Page 1

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI DAMPAK KRISIS GLOBAL MELALUI RANCANGAN UNDANG-UNDANG FINANCIAL SAFETY NET (JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN) Oleh: Putri Astri Oktariana, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Meria Utama, S.H., LL.M. dan Syahmin AK, S.H., M.H.

ABSTRAK Krisis global berdampak terhadap terguncangnya stabilitas perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu perlu dibahas mengenai kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah dalam mengatasinya. Penelitian yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Krisis Global Melalui Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan)� ini membahas mengenai regulasi penanggulangan dampak krisis global di Indonesia, pentingnya Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) di Indonesia, dan peranan organisasi internasional dalam mengatasi dampak krisis global. Ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa upaya pemerintah Indonesia dan peranan organisasi internasional untuk mengatasi krisis.

Kata kunci: krisis, global, financial safety net

1


LATAR BELAKANG Seperti diberitakan akhir-akhir ini, situasi ekonomi dunia masih menghadapi ketidakpastian. Dapat dilihat secara jelas dengan terjadinya krisis dan lambatnya pemulihan ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa. Saat ini, keadaan Eropa masih mengalami krisis keuangan yang terstruktur yang dapat mengganggu arus perekonomian dan neraca keuangan di negaranegara lain1. Secara global, ada dua dampak yang timbul akibat krisis global yakni dampak langsung dan dampak tidak langsung 2 . Dampak langsung dapat dirasakan yakni skala kerugian diprediksikan tiga kali lipat bila dibandingkan dengan krisis keuangan di Asia pada tahun 1997-1998. Sementara dampak tidak langsung yakni akan terjadinya penarikan dana besar-besaran akibat mengeringnya likuiditas3 di pasar modal dan akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Dewasa ini, hampir seluruh negara menganut sistem pasar bebas yang mana ekonomi satu negara dan negara lain saling terkait. Hal ini terjadi karena pada dasarnya ada prinsip saling ketergantungan (interpendensi) ekonomi di dunia4. Namun secara global, terpuruknya perbankan di sejumlah negara yang ditandai dengan anjloknya harga saham, yang mengakibatkan krisis kepercayaan dan kepanikan investor, akan berdampak terhadap 1 2

3

4

Kompas. 30 April 2013. Keadaan Eropa Masih Suram. hlm.16 Sekretaris Negara. 2013. Memahami Krisis Keuangan Global <http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/buku_2_ krisis_finansial_global_tanya_jawab.pdf> diakses 30 Juli 2013 Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Dalam pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. Wolfgang Friedmann, The changing Structure of International Law, London: Stevens and Sons, 1964, hlm.21 Lihat dalam buku Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011. Hlm.2

2


macetnya sistem pembayaran dan penyaluran kredit global, hingga akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan perekonomian dunia5. Oleh sebab itu perlu ada keselarasan dalam menentukan kebijakan6. Indonesia tidak luput terkena dampak dari krisis. Adapun dampak yang dirasakan yakni terjadinya penurunan penjualan saham di pasar modal Indonesia akibat banyaknya investor yang menarik dananya keluar. Krisis ini juga mengancam perdagangan beberapa produk Indonesia ke negara Amerika, Uni Eropa, Jepang, dan China. Juga mengakibatkan penurunan kepercayaan konsumen terhadap lembaga keuangan yang ada di Indonesia7. Untuk mengatasi krisis global dan menyelamatkan perekonomian Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan. Pemerintah dan Bank Indonesia akan memperkuat protokol implementasi Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) dan peran lender of last resort 8 dengan mempertimbangkan aspek governance. Hal ini dimaksudkan agar terdapat proteksi dan mekanisme yang lebih baik apabila terjadi krisis likuiditas perbankan dan obligasi. Oleh karena ini pemerintah mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan).

