Page 1

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN Oleh: IRWAN SIDIK PRASETYA, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan H. M. Rasyid Ariman S.H., M dan Henny Yuningsih, S.H., M

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan. Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya


adalah tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.�1 Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi akhir-akhir ini, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.�2

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya. Selain itu juga semakin maraknya penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima, yang tidak menutup kemungkinan onderdil kendaraan tersebut didapatkan oleh pedagang dari para pelaku curanmor, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan terhadap para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor bekas tersebut. Tindak

1

Soerjono Sokanto, Hartono dan Chalimah Sutanto, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi, Penerbit : Aksara, 1988, Jakarta, hlm. 20. 2

Ibid, Hlm. 21


pidana penadahan diatur didalam ketentuan Pasal 480 KUHP yang menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak enam puluh ribu rupiah karena penadahan. Ke-1. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Ke-2. Barang siapa menarik kesimpulan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Adapun jenis tindak pidana penadahan ini dapat dibagi kedalam 2 bentuk, yaitu: 1. Penadahan sebagai kebiasaan Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 481 KUHP yang menyatakan: a. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. b. Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 (1) dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai pasal 481 KUHP tetapi dikenai dengan pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa.


2. Penadahan ringan Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 482 KUHP yang menyatakan: Diancam dengan penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah suatu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379. Berdasarkan ketentuan pasal 482 KUHP diatas tersimpul bahwa “penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP itu akan menjadi penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur didalam pasal 480 KUHP itu dilakuka terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan, atau penipuan ringan.�3 Pada perkara No. Perkara 426/Pidana/B/2009/PN, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa MALIKA AR Als MAMANG Bin ARIFIN, karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana hukuman. Untuk itulah diperlukan peranan hakim dalam hal pemutus perkara pada tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian ini. Berdasarkan latar belakang inilah maka penulis mengkaji skripsi dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian. B. RUMUSAN PERMASALAHAN Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian?

3

Dilihat Pasal 480 KUHP


2. Bagaimana pembuktian tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian? C. KERANGKA KONSEPTUAL/TEORI Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pembuktian tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian.

Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Pada penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini juga diharapkan memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim sebagai pemutus perkara yang berkaitan dengan sikap tindak dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian.

Metode Penelitian 1.

Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma


hukum positif yang mengatur tentang dasar hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian.

2.

Sumber Bahan Hukum Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang terdiri atas:4 a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, putusan-putusan hakim, konsep dan teori-teori hukum. c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : Kamus, Ensiklopedia. BAGIAN ISI A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian Ketentuan yuridis yang mengatur tentang putusan hakim yang menjatuhkan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (3) KUHAP. Secara tegas Pasal 193 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.� Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. 4

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal 14-15.


Pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Titik sentral dalam proses penegakan hukum pidana, pada hakikatnya berpusat pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk ketika hakim menjatuhkan putusan pemidanaan. Adapun hal- hal yang menjadi pertimbangan hakim pada Putusan HakimNo. Perkara 426/Pidana/B/2009/PN adalah sebagai berikut : 1. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Kedua; 2. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka menurut hemat Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “PENADAHAN�; Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana; 3. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa serta yang diharapkan dapat mewujudkan maksud dan tujuan pemidanaan tersebut di atas, majelis memandang perlu mempertimbangkan adanya hal-hal tersebut yang Memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : Hal-hal yang memberatkan: a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; b. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; c. Terdakwa tidak mengakui kesalahan dan perbuatannya. Hal-hal yang meringankan:

tidak

menyesali


1. 2. 3. B.

Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan; Terdakwa mengaku belum pernah dihukum; Terdakwa mengaku dan terus terang dan menyesali perbuatannya. Pembuktian Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian

Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 5 Pentahapan dan kesungguhan upaya pembuktian dalam perkara pidana sebagaimana diuraikan, merupakan upaya yang cukup pelik dan membutuhkan integritas yang tinggi.�6 Pembuktian menempati fungsi yang sangat penting dalam merupakan titik sentral persidangan, kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kita mengatur dengan jelas alat bukti yang sah dan yang diakui oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu : a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa Pada perkara tindak pidana penadahan hakim harus mempunyai minimal dua alat bukti dan juga mempunyai suatu keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan. Selain daripada itu maka perlu juga dibuktikan unsur subjektif dan unsur objektif pada tindak pidana penadahan tersebut. Dalam mekanisme penjatuhan putusan, Penuntut Umum harus mampu membuktikan dakwaan itu sudah terbukti atau tidak dengan cara 5

Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 9. 6 Ibid, hlm. 13


mengajukan bukti-bukti seperti, saksi, surat-surat yang berkenaan dengan tindak pidana maupun barang bukti lain dalam persidangan yang menjadi objek tindak pidana. Pembuktian juga dapat diajukan oleh terdakwa sebagai bentuk upaya yang meringankan bagi terdakwa dan sebagai analisis Hakim untuk melihat keterkaitannya dengan dakwaan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan ditentukan berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri yaitu dalam Pasal 480 KUHP. Unsur yang paling terpenting adalah seseorang mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diperolehnya berasal dari hasil kejahatan. BAGIAN AKHIR PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan hasil pencurian kendaraan bermotor bahwasanya hakim perlu mempertimbangkan dulu dari unsur-unsur hukum tindak pidana penadahan. Melalui unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa itu memenuhi unsurunsur tindak pidana penadahan sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan dari Jaksa Penuntut Umum. Dilanjutkan pertimbangan yang didasarkan dari fakta-fakta dalam persidangan sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu tentang alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang diajukan harus minimal ada 2 dari 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain: a. keterangan saksi b. keterangan ahli c. surat d. petunjuk e. keterangan terdakwa;


Lalu pertimbangan dengan keyakinan hakim, pertimbangan hakim dengan melihat apakah terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan pembenar maupun alasan pengahapusan pidana sesuai dengan Pasal 44-52 KUHP, dan pertimbangan Hakim yang terakhir bahwa hakim mempertimbangankan secara yuridis normatif dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 2.

Pada proses pembuktian tindak pidana penadahan hakim harus mempunyai minimal dua alat bukti dan juga mempunyai suatu keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan. Selain daripada itu maka perlu juga dibuktikan unsur subjektif dan unsur objektif pada tindak pidana penadahan tersebut. Kemudian harus membuktikan unsur yang paling terpenting adalah seseorang mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diperolehnya berasal dari hasil kejahatan.

B. SARAN 1. Sebaiknya dalam mempertimbangkan putusan harus memperhatikan dulu unsur-unsur hukum tindak pidana penadahannya didalam perkara tersebut. 2. Dalam melakukan pembuktian ada baiknya pelaku tidak berbelitbelit dalam memberikan kesaksian agar suatu pembuktian dapat terpenuhi.


DAFTAR PUSTAKA A. Sumber Buku

Ali, Zainuddin , M.A, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika: Jakarta

Arief, Barda, Nawawi, 1996, Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Ariman, M. Rasyid, Fahmi Raghib, 2007, Hukum Pidana Indonesia, Universitas Sriwijaya: Palembang.

Departemen Pendidikan Nasional RI, 2005 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, edisi Ketiga, Balai Pustaka: Jakarta

Djumhana, Muhammad, 1993 Hukum Perbankan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Hamzah, Andi , 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi II, Sinar Grafika: Jakarta..

Harahap, M Yahya, 2005 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, kasasi, dan Peninjauan kembali, Sinar Grafika: Jakarta.


Lamintang, P. A. F dan Theo Lamintang, 2012, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika: Jakarta.

Marjuki, Peter, Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group: Jakarta.

Marpaung , leden, 1997, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika: Jakarta.

Mustafa, Bachsan, 1982, Sketsa Dari Tata Hukum Indonesia, Armico: Bandung.

Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta.

Romli, Nurdin, 2012 Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum, Lab. Universitas Sriwijaya: Palembang.

Salim, Peter, Yenny, Salim, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pres: Jakarta.

Soekanto, soerjono, Sri, Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali: Jakarta.

Soetarna, hendar , 2011 Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, PT Alumni: Bandung.


Sokanto,

soerjono, Hartono dan Chalimah Penanggulangan Pencurian Kendaraan Tinjauan Kriminologi, Aksara: Jakarta.

B. Perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Sutanto, Bermotor

1988, Suatu

Irwan sidik (pidana)  
Advertisement