Page 1

PENGATURAN DAN PRLINDUNGAN BAGI KAPAL BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Oleh: Fahlawera Belianti, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Usmawadi, SH., M.H.dan Syahmin AK, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kapal bantuan kemanusiaan adalah kapal yang berisikan relawan, serta bantuan kemanusiaa dari seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas memberikan apa yang dimilikinya (pikiran, tenaga, waktu, harta, dsb.) dengan alasan apapun penyerangan terhadap kapal dalam aktifitas bantuan kemanusiaan tidak dapat dibenarkan. Adapun metode yang dipakai untuk pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai keselamatan pelayaran kapal tidak diatur secara terperinci baik dalam konvensi ataupun perjanjian internasional lainnya, hal inilah yang menyebabkan besarnya kemungkinan untuk terjadinya tindakan-tidakan yang tidak diinginkan selama masa pelayaran.

Kata kunci : Kapal, misi kemanusiaan, bantuan kemanusiaan, aktivitas kemanusiaan.


ABSTRACT

Humanitarian aid ship is a ship that contains volunteers, as well as humanitarian assistance of a person or group of people who sincerely give what they have (mind, energy, time, possessions, etc..) for the victims of natural disasters or war victims as the embodiment of social responsibility without expecting any intention, so attaching any humanitarian aid ship for any reasons can not be justified in international law. The methods for collecting the data in this research was normative law research method, which is based on primary and secondary law material. From the results of this research it can be concluded that the arrangements of regarding the safety of cruise ships are not regulated in detail both in the convention or other international agreement, it can cause tremendous possibilities for undesirable action in the duration of the cruise.

Keyword: Ship, Humanitarian aid, Humanitarian Mission, Humanitarian activities


LATAR BELAKANG

Aspek yang harus diperhatikan dalam pelayaran kapal, bukan hanya isi muatan kapal, tujuan operasional, ataupun awak kapal, akan tetapi perlindungan kapal itu sendiri harus diikut sertakan dalam pemenuhan syarat pelayaran kapal. Maka munculah suatu pertanyaan sederhana, yaitu bagaimana jika dalam aktivitas bantuan kemanusiaan kapal-kapal pembawa bantuan kemanusiaan itu diserang? Selama ini banyak kajian mengenai pengaturan dan perlindungan relawan bantuan kemanusiaan menurut Hukum Internasional, akan tetapi belum ada yang mengkaji masalah pengaturan transportasi bantuan kemanusiaan itu sendiri. RUMUSAN MASALAH Dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan ditelaah hanya terbatas pada kajian yuridis yang dapat diberikan kepada kapal bantuan kemanusiaan dalam pertikaian bersenjata, yaitu : 1. Bagaimanakah pengaturan keselamatan pelayaran kapal dalam aktifitas bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? 2. Bagaimanakah pengaturan keselamatan awak kapal dalam aktifitas bantuan kemanusiaan menurut hukum internasional? KERANGKA TEORI Bahan Penelitian Dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan (library research). Dengan meneliti data sekunder sebagai data pokok. Dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari:


a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoratif maksutnya mempunyia otoritas normatif, terdiri dari peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi, catatancatatan resmi, atau risalah-risalah dalam proses pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, dan bahan hukum lainnya seperti: Pengaturan dan Perlindungan Bagi Kapal Bantuan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional

1. Convention on The privileges And Immunities of The United Nation, 1946; Menerangkan bahwasannya properti dan aset PBB dimanapun berada dan siapapun yang menguasainya, wajib mendapatkan kekebalan dari segala bentuk hukum, sejauh dalam kasus tertentu telah secara nyata melepaskan kekebalannya.1 Selain itu Pasal 2 Bagian 3 menyatakan2. Kepemilikan PBB tidak dapat diganggu gugat, Properti dan aset PBB, dimanapun berada dan siapapun yang menguasainya, kebal dari pencarian, permintaan, penyitaan, pengambil-alihan dan bentuk lain dari gangguan, baik ganguan secara administrasi, ataupun hukum. Selain itu Pada bagian 7 pasal 2 diberitahukan bahwa dalam melaksanakan hak-haknya PBB memiliki hak istimewa yaitu:3

