Page 1

PELAKSANAAN KEWENANGAN DPR-PRESIDEN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DIVESTASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/SKLNX/2012 Oleh: Jan Thetuko Syah Putra Purba, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr. Zen Zanibar MZ. S.H., M.Hum dan Agus Ngadino, S.H., M.H.

ABSTRAK Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLNX/2012 membawa perubahan dinamika ketatanegaraan Indonesia, secara khusus terhadap pelaksanaan kewenangan DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakaan divestasi. Kebijakan divestasi sendiri mengalami dinamika yang berbeda dalam berbagai fase pemerintahan, baik pada masa orde lama, masa orde baru, maupun pada masa orde reformasi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memberi implikasi secara yuridis dan secara operasional terhadap pelaksanaan kewenangan DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi di Indonesia.

Kata Kunci: Kewenangan DPR-Presiden, Kebijakan Divestasi, Putusan Mahkamah Konstitusi

1


A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pasca reformasi yang menghasilkan empat tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945, membawa dampak besar perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga Negara yang bersifat horizontal fungsional telah menggantikan bentuk yang vertikal fungsional. Perubahan Ketiga UndangUndang Dasar 1945 menghasilkan pergeseran kekuasaan lembaga negara menjadi bersifat horizontal fungsional, yang berarti kedudukan dan kekuasaan dari setiap lembaga negara menjadi sejajar.1 Gagasan check and balances menurut David Wootton mengandung pikiran bahwa konstitusi merupakan satu sistem yang bersifat mekanis, yang diartikan sebagai satu interest dalam mekanisme. Menurut Jimly Asshiddqie, rujukan tentang mesin politik itu diambil dari edisi John Dryden tentang Plutarch’s Lives, dengan mengatakan “...the maker of the world had when he had finished and set this great machine moving, and found everything in the best and exactly to answer to his great idea.”2 Sebagai implikasi adanya mekanime check and balances pada hubungan yang sederajat itu, ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul 1

Sekretariat Jenderal MPR R.I., Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR R.I. 2003, Hlm. 16. 2 David Wootten, Liberty, Methapor and mechanism: “check and balances” and the origins of Modern constitruionalism, davidwotton@britishlibrary.net. sebagaimana dikutip dalam Maruarar Siahaan, Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang hidup, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Kondtitusi, 2008, hlm. 69

2


perbedaan dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar.3 Hal ini dapat kita lihat dalam pada Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang terjadi pada lembaga negara DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi PT Newmont.4 Divestasi di Indonesia bukanlah hal yang baru, sejarah mencatat bahwa pemerintah telah melakukan divestasi pada perusahaan asing dimulai dari tahun 1958, pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda.5 Divestasi kedua yang dilakukan pemerintah adalah pengembalian perusahaanperusahaan Inggris dan Amerika Serikat, pengambilan perusahaan ini terjadi ketika Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 19626 Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.7 Dengan memahami paparan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas secara lengkap dan jelas 3

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK.R.I., Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK.R.I., 2009, Hlm 150 4 http://www.lawskripsi.com. Diakses pada jumat, 14 Juni 2013 5 Ibid 6 Ibid 7 A. Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta : Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 119

3


melalui penulisan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN KEWENANGAN DPR-PRESIDEN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DIVESTASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/SKLN-X/2012� 2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah dinamika pelaksanaan kewenangan DPRPresiden dalam pengambilan kebijakan divestasi? 2. Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 terhadap pelaksanaan kewenangan DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi? 3. Kerangka Teori a) Teori Negara Kesejahteraan (Walfare State) Teori negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Negara hukum (rechtsstaat) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sedangkan konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-semata sebagai keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum seerta sebesarbesarnya kemakmuran bagi rakyat8

8

Ellydar Chaidir, Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: Total Media, 2007, hlm 54.

