Page 1

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK DALAM KONTRAK BAKU YANG DIATUR UNIDROIT PRINCIPLES Oleh: Dwi Purnama Sari, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Meria Utama, SH., LL.M dan Syahmin AK, S.H., M.H.

Abstrak Skripsi yang berjudul “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku Internasional yang diatur dalam UNIDROIT Principles� berisi tentang penggunaan Asas Kebebasan berkontrak, yang kemudian di aplikasikan dalam pembuatan kontrak baku. Metode yang penelitian yang digunakan dalam pembuatan Skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan normative. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku terkadang menjadi masalah, hal ini dikarenakan asas tersebut diterapakan hanya oleh salah satu pihak saja, sementara pihak yang lainnya tidak dilibatkan dalam pembuatan kontrak tersebut.

Kata kunci: Kontrak Baku, Asas Kebebasan Berkontrak, Kontrak Internasional, UNIDROIT Principles


Pendahuluan

1.

Latar Belakang

Pembuatan Kontrak dewasa ini merupakan aktivitas umum dilakukan. Bentuk kontraknya ada yang tertulis ada juga yang hanya lisan atau tidak tertulis. Kegiatan seperti ini sering dilakukan para pengusaha atau pedagang dunia. Mereka membeli produk disuatu negara dan menjualnya dinegara ketiga atau negaranya. 1 Dengan kata lain kontrak internasional biasanya digunakan dalam kegiatan jual beli atau perdagangan pada masyarakat internasional. Kegiatan jual beli ini bisa berupa jual beli barang ataupun jasa. Karena semakin banyak pengguna kontrak internasional, akhirnya kontrak pun diakui dan diatur penggunaannya dalam masyarakat Internasional. Pengaturannya di masukan kedalam beberapa Prinsip atau Asas.2 Kontrak Baku telah menetapkan syarat- syarat didalamnya. Apabila ada “syarat- syarat” yang janggal maka syarat baku itu tidak berlaku bagi pihak lain. Tidak boleh ada syarat yang termuat dalam syarat baku memiliki sifat yang pihak lain secara wajar tidak dapat menerimanya, kecuali diterima secara tegas oleh pihak tersebut.3 Hal lain yang sulit dilakukan oleh pihak yang penerima kontrak baku ialah menemukan syarat- syarat yang janggal 1

Huala Adolf, “dasar- dasar hukum kontrak internasional”, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, cetakan kedua hlm. 1. 2 R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Jurnal Hukum No.4 Vol 17,Oktober 2010, Pdf. (http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/8%20RM%20Panggabea n.pdf. Diakses 20 Februari 2013) 3 Taryana Soenandar, “Prinsip- prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional”, 2006, Jakarta; Sinar Grafika, Cetakan kedua hlm. 59.


tersebut. Kontrak yang disediakan oleh para pihak yang menyediakan biasanya telah dibentuk sedemikian rupa agar tidak bisa ditemukan secara mudah, bisa saja ditulis dengan huruf kecil, atau disamarkan. Karena kontrak baku tidak dibuat secara bersama- sama oleh para pihak dan para pihak tidak menuangkan kepentingan mereka masing- masing didalam kontrak tersebut, maka akan sangat sulit menemukan syarat yang janggal itu bagi pihak penerima kontrak baku.4 Pengaturan Kontrak Baku (standard contract) diatur pula dalam UNIDROIT (the UNIDROIT Principles Intrnational Comercial Contract) dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Statute of International Institute for The Unification of Private Law.5 Dalam UNIDROIT dikenal dengan istilah Syarat Baku yang diatur dalam pasal 2.19 UPICCs 1994 yang menentukan: pertama, jika salah satu pihak ata kedua belah pihak menggunakan syarat- syarat yang baku, maka yang berlaku merupakan aturan- aturan umum tentang pembentukan kontrak yang tunduk dalam pasal 2.20 sampai dengan pasal 2.22; kedua, syarat- syarat baku merupakan aturan yang telah dipersiapkan

4

Lenny Rachmad Kontrak Baku dalam Kontrak Rentan Batal Demi Hukum (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:00pmSOdpmE8J:jpp lawyer.com/download/article%2520%2520Klausula%2520Baku.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk diakses 22 Februari 2013) 5 Repository Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dikaitkan dengan Unidroit Principles of International Comercial Contract 2010 (http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=2718 diakses 20 Februari 2013)


terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh satu pihak tanpa negosiasi dengan pihak lain.6 Berdasarkan uraian diatas, dilakukan penelitian dengan judul “Asas kebebasan berkontrak dalam Kontrak Baku Internasional yang diatur Unidroit Principles� 2.

