Page 1

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGERAAN INDONESIA (Studi Terhadap Desa Meranjat Ilir Ogan Ilir Sumatera Selatan) Oleh: Ismail Marzuki, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Indah Febriani, S.H., M.H dan Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.Hum.

ABSTRAK Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sejalan dengan pergantian pemerintahan dan perubahan sistem ketatanegaran di Indonesia, memberikan pula pengaruh terhadap kedudukan dan pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia. Perubahan tersebut, selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif terhadap desa, yang pada akhirnya dengan pengaturan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005, desa diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Meranjat Ilir Ogan Ilir Sumatera Selatan merupakan salah satu desa yang merasakan secara langsung perubahan tersebut. Oleh karena itu, di dalam tulisan ini, Penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Meranjat Ilir. Kata Kunci : Desa, Pemerintah Desa, Kedudukan Desa, 1. Pendahuluan Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat Pemerintah Desa. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti misalnya masalah pengganguran, kemiskinan,


ketimpangan distribusi pendapatan, ketidakseimbangan struktural ataupun keterbelakangan pedidikan.1 Pemerintah Desa yang diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang ambivalen yaitu antara organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Desa. Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai regulasi yang mengatur tentang Desa setelah setahun berlakukanya UU No. 32 Tahun 2004. Namun Keterlambatan pada proses penetapan regulasi serta resistensi yang terjadi terhadap beberapa substansi dalam peraturan tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan pada tataran praktis di lapangan. Masalah masa jabatan Kepala Desa serta proses pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, peran dan fungsi Badan Permusyarawatan Desa, pengangkatan perangkat desa, serta pengisian jabatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil, merupakan titik-titik rawan yang tidak menutup kemungkinan senantiasa memicu permasalahan kecil hingga permasalahan pelik dan konflik. Permasalahan yang tentunya menjadi hambatan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk mengemban misi mensejahterakan masyarakat.2 Desa Meranjat Ilir yang terletak di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu desa yang merasakan secara langsung dinamika perkembangan pemerintahan desa di Indonesia. Desa Meranjat Ilir terbentuk tahun 1979. Perihal tersebut diungkapkan oleh Abu Bakar yang dulunya merupakan seorang Pasirah Marga Meranjat, Abu Bakar mengatakan bahwa dulunya Desa Meranjat Ilir merupakan salah satu bagian wilayah timur dari Marga Meranjat. Kemudian setelah berlakunya UU No. 5 1

Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, FokusMedia, Bandung, 2007, hlm. 5 2 Ibid., hlm. 6


Tahun 1979, melalui Pasal 35 Ayat (1), sistem Marga dihapuskan dan Dusun Meranjat Ilir kemudian berubah menjadi Desa Meranjat Ilir. Abu Bakar juga mengatakan bahwa pengaturan desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 banyak mengalami permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan desa khusus di desa Meranjat Ilir. Dipilihnya desa ini sebagai lokasi penelitian juga dikarenakan Desa Meranjat Ilir merupakan Desa Swakarya 3 dan memiliki kelembagaan/perangkat desa yang lengkap. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana pelaksanaan pemerintahaan desa saat ini. Oleh karena itulah judul skripsi ini adalah “Pelaksanaan Pemerintahan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Terhadap Desa Meranjat Ilir Ogan Ilir Sumatera Selatan)”. 1.1. Rumusan Masalah Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu : 1. Bagaimana perkembangan kedudukan desa di Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan Pemerintahan Desa Meranjat Ilir Ogan Ilir Sumatera Selatan? 3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Pemerintahan Desa di Desa Meranjat Ilir Ogan Ilir Sumatera Selatan? 1.2. Kerangka Konseptual Otonomi Daerah merupakan pembagian kekuasaan secara vertikal. Salah satu tujuan Otonomi Daerah adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, dan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa. Lembaga inilah yang menjadi ujung tombak pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa.4

3

4

Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri,kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya: Adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola piker, Masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, Produktivitas mulai meningkat, Sarana prasarana mulai meningkat, Adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir. (http://subiantogeografi.wordpress.com/pengertian-desa-dan-kota/), diakses pada tanggal 10 April 2013 Mubyarto., et.al., Otonomi Masyarakat Desa : Perspektif “Orang Daerah” dan “Orang Desa” di Enam Desa Jawa-Bali, Adiya Media, 2000, hlm. 1


