Page 1

Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Barang Harta Bersama Tanpa Persetujuan Isteri Penjual Oleh: Nyimas Hamidah Dalvia, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Putu Samawati, S.H., M.H. dan H. Amrulah Arpan S.H., S.U.

Abstrak Suami isteri yang melaksanakan perkawinan tanpa adanya perjanjian pemisahan harta adalah bersama-sama berhak atas harta bersama, dimana perbuatan hukum mengenai harta bersama harus berdasarkan persetujuan bersama. Kedudukan hukum terhadap barang harta bersama yang diperjualbelikan oleh suami/isteri tanpa persetujuan bersama, tanpa membedakan asal usul siapapun yang menghasilkannya atau diatasnamakan oleh siapapun di antara mereka asalkan harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan, kesemuanya itu adalah harta bersama yang menjadi hak milik keduanya yang apabila dialihkan melalui jual beli harus berdasarkan persetujuan bersama.

Kata Kunci: perkawinan, harta bersama, jual beli.


A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dalam kehidupan sosial, legalisasi suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disatukan dalam bentuk perkawinan 1 . Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian pemisahan harta bawaan, maka terjadilah persatuan bulat atas harta perkawinan suami istri yang diperoleh saat setelah perkawinan. Harta suami dan Isteri setelah perkawinannya melebur menjadi satu dan masing-masing pihak mempunyai hak yang sama atas harta bersama tersebut, harta bersama merupakan harta suami beserta isteri, bukan harta yang dimiliki oleh salah satu pihak saja.2 Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dikatakan bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Apabila suami melakukan perbuatan hukum jual beli maka harus berdasarkan persetujuan isteri, begitu juga sebaliknya. Pada hakekatnya jual beli bertujuan mengalihkan hak kepemlikan barang dari pihak satu ke pihak lain nya, apabila barang yang diperjual belikan adalah barang harta bersama yang diperjual belikan oleh suami kepada pihak ketiga maka harus dengan persetujuan isteri, bagaimana apabila perjanjian jual beli 1

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.1 2 Hartono Soerjopratiknjo, Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem BW, PT Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1994, hlm.80-81.


tersebut tanpa adanya persetujuan isteri, padahal telah jelas bahwa segala hal perbuatan mengalihkan barang harta bersama harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. 3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Pdt/1997, merupakan putusan yang menguatkan pembatalan jual beli barang harta bersama tanpa persetujuan isteri. Isteri menggugat suaminya dan Pihak ketiga sebagai Pembeli, terlihat dari amar putusan yang menguatkan hukum jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan Tergugat I (suami) dengan Tergugat II (pihak ketiga) adalah mengandung cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan jual beli tanah sengketa. Berdasarkan putusan di atas, perjanjian jual beli barang harta bersama antara suami dan Pihak ketiga atas barang harta bersama tanpa persetujuan isteri penjual adalah cacat hukum, artinya perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tidak dapat menuntut ganti rugi. 4 Konsekuensi atas penjualan sepihak suami tanpa persetujuan istri kepada pihak ketiga berakibat batal demi hukum karena terdapat khilafan atau penipuan. Menurut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah adalah dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak bagi tanah. Terkait dengan hal tersebut, jika suatu transaksi belum dapat dibuatkan aktanya oleh pejabat pembuat akta tanah sebagai dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak bagi tanah yang disebabkan, misalnya, karena masih dalam proses pendaftaran tanah atau 3

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3019 Pasal 36 ayat 1. 4 Putusan MA Nomor: 701 K/Pdt/1997.


