Page 1

PENAMBANGAN ILEGAL DI DAERAH OGAN ILIR Oleh: Ayu Virdinia, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. dan Hj. Helmanida, S.H., M.Hum

Abstrak Tercatat di Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup hanya ada 21 orang maupun badan usaha yang memiliki izin pertambangan pasir, padahal ketika peneliti melewati sepanjang sungai Ogan sangat banyak sekali aktifitas penambangan pasir. Faktanya sanksi pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Mineral dan Batubara tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan kata damai menghapuskan unsur-unsur pidana sehingga kasus-kasus yang masuk dalam berkas kepolisian tidak dilanjutkan ditingkat yang lebih tinggi lagi seperti pengadilan. Selain itu belum ada peraturan daerah yang mengatur khusus mengenai pertambangan pasir ini sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi aparat kepolisian dalam menegakkan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan pasir illegal.

Kata kunci

: Pertambangan Ilegal


A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pasir termasuk dalam tambang terbuka. Tambang terbuka adalah suatu metode penambangan selain tambang bawah tanah dan tambang bawah air. Metode penambangan yang segala kegiatan dan aktifitas penambangannya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi, dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara luar disebut metode tambang terbuka. Sebagian besar tambang yang terdapat di Indonesia adalah tambang terbuka yang mempunyai kontribusi besar memproduksi emas, peras, tembaga, nikel, aluminium, phospat, bijih besi, batubara dan hampir semua bahan galian C disertai bahan galian industri dan lain-lain.1 Pertambangan ilegal banyak ditandai dengan ukuran operasi yang kecil. Operasi penambangan skala besar yang ilegal adalah fenomena yang sangat tidak lazim dimana pertambangan tersebut ialah pertambangan non-resmi atau hak atas tanah nondokumentasi. Menambang pasir bagi sebagian orang merupakan cara mudah untuk mendapatkan uang, karena menurut mereka, aktivitas dalam menambang pasir tidak memerlukan keterampilan khusus.2 Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan

1

Buku ajar TA 427-Tambang Terbuka, Ir. Irwandy Arif, Jurusan Jekhnik Pertambangan Fakultas Kebumian dan Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung, 2000. 2 http://anurlita.wordpress.com/artikel-ku/penambangan-pasir-lerengmerapi/ pada 19 Mei 2013, Pukul 14.00 WIB


mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.3 Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan sebagai dasar konstitusional mengenai HAK Penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”4 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 mengatur tentang penggolongan bahan galian, yaitu :  Golongan A/strategis. Yang termasuk didalamnya adalah misalnya minyak bumi, biji uranium, dan sebagainya.  Golongan B/vital. Yaitu termasuk didalamnya adalah misalnya biji emas, perak dan sebagainya.  Golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital. Diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan disebut Surat Izin Pertambangan Daerah.5

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, tanpa adanya izin tersebut maka orang yang melakukan usaha

3

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan. 4 Undang-Undang Dasar amandemen IV 5 Mohammad Taufik Makarao, Aspek Aspek Hukum Lingkungan, PT. Indeks, Jakarta 2011, hlm. 70.


pertambangan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penambangan tidak sah (illegal mining).6 Pertambangan pasir secara illegal merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang. Maka dari itu hukum pidana berperan dalam pertambangan illegal. Pelaku tindak pidana Pertambangan dapat dikenakan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi sebagai berikut : “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).� 2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian singkat diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan illegal tipe C (pasir) ? 2. Bagaimana kendala dalam menegakkan hukum terhadap penambang illegal? B. PEMBAHASAN 1.