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun sebutan lainnya dan kepada Desa melalui Pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sementara itu, terhadap Desa di luar Desa geneologis yaitu Desa yang bersifat administratif, seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa, ataupun karena transmigrasi, ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.5 Negara yang besar dan kompleks seperti Negara Indonesia tidak akan efesien jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakkan pada puncak hirarki organisasi/pemerintah pusat, karena pemerintah pusat akan menanggung beban yang berat. Juga tidak cukup jika hanya dilimpahkan secara dekonsentratif kepada para pejabatnya di beberapa wilayah negara. Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efesien dan akuntabel, maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah.6 Johnston dan Clark yang mengatakan, ada tiga daerah lingkup kegagalan dalam program pembangunan desa. Salah satunya ialah kegagalan menciptakan organisasi yang tepat guna untuk memecahkan masalah pada tingkat lokal ini pada dasarnya merupakan stuktur perantara (mediating structure), yakni lembaga yang berdiri di antara individu dalam kehidupan umum.7 Penyebab utama masalah struktural di pedesaan ialah karena Pemerintah Desa sebagai struktur perantara dan sekaligus agen pembaharuan ternyata semakin tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal sesuai perkembangan situasi dan kondisi mayarakat desa yang berubah dengan cepat. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang ambivalen yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenagan dalam 5

HAW. Widjaja,. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia : Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Op.Cit., hlm. 148-149 6 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT. Gramedia widiasarana Indonesia, 2005, hlm. 8 7 Ibid., hlm. 42


pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, ketebatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Desa. Untuk melakukan perubahan sosial, masyarakat desa seringkali hanya menunggu uluran tangan dari luar desa, bukan hasil inisiatif yang datang dari dalam diri kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini membuat masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa.8 2. PEMBAHASAN 2.1. Perkembangan Kedudukan Desa di Indonesia 2.1.1. Desa Pada Masa Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Ketentuan yang mengatur khusus tentang Desa pertama kali terdapat dalam Regeringsreglement (RR) tahun 1854. 9 Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, kemudian Pemerintah Kolonial mengeluarkan peraturan Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO) Stbl. 83 pada tahun 1906, yaitu peraturan dasar mengenai desa tentang pemilihan dan pemberhentian untuk sementara, pemberhentian dengan tidak hormat kepala desa yang berlaku di Jawa dan Madura.10 Setelah dibentuknya IGO, Pemerintah Belanda juga mengeluarkan peraturan lain untuk desa-desa di luar pulau Jawa dan Madura, yaitu peraturan untuk beberapa Kasidenan yang keadaanya dipandang sudah maju. Peraturan-peraturan tersebut dirangkum dalam Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesteen (IGOB) yang artinya IGO untuk luar Jawa dan Madura, disingkat IGOB Tahun 1938 No. 490.11 Ketentuan-ketentuan di dalam IGO dan IGOB menunjukan kedudukan desa sebagai badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum publik maupun privat. Dalam struktur organisasi penyelenggaraan negara, pemerintahan desa otonom berdasarkan hukum adat berada langsung 8

Soehino, Perkembangan Pemerintahan Di Daerah, Cetakan ke-lima, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. hlm. 42-43 9 Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, Op.Cit., hlm. 17 10 Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, Loc.Cit. 11 Bayu Surianingrat, Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan, Rineka Cita, Jakarta, 1992, hlm. 72-73


di bawah Pemerintah Keresidenan. Perihal tersebut ditunjukan oleh adanya wewenang Pemerintah Keresidenan yang mencakup: kewenangan Residen, dengan memenuhi atau tidak bertentangan dengan hukum adat, dapat menentukan peraturan tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kades dan perangkat desa lainnya.12 Dalam masa pemerintahan pendudukan Jepang yang tidak berlangsung lama yakni antara tahun 1942 sampai dengan 1945, tidak banyak yang diperbuat oleh Jepang dalam bidang pemerintahan desa. Menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1942 menyebutkan bahwa Pembesar Balatentara Dai Nippon memegang kekuasaan pemerintahan militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu ada ditangan Gubernur Jenderal. Lebih lanjut dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1942, menyebutkan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaanya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang terdahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Maka dari ketentuan tersebut, Desa tetap ada dan berjalan sesuai dengan peraturan sebelumnya.13 Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agusuts 1945, Indonesia telah mengambil suatu keputusan, tidak lagi mengakui ikatan dengan (tata hukum) penjajah, baik itu hukum (tata hukum) Hindia Belanda maupun (tata hukum) Bala Tentara Pendudukan Jepang. Sejak saat itu bangsa Indonesia telah mengambil suatu keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukum sendiri, yaitu Hukum Indonesia.14 Untuk menyempurnakan negara dan tata hukumnya, sehari sesudah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan sidang, yang pada akhirnya berhasil mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). 15 Dalam UUD 1945, tentang perihal

