Issuu on Google+

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA Oleh: Dwi Hadi Saputra, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Henny Yuningsih, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Ada banyak sekali bentuk dari tindak pidana tersebut salah satu dari bentuk tindak pidana tersebut antara lain ialah tindak pidana pornografi di dunia maya. Tindak pidana pornografi di dunia maya ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi yang menggunakan atau melalui akses internet. Tindak pidana pornografi di dunia maya ini diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana cara menanggulangi tindak pidana pornografi di dunia maya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan pembahasan terhadap masalah hukum. Selain itu Menggunakan bahan yang diperoleh dari bahan pustaka, berupa keterangan-keterangan atau pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah kebijakan kriminal yang terdiri dari upaya penal dan upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana pornografi di dunia maya. Kata kunci : Kebijakan Kriminal, Tindak Pidana, Pornografi, Pornografi di Internet

1


A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pada penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berfikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tidak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi canggih itu membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya e-mail, ecommerce, e-learning, “EFTS”(Electronic Funds Transfer System atau “sistem transfer dana elektronik”), Internet Banking, Cyber Bank, Online Business dan sebagainya. Namun di sisi lain, juga membawa dampak negatif, yaitu dengan munculnya berbagai jenis “hitech crime” dan “cyber crime”, sehingga dinyatakan bahwa “cyber crime is the most recent type of crime (cyber crime adalah jenis yang paling baru dari kejahatan)”1 dan “Cyber crime is part of the seamly side of the Information Society” (cyber crime merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi).2 Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi di dunia maya pada dasarnya harus menggunakan 2 (dua) sarana yaitu sarana penal melalui kebijakan formulasi hukum pidana dan sarana non penal. Kebijakan penal melalui peraturan perundangundangan, yaitu diundangkan dalam Undang-undang nomor 44 tentang Pornografi 3 dan Undang-Undang nomor 11 tentang

1

http://ebookbrowse.com/8-kebijakan-kriminal-dalammenanggulangi-r-supusepa-pdf-d398826915. (Senin, 4 maret 2013, pukul 20:00). 2 http://ebookbrowse.com/8-kebijakan-kriminal-dalammenanggulangi-r-supusepa-pdf-d398826915. (Senin, 4 maret 2013, pukul 20:30). 3 Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).

2


Informasi Transaksi Elektronik4, sedangkan kebijakan non penal melalui sosialisasi, pendidikan, dan upaya-upaya preventif lainnya yang berfungsi mencegah dampak negative keberadaan cyberporn bagi masyarakat. Kedua sarana tersebut terkait satu sama lain dan saling melengkapi, maka tidak efektif jika untuk menanggulang tindak pidana pornografi hanya dengan sarana penal saja ataupun sebaliknya dengan sarana non penal saja. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka saya sebagai penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA” 2. Perumusan Permasalahan Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

menjadi

1. Bagaimanakah upaya penal penanggulangan tindak pidana pornografi di dunia maya ? 2. Bagaimanakah upaya non penal penanggulangan tindak pidana pornografi di dunia maya ? 3. Kerangka Teori A. Pengertian Kebijakan Kriminal Terminologi kebijakan diambil dari istilah asing yaitu bahasa Inggris″policy″ dan Bahasa belanda ″Politiek″. Sudarto mengemukaan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:5 1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; 4

Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58). 5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 1.

3


2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termsuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; 3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yantg dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi , yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan kriminal subtansinya adalah pembatasan (limitation) kekuasaan baik yang dimiliki rakyat maupun kekuasaan/penguasa penegak hukum untuk berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Secara lebih detail kebijakan kriminal meyangkut ruang lingkup, serangkaian proses mulai dari kongkretisasi, aplikasi, fungsionalisasi dengan tahap sebagai berikut :6 1. kebijakan formulasi/legislatif yaitu tahap perumusan, penyusunan hukum pidana. 2. kebijakan aplikatif/yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana. 3. kebijakan administratif/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. B. Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam WvS Belanda yaitu Strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu, namun sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-

6

Ibid., hlm 25-26.

