Page 1

Implementasi Perlindugan Pekerja Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT Prasidha Aneka Niaga I Tbk dan PT Felda Indo Rubber Tbk Oleh: Desi Amelia, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum dan Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

Abstrak Perusahaan dalam menjalankan proses produksi tentunya dibantu oleh mesin-mesin canggih sehingga menimbulkan potensi bahaya bagi pekerja/ buruh. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja/ buruh. PT.Prasidha Aneka Niaga I Tbk dan PT Felda Indo Rubber Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri karet remah (Crumb Rubber). Adapun perumusan masalah yang akan dibahas ialah mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada kedua perusahan tersebut dan upaya yang dapat dilakukan pihak pekerja untuk mendapatkan hak keselamatan dan kesehatan kerja. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yang ditunjang dengan penelitian normatif. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada kedua perusahaan ini telah berjalan dengan baik.. Jika perusahaan melanggar hak buruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, maka upaya yang dapat dilakukan pihak buruh ialah dengan cara melakukan upaya perundingan bipartit, mediasi, dan mengajukan gugatan melalui pengadilan hubungan industrial. Kata Kunci : Keselamatan dan Kesehatan Pekerja/ Buruh, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Perlindungan buruh.


PENDAHULUAN 1.Latar Belakang Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pekerja/ Buruh adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perlindungan pekerja dapat dilakukan dengan jalan memberikan tuntunan atau dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian norma ini sudah mencakup pengertian pembentukanm penerapan, dan pengawasan norma itu sendiri.1 Menurut Imam Soepomo perlindungan pekerja terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu perlindungan ekonomis, sosial dan teknis.2 Sebagai salah satu perusahaan yang mempunyai skala besar dalam berproduksi di Bidang industri Karet, PT Prasidha Aneka Niaga I Tbk mempunyai 334 pekerja dalam membantu melaksanakan kegiatan usaha perusahaan.3 Sedangkan pada PT.Felda Indo Rubber Tbk memperkerjakan sebanyak 265 pekerja untuk membantu kegiatan usaha perusahaan.4 Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan mempunyai potensi bahaya atau dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, dan pencemaran, serta penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).5 Menurut Ketentuan Keputusan Mentenri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 Tentang SMK3 bahwa SMK3 adalah bagian dari sistem 1

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.147-148. 2 Zainal Asikin, dkk.,Op.Cit.,hlm.97. 3 Hartini , Wawancara, Kepala Bagian Umum PT.Prasidha Aneka Niaga I Tbk, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 4 Maruya, Wawancara, Kepala Bagian mum & SDM PT.Felda Indo Rubber Tbk, pada hari Kamis, tangal 21 Maret 2013 5 Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (Pendekatan Administratif dan Operasional, Bumi Aksara, Jakarta,2002, hlm.45.


manajemen secara keseluruhan yang meliputi stuktur organisasi, perencanaan, dan tanggung jawab, serta pelaksanaan, prosedur, maupun proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, dan pengkajian, serta pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman dan efisien serta produktif. 6 Dalam pelaksanaan proses produksi, keselamatan dan kesehatan kerja harus tetap diutamakan. Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 pada Pasal 86. Berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Tujuan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ialah agar tenaga tenaga kerja secara aman dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Oleh karena itu, tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai persoalan disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya. Keselamatan dan kesehatan kerja kerja erat kaitannya dengan peningkatan produksi dan produktivitas. Dalam hal ini keselamatan kerja dapat membantu peningkatan produksi dan produktivitas atas dasar :7 1. Dengan tingkat keselamatan kerja yang tinggi maka kecelakaankecelakaan yang menjadi sebab sakit, dan cacat serta kematian dapat dikurangi dan ditekan sekecil-kecilnya, sehingga dapat menghindari pembiayaan yang tidak diperlukan. 2. Tingkat keselamatan kerja yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan penggunaan peralatan kerja dan mesin produktif dan efisien serta bertalian dengan tingkat produksi dan produktivitas yang tinggi. Dalam beberapai hal, tingkat keselamatan yang tinggi menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung kenyamanan dan kegairahan kerja 6

