Page 1

PRAKTIK PERKEMBANGAN WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Oleh: Fikyi Pratikno, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr. H. Abdullah Gofar, dan Abunawar Basyeban, S.H, M.H

S.H, M.Hum

ABSTRAK Upaya memberantas kejahatan terorganisir tidaklah mudah jika whistleblowers/justice collaborator tidak mendapat perlindungan yang memadai dalam menyampaikan informasi yang mereka miliki. Perlindungan bagi whistleblowers/justice collaborators sangat penting karena yang bersangkutan biasanya mengetahui dengan pasti pola kejahatan yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat dalam kejahatan tersebut, serta jaringan yang ada. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap whistleblowers/justice collaborators dalam menjalankan tugasnya harus bekerjasama dengan berbagai instansi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan perlindungan justice collabolators hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Skripsi ini membahas tentang perlindungan whistleblower/justice collabolators oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hambatan pelaksanaan perlindungan whistleblowers/justice collabolator melalui pendekatan teori Lawerence Friedman dari sisi substansi hukum adalah kelemahan dari Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 13 tahun 2011 tentang Perlindungan Saksi dan Korban , dari sisi struktur hukum adalah kelemahan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan dari sisi budaya hukum adalah adalah masalah koordinasi dan ego sektoral antar komponen sistem peradilan pidana.

Kata kunci: hukum, pidana, whistleblower, justice collaborator, peradilan, undang-undang 1


A. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG MASALAH Hukum pada intinya adalah sebuah aturan yang dibuat oleh negara dalam rangka melindungi setiap warga negaranya. Aturan hukum pidana pun dibuat untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana seperti pada kasus korupsi, kasus terorisme, kasus pembunuhan dan masih banyak lainnya. Penanggulangan tindak pidana 1 dengan menggunakan institusi perangkat hukum yang ada seperti Kepolisian, Kejaksaan dan lain sebagainya masih banyak menemui kegagalan. Dengan adanya keadaan demikian maka dapat mengakibatkan menurunnya nilai keadilan dan kepastian hukum.2 Sistem Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukumhukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, khususnya perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).Sebagian lagi dipengaruhi Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.3 Ada banyak definisi tentang hukum, John Chipman Gray mendefinisikan hukum sebagai “ ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pihak pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban yang legal�. Seperti yang telah kita ketahui pada bab sebelumya bahwa hukum pada intinya adalah sebuah aturan yang dibuat oleh negara dalam rangka melindungi setiap warga negaranya. Aturan hukum pidana pun dibuat untuk memberikan

1

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dikutip dari buku Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta : 1987 . hal . 54 2 Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung :1987 . hlm . 23 3 M. Khozim, Sistem Hukum: Perspetif Ilmu Sosial (Lawrence M.Friedman), Nusa Media, Bandung: 2011, hlm. 2

2


sanksi kepada pelaku tindak pidana seperti pada kasus korupsi, kasus terorisme, kasus pembunuhan dan masih banyak lainnya.4 Timbullah konsep wishtleblower dan justice collaborator untuk mengatasi hambatan terbatasnya perumusan hukum pidana didalam menangani kasus-kasus Tindak pidana. Konsep justice collaborator diyakini sebagai instrumen membuka tabir kejahatan terorganisir. Pengertian dari justice collaborator adalah saksi pelaku yang bekerja sama, dimana yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana tertentu, bukan sebagai pelaku utama, tetapi mengakui perbuatannya dan bersedia memberikan kesaksian penting tentang keterlibatan pihak-pihak lain dalam proses peradilan. Kemudian pengertian dari whistle blower adalah orang yg memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Contohnya pelaku tindak pidana di bidang korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara, jika tidak diberantas akan menimbulkan penderitaan bagi seluruh rakyat di IndonEsia.5 Justice collaborator dan whistleblower masih sering dipertanyakan apakah memiliki kesamaan dengan agent provocateur di Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) dan saksi mahkota (crown witness) di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 6 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 sudah menjawab persoalan whistleblower dan justice collaborator, dimana disebutkan sebagai instrumen baru dan alat bantu dalam proses hukum pidana serta masih memerlukan juga konsepsi dan analisis ketat dan mendalam.7 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) di dalam tindak pidana tertentu pada butir 1(satu) dan 2(dua) menyebutkan bahwa: 1.

Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian 4

Dyatmiko Soemodihardjo. Memberantas korupsi di Indonesia, Shira Media, Yogyakarta : 2012 . hlm . 54 5 Dyatmiko Soemodihardjo. Memberantas korupsi di Indonesia, Shira Media, Yogyakarta : 2012 . hlm . 54 6 Firman Wijaya. Whistle Blowers dan Justice Collaborator. Loc. Cit. 7 Ibid, hlm.4

3


uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. 2.

Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana yang dimaksud secara efektif.8

Istilah Justice Collaborator diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Fasilitasi tersebut tidak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan omerta (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisillia). Justice Collaborator di negara-negara dunia menggunakan istilah yang berbeda. Di Irlandia kerap disebut "supergrasses", berasal dari bahasa pergaulan "super songbird". Di Italia disebut "pentiti" atau "pentito" yang berarti "mereka yang telah bertobat" atau disebut "collaboratore della giustizia". Di Belanda di sebut "kroongetuige". Di Jerman disebut "staatszeugen" (saksi negara) atau "kronzeuge" (crown witnes). Di Spanyol disebut "arrependitos". Di Perancis dinamakan "repenti". Di Inggris disebut "informant". Adapun di Amerika di sebut sebagai saksi informan (informan witnes). Tapi pada terminologi umum, negara-negara ini sering menyebutnya sebagai "Justice Collaborator".9 Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, fenomena wishtle blower sangat berkaitan erat dengan justice collaborator yang keduanya sebenarnya memainkan peranan penting untuk mengubah kondisi masyarakat dan pemerintahan untuk jadi lebih baik. Apalagi nilai-nilai moral 8

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu 9 http://www.carikabar.com/kabar-utama/634-justice-collaborator-lahir-di-amerika diakses tanggal 5 september 2012

4


semakin terkikis akibat persaingan yang semakin ketat. Tetapi hingga kini, penegakan hukum masih belum maksimal untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan wishtle blower dan justice collaborator. Di Indonesia belum memberikan perlindungan maksimal kepada para Justice Collaborator. Para Justice Collaborator terkadang menerima hukuman yang sama dengan para tersangka lainnya. Artinya, perannya untuk mengungkap kejahatan secara lebih luas, lebih dalam, lebih cepat sama sekali tidak diperhitungkan sama sekali oleh para penegak hukum. Sebutan istilah “justice collaborator� relatif baru daripada istilah “whistle blower� dalam referensi hukum pidana internasional dan telah digunakan di beberapa negara. Pengertian Justice Collaborator sendiri secara garis besar adalah pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkapkan kerumitan suatu kasus tindak pidana tertentu.10 Ada perbedaan besar antara sebutan keduanya, yaitu whistle blower adalah setiap orang lazimnya korban yang kemudian bersaksi memberikan keterangan kepada penyidik mengenai seluk beluk tindak pidana yang di ketahui dan dengar sendiri bahkan yang di alaminya sendiri. Dengan itu dia mendapatkan jaminan perlindungan atas keamanan (fisik) di bawah supervisi kepolisian. Caranya dengan mengubah identitas, menempatkan di suatu lokasi tertentu dan berada di bawah pengawasan superketat dari pihak intelijen kepolisian.11 Secara umum pengertian whistleblower adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, mal-administrasi maupun korupsi kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.12 Dapat diketahuI pula bahwa Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam praktik hukum pidana di Indonesia sangat berbeda dengan praktik Whistle Blower dan Justice Collaborator yang ada di Negara luar 10

Firman Wijaya. Whistle Blowers dan Justice Collaborator. Op. Cit., hlm.12 Pengertian saksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah sama dengan pengertian saksi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 12 Abdul Haris Semendawai. Memahami Whistleblower, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta :2011 . hlm .1 11

5


2. RUMUSAN PERMASALAHAN a. Bagaimanakah praktik perlindungan hukum terhadap seorang Whistle Blower dan Justice Collaborator menurut hukum pidana di Indonesia? b. Apakah munculnya Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia mempengaruhi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana?

3. METODE PENELITIAN a. Pendekatan Penelitian Pembahasan permasalahan dalam skripsi mempunyai tipe pendekatan Normatif. 13 Pendekatan normatif selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta normanorma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat bahan hukum yang diperoleh dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini pun dilakukan dengan cara menginventarisasi data primer dan data sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini penting untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan penelitian. Dengan digunakannya tipe penelitian normatif ini, maka penulis akan mempelajari dan menelaah serta menganalisis keberlakuan asas-asas hukum, teori-teori, sistematik hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap seorang Justice Collaborator dalam praktek hukum pidana di Indonesia.

13

Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1942. Hlm . 12-15

6


4.

Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik deskriptif analitis14, dimana analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah bahan terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis mengolah dan menganalisis bahan dengan memisahkan bahan menurut kategori masing-masing, kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

5. Metode Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Deduktif. 15 Metode deduktif ini dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidahkaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu. Penalaran yang digunakan disini adalah penalaran yang benar-benar konfom dengan silogismesilogisme formal (deduktif) yang dikenal dan banyak dikembangkan. Dalam proses penalaran deduktif ini, kaidah-kaidah positif dan asas-asas hukum positif akan berfungsi sebagai premisa mayor dalam struktur silogisme dan konklusi yang ditarik dalam silogisme ini akan digunakan untuk menangani atau menyelesaikan suatu kasus tertentu. Dalam kaitan ini, dapatlah dikatakan bahwa kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan, keputusan peradilan terdahulu, dan asas-asas hukum yang pernah ditarik secara induktif.

14

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta : 2009 , Hlm .

177 15

Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997, hlm. 71

7


B. PEMBAHASAN Tujuan dari keberadaan whistle blower adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada intelectual-dader dan pimpinan organisasi kejahatan. Sementara justice collaborator adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparatur hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif. Kehadiran saksi (termasuk pelapor) sangat diperlukan mengingat sulitnya bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang ditangani apabila tidak adanya kehadiran saksi (termasuk pelapor). Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk menjadi whistleblower dan jutice collaborator mengungkapkan fakta suatu tindak pidana korupsi jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena pengungkapan kasus tersebut. Begitu pula dengan saksi, jika tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat, dan dirasakannya sendiri. Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatannya dalam Pasal 184 KUHAP.16 Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peyelidikan dalam peradilan pidana. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Kedudukan whistleblower dan justice collaborator yang demikian penting ini nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagaian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Sudah 16

Pasal 184 KUHAP : 1) Alat bukti yang sah adalah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Pertunjuk, dan Keterangan terdakwa 2)Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

8


saatnya whistleblower dan justice collaborator diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis.17 Perlindungan hukum terhadap whistle blower berbeda dengan justice collaborator. Perlindungan hukum terhadap whistle blower sebatas perlindungan fisik sedangkan perlindungan terhadap justice collaborator tidak sebatas fisik melainkan juga “keringanan-keringanan” yang bisa ditawarkan. Keringanan itu baik dalam menentukan besarnya tuntutan penuntut atau hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim di persidangan atau bahkan kemungkinan untuk dibebaskan dari penuntutan. Keringanankeringanan bagi Justice Collaborator ini juga diatur di dalam Konvensi PBB Anti korupsi Tahun 2003 dan Konvensi PBB tentang Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (UNTOC Tahun 2000) yang telah diratifikasi Indonesia pada Undang-Undang No.5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC . Selain dari Undang-Undang diatas yang telah disebutkan ada juga yang mengatur tentang Justice Collaborator adalah UU nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Conventions Againts Corruption (UNCAC), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Di luar itu, ada Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelaku dan saksi pelaku yang bekerjasama. Terakhir, Inpres Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.18 Namun dalam Hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) belum mengatur ketentuan mengenai baik Whistle blower maupun Justice Collaborator kecuali pada UU RI Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 10 tentang Perlindungan Saksi/Korban. UU ini pun tidak memberikan “hak istimewa” kepada seorang Justice Collaborator. Selain pengurangan

17

IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-UndanganPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Fokus Media. 2009. hlm. 100 18 http://www.carikabar.com/hukum/188-korupsi/880-enam-landasan-hukumjustice-collaborator diakses tanggal 20 September 2012

9


hukuman, yang mana pengurangan hukuman itu dapat diberikan pada akhir kerjasama penuh saksi pelapor sekaligus tersangka dalam proses peradilan. Persamaan Whistle blower dan Justice Collaborator adalah keduanya bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan. Dalam konteks ini, kasus korupsi di Indonesia yang tidak pernah dilakukan sendirian melainkan bersifat kolektif, keberadaan ketentuan Whistle blower dan Justice Collaborator merupakan celah hukum yang diharapkan memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di persidangan. Dalam menjalankan proses pembuktian, kewenangan dari berbagai tahap dalam proses peradilan pidana dalam pergeseran perkembangan moderenisasi diawasi oleh masyarakat pula, yakni melalui media elektronik yang semakin canggih. Dengan demikian upaya rekayasa apapun akan terungkap dan mendapat perhatian secara luas, bahkan menimbulkan perlawanan publik. Selain dilakukan oleh masyarakat melalui media massa, pengawasan ini juga dilakukan melalui lembaga-lembaga yang dibentuk dengan khusus bertugas untuk itu. Oleh sebab, setiap tahapan dalam proses penyidikan, penuntutan pemidanaan, hingga pelaksanaan pidana, selalu mendapat pengawasan yang sistemik. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan dari sisi-sisi gelap rekayasa hukum yang hingga belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan, adil, dan berkemanusiaan.19 Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasehat hukum, dari semua tingkatan.20 Hukum pembuktian adalah seperangkat kaedah hukum yang mengatur tentang pembuktian yakni segala proses dengan menggunakan alat-