12

Zen Zanibar M.Z. Otonomi Desa: Dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Provinsi Sumatera Selatan, Universitas Indonesia, hlm. 247-248 13 Bayu Surianingrat, Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan, Loc.Cit. 14 R. Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Cetakan Keempat, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 28-29 15 Ibid., hlm. 32


pemerintahan lokal diatur di dalam Pasal 18, yang penjelasan angka II Pasal 18 tersebut berbunyi : Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 ”Zelfbesturendelandschappen” dan “Volksgemeenschappen” seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Kedudukan desa mengalami peningkatan di dalam UU No. 22 Tahun 1948. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, disebutkan bahwa daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yaitu : (1) Daerah Tingkat I adalah Propinsi; (2) Daerah Tingkat II adalah Kabupaten dan Kota Besar; (3) Daerah Tingkat III adalah Kota Kecil (desa), daerah yang setingkat dengan Marga, Negeri dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 17 Peletakan otonomi ditingkat desa dimaksudkan untuk menarik desa ke dalam lingkungan pemerintahan dan untuk memenuhi maksud Pasal 33 UUD 1945. 16

Sejalan dengan perubahan ketatanegaraan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1950, dimana Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 131, maka bentuk Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang didesentralisasikan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 UUDS 1950 tersebut, maka diundangkanlah Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956.18

16

Zen Zanibar M.Z, Op.Cit., hlm. 249 I Nyoman Beratha, Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm hlm. 133 18 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Indonesia Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keempat, 1997, hlm. 35-36 17


Meskipun di dalam UU yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ini disebutkan tentang kemungkinan dibentuknya Daerah Otonom III, namun tidak ada rincian yang jelas yang mengatur tentang hal tersebut. Sedangkan menyangkut hal yang berkaitan dengan Desa, tidak diatur sama sekali.19 Pergolakan politik yang menyeret nasib peraturan desa,20 mendorong pemerintah pusat mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.21 Dengan Dekrit Presiden tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 yang telah berlaku kembali, dengan mempertahankan UU No. 1 Tahun 1957 yang dibentuk berdasarkan sistem pemerintahan dalam UUDS, oleh pemerintah dianggap tidak mungkin lagi. Maka Pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959. 22 Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 ini kemudian dilengkapi pula dengan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960.23 Namun baik Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) maupun Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tidak pernah mencabut UU No. 1 Tahun 1975, oleh karena itu UU No. 1 Tahun 1975 secara formil masih berlaku. Kedua Penetapan Presiden tersebut sifatnya hanya merubah, menambah dan menyempurnakan saja terhadap UU No. 1 Tahun 1975 agar sistem serta susunan pemerintahan di daerah sesuai dengan sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945.24 Untuk mengakhiri peraturan tentang pemerintahan yang dilakukan dengan beberapa peraturan tersebut, yang dianggap sering menimbulkan kesimpang-siuran hukum dalam bidang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945, pada tahun 1965 dikeluarkan UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.25

19

Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, Op.Cit., hlm. 20 Ibid., hlm. 275 21 Soehino, Op.Cit., hlm. 62-64 22 R. Joeniarto, Op.Cit., hlm. 56 23 Ibid. 24 Soehino, Op.Cit., hlm. 66 25 R. Joeniarto, Op.Cit., hlm. 58 20


Bersamaan dengan UU No. 18 Tahun 1965, pada waktu itu dikeluarkan pula sebuah Undang-Undang lain, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Undang-Undang Desaprja ini dimaksudkan untuk menjadikan desa menjadi Desapraja.26 Dengan dikeluarkannya UU No. 19 tahun 1965 dimaksudkan hanya ada satu undang-undang saja yang mengatur tentang kedesaan, oleh karena itu, UU No. 19 tahun 1965 mencabut semua peraturan perundangan-undangan tentang desa yang berlaku sebelumnya.27 Akan tetapi baik UU No. 18 Tahun 1965 maupun UU No. 19 tahun 1965, kedua-duanya belum pernah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perihal ini antara lain disebabkan terjadinya peristiwa G 30 S/PKI, 28 yang menimbulkan ekses di berbagai macam bidang, sehingga kedua undang-undang tersebut mengalami kesulitan, bahkan tidak mungkin untuk dilaksanakan. 29 Menurut Amrah Muslimin, dikarenakan UU No. 19 tahun 1965 tentang Desapraja tersebut tidak dapat berjalan dalam praktek kenegaraan. Maka pengaturan mengenai Desa kembali kepada atau berdasarkan hukum adat yang telah diberi saluran hukum dalam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh daerah otonom yang bersangkutan. Pendapat Amrah tersebut, pada satu sisi membenarkan desa diatur kembali menurut hukum adat, pada sisi lain membenarkan diberlakukannya peraturan-peraturan mengenai desa oleh Pemerintah Pusat dan daerah otonom yang lebih tinggi.30 2.1.2. Desa Pada Masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