Ibid, hlm.45. Suma’mur, Keselamatan Kerja & Pencegahan kecelakaan, CV Haji Masagung, Jakarta, 1989, hlm.4. 7


serta faktor manusia dapat diserasikan dengan tingkat efisiensi yang tinggi pula. 3. Praktek keselamatan tidak bisa dipisahkan dari keterampilan. kedua hal ini harus berjalan sejajar dan merupakan unsur-unsur esensial bagi kelangsungan proses produksi. 4. Keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya dengan partisipasi pengusaha dan buruh akan membawa iklim keamanan dan ketenangan kerja, sehingga sangat membantu bagi hubungan buruh dan pengusaha yang merupakan landasan kuat bagi terciptanya kelancaran produksi. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan serta mengacau proses aktivitas yang telah diatur.8 Bahaya pekerjaan adalah faktor-faktor dalam hubungan dengan pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan. Keadaan tersebut disebut bahaya potensial jika faktor-faktor tersebut belum mendatangkan kecelakaan. Namum jika kecelakaan telah terjadi maka bahaya tersebut sebagai bahaya nyata. Berdasarkan Pra Survey yang dilakukuan di lokasi penelitian, Penulis menemukan beberapa kejanggalan atau permasalahan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di lingkungan kerja, karena pada saat bekerja para pekerja mengunakan alat bantu mesin-mesin guna membantu proses produksi yang sering kali terjadinya kecelakaan kerja. Hal inilah yang menarik perhatian Penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut serta mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA I Tbk DAN PT. FELDA INDO RUBBER Tbk�. 2.Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas ialah sebagai berikut :

8

Anizar, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.2.


1. Apakah penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada PT.Prasidha Aneka Niaga I Tbk dengan PT Felda Indo Rubber Tbk sudah dilaksanakan sebagaimana peraturan perundangundangan yang berlaku? 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pekerja untuk mendapatkan hak keselamatan dan kesehatan kerja apabila pihak perusahaan tidak memenuhi hak pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja ? 3.Kerangka Konseptual/ Kerangka Teori Adapun defenisi operasional untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.9 2. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. 3. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan, perjanjian dimana ditandatangani dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (dienstverhoeding) dimana pihak majikan berhak memberi perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.10 Secara umum pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang9

Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Penerbit Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,2008, hlm.357. 10 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.55.


Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan defenisi bahwa perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 4. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.11 5. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, dan bahan serta proses pengolahannya, landasan tempat kerja maupun lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.12 6. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tidak terduga dan tidak dikehendaki yang mengacau proses suatu aktivitas yang telah diatur.13 7. Perusahaan adalah : a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta, maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. b. Usaha-usaha sosial yang usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.14 8. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi stuktur organisasi, perencanaan, dan tanggung jawab, serta pelaksanaan, prosedur, maupun proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi 11

Pasal 1 Butir 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 12 Suma’mur, Op.Cit.hlm.1. 13 Anizar, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.1. 14 Pasal 1 Butir 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.


pengembangan, penerapan, pencapaian, dan pengkajian, serta pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman dan efisien serta produktif..15 9. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.16 Pembahasan Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT.Prasidha Aneka Niaga I Tbk Memelihara dan merawat kebersihan lingkungan kerja merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan keselamatan kerja pada PT.Prasidha Aneka Niaga I Tbk dan PT. Felda Indo Rubber Tbk. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh PT.Prasidha Aneka Niaga I Tbk mengenai lingkungan kerja ada sebagai berikut: 1. Penerangan tempat kerja: pemberian sarana penerangan pada PT. Prasidha Aneka Niaga I Tbk sudah cukup memadai. Hal ini dikarenakan pekerja/ buruh sudah mampu melihat objek-objek di sekitarnya dengan jelas, ditambah penerangan dari ventilasi sudah cukup membantu. 17Namun di beberapa lokasi lingkungan kerja ada lampu-lampu yang sudah mati dan belum diganti dengan lampu yang baru serta banyaknya debu yang menempel pada lampu sehingga membuat penerangan menjadi redup. Pekerja/ buruh juga sering mengeluh kelelahan mata sehingga berakibat adanya potensi