1

Pasal 2, Convention On the Privileges and Immunities of United Nation, 1946 2 Pasal 2 bagian 3, Convention On the Privileges and Immunities of United Nation, 1946 3 Pasal 2 bagian 7, Convention On the Privileges and Immunities of United Nation, 1946


1. Bebas dari semua pajak langsung; 2. Dibebaskan dari bea masuk dan larangan dan pembatasan impor dan ekspor sehubungan barang yang diimpor atau diekspor oleh PBB untuk keperluan resmi. Tidak begitu berbeda dengan pengaturan sebelumnya, dalam Convention On the Privileges and Immunities of the specialized agencies, 1947 Properti dan Aset PBB juga diatur sama persis melaui pasal 3 konvensi ini, dimana dinyatakan bahwa setiap aset dari specialized agencies4 dimanapun berada dan siapapun yang menguasainya wajib mendapatkan kekebalan dari segala bentuk hukum; ...The specialized agencies, their property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in anyparticular case they have expressly waived their immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution... akan tetapi dalam konvensi ini lebih dijelaskan mengenai badan-badan khusus, salah satu nya dalam bagian 10 yang menyatakan mengenai pembayaran pajak badan-badan khusus akan dikenakan biaya jika melakukan penjualan terhadap barangbarang properti yang dianggap penting, baik itu benda bergerak 4

The words "specialized agencies" mean : (a) The International Labour Organization; (b) The Food and Agriculture Organization of the United Nations; (c) The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; (d) The International Civil Aviation Organization; (e) The International Monetary Fund; (f) The International Bank for Reconstruction and Development; (g) The World HealthOrganization; (h) The Universal Postal Union; (i) The International Telecommunication Union, and (j) Any other agency in relationship with the United Nationsin accordance with Articles 57and 63 of the Charter Convention On the Privileges and Immunities of the specialized agencies, 1947


ataupun tidak bergerak, selain dari pada itu hak-hak istimewa PBB tetap melekat pada badan-badan khusus tersebut ...Section 10.While the specialized agencies will not, as a general rule, claim exemption from excise duties and from taxes on the sale of movable and immovable property which forms part of the price to be paid, nevertheless when the pecialized agencies are making important purchases for official use of property on which such duties and taxes have been charged or are chargeable, States parties to this Convention will, whenever possible, make appropriate administrative arrangements for the remission or return of the amount of duty or tax. Jika terjadi pelanggaran dalam kekebalan yang dimiliki oleh suatu organisasi internasional seperti PBB, sebagai subjek hukum internasional yang berhak menyandang hak dan kewajiban dalam hukum internasional sejak keluarnya advisory opinion Mahkamah Internasional dalam kasus Reparation Case tahun 1949.5 PBB bisa menuntut ganti rugi berdasarkan hukum internasional, maka apakah hal ini juga bisa disamakan dalam kasus penyerangan kapal bantuan kemanusiaan yang sering terjadi dalam misi kemanusiaan PBB, apakah PBB juga bisa menuntut ganti rugi yang sama, yang dipertanyakan, apakah PBB memiliki legal personality6 serta legal capacity7? 5

Kasus ini bermula dari tertembaknya Pangeran Swiss, Pangeran Bernadotte, oleh tentara Israel saat menjalankan tugas sebagai mediator PBB di Timur Tengah. Menurut PBB Israel telah gagal untuk mencegah terjadinya pembunuhan. Untuk menghukum si pembunuh, PBB akan menuntut ganti rugi berdasarkan hukum internasional. 6 Legal Personality adalah karakteristik bagi suatu organisasi internasional untuk mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional dan mengajukan klaim internasional. 7 Legal Capacity diterjemahkan dalam Istilah hukum indonesia dengan „kapasitas hukumâ€&#x;. Istilah ini mengandung pengertian „apa saja yang dapat