terkait pengurusan perpajakan, dapat dibuat suatu perikatan yang lazim dibuat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.5 Dalam perjanjian pengikatan jual beli inilah biasanya dilakukan tanpa persetujuan isteri, karena pihak ketiga membeli tanah dengan pihak suami yang hanya melihat nama pihak suami yang tertera di dalam sertifikat sebagai pemiliknya tanpa persetujuan isteri, padahal dalam kaitannya dengan tanah, perpindahan hak baru terjadi pada saat dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli atas tanah yang ditransaksikan oleh pejabat berwenang, serta saat sudah dilakukannya balik nama atau sudah terdaftar di kantor pertanahan 6 . Sedangkan untuk perpidahan hak dalam kaitannya harta bersama harus berdasarkan izin kedua belah pihak. Dapat diartikan bahwa pihak ketiga telah dikatakan memiliki hak kepemilikan atas tanah adalah setelah pihak ketiga tersebut memiliki sertifikat yang telah terdaftar atas nama nya sebagai bukti kepemilikan 7 . Bagaimana apabila akta jual beli telah beralih dari nama suami menjadi atas nama pihak ketiga yang telah ditransaksikan dan disahkan oleh pejabat pembuat akta tanah antara suami dan pihak ketiga tersebut ternyata tanpa seizin isteri, dan isteri baru mengajukan tuntutan pembatalan jual beli atas barang harta bersama, setelah barang harta bersama tersebut telah dikuasai oleh pihak ketiga berdasarkan akta jual beli tersebut. Seperti contoh kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 936 K/PDT/2011 Saroni Bin Rukma dan Suharto Bin Rukma melawan Sukenah Binti Karim. Jual beli tanah yang terjadi tersebut ditransaksikan oleh PPAT sehingga terbitlah Akta Jual Beli No. 100/2009 atas nama Suharto, yang kemudian Sukenah (Isteri) mengajukan tuntutan pembatalan akta jual beli tersebut 5

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 121. 6 Ibid. hlm. 121-122. 7 Ibid. hlm. 97-98.


dan Putusan No. 936 K/PDT/2011 menguatkan pembatalan akta jual beli yang telah dibuat oleh pihak ketiga dan suami, dalam hal ini bagaimana pihak ketiga dapat mempertahankan hak nya atas tuntutan isteri yang ingin membatalkan akta jual beli tersebut. Upaya untuk menjawab semua pertanyaan tersebut akan dijabarkan dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Barang Harta Bersama Tanpa Persetujuan Isteri Penjual. 2. Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap barang yang diperjualbelikan oleh salah satu pasangan suami isteri tanpa persetujuan bersama, dimana barang tersebut merupakan harta perkawinan? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pembeli barang harta bersama tanpa persetujuan isteri penjual agar haknya dapat dilindungi? 3. Kerangka Teori Indonesia adalah negara hukum yang mengarah kepada negara kesejahteraan atau welfarestate yang memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, menurut Philipus Hadjon perlindungan tersebut dapat berbentuk kedalam dua segi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 8 Perlindungan preventif terhadap masyarakat dalam bidang hukum, dapat meliputi pemberian hak bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang memadai, serta jaminan prosedur administrasi yang standard/baku dalam proses-proses pelayanan di bidang administrasi.9 Sementara untuk perlindungan 8

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu., Surabaya, 987, hlm. 2. 9 Ibid, hlm. 2-3.


masyarakat terhadap tindakan pemerintah melalui jalur Represif misalnya perlindungan kepada masyarakat melalui prosedur peradilan, perlindungan represif ini ditujukan baik terhadap perbuatan negara/ pemerintah dalam lapangan hukum publik maupun dalam lapangan hukum perdata. 10 Dalam hal perlindungan hukum dalam jual beli barang harta bersama harus dilakukan baik secara preventif maupun represif, walaupun perbuatan hukum jual beli barang harta bersama merupakan kajian hukum perdata. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan arti perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak. Dalam mana pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntuk pelaksanaan janji itu. 11 Perjanjian pengikatan jual beli merupakan bentuk perjanjian untuk sementara mengatasi keadaan menantikan dipenuhinya syarat perjanjian pokoknya, yaitu jual beli dihadapan pejabat yang berwenang12. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalamnya tertentu adalah hal yang subjektif sesuai dengan keinginan para pihak yang harus dijaga oleh Notaris agar tidak melanggar undang-undang serta menjamin kepentingan dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Disinilah terlihat peran Notaris