5

6

Depkominfo. 2013. Sikapi Krisis Global <http://blogs.depkominfo.go.id/bip/files/2009/01/sikapi-krisisglobal.pdf> diakses tanggal 12 Juni 2013 Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, Jakarta: Rajawali Pers,

2006 7

8

Sekretaris Negara. 2013. Memahami Krisis Keuangan Global <http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/buku_2 _krisis_finansial_global_tanya_jawab.pdf> diakses 30 Juli 2013 Lender of Last Resort adalah fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank umum.

3


Disamping itu, pemerintah juga mengeluarkan Perpu No 2 Tahun 2008 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan Perpu No 3 Tahun 2008 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sementara Perpu No 4 berisi tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) adalah suatu dasar hukum untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan Indonesia 9 . Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) merupakan wadah hukum bagi otoritas Bank Indonesia dan Pemerintah jikalau harus mengambil langkah darurat dalam menyelamatkan perekonomian nasional 10 . Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) telah dimulai sejak tahun 2008 karena dianggap sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara 11 . Namun hingga saat ini Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) belum juga diselesaikan sementara dampak krisis global sudah dirasakan di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting dirasa agar Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) dapat dimajukan kembali untuk diangkat dan dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena melihat urgensi dari perlindungan dan pencegahan krisis global karena hingga saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki payung hukum sebagai

9

10

11

Sekretaris Negara. 2013. Memahami Krisis Keuangan Global ibid DPD. 2013. RUU JPSK sebagai Payung Hukum Krisis Ekonomi <http://dpd.go.id/2012/10/ruu-jpsk-sebagai-payung-hukum-atasikrisis-ekonomi/> diakses 31 Juli 2013 ibid

4


landasan untuk mengambil kebijakan apabila terjadi keadaan darurat yang mendesak stabilitas perekonomian nasional12. Krisis global mengakibatkan dampak yang luar biasa dalam perekonomian internasional dan nasional Indonesia, hal ini dikarenakan tidak hanya satu atau dua negara yang merasakan dampak krisis namun berdampak pada banyak negara yang saling berkaitan antara satu dan yang lain. Karena itu perlu dibahas suatu pemahaman mengenai krisis global dan kebijakan apa yang ditawarkan oleh pemerintah dalam mengatasinya. Sehubungan dengan uraian diatas, perlu untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap krisis melalui suatu rancangan undang-undang.

RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimanakah regulasi penanggulangan terhadap dampak krisis global di Indonesia? 2. Mengapa Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) diperlukan di Indonesia? 3. Bagaimanakah peranan organisasi internasional dalam meminimalisasi dampak krisis global di dunia?

KERANGKA TEORI Setiap negara memiliki prinsip saling ketergantungan (interpendensi) ekonomi dengan negara lain, yang menyebabkan 12

Okezone Economy. 2013. RUU Redenominasi Dikesampingkan <http://economy.okezone.com/read/2013/05/24/20/812085/agusmarto-kesampingkan-ruu-redenominasi> diakses pada 31 Juli 2013

5


dampak krisis hampir dirasakan di berbagai negara. Namun, dampak krisis akan berbeda di setiap negara, bergantung kepada regulasi moneter pemerintah masing-masing. Salah satu negara yang merasakan dampak krisis global adalah Indonesia. Dampak krisis yang berpotensi menggangu stabilitas perekonomian nasional harus segera diatasi dengan berbagai upaya oleh pemerintah. Disisi lain, organisasi internasional juga memainkan peran sentral dalam mengurangi dampak krisis dan mendorong pemulihan ekonomi secara global.