4


undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut.7 1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan Pidana Indonesia. 2. Peristiwa Pidana dipergunakan oleh beberapa ahli hukum. 3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga dipergunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. 4. Pelanggaran Pidana. 5. Perbuatan yang boleh dihukum. 6. Perbuatan yang dapat dihukum. 7. Perbuatan pidana. C. Pengertian Pornografi Menurut bahasa, pornografi berasal dari kata Yunani “porne� yang berarti perempuan jalang dan graphein berarti menulis. Dari pengertian ini, menunjukkan bahwa objek utama dan sumber pornografi adalah perempuan. Dalam referensi lain, porno juga bermakna cabul. Dari sinilah pornografi dipahami sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.8 D. Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan pengunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan yakni berat, sedang dan ringan, serta memberikan pemberatan tehadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok 7

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 67-68. 8 Abu Abdurrahman Nusantari, Menepis Godaan Pornografi, Darul Falah, Jakarta, 2005, hlm 28.

5


serta pemberian hukuman tambahan. Ketentuan Pidana ini diatur dalam Bab VII mulai dari Pasal 29 sampai Pasal 41 UU Nomor 44 Tahun 2008.

E. Pengertian Dunia Maya (Internet) Internet (kependekan dari interconnection-networking) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internetworking ("antarjaringan").9 B. PEMBAHASAN 1. Upaya Penal Penanggulangan Pornografi di Dunia Maya

Tindak

Pidana

Saat ini pornografi merupakan suatu permasalahan serius yang sedang dihadapai oleh semua orang, hal tersebut bahkan menjadi lebih buruk dengan adanya sarana internet yang membuat pornografi menjadi lebih mudah menyebar di mana saja, kapan saja dan bagi siapa saja, yang sedang menggunakan internet. Berdasarkan hal tersebut, maka pornografi berevolusi menjadi cybercrime atau dalam artian pornografi dalam media internet. Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan (integral) dari kebijakan sosial (social policy); atau dengan kata lain, kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya dikatakan kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Jadi, kebijakan perundang-undangan (legislative policy) dan kebijakan 9

http://id.wikipedia.org/wiki/Internet (sabtu, 6 juli 2013, pukul 23:57).

6


penegakan hukum (law enforcement policy) merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy). 10 Dalam pandangan Sudarto, politik hukum atau kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Pada kesempatan lain beliau mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturanperaturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan. 11 Adapun upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana pornografi di dunia maya yaitu : A. Pidana Penjara Dalam KUHP upaya penal yang sering digunakan untuk menanggulangi tindak pidana pornografi di dunia maya adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan atau pembatasan kebebasan terhadap diri seseorang. Hal tersebut sebagai bentuk hukuman dan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Selain itu, Pidana penjara bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Pidana penjara berbentuk penempatan seseorang dalam penjara atau sebuah ruang dalam lembaga permasyarakatan dalam waktu yang telah ditentukan. B. Pidana Denda Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dengan pemahaman ini, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul 10

G.P. Hoefnagels. The Other side of Criminology, Deventer-Kluwer, Holland, 1978, hlm 57(Lihat dalam Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana,Alumni, Bandung, 1998, hlm 173). 11 Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 20.

7


oleh orang lain selain terpidana. Dalam KUHP, pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan pasal 31. Pidana denda yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana, memiliki tujuan yang sama dengan pidana penjara dan pidana kurungan yaitu, memberikan efek jera. Hal tersebut melalui penyerahan sejumlah uang yang dibebankan terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban yang obyeknya harta benda atau hukuman yang dikenakan kepada kekayaan. Dengan adanya beban penyerahan sejumlah uang maka pelaku tindak pidana merasa dirugikan atas akibat dari tindak pidana yang pelaku tersebut lakukan. 2. Upaya Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi di Dunia Maya Meski hukum pidana (sarana penal) digunakan sebagai alat terakhir apabila bidang hukum lain tidak dapat mengatasinya, namun harus disadari bahwa hukum pidana pun memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengatasi kejahatan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu :12 1. Sebab-sebab kejahatan yang sedemikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana. 2. Hukum pidana hanya merupakan sebagian kecil dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. 3. Penggunaan hukum pidana dalam menangulangi kejahatan hanya sebagai pengobatan simptomatik. 4. Sanksi hukum pidana mengandung sifat kontradiktif dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif. 5. Sistem pemidanaan bersifat individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional. 12

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hlm 4647.