15

Pasal 1 Angka 1 , Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05./MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 16 Ibid, Pasal 1 Angka 2. 17 Hendra, Wawancara, Pekerja/ Buruh bagian Produksi Drying House PT Prasidha Aneka Niaga I Tbk, hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013.


terjadinya kecelakaan kerja. Sumber penerangan yang digunakan berasal dari diesel dan PLN serta sumber penerangan lain. 2. Kondisi peralatan dan mesin produksi: sebagai alat yang membantu para pekerja/ buruh maka tentunya pihak perusahaan harus memperhatikan kondisi peralatan dan mesin produksi. Kondisi peralatan dan mesin produksi pada PT. Prasidha Aneka Niaga I Tbk cukup memadai. Namun kondisi mesin produksi banyak yang tidak optimal untuk dipakai. Hal ini menyebabkan pekerja/ buruh harus menambah waktu kerja untuk mengejar target produksi.18 3. Pengaturan tata letak peralatan mesin produksi: pengaturan tata letak mesin pada PT.Prasidha Aneka Niaga I Tbk sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jarak antara mesin yang satu dengan mesin yang lainnya sudah tertata teratur sesuai dengan kebutuhan dan manfaat masing-masing mesin. Pekerja atau buruh sudah merasa nyaman dengan pengaturan letak mesin produksi sehingga dalam proses produksi para pekerja/ buruh dapat menggunakan mesin-mesin produksi dengan baik. Penempatan mesin-mesin produksi yang sesuai dengan kebutuhan kerja para pekerja/ buruh membuat para pekerja/ buruh nyaman sehingga tidak membahayakan keselamatan pekerja/ buruh yang sedang berada di lingkungan kerja.19 4. Jumlah perlengkapan keselamatan kerja : Pada PT. Prasidha Aneka Niaga I Tbk sudah menyediakan berbagai macam alat perlindungan diri sesuai dengan peruntukan masing-masing mesin yang digunakan, misalnya untuk menghindari kebisingan maka pihak perusahaan sudah menyediakan alat pelindung telinga untuk mengurangai kebisingan, masker untuk mengurangi debu, sepatu anti air untuk melindungi kaki pekerja/ buruh dari air limbah yang dihasilkan, sarung tangan untuk melindungi tangan pekerja/ buruh dari kontak langsung bahan baku karet, dan helm sebagai pelindung kepala dari

18

Sadi, Wawancara, Pekerja/ Buruh Bagian Produksi Pencacahan (Pre Breaker), pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013. 19 Syafarudin, Wawancara, Pengawas Bagian Produksi Kamar Jemur ( Drying House), pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013.


ancaman kecelakaan kerja yang tidak terduga lainnya.20 Namun dalam proses produksi, pihak pekerja/ buruh banyak yang tidak menggunakan fasilitas alat pelindung diri yang sudah disediakan pihak perusahaan. Salah satu penyebabnya antara lain pekerja merasa nyaman bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri. Kurangnya pengetahuan para pekerja/ buruh tentang pentingnya penggunaan alat pelindung diri saat bekerja dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja buruh. 5. Pemasangan tanda-tanda peringatan berbahaya: pada lingkungan kerja di PT.Prasidha Aneka Niaga I Tbk sudah dipasang berbagai macam tanda-tanda peringatan berbahaya. Pemasangan tanda-tanda berbahaya itu sudah sesuai dengan tempat-tempat yang berbahaya.21 Hal ini bertujuan agar pekerja/ buruh mengetahui akan bahaya bahaya-bahaya potensial yang akan ditimbulkan dari lingkungan kerja tersebut. Pemasangan tanda-tanda peringatan berbahaya itu antara lain yakni pemasangan tanda-tanda larangan untuk merokok, dikarenakan bahaya api di lokasi lingkungan kerja yang mudah terbakar, sehingga dapat mencegah kecelakaan kerja yang akan terjadi. Namun, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak pekerja/ buruh seperti masih banyak ditemukan pekerja/ buruh yang merokok di lokasi yang harusnya bebas dari bahaya api. Hal ini akan membahayakan keselamatan para pekerja/ buruh. 6. Fasilitas P3K yang disediakan pihak perusahaan : fasilitas yang diberikan pihak perusahaan cukup baik. P3K yang disediakan oleh pihak perusahaan hanya obat-obatan untuk mengatasi keluhankeluhan ringan seperti sakit kepala, batuk, flu, dan luka ringan lainnya akibat proses produksi. 7. Kondisi Klinik dan Balai Pengobatan : PT. Prasidha Aneka Niaga sudah memiliki klinik dan balai pengobatan. Klinik dan balai pengobatan ini hanya bersifat membantu pihak pekerja/ buruh dari 20