26

Soehino, Op.Cit., hlm. 100 Ibid., hlm. 101-102 28 I Nyoman Beratha, Op.Cit., hlm. 149 : Menjelang meletusnya peristiwa G.30.S/PKI, ketertiban di daerah-daerah sulit untuk dikendalikan lagi, karena dalam segala kegiatan terjadi perlombaan kegiatan partai-partai yang sering disertai dengan show of force dari pengikutnya masing-masing, yang tidak jarang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi ajang perselisihan dan bentrokan fisik yang akhirnya mengakibatkan korban berjatuhan, seperti peristiwa Banda Betis, alat-alat negara yang sedang menjalankan tugas diserbu oleh orang-orang dari ormas bawahan PKI, dengan cangkul dan arit, dilakukan melakukan penganiayaan terhadap mereka, sehingga beberapa koraban berjatuhan. Peristiwa lain seperti Peristiwa Jengkol, dan lain-lainnya. 29 Soehino, Op.Cit., hlm. 103-104 30 Zen Zanibar M.Z, Op.Cit., hlm. 285 27


Pheni Chalid mengatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1979 merupakan bentuk intervensi yang sangat besar dari pemerintah pusat terhadap kemandirian desa yang telah ada sejak lama. 31 UU No. 5 Tahun 1979, merupakan peraturan tentang pemerintahan desa yang menggantikan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja yang dinilai gagal oleh berbagai pihak.32 Dalam pelaksanaan asas desentralisasi, dibentuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dengan titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Wilayah-wilayah Propinsi dan Ibukota Negara, di mana Wilayah Propinsi terbagi dalam Wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadya. Selanjutnya Wilayah Kabupaten dan Kotamadya tersebut, dibagi lagi menjadi wilayah-wilayah Kecamatan. Bagi Desa, kehadiran dua tingkat daerah otonom berarti menghapus rencana Kecamatan atau Daerah Tingkat III dalam UU No. 18 tahun 1965. Sebaliknya pembagian wilayah administratif ternyata tetap mempertahankan Kecamatan. Kehadiran Kecamatan dalam format UU No. 5 tahun 1974 berbeda dengan Daerah Tingkat II. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 huruf a UU No. 5 Tahun 1979, Desa adalah :33 suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat “langsung di bawah Camat� pada definisi menurut UU No. 5 Tahun 1979 tersebut, menunjukan bahwa desa di bawah kontrol Camat selaku Kepala Wilayah. Camat bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa kepada wilayah atasanya (Bupati). Tanggungjawab tersebut mengesankan desa lebih sebagai bagian wilayah administratif atau

31

Pheni Chalid, Otonomi Daerah : Masalah, Pemberdayan, dan Konflik, Kemintraan Patnership, Jakarta, 2005, hlm. 82 32 Soehino, Op.Cit., hlm. 169-170 33 Pasal 1 huruf a UU No. 5 Tahun 1979


bagian dari penyelenggara dekonsentrasi dari pada bagian daerah otonom kabupaten atau institusi publik penyelenggaraan desentralisasi.34 2.1.3. Desa Pada Masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 22 Tahun 1999 ditetapkan berdasarkan atas kuatnya tuntutan masyarakat akan perlunya mengatur diri sendiri, sebagai dampak negatif sentralisasi yang dirasakan terlalu lama semasa Orde Baru. Atas dasar pertimbangan bahwa UU No. 5 Tahun 1979, yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintah Desa, adalah tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal usul yang bersifat istimewa, sehingga perlu diganti atau dicabut.35 Prof. M. Ryaas Rasyid sebagai salah satu perumus UU No. 22 Tahun 1999, menegaskan bahwa semangat dasar UU No. 22 No. 1999 adalah memberikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan desa (atau dengan nama lain) sebagai self-governing community36, yang tentu saja merupakan manifestasi terhadap makna “istimewa� dalam Pasal 18 UUD 1945. Pemaknaan baru ini berbeda dengan semangat dan disain yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1979, yang hanya menempatkan Desa sebagai unit pemerintahan terendah di bawah camat. Secara politik UU No. 5 Tahun 1979 bermaksud untuk menundukkan Desa dalam kerangka NKRI, yang berdampak menghilangkan basis self-governing community.37 Maka dengan berpijak pada semangat pengakuan tersebut, UU No. 22 Tahun 1999 mendefinisikan desa sebagai berikut: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 34