PEMBAHASAN A. Regulasi Penanggulangan Dampak Krisis Global di Indonesia Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat telah berkembang menjadi masalah serius. Ketika kondisi perekonomian sebuah negara adidaya berubah dan mengalami ketidakstabilan, dapat dipastikan akan membawa konsekuensi yang luas pada perekonomian dunia. Gejolak tersebut mulai mempengaruhi stabilitas ekonomi global di beberapa kawasan, termasuk di Indonesia. Untuk mengatasi dampak krisis global tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa regulasi. Salah satunya yakni dengan dikeluarkannya 10 arahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk mengimplementasikan arahan presiden tersebut. Pemerintah kemudian telah membuat kebijakan untuk mengantisipasi dampak krisis global tersebut. Pemerintah akan memberikan kepastian hukum dan mengutamakan proteksi rakyat kecil dengan memastikan ketersediaan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, biaya kesehatan, dan layanan publik lainnya agar tidak terganggu. Sektor rill juga terus dijaga agar perekonomian

6


tetap stabil. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2007 tentang insentif pajak bagi usaha dan daerah tertentu. Pemerintah terus berupaya menarik investor asing untuk menanamkan modal di sektor riil. Untuk dapat mendorong sektor swasta untuk meningkatkan pertumbuhan berbasis industri manufaktur yang diharapakan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, pemerintah melindungi industri dalam negeri dengan membatasi laju impor dan meningkatkan pengamanan pasar domestik dari produk impor illegal atau politik dumping. Pemerintah juga memberikan perhatian kepada industri kecil dan menengah untuk menjaga ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan. Regulasi hukum lainnya yang digunakan pemerintah untuk mengatasi dampak krisis global adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Perpu diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1) berbunyi, bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden memiliki hak untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) berbunyi, bahwa Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Dalam Pasal 22 ayat (3) berbunyi, bahwa jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut 13 . Dalam hal ini Perpu dikeluarkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perbankan dalam mengatasi krisis global. Karena bagaimanapun dampak krisis global dapat mengancam stabilitas perekonomian dalam negeri. Adapun Perpu yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis global, yakni14:

13 14

Lihat Pasal 22 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar 1945 Sekretaris Negara. 2013. Memahami Krisis Keuangan Global

7


1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia Dalam perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia tidak dijelaskan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sehingga kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 200815. Perpu ini dikeluarkan untuk menjamin simpanan nasabah di bank. Perpu ini menyatakan Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat dengan beban pendanaan dari pemerintah terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan stabilitas keuangan nasional. 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pengaturan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan telah ada sebelumnya dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Dalam hal ini disebutkan bahwa Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 16 tentang Lembaga

<http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/buku_1 _uraian.pdf> diakses 30 Juli 2013 15 PNRI. 2013. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 <http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com_phocadownload &view=category&download=791:pppenggantiuuno2th2008&id=131: tahun-2008&Itemid=29> diakses pada 23 Agustus 2013 16 PNRI. 2013. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3Tahun 2008

8


Penjamin Simpanan diubah. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur mengenai tambahan kriteria perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin untuk mengantisipasi dampak dari krisis keuangan global. 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) Perpu ini merupakan suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari ancaman krisis. Tujuan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) adalah untuk menciptakan dan memelihara stabilitas keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan serta pencegahan dan penanganan krisis. 4. Percepatan Perumusan Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) dimaksudkan agar menghindari ketidakjelasan kerangka hukum dalam pengambilan keputusan, menghindari penanganan yang bersifat ad-hoc dan lambat, meningkatkan kepercayaan dan persepsi masyarakat akan kesiapan otoritas menghadapi krisis keuangan, mengisi kekosongan dalam undang-undang di sektor keuangan yang sudah ada, dan meminimalkan biaya penanganan krisis. Namun, mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya, sedangkan dalam kenyataannya telah terjadi krisis keuangan global yang berpotensi berdampak pada sistem

<http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com_phocadownload &view=category&download=798:pppenggantiuuno3th2008&id=131: tahun-2008&Itemid=29> diakses pada 23 Agustus 2013

9


keuangan nasional sebelum rancangan undang-undang ini selesai maka untuk memenuhi kebutuhan akan landasan hukum yang mengatur tentang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) maka Pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2008 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan 17 . Pemerintah bersama DPR akan berupaya mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) terkait mekanisme bersama jika terjadi krisis di sektor keuangan. 5. Program Jaring Pengaman Sosial Untuk meminimalisir dampak keuangan global terhadap rakyat kecil, pemerintah akan melaksanakan program jaring pengaman sosial yang tidak konsumtif sehingga mampu menciptakan lapangan kerja. Program ini dimaksudkan agar rakyat kecil yang terkena dampak krisis global dapat terbantu dengan kebijakan yang digelontorkan oleh pemerintah. Serta untuk mencegah efek pengangguran yang semakin meluas.

