Page 1

AKIBAT HUKUM PENANGKAPAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN PENYIDIK POLISI Oleh: Retno Setio Rini, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan H. Syrifuddin Pettanasse, S.H., M.H. dan Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

ABSTRAK Penangkapan tidak sah sering terjadi karena tidak adanya surat perintah penangkapan dan/atau surat itu tidak diserahkan kepada tersangka dan keluarganya. Akibat hukum penangkapan tidak sah terhadap tersangka adalah dapat mengajukan praperadilan. Jika hakim memutuskan penangkapan itu tidak sah dan tidak terbukti bersalah, maka tersangka berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun, jika hanya proses penangkapan yang dinyatakan tidak sah, maka setelah proses praperadilan selesai, penyidik segera menyiapkan surat perintah penangkapan untuk segera menangkap tersangka. Proses mendapatkan ganti kerugian tidak semudah yang diharapkan kerena harus melalui proses yang panjang dan lama. Sedangkan akibat hukum terhadap Penyidik Polisi ialah harus menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Kata Kunci : Praperadilan, Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Penangkapan Tidak Sah.

A.

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang

Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu subsistem Kepolisian, subsistem kejaksaan, subsistem kehakiman dan subsistem lembaga 1


pemasyarakatan. Kepolisian baru dapat menjalankan proses peradilan pidana setelah adanya laporan/pengaduan/tertangkap tangan. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),1 menjelaskan bahwa laporan/pengaduan yang diterima penyelidik, kemudian penyelidik melanjutkan tugasnya untuk mencari kebenaran tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat/tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Setelah keterangan & barang bukti cukup, selanjutnya penyelidik melaporkan hasil penyelidikan kepada penyidik. Berdasarkan hasil laporan tersebutlah, penyidik dapat mencari & mengumpulkan bukti, dengan bukti itu akan membuat terang/jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan dapat menemukan tersangkanya. Kemudian, penyidik dapat melakukan pemanggilan terhadap tersangka, jika setelah dipanggil dua kali tersangka masih mengabaikannya, maka penyidik dapat melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Menurut Pasal 16 ayat (1) & (2) KUHAP, menerangkan bahwa penangkapan dapat dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu. Sesuai dengan Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan merupakan upaya paksa yang dilakukan dengan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti, untuk kepentingan penyidikan dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Saat melakukan penangkapan, penyidik harus membawa dan menujukkan surat perintah penangkapan yang berisi identitas tersangka dan tindakan yang dituduhkan kepada tersangka dan keluarganya. Namun, dalam perakteknya hal kecil 1

Lembaran Negara R.I. No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 3209.

2


tersebut dapat menjadi perkara besar jika dilanggar/dilalaikan oleh Penyidik Polisi dan tindakan penyidik itu merupakan pernuatan sewenang-wenang atas tugas dan jabatan yang diembannya. Karena hal itulah, Penulis menulis skripsi yang berjudul : “Akibat Hukum Penangkapan Tidak Sah Yang Dilakukan Penyidik Polisi�. 2.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalah mengenai:

Penulis mengangkat

1. Bagaimana akibat hukum penangkapan tidak sah yang dilakukan Penyidik Polisi? 2. Bagaimana prosedur pemberian sanksi kepada Penyidik Polisi yang melakukan penangkapan tidak sah ? 3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penangkapan tidak sah ? 3.

Metode Penelitian

1.

Metode Pendekatanan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang didukung dengan wawancara. Jadi, penulis akan menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam buku (studi kepustakaan) dan peraturan perundang-undangan sebagai acuan pokok dan dipertegas/diperjelas dengan adanya penelitian lapangan seperti melakukan wawancara secara lisan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam skripsi ini. 2.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan ada dua, yaitu bahan primer sebagai bahan pendukung penelitian untuk 3


penulisan skripsi ini, yaitu melalui wawancara ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan dan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dengan melakukan tanya jawab secara langsung (lisan). Sedangkan bahan sekunder merupakan bahan pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti, baik itu peraturan perundangundang, literatur buku, dan bahan penunjang lainnya. 4.

Kerangka Teori

1.

Teori Pertanggung Jawaban Pidana Teori pertanggung jawaban pidana terbagi menjadi dua aliran, yaitu sebagai berikut :2 a) Aliran Monistik (1) Tindak Pidana merupakan keseluruhan syarat pemidanaan; (2) Menyatukan unsur objektif (patut dipidananya perbuatan) dan unsur subjektif (patut dipidanannya orang); (3) Pidana sama dengan tindak pidana; (4) Tindak pidana meliputi : a. Memenuhi UU; b. Bersifat melawan hukum; c. Adanya kemampuan bertanggungjawab; dan d. Dolus/culpa. b) Aliran Dualistis (1) Tindak pidana sebagian dari syarat pemidanaan; (2) Memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan); (3) Tindak pidana hanya sebagai unsur objektif/lahiriah;

2

Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Palembang: - ,2011, hlm.