Zen Zanibar M.Z, Op.Cit., hlm. 299 HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Op.Cit., hlm. 35 36 Tumpal P. Saragi, Op.Cit.,: self-governing community dapat diartikan sebagai masyarakat mengatur dirinya sendiri atau otonomi masyarakat. Otonomi masyarakat desa artinya sebagai kemampuan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan permasalahan, potensi yang dimiliki dan keunikan desa tersebut. Otonomi seperti ini tidak berarti otonomi dibindang politik dalam arti otonomi yang berdaulat sehingga menimbulkan negara di dalam negara. 37 Eko Suroto, Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa, Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta, 2008, hlm. 31 35


berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.� Rumusan ini merupakan kemajuan yang luar biasa bila dibandingkan dengan rumusan tentang Desa dalam UU No. 5 Tahun 1979. Secara normatif UU No. 22 Tahun 1999 menempatkan desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah Camat, namun sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desa.38 2.1.4. Desa Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Kritik dan tuntutan terhadap revisi UU No. 22 Tahun 1999 terus mengalir. Umumnya suara desa menuntut agar revisi UU No. 22 Tahun 1999 lebih mempertegas dan memperjelas kewenangan desa, termasuk pembagian kewenangan secara proporsional antara pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa.39 Penyempurnaan ini kemudian dilaksanakan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dengan tegas dalam Pasal 239 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, maka UU No. 22 Tahun 1999, dinyatakan tidak berlaku lagi.40 Sebagaimana pengaturan mengenai desa yang dijadikan satu kesatuan dengan pengaturan Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 22 Tahun 1999. UU No. 32 Tahun 2004 juga memasukan desa dalam satu kesatuan dengan peraturan Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa :41 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 38

Ibid., hlm. 32 Ibid., hlm. 49 40 Abdullah, H. Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm. 3 41 Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 39


Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa desa tidak lagi hanya berada di Kabupaten sebagaimana dalam UU No. 22 Tahun 1999, akan tetapi Desa dapat pula terdapat di Kota. Namun UU No. 32 Tahun 2004 juga tidak secara eksplisit menyebutkan otonomi dan kedudukan desa. Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Ini berarti negara hanya dibagi menjadi daerah, yang kemudian daerah ditetapkan menjadi daerah otonom (local self government). Negara hanya mengakui keberadaan desa, tetapi tidak membagi kekuasaan dan kewenangan (desentralisasi) kepada desa. Seperti dalam UU sebelumnya, desa hanya menjadi bagian dari pemerintah kabupaten/kota.42 2.2.Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Meranjat Ilir Ogan Ilir Sumatera Selatan 2.2.1. Pemilihan Kades Pemilihan Kepala Desa di Desa Meranjat Ilir dilakukan dengan cara pemilihan secara langsung oleh warga Desa Meranjat Ilir. Salah satu warga desa Meranjat Ilir mengatakan bahwa Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk Desa Meranjat Ilir, dengan cara “dicoblos� sendiri oleh warganya, sama seperti pemilihan gubernur ataupun presiden.43 Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh suatu Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD, yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Perihal ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Sebagaimana ketentuan tersebut, Wakil Ketua BPD Desa Meranjat Ilir juga mengatakan bahwa sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, dibentuk terlebih dahulu 42

Eko Suroto, Op.Cit., hlm. 52

43

Disarikan dari hasil wawancara dengan salah satu warga desa Meranjat Ilir benama Junaidi, diwarung kopi dusun I Meranjat Ilir, pada tanggal 25 Juni 2013, pukul 12.0012.30.


