Page 1

PELARANGAN DAN PEMBERSIHAN RANJAU DARAT PENINGGALAN PERANG DINEGARA NEGARA ASEAN DALAM KERANGKA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Oleh: Sri Wahyuni Muliawan, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Meria Utama, S.H., LL.M. dan Syahmin AK, S.H., M.H.

ABSTRAK

Wilayah ASEAN adalah yang paling berdampak ranjau darat sehingga negara-negara ASEAN sepakat bahwa masalah ranjau satu diantara permasalahan besar yang harus ditanggulangi. Terdapat pengaturan yang berkaitan dengan ranjau, yaitu Convention on Prohibition of the Use. Stopilling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and Their Destruction. Hal inilah yang akan diangkat menjadi penulisan karya ilmiah yang berjudul “Pelarangan dan Pembersihan Ranjau Darat Peninggalan Perang di Negara-Negara ASEAN dalam Kerangka Hukum Humaniter Internasional� membahas mengenai ketentuan tentang ranjau darat, proses pembersihan ranjau darat dan sanksi yang dapat dikenakan bagi negara yang masih menggunakan ranjau. Ditarik kesimpulan bahwa ada ketentuan yang mengatur tentang pelarangan penggunaan, pembersihan dan sanksi mengenai ranjau. Kata kunci: pelarangan, pembersihan, ranjau darat

LATAR BELAKANG Hukum Humaniter Internasional sebagai salah satu bagian hukum internasional merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai, untuk ikut mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di


berbagai negara.1 Salah satu perkembangan baru yang terdapat dalam hukum humaniter adalah perubahan-perubahan yang mendasar mengenai larangan penggunaan ranjau darat.2 Sebenarnya, usaha-usaha untuk mengatur penggunaan ranjau sebagai salah satu alat berperang telah dimulai sejak tahun 19701-an. ICRC dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional lainnya meminta perhatian khusus dari negara-negara terhadap penggunaan ranjau yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. 3 Tekanan ini dilanjutkan dengan diselenggarakannya suatu konferensi internasional yang menghasilkan Convention on Prohibition or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May Be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects; atau sering disingkat CCW 1980; di mana Protokol II CCW 1980 secara khusus mengatur tentang “Protocol on Prohibition or Restrictions on the Use of Mines, Booby Traps and Other Devices”. Protokol ini mengatur tentang pembatasan-pembatasan penggunaan ranjau.4 Sampai dengan tahun 1996, norma hukum internasional yang mengatur penggunaan ranjau darat anti-personnel (APM) adalah Convention on Prohibition, or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (CCW Convention) yang berlaku sejak tahun 1983. Konvensi CCW merupakan suatu “umbrella treaty” yang meliputi empat protokol yaitu; Protokol I memuat pelarangan terhadap penggunaan senjata konvensional jenis tertentu yang pecahannya dalam tubuh manusia tidak dapat dideteksi oleh sinar-x (misalnya peluru “dum’dum”5, Protokol II hanya mengatur pembatasan penggunaan APM dengan tujuan agar jatuhnya korban pada penduduk sipil dapat dicegah atau dikurangi selama atau setelah terjadinya konflik. Sampai akhir tahun 1995, tidak banyak negara yang 1

2

3 4 5

Ambarwati. 2009. Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 27 Arlina Permanasari. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: International Committe Of The Red Cross. hlm. 234 Ibid. Hlm. 220 Ibid. Hlm. 221 Peluru “dum-dum” adalah peluru yang meledak bila terkena sasarannya.