10

Ibid. hlm. 3-4. R.Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 9. 12 Batasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai berikut: “Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan dan bentuknya bebas. Pada umumnya perjanjian pengikatan jual beli mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak atau para pihak sebelum dapat dilakukannya perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir dari para pihak�. Dikutip dari Harlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Kontrak Indonesia (Hukum Kontrak Berdasarkan Atas Asas Hukum Indonesia), Media Notariat, Maret 2002, hlm. 54-55. 11


dalam menciptakan dan menemukan suatu bentuk akta yang dapat menampung kebutuhan masyarakat.13 Dalam hal penuntutan pembatalan perjanian, di dalam Pasal 1449 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Konsekuensi dari pembatalan perjanjian adalah ganti rugi dengan syarat harus dibuktikan dahulu adanya unsur salah dan benar-benar harus ada kerugian 14 . Perjanjian yang dinyatakan oleh hakim batal demi hukum berakibat bahwa perjanjian yang dibatalkan sejak semula tidak pernah ada atau dengan perkataan lain, suatu pembatalan pada asasnya berlaku mundur. Karena perjanjian yang bersangkutan dianggap tidak pernah ada, maka para pihak dikembalikan kepada posisi sebelum mereka mengadakan perjanjian yang dibatalkan. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa apa yang sudah dibayarkan dan diserahkan harus kembali kepada pemilik asalnya15. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami isteri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya16. Di dalam undang-undang perkawinan, harta perkawinan diklasifikasikan mejadi harta bersama dan harta pribadi. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Jadi merupakan harta yang diperolah dari pendapatan suami dan pendapatan istri selam perkawinan mereka. Yaitu dihitung sejak perkawinan dilangsungkan sampai putusnya perkawinan. Harta Pribadi adalah harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk dalam harta bersama, 13

Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 79-81. 14 J.Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 199. 15 Ibid, hlm. 200. 16 Drajen Saragih, Himpunan Peraturan-peraturan dan Perundangundangan di Bidang Perkawinan Indonesia, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 128.


kecuali diperjanjikan lain. Menurut Pasal 35 Ayat (2) KUHPerdata, harta pribadi suami istri terdiri dari : 1). Harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan adalah harta yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan. 2). Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah atau warisan.

B. PEMBAHASAN 1. Kedudukan Barang Yang Diperjualbelikan Suami atau Isteri Tanpa Persetujuan Bersama Pada dasarnya kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda tidak bergerak dan benda bergerak yang diperoleh selama perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak atas nama isteri/suami tetapi juga berkaitan dengan yang dibawa oleh suami isteri dalam perkawinan, misalnya benda-benda atas nama isteri berupa tagihan-tagihan dan saham-saham yang dibawa olehnya selama perkawinan, maka benda tersebut tidak dapat dibalik nama menjadi atas nama suami atau atas nama suami-isteri, namun benda tersebut tetap menjadi bagian dari harta bersama yang boleh diperjualbelikan, dipindahtangankan atau dibebani oleh suami tanpa perantaraan isteri17. Menurut Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta benda yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut dapat meliputi benda-benda yang didapat selama masa perkawinan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud dimana dalam pasal 36 undang-undang 17

Ibid, hlm. 27.


perkawinan, suami isteri dalam memindahtangankan harta bersama harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak18. Harta bersama dalam hal kepemilikannya di dalam hubungan perkawinan merupakan hak milik bersama (medeeigendom),dikatakan hak milik bersama karena terdapat beberapa orang pemilik atas suatu benda yang sama atau hak milik atas harta benda yang diperoleh selama perkawinan19, tiaptiap medeeigenaar (pemegang hak milik bersama) mempunyai bagian hak milik dalam bagian yang setara, misalnya: mempunyai bagian setengah dari rumah atau setengah dari harta lainnya 20 . Mengacu pada ketentuan pasal 36 ayat (1) Undangundang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Suami isteri mempunyai bagian yang sama dalam hal pembagian harta bersama, oleh karena itu tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak, perbuatan hukum menyangkut harta bersama adalah batal demi hukum21. Dalam Putusan MA No. 701 K/Pdt/1997 perkara antara Ni Ketut Udi Melawan I Ketut Manila dan I Ketut Sogsag menyebutkan bahwa penjualan tanah sengketa tanpa persetujuan isteri, oleh karena itu jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum dan sertifikat yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah adalah cacat yuridis (tidak mempunyai kekuatan hukum). Berdasarkan putusan ini Hakim mengatakan bahwa jual beli harta sepencaharian (harta bersama) tanpa persetujuan pihak lain sebagai suatu jual beli yang melanggar aturan hukum (syarat kausa jual beli ini tidak halal) oleh karena itu jual beli ini batal 18