177.

4


(4) Pidana sama dengan tindak pidana ditambah dengan pertanggungjawaban pidana (kesalahan); (5) Tindak pidana meliputi : a. Merupakan suatu perbuatan; b. Perbuatan tersebut memenuhi UU; c. Bersifat melawan hukum. (6) Pertanggungjawaban pidana meliputi : a. Kemampuan Bertanggungjawab (KBJ); b. Dolus/Culpa; c. Tidak ada alasan pembenar. Artinya seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana jika berdasarkan bukti yang cukup terbukti melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum dan telah diatur dalam UU, dan orang tersebut tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya. 2.

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.3 Sehingga perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum sebagai konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian.4 Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :5 3

Definisi/Pengertian Perlindungan Hukum, http://www.edukasiana.net/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html, diakses pada tanggal 22 Juli 2013. 4 Ibid. 5 Perlindungan Hukum, http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html, diakses pada tanggal 22 Juli 2013.

5


a.

Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; dan

b.

Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.

Jika dikaitkan dengan penangkapan tidak sah yang dilakukan oleh aparatur kepolisian, maka perlindungan hukum bagi korban penangapan yang tidak sah adalah bahwa mereka berhak untuk mendapat hak-hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberi tahu tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti, hak untuk menyiapkan pembelaan dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.6 3.

Teori Kewenangan Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu dengan cara :7 a. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan atau wewenang yang ada pada badan/pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkannya. Kewenangan atribusi diperoleh karena kedudukan jabatannya atau dapat dikatakan kewenangan yang diperoleh langsung dari UU. b. Delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Misalnya pengalihan 6

S. Tanusubroto, Op.Cit., hlm. 72-73. Philipus M. Hadjon. Hukum Administrasi Negara, Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 130-131. 7

6


kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membuat perda. Tanggung jawabnya juga beralih kepada yang menerima pengalihan kewenangan tersebut. c. Mandat adalah pemberian wewenang dengan tidak adanya pengakuan wewenang atau pengalih tanganan wewenang, hanya menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Kewenangan tersebut diperoleh karena diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas atas nama si pemberi mandat, namun tanggung jawabnya tetap melekat pada si pemberi mandat. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 merumuskan bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan UU memiliki wewenang umum Kepolisian. Artinya kewenangan yang dimiliki penyidik polisi untuk melaksanakan tugas-tugasnya termasuk dalam kewenangan atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan berdasarkan UU yang mengaturnya. Polisi sebagai penegak hukum harus bertindak berdasarkan kewenangan, yaitu kewenangan atribusi, memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. B.

PEMBAHASAN 1.

Akibat Hukum Penangkapan Tidak Sah Yang Dilakukan Penyidik Polisi Terhadap Tersangka

Penangkapan merupakan pengekangan kebebasan tersangka untuk sementara waktu, agar penyidikan dapat dilakukan. Penangkapan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini 7


ditujukan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang atas jabatan dan tugas jabatan yang diemban. Saat melakukan penangkapan, penyidik tetap harus memperhatikan hak-hak tersangka. Seperti halnya, tersangka berhak tau mengenai tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan keluarga tersangka juga harus diberikan penjelasan atas apa yang terjadi padanya. Karena itulah surat perintah penangkapan harus diberikan kepada tersangka dan keluarganya. Jika tidak diberikan, maka tersangka dapat menggunakan kelalai penyidik tu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan guna menentukan dan memeriksa apakah penangkapan terhadap dirinya sah atau tidak sah. Bagak Safei Yahya, selaku Kepala pengawasan penyidik Ditrektorat Kriminal Umum Polda Sumsel menjelaskan,8 Jika hakim praperadilan memutuskan bahwa penangkapan tersebut tidak sah, namun tersangka benar-benar melakukan tindak pidana sesuai yang dituduhkan Penyidik Polisi. Maka setelah adanya putusan hakim itu, penyidik harus segera membuat surat perintah penangkapan dan segera melakukan penangkapan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, sebelum tersangka memanfaatkan waktu yang ada untuk melarikan diri. Sedangkan jika hakim memutuskan bahwa penangkapan tersebut tidak sah dan tersangka terbukti tidak melakukan tindak pidana, maka tersangka berhak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana yang tercantum dalam PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo. PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.9 Selain it tersangka juga berhak

8

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Wasidik (Pengawasan Penyidik) DITRESKRIMUM POLDA Sumsel, tanggal 26 Agustus 2013. 9 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 90 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5145.