4


Negara “Welfare State� muncul sebagai jawaban atas ketimpangan sosial yang terjadi dalam sistem ekonomi liberal. Pada paham Negara Kesejahteraan sudah dikenal adanya pembagian (distribution) dan pemisahan (separation) kekuasaan. Negara memiliki freis ermessen, yaitu kebebasan untuk turut aktif dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan umum (bestuurszorg).9 b) Teori Sumber Kewenangan Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa kewenangan pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya perarturan perundang-undangan merupakan sumber wewenang bagi pemerintah. Secara teoritis, kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi serta mandat ini, H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt10 memberi definisi sebagai berikut: a. Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan, (atribusi adalah kewenangan pemerintah yang diberikan oleh undang-undang kepada organ pemerintahan). b. Delegatie: overdracht van een bevoegheid vat het ene bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari satu 9

Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, hlm 30 10 H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt,Hoofdstukken van Administratief Recht, Utrecht: Uitgeverij Lemma BV,1995, seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007, hlm 105.

5


organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya). c. Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander, (mandat dapat dilaksanakan ketika organ pemerintahan memberi izin kewenangannya untuk dijalankan oleh organ lain atas namanya) c) Teori Checks and Balances Meskipun ada pembagian kekuasaan di antara pelaksana kekuasaan negara secara tradisional, yakni antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan berlakunya sistem checks and balances di antara kekuasaan-kekuasaan negara tersebut, akhirnya keseimbangan (balances) memang diperlukan, dan keseimbangan ini bersifat dinamis dan seringkali paradoksal.11 B. PEMBAHASAN 1. Dinamika Pelaksanaan Kewenangan DPR-Presiden dalam Pengambilan Kebijakan Divestasi a) Pelaksanaan Divestasi Pada Masa Orde Lama Pasal 4 Ayat (1) jelas mengatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara, dan untuk menjalankan undang-undang ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah.12

11

Dr. Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (rechtstaat), Jakarta:PT Refika Aditama, 2009, Hlm 123. 12 J.C.T. Simorangkir, S.H., Hukum dan Konstitusi Indonesia, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983, hlm 151.

6


Kekuasaan presiden juga terlihat sangat besar dalam hal menentukan anggaran dan pendapatan negara. Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945 mengatakan anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan dengan undang-undang. Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.13 Mengenai tentang pelaksanaan Kewenangan Dalam pengambilan kebijakan Divestasi di Indonesia bukanlah hal yang baru, sejarah mencatat bahwa pemerintah telah melakukan divestasi pada perusahaan asing dimulai dari tahun 1958, pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, pengambilalihan yang dilakukan pemerintah ini berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Upaya pemerintah melakukan divestasi pada orde lama adalah untuk melaksanakan kewajiban negara dalam mewujudkan negara kesejahteraan seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 194514 Pada saat itu pemerintah dalam melakukan divestasi tidak memerlukan persetujuan dari lembaga Legislative (DPR), Soekarno selaku presiden pada saat itu menganggap bahwa pelaksanaan divestasi harus dilakukan secara cepat demi kepentingan seluruh rakyatnya. Pengambilan kebijakan divestasi pada masa orde lama tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena Pemerintah memegang penuh kekuasaan pemerintah (executive heavy) menjalankan roda pemerintahan dan memegang kekuasaan penuh dalam penggunaan dana yang tercantum dalam 13

Lihat, Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen 14 Lihat, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.

