Page 1

PERANAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 Oleh: M. Ronaldo Surya Atmaja, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H dan Henny Yuningsih, S.H., M.H.

Abstrak

Lalu lintas merupakan proses di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Meningkatnya populasi kendaraan saat ini, antara lain disebabkan populasi masyarakat itu sendiri yang selalu bertambah, apalagi di Palembang yang setiap tahun penduduknya selalu bertambah dari berbagai daerah. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Peranan polisi lalu lintas dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 2009.

Kata Kunci : Lalu Lintas dan Jalan Raya, Peranan Polisi Lalu Lintas


A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Oleh karena sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus terus dikembangkan potensi dan perananya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan,dan ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan-keamanan dan juga hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.2 Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Polisi Dikdik Mulyana A Masyur mengatakan, tingkat kecelakaan lalu lintas masih tinggi sehingga perlu terus ditekan. Selama 2011 saja sekitar 1.332 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Lebih lanjut beliau mengatakan, terjadinya kecelakaan tersebut memang disebabkan berbagai permasalahan antara lain kelalain pengemudi, termasuk fasilitas pendukung kadang-kadang belum maksimal. Sehubungan itu pihaknya terus berupaya untuk menekan kecelakaan lalu lintas tersebut dengan memaksimalkan pelayanan termasuk pengaturan jalur-jalur rawan kecelakaan.3 Guna menekan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini, maka sangat dibutuhkan sekali peranan polisi lalu lintas di jalan raya sebagai

1

Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. 2 Soejono Soekamto, Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, Jakarta, 1986, hlm. 1 3 http://www.antarasumsel.com/berita/264451/kapolda-tingkat-kecelakaandi-sumsel-masih-tinggi, diakses pada tanggal 8 oktober 2012, 21.47


aparat negara yang berperan langsung dalam proses pengawasan,penanganan, dan keamanan juga keselamatan lalu lintas. Salah satu penegak hukum lalu lintas adalah Polisi (Polisi lalu lintas). Tugas polisi tersebut menyelenggarakan pengendalian sosial, memperlancar interaksi sosial dan mengadakan perubahan atau menciptakan yang baru. Dalam melakukan tugasnya ini polisi dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari diri pribadinya (raw-input), pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (instrument-input), dan lingkungan social (environment-input).4 Diharapkan dengan peraturan yang telah ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi serta korban jiwa. Tidak semua orang menyadari bahwa pemakaian jalan ialah untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan diri sendiri saja (individu), sehingga tidak jarang pemakai jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam alasan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis perlu melakukan penelitian dengan judul “PERANAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DIJALAN RAYA DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009�. 2. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peranan Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas di jalan raya dalam wilayah hukum Polresta Palembang menurut Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 ? 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ? 4

Soerjono Soekamto, Op. Cit., hlm 3.


3. Metode Penelitian Penulis dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Penelitian Hukum Empiris, istilah lain yang juga dipakai untuk “penelitian hukum empiris” adalah “penelitian hukum indoktriner” atau “penelitian hukum sosiologis” dan dapat juga disebut dengan “penelitian lapangan”. Dikatakan penelitian lapangan atau empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada “data primer atau lapangan”. Data primer atau lapangan maksudnya merupakan data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan5, apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab ( independent variable ) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu adalah kajian hukum yang sosiologis ( socio-legal research ). Namun, jika dikaji sebagai variabel tergantung/akibat ( dependent variabel ) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu adalah kajian sosiologi hukum (sociology of law).6 Bahwa penelitian empiris tidak dapat dilakukan tanpa didukung oleh penelitian normatif. Sebaliknya penelitian normatif dapat berjalan sendiri tanpa dukungan penelitian lapangan. B. SUMBER BAHAN PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN 1. Sumber Bahan Penelitian Berdasarkan metode penelitian di atas maka sumber bahan penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah memakai teknik sampling,teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Purposive Sampling dan Accidental sampling. Dalam purposive sampling,pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 5