8


atas rehabilitasi nama baik, karena telah tercemarnya nama baiknya di masyarakat. Teradap Penyidik Polisi yang menyebakan penangkapan tidak sah itu dapat dikenakan sanksi administrasi melalui sidang kode etik profesi polri. namun, dalam hal jika Penyidik Polisi terbukti melakukan tindak pidana, setelah menjalani sidang kode etik profesi harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri. Namun, dalam prakteknya, dapat terjadi sebaliknya, dimana Penyidik Polisi yang melakukan kesalahan dapat menjalani sidang di Pengadilan Negeri sampai adanya putusan hakim, setelah itu baru dapat dilakukan sidang kode etik profesi polri. 2.

Prosedur Pemberian Sanksi Kepada Penyidik Polisi Yang Melakukan Penangkapan Tidak Sah

Pemberian sanksi terhadap Penyidik Polisi yang menyebabkan penangkapan tidak sah dapat dilakukan setelah adanya laporan ke bagian hukum disertai alat bukti, setelah itu Propam dapat melakukan investigasi/penyidikan untuk menemunakan bukti-buki untuk menentukan terbukti bersalah atau tidaknya tindakan Penyidik Polisi itu. Jika Propam tidak menemukan bukti yang dapat memberatkan atau kesalahan Penyidik Polisi tidak terbukti, maka akan dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Namun, jika Propam dapat membuktikan kesalahan penyidik maka proses akan dilanjutkan untuk di Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polriadanya putusan dari Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum). Terhadap putusan Ankum, Penyidik Polisi yang melakukan kesalahan itu (Pelanggar) atau keluarganya dapat mengajukan banding ke bagian hukum. Sanksi yang dapat diberikan kepada anggota Polri(Penyidik Polisi) yang dinyatakan sebagai Pelanggar diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu : 9


a.

Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

b.

Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polridan pihak yang dirugikan;

c.

Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;

d.

Di pindah tugaskan ke jabatan/fungsi/wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

e.

PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri.

Pemberhentian tidak dengan hormatdapat diberikan jika Pelanggar melakukan kesalahan yang fatal atau sampai melakukan tindak pidana. Jika Pelanggar melakukan tindak pidana, setelah menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polriselanjutnya akan disidang di Pengadilan Negeri. Namun, dalam praktek yang terjadi dapat sebaliknya, yaitu Pelanggar (Penyidik Poliri melakukan tindak pidana) dapat menjalai sidang di Pengadilan Negeri setelah adanya putusan hakim, dilanjtkan dengan menjalani sidang kode etik profesi polri. 3.

Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Korban Penangkapan Tidak Sah

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka yang menjadi korban penangkapan tidak sah adalah dapat mengajukan praperadilan. Melalui sidang praperadilan itulah korban akan mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik. Tenggang waktu pengajuan ganti kerugian dijelaskan dalam Pasal 7 PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo. PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang 10


Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, atau dalam hal tuntutan ganti rugi itu diajukan terhadap perkara yang dihentikan di tingkat penyidikan/ penuntutan maka jangka waktu tiga bulan itu dihitung sejak pemberitahuan putusan praperadilan.10 Pemberian ganti kerugian tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan karena harus melalui birokrasi yang panjang menunggu keputusan Menteri Keuangan.11 Selanjutnya, oleh Kepolisian izin Menteri Keuangan tersebut baik dalam bentuk surat atau keputusan merupakan dasar pemberian ganti rugi, padahal kompensasi tersebut dicantumkan dalam putusan pengadilan.12 Tuntutan ganti kerugian tersebut ditujukan kepada instansi tempat pejabat Polisi yang melakukan kesalahan itu bekerja. Maka, karena pejabat yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut dalam rangka melakukan tugasnya, apabila yang dipertanggungjawabkan adalah pemerintah c.q. intansi dari pejabat yang bersangkutan, atau Departemen Keuangan dengan aparat pelaksananya.13 Besarnya ganti kerugian yang dapat dimintakan telah diatur dalam Pasal 9 PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo. PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu sebagai berikut :14 a.