tertarik untuk menjadi bagian pada Konvensi CCW yakni, sekitar 57 negara. Bahkan negara-negara yang paling banyak terkena dampak APM seperti Afghanistan, Angola, Cambodiam, Mozambique dan Somalia belum menjadi pihak.6 Kemudian ada Convention on the Prohibition of the Use, Stockpilling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and Their Destruction / Konvensi Pelarangan Penggunaan, Penyimpanan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personil (RDAP) serta penghancurannya merupakan instrumen internasional yang melarang RDAP secara menyeluruh. Konvensi ini juga biasa disebut dengan nama Konvensi Ottawa atau Mine Ban Treaty. 7 Konvensi Ottawa disetujui pada Konferensi Diplomatik mengenai Pelarangan Menyeluruh RDAP di Oslo pada tanggal 18 September 1997. Sesuai dengan pasal 15, Konvensi ini mulai dibuka untuk ditandatangani di Ottawa, Kanada, bagi semua negara mulai tanggal 3 Desember 1997 sampai dengan 4 Desember 1997 dan terus terbuka sejak itu di Kantor Pusat di New York sampai mulai berlaku. Sampai saat ini, 133 negara telah menandatangani Konvensi tersebut dan sebanyak 160 negara telah menjadi negara pihak.8 Di Asia sendiri baru 2 negara yang menyatakan wilayahnya bebas dari ranjau darat. Adalah Nepal yang pada 14 juni 2011 juga diumumkan oleh PBB sebagai negara bebas ladang ranjau darat. Pernyataan tersebut dilontarkan usai ladang ranjau darat terakhir yang ditanam tentara Nepal saat konflik bersenjata dengan para gerilyawan komunis, diledakkan dalam sebuah upacara resmi oleh Perdana Menteri Nepal, Jhalnath Khanal. Ladang ranjau darat terakhir tersebut ditanam tentara Nepal untuk melindungi menara pengawas utama untuk penerbangan sipil yang terletak di pegunungan sebelah selatan ibukota Katmandu. Pejabat PBB, Robert Piper, menyatakan ladang ranjau darat di Phulchoki adalah yang terakhir dari 53 area di mana tentara Nepal sebelumnya telah menanam ranjau darat anti 6

7

8

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2011. Perkembangan Konvensi Anti Personnel Mines. <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/perkembangan-konvensi-antipersonnel-mines.> 14 April 2013. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.2010. Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Darat Anti-Personil. <http://www.deplu.go.id/Pages/IIissueDisplay.aspx?IDP=22&l=id>. 14 April 2013 ibid


personil. Sebelum Nepal, negara Cina sudah menyatakan terlebih dahulu bahwa wilayahnya bebas dari ranjau darat.9

RUMUSAN MASALAH a. Bagaimana pengaturan pembersihan ranjau darat di kawasan ASEAN menurut hukum Humaniter Internasional Bagaimana pengaturan pembersihan ranjau darat di kawasan ASEAN menurut hukum Humaniter Internasional ? b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Negara-negara ASEAN dalam menuntaskan pembersihan ranjau darat c. Bagaimana sanksi terhadap Negara di kawasan ASEAN yang masih menggunakan Ranjau Darat ?

KERANGKA TEORI Setiap manusia berhak untuk hidup dengan rasa aman dan merdeka oleh karena itu untuk melindungi HAM manusia, negara-negara berupaya untuk menjauhkan segala macam bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar negara tersebut. Satu diantara banyak ancaman yang ada adalah dari ranjau darat, yang pada satu sisi dapat menjadi alat pertahanan dan dalam sisi lain dapat mengancam keselamatan dan keamanan manusia. Senjata yang memiliki potensi untuk mengancam keamanan dan keselamatan manusia harus diatur mengenai pelarangan dan pembersihan ranjau darat tersebut. Pengaturan pembersihan ranjau darat di kawasan ASEAN menurut Hukum Humaniter Internasional Momentum pelarangan total ranjau darat anti personel semakin meningkat dengan diterimanya resolusi Majelis Umum PBB oleh mayoritas anggota PBB pada tanggal 10 Desember 1996 mengenai â&#x20AC;&#x153;An Internasional Agreement to Ban Anti Personnel Landminesâ&#x20AC;? Resolusi tersebut pada intinya 9