Martiman Peodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Karya Gemilang, 2007, hlm, 46. 19 Ibid, hlm. 154. 20 Sri Soedewi, Op.cit hlm. 82. 21 Harumiati Natadimaja, Op.cit, hlm. 34.


demi hukum artinya harus dikembalikan dalam keadaan semula. Putusan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa perbuatan hukum apapun menyangkut harta bersama tanpa adanya persetujuan pihak lain adalah batal demi hukum, artinya kedudukan barang yang diperjual-belikan oleh suami atau isteri tanpa persetujuan bersama kepada pihak ketiga tidak dapat dilindungi oleh hukum. Putusan yang sama juga terjadi dalam perkara Saroni Bin Rukma, Suharto Bin Rukma melawan Sukenah Binti Karim (Putusan MA No. 936 K/PDT/2011) 22 , dalam putusan ini juga menyatakan batal demi hukum jual beli yang terjadi antara Pihak Ketiga dengan suami terhadap barang harta bersama tanpa persetujuan isteri menyangkut harta bersama, sekalipun nama yang tercantum menyangkut benda yang diperoleh sebagai harta bersama hanya satu orang saja (biasanya nama suami saja), akan tetapi terkadang menggunakan nama isteri saja, tetaplah sebagai harta bersama. Oleh karena itu pengalihan harta tersebut atau perbuatan hukum lain (seperti menyewakan, meminjamkan) haruslah ada persetujuan pihak lain, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974. 2. Upaya Hukum Pihak Ketiga Atas Jual Beli Barang Harta Bersama Tanpa Persetujuan Isteri Penjual Dalam upaya penyelesaian sengketa para pihak dapat memilih pola penyelesaian sengketa yang dianggap paling menguntungkan dalam penyelesaian sengketanya. Begitu juga dalam penyelesaian sengketa perpindahan harta bersama dalam perkawinan yang diperjualbelikan oleh salah satu pasangan suami isteri kepada pihak ketiga dapat dilakukan melalui cara litigasi maupun non litigasi tergantung dari kehendak pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam perkara antara Ni Ketut Udi Melawan I 22

Putusan MA No. 936 K/PDT/2011


Ketut Manila dan I Ketut Sogsag dan perkara Saroni Bin Rukma, Suharto Bin Rukma melawan Sukenah Binti Karim menggunakan cara penyelesaian sengketa dengan litigasi di Pengadilan. a. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga (pembeli) agar Jual beli Barang Harta Bersama tidak terjadi pembatalan adalah:  Perjanjian Jual Beli yang menjadi alas hak penyerahan barang harta bersama dan perjanjian kebendaan harus dibuat bersama antara pihak ketiga (pembeli) dengan suami atau isteri dengan mengikutsertakan kedua belah pihak agar jelas persetujuan dari jual beli barang harta bersama tersebut.  Dalam perjanjian jual beli, harus dilihat dahulu pihak mana saja yang mempunyai wewenang atas barang yang diperjualbelikan, apakah harta perkawinan tersebut merupakan harta pribadi/bawaan suami isteri atau harta bersama. Apabila barang tersebut termasuk harta pribadi/bawaan suami atau isteri maka tidak diperlukan persetujuan kedua belah pihak. Pihak ketiga (pembeli) perlu lebih cermat untuk melihat tahun yang tertera pada sertifikat kepemilikan (apabila objek yang diperjualbelikan tanah) lebih dahulu dari tahun perkawinan, namun apabila yang diperjualbelikan adalah harta bersama suami atau isteri maka yang memiliki wewenang adalah keduanya, sehingga jual beli dapat terjadi jika dengan persetujuan kedua belah pihak tersebut.  Harus dengan penyerahan nyata dan yuridis Upaya untuk menghindari terjadinya pembatalan perjanjian jual beli barang harta bersama, sebaiknya perjanjian jual beli ditransaksikan oleh Notaris/PPAT, karena PPAT/Notaris tidak akan membutakan akta