Ganti kerugian adalah berupa imbalan serendahrendahnya berjumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

10

Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik (Cetakan ke-3), Jakarta: Djambatan, 2002, hlm. 218. 11 Ibid. 12 Ibid. 13 Syarifuddin Pettanasse, Hukum Acara Pidana, Bandung, 2010, hlm. 160. 14 Darwan Prints, Op.Cit., hlm. 218.

11


b.

Apabila penangkapan, penahan dan tindakan lain itu mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat, sehingga tidak dapat dilakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti rugi berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menurut penulis, jika disesuaikan dengan kondisi di zaman sekarang dengan kebutuhan ekonomi yang tinggi dan nilai uang yang sudah sangat jauh berbeda dengan saat ditetapkannya peraturan tersebut, maka sudah semestinya hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi yang dapat diberikan dapat dilihat dari situasi dan kondisi orang yang meminta ganti rugi dan seperti apa kasus posisinya. Sedangkan menurut hakim Marsudi,15 tuntutan ganti kerugian di sidang praperadilan hanya akan diberikan sesuai ketenttuan yang ada , yaitu Pasal 9 PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo. PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Jika menuntut ganti kerugian yang melebihi dari batasan ketentuan yang ada maka dapat diajukan tuntutan ganti kerugian secara perdata. Sedangkan untuk rehabilitasi merupakan upaya pemulihan nama baik, kedudukan dan martabat orang yang pernah menjalani proses hukum baik itu di tahap penangkapan, penahanan, penuntutan atau pun pemeriksaan di pengadilan. Fokus skrisi ini,rehabilitasi nama bik yang diberikan akibat menjalani proses hukum sampai tahap penangkapan saja. Tenggang waktu untuk dapat mengajukan rehabilitasi telah ditentukan dalam Pasal 12 PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo. PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang 15

Hasil wawancara dengan Hakim Marsudi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, hari selasa, tanggal 27 Agustus 2013.

12


Pelaksanaan KUHAP, yaitu selambat-lambatnya dalam waktu empat belas (14) hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan/penahanan diberitahukan kepada pemohon.16 Pelaksanaan rehabilitasi (pemulihan nama baik) menurut Pasal 15 PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo. PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, diwujudkan dengan adanya pengumuman di papanpapan pengumuman. Karena besaran ganti kerugian yang ditentukan peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini, dan rehabilitasi nama baik yang hanya melalui putusan hakim dirasa tidak cukup jika dibandingkan dengan kemajuan teknologi yang ada. Maka korban penangkapan tidak sah atau dapat diwakilkan dengan ahli warisnya dapat mengajukan gugatan perdata ditujukan terhadap Penyidik Polisi yang melakukan penangkapan tidak sah. C.

PENUTUP 1.

Kesimpulan

Akibat hukum penangkapan tidak sah terhadap tersangka adalah dapat mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan, sehingga korban penangkapan tidak sah bisa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik. Namun jika benar bahwa orang yang ditangkap itu benar-benar melakukan tindak pidana maka penyidik dapat menyiapkan surat perintah penangkapan terhadap orang tersebut. Sedangkan akibat hukum penangkapan tidak sah terhadap Penyidik Polisi adalah harus menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri. Jika aparat poisi terbukti melakukan tindak pidana maka setelah menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polriakan dilanjutkan ke 16

Ibid.

13


sidang di Pengadilan Negeri. Namun, dalam prakteknya seringkali yang terjadi sebaliknya. Prosedur pemberian sanksi terhadap Penyidik Polisi melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri, yang diawali adanya laporan lalu diinvestigasi oleh Propam, jika alat bukti tercukupi dan Penyidik Polisi terbukti bersalah, sidang akan terus diproses sampai adanya putusan Ankum. Namun, jika Propam tidak memiliki alat bukti yang cukup maka penyidikan terhadap kesalahan Penyidik Polisi tersebut harus dihentikan berdasarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penangkapan tidak sah melalui persidangan praperadilan ialah dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik. Pengajuan ganti kerugian harus melalui proses yang panjang dan sangat lama sehingga dirasa tidak adil. Tuntutan ganti kerugian diajukan ke Menteri Keuangan, karena tindakan Penyidik Polisi melakukan penangkapan tidak sah merupakan tugas yang harus dilaksankan karena jabatan yang diembannya, maka pertanggungjawaban ganti kerugian ditujukan ke pemerintah c.q. instansi tempat Polisi itu bekerja (misalnya di Polda Sumsel). Jika ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik yang diputuskan dalam sidang praperadilan tidak cukup maka korban dapat mengajukan gugatan perdata kepada Penyidik Polisi tersebut. 2.