ibid


mendesak negara-negara sedapat mungkin mengupayakan perundingan untuk merumuskan suatu perjanjian efektif dan mengikat secara hukum untuk melarang penggunaan, produksi, penimbunan, pengiriman ranjau serta pemusnahannya.10 APL atau lebih dikenal dengan ranjau darat anti personil merupakan perjanjian Internasional tentang pelarangan penggunaan ranjau darat, sebelumnya dideklarasikan di Jenewa pada 10 Oktober 1980 kemudian diatur dalam Protokol II konvensi CCW (Convention on prohibition or restruction on the use of certain convention weapon wich mybe deemed to be excessively or to have indiscriminate effects), namun perkembangannya tidak bearti karena tidak melarang produksi ranjau canggih (smart anti personnel mines) oleh negara-negara maju, pemakaian ranjau terus berlangsung dan tidak mencakup pelarangan penyimpanan, produksi, pengiriman serta pemusnahannya. Resolusi menyepakati ranjau darat terpisah dari Protokol II CCW untuk menadi konvensi tersendiri yaitu konvensi pelarangan menyeluruh ranjau darat anti personel untuk mewujudkan towards a free-mine world pada Total Ban Anti Personnel landmines mengadakan pemanggilan kembali Deklarasi Ottawa 5 Oktober 1996 dan Deklarasi Brussel 27 Juni 1997 menghimbau masyarakat internasional untuk merundingkan hukum internasional mengenai semua kegiatan yang menyangkut ranjau darat anti personel pada tanggal 3 Desember 1997 yang dilanjutkan dengan adanya konvensi tinjauan ulang 3 Desember 2004 untuk melihat kesiapan menghadapi tantangan yang masih ada, realisasi kenyataan jumlah korban ranjau yang dapat diselamatkan, berapa jumlah areal yang terkena dampak ranjau dapat dibersihkan serta tekad untuk pembaharuan komitmen guna mencapai tujuan sebuah dunia yang bebas ranjau.11 Konvensi pelarangan ranjau darat diperuntukkan bagi negara-negara yang telah menjadi negara pihak, serta menyerukan negara yang bukan pihak sesegera mungkin untuk menjadi pihak guna pencapaian towards a free-mine world. Ketentuan dalam konvensi pelarangan ranjau terdiri dari 22 pasal, dan untuk mengimplementasikannya diatur dalam rencana aksi Nairobi 70 rencana aksi. Pada intinya konvensi berintikan (i) Konvensi pelarangan 10 11

Ibid Ibid


menyeluruh (ii) Pemusnahan penyimpanan ranjau darat anti personel (iii) pembersihan area ranjau (iv) Bantuan korban ranjau dan (v) Hal-hal pokok bagi pencapaian tujuan konvensi.12 Penghancuran ranjau di tempat negara pihak yang telah terjadi konflik yang ditinggalkan karena ketidakmampuan penghancuran atau menjamin penghapusannya karena alasan teknis dan informasi tambahan yang relevan sesuai artikel 5 ayat 3 dan 4, negara pihak tersbut perlu meminta bantuan negara pihak lain atau perluasan kepada Sekretris Jendral PBB. Integrasi dan program bantuan rehabilitasi korban ranjau darat baik nasional maupun internasional untuk program kesadaran ranjau dari negara yang berdampak ranjau maupun negara yang bukan berdampak ranjau yang berbasis kedua belah pihak melalui pembangunan fasilitas, Artikel 6.13 Berdasarkan Konvensi Ottawa artikel 4 dan 5 menyatakan bahwa setiap negara pihak harus mengahancurkan seluruh timbunan APM selambatlambatnya 4 tahun setelah negara tersebut menjadi pihak dan 10 tahun untuk ranjau-ranjau yang berada di daerah-daerah penyebaran ranjau.14 Setiap negara pihak berhak untuk mendapatkan bantuan dan kerjasama internasional dalam memenuhi setiap kewajiban dalam Konvensi Ottawa. 15 Indonesia sendiri belum pernah memberikan bantuan finansial kepada program anti-ranjau internasional sejak 1998, seusai memberikan sumbangan US $ 40.000 kepada Dana Sukarela PBB bagi kegiatan pembersihan ranjau di Kamboja.16 Negara-negara di kawasan ASEAN seperti Kamboja dan Thailand sudah memulai Kelompok Kerja Bersama kedua negara bagi pembahasan