Usmawadi, Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1992, hlm 250. 6 Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1984 hlm. 115


sebelumnya. Cara purposive sampilng lebih banyak memusatkan perhatian pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang masuk di dalam sampel yang dipilih,keuntungan dari teknik sampling ini lebih mudah dan dapat meminimalkan biaya.7 Dan accidental sampling dasar penggunaan caranya adalah jumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu, siapa saja yang dijumpai dapat menjadi subjek.8 adapun sumber-sumber bahan penelitian yang lainnya sebagai berikut : 1. Sumber Bahan Primer Dari teknik sampling diatas maka akan di tarik suatu populasi,populasi adalah keseluruhan unit atau manusia ( dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa ) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.9 Yang menjadi sampel dari populasi dalam sumber bahan penelitian ini adalah: a. Polisi Lalu Lintas ( POLANTAS ), yaitu satu orang Polisi Lalu Lintas dari unit satuan Laka Lantas Polresta Palembang. b. Pengadilan Negeri ( Hakim ), yaitu satu orang Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang. c. Masyarakat yaitu satu orang korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari,satu orang dari kalangan hukum dalam hal ini yaitu advokat dan satu orang dari kalangan non hukum dalam hal ini masyarakat yang pernah melihat kecelakaan lalu lintas dalam wilayah hukum Polresta Palembang. Dalam penelitian ini juga menggunakan studi lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer atau data yang langsung dari sumbernya dengan mengadakan studi dokumen dan wawancara. Wawancara ( interview ) di gunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, motivasi, kepercayaan, informasi yang sangat pribadi sifatnya.10 Adapun yang menjadi tujuan pada sumber bahan penelitian ini untuk mencari keterangan tentang besar kecilnya atau banyak tidaknya kasus pidana tabrak lari yang tercatat di Kepolisian dan Pengadilan setempat, 7

Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Persada, Jakarta, 2004 hlm. 106. 8 Ibid, hlm. 107. 9 Ibid, hlm. 95. 10 Ibid, hlm. 134.

PT RajaGrafindo


juga data yang berisi tentang proses persidangan sampai putusan dan juga ingin mengetahui pendapat masyarakat tentang kasus kecelakaan lalu lintas. 2. Sumber Bahan Sekunder Dalam penelitian ini selain data primer dibutuhkan juga sumber data lain, sebagai berikut : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang didapat dengan melakukan studi lapangan. b. Bahan hukum sekunder,yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang di dapat dari studi kepustakaan seperti membaca dan menelaah literatur buku dan peraturan perundangundang. Buku literatur dan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan juga Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. c. Bahan hukum tersier,yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, koran, media elektronik, ensiklopedia dan reverensireverensi lainnya yang relevan. 2. Hasil Penelitian Dalam hal ini penulis akan membatasi ruang lingkup tindak pidana lalu lintas yang akan dibahas, yaitu hanya pada tindak pidana lalu lintas yang terjadi karena kelalaian dan kesengajaan seseorang dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia. Yang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah di atur di dalam Pasal sebagai berikut :11

11

Pasal 310 sampai pasal 311 Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.


Pada Pasal 310 yang menyatakan bahwa : (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2),dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dan pada Pasal 311 yang menyatakan bahwa : (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).


(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pada sistem pemidanaan tindak pidana lalu lintas ini pertama harus adanya perbuatan (tindak pidana) yang dinyatakan pada Pasal 311 yaitu seseorang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa dan dengan adanya kesalahan yaitu unsur kesengajaan kemudian pada Pasal 310 adanya perbuatan yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan dengan adanya kesalahan yaitu Unsur kelalaian. Apabila seseorang mengemudikan kendaraan bermotor dengan unsur kesengajaan dalam hal ini yang terdapat dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan unsur kelalaian yang terdapat pada pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah terpenuhi dan terbukti, maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana dalam tindak pidana lalu lintas bersifat alternatif dan alternatif dan/atau kumulatif. Sehingga dengan diterapkannya sanksi pidana tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi si pelaku tindak pidana lalu lintas dan untuk membalas atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat juga guna mencegah agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sebagai tujuan pemidanaannya.


Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Dalam Wilayah Hukum Polresta Palembang Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pengertian peranan menurut kamus bahasa indonesia adalah bagian yang dimainkan seorang pemain, tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.12 Sedangkan arti peranan menurut hukum adalah Perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu aspek dinamika dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang atau sekelompok orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan jabatannya.13 Jadi yang dimaksud peranan didalam penulisan ini dapat diartikan dengan kata lain fungsi, tugas ataupun wewenang dan tindakan sekelompok atau organisasi dalam posisi tertentu aspek dinamika dari status (kedudukan) untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan jabatannya, yang dalam hal ini yaitu polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas menurut kamus hukum adalah polisi yang tugas utamanya mengatur dan memelihara keselamatan berlalu lintas dijalanan.14 Polisi lalu lintas termasuk aparat penegak hukum. Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut menyerasikan antara nilai, kaidah dan perilaku. Misalnya, nilai-nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, kaidah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan juga pola perilaku pengemudi kendaraan bermotor. Penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan. Adapun Visi Polisi lalu lintas yaitu “Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan Perlindungan, dan Pengayoman, serta

12

Y. Istiyono Wahyu, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Karisma Publising Group, Jakarta, 2013 hlm. 23 13 Soerjono Soekanto,Polisi dan Lalu lintas, Op.Cit hlm. 6 14 Telly Sumbu, Kamus Hukum, jala permata aksara, Jakarta, 2010 hlm. 37


Pelayanan Masyarakat, Penegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia sehingga terwujud keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas�.15 Dan adapun Misi Polisi lalu lintas yaitu “Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polisi Lalu lintas sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, dan pengkajian masalah lalu lintas, juga registrasi serta indentifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi sebagai forensik kepolisian�.16

Adapun Standar Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Sat Lantas Polresta Palembang adalah sebagai berikut :17 1. Unit Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Sat Lantas Polresta Palembang 2. Personil Sat Lantas menerima laporan Kecelakaan Lalu Lintas dari masyarakat. 3. Personil Sat Lantas menerima laporan Kecelakaan Lalu Lintas dari Personil dilapangan melalui HT. 4. Personil menyiapkan Perlengkapan Unit Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Sat Lantas Polresta Palembang ( Ranmor dan Tas Kit TKP ). 15

Ditlantas Polri, Op.Cit., hlm 34. Ditlantas Polri, Loc.Cit., 17 Unit Laka Lantas Sat Lantas Polresta Palembang, pada tanggal 5 juni 2013, jam 10.00 Wib. 16


5. Unit Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas mendatangi tempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas dan mengamankan Tersangka, S aksidan Barang Bukti. 6. Unit Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Palembang melakukan olah TKP Laka Lantas. 7. Personil mengadakan pengecekan dan pemeriksaan Korban Kecelakaan Lalu Lintas. 8. Personil Laka memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laka Lantas ( SP2HP ) kepada keluarga Korban. 9. Ruang Administrasi Kecelakaan Lalu Lintas Sat Lantas Polresta Palembang. 10. Personil Min Laka Lantas mendatakan Laporan Kecelakaan Lalu Lintas. 11. Kepala Unit Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas memberikan arahan dan mendistribusikan Laporan Kecelakaan kepada Pemeriksa Kecelakaan Lalu Lintas. 12. Tersangka dan saksi menunggu diruang Tunggu Pemeriksaan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Sat Lantas P olresta Palembang. 13. Tersangka dan saksi masuk ke ruangan Pemeriksaan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Sat Lantas Polresta Palembang. 14. Personil Sat lantas mengadakan Pemeriksaan terhadap tersangka / saksi Kecelakaan Lalu Lintas. 15. Tersangka dimasuk kan ke ruang Tahanan Polresta Palembang. 16. Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas melanggar Pasal 359 dan 360 KUHP lex Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk diserahkan ke Penuntut Umum ( Kejaksaan Negeri Palembang ) setelah berkas Perkara dinyatakan lengkap ( P 21 ). Dengan demikian peranan polisi lalu lintas dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu melakukan upaya keamanan dan keselamatan lalu lintas yang dinyatakan pada Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan melakukan pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dinyatakan pada Pasal 226, kemudian melakukan proses penanganan dan penyidikan tindak pidana lalu lintas yang di nyatakan didalam Pasal 277 dan 259 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 selain itu didalam hal