B. Pentingnya Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) di Indonesia. Jaring Pengaman Sistem Keuangan merupakan upaya secara berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas pembiayaan darurat, program penjaminan simpanan, serta pencegahan dan penanganan krisis. Fungsi pembiayaan darurat 17

DPD. 2013. RUU JPSK Sebagai Payung Hukum Krisis Ekonomi <http://dpd.go.id/2012/10/ruu-jpsk-sebagai-payung-hukum-atasikrisis-ekonomi> diakses pada 31 Juli 2013

10


merupakan salah satu instrumen penting dalam Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang menjaga stabilitas sistem keuangan. Materi hukum yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ini pada prinsipnya merupakan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang. Tujuan diaturnya Rancangan UndangUndang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan adalah agar terdapat landasan hukum yang kuat dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanganan krisis, adanya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis; terdapat mekanisme koordinasi diantara lembaga terkait dalam menghadapi gangguan yang berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan negara, tanpa mengurangi independensi setiap otoritas, penanganan permasalahan lembaga keuangan yang berdampak sistemik dapat dilakukan secara tuntas, terdapat sumber pendanaan yang jelas untuk tindakan pencegahan dan penanganan krisis dengan tetap berpedoman pada hak budget Dewan Perwakilan Rakyat. Berkaca pada pengalaman penanganan krisis pada tahun 1998 dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pejabat pengambil keputusan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis, Pemerintah memiliki anggapan perlu untuk menyusun jaring pengaman sistem keuangan dalam suatu undang-undang18. Draft mengenai RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sudah dimulai sejak tahun 2008. Namun pada masa itu ditolak karena dikhawatirkan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ini akan menjadi pembenaran bagi 18

Jay Waluyo. 2013. Kenapa RUU JPSK Masih Alot <http://www.jurnalparlemen.com/view/1287/kenapa-ruu-jpsk-masihalot.html> diakses pada 31 Juli 2013

11


pemerintah untuk seenaknya membailout bank dan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 19 . Namun RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dirasa sangat dibutuhkan. Karena tidak ada jaminan bahwasanya Indonesia akan terbebas dari dampak krisis global untuk beberapa tahun kedepan. RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) bisa menjadi payung hukum untuk kebijakan yang diambil Pemerintah saat terjadi keadaan darurat dan mendesak yang mengancam perekonomian nasional 20 . Namun hingga saat ini RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tidak juga disahkan. Padahal RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sangat diperlukan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 yang pada masa itu disahkan sebagai peraturan dalam keadaan genting atau memaksa. Hal ini menjadi masalah kemudian, karena setelah ditelaah akar permasalahan mengapa RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tidak juga disahkan adalah karena Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 belum juga dicabut. Seperti yang dikatakan Dalam Pasal 22 ayat (3) berbunyi bahwa jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu haruslah dicabut21. Karena itu, masa berlakunya Perpu itu paling lama adalah 1 tahun. Jika dalam waktu 1 Tahun masa persidangan DPR, Perpu itu tidak mendapat persetujuan sebagaimana mestinya, maka Perpu itu harus dicabut 22 . Tentu yang dimaksudkan oleh Pasal 22 ayat (3) itu adalah Presiden 19

Jay Waluyo. 2013. Kenapa RUU JPSK Masih Alot ibid 20 Okezone Economy. 2013. RUU Redenominasi Dikesampingkan <http://economy.okezone.com/read/2013/05/24/20/812085/agusmarto-kesampingkan-ruu redenominasi> diakses 31 Juli 2013 21 Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 22 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Hlm 60

