada berbagai macam syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan santunan asuransi dari PT. Jasa Raharja (Persero).


19

DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdul R. Salim, Hermansyah dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta, 2005. Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. ___________________, Hukum Asuransi Indonesia (Cetakan Ketiga), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. ___________________, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011. Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3, Djambatan, Jakarta, 2003. Munir Fuadi, Perbuatan Melanggar Hukum (Pendekatan Kontemporer), , PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6 Hukum Pertanggungan (Cetakan keempat), Djambatan, Jakarta, 1996. Radiks Purba, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara, Djambatan, Jakarta, 1997. Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Semarang, 1991. JURNAL, ARTIKEL DAN KARYA ILMIAH


20

Muhamad Rasyid, Prinsip Ganti Rugi (Principle of Indemnity) dalam Asuransi Kerugian (Tujuan dan Peranannya), Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX, Palembang, Mei 2004. ________________, Ganti Rugi Immateril Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan, Simbur Cahaya Nomor 45 Tahun XVI, Palembang, Mei 2011. Yudi Erianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Jalan Darat Pada Trayek OKI-Palembang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2009.

PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan lalu Lntas Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan


21

WEBSITE http://www.sumselpost.com/indeks.php/indeks.php/option=com_content& view=article&id=9471:jalintim-oi-masih-menakutkan&catid=39, diakses pada tanggal 26 April 2013. http://dishubinfokom.grobogan.go.id/artikel-perhubungan/114dishub.html, diakses pada tanggal 01 Juni 2013.


Vina sriayu (perdata)