perjanjian jual beli dengan hanya persetujuan suami tanpa melibatkan persetujuan isteri23. b. Upaya Untuk Mempertahankan Hak Oleh Pihak Ketiga Apabila Perjanjian Jual Beli Barang Harta Bersama dibatalkan Akibat dari pembatalan oleh putusan Hakim atas dasar gugatan isteri yang tidak memberikan persetujuan atas penjualan barang harta bersama, membuat pihak ketiga tidak dapat mempertahankan hak kepemilikan yang diperolehnya berdasarkan suatu surat perjanjian jual beli antara suami dan pihak ketiga, tetapi apabila tidak adanya gugatan pembatalan oleh isteri, maka tentu saja perjanjian jual beli menyangkut barang harta bersama tetap terjadi dan mengikat para pihak. Dapat dikatakan bahwa bedasarkan uraian sebelumnya jual beli barang harta bersama tanpa persetujuan isteri adalah batal demi hukum, namun kesimpulan tersebut didapat karena didahului adanya gugatan dari isteri, dan hakim memutuskan untuk mempertegas hal tersebut. Gugatan hak milik tersebut dapat dilakukan oleh isteri sebagai salah satu pemegang hak milik bersama atas harta bersama dalam perkawinan sepanjang isteri dapat membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan, namun hal ini membuat pihak ketiga tidak dapat mempertahankan hak miliknya atas jual beli yang terjadi tanpa persetujuan isteri penjual, namun pihak ketiga tetaplah harus dilindungi hak nya karena undangundang melindungi perjanjian dengan itikad baik 24 . Ketentuan pasal 1338 KUHPerdata mengenai itikad baik memiliki pengertian bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan berdasarkan kepatutan dan keadilan, implementasi pengertian itikad baik 23

Disarikan dari hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Linda Aprianti, S.H., S.Pn. di kantor Notaris/PPAT Linda Aprianti, S.H., S.Pn, tanggal 5 Maret 2013, Pukul 13.00-14.00. 24 Erna Widjajati, “Itikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Di Indonesia�, Al-QISTH-JUrnal Ilmiah Hukum, Vol.11, Nomor 1, Tahun 2010, hlm. 97.


dalam perjanjian mengacu pada 3 (tiga) bentuk perilaku para pihak dalam perjanjian, antara lain25: Para pihak harus memegang teguh janjinya, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu piha dan para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang yang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas disebutkan. Dalam kaitannya dengan jual beli barang harta bersama Suami (penjual) tidak melakukan itikad baik karena menyembuyikan keberadaan isteri sebagai pemilik barang harta bersama, dan dengan hanya melihat satu nama yeng tertera di sertifikat kepemilikan saja pihak ketiga (pembeli) melakukan perbuatan jual beli dengan suami tanpa persetujuan isteri, penjual (suami) telah beritikad tidak baik dengan mengenyampingkan persetujuan isteri. Perbuatan penjual (suami) bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan karena telah merugikan pihak pembeli dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Namun pembeli berdasarkan hukum tetap dilindungi karena memiliki itikad baik dalam perjanjian jual beli barang harta bersama tersebut26. Suami (penjual) yang tidak beritikad baik dengan karenanya tidak dapat memenuhi prestasi berupa menyerahkan barang harta bersama tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, hal ini dapat dikatakan suami (penjual) dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi karena suami (penjual) melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan27.

25

Erma Widjajati, Op.cit, hlm. 97. Ibid 27 Terdapat 4 (empat) macam wanprestasi menurut Subekti yaitu: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan 26


Didalam KUHPerdata tentang akibat dari wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1243-1252 KUHPerdata, akibat dari wanprestasi dapat berupa: a. b. c. d.

