Issuu on Google+

1

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR : KEP.16/MEN/2001 TENTANG TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI KOTA PALEMBANG Oleh: Nilam Permata Putri, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan H. Zulkarnain Ibrahim S.H., M.Hum dan Indah Febriani, S.H., M.H.

Abstrak : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Berdasarkan peraturan tersebut timbul 2 (dua) permasalahan yaitu bagaimana implementasi dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.16/MEN/2001 di Kota Palembang dan juga faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pekerja khususnya di Kota Palembang yang tidak mencatatkan diri ke instansi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, sebagaimana di Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Hasilnya dari bentuk implementasi yang di dapat tidak sesuai yang telah diatur karena adanya kendala bagi pekerja dalam membentuk serikat pekerja/serikat buruh tersebut. Kata Kunci : Ketenagakerjaan, pekerja/buruh, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Hukum Perburuhan di Indonesia yang diawali dengan suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan, rodi, dan poenale sanksi. Perbudakan ialah suatu peristiwa dimana seseorang yang disebut sebagai budak melakukan pekerjaan dibawah pimpinan orang lain. Para budak ini pun tidak mempunyai hak apapun termasuk hak atas kehidupannya. Sebagai contoh dalam Peristiwa Sumba pada tahun 1877 sebanyak 100 orang budak dibunuh


2

karena rajanya meninggal dunia. Hal ini dilakukan atas dasar kepercayaan bahwa budak yang dibunuh tersebut akan mengabdi pada tuannya di akhirat.1 Menurut ketentuan Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa pengertian ketenagakerjaan sebagai berikut: (1) Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dan setelah selesainya masa hubungan kerja; (2) Tenaga kerja adalah objek yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri dan orang lain; (3) Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain; (4) Pemberi Kerja adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.2 Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan juga konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bebas menentukan asas. Kebebasan ini dibatasi yaitu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, terutama perundang-undangan yang lahir dimasa Orde Baru, Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah membawa pembaruan, tetapi kebebasan menentukkan asas adalah hal yang mutlak dan logis.3 Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Pasal 24 menegaskan, bahwa ketentuan mengenai tata cara pencatatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Berdasarkan ketentuan ini ada dua sumber hukum formal yang utama mengenai pemberitahuan dan pencatatan serikat buruh yaitu, Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Namun dari pengamatan penulis masih sering 1

Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1 2 Whimbo Pitoyo,Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaa,Visi Media, Jakarta, 2010, hlm.3. 3 Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan, Jakarta, PT. Indeks, 2011, hlm. 180.


3

terjadi para pekerja tidak mencatatkan diri kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yaitu kepada instansi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan juga konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.4 Pemberitahuan yang kemudian diikuti pencatatan dengan Nomor Pembuktian yang merupakan perbuatan administratif. Seperti dalam kasus di kota Palembang mencatat data pencari kerja menurun cukup signifikan hingga 300%, terutama untuk pencari kerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker Kota Palembang dari data Pengembangan Pasar Kerja (PPK) tercatat yaitu: Tabel I : Data Pengembangan Pasar Kerja (PPK) Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Tahun

Pencari Kerja Pria

Pencari Kerja Wanita

Seluruh Pencari Kerja

2010

14.481 orang

13.223 orang

27.704 orang

2011

5.905 orang

3.423 orang

9.328 orang

2012

432 orang

276 orang

708 orang

Sumber : (www.seputar indonesia.com) yang diakses pada tanggal 4 april 2013. Dari tabel di atas penurunan terjadi karena para pencari kerja pemula dan tenaga muda tamatan SMA dinilai belum memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja, untuk mendapatkan kartu pencari kerja atau kartu kuning. Setelah meninggalkan bangku sekolah mereka langsung diterima kerja di kebanyakan usaha rumahan. Mereka yang biasa 4

Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 18 ayat (1), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131.


4

mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu kuning di dinas tenaga kerja sedikit berkurang karena banyak yang langsung diterima di tempat usaha rumahan, hal ini disebabkan adanya peningkatan ekonomi di masyarakat yang turut berdampak pada terbukanya peluang kerja rata-rata tenaga kerja yang direkrut ini adalah tenaga muda terampil. Sekarang ini ekonomi di Kota Palembang terbilang cukup bagus sehingga tidak jarang banyak dari peluang usaha yang dibuka. Itu juga salah satu penyebab utamanya (jumlah pencari kerja berkurang).5 Menghadapi kenyataan diatas sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tertuang dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan juga konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili untuk dicatat. Di dalam Pasal 2 ayat (2) juga memberitahukan secara tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilampiri juga mengenai syarat-syarat sebagai berikut: a. Daftar nama anggota pembentuk; b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; c. Susunan dan nama pengurus. Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan juga konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki Anggaran Dasar Rumah Tangga. Keharusan yang dibebankan oleh Undang-Undang dapat dimengerti andai kata tidak bisa dibayangkan kesulitan-kesulitan yang akan timbul, terutama apabila organisasi itu telah tumbuh dan berkembang menjadi besar. Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, sekurangkurangnya harus memuat:6

5

Pencatatan Data Pencari Kerja di Kota Palembang, http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/470394/, diakses tanggal 4 April 2013. 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 2 ayat (3).