panitia pemilihan yang berjumlah 9 (sembilan) orang bedasarkan musyawarah BPD, panitia inilah yang kemudian menyelenggarakan pemilihan kepala desa. 44 Panitia pemilihan tersebut melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 2.2.2. Pengangkatan Perangkat Desa Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. 45 Perangkat desa lainnya tersebut terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. 46 Di Desa Meranjat Ilir telah dibentuk perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala dusun 1 dan kepala dusun 2. Kepala Desa Meranjat Ilir Ikmal M. Zaman, mengatakan bahwa jumlah perangkat desa tersebut sesuai dengan kondisi dan wilayah desa Meranjat Ilir, yang terdiri dari 2 (dua) dusun yakni dusun I dan dusun II. Ikmal juga menambahkan bahwa pengangkatan perangkat desa merupakan hak prerogatif kepala desa, namun walaupun pengangkatan perangkat desa merupakan wewenang kades, perangkat desa harus dipilih secara seimbang antara dusun I dan dusun II. Selain melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005, perihal tersebut dimaksudkan agar isi dari perangkat desa dapat mewakili dua dusun yang ada di wilayah Desa Meranjat Ilir, agar tercipta suasana yang demokratis.47 Khusus untuk Sektertaris Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 202 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004, diisi dari PNS. Maka berdasarkan ketentuan tersebut pula, Sekretaris Desa Meranjat Ilir diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2009. Posisi Sekdes sebagai PNS juga sering menimbulkan kecemburuan antar perangkat desa. Kepala Desa Meranjat Ilir mengatakan bahwa ia juga sempat merasa iri dengan posisi Sekdes sebagai PNS, namun ia merasa tetap maklum dengan keadaan 44

Disarikan dari hasil wawancara dengan wakil ketua BPD desa Meranjat Ilir benama Nurdin, dirumahnya di dusun II Meranjat Ilir, pada tanggal 25 Juni 2013, pukul 13.0014.30. 45 Pasal 202 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 46 Penjelasan Pasal 202 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 47 Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Meranjat Ilir benama Ikmal M.Zaman, dirumah kepala desa di dusun I Meranjat Ilir, pada tanggal 26 Juni 2013, pukul 10.00-14.30.


tersebut demi menjaga hubungan yang baik antar perangkat desa. 48 Perihal serupa juga diakui oleh perangkat desa Meranjat Ilir lainnya. Namun para perangkat desa lainnya tersebut tidak dapat berbuat banyak, sama seperti apa yang disampaikan kepala desa, perangkat desa lainnya tersebut juga mengatakan bahwa walaupun mereka merasa iri dengan kedudukan Sekdes sebagai PNS, mereka tetap merasa maklum demi menjaga hubungan baik antara sesama perangkat desa.49 2.2.3. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepala Desa Meranjat Ilir mengatakan bahwa pembentukan BPD dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah tersebut dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, mantan anggota BPD, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemuda desa Meranjat Ilir. Lebih lanjut Ikmal mengatakan bahwa dalam pemilihan anggota BPD, harus ada keterwakilan dari Dusun I dan Dusun II Meranjat Ilir, dengan porsi yang sama. Adanya keterwakilan ini bertujuan untuk menampung seluruh aspirasi dimasing-masing wilayah Desa.50 2.2.4. Pembentukan Peraturan Desa Peraturan Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. 51 Materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.52 Di desa Meranjat Ilir, ada 4 (empat) peraturan desa yang masih berlaku, yaitu Peraturan Desa Menjat Ilir Nomor 03 tahun 2008 tentang 48

Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Meranjat Ilir benama Ikmal M.Zaman, dirumah kepala desa di dusun I Meranjat Ilir, pada tanggal 26 Juni 2013, pukul 10.00-14.30. 49 Disarikan dari hasil wawancara dengan Perangkat Desa Meranjat Ilir, pada tanggal 27 Juni 2013, pukul 10.00-12.30. 50 Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Meranjat Ilir benama Ikmal M.Zaman, dirumah kepala desa di dusun I Meranjat Ilir, pada tanggal 26 Juni 2013, pukul 10.00-14.30. 51 Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa


Pembentukan Lembaga Adat, Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2009 tentang Pembentukan Kader Pembangunan Masyarakat, Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2012, dan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.53 Kepala Desa Meranjat Ilir mengatakan bahwa sedikitnya peraturan desa yang dibentuk di desa Meranjat Ilir dikarenakan pembentukan peraturan desa sangat berbelit-belit, sehingga setiap ada permasalahan biasanya cukup diselesaikan dengan cara musyawarah.54 Salah satu anggota BPD desa Meranjat Ilir juga mengatakan bahwa tidak banyak peraturan desa yang dibentuk di Desa Meranjat Ilir, perihal ini dikarenakan setiap masalah yang ada dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antar kepala desa, BPD dan masyarakat desa Meranjat Ilir.55 2.3. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa 2.3.1. Sulitnya Pengawasan Terhadap Kepala Desa Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan RZ (salah satu anggota BPD Desa Meranjat Ilir, bukan nama sebenarnya), mengatakan bahwa dengan kewenangan yang ada pada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) saat ini, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sulit untuk melakukan pengawasan terhadap kepala desa. Berbeda dengan kewenangan BPD pada saat berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, dimana kepala desa bertanggungjawab kepala rakyat melalui BPD dan dapat mengusulkan pemberhentian kepala desa, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh kepala desa dapat diawasi oleh BPD. Fungsi pengawasan BPD saat ini, hanya sebatas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. 56 Sedangkan diketahui bahwa 53

Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Meranjat Ilir benama Ikmal M.Zaman, dirumah kepala desa di dusun I Meranjat Ilir, pada tanggal 26 Juni 2013, pukul 10.00-14.30. 54 Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Meranjat Ilir benama Ikmal M.Zaman, dirumah kepala desa di dusun I Meranjat Ilir, pada tanggal 26 Juni 2013, pukul 10.00-14.30. 55 Disarikan dari hasil wawancara dengan salah satu anggota BPD Meranjat Ilir yang bernama X, dirumah anggota BPD bernama X, pada tanggal 27 Juni 2013, pukul 13.0014.25. 56 Pasal 35 butir b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa


Peraturan Desa yang ada di Desa Meranjat Ilir sangatlah sedikit dan untuk Peraturan Kepala Desa tidak ada sama sekali. Maka berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dengan pengaturan mengenai wewenang BPD saat ini, memberikan peluang kepada kepala desa melakukan kecurangan-kecurangan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana pemerintahan. BPD pada dasarnya merupakan pengawas secara langsung terhadap kinerja Pemerintah Desa, namun sejak wewenang BPD dikurangi dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005, BPD tidak lagi dapat melakukan fungsi pengawasannya secara maksimal. 2.3.2. Sikap Masyarakat Desa yang Apatis Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada masyarakat Desa Meranjat Ilir, dengan jumlah responden sebanyak 20 orang yang dipilih secara acak dari dusun I dan dusun II desa Meranjat Ilir, diketahui bahwa dari 20 responden tersebut, 16 responden tidak mengetahui tentang Peraturan Desa yang berlaku di Desa Meranjat Ilir.57 Lebih lanjut salah satu BPD Desa Meranjat Ilir mengatakan bahwa sikap apatis dari masyarakat desa tersebut mungkin dikarenakan masyarakat merasa takut dengan kepala desa. Karena apabila ada orang melakukan protes terhadap kebijakan kepala desa, maka orang tersebut mungkin akan kesulitan mendapatkan pelayanan administrasi, seperti kesulitan dalam pembuatan IMB, pembuatan KTP dan izin-izin lainnya.58 2.3.3. Peraturan Desa yang Sangat Sedikit Sedikitnya peraturan desa yang dibentuk di Desa Meranjat Ilir menunjukkan bahwa peran BPD dan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tidak optimal. Padahal Peraturan Desa merupakan instrumen kebijakan pemerintah desa dalam memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat.

57

Disarikan dari hasil wawancara dengan 20 responden warga Meranjat Ilir, di Dusun I dan Dusun II Desa Meranjat Ilir, pada tanggal 29 Juni 2013, pukul 08.30-15.30. 58 Disarikan dari hasil wawancara dengan salah satu anggota BPD Meranjat Ilir yang bernama RZ, dirumah anggota BPD bernama RZ, pada tanggal 27 Juni 2013, pukul 12.0013.30.


Sekretaris Desa Meranjat Ilir menerangkan bahwa adapun Peraturan Desa yang telah dibentuk di Desa Meranjat Ilir sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut: pada tahun 2008 dibentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat dan Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2008, tahun 2009 dibentuk peraturan desa tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2009, tahun 2010 hanya dibentuk Peraturan Desa tentang APBDes 2010, tahun 2011 dibentuk Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2011, dan tahun 2012 dibentuk Peraturan Desa tentang APBDes 2012 dan tahun 2013 baru dibentuk rencana APBDes 2013. Sekretaris Desa Meranjat Ilir menambahkan bahwa semua Peraturan Desa tersebut merupakan hasil dari rancangan yang disusun dan yang diajukan oleh pemerintah desa Meranjat Ilir.59 Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa Peraturan Desa yang dibentuk setiap tahunnya di Desa Meranjat Ilir hanya Peraturan Desa tentang APBDes yang memang seharusnya menurut Pasal 73 Ayat (3) dibentuk setiap tahun. Perihal ini menunjukan bahwa Pemerintah Desa Meranjat Ilir hanya melaksanakan apa yang ada menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berinisiatif untuk lebih memperhatikan tentang kemajuan desa dengan membentuk Peraturan Desa yang mengurus kepentingan desa sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa Meranjat Ilir. Dari keterangan Sekretaris Desa Meranjat tersebut pula dapat dipahami bahwa BPD desa Meranjat Ilir kurang optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai salah unsur pembentuk peraturan desa, perihal ini ditunjukan dengan tidak adanya rancangan peraturan desa yang disusun oleh BPD, rancangan peraturan desa yang ada di Desa Meranjat sejak tahun 2008 tersebut merupakan rancangan peraturan desa yang disusun oleh pemerintah desa, sedangkan BPD hanya menyetujui dan menetapkan rancangan peraturan desa tersebut