Mahkamah Internasional dalam advisory opinion-nya menyatakan bahwa secara de jure dan de facto PBB adalah suatu organisasi internasional yang memiliki legal personality serta legal capacity untuk bertindak di depan hukum mewakili kepentingan PBB dan kepentingan korbannya. Legal personality dan legal capacity sendiri adalah hal penting dimiliki oleh suatu organisasi untuk menjalankan fungsinya. Maka PBB memiliki kemampuan untuk mengajukan klaim internasional terkait dengan perwujudan perlindungan bagi perwakilannya yang sedang menjalankan suatu misi atau tugas.8 2. Geneva Convention 1958. Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 tersebut memberikan pengertian laut lepas yang berbunyi : “the term high seas means all parts of the sea that are not included in the territorial sea or in the internal waters of a State”9, bahwa laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial atau perairan pedalaman suatu Negara. Konvensi Jenewa 1958 ini sudah tidak berlaku lagi karena ada yang baru, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982. Pengertian laut lepas menurut Konvensi Jenewa 1958 tersebut sangat jauh dengan pengertian laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Pasal 86 menyatakan pengertian laut lepas sebagai berikut: “the provisions of this Part apply to all parts of the sea that are not included in the dilakukan oleh seseorang (manusia) dalam kerangka sistem hukum. Pengertiaan tersebut mengandung maksud bahwa hukum memberikan „kapasitas‟ tertentu kepada setiap manusia. Kapasitas yang diberikan hukum tersebut terdiri dari „hak‟ dan „tanggung jawab‟ terhadap hukum. Secara umum, kapasitas yang diberikan hukum itu sama, yaitu tergambar dalam adegium equality before the law. 8 International Court of Justice : Reparation For Injuries Suffered In The Service Of The United Nations, Advisory Opinion, April 11, 1949. Dapat di akses melalui situs www.icj-cij.org 9 Pasal 1 Geneva Convention 1958.


exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internalwaters of a State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State10� yaitu bahwa laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalamNegara kepulauan. Pengertian laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 ini sangat jauh statusnya dengan pengertian laut lepas menurut Konvensi Jenewa 1958. Laut lepas menurut Konvensi Jenewa 1958 adalah hanya 3 mil dari laut territorial, sedangkan laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 adalah dimulai dari zona ekonomieksklusif yang berarti dimulai dari 200 mil. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, laut territorial yang sejauh 12 mil itu tunduk pada kedaulatan penuh suatu Negara, sedangkan zona ekonomi eksklusif yang sejauh itu mempunyai status sui generic, yaitu bahwa sifat khusus yang bukan bagian dari kedaulatan Negara, tetapi juga tidak tunduk pada rejim internasional. Dalam zona ekonomi eksklusif, setiap Negara mempunyai hak-hak berdaulat dan jurisdiksi sebagaimana dijelaskan di atas.11 3. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982; Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS) tahun 1982, laut lepas tidak berada di bawah kedaulatan maupun yurisdiksi negara manapun. Di laut lepas, yang berlaku adalah kemerdekaan navigasi dan pelayaran. Setiap negara dapat menikmati kebebasan-kebebasan di laut lepas,

10

11

Pasal 86 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 Idi Catur, Op cit., hlm 29.


diantaranya adalah kebebasan untuk berlayar. 12 Kebebasan tersebut dilanjutkan dengan dijamin menurut Pasal 87 UNCLOS mengenai kebebasan di laut lepas yang menyatakan: “1. The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. Freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by this Convention and by other rules of international law. It comprises,inter alia, both for coastal and land-locked States:(a) freedom of navigation;(b) freedom of overflight;(c) freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI;(d) freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, subject to Part VI;(e) freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section. Point 2;(f) freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII. 2. These freedoms shall be exercised by all States with due regard for the interests of other States in their exercise of the freedom of the high seas, and also with due regard for the rights under this Convention with respect to activities in the Area.”13