8


6. Bekerja/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan menuntut biaya tinggi. Oleh sebab itu, selain upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana pornografi di internet yang telah dibahas sebelumnya, kemudian ada upaya lain lagi yang dapat dilakukan secara menyeluruh yaitu, upaya penanggulangan tindak pidana pornografi di dunia maya dalam bentuk non penal. Non penal sendiri yaitu dengan cara : 13 1. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata. 2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment). Pendekatan non penal, adapun upaya-upaya yang dapat ditempuh lain : A. Pendekatan Agama Agama merupakan satu diantara beberapa pendekatan yang efektif dalam penanggulangan tindak pidana pornografi di internet. Semua agama yang ada dalam masyarakat sejatinya mengajarkan kebaikan, menuntun manusia dalam perilakunya ke dalam hal yang benar, melalui aturan-aturan atau hukum agama yang menjadi pedoman. Adapun fungsi agama dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di internet, yaitu : 14 1. Agama menumbuhkan suatu kontrol diri. Seseorang dalam melakukan aktivitasnya sehari hari akan merasa diawasi oleh Tuhan, sehingga orang tersebut akan lebih berhati-hati mengontrol dirinya dalam perbuatan agar tidak melanggar 13

Agus Raharjo, Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 246. 14 http://izlamic.xtgem.com/decompile/studi_kritis_armansyah/agama_ fitrah.htm (Selasa, 3 september 2013, pukul 17:37).

9


aturan-aturan dan perintah Tuhan. Selain itu, merasa diawasi atau dilihat oleh Tuhan adalah sebagai bagian dari bentuk keimanan manusia terhadap Tuhan. 2. Agama menyelamatkan dan menjamin kehidupan manusia, dalam suatu agama terdapat kepercayaan tentang kehidupan setelah kematian (akhirat) yang tercermin pada kehidupan di dunia, maka seseorang memerlukan agama untuk menyelamatkan kehidupanya di dunia dan di akhirat, dengan mentaati semua aturan-aturan serta perintah dan larangan dalam agama. 3. Agama diperlukan karena sesuai fitrah manusia, Fitrah adalah potensi-potensi tertentu yang ada pada diri manusia yang telah dibawanya semenjak lahir, dalam kaitannya dengan tugas manusia untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan dimuka bumi ini. Sebab dengan berkembangnya seluruh fitrah tersebut, barulah tugas hidup manusia itu akan terlaksana dengan sukses. didalam jiwa manusia itu ada enam rasa/potensi, yaitu Agama intelek, sosial, susila, harga diri dan seni. Setiap manusia itu fitrahnya senang dengan kebenaran. Jika seseorang melakukan perbuatan buruk maka bertentangan dengan fitrahnya, sehingga menimbulkan ketidaktenangan dalam jiwa orang tersebut. 4. Agama diperlukan sebagai penyeimbang akal pikiran, meski seseorang pintar/cerdas dalam lingkup akal pikirannya saja belum tentu menjamin keselamatan dalam kehidupannya tanpa agama yang membimbing hati nurani dan keimanan. B. Pendekatan Keluarga Keluarga adalah agen sosial yang utama dalam kehidupan seseorang, maka perbuatan seseorang sangat terpengaruh oleh bagaimana keadaan keluarganya. Melalui pendekatan keluarga, diharapkan seseorang dapat menjauhi tindak pidana pornografi di dunia maya, satu diantaranya faktor keluarga yaitu, karena malu, hal tersebut memungkinkan seseorang tidak berniat atau mengurungkan niatnya karena malu jika hal tersebut diketahui 10


oleh anggota keluarganya. Bahkan di beberapa keluarga lain yang memiliki aturan tersendiri dalam keluarga khususnya mengenai pelarangan pornografi, terlebih lagi larangan untuk mengakses situs porno di internet, hal tersebut juga disertai sanksi oleh keluarga jika melanggar aturan tersebut. Hal ini umunya terjadi di sejumlah keluarga yang menerapkan unsur budaya dan agama yang kuat dikeluarganya. Keluarga merupakan tempat awal dimana terjadi pembentukan akhlak dan karakter seseorang, maka sejatinya untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan menyimpang khususnya tindak pidana pornografi di dunia maya harus melalui lingkup interaksi terkecil pada kehidupan manusia, yaitu keluarga. 15 C. Pendekatan Lingkungan Masyarakat dapat berperan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi di internet dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib, jika menemukan suatu aktivitas yang mencurigakan atau jelas terlihat oleh masyarakat yang bersangkutan bahwa ada peristiwa yang berkaitan dengan pornografi atau pornografi yang bersaranakan internet. Lebih jelasnya hal ini tercantum dalam Pasal 20, Pasal 21 , dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi , yang berbunyi : Pasal 20 :16 Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