Joni Hermawan, Wawancara, Kepala Bagian Lingkungan Hidup, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2013. 21 Hartini, Wawancara, Kepala Bagian Umum PT Prasidha Aneka Niaga I Tbk, pada hari Kamis, 6 Juni 2013.


penyakit ringan akibat kerja dan pengobatan untuk pihak keluarga pekerja/ buruh.22 Klinik dan Balai Pengobatan ini dikelolah oleh seorang Bidan. Pihak perusahaan belum menyediakan Dokter perusahaan yang dididik langsung pihak Disnaker. Klinik ini buka dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib. Fasilitas di klinik ini kurang memadai. Obat-obat yang disediakan pihak perusahaan saat minim sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja maka pihak pekerja/ buruh harus dibawa ke rumah sakit terdekat sehingga untuk penanggulangan kecelakaan kerja tidak ditangani langsung oleh pihak klinik dan balai pengobatan. 8. Jumlah jam kerja yang disediakan pihak perusahaan : pada PT.Prasidha Aneka Niaga I Tbk jumlah jam kerja yang disediakan pihak perusahaan adalah 8 jam dikurangi 1 jam untuk istirahat. Pembagian jam kerja terbagi menjadi 2 Shift yakni pagi pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Wib dan malam yakni pukul 20.00 Wib sampai dengan 04.00 Wib. Jam kerja yang disediakan pihak perusahaan terhadap pekerja/ buruh sudah sesuai dengan mempertimbangan rasa kelelahan pihak pekerja/ buruh. Dengan jam kerja yang sudah optimal maka pihak perusahaan berharap pihak pekerja/ buruh dapat bekerja secara optimal sehingga keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilaksanakan secara optimal.23 9. Kapasitas mesin produksi : kapasitas mesin produksi yang disediakan pihak perusahaan sudah cukup mendukung pihak pekerja/ buruh dalam menjalankan aktivitas produksi. Namun banyak mesin-mesin produksi yang mengalami kerusakan, misalnya seringnya terjadinya kerusakan pada mesin penghancur karet dan mesin penggilingan karet.24 Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. Felda Indo Rubber Tbk 22

Yanti, Wawancara, Petugas Klinik Pengobatan PT.Prasidha Aneka Niaga I Tbk, pada hari Jum’at, 7 Juni 2013. 23 Ashif, Wawancara, Pekerja/ Buruh Bagian Giling Blanket PT.Prasidha Aneka Niaga I Tbk, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2013. 24 Okke, Wawancara, Pekerja/ Buruh Bagian Giling Blanket PT.Prasidha Aneka Niaga I Tbk, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2013.