12 13 14

15

16

Ibid Ibid Lihat Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and Their Destruction. 18 September 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and Their Destruction. 1997. Ottawa. Artikel 6 Monitor Ranjau Darat. < http://www.themonitor.org/index.php/publications/display?url=lm/2004/indonesia.id.html >. 22 Agustus 2013


yang berhasil ke arah pembersihan ranjau darat di Zona Demiliterisasi Sementara (PDZ), yang ditetapkan Pengadilan Dunia.17 Upaya yang Dilakukan Oleh Negara-Negara Menuntaskan Pembersihan Ranjau Darat

ASEAN

Dalam

Di tahun-tahun belakangan ini, upaya intensif telah dikerahkan untuk menghimbau bangsa-bangsa agar melarang penggunaan ranjau darat. Selain itu, dibeberapa negara telah memulai pekerjaan yang berbahaya, yaitu membersihkan ranjau yang telah dipasang. Tetapi, ada beberapa masalah. Salah satunya adalah waktu. Pengangkatan ranjau membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan para pengangkat ranjau darat memperkirakan bahwa untuk menjinakkan sebuah ranjau seratus kali lebih lama daripada menanamnya. Masalah lainnya adalah persoalan biaya. Harga dari sebuah ranjau berkisar antara 3 sampai 15 dolar, sedangkan untuk membersihkannya dibutuhkan biaya sebesar 1000 dolar. Jadi, tampaknya mustahil untuk melakukan pengangkatan ranjau secara menyeluruh. Misalnya, untuk membersihkan semua ranjau di Kamboja, setiap orang di negeri harus menyumbangkan semua penghasilannya selama beberapa tahun. Diperkirakan bahwa walaupun biayanya tersedia, butuh waktu 100 tahun untuk dapat mengangkat semua ranjau yang ada di sana. Belum lagi dengan ranjau yang terkubur di seluruh dunia. Dengan memakai teknologi yang canggih, diperkirakan pengangkatan ranjau membutuhkannya biaya 33 miliar dolar dan waktu lebih dari 1000 tahun.18 Teknik pengangkatan ranjau yang inovativ telah diajukan mulai dari digunakannya kendaraan raksasa yang dikendalikan radio. Namun teknik ini belum dapat diterapkan oleh negara-negara berkembang karena memerlukan biaya yang mahal.19 Dengan demikian, di kebanyakan negara berkembang pengangkatan ranjau dilakukan dengan cara tradisional. Seorang pria merayap, menyelidiki tanah di depannya dengan lama. Seorang pria merayap, menyelidiki tanah di 17 18 19

Republika. <www.republika.co.id>. 22 Agustus 2013 Ibid Ibid


depannya dengan menggunakan sebuah batang kayu atau besi, menelusuri setiap senti untuk membersihkan daerah seluas 20 hingga 50 meter persegi sehari. Untuk setiap 5000 ranjau yang diangkat, seorang petugas pengangkat ranjau tewas dan dua orang luka-luka.20 Pada bulan Desember 1997, perwakilan dari sejumlah negara menandatangani Konvensi tentang Pelarangan Menggunakan, Menyimpan, dan Mengedarkan Ranjau Darat dan tentang Pemusnahan Ranjau. Konvensi ini merupakan prestasi terbaik dalam bidang perlucutan senjata internasional maupun dalam bidang hukum kemanusiaan internasional. Walaupun negaranegara penghasil ranjau darat terbesar masih belum menandatangani konvensi itu.21 Dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan yang diakibatkan ranjau darat anti-personel serta ikut dalam upaya memajukan ketertiban dan perdamaian dunia, Indonesia akhirnya meratifikasi Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi, dan Pengiriman Ranjau Darat Anti-Personil dan Pemusnahannya. Pada tanggal 28 November 2006 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi, dan Pengiriman Ranjau Darat Anti-Personil dan Pemusnahnya. Persetujuan tersebut ditandatangani oleh fraksi-fraksi di Komisi I DPR dan Pemerintah pada rapat kerja yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan dan Direktur Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri22. Sanksi Terhadap Negara Menggunakan Ranjau Darat

di

Dalam artikel 1 pada Use,Stockpiling, Production and Mines and on Their Destruction setiap negara pihak dituntut 20 21 22