penanganan kecelakaan lalu lintas terkadang polisi lalu lintas dibantu juga oleh insttusi terkait seperti Dinas Perhubungan, didalam konteks ini Dinas Perhubungan hanya membantu pihak Kepolisian (Polisi Lalu Lintas) tugas dan peranan Dinas Perhubungan diatur lebih khusus lagi didalam Perda Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Transportasi. Kemudian dari pada itu untuk meningkatkan upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas polisi lalu lintas Polresta Palembang melakukan upaya-upaya yang telah menjadi program-program rutin dalam kegiatannya, seperti melakukan operasi-operasi khusus misalnya operasi simpatik, operasi zebra dan razia-razia yang dilakukan secara rutin, dan juga melakukan operasi yang biasa dilakukan serentak secara nasional seperti operasi ketupat dan operasi lilin guna menekan angka kecelakaan lalu lintas, juga melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan tentang lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas dari tingkat pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi, juga melakukan upaya Represif dalam hal penanganan dan penyidikan dengan melakukan upaya memecahkan suatu kasus tindak pidana lalu lintas yang meliputi kegiatan potential point target guna mendapatkan pelaku tindak pidana lalu lintas yang melarikan diri. Dalam kegiatan potential point target ini polisi lalu lintas melakukan upaya-upaya yang meliputi pencarian pelaku lewat plat nomor kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut dan ciri-ciri identitas dari plat nomor yang telah diketahui di informasikan ke Samsat agar diketahui individu pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut.


Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Data tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terdapat di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang selama periode 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :18 Tabel 3.5 Data Tindak Pidana Lalu Lintas Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Tahun 2009 - 2012

Dari hasil wawancara saya dengan Bapak Maringan Sitompul, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas termasuk di dalam kelalaian yang tercantum didalam Pasal 359 dan 360 KUHP lex spesialist pada Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.19 Menurut beliau Secara sosiologis tindak pidana kecelakaan Lalu lintas yang tercantum pada Pasal 310 diartikan dengan kelalaian seseorang dan 18

Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, pada tanggal 10 Juni 2013, jam 09.00 Wib 19 Hasil wawancara dengan Bapak Maringan Sitompul, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, pada tanggal 17 juni 2013, jam 10.00 Wib.


pada pasal 311 dapat diartikan dengan ugal-ugalan dan secara normatif nya dapat diartikan dengan dalam keadaan membahayakan. Dalam hal ini pada Pasal 310, dan 311 ancaman hukuman maksimal ditambah dengan hukuman denda namun pada pasal 359 dan 360 tidak ada denda nya.20 Jika dikaitkan dengan kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut diatas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, maupun berat bahkan sampai meninggal dunia adalah termasuk tindak pidana. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :21 Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengambil keputusan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas, Hakim menggunakan dasar hukum yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 tahuun 1981 (KUHAP) tentang Alat Bukti pada Pasal 183 dan 184, Dalam mengambil keputusan selain menggunakan Undang-Undang yang berlaku Hakim juga ditambah dengan faktor Keyakinan dalam setiap jalan nya persidangan untuk memyimpulkan dan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. 22 C. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : a. Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dijalan raya dalam wilayah hukum Polresta Palembang adalah dengan melakukan penerapan strategi pencegahan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di jalan raya dalam wilayah hukum Polresta Palembang khususnya Kesatuan Lalu Lintas Polresta 20

Hasil wawancara dengan Bapak Maringan Sitompul, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, pada tanggal 17 juni 2013, jam 10.00 Wib. 21 Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. 22

Hasil wawancara dengan Bapak Maringan Sitompul, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, pada tanggal 17 juni 2013, jam 10.00 Wib.