Kondisi Lingkungan kerja pada PT. Felda Indo Rubber Tbk adalah sebagai berikut : 1. Penerangan tempat kerja: pada PT. Felda Indo Rubber Tbk, penerangan yang disediakan pihak perusahaan sudah memadai. Pihak pekerja/ buruh sudah merasa nyaman dengan kondisi penerangan yang disediakan pihak perusahaan. Tidak ada keluhan-keluhan mengenai kelelahan mata akibat penerangan tempat kerja.25 Dengan demikian maka pihak pekerja dapat bekerja secara optimal guna untuk meningkatkan produksi pihak perusahaan. Sumber penerangan berasal dari Diesel dan PLN. 2. Kondisi peralatan dan mesin produksi: pada PT Felda Indo Rubber Tbk peralatan dan mesin produksinya tergolong masih baru sehingga kondisinya masih bagus sesuai dengan peruntukannya masingmasing.26 Hal ini tentunya sangat membantu pihak pekerja/ buruh dalam menjalankan proses produksi perusahaan. 3. Pengaturan tata letak peralatan mesin produksi: pada PT Felda Indo Rubber Tbk, pengaturan tata letak peralatan mesin produksi sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh pihak perusahaan. Letak peralatan mesin sudah beraturan sehingga dapat pekerja/ buruh dapat menjalankan aktivitas produksi secara optimal.27 4. Jumlah perlengkapan keselamatan kerja: perlengkapan keselamatan kerja yang disediakan pihak perusahaan sudah tersedia secara optimal.28 Namun untuk penggunaannya masih diperlukan sosialisasi. Minimnya pengetahuan pekerja/ buruh tentang pentingnya alat pelindung diri saat bekerja membuat mereka merasa tidak nyaman dengan pemakaian alat pelindung diri saat bekerja. Dengan minimnya pengetahuan terhadap pentingnya memakai alat pelindung diri 25

Ali, Wawancara, Pekerja/ Buruh Bagian Jemur Blanket PT Felda Indo Rubber Tbk, pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2013. 26 Yadi, Wawancara, Pekerja/ Buruh Bagian Giling Blanket PT Felda Indo Rubber Tbk, pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2013. 27 Maruya, Wawancara, Kepala Bagian Umum & SDM PT Felda Indo Rubber Tbk, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013. 28 Budi Wijaya, Wawancara, Kepala Bagian Lingkungan Hidup PT Felda Indo Rubber Tbk, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013.


tentunya akan membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja pihak pekerja atau buruh. 5. Pemasangan tanda-tanda peringatan berbahaya: pada lingkungan kerja PT. Felda Indo Rubber Tbk sudah dipasang tanda-tanda peringatan berbahaya, misalnya larangan merokok di kawasan yang berpotensial akan menimbulkan kebakaran, tanda-tanda bertegangan tinggi sehingga pekerja/ buruh dilarang untuk memasuki area tersebut. Pemasangan tanda-tanda peringatan berbahaya sudah dilaksanakan secara optimal. Hal ini bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja pekerja/ buruh pada lingkungan kerjanya. 6. Fasilitas P3K yang disediakan pihak perusahaan : pihak perusahaan hanya menyediakan obat-obatan untuk penanggulangan penyakit ringan seperti sakit kepala, batuk, flu, dan luka-luka ringan akibat kecelakaan kerja. Untuk obat-obatan yang bersifat bukan penyakit ringan pihak perusahaan belum memfasilitasinya. 7. Kondisi Klinik dan Balai Pengobatan : pada PT. Felda Indo Rubber Tbk belum memiliki klinik dan balai pengobatan.29 Apabila pekerja sakit atau terjadi kecelakaan kerja maka pihak pekerja/ buruh diberikan rekomendasi untuk melakukan pengobatan di klinik dokter umum ataupun di rumah sakit terdekat. PT. Felda Indo Rubber Tbk belum memiliki dokter perusahaan yang bertugas mengawasi kesehatan dan cara kerja pekerja/ buruh. 8. Jumlah jam kerja yang disediakan pihak perusahaan : pada PT. Felda Indo Rubber Tbk jumlah jam kerja yang disediakan pihak perusahaan adalah 8 jam dikurangi 1 jam untuk istirahat. Pembagian jam kerja terbagi menjadi 2 Shift yakni pagi pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Wib dan malam yakni pukul 20.00 Wib sampai dengan 04.00 Wib.30 Jam kerja yang disediakan pihak perusahaan terhadap pekerja/ buruh sudah sesuai dengan mempertimbangan rasa 29

Ronald Candra, Wawancara, Kepala Bagian Adm & Penjualan PT. Felda Indo Rubber Tbk, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013. 30 Rian, Wawancara, Pekerja/ Buruh Bagian Giling Blanket PT Felda Indo Rubber Tbk, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013.