12


yang menetapkan Perpu itu sendiri. Dengan perkataan lain, jika DPR tidak menyetujui pemberlakuan Perpu, maka Perpu itu tidak dapat menjadi undang-undang sebagaimana mestinya, dan sebagai akibatnya harus dicabut lebih dahulu oleh Presiden baru kemudian daya ikatnya sebagai hukum menjadi hilang23. Dalam kasus terganjalnya pengesahan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) hingga sekarang, terlihat jelas dalam Bab IX dan X Hasil Rapat Kerja antara Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Perbankan dan Lembaga Bukan Bank, Badan Pusat Statistik dan Sekretariat Jenderal BPK RI masih adanya penolakan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 24. Hingga saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 mengenai Jaring Pengaman Sistem Keuangan belum juga dicabut. Sehingga menyulitkan bagi Pemerintah untuk mengesahkan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) menjadi Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Padahal dewasa ini, dampak krisis dirasakan hampir disegala aspek kehidupan masyarakat. Kesimpulannya, pencabutan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2008 mengenai Jaring Pengaman Sektor Keuangan dan Pengesahan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sudah seharusnya diprioritaskan untuk dibahas dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dinilai sangat diperlukan di Indonesia karena bersinggungan langsung dengan stabilitas ekonomi nasional dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi krisis yang akan datang.

23 24

Jimly Asshiddiqie, op.cit., Hlm 61 Hasil Rapat Kerja antara Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Perbankan dan Lembaga Bukan Bank, Badan Pusat Statistik dan Sekretariat Jenderal BPK RI pada tanggal 28 September 2009

13


C. Peranan Organisasi Internasional dalam Mengatasi Dampak Krisis Global di Dunia Krisis yang melanda beberapa negara di dunia ini menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi yang mendalam 25 . Untuk itu perlu adanya peranan organisasi internasional dalam membuat kebijakan dan mengatasi dampak krisis global. Organisasi internasional yang berpengaruh besar dalam mengatasi dampak krisis global adalah International Monetary Fund (IMF). International Monetary Fund (IMF) adalah lembaga sentral dari sistem moneter international, yaitu sistem pembayaran dan nilai tukar internasional di antara matamata uang nasional yang memungkinkan dilaksanakannya kegiatan bisnis diantara negara-negara di dunia. International Monetary Fund (IMF) memiliki tujuan untuk mencegah krisis dalam sistem tersebut dengan mendorong negara-negara supaya melaksanakan kebijakan ekonomi yang baik. International Monetary Fund (IMF) dapat pula diartikan sebagai suatu dana yang dapat dimanfaatkan oleh anggota yang memerlukan pembiayaan sementara untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran26. Peranan International Monetary Fund (IMF) dirasa sangat diperlukan oleh negara-negara di dunia. International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga independen akan membantu tercapainya kebijakan penanganan krisis dan mempercepat penyelesaian masalah krisis serta mendorong pemulihan ekonomi

25

26

Bank Indonesia, Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004. Hlm 257 IMF. 2003. Dana Moneter Internasional <http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/IND/whati.pdf> diakses pada tanggal 3 September 2013

14


dunia 27 . Secara konkrit, International Monetary Fund (IMF) memilki peran sentral dalam penanganan krisis global. Tindakan yang dilakukan oleh International Monetary Fund (IMF) untuk mencapai tujuan tersebut, yakni28: 1. International Monetary Fund (IMF) memberikan pinjaman kepada negara anggota yang mengalami masalah neraca pembayaran, tidak hanya untuk mendukung pembiayaan sementara tetapi juga proses penyesuaian kebijakan reformasi yang bertujuan mengoreksi permasalahan mendasar perekonomian. Negara yang mendapat pinjaman biasanya tengah berada dalam keadaan krisis ekonomi atau mendekati krisis, dengan mata uang atau cadangan kas yang kosong, mengalami kegiatan ekonomi yang berhenti atau jatuh dan tingkat kebangkrutan meningkat. 2. International Monetary Fund (IMF) melakukan pemantauan perkembangan dan kebijakan ekonomi dan keuangan dari negara-negara anggota dan memberikan masukan yang diharapkan dapat mengatasi masalah krisis dengan sangat efektif. 3. International Monetary Fund (IMF) menyediakan bantuan teknis dan pelatihan dalam empat bidang: a. memperkuat sektor moneter dan keuangan melalui pengaturan, pengawasan, manajemen dan pengoperasian sistem valuta asing dan 27