7


APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peran Dewan Perwakilan Rakyat hanya sebatas menyetujui atau tidak menyetujui rancangan APBN yang dibuat oleh pemerintah.15 b) Pelaksanaan Divestasi Pada Masa Orde Baru Bentuk pemerintahan pada masa Orde baru tidak terlalu berbeda secara signifikan dari bentuk pemerintahan pada orde lama. Pemerintah pada orde baru masih didasari pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Kekuasaan negara masih cenderung dikuasai oleh Presiden (executive heavy). Presiden masih mendominasi sebagian besar kekuasaan negara yang diberikan kepada lembaga negara. Hubungan Konstitusional antara DPR dengan Presiden di bidang anggaran oleh UUD 1945 diatur dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa undang-undang APBN diajukan oleh Presiden dan dibahas bersama-sama dengan DPR. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh Presiden, maka Presiden menggunakan anggaran tahun yang lalu. Ketentuan ini adalah untuk menjaga kontiunitas dalam anggaran negara.16 Fungsi DPR dalam keuangan negara hanya terbatas pada pembentukan undang-undang APBN, DPR tidak berwenang untuk mengawasi pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang menggunakan keuangan negara dalam masa berlakunya undang-undang anggaran tersebut. Hal ini dikarenakan penggunaan keuangan negara merupakan ruang lingkup kegiatan pemerintahan yang merupakan kewenangan mutlak dari Presiden selaku kepala pemerintahan. DPR hanya memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden atas penggunaan dana APBN setelah masa akhir berlaku undang-undang APBN tersebut. 15

Ibid Dr. J.C.T. Simorangkir,S.H., Hukum dan Konstitusi Indonesia bagian I1, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983,hlm. 159. 16

8


Pelaksanaan kewenangan DPR ini dilaksanakan berdasarkan laporan BPK terhadap pengawasan yang dilakukan BPK pada pemerintah atas penggunaan dana APBN sepanjang berlakunya undang-undang APBN. DPR tidak memiliki kewenangan untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah meskipun menggunakan keuangan negara.17 Pada orde baru pelaksanaan kewenangan setiap lembaga sangat minim terjadi perselisihan. Hal ini tidak hanya berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 melainkan juga dikarenakan situasi penumpukan kekuasaan negara yang berada pada Presiden, yang mengakibatkan Presiden cenderung otoriter dalam menjalankan negara. Divestasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah yang menggunakan keuangan negara. Berdasarkan penjelasan menunjukan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan pada masa orde baru dapat melaksanakan kebijakan divestasi tanpa ada batasan-batasan dari DPR, meskipun rencana kegiatan pemerintah itu tidak dimasukan ke dalam undang-undang APBN. Hal ini tidak terlepas dari kesuperioritasan Presiden menggunakan dana yang telah disetujui oleh DPR di dalam APBN. Kekakuan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR pada masa orde baru membuat DPR tidak mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa anggaran berlaku.18 DPR hanya dapat bersifat pasif dengan menunggu laporan BPK atas pelaksanaan kebijakan pemerintah yang menggunakan keuangan negara di masa akhir undang-undang anggaran dan meminta 17

Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H., Tentang Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 45 18 Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H., Pembahasan UUD 1945, Jakarta: C.V Rajawali, 1972, hlm. 194

9


pertanggungjawaban kepada Presiden atas kebijakan yang menggunakan keuangan negara.19 c) Pelaksanaan Divestasi Pada Masa Orde Reformasi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan perubahaan besar pembagian kekuasaan negara yang diberikan kepada lembaga negara, dimana Undang-Undang Dasar 1945 pasaca amandemen tidak mengenal adanya lembaga tertinggi (pada masa orde lama dan orde baru MPR merupakan lembaga tertinggi negara).20 kedaulatan tidak lagi dimiliki oleh satu lembaga negara namun kembali ketangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pergeseran kekuasaan lembaga negara terlihat sangat jelas dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini sangat berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh DPR sebelum amandemen, dimana Rancangan Undang-Undang inisiatif hanya datang dari Presiden dan DPR hanya berfungsi untuk memberi persetujuan atau tidaknya Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden.21 Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang berada di tangan DPR namun memberi kesempatan kepada Presiden untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang insiatif kepada DPR untuk dibahas bersama. Demikian halnya juga dalam pembentukan rancangan APBN, dimana sebelum amandemen Presiden memegang penuh kekuasaan untuk mengajukan undang-undang APBN dan hanya membutuhkan persetujuan dari DPR. Pasca amandemen Undang19