Penerapan sanksi penambangan illegal

6

pidana

terhadap

pelaku

H.Salim HS, hukum pertambangan mineral & batubara, Jakarta: Sinar Grafika,2012 ,hlm.299


Secara teoritis ada beberapa tahapan dalam proses pemeriksaan perkara pidana yaitu : dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian penuntutan oleh pihak kejaksaan, sampai kepada putusan hakim.Ujung dari proses peradilan itu adalah adanya putusan hakim yang dimusyawarahkan terlebih dahulu dan harus berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Kasus yang selama ini ditangani oleh aparat berakhir dengan damai atau secara kekeluargaan. Pada dasarnya dalam tindak pidana yang termasuk deli biasa/delik laporan walaupun korban tindka pidana tersebut telah memaafkan pelaku, proses hukum akan tetap dijalankan. Sejatinya, perkara pidana yang sudah bergulir ke pengadilan tidak bisa dicabut lagi. Kalaupun korban memaafkan terdakwa, pengadilan berkewajiban meneruskan perkara itu. Dalam kasus pidana tidak mengenal istilah damai. Perdamaian merupakan salah satu unsur yang meringankan. Bisa saja keputusan yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan atau bebas setelah melihat unsur-unsur meringankan yang ada. Pasal 75 KUHP memberi syarat pencabutan pengaduan yang dibenarkan. Kalau tidak memenuhi syarat Pasal 75, pencabutan pengaduan itu tidak bisa menghentikan perkara pidana. Bunyi Pasal 75 KUHP : Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya itu dalam waktu tiga bulan setelah diajukan


Mahkamah Agung memperbolehkan pengaduan yang tak memenuhi syarat itu. Dalam 1600 k/Pid/2009 tersebut, MA beragumen salah hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan karena adanya tindak pidana.

pencabutan putusan No satu tujuan yang terjadi

Dalam ajaran restorative justice, kejahatan jangan hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum. Konflik juga merepresentasikan terganggu atau terputusnya hubungan antar indovidu dalam masyarakat. Hakim harus mampu menyelesaikan konflik secara adil dan memuaskan para pihak. Namun meskipun restorative justice hendak dikedepankan, pelaku harusnya tetap dikenai kewajiban membayar ganti rugi. Terbukti dari data yang diperoleh peneliti yang membuktikan bahwa penerapan sanksi pidana tidak efektif di daerah Ogan Ilir Sumatera selatan. Tabel 3.1 Data Illegal Minning (penambangan pasir/tanah) Tahun 2011-2013 di Wilayah Hukum Polres Ogan Ilir

NO

TAHUN

JUMLAH KASUS

1

2011

NIHIL

2

2012

NIHIL

3

2013

NIHIL

JUMLAH

0


Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Ogan Ilir

Berdasarkan pertambangan pasir diproses oleh pihak kepolisian hanya pertambangan.

data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus illegal di daerah Ogan Ilir tidak ada yang kepolisian. Hal tersebut dikarenakan aparat bertugas menjadi backup dari dinas

Data yang diterima penulis dari dinas pertambangan, energi dan lingkungan hidup Ogan Ilir memperlihatkan bahwa penambangan disepanjang pinggir sungai Ogan sangat banyak sekali terjadi penambangan illegal. Berikut data yang diterima penulis : Tabel 3.2 Rekapitulasi izin usaha pertambangan, pemilik mesin sedot pasir, surat izin pemanfaatan air tanah/air permukaan dan surat izin pengeboran air tanah untuk tahun 2013 Cadangan (M3)