Rumusan Masalah a. Apakah masalah yang sering timbul dalam penggunaan Kontrak Baku ? b. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak (Freedom of Contract) didalam Kontrak Baku yang diatur UNIDROIT Principles ? c. Bagaimana jika ditemukan ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak baku ?

3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian a. Tujuan Penelitian 1) Untuk mengetahui masalah yang sering timbul dalam penggunaan Kontrak Baku. 2) Untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak (Freedom of Contract) didalam Kontrak Baku yang diatur UNIDROIT Principles. 3) Untuk menganalisis penyelesaian masalah jika ditemukan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak baku. b. Manfaat Penelitian 1) Secara teoris, yaitu sebagai sumbangsih pengetahuan dibidang ilmu pengetahuan atau bidang pendidikan khususnya terhadap Hukum Kontrak Internasional. 2) Secara praktis, yaitu agar dapat memberikan pemahaman penggunaaan maupun pembuatan dari Kontrak Baku 6

Muhammad Syaifuddin, Op.Cit. hlm 320


dalam sebuah kontrak baik bagi praktisi pembuatan maupun bagi kalangan civitas akademika serta masyarakat pada umumnya. 1.4. Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian maka metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 1.

Tipe Penelitian Tipe penelitian dalam studi ini adalalah penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif, 7 yang bertujuan untuk mengkaji bahan yang hanya dibatasi pada peraturanperaturan tertulis yang berhubungan dengan perlindungan pihak yang lemah dalam penggunaan Kontrak Baku. 2. Pendekatan Penelitian Dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan dua metode pendekatan yaitu: a. Pendekatan Historis Pedekatan sejarah dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan perkmbangan aturan hukum dari isu yang dibahas (Recht Historisch dan Wet Historisch). b.

3.

Pendekatan Komperatif Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau undang- undang yang mengatur hal sama di suatu Negara dengan satu atau beberapa Negara lain, atau putusan pengadilannya.8 Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam mengumpulkan data dilakukan melalui kepustakaan, berdasarkan pendekatan normatif yang dipilih 7

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2007, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta; Rajawali Pers hlm. 118 8 Ibid


dalam tipe penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data skunder melalui serangkaian kegiatan membaca buku- buku maupun artikel- artikel yang berkaitan dengan Kontrak Baku dan kontrak internasional. 4.

Teknik Pengelolahan Bahan Penelitian

Pengelolahan bahan penelitian disebut juga proses inventarisasi dan deskripsi sistematis bahan penelitian. Inventarisasi bahan penelitian yang dilakukan dengan meghimpun, menata dan memaparkan bahan penelitian pada dasarnya adalah kegiatan penafsiran aturan hukum untuk menentukan secara tepat isi/ makna aturan hukum tersebut. 5.

Teknik Analisis Bahan Penelitian

Data yang telah diperoleh dari data- data hukum kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pola pemikiran silogisme yaitu pola pemikiran dari deduktif ke pola pemikiran induktif dan dengan cara content analystis, yaitu menganalisis pasal- pasal yang terkait dengan permasalahan apa yang ditelit dalam penelitian.9

9

Ibid, hlm 39


Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku Internasional yang diatur UNIDROIT Principles 1. Masalah dalam Penggunaan Kontrak Baku Dalam penggunaan kontrak sering sekali mendapatkan masalah- masalah, seperti dalam praktik perdagangan transaksi bisnis internasional, para pihak seringkali kesulitan memastikan hak dan kewajiban mereka karena berada di negara yang berbeda dan terikat pada aturan hukum yang berbeda dari masing-masing negara. Dengan demikian pada bagian ini akan menerangkan masalah- masalah yang terdapat dalam penggunaan kontrak baku, yakni sebagai berikut: a. Keberlakuan asas- asas mendasar dalam kontrak baku Nasional dan Kontrak Baku Internasional Menurut Asser Ruten dalam Purwahid Patrik, asas- asas hukum perjanjian yang di atur dalam Pasal 1338 KUH Perdata ada tiga (3) yaitu:10 1) Asas Konsensualisme Bahwa, perjanjian yang di buat umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, yang maksudnya perjanjian itu selesai dikarenakan persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata. 2) Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian Dalam asas kekuatan Mengkat Perjanjian, pihak-pihak harus memenuhi/ memberikan apa yang telah dijanjikan, sesuai yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata.11

10

Purwahid Patrik, “Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir Dari Perjanjian Dan dari Undang-undang)�, 1994, CV. Mandar Maju. Hal-55.