5

a. nama dan lambang serikat buruh, federasi, dan juga konfederasi serikat pekerja/serikat buruh; b. dasar negara, asas, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. tanggal pendirian; d. tempat kedudukan; e. persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhentiannya; f. hak dan kewajiban anggota; g. persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhentiannya; h. hak dan kewajiban pengurus; i. sumber, tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan; j. ketentuan perubahan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga. Secara sistematis hal ini dihubungkan dengan Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Pasal 25 ayat (1) terlihat bahwa perbuatan pemberitahuan yang diikuti pencatatan berakibat pada kewenangan hukum yang dimiliki lembaga itu. Yang berhak melakukan perbuatan hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 25 ayat (1) tersebut hanya serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan juga konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan. Hal ini berarti bahwa jika serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan juga konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tidak mempunyai nomor bukti pencatatan, maka organisasi itu tidak mempunyai kewenangan hukum yaitu serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan juga konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak: 7 a. b. c. d.

membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha; mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial; mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan; membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja; e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7

Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 25 ayat (1), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131.


6

Kembali kepada definisi perselisihan perburuhan, maka telah menempatkan “hak untuk berserikat” menjadi sangat penting dalam rangka memperjuangkan hak-hak buruh lainnya secara hukum. Dengan kata lain, hak tersebut menjadi strategis kedudukannya walaupun bersifat instrumental, tenaga tersebut pun sukar untuk memperjuangkan hak-hak lainnya.8 Dengan demikian hal ini akan sesuai dengan Peraturan Republik Indonesia UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan juga konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang tidak mempunyai nomor bukti pencatatan. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba mengangkat tema dengan judul “Implementasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kota Palembang”. 2. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kota Palembang ? 2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi pekerja di Kota Palembang yang tidak mencatatkan diri sebagai serikat pekerja kepada instansi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, sebagaimana Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ? B. PEMBAHASAN 1. Proses Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kota Palembang Sesuai dengan penjelasan diatas apabila pembentukan serikat pekerja telah selesai, maka penulis akan menjelaskan proses dari penerapan tata cara 8

Mulyana W. Kusumah dkk, Hak-Hak Asasi Manusia dan Struktur-Struktur Dalam Masyarakat Indonesia, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 73.


7

pencatatan serikat pekerja/serikat buruh khususnya di Kota Palembang sebagaimana menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pencatatan dilakukan di instansi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan persyaratan pelayanannya yaitu: a. b. c. d.

Daftar nama anggota pembentuk; Anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Susunan dan nama pengurus; Copy kartu tanda anggota.

Masalah tarif/biaya pelayanan tidak dipungut biaya sedikitpun (gratis) dan mengenai lama waktu penyelesaian pelayanan adalah 21 (dua puluh satu) hari. Prosedur penyelesaian pelayanannya yaitu: 9 a. b. c.

d. e.

f.

g. h.

9

Permohonan diserahkan ke Sekretariat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sosial Kota Palembang; Sekretariat meneruskan permohonan kepada kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang; Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang memerintahkan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial untuk memproses permohonan; Di bidang Hubungan Industrial meneliti berkas kelengkapan dari permohonan; Apabila permohonan tidak memenuhi syarat, maka penangguhan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi persyaratan tersebut; Apabila permohonan dan kelengkapan dianggap telah memenuhi syarat maka dibuatkan konsep-konsep surat pencatatan serikat pekerja/serikat buruh; Konsep surat pencatatan diserahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang untuk ditandatangani; Apabila telah ditandatangani maka surat pencatatan disampaikan kepada pemohon melalui Sekretariat.

Berdasarkan Hasil Wawancara Kepada Arif Hamzah Sya’ban, Selaku Staf Bidang Hubin Syaker dan Kespek di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Pada Tanggal 10 Juli 2013.


