Page 1

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh: Muhammad Rio Oktawijaya, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H dan Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

PENDAHULUAN ABSTRAK Skripsi yang berjudul “Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi�.. Salah satu kasus Korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah PT. GIRI JALADHI WANA, yang bertanggungjawaban atas kerugian negara yang terjadi. Skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban dan penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid .Sus /2010/PN.Bjm. Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan diatas adalah, korporasi yang dalam kegiatannya melakukan tindak pidana korupsi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, serta adanya pengakuan terhadap model-model pertanggungjawaban korporasi. Dan penjatuhan pidana terhadap korporasi tersebut atas pertimbangan hakim dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pelakunya (directing mind).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Penjatuhan Pidana


Latar Belakang Masalah

Kejahatan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat, bahkan jika dipandang dari sudut pelakunya, semula pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah perorangan sebagai individu yang lebih dikenal sebagai Natuulijk Persoon. Dalam perkembangannya ternyata tidak hanya manusia sebagai individu saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, tetapi juga korporasi atau badan hukum atau disebut juga Recht Persoon, karena ternyata badan hukum juga dapat melakukan tindak pidana.1 Ada kasus yang terjadi di Indonesia yang telah terjadi terhadap korporasi yaitu kasus yang terjadi terhadap PT Indosat tbk dan PT Indosat Mega media yang diduga melakukan tindak pidana korupsi karena adanya kerugian negara senilai Rp1,3 triliun dalam pembangunan jaringan frekuensi radio 2.1 GHz/3G yang dilakukan oleh PT Indosat tbk dan PT Indosat Mega. Selain kasus PT Indosat tbk dan PT Indosat Mega, Ada juga kasus PT. Giri Jaladhi Wana, kasus ini telah mempunyai hukum yang tetap di tingkat banding. PT Giri dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin No.04/PID.SUS/2011/PT.BJM tanggal 10 Agustus 2011. Majelis banding yang diketuai Mas’ud Halim menganggap PT Giri bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal18 jo Pasal 20 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.2 Kasus ini terkait dengan hasil pengelolaan Pasar Sentra Antasari yang dikelola PT Giri yang tidak disetorkan kepada Kas Daerah 1

M.Haryanto,2012.Pertanggunjawaban Korporasi dan individualisasi pidana.. http/repository.library.uksw.text.pdf diakses pada tanggal 04 maret 2013. 2 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/inikorporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor. Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor. SELASA, 22 JANUARI 2013. Di akses pada tanggal 03 mei 2013.


Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliyar enam ratus juta rupiah) dari tahun 2004 sampai 2007. Dalam pertanggungjawaban korporasi pada mulanya orang menolak korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara pidana. Alasannya adalah karena korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Disamping itu pidana penjara tidak mungkin dapat diterapkan terhadap korporasi, maka timbul pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, maka hal yang menarik untuk dikaji adalah masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi. Dalam hal ini berkaitan dengan Putusan No. 812/Pid .Sus /2010/PN.Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap terdakwa PT. GIRI JALADHI WANA Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana suatu korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia? 2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia?


ISI

A. Pertanggungjawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid .Sus /2010/PN.Bjm.) Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut: 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. 2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. 3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.3 Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar dari pada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan menjamin yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.4 3

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010.Petanggungjawaban Pidana Korporasi,Kencana, Bandung. hlm 86 4 ibid. hlm 90


Sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Hal yang dipakai sebagai dasar pembenar atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat sekaligus yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut: Pertama, karena dalam tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya memidana pengurus saja, kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.5 Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini,S.H, bahwa bukan hanya tiga sistem itu saja tetapi ada satu lagi sistem pertanggungjawaban yaitu Pengurus dan korporasi keduannya sebagai pelaku tindak pidanadan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Ada beberapa alasan yaitu: Pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan/mengurangi kerugian finansial bagi korporasi. Kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurusnya tidak harus memikul tanggung jawab,maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus 5