Membayar ganti rugi Membatalkan atau memutus perjanjian Peralihan Resiko Membayar biaya perkara pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 701 K/Pdt/1997 Ni Ketut Udi melawan I Ketut Manila dan I Ketut Sogsag merupakan putusan pembatalan jual beli tanah harta bersama, I ketut sogsag adalah pihak ketiga (pembeli) yang membeli tanah dari I ketut Manila. Putusan tersebut membuat I Ketut Sogsag dengan I Ketut Manila membatalkan perjanjian jual beli dan menyerahkan tanah tersebut. Kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor: 936 K/PDT/2011 Saroni Bin Rukma dan Suharto Bin Rukma Melawan Sukenah Binti Karim juga merupakan putusan yang membatalkan jual beli tanah harta bersama. Jual beli tanah yang terjadi antara Saroni (suami) dengan Suharto (Pihak Ketiga) ditransaksikan oleh PPAT sehingga terbitlah Akta Jual Beli No. 100/2009 atas nama Suharto, yang kemudian Sukenah (Isteri) mengajukan tuntutan pembatalan akta jual beli tersebut dan Putusan No. 936 K/PDT/2011 menguatkan pembatalan akta jual beli yang telah dibuat oleh pihak ketiga dan suami. Dalam perkara ini, yang menjadi objek sengketa adalah tanah harta bersama, tanah yang merupakan harta bersama dialihkan oleh suami (penjual) tanpa adanya persetujuan pihak isteri. Namun Pengalihan tanah terhadap pihak ketiga juga telah ditransaksikan oleh PPAT setempat, padahal pengalihan tanah tersebut tidaklah c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.


dapat terjadi tanpa adanya persetujuan isteri. Perbuatan suami (penjual) yang mengaburkan persetujuan isteri dalam perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak beritikad baik dalam suatu perjanjian28, pihak ketiga dalam hal ini dapat menggugat kembali suami (penjual) yang tidak beritikad baik dengan berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 936 K/PDT/2011 yang membatalkan jual beli tanah tersebut. Suami (penjual) dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasi sebagaiman mestinya. Pihak ketiga dapat menuntut pengembalian biaya jual beli dan mengganti kerugian yang telah diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi si penjual (suami)29. Pihak ketiga berhaklah meminta penggantian biaya, rugi serta bunga yang diterbitkan oleh tindakan wanprestasi si penjual (suami), pengembalian uang sebagai akibat dari pembatalan perjanjian dapat menjadi masalah, kalau selama berjalannya waktu, terjadi perubahan nilai uang baik sebagai akibat dari tindakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang moneter maupun sebagai akibat dari inflasi30. Dalam peristiwa demikian, maka diterapkan rumus yang digariskan oleh MA, baik melalui keputusan-keputusannya maupun melalui surat edarannya, yaitu bahwa kerugian sebagai akibat perubahan nilai uang rupiah harus ditanggung kedua belah pihak masing-masing 50%, dengan memakai harga emas sebagai ukuran31. 28

Djaja S. Meliala, Op.Cit, hlm. 51. Dalam ketentuan pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. 30 Ibid, hlm. 201. 31 Surat M.A. No. Um/660/X/950/p/l/1969 tanggal 20 Oktober 1969 dan S.E.MA. No. M.A./Pemb./479/70 tertanggal 2 Maret 1970 29


C. PENUTUP 1. Kesimpulan 1. Kedudukan hukum terhadap barang yang diperjualbelikan oleh salah satu pasangan suami isteri tanpa persetujuan bersama, dimana barang tersebut merupakan harta perkawinan adalah terjadinya persatuan harta menyeluruh secara bulat tanpa membedakan asal usul siapapun yang menghasilkannya atau diatasnamakan oleh siapapun di antara mereka asalkan harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama yang menjadi hak milik keduanya yang apabila dialihkan atau dipindahtangankan melalui jual beli harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pembeli barang harta bersama tanpa persetujuan isteri penjual agar haknya dapat dilindungi adalah mengajukan gugatan kembali di pengadilan 2. Saran 1. Untuk Pemerintah Sebaiknya Pemerintah dalam hal pengambilan keputusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan memperhatikan aspek perlindungan terhadap pihak ketiga dalam pembelian barang harta bersama tanpa persetujuan hukum, dikarenakan pihak ketiga sebagai subjek hukum tetaplah harus dilindungi oleh hukum. 2. Untuk Masyarakat Sebaiknya Pihak Ketiga (pembeli) dalam melakukan pembelian dan pengalihan barang harta bersama melakukan prosedur pengalihan hak yang resmi yaitu dengan dihadapan Notaris/PPAT dan pihak Ketiga sebaiknya lebih mencermati harta perkawinan yang akan