12

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, “Pengantar Hukum Internasional”, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm.189. 13 United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS), 1982” Diakses dari situs: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOSTOC.htm,(Akses 12-05-2013)


(1.Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik pesisir atau daratan-terkunci(sic) 14 . Kebebasan laut lepas dilaksanakan di bawah kondisi yang ditetapkan oleh Konvensi ini dan oleh aturan lain dari hukum internasional. Aturan ini terdiri dari, antara lain, baik untuk negara pantai dan daratanterkunci: (a) kebebasan navigasi, (b) kebebasan penerbangan (c)kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut, tunduk pada Bab VI; (d) kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, tunduk pada bab VI; (e) kebebasan memancing, tunduk pada kondisi yang ditetapkan dalam pasal 2(f) kebebasan penelitian ilmiah, tunduk pada bagian VI dan XIII. 2. Dalam kegiatan yang dilakukan di laut lepas kebebasan ini harus dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan kepentingan negara lain, dan juga dengan memperhatikan hak-hak berdasarkan Konvensi ini berkenaan dengan kegiatan di kawasan laut lepas.)

4. United Nation Convention on Conditions for Registration of Ships, 1986; Tentu saja ikatan dalam hal ini merupakan kebangsaan kapal berdasarkan siapa yang menjadi operator di atas kapal, bukan berdasarkan kepemilikan, Pasal 2 United Nation 14

Land-lock atau daratan yang terkunci dimaksudkan disini adalah negara yang tidak memiliki wilayah laut


Convention On Condition for Registration Of Ships, 1986 menegaskan kembali mengenai definisi Operator, yaitu; ..."Operator" means the owner or bareboat charterer, or any other natural or juridical person to whom the responsibilities of the owner or bareboat charterer have been formally assigned...15 Maka dalam hal ini bendera kapal bukan merupakan bendera dari negara tempat kapal teregistrasi, melainkan bendera yang dikibarkan pada saat pelayaran merupakan bendera organisasi yang melakukan Penyewaan terhadap kapal dan dijelaskan pula dalam pasal 92 ayat 1 dan 2 UNCLOS 1982 bahwa dalam melakukan pelayaran, kapal tidak diperbolehkan mengibarkan dua bendera atau pun lebih serta tidak diperbolehkan mengganti bendera kapal selama masa berlayar, serta kapal yang mengibarkan bendera PBB merupakan Specialized Agencies yang memiliki Immunities atau kekebalan tersendiri. ...1. Ships shall sail under the flag of one State only and, save in exceptional cases expressly provided for in international treaties or in thisConvention, shall be subject to its exclusive jurisdiction on the high seas.A ship may not change its flag during a voyage or while in a port of call, save in the case of a real transfer of ownership or change of registry. 2. A ship which sails under the flags of two or more States, using them according to convenience, may not claim any of the nationalities in question with respect to

15

Pasal 2 United Nation Convention On Condition for Registration Of Ships, 1986


any other State, and may be assimilated to a ship without nationality.16 Pasal 2, United Nation Convention On Condition for Registration Of Ships, 1986 menjelaskan definisi pedaftaran kapal sebagai berikut; "Register of ships" means the official register or registers in which particulars referred to in article 11 of this Convention are recorded;17 Article 11: Register of ships18 1. A State of registration shall establish a register of ships flying its flag, which register shall be maintained in a manner determined by that State and in conformity with the relevant provisions of this Convention. Ships entitled by the laws and regulations of a State to fly its flag shall be entered in this register in the name of the owner or owners or, where national laws and regulations so provide, the bareboat charterer. 2. Such register shall, inter alia , record the following: (a) the name of the ship and the previous name and registry if any; (b) the place or port of registration or home port and the official number or mark of identification of the ship; (c) the international call sign of the ship, if assigned; 16

Pasal 92, United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 17 Pasal 2, United Nation Convention On Condition for Registration Of Ships, 1986 18 Pasal 11, United Nation Convention On Condition for Registration Of Ships, 1986