8

Selanjutnya setelah selesai mengenai prosedur penyelesaian pelayanannya maka hasil yang akan diterima oleh pelanggan adalah pencatatan serikat pekerja/serikat buruh. Di dalam penelitian penulisan skripsi ini, penulis memberikan salah satu contoh serikat pekerja di Kota Palembang yang independen dalam membentuk serikat pekerja yaitu pada perusahaan PT. Gadjah Ruko yang membentuk serikat pekerja independen yang tidak berafiliasi kepada serikat pekerja manapun dan telah dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Sebagaimana yang telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tertanggal 5 November 2012 bahwa PT. Gadjah Ruko tersebut telah tercatat sebagai serikat pekerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 16/MEN/2001 Pasal 2 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan juga konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili untuk dicatat. 10 Setelah PT. Gadjah Ruko memenuhi ketentuan dalam pembentukan serikat pekerja pada Pasal 2 ayat (1), selanjutnya harus melakukan pemberitahuan secara tertulis dengan melampirkan syarat-syaratnya. Sebagaimana yang telah diatur di dalam ayat (2) yaitu : 11 a. b. c.

Daftar nama anggota pembentuk; Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga; Susunan dan nama pengurus.

Dan mengenai hal anggaran dasar yang dimaksud dalam ayat 2 huruf b, sekurang-kurangnya harus membuat: 12 a.

Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan juga konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;

10

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 2 ayat (1). 11 Ibid., Pasal 2 ayat (2). 12 Ibid., Pasal 2 ayat (3).


9

b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Dasar negara, asas, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Tanggal pendirian; Tempat kedudukan; Persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhentiannya; Hak dan kewajiban pengurus; Persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhentiannya; Hak dan kewajiban pengurus; Sumber, tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan; Ketentuan perubahan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga.

Setelah melakukan pemberitahuan, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) yaitu pencatatan dilakukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 yang mewajibkan untuk mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menangguhkan pencatatan. 13 Pencatatan yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku pencatatan.. 14 Di dalam buku pencatatan sebagaimana dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: 15 a. b. c. d. e. f.

Nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh; Nama anggota pembentuk; Susunan dan nama pengurus; Tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga; Nomor bukti pencatatan; Tanggal pencatatan.

Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir tanda bukti yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

13

Ibid., Pasal 3 ayat (1). Ibid., Pasal 3 ayat (2). 15 Ibid., Pasal 3 ayat (3). 14


10

Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.16 Adapun proses-proses dalam pencatatan serikat pekerja yang independen menurut Arif Hamzah Sya’ban selaku selaku Staf Bidang Hubin Syaker dan Kespek di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang menerangkan proses pencatatan serikat pekerja PT. Gadjah Ruko setelah serikat pekerja mengajukan permohonan pencatatannya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan telah mendapatkan disposisi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang untuk mencatatkannya, maka pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang datang dan melihat langsung serikat pekerja yang mengajukan melalui surat tugas pencatatan untuk menverifikasi data yang diajukan baik itu susunan kepengurusan serikat pekerja, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, dan daftar anggota-anggotanya serta berita acara perundingan rapat. Setelah rangkaian proses telah selesai selanjutnya tim Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang melakukan dialog kepada seluruh anggota yang akan membentuk serikat pekerja/serikat buruh teresbut akan kepimpinan dan hak aspirasi para anggota yang akan diperjuangkan melalui wadah serikat pekerja tersebut. Setelah tim Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang tersebut berdialog maka tim mengajukan bahwa berkas verifikasi yang diajukan sudah beres, dan tim memanggil kepengurusan serikat pekerja/serikat buruh yang diajukan untuk datang ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang untuk memberikan arahan dan masukan tentang tanggung jawab yang akan di tanggung oleh pimpinan serikat pekerja/serikat buruh tersebut. Sehingga serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatatkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang tidak hanya menjadi wadah/organisasi yang hanya mencari keuntungan dari anggotanya. 17 Berikut ini di jelaskan juga mengenai berapa jumlah pekerja/buruh setiap bulannya yang telah tercatat sebagai serikat pekerja/serikat buruh khususnya di Kota Palembang, seperti jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada bulan Juni tahun 2013 yaitu :

16

Ibid., Pasal 3 ayat (4). Berdasarkan Hasil Wawancara Kepada Arif Hamzah Sya’ban, Selaku Staf Bidang Hubin Syaker dan Kespek di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Pada Tanggal 10 Juli 2013. 17


11

Tabel II : Organisasi Pekerja/Buruh di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kota Palembang Bulan Tahun

Serikat Pekerja Lapangan Usaha

Unit Kerja

Juni 2013

Buruh **) Laki-laki

Perempuan

1

19

77

71

2

11

60

37

3

51

145

83

4

4

31

24

5

15

35

21

6

48

97

60

7

79

107

55

8

15

93

81

9

49

565

132

Jumlah

291

1210

564

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang **) Perusahaan yang mempekerjakan >10 orang. Dari tabel diatas menjelaskan jumlah dari pekerja/buruh yang telah tercatat menjadi serikat pekerja/serikat buruh khususnya di Kota Palembang pada bulan Juni tahun 2013 yaitu banyaknya jumlah serikat pekerja/serikat buruh laki-laki dibandingkan perempuan dari beberapa unit kerjanya masingmasing.