Kawasan

ASEAN

yang

Masih

Covention on the Prohibition of the Transfer and Transfer of Anti-Personnel (Konvensi Ottawa) menyebutkan bahwa; untuk tidak menggunakan, membuat,

Ibid Ibid Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2006. Indonesia Ratifikasi Konvensi Pelarangan Ranjau Darat Personel.<http://kemlu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=211&l=id> 25 Agustus 2013


memproduksi, memperoleh, menimbun, mempertahankan atau memindahkan Anti-Personnel Mines (APM) kepada siapapun, secara langsung maupun tidak langsung. Negara pihak diminta pula untuk tidak membantu, mendorong siapapun untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan provisi konvensi ini. Selain itu, negara pihak juga dituntut untuk menghancurkan atau memastikan penghancuran seluruh APM sesuai dengan provisi Konvensi ini23. Negara-negara di ASEAN sendiri yang sudah meratifikasi Konvensi Ottawa adalah Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan Brunei Darussalam sudah menandatangani Konvensi Ottawa namun belum meratifikasinya. Sisanya seperti Myanmar dan Singapura belum ikut bagian dalam konvensi ini24. Mengenai masa berlakunya Kovensi Ottawa, berdasarkan pasal 17 mengenai masa berlakunya dalam Konvensi Ottawa menyebutkan; 1. Konvensi ini harus mulai berlaku pada hari pertama dari bulan keenam setelah bulan telah disimpannya intrumen ke 40 dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi. 2. Untuk setiap negara yang mendepositkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi setelah tanggal penyimpanan instrumen ke 40 dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, Dan mengenai ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi diatur dalam Pasal 16 yang berisi; 1. Konvensi ini harus melalui ratifikasi, persetujuan dari para penandatangan.

penerimaan

atau

2. Konvensi ini terbuka untuk aksesi oleh setiap negara yang belum menandatangani Konvensi ini.

23

24

Lihat Covention on the Prohibition of the Use,Stockpiling, Production and Transfer and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction, artikel 1. Internasional Committe of The Red Cross.<http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesHistoricalByCountry.xsp.>. 21 Agustus 2013.


3. Instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi harus disimpan pada Depositor. Bila suatu negara dianggap telah melanggar kesepakatan (konvensi) internasional maka organisasi regional atau internasional dapat menetapkan sanksi sebagai reaksi atas pelanggaran tersebut. Sanksi tersebut memberikan dampak negatif bagi negara yang dikenai. Setiap negara, memiliki kewajiban moral untuk mematuhi setiap hukum internasional. Tapi, kewajiban moral tersebut tidak cukup. Deklarasi contohnya, dipahami sebagai sebuah himbauan moral kepada setiap negara. Walaupun ada sanksi, lebih pada sanksi moral. Artinya, tidak ada sanksi yang bisa diberikan jika dalam satu waktu negara tersebut tidak mematuhinya. Salah satu aspek penting dari suatu kaidah hukum yaitu mengenai penegakannya (law enforcement). Perangkat hukum baru dapat dikatakan efektif bila ia dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan dengan tegas bila ada yang melanggar. Untuk dapat ditegakkan maka di dalam perangkat hukum itu perlu ada suatu mekanisme yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma itu dapat ditegakkan. Mekanisme penegakan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 serta pada aturan-aturan lain yang mengatur mengenai mahkamah kejahatan perang baik yang bersifat ad hoc maupun permanen25. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1 Konvensi Jenewa memberikan kewajiban bagi pihak peserta agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Kovensi. Menghormati bearti negara bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi. Sedangkan menjamin penghormatan terhadap Konvensi. Menghormati bearti negara bersangkutan harus melaksanakan ketentuanketentuan yang ada di dalam Konvensi. Sedangkan menjamin penghormatan memiliki arti bahwa negara harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam 25