kelelahan pihak pekerja/ buruh. Dengan jam kerja yang sudah optimal maka pihak perusahaan berharap pihak pekerja/ buruh dapat bekerja secara optimal sehingga keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilaksanakan secara optimal. 9. Kapasitas mesin produksi : kapasitas mesin produksi yang disediakan pihak perusahaan sudah cukup mendukung pihak pekerja/ buruh dalam menjalankan aktivitas produksi. Mesin-mesin produksi yang sediakan pihak perusahaan sudah cukup optimal sehingga membantu pihak pekerja/ buruh dalam melaksanakan produksi guna mencapai target perusahaan. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pihak Pekerja Untuk Mendapat Hak Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan dalam pasal 86, bahwa setiap pekerja/ buruh berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. dari. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.31 Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena salah satu pihak pada perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian itu, ataupun menyalahi ketentuan hukum.32 Oleh karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan perlindungan kepada pihak pekerja/ buruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, apabila hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan maka pihak pekerja/ buruh berhak untuk menuntut hak tersebut. Apabila ada perselisihan hak antara pihak pengusaha dan pohak pekerja/ buruh maka tata cara dan proses penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 31

Ugo & Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.27. 32 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, 1975, hlm.142.


a. Tahap Pertama : Perundingan Bipartit Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menentukan bahwa setiap ada perselisihan hubungan industrial (termasuk perselisihan hak), maka wajib hukumnya untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja dengan pihak perusahaan tanpa ada pihak ketiga yang turut campur. Hal ini sudah tepat karena pihak yang berselisih adalah pekerja dan pengusaha. Setiap perundingan harus dibuat risalah yang ditanda tangani oleh para pihak. Risalah perundingan sekurangkurangnya memuat:33 1. Nama lengkap dan alamat para pihak. 2. Tanggal dan tempat perundingan. 3. Pokok masalah atau alasan perselisihan. 4. Pendapat para pihak. 5. Kesimpulan atau hasil perundingan. 6. Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan. Dalam hal musyawarah dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuatlah perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian bersama itu mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Perjanjian bersama tesebut harus didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian bersama. Dengan demikian perselisihan hak selesai, setelah itu baru pelaksanaan eksekusinya. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka wakru 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan, tetapi tidak mencapai 33

Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13 /2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm.126.


kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Apabila perundingan gagal , maka tahap kedua harus ditempuh, yaitu satu-satunya lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hak adalah mediasi. b. Tahab kedua : Mediasi Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu pihak atau kedu belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti telah dilakukannya perundingan bipartit. Dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan bahwa selanjutnya instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. Dikarenakan lembaga konsiliasi dan arbitrase tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hak, maka secara otomatis perselisihan hak ini ditangani oleh lembaga mediasi. Apabila dalam mediasi tercapai kesepakatan , maka dibuatlah perjanjian bersama yang selanjutnya perjanjian bersama tersebut juga harus didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam hal perselisihan hak yang dilimpahkan ke mediasi ini juga tidak tercapai kesepakatan , maka tahap ketiga , kedua belah pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. c. Tahap Ketiga : Gugatan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Hubungan Industrial ini baru dapat menyelesaikan perselisihan hak, apabila para pihak telah menempuh penyelesaian melalui lembaga bipartit dan lembaga mediasi, tanpa itu pengadilan akan menolaknya.


Penutup A.Kesimpulan Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 1. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi stuktur organisasi, perencanaan, dan tanggung jawab, serta pelaksanaan, prosedur, maupun proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, dan pengkajian, serta pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman dan efisien serta produktif . Pada PT Prasidha Aneka Niaga I Tbk dan PT Felda Indo Rubber Tbk sudah menjalankan semua bagian dari sistem manajemen seperti struktur organisasi, perencanaan, dan tanggung jawab, serta pelaksanaan, prosedur maupun proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, dan pengkajian, serta pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja perusahaan. Namun pada PT Prasidha Aneka Niaga I Tbk dan PT Felda Indo Rubber Tbk belum ada sistem manajemen audit kepada perusahaan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Manajemen Perusahaan dan aturan-aturan mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sudah dilaksanakan perusahaan tetapi kedua perusahaan ini belum memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai bukti pengakuan tingkat pemenuhan peraturan perundangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3). 2. Hak pekerja/ buruh menurut Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan serta mendapat erlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.