Pasir 1

Ilham Romli

Desa Suka Jadi, Muara Kuang

IUP OP

2

Suhaimi

Desa Naga Sari, Muara Kuang

IUP OP

3

Aspani Bin

Desa Seri dalam, Kecamatan Tanjung

IUP


Mukmin

Raja

OP

4

Zulkarnain

Desa Seri dalam, Kecamatan Tanjung Raja

IUP OP

5

Juwaini

Desa Talang Balai Baru II, Kecamatan Tanjung Raja

IUP OP

6

Ijazuli

Desa Talang Balai Baru II, Kecamatan Tanjung Raja

IUP OP

7

Ismed Hadi Kolbi

Desa Talang Balai Baru II, Kecamatan Tanjung Raja

IUP OP

8

Feri

Desa Talang Balai Baru II, Kecamatan Tanjung Raja

IUP OP

9

Elly Subro

Desa Talang Balai Baru II, Kecamatan Tanjung Raja

IUP OP

10 Adi Kamil

Desa Tanjung Raja Selatan, kecamatan Tanjung Raja

IUP OP

11 Ibrahim (etet)

Desa Tanjung Raja Selatan, kecamatan Tanjung Raja

IUP OP

12 Devi

Desa Tanjung Raja Selatan, kecamatan

IUP

JUTAAN


Chandra

Tanjung Raja

OP

13 Haidir

Desa Tanjung Raja Selatan, kecamatan Tanjung Raja

IUP OP

14 Yusup

Desa Tanjung Raja Selatan, kecamatan Tanjung Raja

IUP OP

15 Leha

Desa Tanjung Raja Selatan, kecamatan Tanjung Raja

IUP OP

16 Hilmi Bahri

Kelurahan Sungai Pinang I, Kecamatan Sungai Pinang

IUP OP

17 Irsyad Basri

Desa Tanjung Serian, Kecamatan Sungai Pinang

IUP OP

18 Mulyadi Abdullah

Desa Serijabo, Kecamatan Sungai Pinang

IUP OP

19 Yusmi

Desa penyandingan, kecamatan Sungai Pinang

IUP OP

20 Amir Hamzah, SH

Kelurahan Sungai Pinang I, Kecamatan Sungai Pinang

IUP OP

21 Ham Yunus

Kelurahan Sungai Pinang I, kecamatan

IUP


Sungai Pinang

OP

Dalam hal menegakkan hukum untuk penambangan illegal pihak kepolisian mengaku kesulitan, hal tersebut dikarenakan pertambangan illegal diatur dalam perda dan yang didepankan untuk menangani hal tersebut adalah dinas pertambangan dibantu oleh Polisi Pamong Praja (POLPP), jika diperlukan pengamanan dari pihak kepolisian maka pihak dinas pertambangan meminta bantuan dari kepolisian dalam menindak dan meminta perlindungan.7 Dalam hal penambangan pasir illegal pihak kepolisian bisa melakukan tindakan tetapi hanya tindak pidana ringan seperti pembinaan dan himbauan kepada penambang illegal untuk membuat izin.Jika hal tersebut tidak diindahkan maka dapat diambil tindakan berupa tindak pidana ringan yang tercantum dalam KUHP Pasal 363 pencurian pasir.8 Polisi bekerjasama dengan dinas pertambangan dalam menjalankan razia untuk mengurangi dan mencegah pertambangan illegal pasir ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas pertambangan yang melakukan pembinaan dan pengawasan dan dibantu aparat kepolisian sebagai backup untuk dinas pertambangan.9 Kerjasama tersebut juga merupakan bagian dari rangkaian tugas POLRI untuk memberikan kenyamanan untuk warga setempat yang secara psikologois kaget dengan kedatangan

7

ibid ibid 9 Wawancara dengan Kompol Eddy Aprianto Haka,ST.,Msi selaku Kanit Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Polda Sumatera Selatan 8


aparat, sehingga aparat yang berwajib bisa dengan leluasa menjalankan tugas.10 Selain aparat kepolisian, PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) juga bisa mengambil tindakan pemidanaan terhadap pelaku pertambangan pasir illegal.11 Sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 150 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dalam bidang pertambangan. Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan di bidang pertambangan, digolongkan menjadi dua, yaitu : 1. Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; dan 2. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil.12 Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.13 2.

Kendala-kendala dalam menegakkan sanksi pidana terhadap pelaku penambang illegal

Untuk menanggulangi terjadinya penambangan illegal maka pihak pertambangan hendaknya melakukan penyuluhan/ sosialisasi, maka pada tanggal 04 Juni 2013 dinas 10

ibid Wawancara dengan Aipda Hendra Kutama Pejabat Sementara Panit 4 Subdit 4 Tipiter Krim sus Polda Sumatera Selatan 12 H.Salim HS, hukum pertambangan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers,2005 , Op Cit, hlm.294 13 Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 11