(d) the name of the builders, place of build and year of building of the ship; (e) the description of the main technical characteristics of the ship; (f) the name, address and, as appropriate, the nationality of the owner or of each of the owners; and, unless recorded in another public document readily accessible to the Registrar in the flag State: (g) the date of deletion or suspension of the previous registration of the ship; (h) the name, address and, as appropriate, the nationality of the bareboat charterer, where national laws and regulations provide for the registration of ships bareboat chartered-in; (i) the particulars of any mortgages or other similar charges upon the ship as stipulated by national laws and regulations. 3. Furthermore, such register should also record: (a) if there is more than one owner, the proportion of the ship owned by each; (b) the name, address and, as appropriate, the nationality of the operator, when the operator is not the owner or the bareboat charterer. 4. Before entering a ship in its register of ships a State should assure itself that the previous registration, if any, is deleted.


5. In the case of a ship bareboat chartered-in a State should assure itself that right to fly the flag of the former flag State is suspended. Such registration shall be effected on production of evidence, indicating suspension of previous registration as regards the nationality of the ship under the former flag State and indicating particulars of any registered encumbrances. Dijelaskan diatas bahwa identitas kapal bergantung pada tempat dimana kapal itu didaftarkan, dengan mengikuti prosedur dan syarat-syarat yang telah berlaku di konvensi mengenai pendaftaran kapal. Selain dari pada itu, kapal yang akan didaftarkan sebelumnya harus dipastikan belum terdaftar sebelumnya, jika ada pendaftaran atas nama kapal tersebut maka menurut peraturan yang berlaku pendaftaran kapal sebelum itu akan di hapuskan. Dalam hal kapal charter, negara yang menyewa kapal harus memastikan bahwa hak untuk mengibarkan bendera kapal sebelumnya ditangguhkan sejauh batas penyewaan berlangsug, akan tetapi identitas kapal tetap merupakan identitas tempat negara kapal sebelumnya didaftarkan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwasannya ada dua macam bentuk kepemilikan pada suatu kapal, yaitu; Owner & Bareboat Charter

5. United Nation Convention on The Safety of United Nation and Associated Personnel. Convention on the Safety of United Nation and Associated Personel di jelaskan mengenai misi kemanusiaan PBB, dalam pasal 1 huruf a dan c dijelaskan mengenai apa yang dimaksut dengan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa


...(a) "United Nations personnel" means:(i) Persons engaged or deployed by the SecretaryGeneral of the United Nations as members of the military, police or civilian components of a United Nations operation;(ii) Other officials and experts on mission of the United Nations or its specialized agencies or the International Atomic Energy Agency who are present in an official capacity in the area where a United Nations operation is being conducted; (c) "United Nations operation" means an operation established by the competent organ of the United Nations in accordance with the Charter of the United Nations and conducted under United Nations authority and control...19

Dinyatakan juga dalam pasal 7 mengenai keselamatan dan perlindungan dari misi kemanusiaan PBB, yaitu misi PBB dan personil yang terkait, peralatan dan tempat mereka tidak boleh dijadikan obyek serangan atau tindakan yang mencegah mereka dari pemakaian mandat mereka, serta negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin keselamatan dan keamanan PBB dan angota personil yang terkait.20 Dan jika terjadi penyerangan terhadap misi kemanusiaan PBB Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian, jika PBB atau personil terkait ditangkap atau ditahan dalam proses pelaksanaan tugas dan identifikasi mereka telah ditetapkan, mereka tidak boleh diinterogasi dan 19

Pasal 1 huruf (a) dan (c) Convention on the Safety of United Nation and Associated Personel 20 Pasal 7 Convention on the Safety of United Nation and Associated Personel


mereka akan akan segera dibebaskan dan kembali ke PBB atau otoritas lain yang memegang kendali terhadap personil tersebut.21 Pasal 9 Ayat 1 b dan ayat 2 menegaskan mengenai pengaturan penyerangan terhadap misi kemanusiaan PBB, pasal ini menyatakan; ...1(b) A violent attack upon the official premises, the private accommodation or the means of transportation of any United Nations or associated personnel likely to endanger his or her person or liberty; 2. Each State Party shall make the crimes set out in paragraph 1 punishable by appropriate penalties which shall take into account their grave nature....