Palembang yang diwujudkan melalui berbagai upaya Preventif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan dengan melakukan program khusus yang menjadi kegiatan rutin yang bermuara terhadap terwujudnya keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polresta Palembang dan upaya Represif dalam hal penanganan dan penyelidikan dalam hal memecahkan suatu kasus yang meliputi kegiatan potential point target guna mewujudkan suasana yang kondusif dan memberikan rasa perlindungan bagi masyarakat. b. Pada proses penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dalam hal ini Hakim sebagai pemutus perkara, Hakim menggunakan dasar hukum yang tercantum pada UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) tentang Alat Bukti pada Pasal 183 dan 184, Dalam mengambil keputusan selain menggunakan Undang-Undang yang berlaku Hakim juga ditambah dengan faktor Keyakinan dalam setiap jalan nya persidangan untuk memyimpulkan dan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dikarenakan unsur kelalaian maupun unsur dengan sengaja Majelis hakim selaku pemutus perkara di dalam persidangan mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti dilihat dari hubungan satu sama lainnya. Maka Majelis memperoleh fakta hukum perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan dasar pemaaf maupun pembenar untuk menghilangkant sifat perbuatan melawan hukum terhadap terdakwa. Dan adapun pertimbangan Majelis dalam menjatuhan vonis terhadap terdakwa yaitu hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah : 1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil. Sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah :


1. Akibat terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka. 2. Saran Berdasarkan pembahasan bab–bab terdahulu dan kesimpulan di atas, maka perlu diberikan saran sebagai berikut : a. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya Polisi Lalu Lintas Polresta Palembang melakukan penindakan secara tegas setiap kejahatan dan pelanggaran lalu lintas terutama tindak pidana kecelakaan lalu lintas sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan Hendaknya penyidik dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan peranannya sebagai alat penegak hukum terhadap penindakan setiap kasus pidana terutama kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di masyarakat. b. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya Polisi Lalu Lintas Polresta Palembang, mampu secara optimal membangun hubungan kemitraan dengan instansi terkait, berbagai potensi dan komponen masyarakat untuk proaktif mencegah terjadinya kejahatan yang mungkin akan timbul di dalam masyarakat serta dalam pengungkapan suatu kasus yang terjadi.


DAFTAR PUSTAKA A. SUMBER BUKU Amirudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. 1996. Ditlantas Polri. Mewujudkan Polantas Masa Depan. Jakarta: Grafika Indah. 2006. Ruben Achmad. Intisari Hukum Pidana. Jakarta Timur : 2007. Soerjono Soekamto. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan. Jakarta: 1982. Soerjono Soekamto. Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum). Jakarta: 1986. Telly Sumbu. Kamus Hukum. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2010. Usmawadi. Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unsri. 1992.

B. SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.


Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. SUMBER INTERNET http://www.antarasumsel.com/berita/264451/kapolda-tingkatkecelakaan-di-sumsel-masih-tinggi http://sumeks.co.id/index.phpoption=com_content&view=article&id=17 06:tekan- kecelakaan-roda-dua&catid=45:metropolis&Itemid=75

D. SUMBER LAINNYA Hasil Wawancara di ( POLRESTA Palembang, Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dan Dinas Perhubungan Kota Palembang ) Koran Sumatera Ekspres Edisi Jum’t Tanggal 12 Oktober 2012

M ronaldo surya atmaja (pidana)  
Advertisement