12

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Bagi Pekerja di Kota Palembang yang Tidak Mencatatkan Diri Sebagai Serikat Pekerja Kepada Instansi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Di dalam wawancara penulis kepada Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menurut Bapak Sudirman Hamidi, mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pekerja khususnya di Kota Palembang yang tidak mencatatkan diri sebagai serikat pekerja kepada instansi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang yaitu adanya ketidakpahaman dari pekerja akan fungsi untuk berserikat yaitu: 18 a.

Karena pekerja berpikir bahwa serikat pekerja itu kerjanya hanya melakukan unjuk rasa, mogok kerja dan demonstrasi manakala tuntutannya tidak dipenuhi; b. Karena serikat pekerja selalu membuat masalah bagi perusahaan (trouble maker); c. Karena belum tahu dan mengerti dasar-dasar hukum serikat pekerja; d. Karena para pekerja belum sepenuhnya memahami serikat pekerja yang sesungguhnya lebih banyak memberikan manfaat kepada pekerja; e. Karena kemungkinan terlalu asik dengan rutinitas duna kerjanya; f. Karena sudah merasa cukup mapan hidupnya dan berpenghasilan besar dengan posisi yang tinggi di perusahaan; g. Karena merasa dirinya kaum yang profesional (pekerja kerah putih) yang tidak mau disamakan dengan buruh-buruh pabrik (eksklusivisme); h. Kebanyakan dari pekerja kurang mengerti/memahami mengenai syarat-syarat dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh. Dalam hal ketidakpahaman dari pekerja itu sendiri dapat disebabkan karena di Indonesia pada dasarnya banyak masyarakat bersifat tidak peduli terhadap lingkungan sekitar yang selalu berfikir akan membuat orang lain menikmati sehingga ada pekerja yang tidak mentaati sebagaimana di dalam

18

Berdasarkan Hasil Wawancara Kepada Bpk. Sudirman Hamidi Selaku Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Pada Tanggal 11 Juli 2013.


13

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pakerja/Serikat Buruh. 19 C. PENUTUP Kesimpulan Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh banyak di antara para pekerja yang masih sangat awam tentang dunia serikat pekerja dan kurangnya informasi yang dimiliki tentang serikat pekerja tidak jarang membuat pekerja itu sendiri kerap menjauh dari serikat pekerja. Pembentukan serikat pekerja tidak sulit syarat-syaratnya yaitu cukup kumpulkan minimal 10 (sepuluh) orang pekerja sudah bisa membentuk serikat pekerja. Lalu disusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, susunan kepengurusannya. Selanjutnya dicatatkan ke kantor Dinas Tenaga Kerja setempat. Serikat Pekerja/Serikat Buruh disebut resmi apabila sudah dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat. Selanjutnya apabila sudah dicatatkan akan mendapatkan nomor bukti pencatatan. Instansi pemerintah akan memberikan nomor bukti pencatatan kepada serikat pekerja/serikat buruh paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diberitahukannya kepada instansi terkait yaitu instansi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. 2. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pekerja khususnya di Kota Palembang yang tidak mencatatkan diri sebagai serikat pekerja kepada instansi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang yaitu adanya ketidakpahaman dari pekerja akan fungsi untuk berserikat yaitu: 20 a. Karena pekerja berpikir bahwa serikat pekerja itu kerjanya hanya melakukan unjuk rasa, mogok kerja dan demonstrasi manakala tuntutannya tidak dipenuhi; 19

Berdasarkan Hasil Wawancara Kepada Bpk. Sudirman Hamidi Selaku Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Pada Tanggal 11 Juli 2013. 20 Berdasarkan Hasil Wawancara Kepada Bpk. Sudirman Hamidi Selaku Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Pada Tanggal 11 Juli 2013.


14

b.