Dari pasal tersebut diketahui bahwa setiap Negara Pihak wajib membuat kejahatan yang ditetapkan dalam ayat 1 dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan jenis kejahatannya. Dalam misi kemanusiaan PBB yag sering kali menggunakan kapal, juga ditetapkan hal yang sama jika terjadi pelanggaran terhadap misi kemanusiaan tersebut, dasar hukumnya adalah pasal 10 pada Convention on the Safety of United Nation and Associated Personel, dimana dinyatakan bahwa Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan yang diatur dalam pasal 9 dalam kasus berikut: (a) Ketika kejahatan dilakukan di wilayah Negara itu atau di atas kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di Negara itu;...22

21

Pasal 8 Convention on the Safety of United Nation and Associated

Personel 22

Pasal 10 huruf a Convention on the Safety of United Nation and Associated Personel


KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari permasalahan di atas maka diperoleh beberapa kesimpulan: 1. Ada beberapa masalah mengenai pengaturan keselamatan pelayaran kapal dalam aktivitas bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. a. Keselamatan pelayaran sebuah kapal laut yang berlayar di perairan teritorial dari berbagai negara ataupun yang berlayar di laut lepas harus menggunakan dan menunjukkan bendera negara kapal, dengan tujuan untuk menunjukkan kebangsaan dari kapal tersebut, maka kapal tersebut memiliki kewenangan eksklusif dalam memberlakukan hukum negara bendera kapal untuk wilayah di dalam kapal tersebut b. Telah diketahui bahwasannya PBB memiliki kekebalan dan hak milik terhadap properti yang digunakannya dalam melakukan misi bantuan kemanusiaan, akan tetapi penyerangan terhadap kapal yang sering terjadi seperti hendak memberitahukan bahwa Immunities yang dimiliki PBB masih belum begitu kuat dan tidak berarti apa-apa di hadapan beberapa negara kuat. Kurang berfungsinya lembaga ataupun organisasi internasional seperti PBB dalam menyikapi sikap “Detterence� negara-negara kuat dan adikuasa, membuat negara-negara tersebut seenaknya saja


bertindak sewenang-wenang tanpa ada rasa takut dalam melakukan pelanggaran dan segan terhadap Hukum Internasional, untuk menyikapi hal ini seharusnya Organisasi besar seperti PBB harus lebih bertindak tegas dengan membuat pengaturan yang mengkhususkan mengenai masalah Pelayaran, karena kurangnya pengaturan lebih lanjut mengenai keselamatan pelayaran kapal aktivitas bantuan kemanusiaan merupakan salah satu kendala yang menjadi pelopor timbulnya penyerangan terhadap kapal-kapal bantuan kemanusiaan. c. Dalam melakukan misi kemanusiaan PBB banyak menggunakan aset milik pribadi, maka jika terjadi pelanggaran dalam kekebalan yang dimiliki oleh suatu organisasi internasional seperti PBB, sebagai subjek hukum internasional yang berhak menyandang hak dan kewajiban dalam hukum internasional PBB bisa menuntut ganti rugi berdasarkan hukum internasional. 2. Selain masalah keselamatan pelayaran, tidak dipungkiri keselamatan awak kapal juga perlu diperhatikan jika suatu waktu terjadi kecelakaan ataupun penyerangan saat kapal sedang berlayar. a. Pengaturan mengenai keselamatan kapal sesungguhnya telah dirujuk dalam beberapa konvensi, akan tetapi kembali kepada pemahaman dan kesadaran untuk menjalankan isi konvensi tersebut adalah merupakan kewajiban masingmasing negara peserta.