3) Asas Kebebasan Berkontrak Diterangkan dalam asas ini, orang- orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas. Dari ketiga asas tersebut di atas, semua asas memiliki peranan penting dalam pembuatan kontrak, namun yang paling harus diterapakan dalam pembuatan kontrak yakni asas kebebasan berkontrak, yang dalam bahasa asing disebut sebagai contract vrijheid (bahasa belanda), contracteer vrijheid (bahasa belanda) atau partij autonomie, freedom of contract (bahasa inggris). Seperti keterangan dari Asser-Rutten bahwa : “Asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak di dalam Undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya�.12 b. Keabsahan Penggunaan Kontrak Baku dalam Hukum Nasional Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 1320,13 menerangkan bahwa syarat sah suatu perjanjian itu memiliki 4 (empat) unsur yakni: 1. 2. 3. 4.

Sepakat Cakap Suatu hal tertentu Kausa Halal

Masalah yang ditimbulkan dalam keabsahan penggunaan kontrak baku adalah keadaan berat sebelah, yakni posisi dimana 11

Pasal 1338 KUHPerdata : “perjanjian berlaku sebagai Undangundang bagi para pihak� 12 Ibid. 13 KUH Perdata (BW)


salah satu pihak lebih kuat di banding pihak lain. Pihak yang kuat tentu saja pihak yang membuat kontrak tersebut karena memegang kendali terhadap kontrak yang dibuatnya. Keabsahan kontrak baku ditentukan dari apakah kontrak tersebut berat sebelah atau tidak dan akhirnya kontrak baku tersebut dapat menindas dan tidak adil bagi pihak yang menggunakan telah kontrak baku itu sendiri. Maksud berat sebelah ini adalah dalam penggunaan kontrak tersebut hanya mencantumkan hak-hak dari salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan kontrak baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban pihaknya14 c. Adanya Klausula Eksemsi / Klausa Eksenorasi dalam Kontrak Baku Klausula berat sebelah atau klausula eksemsi adalah suatu klausula dalam kontrak (kontrak baku) yang membebaskan/ membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak bila nanti terjadi wanprestasi padahal seharusnya menurut hukum, tanggung jawab itu mestinya diberikan kepadanya.15 Dalam suatu perjanjian baku, khususnya perjanjian baku yang sepihak terdapat suatu kondisi/syarat yang banyak menarik perhatian para ahli Hukum Perjanjian, yaitu pencantuman "klausula eksonerasi" atau "klausula eksemsi". Klausula ini prinsipnya memiliki tujuan untuk membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas risiko-risiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari.16 14

Alamsyah, “Klausa Eksemsi dalam Kontrak Baku Syariah� Pdf. (http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Klausula%20Eksemsi%20Dalam%20 Kontrak%20Baku%20Syariah.pdf diakses 22 Juli 2013) 15 Munir Fuady, “Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)�, Bandung; Citra Aditya, 2007, hlm. 98. 16 Made Suryana dan Hj. Rina Suwasti, Op.Cit.


Di Indonesia, ketentuan yang membatasi wewenang pembuatan klausula eksemsi ini belum diatur secara tegas dalam UU. Ketentuan satu- satunya baru ditemukan dalam UU Perlindungan Konsumen, walaupun pada saat itulah digunakan istilah “klausula eksemsi/ eksonerasi�.17 2.

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku yang diatur Unidroit Principles.