Lihat Konvensi Jenewa 1949


Konvensi, termasuk memberikan sanksi bila diperlukan (seperti Pasal 49 ayat (1)). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu UndangUndang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi. Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme dimana penegakan Hukum Humaniter Internasional yang dilaksanakan berdasarkan proses peradilan nasional. Artinya, bila terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dari dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan. Sejak awal ketika terjadi pelanggaran hukum humaniter atau ketika ada indikasi mengambil tindakan yang diperlukan. Contoh, bila ada seorang prajurit melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional, maka yang harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan bila perlu menjatuhkan hukuman kepada si pelaku adalah Komandan atau atasannya.. Dalam ketentuan pasal 87 dinyatakan bahwa adanya komandan untuk mencegah dan kalau perlu menghukum serta melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai pelanggaran terhadap konvensi dan protokol. Kemudian pasal ayat 3 bahkan ditekankan mengenai perlunya memberikan sanksi disiplin atau hukuman pidana kepada mereka yang melanggar Konvensi dan Protokol26. Salah satu perkembangan baru yang terdapat dalam Protokol Tambahan 1977 antara lain mengenai mekanisme yang dilakukan oleh Komisi Internasional Pencari Fakta. Komisi pencari fakta adalah penyempurnaan atas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Konvensi IV yang mengatur mengenai prosedur penyelidikan terhadap pelanggaran yang

26

Lihat Konvensi Jenewa 1949


terjadi terhadap hukum humaniter atau terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa27.

PENUTUP KESIMPULAN 1.

Hukum Humaniter Internasional sebagai salah satu bagian hukum internasional merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Salah satu perkembangan baru yang terdapat dalam hukum humaniter adalah perubahan-perubahan yang mendasar mengenai larangan penggunaan ranjau darat. Sampai dengan tahun 1996, norma hukum internasional yang mengatur penggunaan ranjau darat anti-personnel (APM) adalah Convention on Prohibitions, or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (CCW Convention) yang berlaku sejak tahun 1983. Konvensi CCW merupakan suatu “umbrella treaty” yang meliputi empat protokol yaitu; Protokol I memuat pelarangan terhadap penggunaan senjata konvensional jenis tertentu yang pecahannya dalam tubuh manusia tidak dapat dideteksi oleh sinar-x (misalnya peluru “dum’dum”), Protokol II hanya mengatur pembatasan penggunaan APM dengan tujuan agar jatuhnya korban pada penduduk sipil dapat dicegah atau dikurangi selama atau setelah terjadinya konflik. Sampai dengan akhir tahun 1995, tidak banyak negara yang tertarik untuk menjadi pihak pada Konvensi CCW yakni, hanya sekitar 57 negara. Bahkan negaranegara yang paling banyak terkena dampak APM seperti Afghanistan, Angola, Cambodiam, Mozambique dan Somalia belum menjadi pihak. Kemudian ada Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and Their Destruction / Konvensi Pelarangan Penggunaan, Penyimpanan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personil (RDAP) serta penghancurannya

27

Arlina Permanasari, op.cit hlm. 184


merupakan instrumen internasional yang melarang RDAP secara menyeluruh. Konvensi ini juga biasa disebut dengan nama Konvensi Ottawa atau Mine Ban Treaty. 2.

Teknik pengangkatan ranjau yang inovativ telah diajukan mulai dari digunakannya kendaraan raksasa yang dikendalikan radio. Namun teknik ini belum dapat diterapkan sekarang, dan kalaupun dapat, seperti hanya di negara-negara terkaya. Dengan demikian, di kebanyakan tempat, pengangkatan ranjau dilakukan dengan cara lama, yaitu dengan menggunakan tenaga manusia. Dan pada bulan Desember 1997, perwakilan dari sejumlah negara menandatangani Konvensi tentang Pelarangan Menggunakan, Menyimpan, dan Mengedarkan Ranjau Antipersonel dan tentang Pemusnahan Ranjau, yang juga dikenal dengan Traktat Ottawa. Konvensi ini merupakan prestasi terbaik dalam bidang perlucutan senjata internasional maupun dalam bidang hukum kemanusiaan internasional. Walaupun negara-negara penghasil ranjau darat terbesar masih belum menandatangani konvensi itu. Negara-negara di kawasan ASEAN seperti Kamboja dan Thailand sudah memulai Kelompok Kerja Bersama kedua negara bagi pembahasan yang berhasil ke arah pembersihan ranjau darat di Zona Demiliterisasi Sementara (PDZ), yang ditetapkan Pengadilan Dunia. Dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan yang diakibatkan ranjau darat anti-personel serta ikut dalam upaya memajukan ketertiban dan perdamaian dunia, Indonesia akhirnya meratifikasi Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi, dan Transfer Ranjau Darat Anti-Personil dan Pemusnahannya. Pada tanggal 28 November 2006 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan UndangUndang tentang Pengesahan Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi, dan Transfer Ranjau Darat Anti-Personil dan Pemusnahnya. Persetujuan tersebut ditandatangani oleh fraksi-fraksi di Komisi I DPR dan Pemerintah pada rapat kerja yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan dan Direktur Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri.


