Page 1

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Berbeda Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ( Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN dan Putusan Hakim Nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN) Oleh: Ariyanti Elisabet, SH Lulus Tanggal 17 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H dan Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

PENDAHULUAN 1.1. Abstrak Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis ataupun tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang akan bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi , yang semuanya dituangkan dalam prinsip prinsip dasar kode etik hakim. Sehingga hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan akhir harus mempertimbangkan aspek yuridis ( ketentuan hukum), sosiologis ( kemanfaatan) serta filosofis ( keadilan ). Kata Kunci : Hakim dalam Mengadili, Dasar Pertimbangan Putusan hakim .


1.2. Latar Belakang Pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana merupakan lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka , menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh hakim guna menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan pada hakim di pengadilan untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perkara perdata maupun pidana. Hakim berperan sebagai subsistem dalam peradilan pidana dalam usahanya untuk menanggulangi kejahatan dan penjahat adalah pemberian hukuman pidana bagi si pelanggar hukum . Tingginya angka penghukuman ( high conviction rate) oleh hakim pada pengadilan terhadap perkara yang masuk , bukan hanya sebagai petunjuk adanya kemampuan hakim dalam melaksanakan peraturan yang berlaku tetapi juga menunjukkan adanya kerjasama dan koordinasi antar lembaga – lembaga sistem peradilan pidana secara baik. Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Tindak kejahatan dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jambi mengalami peningkatan dari 217 kasus di tahun 2011 naik menjadi 233 kasus pada tahun 2012.1 Berdasarkan uraian diatas penulis akan memberikan suatu contoh kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kota Muara Bulian bagian wilayah dari kota Jambi 2 . Atas nama terdakwa berinisial JL berumur 82 tahun, jenis kelamin laki laki yang terbukti telah melakukan tindak pidana membantu pencurian dengan kekerasan menggunakan satu buah senjata api rakitan laras pendek dan korban berinisial NZ pemilik toko emas Cahaya Murni dengan hasil vonis penjara 6 (enam) tahun. Selain kasus di atas, dalam kasus yang lainnya 3 di Pasar PU Paal V Muara Tembesi Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari atas nama terdakwa 1

Sumber : Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, Register Penuntutan disusun oleh Petugas Administrasi Perkara Pidana Umum 2 Putusan Hakim Nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN 3 Putusan Hakim Nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN


berinisial MY berumur 34 tahun , jenis kelamin laki-laki yang telah terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan menggunakan tiga buah senjata api laras pendek dan satu buah martil dan korban berinisial SY pemilik toko emas DIAMON dan AS pemilik toko emas TUNAS MEKAR dengan hasil vonis pidana penjara 9 (sembilan) tahun. Dalam hubungannya dengan kasus pencurian dengan kekerasan yang telah terjadi, hakim mempunyai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan uraian diatas , maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang berjudul “ Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Berbeda Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ( Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN dan Putusan Hakim Nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN)� 1.3. Perumusan Masalah 1.

Apa yang menjadi dasar penjatuhan vonis penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Muara Bulian atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada kasus putusan hakim nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan hakim nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN? 2. Faktor-faktor apa yang memotivasi terpidana melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut sesuai pada perkara pidana putusan hakim nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan hakim nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN?

1.4. Kerangka Teori

Kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut : A. Teori Kebebasan oleh Hakim


Menurut Yahya Harahap 4 , kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap arrogance of power dengan memperalat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relative dengan acuan : 1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan statute law must prevail (ketentuan undang-undang harus diunggulkan). 2. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan acontrario) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin equity must prevail (keadilan harus diunggulkan); 3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (rechts vinding), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme� yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman. B. Teori Keadilan 1. Teori Keadilan Aristoteles5 Pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Kesamaan hak 4

M. Yahya Harahap, SH., Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 60-61. 5 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, halaman 239.


dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. 2. Teori Keadilan oleh Hans Kelsen6 Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. C. Teori Penjatuhan Putusan Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, yang di gunakan dalam perkara ini adalah :7 Teori Ratio Decidendi Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivsai yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, halaman. 7 7 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 105-112.


ISI

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim 1. Dasar Pertimbangan Yuridis Dasar pertimbangan yuridis berdasarkan putusan 178/PID.B/2012/PN.MBLN adalah sebagai berikut :

nomor

a. Dakwaan Penuntut Umum dan Tuntutan Pidana Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang berbentuk subsidair dengan dakwaan primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP . berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum , Majelis Hakim telah membuktikan unsur – unsur dari tindak pidana tersebut. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” terpenuhi karena sesuai dengan Yurisprudensi atau putusan Hoge Raad W.7587, tertanggal 25 Maret 1901, yang menyebutkan : “Orang yang mengamat-amati dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama.” b. Terhadap saksi Bahwa penuntut umum telah mengajukan 5 ( lima ) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah dan mengenai keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

c. Terhadap terdakwa Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, akan dipertimbangankan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Berdasarkan putusan Nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN : Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat


-

Perbuatan terdakwa dan teman-temannya menggunakan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang Tindakan terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang telah melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) yang berbunyi: “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”

Hal-hal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan selama persidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi . d. Terhadap barang bukti Bahwa barang bukti yang telah dinyatakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terbukti dipersidangan. Salah satu barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang menjadi pertimbangan hakim bahwa perbuatan terdakwa yang ikut dalam perencanaan dan mengawasi adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana. 2.