Ibid Moh Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010, hlm 48. 21 Lihat, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 20

10


Undang Dasar 1945 Presiden masih memiliki kewenangan untuk mengajukan Undang-Undang APBN namun harus membahasnya bersama-sama dengan DPR, hal demikian merupakan bentuk representasi DPR sebagai wakil rakyat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan negara untuk menentukan anggaran pendapat dan belanja yang akan digunakan oleh pemerintahan.22 Aturan lebih lanjut mengenai kewenangan Presiden dengan DPR dalam pengelolaan keuangan negara diatur di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.23 Selanjutnya, hubungan Presiden dan DPR dalam mengelola keuangan negara terdapat dalam upaya perumusan APBN secara bersama-sama, keikutsertaan DPR dalam merumuskan APBN menunjukan bahwa sumber hakekat APBN adalah kedaulatan. keikutsertaan DPR dalam perumusan APBN merupakan implementasi dari pelaksanaan kewenangan budgeting yang dimiliki oleh DPR. Persetujuan yang diberikan DPR terhadap APBN yang diusulkan oleh Pemerintah ini merupakan kuasa (machtiging) dan bukan merupakan “consent DPR�24 Dalam menjalankan fungsi anggaran tersebut maka DPR bersama-sama dengan pemerintah melakukan pembahasan dan memberi persetujuan. Meskipun tugas pokok DPR dalam bidang APBN melakukan pembahasan dan penetapan APBN perubahan, serta pembahasan dan penetapan perhitungan APBN,

22

Lihat, Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Lihat, Pasal 3 Ayat (3) undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 24 Lihat, Arifin P. Soeria Atmaja, Keuangan Negara, Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1996, hal 6.lihat juga Ismail Sunny, Mencari Keadilan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 250. seperti yang dikutip Teguh Satya Bhakti, Pola Hubungan Presiden dan DPR Menurut Perubahan UUD 1945, dalam Jurnal Konstitusi volume 6 nomor 4, November 2009. 23

11


dalam hal ini terkait juga unsur pengawasan dan legislasi.25 Unsur pengawasan ini terlihat dari adanya mekanisme hearing antara DPR dengan counterpart-nya bilamana terdapat hal-hal yang menyangkut penyimpangan penggunaan APBN, yang kemudian memungkinkan bagi DPR untuk menggunakan hakhaknya seperti interpelasi dan sebagainya. Di samping itu, panitia anggaran dapat menjalankan pula fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi ini dilakukan lewat penetapan APBN, Perubahaan dan tambahan APBN serta perhitungan APBN, melalui undangundang.26 Pengambilan kebijakan divestasi merupakan salah bentuk penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pasal 11 Ayat (5) undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan mengatakan bahwa Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.27 pengertian dalam Pasal 15 Ayat (5) menegaskan bahwa setiap anggaran APBN yang diajukan pemerintah harus dibuat secara rinci, tidak boleh ada satu bentuk kegiatan pemerintah yang menggunakan keuangan negara tidak termasuk dalam rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Kebijakan divestasi yang menjadi sorotan publik bahkan seluruh para pelaksana hukum adalah kebijakan divestasi 7% saham PT.Newmont yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berencana melaksanakan kebijakan divestasi terhadap 7% saham dari PT.Newmont berdasarkan kontrak karya yang

25

Dalam peraturan Tata Tertib DPR juga ditegaskan bahwa DPR mempunyai tugas dan wewenang bersama-sama dengan Presiden menetapkan APBN dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, LIhat Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan DPR-RI No 16/DPR-RI/I/1999-2000, tentang peraturan Tata Tertib DPR-RI 26 Ibid 27 Lihat, Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