b. Di luar dari tindakan penyerangan, keselamatan awak kapal bergantung pada komponen-komponen dalam kapal itu sendiri, maka dari itu perlu dilakukan perawatan yang intensif terhadap komponen-komponen dalam kapal, dengan terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik dan tepat akan memberikan ketenangan dan kegairahan kerja yang dapat menunjang terjadinya pertumbuhan dan perkembangan produksi dan produktivitas kerja bagi awak kapal. c. Selain itu prinsip analisa keselamatan kerja juga harus diterapkan dengan baik, maka jika terjadi kesalahan dalam sistem keselamatan kerja para awak kapal yang dilakukan pertama kali untuk menganalisan kesalahan yang terjadi adalah dengan mencari penyebab dari seluruh tingkat lapisan, dari lapisan umum sampai dengan pokok penyebabnya dicari secara tuntas, hingga dapat diketahui penyebab utamanya dan melakukan perbaikan

Saran-Saran 1. Seharusnya kapal yang berlayar di laut lepas, diberikan perlindungan maksimal oleh pemerintah bendera kebangsaan kapal, seperti diberikannya anggota pengaman khusus ditiap kapal yang berlayar terutama kapal dalam aktivitas bantuan kemanusiaan, sehingga jika terjadi insiden penyerangan ada kesempatan bagi kapal untuk melakukan tindakan penyerangan balik, atau


setidaknya tindakan defensif sehingga tidak harus menimbulkan korban jiwa. 2. Harus adanya pengaturan baru yang lebih lengkap mengenai perkapalan dan pelayaran, serta pembahasan terperinci mengenai cara penyelesaian masalah dan ganti rugi yang adil. Maka tidak akan ada lagi ketimpangan pendapat mengenai apa dan bagaimana seharusnya jika suatu saat terjadi problem dalam hal pelayaran kapal. 3. Harus ada dewan khusus pengaman pelayaran kapal, serta Mahkamah tersendiri dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi di daerah perairan. Hal ini akan lebih membantu penyelesaian sengketa dengan lebih cepat, dan terfokus serta benar-benar diselesaikan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang ini, tidak harus badan Arbitrase yang digalakkan dalam proses penyelesaian sengketa. Jadi pembagian tugas lebih efektif.


DAFTAR PUSTAKA

BUKU: Djohari Santosa, “Pokok-pokok Yogyakarta: UII Press, 2004.

Hukum

Perkapalan”,

Husseyn Umar, “Hukum Maritim dan Masalah-masalah Pelayaran di Indonesia”, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001. J.L. Brierly,“Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional”, Jakarta: Bhratara, 1996. Mizwar Djamily, Mulyadi Abdullah, Badril Saleh, “Mengenal PBB dan 170 Negara di Dunia” Jakarta: Kreasi Jaya Utama, 1994. M. Mutauruk, “Kenallah PBB” . Jakarta: Erlangga, 1989. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, “Pengantar Hukum Internasional”, Bandung: PT. Alumni, 2003. Syahmin AK, “Hukum Perjanjian Internasional”, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2011. Usmawadi. “Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum (PLKH)”. Palembang : Laboratorium Humum Universitas Sriwijaya, 2013. Wartini Soegeng, “Kebangsaan Kapal Indonesia”, Bandung: Reflika Aditama, 2003.


TAPAK MAYA: A.

Julliastri, “Sikap Masyarakat Internasional terhadap Pembajakan Mavi Marmara”, Makassar : Universitas Hassanudin, 2011, Dapat di Akses pada repository.unhas.ac.id.