19 20

Ibid, hlm. 15 Ibid, hlm. 35

10


alat bukti yang sah, yakni dilakukan tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta di persidangan.21 Tujuan pembuktian adalah untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, bilamana kekuatan pembuktian tersebut dapat dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti dan keyakinan hakim. Secara universal, beberapa asas penting dalam hukum pidana yang berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian adalah asas legalitas. 22 Asas legalitas mengandung tiga pengertian : 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana KUHP terlebih dahulu sebelum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (kias). 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Asas legalitas dalam konteks KUHP Indonesia mengacu kepada ide dasar adanya kepastian hukum (rechtzekerheids). Namun, dalam implementasinya, ketentuan asas legalitas tersebut tidak bersifat mutlak. Pengecualian asas legalitas terdapat pada ukum transistor (peralihan) yang mengatur tentang lingkungan kuasa berlakunya undang-undang menurut waktu (sphere of time, tijdgebeid) dijelaskan di dalam Pasal 1 (2) KUHP: “ bilamana perundang-undangan diubah setelah waktu terwujudnya perbuatan pidana, maka digunakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.� Tentang alat bukti dalam perkara pidana diformulasikan oleh Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 alat bukti yang sah, yaitu:23

21

Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 1-2 22 Lilik Mulyadi. Pembalikan Beban Pembuktian.Alumni, Bandung: 2007, hlm.76

11


a. Keterangan saksi Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. b. Keterangan ahli Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan. c. Surat Yang termasuk surat adalah BAP, putusan pengadilan,sertifikat tanah, ata notaris, visum et repertum yang dibuat dokter, suratsurat yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain. d. Petunjuk Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. e. Keterangan terdakwa Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan: “Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri.�

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :24

23

Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta: 2012. hlm. 23 24 Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta: 2012. hlm. 25

12


-

Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.

-

Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.

-

Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar membuat putusan.25

Seorang Whistleblower seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai Whistleblower, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar. Kriteria pertama, Whistleblower menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Pada umumnya, Whistleblower akan melaporkan kejahatan di lingkungannya kepada otoritas internal terlebih dahulu. Namun seorang Whistleblower tidak berhenti melaporkan kejahatan kepada otoritas internal ketika proses penyelidikan laporannya tidak berjalan. Ia dapat melaporkan kejahatan kepada otoritas yang lebih tinggi, semisal 25

Hari Sasangka & Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. C.V. Mandar Maju. Bandung :2003.hlm. 7-9

13


langsung ke dewan direksi, komisaris, kepala kantor, atau kepada otoritas publik di luar organisasi yang berwenang serta media massa. Langkah ini dilakukan supaya ada tindakan internal organisasi atau tindakan hukum terhadap para pelaku yang terlibat. Hanya saja terdapat kecenderungan yang tak dapat ditutupi pula bahwa jika terjadi sebuah kejahatan dalam organisasi, maka otoritas tersebut bertindak kontraproduktif. Alih-alih membongkar, terkadang malah sebaliknya, menutup rapat-rapat kasus. Kriteria kedua, seorang Whistleblower merupakan orang „dalamâ€&#x;, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang Whistleblower kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi. Seringkali masyarakat menganggap bahwa saksi dan whistleblower adalah sama. Padahal ini serupa tetapi tidak sama. Pasal 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebut saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan atau dialami sendiri. Sementara dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, whistleblower diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun demikian dalam praktiknya kadang whistleblower juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut.26 Disamping Whistleblower, Justice collaborator juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti jaringan mafia termasuk korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Kategori extraordinary crime (kejahatan luar biasa) bagi tindak pidana korupsi jelas membutuhkan extraordinary measures / extraordinary enforcement (penanganan yang luar biasa).27 Oleh 26

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Terrtentu 27 Adami Chazawi, Op.cit, Hlm. 10.