15

http://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita-1247-wagub--cegahpornografi-mulai-lingku ngan-kecil--.html (Selasa, 20 agustus 2013, pukul 20:00). 16 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 20 Bab IV Pencegahan, Bagian Kedua, Peran Serta Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).

11


Pasal 21 :17 1. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara: a) melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini; b) melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan; c) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan d) melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22: 18 Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 diatas memberikan jaminan kepada masyarakat yang membantu upaya penanggulangan tindak pidana pornografi yang terjadi di lingkungan masyarakat, maka masyarakat tidak perlu merasa takut jiwa terancam jika melaporkan pelanggaran tersebut. D. Pendekatan Budaya Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, 17

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 21 Bab IV Pencegahan, Bagian Kedua, Peran Serta Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181). 18 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 22 Bab IV Pencegahan, Bagian Kedua, Peran Serta Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).

12


bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. 19 Budaya memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai pola hidup menyeluruh dalam lingkup masyarakat, budaya dapat mengarahkan pandangan hidup seseorang dalam wujud pengorganisasian aktivitas manusia, maka seseorang dapat terhindar serta mengupayakan penanggulangan tindak pidana pornografi di internet, jika budaya tersebut bertentangan dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan pornografi. E. Pendekatan Teknologi (techno prevention) Sebagai salah satu bentuk high tech crime (kejahatan berteknologi tinggi), merupakan hal yang wajar jika upaya penanggulangan pornografi pada media internet di indonesia dilakukan dengan pendekatan teknologi (techno prevention) yang dapat dilakukan dengan cara-cara :20 a. Melakukan kerja sama dengan ISP (internet service provider), selaku penyedia jasa internet, karena meskipun ISP hanya berkaitan dengan layanan sambungan atau akses internet, namun ISP memiliki catatan mengenai keluar atau masuknya seorang penngakses/pengguna (user), sehingga ISP sebenarnya 19

http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya (Kamis, 22 agustus, pukul 01:

58). 20

Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara : Pengembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1998 hlm 183.

13


dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan kejahatan dengan melihat kepada log file / rekaman yang ada.21 b. Meningkatnya keamanan jaringan, karena dalam beberapa kasus pornografi internet dapat disebarkan melalui e-mail dan/atau membobol sistem keamanan jaringan komputer.22 c. Melakukan pengawasan yang lebih terkoordinir terhadap situssitus yang beredar di internet, yang caranya dapat dilakukan dengan menggunakan recruitment outsourcing dari kalangan individu, swasta, dan perguruan tinggi yang mempunyai komitmen untuk membantu pemberantasan pornografi pada media internet di Indonesia. 23 Artinya, setiap user yang beritikad baik dapat membantu mengawasi peredaran pornografi pada media internet di Indonesia, sekaligus melaporkannya kepada pihak yang bertanggung jawab untuk ditindak lanjuti. d. Mensosialisasikan pengguna software filtrasi untuk memfilter situs-situs yang ada, karena walaupun pada umumnya software filtrasi tidak bisa didapat secara gratis walaupun kemampuannya tidak sekuat software yang berbayar. F. Pendekatan Penyuluhan dari Polisi Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat memberikan pemahaman mengenai bahaya pornografi di internet bagi berbagai kalangan yang belum paham atau belum sepenuhnya paham. Maksud hal tersebut yaitu, masyarakat begitu luas dan beragam, terdapat pandangan tersendiri bagi mereka mengenai pornografi, saat itulah peran pihak kepolisian meluruskan pemahaman tersebut. Pada umunya dimasyarakat terkadang tidak mengetahui jika perbuatan yang mereka lakukan 21