Setiyono, 2002, Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia), Averroes Press, Malang. hlm 18-19


bersikap “lempar batu sembunyi tangan� dengan kata lain pengurus dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab. Ketiga, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius,atau bukan langsung.6 Apabila kita menerima konsep functioneel daderschap, kemampuan bertanggungjawab masih berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusiah alamiah. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab orang-orang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.7 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 59 dimana Badan Hukum tidak bisa ditampilkan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi diluar KUHP, telah mengakui bahwa korporasi dalam arti luas tadi dapat di tampilkan sebagai subyek tindak pidana. Didalam Undang-undang Korupsi ditentukan secara tegas bahwa pelaku tindak pidana korupsi bisa orang perseorangan dan bisa korporasi dalam arti luas. Didalam perbuatan melawan hukum, mengandung 2 (dua) aspek yaitu aspek pidana dan perdata. Adakalanya murni pidana, adakalanya murni perdata dan adakalanya murni perdata pidana, contohnya orang membunuh, adalah pidana, didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimungkinkan keluarga korban mengajukan gugatan kepada pembunuh, sehingga masuk dalam ranah perdata . Contoh lain yaitu orang yang tidak bayar hutang, ini adalah perjanjian hutang piutang dan masuk ranah perdata, 6

Sutan Remy Sjahdeini, 2007,Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,Grafiti Pers. Jakarta. hlm. 62 7 Edi Yunara, 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 30


tetapi bisa di masukan dalam ranah pidana dikarenakan adanya unsur penipuan.8 Salah satu asas yang diadopsi oleh pertanggungjawaban pidana korporasi adalah doktrine of vicarious liability, dimana perbuatan A pertanggungjawabannya bisa dibebankan kepada B yang tidak melakukannya, misalnya perbuatan dari anak buah bisa dibebankan pertanggungjawabannya perdata kepada majikannya, asas ini lalu diadopsi oleh hukum pidana dengan alasan prakmatis, kalau tidak menyeret korporasi maka kepentingan publik sangat menderita.9 Kalau yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana adalah korporasi yang bertanggung jawab adalah korporasi, tetapi ada syarat-syaratnya antara lain: 1. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk commission maupun omission) dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi maupun didalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi; 2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi; 3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi; 4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi; 5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

8

Penjelasan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini,SH. sebagai keterangan ahli pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid .Sus /2010/PN.Bjm. hlm. 284 9 ibid.


Bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (actus reus) dan unsur kesalahan (mens rea), kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja.10 Seandainya didalam korporasi, person-personnya sudah dipidana dalam perkara yang terkait atau perkara yang sama, kemudian diajukan pula pelaku tindak pidana yaitu korporasi dalam perkara yang terkait juga, hal tersebut menurut saksi sangat memudahkan, kalau yang dipidana sebagai pelaku (directing mind) sudah dijatuhi pidana lalu asas vicarious lebih mudah diterapkan karena tidak perlu lagi mencari-cari siapa pelakunya (directing mind), apakah pelakunya (directing mind) sebagai aktor seriusnya atau perbuatan pidananya, apakah ada kesalahan (mens rea). Tindak pidana yang dilakukan tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi Artinya, hanya apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang intra vires, yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka baru perbuatan pengurus itu dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi. Dengan kata lain, apabila tindak pidana yang di lakukan atau diperintahkan agar dilakukan oleh orang lain merupakan perbuatan yang ultra vires, yaitu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan didalam anggaran dasarnya, maka korporasi yang bersangkutan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, perbuatan yang ultra vires merupakan perbuatan yang harus dipikul sendiri pertanggungjawabannya oleh personel korporasi yang melakukan perbuatan itu atau yang memerintahkan agar perbuatan itu dilakukan oleh orang lain.11 Dengan demikian, Suatu Korporasi dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila pengurus10 11

ibid. hlm. 185 ibid. hlm 487


pengurus atau pengurusnya telah sudah dipidana dengan perkara yang sama dan dalam hal ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. B. Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/ Pid.Sus/ 2010/ PN.Bjm.) Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penjatuhan pidana terhadap korporasi diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 3. Pasal 2 ayat 1 berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).�12 Sedangkan Pasal 3 berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 12

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Tambahan Negara Nomor 3874 Pasal 2.