Menurut Pasal 12 UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut : a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai

pengawas atau ahli keselamatan kerja b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan

kesehatan yang diwajibkan. d. Meminta pada Pengurus agas dilaksanakan semua syarat

keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat

keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan. Apabila diantara hak pekerja/ buruh dilanggar oleh pihak perusahaan maka upaya yang dapat dilakukan pihak pekerja dalam rangka menuntut hak-hak pekerja/ buruh antara lain dengan cara: 1. Melakukan upaya perundingan Bipartit. 2. Apabila upaya perundingan Bipartit tidak mencapai kesepatakan antara pihak perusahaan dan pihak pekerja maka dapat melakukan upaya mediasi. 3. Jika mediasi gagal, maka upaya selanjutnya yang dapat dilakukan pihak buruh ialah dengan mengajukan guggatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. B.Saran Adapun saran yang akan disampaikan adalah sebagai berikut:


1. Sebaiknya pihak perusahaan PT Prasidha Aneka Niaga I tbk dan PT Felda Indo Rubber Tbk melakukan sosialisasi terhadap pentingnya penggunaan alat perlindungan diri kepada pekerja/ buruh. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas kepada pekerja/ buruh apabila dalam lingkungan kerja tidak memakai alat perlindungan diri, melakukan hal-hal yang membahayakan kondisi lingkungan kerja seperti merokok. Hal ini harus dilakukan agar pekerja/ buruh sadar akan bahaya yang dilakukannya saat bekerja tersebut sehingga ada kerjasama antara pihak perusahaan dan pihak pekerja/ buruh dalam mengoptimalkan keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan kerja. 2. Sebaiknya pihak perusahaan PT. Prasidha Aneka Niaga I Tbk melakukan pembenahan terhadap mesin-mesin produksi yang telah rusak sehingga pekerja/ buruh dapat melakukan produksi secara maksimal. 3. Pada PT Felda Indo Rubber Tbk sebaiknya di bangun Klinik kesehatan dan Balai Pengobatan Khusus untuk Pekerja/ Buruh sehingga kesehatan pekerja/ buruh mudah dipantau oleh pihak perusahaan dan segera membentuk ahli K3 yang dididik langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan segera dibentuk Dokter perusahaan yang berkeahlian khusus memantau kondisi lingkungan kerja.


DAFTRA PUSTAKA Abdul Khakim. 2009. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Adrian Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta : Sinar Grafika. Anizar. 2009. Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri. Yogyakarta : Graha Ilmu. B.Siswanto Sastrohadiwiryo. 2002. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta : Bumi Aksara. Eman Suparman. 2005. Hukum Perselisihan (Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi. Bandung : PT Refika Aditama. F.X.Djumialdji. 2005. Perjanjian Kerja. Jakarta : Sinar Grafika. Hardijan Rusli. 2011. Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya. Bogor : Ghalia Indonesia. John Ridley.2003. Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jakarta : Erlangga. Juanda Pangaribuan. 2010. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jakarta Pusat : PT Bumi Intitama Sejahtera. Lalu Husni. 2010. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Muchtar Pakpahan. 2010. Perjuangan Kebebasan Berserikat Buruh. Jakarta Pusat : Bumi Intitama Sejahtera. Ninik Widiyanti & Sunindhia. 1987. Manajemen Tenaga Kerja. Jakarta : PT Bina Aksara. Suma’mur. 1989. Keselamatan Kerja & Pencegahan Kecelakaan. Jakarta :CV Haji Masagung. Ugo & Pujiyo. 2010. Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan). Jakarta : Sinar Grafika.


Zaeni Asyhadie.2012. Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja). Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Zainal Asikin dkk. 2010. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahn 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Internet http://www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=3, Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, diakses hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013.

Desi amelia (perdata)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you