Karena serikat pekerja selalu membuat masalah bagi perusahaan (trouble maker); c. Karena belum tahu dan mengerti dasar-dasar hukum serikat pekerja; d. Karena para pekerja belum sepenuhnya memahami serikat pekerja yang sesungguhnya lebih banyak memberikan manfaat kepada pekerja; e. Karena kemungkinan terlalu asik dengan rutinitas duna kerjanya; f. Karena sudah merasa cukup mapan hidupnya dan berpenghasilan besar dengan posisi yang tinggi di perusahaan; g. Karena merasa dirinya kaum yang profesional (pekerja kerah putih) yang tidak mau disamakan dengan buruh-buruh pabrik (eksklusivisme); h. Kebanyakan dari pekerja kurang mengerti/memahami mengenai syarat-syarat dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh. Dari point-point tersebut penulis berkesimpulan penerapan dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh belum sepenuhnya terlaksana, karena masih banyaknya faktor-faktor kendala yang dialami oleh banyak pekerja/buruh. Saran Ada beberapa saran yang dapat diberikan dari permasalahan skripsi ini antara lain: 1. Setelah para pekerja membentuk serikat pekerja/serikat buruh maka disarankan juga untuk mencatatkannya di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat yaitu kepada instansi Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mendapatkan nomor bukti pencatatan sebagai serikat pekerja/serikat buruh. Agar lebih efektif dalam pelaksanaan pembentukan serikat pekerja/serikat buruh yaitu sebaiknya dari masing-masing pihak perusahaan harus membentuk setiap pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh dan mencatatkannya. Hal ini disebabkan dapat memberikan bentuk kenyaman bagi para pekerja/buruh itu sendiri


15

sebagai serikat pekerja/serikat buruh seperti para pekerja bisa menikmati akan keuntungan dan hak-haknya sebagai serikat pekerja/serikat buruh salah satunya para pekerja dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan ketenagakerjaan dan juga mendapatkan perlindungan akan hak-hak para pekerja sebagai serikat pekerja, dan tak lupa juga akan kewajibannya sebagai serikat pekerja/serikat buruh yaitu harus mentaati setiap aturan-aturan yang sudah digariskan oleh organisasi yang terkait di dalam bidang ketenagakerjaan. 2. Seorang pekerja memang tidak diwajibkan atau diharuskan untuk membuat serikat pekerja/serikat buruh, tetapi kebanyakan para pekerja tidak memahami akan nasibnya apabila terjadi hal dari pihak pengusaha yang melakukan pelanggaran kepadanya seperti hal pelanggaran Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa alasan. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kerugian para pekerja atas perlakuan pihak pengusaha yang sewenang-wenang, maka dari itu para pekerja diberi wadah untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja agar tidak diperlakukan sewenang-wenang terhadap pihak pengusaha. Wadah yang dimaksud yaitu wadah dalam bentuk serikat pekerja/serikat buruh. Kekuatan yang harus selalu dimiliki oleh anggota dan pengurus serikat pekerja adalah semangat dan pengetahuan, tetapi yang terpenting dari semua itu adalah semangat untuk berjuang, disiplin, sukarela, mau bertahan, dan juga mempunyai komitmen yang kuat dalam perjuangan. Kuatnya serikat pekerja selain dipengaruhi oleh dua hal tersebut ada juga dipengaruhi oleh solidaritas dan kesatuan para pekerja.


16

DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdul Khakim, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Abdul R, Bidono, 2011, Hukum Perburuhan, Jakarta: PT. Indeks. Adrian Sutendi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika. Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Asri Wijayanti, 2012, Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO (Analisis Kebebasan Berserikat dan Penghapusan Kerja Paksa di Indonesia), Bandung: Karya Putra Darwati. Djumadi, 2004, Hukum Perburuhan (Perjanjian Kerja), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. F.X. Djumialdji, 2008, Perjanjian Kerja, Jakarta, Sinar Grafika. Hidayat Muharam, 2006, Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Lalu Husni, 2007, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di luar Pengadilan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. -------------------, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. ---------------------, 2012, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Mulyana W. Kusumah dan Fauzi Abdullah, 1981, Hak-hak Asasi Manusia dan Struktur- Struktur dalam Masyarakat Indonesia, Bandung: Almuni. Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Soerjono Soekanto, 1968, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Pres).


17

Whimbo Pitoyo, 2010, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Visi Media. Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainal Asikin, Agusfian Wahab, dkk, 2012 Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

WEBSITE Pencatatan Data Pencari Kerja di Kota Palembang, http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/470394/, diakses tanggal 4 April 2013, Pukul 11:20 WIB. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. www.google.com//Form+Anggota+SPBS+05// diakses pada tanggal 12 Juli 2013. Serikat Pekerja, www.world-psi.org, penulis Indah Budiarti, diakses pada tanggal 15 Juli 2013. PERUNDANG – UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KUHPedata/BW Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131.


18

Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.


Nilam permata putri (perdata)