14


karenanya perlindungan hukum sangat diperlukan bagi Justice Collaborator terhadap kegiatan yang melawan hukum.28 Peran Justice Collaborator sangat signifikan guna menangkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti pada di pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana korupsi. Adapun syarat penetapan untuk menjadi seorang Justice Collaborator yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius atau terorganisir. Hal ini terkait dengan keberadaan Justice Collaborator yang memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di persidangan. Di Indonesia pemberlakuan Justice collaborator sudah pernah diterapkan dalam kasus skandal cek pelawat pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goltom yang melibatkan 31 Anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 kepada terpidana Agus Condro Prayitno. Pemberian status Justice collaborator kepada mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu justru sebelum keluarnya peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Jaksa Agung, KPK dan LPSK. Kini Agus Condro telah bebas, setelah menjalani hukuman lebih ringan dari vonis Pengadilan Tipikor.29 Dengan diadakannya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan Justice collaborator untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan pidanannya maka, tersangka sekaligus saksi tersebut perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum maupun keselamatannya terkait bentuk – bentuk dari perlindungan hukum itu baik dalam instrumen internasional maupun nasional serta prospek pengaturan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.. Selain itu, negara dan penegak hukum juga perlu memperhatikan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator, karena saksi pelaku tersebut juga turut membantu tugas-tugas negara dalam pemberantasan korupsi. Namun secara faktual, pemerintah dan instansi yang berwenang belum

28 29

Ibid, Hlm.10 Firman Wijaya,Op.cit,Hlm. 68

15


memberikan penghargaan dan perlindungan secara maksimal kepada para Justice Collaborator di Indonesia. Bahkan, banyak Justice Collaborator juga menerima hukuman yang sama dengan para tersangka lainnya. Artinya, perannya untuk mengungkap kejahatan secara lebih luas, lebih dalam, lebih cepat sama sekali tidak diperhitungkan sama sekali oleh para penegak hukum terutama peraturan yang mengaturnya.30 Seharusnya tidak semua Justice Collaborator harus dihukum sekalipun sanksi hukumnya tetap diterapkan. Jika Justice Collaborator dan perannya tidak secara signifikan berhubungan langsung dengan subyek korban, maka mereka perlu diperlakukan secara berbeda, sekalipun tetap dihukum.

C. PENUTUP KESIMPULAN 1.

Praktik perlindungan hukum terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator menurut hukum pidana di Indonesia telah diwujudkan melalui Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban namun di dalam prakteknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih menemui hambatan dalam menerapkannya. Selain itu hal serupa juga turut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Tindak pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Peraturan Pemerintah 30

Ibid, hlm.11.

16


Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Pencegahan Tahun 2012-2014. 2.

Eksistensi whistleblower/justice collaborator turut mempengaruhi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, yaitu dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau penjatuhan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara bersangkutan. Hal tersebut secara normatif telah dilakukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Oleh sebab itu, eksistensi whistleblower/justice collaborator dalam perkembangan Hukum Pidana di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penjatuhan pidananya.

SARAN 1. Undang-undang yang telah ditetapkan untuk melindungi seorang whsitlebower/justice collaborator yang terdapat di Indonesia belum dapat dipakai sepenuhnya oleh hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap seorang whistleblower/justice collaborator, maka penulis menyarankan agar pemerintah membuat Undang-undang baru yang khusus membahas tentang keringanan hukuman yang dapat diberikan kepada whistleblower/justice collaborator agar vonis hukumannya dapat berbeda dengan pelaku utama meningat whistleblower/justice collaborator sudah turut serta membantu menguak kasus-kasus besar bersama dengan instansi pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya. 2. Guna memaksimalkan peran Whistleblower dan Justice Collaborator serta memberikan kepastian hukum dalam rangka mengungkap kejahatan tindak pidana korupsi, penulis menyarankan agar Undangundang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban diamandemen dan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang 17


Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dapat ditingkatkan menjadi sebuah undang-undang.

18


DAFTAR PUSTAKA

Alfitra. 2012. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.

Chazawi, Adami. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Alumni. Khozim, Muhammad. 2011. Sistem Hukum: Perspetif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.

Mulyadi, Lilik. 2007. Pembalikan Beban Pembuktian. Bandung: Alumni. Rahardjo, Satjipto. 1982. Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Alumni. Subekti, R. 1983. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita. Semendawai, Abdul Haris. 2011. Memahami Whistleblower, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. Waluyo, Bambang. 1991. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijaya, Firman. 2012. Whistle Blowers dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Penaku.

19

Fikyi (pidana)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you