28

Irfa Ampri. 2010. Peningkatan Kapasitas Pendanaan IMF dalam Mengatasi Krisis Keuangan Global <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2012/kajian/pkppim/Kaj ianG20/Peningkatan%20kapasitas%20pendanaan%20IMF%20dalam %20mengatasi%20krisis%20keuangan%20global.pdf> diakses pada 3 September 2013 IMF. 2003. Dana Moneter Internasional <http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/IND/whati.pdf> diakses pada tanggal 3 September 2013

15


penyelesaian pembayaran serta struktur dan pembangunan bank sentral; b. mendukung manajemen dan kebijakan fiskal yang kuat melalui administrasi dan kebijakan bea dan cukai, formulasi anggaran, manajemen perbelanhaan, rancangan jaringan pengaman sosial dan manajemen hutang internal dan eksternal; c. menyusun, mengelola data statistik dan meningkatkan kualitas data; dan d. penulisan konsep dan peninjauan peraturan perundang-undangan ekonomi dan keuangan. Untuk mengurangi resiko krisis keuangan di masa yang akan datang dan untuk mempromosikan resolusi yang cepat atas krisis keuangan yang benar terjadi di berbagai negara, International Monetary Fund (IMF) sampai sekarang terus bekerja dengan pemerintah anggotanya, organisasi internasional lainnya, badan pengawas dan sektor swasta demi memperkuat sistem keuangan dan moneter internasional 29 . Pengembaliaan stabilitas perekonomian suatu negara agar sehat kembali diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, oleh karena itu dibutuhkan peran penyesuaian ekonomi dan pembiayaan swasta. International Monetary Fund (IMF) dan World Bank menyediakan dukungan bagi pemerintah yang sedang membangun strategi mereka tanpa menentukan hasil akhir. Dengan mengkoordinasi awal dan mempertahankan komunikasi terbuka dengan otoritas negara, International Monetary Fund (IMF) dan World Bank dapat memastikan bahwa mereka membantu sejumlah negara dengan tepat waktu dan dengan cara yang komprehensif.

29

ibid

16


PENUTUP KESIMPULAN 1. Regulasi penanggulangan dampak krisis global yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi dampak krisis global adalah dengan dikeluarkannya 10 Arahan Presiden yang berisikan arahan untuk menghadapai dampak krisis global, Perpu No 2 Tahun 2008 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan Perpu No 3 Tahun 2008 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Perpu No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Perpu dikeluarkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perbankan. Dengan dikeluarkannya Perpu ini diharapkan agar mampu menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Selain itu, juga dibahas suatu regulasi mengenai Rancangan UndangUndang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) sebagai suatu payung hukum bagi otoritas pemerintah ketika harus mengambil tindakan emergency dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional yang terkena imbas krisis global. 2. Pentingnya Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net (Jaring Pengaman Sektor Keuangan) dikarenakan belum ada pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 yang pada masa itu disahkan sebagai peraturan dalam keadaan genting atau memaksa. Sehingga hingga saat ini belum ada landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam keadaan krisis. Dan tidak ada jaminan bagi Indonesia bahwasanya Indonesia tidak akan terkena dampak krisis dimasa mendatang. Namun hingga 17