dibeli dari penjual (suami) apakah harta tersebut merupakan harta pribadi atau harta bersama. Apabila harta kekayaan perkawinan yang menjadi objek jual beli adalah harta bersama, maka perlunya penegasan persetujuan isteri atas kehendak dalam penjualan barang harta bersama tersebut. 3. Untuk Pengacara Sebaiknya pengacara dalam hal menangani kasus serupa mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga sebagai pembeli barang harta bersama tanpa persetujuan isteri penjual, dapat membantu melidungi hak-hak pihak ketiga dengan memperhatikan aspek itikad baik dalam perjanjian. 4. Untuk Notaris Sebaiknya Notaris dalam pengalihan atau memindahtangankan barang harta bersama melibatkan semua pihak yang memiliki kewenangan atas barang harta bersama.


DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2011, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ali Afandi, 1986, Hukum Waris,Hukum Keluarga,Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW),Bina Aksara,Jakarta. Anke Dwi Saputro, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang, Gramedia Pustaka, Jakarta. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991. C.S.T Kansil, 1991, Hukum Perdata I (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata ), PT Pradnya Paramita, Jakarta. Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia. Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Hapusnya Perikatan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 ___________, 2004, Seri Hukum Grafindo Persada, Jakarta.

Perikatan Jual Beli, Raja

Happy Susanto, 2008, Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Transmedia Pustaka.


Harlien Budiono, 2002, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Kontrak Indonesia (Hukum Kontrak Berdasarkan Atas Asas Hukum Indonesia), Media Notariat. Hartono Soerjopratiknjo, 1994, Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem BW, PT Mustika Wikasa, Yogyakarta. Harumiati Natadimaja, 2009, Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hilman Hadikusuma, , 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, CV. Mandar Maju, Bandung. H.M..Djamil Latif, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. Imam Hidayat, 1981, Budaya, Ratunika, Jakarta. Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi,, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. J.Satrio, 1993, Hukum Harta Perkawinan, PT. Citra Aditya bakti, Cetakan ke II, Bandung. ___________,1996Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, J. Verkuyl, Etika Seksuil Kristen, 1974, Gunung Mulia, Jakarta. K.Wantjik Saleh, 1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. Martiman Peodjohamidjojo, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, Karya Gemilang, Jakarta.


Mulyadi, 2008, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang. Mohamad Isna Wahyudi, 2006, Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan, Cakim MA RI, PA Yogyakarta. Moch.Faisal Salam, 2007, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional, Mandar Maju, Bandung. Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya. Rachmadi Usman, 2011, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta. R.Soetojo Prawirohamidjojo et.al., 2000, Hukum Orang dan Keluarga, Airlangga University Press, Surabaya. R.Wirjono Prodjodikoro, 2000, Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju. __________, tanpa tahun,, Hukum Perkawinan Di Indonesia, vorkink-van hoeve, Bandung. Sayyid Sabiq, 2006, Fiqh Sunnah, Beirut, Dar’al- Fikr. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sri Soedewi, 1981, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta. Subekti, 1980, Pokok-pokok Hukum Perdata,PT. Intermasa, Cet. Ke XV, Jakarta.


T.Jafizham, 1977, Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam, CV Percetakan Mestika, Medan. Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang, PT. Rambang Palembang. Yahya Harahap, 2003, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika,Jakarta,. Zahri Hamid, 1978,Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Binacipta, Jakarta. B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen IV  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3019. C. JURNAL Erna Widjajati, “Itikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Di Indonesia”, Al-QISTH-Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.11, Nomor 1, Tahun 2010. D. INTERNET http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50f37286a8600/rum ah-yang dihadiahkan-suami-kepada-istrinya,-harta-bersamaatau-bukan, diakses tanggal 01 Juni 2013

Nyimas hamidah (perdata)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you