Akademi Asuransi, “Pengertian Laik Laut dan Laik Muat”. Diakses melalui http://www.akademiasuransi.org/. Bambang Setiono, “Hukum Laut dan Hukum Perkapalan” Dapat Diakses melalui situs: http://www.crayonpedia.org/. Danial. “Peranan Dewan Keaman Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional”. E Journal. Dapat diakses melalui Journal.unas.ac.id. Departement Luar Negeri, Multilateral Cooperation, “Perserikatan Bangsa-Bangsa” dapat diakses melalui : http://www.deplu.go.id/. Direktorat Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. “Perlengkapan Keselamatan Kerja”, 2003 Diakses melalui http://www.scribd.com. Dokumen, “Hukum Pidana Internasional (Penyerbuan Kapal Mavi Marmara)” Diakses dari situs: http://idiysorhazmah.files.wordpress.com , Idi Catur, “Hukum laut dan Kemaritiman”, Malang: Institut Teknologi Nasional, 2011, di Akses melalui situs Scribd.com International Court of Justice : Reparation For Injuries Suffered In The Service Of The United Nations, Advisory Opinion,


April 11, 1949. Dapat di akses melalui situs www.icjcij.org Maritime Indonesia, “Status hukum kapal”, http://maritimeindonesiamls.blogspot.com/2011/11/status-hukum-kapal.html Maritime law and Services Counsellors and Consultants, “Status Hukum Kapal (Pengukuran, Pengaturan, dan Pendaftaran kapal” Diakses dari situs http://maritimeindonesia-mls.blogspot.com Medical Emergency Rescue Committee, Israel Menyerang Kapal Mavi Marmara, 10 Relawan Syahid dan 50 Lainnya Lukaluka Diakses dari situs: http://www.mer-c.org/. MINURSO : United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara, Dapat di lihat pada situs http://www.minurso.org/. MINUSTAH : Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Lihat pada : http://id.wikipedia.org/wiki/Misi_Stabilisasi_PBB_di_Hai ti. Online Library of Liberty, “Hugo Grotius: The Free Sea (Hakluyt Trans.) [1609]” Diakses dari situs: http://oll.libertyfund.org/. Philipus M. Hadjon. “Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia”. Surabaya : Bina Ilmu. 1987. hlm. 205 . Diakses melalui http://repository.usu.ac.id/ Randy Y.C. Aguw. “Tanggung Jawab Syah Bandar Dalam Keselamatan Pelayaran ditinjau dari UU Pelayaran


No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”. E-Journal di Akses Melalui ejournal.unsrat.ac.id Repository Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, “Keselamatan di bidang Pelayaran” Diakses melalui repository.usu.ac.id Repository Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, “Perlindungan Terhadap Relawan Kemanusiaan dan Fakta-Fakta dalam Konflik Perang Gaza” Diakses dari situs: http://repository.usu.ac.id/ Rusydi Alwi dan Hasnawiya Hasan, “Manajemen Perawatan Sistem permesinan Kapal dengan Pendekatan Reliability Centered Maintenance” Universitas Hasanuddin:2009 Diakses melalui puslit2.petra.ac.id/ejournal/ United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS), 1982” Diakses dari situs: https://www.un.org/. United Nation Office for Coordination of the Humanitaran affairs (OCHA), http://www.unocha.org UNRWA : The United Nations Relief and Works Agency for Palestine dapat dilihat pada situs: http://www.unrwa.org/ UNDP : United Nation Development Programe, lihat pada situs http://www.et.undp.org/ethiopia/en/home.html UNDP around the world UNAMID : African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur, dapat di lihat pada situs http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/.


W.J.S. Poerwadarminto. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.1989. hlm.68. Diakses melalui http://repository.usu.ac.id/ KONVENSI DAN UNDANG-UNDANG: Convention For The Suppression of Unlaw acts of violence Against The Safety of Maritime Navigation (SUA Convention), 1988; Convention on The privileges And Immunities of The United Nation, 1946; Geneva Convention 1958. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974; Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982; United Nation Convention on Conditions for Registration of Ships, 1986; United Nation Convention on The Safety of United Nation and Associated Personnel. Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.


Protocol For The Suppression of Unlawful Acts Against The Safety of Fixed Platforms Located on The continental Shelf Rome Statute of the International Criminal Court, 1998 Undang-undang Keselamatan Kerja N0.1. Tahun 1970

Fahlawera (hi)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you