(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).�13 Selanjutnya dalam hal korporasi melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 20 yang berbunyi: 1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. 2. Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana yang dimksud dengan ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. 5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut di bawa ke pengadilan. 6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat tinngal pengurus berkantor. 7. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).14

13

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Tambahan Negara Nomor 3874 Pasal 3.


Berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban suatu terhadap badan hukum (korporasi), yaitu mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap badan hukum (korporasi) itu sendiri. Dalam hal menurut S.R Sianturi telah menyimpulkan tentang ketentuan mengenai pemidanaan tehadap suatu korporsi, antara lain:15 1. Bahwa pemidanaan itu pada prinsipnya bukan diarahtujukan kepada adan hukum atau perserikatan, tetapi sebenarnya kepada sekelompok manusia yang bekerja sama untuk suatu tujuan atau yang mempunyai tujuan yang tergabung dalam badan tersebut. 2. Adanya beberapa ketentuan yang harus menyimpang dari penerapan hukum pidana (umum) terhadap badan-badan tersebut dalam hal badan-badan itu dapat dipidana, seperti tidak mungkinnya menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (penjara, tutupan, kurungan) padanya; dan tidak mungkinnya pidana denda diganti dengan pidana kurungan dan sebagainya. Didalam ilmu hukum pidana dan didalam berbagai undang-undang khusus seperti korupsi, hukumannya berupa denda, disamping denda tergantung konsep undang-undangnya, yaitu pidana tambahan ataupun pidana pokok sekalipun, misalnya korporasinya dibubarkan , atau dicabut ijin usahanya, atau dirampas untuk Negara. Dalam perkara ini PT Giri Jaladhi Wana (korporasi) dijatuhkan pidana sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa PT GIRI JALADHI WANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

14

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Tambahan Negara Nomor 3874 Pasal 20. 15 Edi Yunara. op.cit. hlm 31


2.

3.

4. 5.

tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam Dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT GIRI JALADHI WANA oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp 1.300.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah); Menjatuhkan pidana tambahan berupa Penutupan Sementara PT GIRI JALADHI WANA selama 6 (enam) bulan; Menetapkan 236 barang bukti baik berupa surat dan lainlain adalah sah. Menetapkan agar terdakwa PT GIRI JALADHI WANA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah).16

Dalam isi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin di atas, pidana yang dikenakan terhadap PT Giri Jaladhi Wana (korporasi) hanya Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) faktanya PT Giri Jaladhi Wana (korporasi) telah merugikan keuangan Negara Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp.7.632.361.516,00 (Tujuh milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas Rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No.S-1911/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 dan PT. Bank Mandiri, Tbk. sebesar Rp.199.536.064.675,65,00 (Seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh lima Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Dalam hal ini sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pelakunya (directing mind), menurut ahli bisa saja keputusan tersebut dipertimbangkan dalam perkara 16

Putusan Pengadilan 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

Negeri

Banjarmasin

No.