Agus Raharjo, op cit, hlm 248. Stella Josephine, Pengawasan Surat elektronik (E-MAIL) : Antara Privasi dan Kejahatan di Internet, artikel dalam website Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi FH UI, dikutif dari http://www.ikht.net/artikel_lengkap.php?id=9. (Jumat, 19 juli 2013, pukul 23:20) 23 Agus Raharjo, op cit, hlm 209. 22

14


merupakan bagian dari tindak pidana pornografi di internet. 24 Pandangan di sebagian masyarakat kerap mendengar kata polisi atau seseorang (polisi) yang mengenakan seragam kepolisian, merupakan figur yang serius bahkan ditakuti. Efek yang terjadi jika pihak kepolisian mengadakan penyuluhan mengenai pornografi diinternet, maka masyarakat akan menganggap hal tersebut merupakan hal serius yang patut untuk dicermati dan takut jika melanggar hal-hal yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi di internet. C. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan, sebagai berikut : 1.

Hukum pidana sangat diperlukan untuk mengatur tindak pidana pornografi di internet. Dengan berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana pornografi di internet yang dipergunakan dalam menjerat si pelaku tindak pidana. Pada pasal 282 KUHP masih dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana tersebut, hal ini dinyatakan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sanksi pidana yang diberlakukan bagi si pelaku tindak pidana adalah pidana denda dan pidana penjara yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku kejahatan, mengingat pidana penjara merupakan hukuman berat serta pidana denda dapat membebani si pelaku. 24

http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/20374/1/Upaya-Polridalam-Menanggu langi-Tindak-Pidana-Pornografi-dalam-Media-Internet%3A-studi-di-Kepolisian-Wilayah Malang .pdf (Sabtu, 24 agustus 2013, pukul 21:30).

15


2.

Adapun upaya non penal dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Pendekatan Agama, 2) Pendekatan Keluarga, 3) Pendekatan Lingkungan, 4) Pendekatan Teknologi, 5) Pendekatan Penyuluhan dari Kepolisian

Upaya non penal merupakan penyeimbang dan pelengkap bagi upaya penal. Hal ini merupakan upaya yang lebih fleksibel, dan dapat dilakukan oleh siapa saja dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Selain itu upaya non penal dapat menanamkan rasa kepedulian terhadap semua orang untuk lebih peka atas masalah pornografi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. 2. Saran 1. Diperlukan undang-undang baru yang mengatur secara lebih rinci mengenai tindak pidana pornografi di internet serta mengikuti kemajuan zaman dan perkembangan masyarakat. 2. Diharapkan masyarakat dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum, dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika menemukan adanya tindak pidana pornografi di internet. Selain itu upaya pendekatan agama serta budaya haruslah ditingkatkan, mengingat agama dan budaya sangat dibutuhkan dan dianggap penting serta dijunjung tinggi oleh masyarakat.

16


DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU : Abdurrahman Nusantari, Abu. 2005. Pornografi. Jakarta : Darul Falah.

Menepis

Godaan

Chazawi, Adam. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Nawawi Arief, Barda. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Nawawi Arief, Barda. 1998. Tindak Pidana Mayantara : Pengembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Nawawi Arif, Barda. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Raharjo, Agus. 2002. Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Sudarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung : Sinar Baru.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

17


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

C. INTERNET : http://ebookbrowse.com/8-kebijakan-kriminal-dalammenanggulangi-r-supusepa-pdf-d398826915. http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/20374/1/UpayaPolri-dalam-Me nanggu langi-Tindak-Pidana-Pornografidalam-Media-Internet-%3A-studi-di-Kepolisian-Wilayah Malang .pdf http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya http://id.wikipedia.org/wiki/Internet http://izlamic.xtgem.com/decompile/studi_kritis_armansyah/aga ma_fitrah.htm Stella Josephine, Pengawasan Surat elektronik (E-MAIL) : Antara Privasi dan Kejahatan di Internet, artikel dalam website Lembaga Kajian Hukum dan TeknologiFH UI, dikutif dari http://www.ikht.net/artikel_lengkap.php?id=9 http://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita-1247-wagub--cegahpornografi-mulai-lingku ngan-kecil--.html

18


Dwi hadi saputra (pidana)