Pertambangan,Energi dan Lingkungan Hidup melakukan penyuluhan mengenai pertambangan yang dilaksanakan di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) yang pada saat itu sosialisasi tersebut dibuka oleh Bupati Ogan Ilir. Selama ini jika ada penyuluhan dari dinas pertambangan maka bukan hanya di LPMP dilaksanakan penyuluhan tersebut tetapi juga di Rumah Makan Sederhana, Ruang PKK, Kantor Camat dan Kantor Lurah.14 Dari pengakuan Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup bapak H.M. Thahir R, Ap, M.si mengatakan bahwa sosialisasi dilaksanakan 1 tahun 1 kali tetapi menurut pengakuan dari salah satu penambang legal mengatakan selama 6 tahun melakukan pertambangan Bayumi yang memiliki surat izin dari dinas Pertambangan hanya mendapatkan penyuluhan/ sosialiasi 1 kali dari dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan hidup yang dilaksanakan di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan). Kasus-kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian tidak sampai ke tahap pengadilan. Hal tersebut dikarenakan baik pelapor maupun yang dilapor menginginkan untuk berdamai. Walaupun tidak ada kata perdamaian yang menghapus unsurunsur pidana namun pada kenyataannya kasus tersebut berhenti dan tidak diteruskan lagi oleh para aparat kepolisian. Tidak diteruskannya proses hukum tersebut ialah dikarenakan kebudayaan Negara Republik Indonesia yang mengutamakan musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu kesepakatan antara yang melapor, terlapor dan pihak aparat kepolisian. 14

Wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir, H.M. Thahir R, Ap, M.si


PPNS di daerah Ogan Ilir Sumatera Sealtan belum pernah mengadakan penindakan bagi pelaku penambangan illegal. PPNS dalam menunaikan bakti kerja di dinas pertambangan. Energy dan lingkungan hidup khususnya dibagian geologi sehari-hari bekerja didalam kantor bukan di lapangan. Selama bertugas PPNS di dinas pertambangan tersebut tidak pernah melakukan penyidikan terhadap penambangan illegal. Hal tersebut dikarenakan lebih banyak kasus penambangan illegal ketika ditemukan langsung dilaporkan dan diserahkan ke aparat kepolisian.15 Maka dalam hal tersebut PPNS bertugas menjadi saksi ahli dari dinas pertambangan. Sekarang tidak ada PPNS di dinas pertambangan, energy dan lingkungan hidup. Sebelumnya PPNS yang berada di dinas pertambangan hanya satu orang. Walaupun tidak ada aturan yang jelas dan khusus mengenai pengaturan PPNS namun dilihat dari fakta dilapangan sepanjang sungai ogan terdapat banyak sekali penambang pasir yang dalam data dari pihak dinas pertambangan hanya 21 orang dan instansi yang memiliki izin, maka penambangan illegal sangat banyak terjadi didaerah Ogan Ilir Sumatera Selatan. Dengan satu orang PPNS yang sehari-harinya hanya berada di kantor dan tidak meninjau langsung dilapangan maka wajar saja penerapan sanksi pidana tidak efektif di daerah Ogan Ilir Smatera Selatan. PPNS seharusnya bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menangani kasus penambangan illegal sehingga sanksi pidana dapat efektif dan para pelaku penambang pasir illegal dapat diberikan hukuman sebagaimana mestinya. Dengan pidana 15

Wawancara dengan Kabid Geologi, Pertambangan Umum Air Tanah/ Air Permukaan, Ir. Febrianto,M.Si


penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang dikenakan bagi penambang illegal yang tercantum dalam Pasal 158 UndnagUndang Nomor 4 Tahun 2009 sedikit banyak membuat pelaku penambang illegal jera dalam melakukan tindakan penambangan illegal. Tindakan pidana merupakan tindakan represif bagi aparat yang berwajib dalam lingkup POLDA, sedangkan tindakan Prefentif dilakukan di Polres.16 Dalam penanganan kasus pertambangan illegal tidak sama dengan penanganan pada kasus pertambangan yang lainnya seperti pertambangan batubara atau minyak bumi. Belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pertambangan pasir.Hal tersebut merupakan salah satu kendala dalam menindak pelaku penambangan pasir illegal. Penanganan kasus pertambangan pasir illegal termasuk yang mudah untuk dilakukan penanganannya dan tidak terlalu sulit seperti penanganan seperti pada penanganan kasus pertambangan lain seperti batubara. Pelaku pada pertambangan pasir illegal kebanyakan ialah orang biasa yang memiliki rumah dipinggir sungai dan melakukan penambangan pasir secara tradisional dengan skala kecil. Penambang tradisional menggunakan pompa hisap yang telah disambung dengan selang besar yang diletakkan ditengah sungai sehingga nantinya air yang telah dihisap oleh alat tersebut bercampur dengan pasir dan kemudian pasir tersebut dibawa kepinggir sungai kemudian dijual. 16