tindak pidana korporasi, karena tidak perlu lagi memproses dari awal lagi, dan bisa menjadi pegangan bahwa pelakunya (directing mind) dari perusahaan tersebut sudah dihukum, jadi pertanggungjawaban bisa dibebankan kepada korporasi tersebut.17 Bahwa pelaku yang telah memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap (directing mind) yaitu putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.908/Pid.B/2008/PN.Bjm tanggal 18 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No.02/PID/SUS/2009/PT.Bjm. tanggal 25 Februari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 936 K/Pid .Sus /2009 tanggal 25 Mei 2009 atas nama terpidana Stevanus Widagdo yang dihukum penjara 6 tahun penjara serta serta membayar uang pengganti Rp 6.300.000.000,00 (enam miliyar tiga ratus juta rupiah). Dan ini menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam manjatuhkan pidana terhadap PT. Giri Jaladhi Wana. Oleh karena itu, PT Giri hanya membayar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliyar tiga ratus juta rupiah). Sedangkan hutang kredit PT Giri Jaladhi Wana terhadap PT. Bank Mandiri, Tbk. sebesar Rp.199.536.064.675,65,00 (Seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh lima Rupiah) bahwa Prof Dr. Sutan Remy Sjahdeini,SH. menyebutkan bahwa didalam hal tindak pidana korupsi yang didakwakan pada korporasi, yang diuraikan tentang kerugian negara yang berupa kredit pinjaman kepada suatu bank, sebetulnya ada perjanjian utang piutang dalam hal ini yang mana Kredit bank tersebut sampai saat terakhir dakwaan korporasi ini sudah statusnya kredit macet, menurut ahli didalam hal tersebut, apakah ada kerugian negara atau tidak, apakah bank tersebut adalah bank BUMN, karena ada 2 (dua) pendapat bahwa 17

Penjelasan Prof. Dr. Suta Remy Sjahdeini, SH. op.cit hlm. 287


kekayaan BUMN bukan kekayaan negara dan kekayaan BUMN adalah kekayaan Negara. Kalau konsepnya kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dijadikan pegangan maka kalau perjanjian kredit ada penyalahgunaan kredit maka hal itu adalah pidana.18 Didalam perkara ini, sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang didalam putusan tersebut pelakunya (directing mind) sudah jelas, dan ada pula mengenai eksekusi, denda ataupun uang pengganti, kemudian dalam perkara korporasi yang mana didalam dakwaan ada kerugian dan sebagainya, menurut ahli kalau yang dibebankan kepada pelaku (directing mind) itu adalah manusia, manusia tersebutlah yang harus membayar secara pribadi selaku tindak pidana perorangan sedang pelaku tindak pidana korporasi hukumannya berbeda dan terpisah, karena didalam korporasi memiliki kekayaan. Dengan demikian dalam perkara ini penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap korporasi itu didasarkan atas pertimbangan hakim karena sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pelakunya (directing mind) mengenai perkara yang sama sehingga dapat dijadikan suatu pertimbangan.

18

ibid. hlm. 425


PENUTUP

Kesimpulan Suatu Korporasi dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila pengurus-pengurus atau pengurusnya telah sudah dipidana dengan perkara yang sama dan dalam hal ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kalau yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana adalah korporasi yang bertanggung jawab adalah korporasi, tetapi ada syarat-syaratnya antara lain: 1) Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk commission maupun omission) dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi maupun didalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi; 2) Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi; 3) Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi; 4) Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi; 5) Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap korporasi itu didasarkan atas pertimbangan hakim karena sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pelakunya (directing mind) mengenai perkara yang sama sehingga dapat dijadikan suatu pertimbangan. Dan tidak perlu lagi memproses dari awal lagi, dan bisa menjadi pegangan bahwa pelakunya (directing mind) dari perusahaan tersebut sudah dihukum, jadi pertanggungjawaban bisa dibebankan kepada korporasi tersebut.


Daftar Pustaka

Edi Yunara, 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Citra Aditya Bakti. Bandung. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/inikorporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor. Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor. SELASA, 22 JANUARI 2013. Di akses pada tanggal 03 mei 2013 M.Haryanto,2012.Pertanggunjawaban Korporasi dan individualisasi pidana.. http/repository.library.uksw.text.pdf diakses pada tanggal 04 maret 2013. Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010.Petanggungjawaban Pidana Korporasi,Kencana, Bandung. Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Tambahan Negara Nomor 3874. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid .Sus /2010/PN.Bjm. Setiyono, 2002, Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia), Averroes Press, Malang. Sutan Remy Sjahdeini, 2007,Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,Grafiti Pers. Jakarta.

Muhammad rio oktawijaya (pidana)