12


telah disepakati antara pemerintah dengan PT. Newmont.28 Namun rencana pelaksanaan divestasi mengalami keterhambatan dari DPR karena DPR beranggapan bahwa kebijakan divestasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah belum dimasukan oleh Presiden kedalam rancangan APBN untuk dibahas bersama DPR sehingga memerlukan persetujuan DPR dalam pengambilan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. 2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 Terhadap Pelaksanaan Kewenangan DPR-Presiden dalam Pengambilan Kebijakan Divestasi a) Implikasi Yuridis Berdasarkan Pasal 24C Pasal (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.29 Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa kewenangan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara telah jelas ditentukan bahwa Presiden memiliki kewenangan yang eksklusif dalam hal menyusun anggaran belanja yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan yang akan digunakan untuk melaksanakan 28

Lihat, Pasal 24 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) kontra karya Pemerintah dengan PT.Newmount. 29 Moh Mahfud MD, Op.cit., 97

13


pemerintahan selama tahun anggaran berlangsung. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden tidak sendiri dalam penyusunan APBN, DPR selaku wakil rakyat juga harus diikutsertakan dalam pembahasan APBN, keikutsertaan DPR dalam perumusan APBN merupakan representasi kedaulatan rakyat dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden yang berhak mengajukan rancangan, namun DPR berfungsi menyetujui atau tidak atas rancangan yang diajukan Presiden kepada DPR dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.30 Berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh UndangUndang dasar tentang pengelolaan keuangan negara, Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa rencana Presiden melakukan divestasi 7% saham PT.Newmount melalui lembaga Pusat Investasi Pemerintah merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden sepanjang rencana pembelian 7% saham PT.Newmount telah termuat di dalam undang-undang APBN.31 Maka dari itu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemerintah dalam rencana untuk melakukan divestasi 7% saham PT.Newmont hanya dapat melakukannya dengan mekanisme undang-undang APBN atau melalui mekanisme khusus. Mengenai mekanisme undang-undang APBN pemerintah diberi kesempatan untuk mengajukan RAPBN-P kepada DPR dan memasukan seluruh bentuk rencana dari pelaksanaan kebijakan divestasi terhadap PT.Newmont maupun terhadap divestasidivestasi lain yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Ataupun Pemerintah dapat meminta persetujuan secara spesifik.32

30

Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H., Op.cit., hlm 55 Lihat, Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2/SKLN-X/2012 32 Abunawar Baseban, S.H., Ibid 911 31

14


Berdasarkan pasal 238 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Tata Tertib, Presiden memiliki hak untuk mengajukan permohonan rapat khusus kepada anggota DPR untuk mengadakan rapat dengar pendapat tentang kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Pada rapat ini baik Presiden maupun Menteri yang terkait dengan kebijakan yang dimaksud dapat memberikan penjelasan-penjelasan secara rinci kepada DPR atas kebijakan yang akan dilaksanakan.33 Dengan demikian, Presiden dalam melaksanakan kebijakan divestasi yang tidak tercantum secara eksplisit di dalam undang-undang APBN diberi kesempatan untuk mengajukan rapat kepada DPR untuk menjelaskan sistematika pelaksanaan divestasi, alasan-alasan yang mendasar dalam pengambilan kebijakan divestasi serta mendapatkan persetujuan dari DPR tanpa melakukan pengajuan perubahaan undang-undang tentang RAPBN.34 b) Implikasi Operasionalisasi Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLNX/2012 sudah tentu mempengaruhi pelaksanaan divestasi PT.Newmont oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, sehingga setiap subjek hukum yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak terkecuali Presiden yang juga harus tunduk kepada putusan Mahkamah Konstitusi.35 Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan pelaksanaan kebijakaan divestasi antara Presiden33

Muctar Pakpahan, DPR-RI Semasa Orde Baru, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm 196 34 Ibid. 35 Mahfud MD, Moh, Op.cit., hlm. 73