3.

Bila suatu negara dianggap telah melanggar kesepakatan (konvensi) internasional maka organisasi regional atau internasional dapat menetapkan sanksi sebagai reaksi atas pelanggaran tersebut. Sanksi tersebut berdampak negatif bagi negara yang dikenai. Setiap negara, memiliki kewajiban moral untuk mematuhi setiap hukum internasional. Namun, kewajiban moral tersebut tidaklah cukup. Deklarasi misalnya, dipahami sebagai sebuah himbauan moral kepada setiap negara. Kalaupun ada sanksi, lebih pada sanksi moral. Artinya, tidak ada sanksi yang bisa dikenakan jika dalam satu waktu negara tersebut tidak mematuhinya. Pasal 1 Konvensi Jenewa memberikan kewajiban bagi pihak peserta agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Kovensi. Menghormati bearti negara bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi. Sedangkan menjamin penghormatan terhadap Konvensi. Menghormati bearti negara bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi. Sedangkan menjamin penghormatan berarti negara harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi, termasuk menjatuhkan sanksi bila diperlukan (seperti Pasal 49 ayat (1)). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu Undang-Undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi. Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme dimana penegakan HHI yang dilaksanakan berdasarkan proses peradilan nasional. Artinya, bila terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dari dihukum berdasarkan peraturan perundangundangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan.


Sejak awal ketika terjadi pelanggaran hukum humaniter atau ketika ada indikasi mengambil tindakan yang diperlukan. Contoh, bila ada seorang prajurit melakukan pelanggaran HHI, maka Komandan atau atasannya harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan bila perlu menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Saran Negara-negara di dunia terutama yang sedang mengalami konflik hendaknya lebih memperhatikan keberadaan hukum perang serta melaksanakannya. Hal ini terutama berkaitan erat dengan perlindungan penduduk sipil yang selalu diabaikan. Penggunaan ranjau darat ini juga memiliki dampak saat situasi damai. Sisa-sisa peninggalan ranjau darat yang tidak terpakai lagi tetapi masih tertanam dan masih aktif yang belum dimusnahkan akan menimbulkan bencana bagi penduduk sipil yang melaksanakan aktivitas sehari-hari. Hal ini membutuhkan perhatian secara lebih khusus lagi bagi dunia internasional.


Daftar Pustaka A. Buku-buku Ambarwati. 2009. Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.

Permanasari, Arlina. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: Committe of The Red Cross.

B. Artikel. Jurnal. Dan Tapak Maya

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2006. Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Darat Anti-Personil. <http://www.deplu.go.id/Pages/IIissueDisplay.aspx?IDP=22&l=i d>. 14 April 2013.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2006. Indonesia Ratifikasi Konvensi Pelarangan Ranjau Darat Personel.<http://kemlu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=211 &l=id> . 25 Agustus 2013

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2011. Perkembangan Konvensi Anti Personnel Mines. <http;//www.balitbang.kemhan.go.id/?perkembangan-konvensianti-personnel-mines.> 14 April 2013.


Monitor Ranjau Darat. 2004. < http://www.themonitor.org/index.php/publications/display?url=lm/2004/indones ia.id.html >. 22 Agustus 2013.

C. Dokumen-Dokumen Lainnya Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production an Transfer of Anti-Personnel Mines and Their Destruction. 1997. Ottawa. United Nations.

Sri wahyuni (hi)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you