saat ini RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tidak juga disahkan. Sampai periode pemerintahan terkini, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 mengenai Jaring Pengaman Sistem Keuangan belum juga dicabut. Sehingga menyulitkan bagi Pemerintah untuk mengesahkan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) menjadi Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Padahal dewasa ini, dampak krisis sudah sangat dirasakan hampir disegala aspek kehidupan masyarakat. 3. Peranan organisasi internasional dirasakan sangat penting dalam upaya mengatasi dampak krisis global. Karena International Monetary Fund (IMF) yang dalam hal ini memegang kendali sebagai organisasi internasional yang berperan mengatasi krisis memiliki beberapa upaya untuk menyelamatkan perekonomian dunia. International Monetary Fund (IMF) dapat bermanfaat dalam memberikan dana bantuan kepada negara yang mengalami krisis, memantau dan memberikan masukan mengenai kebijakan perekonomian di suatu negara, serta memberikan bantuan teknis dalam menjaga kestabilan moneter di suatu negara. SARAN 1. Sebaiknya Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 4 Tahun 2008 harus segera dicabut. Mengingat peraturan tersebut dinilai sudah tidak efektif lagi dalam mengikuti perkembangan perekonomian nasional yang dinamis. Pencabutan harus dilakukan segera mengingat hingga saat ini belum ada landasan hukum yang kuat untuk mengambil kebijakan jika terjadi krisis dalam keadaan memaksa yang bisa mengganggu kestabilan perekonomian nasional.

18


2. Perlu pembahasan segera dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat agar RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan dapat diprioritaskan dan perlu disusun segera draft RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang baru untuk memperbaiki draft RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang sudah lama dan ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengingat pula pentingnya RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang nantinya akan menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam keadaan krisis. 3. Peranan organsisasi internasional harus ditingkatkan. Karena banyak negara-negara di dunia yang masih mengalami kemunduran ekonomi akibat krisis global, termasuk Indonesia. Sehingga pada akhirnya mengganggu kesejahteraan dan kestabilan perekonomian negara tersebut. Juga perlu dikembangkan tindakan-tindakan penyelamatan lain yang dapat dilakukan oleh organisasi internasional untuk membantu perekonomian global yang mengalami krisis. Namun disisi lain, perlu juga dilakukan penguatan sistem keuangan Indonesia melalui upaya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong stabilitas perekonomian nasional.

19


Daftar Pustaka A. Buku dan Artikel Bank Indonesia, Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004 Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010 Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2006 B. Dokumen Lainnya Kompas. 30 April 2013. Keadaan Eropa Masih Suram. hlm.16 Hasil Rapat Kerja antara Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Perbankan dan Lembaga Bukan Bank, Badan Pusat Statistik dan Sekretariat Jenderal BPK RI pada tanggal 28 September 2009 _______Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) C. Tapak Maya http://blogs.depkominfo.go.id/bip/files/2009/01/sikapi-krisisglobal.pdf diakses tanggal 12 Juni 2013

20


http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com_phocado wnload&view=category&download=791:pppenggantiuun o2th2008&id=131:tahun-2008&Itemid=29 diakses pada 23 Agustus 2013 http://dpd.go.id/2012/10/ruu-jpsk-sebagai-payung-hukumatasi-krisis-ekonomi/ diakses 31 Juli 2013 http://economy.okezone.com/read/2013/05/24/20/812085/agu s-marto-kesampingkan-ruu-redenominasi diakses pada 31 Juli 2013 http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2012/kajian/pkpp im/KajianG20/Peningkatan%20kapasitas%20pendanaan% 20IMF%20dalam%20mengatasi%20krisis%20keuangan %20global.pdf> diakses pada 3 September 2013

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/IND/whati.pdf diakses pada tanggal 3 September 2013 http://www.jurnalparlemen.com/view/1287/kenapa-ruu-jpskmasih-alot.html diakses pada 31 Juli 2013 http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/b uku_1_uraian.pdf diakses 30 Juli 2013 http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/b uku_2_krisis_finansial_global_tanya_jawab.pdf diakses 30 Juli 2013

21

Putri astri oktariana (hi)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you