15


DPR sangat dirasa merugikan hak konstitusional Presiden dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menggunakan keuangan negara. Hal ini terlihat dari panjangnya mekanisme yang harus dilakukan pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan divestasi yang menggunakan keuangan negara. Kreatifitas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran keuangan untuk melaksanakan kebijakan fiskal juga semakin menyempit, Pemerintah tidak lagi dapat melakukan kreasi-kreasi fiskal yang ditujukan untuk memberi keuntungan kepada negara agar negara mampu mewujudkan kesejahteraan umum. Sementara itu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 juga menunjukan perluasan kekuasaan lembaga legislatif lebih mendominasi dalam penyelenggaraan negara (legislative heavy). Hal ini terlihat jelas pada kekuasaan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah. DPR tidak lagi hanya sebagai pemberi persetujuan dalam RAPBN yang diajukan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas alokasi penggunaan APBN setelah habis masa anggaran, namun DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi pemerintah dalam pengambilan kebijakan dengan pemberian persetujuan atau tidak atas kebijakan yang akan diambil pemerintah pada masa APBN yang masih berjalan.36 Persetujuan yang harus diberikan oleh DPR terhadap rencana pelaksanaan divestasi oleh pemerintah menjadikan pemerintah sangat sulit untuk melaksanakan pemerintahaan secara umum dan pengelolaan keuangan negara secara khusus. Hal ini disebabkan lembaga DPR adalah lembaga politik yang hampir seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga DPR 36

www.rimanews.com/read/20120801/71179/putusan-mk-soalnewmont-menuai-pro-dan-kontra, diakses pada tanggal 22 Agustus 2013

16


bersifat politis, sehingga tujuan ensensial dari pelaksanaan kewenangan divestasi bisa menjadi konsumsi politik yang sangat dinantikan oleh para anggota dewan. Hal ini disebabkan tidak semuanya anggota DPR yang mampu murni berfikir untuk kepentingan rakyat karena mereka juga harus mementingkan kepentingan partainya. Terdapat kemungkinan para petinggi partai yang memiliki anggota di dalam DPR akan mengusahakan agar mendapat keuntungan atas pengambilan kebijakan divestasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selain itu pentingnya persetujuan yang harus diperoleh Presiden dari DPR juga akan memerlukan prosedural yang sangat panjang dan memerlukan waktu yang relatif lama. Hal ini tentu bertolak belakang dari sifat pelaksanaan kebijakan divestasi itu sendiri, karena dalam pelaksanaan divestasi selalu berhubungan dengan suatu mekanisme suatu perusahaan, sehingga butuh waktu yang cepat dalam perealisasiannya. Keputusan divestasi harus dilaksanakan secara cepat agar kepentingan antara pemerintah selaku pembeli saham dengan perusahaan selaku penjual saham dapat tercapai.37

C. PENUTUP 1. Kesimpulan 1) Dinamika pelaksanaan kewenangan kebijakan divestasi tidak terlepas dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan pergeseran kewenangan DPR-Presiden dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Seperti pada masa orde lama dimana Presiden memiliki kewenangan penuh dalam penggunaan keuangan negara. Hal demikian juga terjadi pada masa orde baru bahkan cenderung kewenangan pengelolaan Keuiangan dipegang penuh oleh Presiden, ini bukan 37

Ibid.