Prinsip kebebasan berkontrak dalam UPICCs diatur secara lebih rinci, dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUH Perdata UPICCs mengatur kebebasan berkontrak agar tidak terjadi distorsi. Namun, pengaturannya tidak terlalu ketat agar tidak menghilangkan makna kebebasan kontrak itu sendiri. Oleh karena itu, UPICCs berusaha mengakomodasi berbagai kepentingan yang diharapkan memberikan solusi atas perbedaan sistem hukum dan kepentingan ekonomi lainnya. Prinsip kebebasan menentukan isi kontrak dirumuskan secara sederhana dalam Article 1.1 (Freedom of contract) atau pasal 1.1 (Kebebasan berkontrak) yang menyatakan18 "Para pihak bebas untuk mengikuti ke dalam kegiatan kontrak dan untuk menentukan isinya"19 Terkait dengan prinsip ini, dalam komentar resmi Article 1.1 secara garis besar dinyatakan beberapa hal sebagai berikut: a. Kebebasan berkontrak merupakan prinsip dasar dari perdagangan internasional dan merupakan cornerstone dari tata ekonomi internasional yang terbuka, berorientasi pada pasar, dan kompetitif. 17

Made Suryana dan Hj. Rina Suwasti, Op.Cit. UNIDROIT Principles 2010, Article 1.1 19 Terjemahan: “the parties are free to enter into a contract and to determine its content.� 18


b. Kebebasan berkontrak dikecualikan terhadap sektor ekonomi yang menyangkut kepentingan umum. c. Kebebasan berkontrak dibatasi oleh aturan hukum yang bersifat memaksa seperti aturan hukum publik yang mengatur mengenai anti monopoli, hukum pengawasan alat tukar atau harga, dan hukum perlindungan konsumen.20 UPICCs memberikan tempat bagi aturan yang memaksa (mandatory rules) baik yang bersumber dari hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam Article 1.4 (Mandatory Rules) dinyatakan: 21 "Tidak ada dalam Prinsip-prinsip ini akan membatasi penerapan aturan wajib, baik nasional, internasional atau asal supranasional, yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang terkait dari hukum internasional swasta."22 3. Penyelesaian Masalah jika Ditemukan Ketidakseimbangan antara Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Baku a. Para Pihak dalam Kontrak Setiap kontrak setidak-tidaknya melibatkan dua pihak yang menawarkan (offeror) adalah pihak yang mengajukan penawaran untuk membuat suatu kontrak. Pihak yang ditawari (offeree) adalah pihak terhadap siapa kontrak tadi ditawarkan. 20

The integral version of the 2004 edition of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Pdf. (http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004%20/%20i ntegralversionprinciples2004-e.pdf diakses 22 Juli 2013) hal. 8 21 Ibid. Hal 11 22 Terjemahan: “Nothing in these Principles shall restrict the application of mandatory rules, whether of national, international or supranational origin, which are applicable in accordance with the relevant rules of private international law.�


Dalam mengajukan penawaran, pihak yang menawarkan berjanji untuk melakukan, sesuatu. Pihak yang ditawarkan (offeree) kemudian memiliki kekuasaan untuk membuat kontrak mereka sendiri, dengan menerima tawaran dari yang menawarkan. Kontrak tercipta apabila penawaran (offer) tersebut diterima. Tidak mungkin tercipta suatu kontrak bila penawarannya tidak bisa diterima. 23 Gross diparity merupakan keadaan yang tidak seimbang sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya kontrak pincang (hinkend contract).24 a. Penyelesaian Sengketa Para Pihak dalam Berkontrak Forum Penyelesaian sengketa kontrak internasional pada prinsipnya sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa hukum (internasional) umumnya. Forum tersebut yakni sebagai berikut: 1) Negosiasi Negosiasi sebagai salah satu alternatif utama penyelesaian sengketa merupakan sarana bagi pihak-pihak untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).25 2) Mediasi Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa individu (pengusaha) atau lembaga netral atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut 23

Usu OCW, “Hukum Kontrak� (http://ocw.usu.ac.id/course/download/10500000010-hukumperusahaan/kn_508_slide_hukum_kontrak_2.pdf. diakses 22 Juli 2013) 24 Hasanuddin Rahman, Op.Cit hal. 198 25 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit, hal. 15

Pdf.


secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia, dengan kapasitas sebagai pihak netral atau tidak memihak, berusaha mendamaikan atau menyelesaikan konflik para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.26 3) Konsilasi Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh individu atau suatu badan badan itu disebut dengan badan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh masing- masing pihak. Namun, putusannya tidak mengikat masing- masing pihak.27 4) Arbitrase Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini mungkin saja bisa individu, arbitrase yang terlembaga atau arbitrase yang hanya sementara (ad hoc).28 5) Pengadilan (Nasional dan Internasional) Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain dengan cara- cara diatas adalah melalui pengadilan baik nasional ataupun Internasional. Penggunaan jalan ini biasanya ditempuh apabila cara- cara penyelesaian yang ada tidak berhasil. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan Dari Permasalahan diatas maka diperoleh beberapa kesimpulan: 26 27 28

Huala Adolf, Op.Cit, hal. 200- 205 Ibid, Hal. 205- 206 Ibid, hal 206- 210


1.