59

Disarikan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Meranjat Ilir benama Iskandar, dirumah Skretaris Desa di dusun II Meranjat Ilir, pada tanggal 26 Juni 2013, pukul 13.0014.30.


3. PENUTUP 3.1. Kesimpulan Berdasarkan pada permasalahan serta dengan adanya pembahasan mengenai rumusan permasalahan pada skripsi ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut : 3.1.1. Berbagai pengaturan tentang desa yang dibentuk oleh pemerintah, mulai dari pengaturan zaman pemerintah Hindia Belanda hingga pengaturan mengenai desa menurut UU No. 32 Tahun 2004, membuat kedudukan desa berubah-ubah sehingga memberikan pula pengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. 3.1.2. Bahwa berdasarkan pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Meranjat Ilir, terlihat bahwa pemerintahan desa di Desa Meranjat Ilir sudah dapat dijalankan dengan baik. Namun masih memiliki kendalakendala yang dapat menghambat jalannya pemerintahan desa, antara lain sulitnya pengawasan terhadap kepala desa, sikap masyarakat desa yang apatis, peraturan desa yang hanya sedikit, dan kurangnya kemandirian desa Meranjat Ilir. 3.2. Saran 3.2.1. Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 khususnya yang mengatur mengenai desa harus dilakukan. Perubahan tersebut harus memperhatikan dan mempertegas kewenangan desa, khususnya kewenangan tentang pengaturan rumah tangga desa, agar desa dapat lebih secara mandiri mengembangan dirinya tanpa tergantung secara kuat dengan pemerintah supra desa. 3.2.2. Pemerintah Desa dan Badan Permusyaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa harus lebih berinisiatif untuk mengingkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengaturan dan wewenang yang ada. 3.2.3. Masyarakat Desa harus lebih berpatisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, agar pemerintahan desa dapat berjalan secara partisipatif sehingga dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat secara baik.


DAFTAR PUSTAKA Abdullah, H. Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. Beratha, I Nyoman, Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Chalid, Pheni, Otonomi Daerah : Masalah, Pemberdayan, dan Konflik, Kemintraan Patnership, Jakarta, 2005. Joeniarto, R. Pekembangan Pemerintahan Lokal, Cetakan Keempat, Bumi Aksara, Jakarta, 1992. Kaho, Josef Riwu, Prospek Otonomi Daerah di Indonesia Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keempat, 1997. Kansil, C.S.T., Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah : Dilengkapi dengan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. Mubyarto., et.al., Otonomi Masyarakat Desa : Perspektif “Orang Daerah” dan “Orang Desa” di Enam Desa Jawa-Bali, Adiya Media, 2000. Rozaki, Abdur, et.al., Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa, IRE PRESS, Yogyakarta, 2005. Sugandha, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia & Pemerintahan di Daerah, Sinar Baru Bandung, 1981. Suhartono et.al., Politik Lokal, Lapera, Yogyakarta, 2001. Surianingrat, Bayu, Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan, Rineka Cita, Jakarta, 1992. _______________. Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979, Jakarta, 1980


Suroto, Eko, Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa, Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta, 2008. Soehino, Perkembangan Pemerintahan Di Daerah, Cetakan ke-lima, Liberty, Yogyakarta, 1995. Wasistiono, Sadu & Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, FokusMedia, Bandung, 2007 Widjaja, HAW, Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002 ____________, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia : Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, 2005. Zanibar, Zen M.Z. Otonomi Desa: Dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Provinsi Sumatera Selatan, Universitas Indonesia. (http://subiantogeografi.wordpress.com/pengertian-desa-dan-kota/), diakses pada tanggal 10 April 2013, Pukul 13.00 WIB. Komite Hukum Nasional, Pendapat Komite Hukum Nasional Tentang RUUDesa,(http://www.komisihukum.go.id/attachments/428_PENDA PAT_KHN__TENTANG_RUU_DESA.pdf), hlm. 4 diakses pada tanggal 27 April 2013, Pukul 18.40 WIB.

Ismail marzuki (htn)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you