17


hanya karena kewenangan yang diberikan kepada Presiden tetapi juga penyalahgunaan kewenangan sehingga menjadikan kewenangan yang otoriter oleh Presiden. Sementara di masa orde baru dinamika pelaksanaan kewenangan kebijakan divestasi menjadi berbeda. DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap pelaksanaan kewenangan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan DPR ini dilaksanakan pada tiga tahap yang berbeda, pada masa awal perencanaan pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya DPR juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Presiden pada masa tahun anggaran berjalan, sehingga menyebabkan DPR merasa perlu memberikan persetujuan terhadap kebijakankebijakan yang dilakukan oleh Presiden diluar dari yang termuat di dalam APBN, meskipun kebijakan itu merupakan bentuk kreatifitas fiskal yang dilakukan oleh Presiden. Dan terakhir kewenangan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Presiden dalam menggunakan keuangan negara adalah meminta pertanggungjawaban Presiden setelah masa akhir dari tahun anggaran yang bersangkutan. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi secara yuridis dalam pengambilan kebijakan divestasi, Presiden harus mendapat persetujuan DPR melalui mekanisme undang-undang APBN. Jika Presiden melakukan divestasi pada masa berjalannya tahun anggaran, maka Presiden harus mengajukan rencana undang-undang APBNP kepada DPR dan memasukan segala bentuk kegiatan divestasi yang akan dilaksanakan. Sedangkan persetujuan melalui cara

18


yang lebih spesifik dapat dilaksanakan oleh Presiden dengan menyampaikan surat kepada DPR untuk mengadakan rapat dengar pendapat, dan Presiden memberikan penjelasan secara rinci rencana pelaksanaan kebijakan tersebut tanpa harus mengajukan usulan rancangan undang-undang APBNP. Sedangkan implikasi operasional yang timbul pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu dalam pelaksanaan kebijakan divestasi itu sendiri. Seperti yang diterangkan diatas bahwa divestasi merupakan ruang lingkup pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, dan jika pemerintah harus meminta persetujuan DPR dengan mekanisme yang cukup panjang dan rumit tentu akan menghambat kreatifitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Hal ini disebabkan DPR merupakan lembaga politik yang hampir seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR bersifat politis, sehingga tujuan ensensial dari pelaksanaan kewenangan divestasi bisa bergeser menjadi kebijakan politis karena tidak semuanya anggota DPR mampu murni berfikir untuk kepentingan rakyat. Karena mereka juga harus mementingkan kepentingan partainya. Terdapat kemungkinan para petinggi partai yang memiliki anggota di parlemen akan mengusahakan agar mendapat keuntungan atas pengambilan kebijakan divestasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. 2. Saran 1. Dalam Pelaksanaan kebijakan divestasi yang akan dilakukan oleh Presiden, diharapkan lebih direncanakan secara matang dan memasukan rencananya tersebut kedalam rancangan undang-

19


undang APBN sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara agar terwujud transparansi dalam pengelolaan keuangan. 2. Pelaksanaan kebijakan divestasi ensensialnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, oleh karenanya Presiden seharusnya tidak melakukan kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak seharusnya terjadi agar tidak terjadi sengketa kewenangan terhadap pelaksanaan kebijakan divestasi itu. Sehingga tujuan divestasi itu tidak mengalami hambatan dalam perealisasiannya.

20


DAFTAR PUSTAKA Refrensi Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009. Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, cet, 2, Yogyakarta: FHUII Press, 2003. H.Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Hukum Divestasi di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012) edisi revisi Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002. Indra Mexsasai, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011 J.C.T. Simorangkir,S.H., Hukum dan Konstitusi Indonesia, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta : Sinar Grafika, 2011 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.

21


Majalah

Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Indralaya: Fakultas Hukum Unsri, 2008

Sriwijaya,

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya, Jakarta: Kanisius, 1998. Moh Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010. Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara edisi revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, Sri Soemantri, Tentang Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993 Yuswae Zainul Basri dan Mulyadi Subri, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003. Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

22


Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah.. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012 Internet http://id.m.wikipedia.org/wiki/divestasi. http://www.lawskripsi.com. http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi12/12berita_3.html. http://www.antaranews.com/berita/340599/pemerintah-masihkaji-divestasi-newmont. www.rimanews.com/read/20120801/71179/putusan-mk-soalnewmont-menuai-pro-dan-kontra. http://finance.detik.com/read/2013/02/04/130027/2160445/4/agus -marto-masih-ngotot-beli-7-saham-divestasi-newmont,

23

Jan thetuko syah putra purba (htn)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you