Ada beberapa masalah mengenai penggunaan kontrak baku: a. Mengenai penggunaan asas- asas mendasar dalam kontrak seperti asas kebebasan berkontrak yang tidak diterapkan secara langsung. b. Keabsahan kontrak baku diragukan karena apakah kontrak baku tersebut berat sebelah. c. Adanya Klausula Eksenorasi, Klausula ini prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas risikorisiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari. 2. Dalam Unidroit Principles dalam Article 1.1 (Freedom of contract) : “the parties are free to enter into a contract and to determine its content�. Pada UNIDROIT, kontrak baku telah diatur secara proporsional yaitu berkaitan dengan perlindungan pihak yang lemah dalam Syarat Baku sebagiamana diatur dalam Article 2.1.19 sampai dengan Article 2.1.22. 3. Penyelesaian masalah jika ditemukan ketidak seimbangan para pihak dalam kontrak baku bisa dilakukan dengan beberapa cara: a. Negosiasi b. Mediasi c. Konsiliasi. d. Penyelesaian melalui Arbitrase. e. Melalui Pengadilan

4.2 Saran Para pelaku usaha/ produsen yang menggunakan kontrak baku dalam kegiatan bisnis nya, diharapkan agar berharti- hati meletakan klausa- klausa yang bisa merugikan konsumen dan agar menyesuaikan kontraknya agar bisa berguna dan bisa saling


menguntungkan antara sesama. Dalam hukum nasional diharapkan pengusaha beracuan pada pengaturan UndangUndang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Dalam pasal 18 UUPK di jelasakan bahwa kedudukan konsumen setara dengan kedudukan produsen, sehingga harus saling menguntungkan satu sama lain.


Daftar Pustaka Buku dan Artikel Lainnya: Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2007, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta; Rajawali Pers Huala Adolf, “dasar- dasar hukum kontrak internasional”, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, cetakan kedua Munir Fuady, “Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)”, Bandung; Citra Aditya, 2007, hlm. 98. Taryana Soenandar, “Prinsip- prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional”, 2006, Jakarta; Sinar Grafika, Cetakan kedua .

Tapak Maya: Alamsyah, “Klausa Eksemsi dalam Kontrak Baku Syariah” Pdf. (http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Klausula%20Ek semsi%20Dalam%20Kontrak%20Baku%20Syariah.pdf diakses 22 Juli 2013) Lenny Rachmad Kontrak Baku dalam Kontrak Rentan Batal Demi Hukum (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache :00pmSOdpmE8J:jpplawyer.com/download/article%252 0%2520Klausula%2520Baku.pdf+&cd=1&hl=id&ct=cln k diakses 22 Februari 2013) Repository Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Bidang Minyak dan Gas Bumi di


Indonesia dikaitkan dengan Unidroit Principles of International Comercial Contract 2010 (http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=2718 diakses 20 Februari 2013) R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Jurnal Hukum No.4 Vol 17,Oktober 2010, Pdf. (http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/8% 20RM%20Panggabean.pdf. Diakses 20 Februari 2013) The integral version of the 2004 edition of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Pdf. (http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/pri nciples2004%20/%20integralversionprinciples2004e.pdf diakses 22 Juli 2013) hal. 8 Usu

OCW, “Hukum Kontrak” Pdf. (http://ocw.usu.ac.id/course/download/10500000010hukumperusahaan/kn_508_slide_hukum_kontrak_2.pdf. diakses 22 Juli 2013)

Undang- Undang: Purwahid Patrik, “Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir Dari Perjanjian Dan dari Undang-undang)”, 1994, CV. Mandar Maju. Hal-55. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata UNIDROIT Principles 2010 Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dwi purnama sari (hi)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you