Saran Diharapkan di kemudian hari Penyidik Polisi lebih teliti dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabannya agar masalah yang tidak terduga ini dapat dihindari. Selain itu diharapkan adanya penyesuaian jumlah ganti kerugian yang diberikan kepada korban penangkapan tidak sah dengan kondisi perekonomian korban. Dan rehabilitasi nama baik tidak hanya melalui putusan hakim saja tapi dapat melalui media-media cetak ataupun media internet. Karena dibandingkan dengan 14


rumor yang cepat beredar di masyarakat, putusan hakim justruk akan sedikit lebih lambat diketahui oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A.

Buku Literatur :

Anwar, Yesmil & Adang. 2008. Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum). Jakarta : PT. Grasindo. Arief, Barda Nawawi. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembanga Hukum Pidana (edisi revisi). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Ariman, Rasyid & Raghib, Fahmi. 2011. Hukum Pidana, Palembang: . Hadjon, Philipus M. 1994. Hukum Administrasi Negara. Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada. Hamzah, Andi. 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Harahap, M. Yahya. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, M. Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan (Edisi Kedua. Cetakan Keempat belas). Jakarta: Sinar Grafika. Hartono. 2010. Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif (Edisi 1, Cetakan 1). Jakarta: Sinar Grafika. Huda, Chairul. 2011. “Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan‟ Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa 15


Kesalahanâ€&#x;â€? : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Kaligis, Otto Cornelis. 2006. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana (Edisi Pertama). Bandung: PT. Alumni. Kaligis, Otto Cornelis., dkk. 1983. Jakarta: Erlangga.

Praperadilan Dalam Praktek,

L & J A Law Firm. 2012. Mempertahankan Hak & Membela Diri Dihadapan Polisi, Jaksa & Hakim (Cetakan Pertama). Jakarta: Rana Pustaka. Marpaung, Leden. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) (Bagian Pertama Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika. Muhammad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer (Cetakan ke-1). Yogyakarta: PT. Citra AdityaBakti. Pangaribuan, Luhut M.P. 2013. Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat di Pengadilan). Jakarta: Papas Sinar Sinanti. Pettanasse, Syarifuddin & Sabuan, Ansorie. 2000. Hukum Acara Pidana. Palembang: Universitas Sriwijaya. Pettanasse, Syarifuddin. 2010. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa. Pettanasse, Syarifuddin. 2013. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya. Prinst, Darwan. 2002. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik (Cetakan ke-3). Jakarta: Djambatan. Salam, Faisal. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek (Cetakan ke-1). Bandung: Bandar Maju. 16


Tanusubroto, S. 1983. Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Alumni. Waluyo, Bambang. 2008. Pidana dan Pemidanaan.Jakarta: Sinar Grafika. Yuswandi, Ali. 1994. Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.

B.

Peraturan/Perundang-Undangan :

Herziene Inlands Reglement (HIR) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penjelasan Pelaksanaan KUHAP jo. PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

17


C.

Internet :

Definisi/Pengertian Perlindungan Hukum. <http://www.edukasiana.net/2011/02/pengertian-perlindunganhukum.html> 22 Juli 2013. Perlindungan Hukum.< http://statushukum.com/perlindunganhukum.html.> 22 Juli 2013. STANDAR OPERASIONAL PENANGKAPAN DIT RESKRIMSUS POLDA SUMSEL. 2011. <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=sop%20dilakukan nya%20penangkapan&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC wQFjAB&url=http%3A%2F%2Fhumas.polri.go.id%2Fdms%2 FSetiapSaat%2FSOP%2520PENANGKAPAN%2520DIT%252 0RESKRIMSUS%2520POLDA%2520SUMSEL.pdf&ei=S6LUanHPIXIrQeUzoCQAw&usg=AFQjCNHfBusn4KgEoD_R Qxms0qewmatOrQ> 9 Mei 2013. Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan (Putusan Ma No 2296/Tu/978 K/Pid/2003). <http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&v iew=article&id=137&Itemid=137. > 04 September 2013. D.

Wawancara :

Desi Hernawan, Kepala Unit Wasidik (Pengawasan Penyidik) DITRESKRIMUM POLDA Sumsel, tanggal 03 September 2013. Marsudi, Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, tanggal 27 Agustus 2013. Safei Yahya, Kepala Bagian Wasidik (Pengawasan Penyidik) DITRESKRIMUM POLDA Sumsel, tanggal 26 Agustus 2013.

18

Retno setio rini (pidana)  
Advertisement