Wawancara dengan Kompol Eddy Aprianto Haka,ST.,Msi selaku Kanit SUbdit 4 Tindak Pidana Tertentu Polda Sumatera Selatan


Pihak kepolisian melakukan patroli dalam penindakan kasus pertambangan. Dalam 1 (satu) tahun pihak aparat kepolisian melakukan operasi Peti yang biasanya dilakukan pada akhir tahun. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya pertambangan pasir illegal. Dari beberapa hasil wawancara mengatakan bahwa tidak pernah ada penyuluhan langsung didaerah mereka mengenai izin pertambangan pasir di daerahnya oleh dinas pertambangan. Hal tersebut juga yang menyebabkan mereka tidak mengetahui bahwa penambangan pasir yang mereka lakukan selama ini adalah penambangan pasir illegal yang tidak memiliki izin dari dinas pertambangan. C. PENUTUP 1. Kesimpulan Penerapan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap pelaku penambang pasir illegal tidak efektif di daerah Ogan Ilir Sumatera Selatan. Belum adanya peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai penambangan illegal merupakan factor yang terbesar yang menjadi kendala bagi aparat kepolisian dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan pasir illegal yang ada di daerah Ogan Ilir Sumatera Selatan. Karena didalam peraturan daerah itu hendaknya mengatur mengenai daerah mana saja yang dilarang untuk dilakukan penambangan pasir sehingga aparat dapat menindak lanjuti langsung jika terjadi penambangan pasir illegal. Jika ada kasus penambangan pasir illegal maka kasus tersebut diselesaikan secara damai baik dengan dinas pertambangan maupun dengan pihak kepolisian, sehingga penambang pasir illegal tidak dikenakan sanksi pidana yang dapat membuat jera pelaku.


Jika terjadi penambangan pasir illegal maka yang didahulukan untuk menangani kasus tersebut ialah dinas pertambangan. Hal tersebut dikarenakan aparat kepolisian hanya menjadi backup bagi dinas pertambangan yang jika diperlukan untuk ditindak pidana lebih lanjut ke tahap pidana. 2. SARAN Pada kenyataannya sanksi pidana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dapat dikenai untuk openambang illegal di daerah Ogan Ilir Sumatera Selatan. Untuk itu agar tercapainya ketertiban hukum maka polisi, dinas pertambangan dan pemerintah mendiskusikan masalah ini untuk mencari jalan keluar agar penambang pasir di daerah Ogan Ilir jera dan juga lingkungan dipinggir sepanjang aliran sungai Ogan terlindungi dari abrasi dan kerusakan lingkungan lainnya. Hendaknya dilakukan kegiatan sosialisasi langsung di lapangan penambangan pasir illegal maupun di daerah yang belum ada penambangan pasir. Hal itu dilakukan agar masyarakat mengerti bahwa menambang pasir harus memiliki izin dari dinas pertambangan, energy dan lingkungan hidup.


DAFTAR PUSTAKA 1. Buku-buku

Irwandy Arif , Buku ajar TA 427-Tambang Terbuka, Bandung: Jurusan Tekhnik Pertambangan Fakultas Kebumian dan Teknologi Mineral Institut Teknologi, 2000.

Makarao Taufik Mohammad, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, Jakarta: pt. Indeks, 2011

Salim H.S. Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. -------------, Hukum Pertambangan Mineral & Batubara, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana


3. Internet dan Jurnal http://anurlita.wordpress.com/artikel-ku/penambanganpasir-lereng-merapi/ pada 19 Mei 2013, Pukul 14.00 WIB

Ayu virdinia (pidana)  
Advertisement