Dasar Pertimbangan Sosiologis

Adapun dasar pertimbangan sosiologis berdasarkan putusan nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN adalah sebagai berikut :


a. Terdakwa merupakan seorang pencari nafkah yang dapat menghidupi keluarga. Dengan dipidananya terdakwa maka keluarga akan kehilangan seorang pencari nafkah. b. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut atas perintah dari teman-teman terdakwa. 1. Dasar Pertimbangan Yuridis Dasar pertimbangan yuridis berdasarkan putusan 179/PID.B/2012/PN.MBLN adalah sebagai berikut :

nomor

a. Dakwaan Penuntut Umum dan Tuntutan Pidana Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang berbentuk subsidair dengan dakwaan primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP . berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum , Majelis Hakim tidak telah membuktikan unsur – unsur dari dakwaan primair tersebut. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tidak terpenuhi karena menurut pendapat Majelis Hakim , terdakwa tidak ikut mengambil barang, berupa emas dan uang tersebut, namun terdakwa hanya bertugas mengamati toko emas Cahaya Murni sebelum teman-teman terdakwa melakukan perbuatan mengambil emas dan uang dari toko tersebut. Dalam perkara ini seharusnya Majelis Hakim dapat menggunakan yurisprudensi yaitu suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya yang mengadili kasus – kasus serupa. 8 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan yurisprudensi atau putusan Hoge Raad W.7587 ,tertanggal 25 Maret 1901, yang menyebutkan : “Orang yang mengamat-amati dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan , tetap merupakan pelaku bersama.” 8

Kansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1989. Halaman 57.


Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ( Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 terakhir sebagaimana diubah dengan UU Nomor 38 Tahun 2009 ) memberikan peluang bagi hakim untuk menemukan hukumnya sendiri melalui ijtihad hukum. Ijtihad hukum ini jika nantinya dituangkan dalam putusan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung maka akan menjadi rujukan bagi hakim lain dalam mengadili perkara serupa menjadi yurisprudensi. b. Terhadap saksi Bahwa penuntut umum telah mengajukan 5 ( lima ) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah dan mengenai keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. c. Terhadap terdakwa Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, akan dipertimbangankan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Berdasarkan putusan Nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN : Hal-hal yang memberatkan : - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat - Terdakwa pernah dihukum (recidive) Menurut sistematika KUHP Pasal 486,487 dan 488, apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya telah dijatuhi pidana menurut suatu keputusan Hakim yang berkekuatan tetap , kemudian setelah ia selesai menjalani pidananya dan ia dikembalikan kedalam masyarakat, ia dalam jangka waktu tertentu melakukan tindak pidana lagi , maka pidana yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang kedua kali itu, diperberat dan pada umumnya ditambah sepertiga.9

9

Rasyid Ariman, S.H.,M.H dan Fahmi Rahgib, S.H.,M.H., Hukum Pidana Indonesia. Penerbit Unsri. 2007, halaman 237.


Sebagai dasar atau alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap seorang recidivist itu ialah bahwa apabila seseorang yang telah pernah dijatuhi pidana, kemudian masih melakukan tindak pidana lagi, dianggap sebagai manusia yang berbahaya dan tidak jerajera sehingga patut pidananya ditambah beratnya. Hal-hal yang meringankan : - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi .

d. Terhadap barang bukti Bahwa barang bukti yang telah dinyatakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terbukti dipersidangan. 2. Dasar Pertimbangan Sosiologis Adapun dasar pertimbangan sosiologis berdasarkan putusan nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN adalah sebagai berikut : a. Terdakwa merupakan seorang pencari nafkah yang dapat menghidupi keluarga. Dengan dipidananya terdakwa maka keluarga akan kehilangan seorang pencari nafkah. b. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut atas perintah dari teman-teman terdakwa. c. Hasil dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa digunakan untuk berfoya-foya. d. Berdasarkan putusan nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan faktor kelompok sosial yang menjadi proses belajar tingkah laku kriminal dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. e. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana karena diawali dengan suatu rencana bersama 4 (empat) orang temannya untuk melakukan pencurian pada keesokan harinya. Proses belajar


tingkah laku kriminal melalui asosiasi telah terbukti dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal tersebut telah terbukti dilegitimasi sesuai dengan teori differential association . Dengan melihat sebab – sebab pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pidana berdasarkan factor-faktor diatas sesuai dengan putusan nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN, tidak dapat dilihat sebab-sebab intern karena di dalam putusan nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN maupun putusan nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN karena tidak adanya data valid yang memberikan keterangan mengenai factor dari dalam diri terdakwa sendiri, tetapi hanya dapat dilihat dari sebab-sebab extern yaitu sebab-sebab kejahatan yang ditimbulkan oleh factor dari luar diri si pelaku , yaitu sebagai berikut : a. Waktu kejahatan Berdasarkan putusan nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa mulai mengecek lokasi Toko Mas yang berada di Pasar PU Paal V Muara Tembesi Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari dalam keadaan aman , begitu pula berdasarkan putusan nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mulai mengecek situasi di toko emas Cah sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mulai mengecek situasi di toko emas Cahaya Murni dalam keadaan aman. Waktu kejahatan yang terjadi adalah waktu pagi hari ketika lokasi tempat kejahatan sepi dan mendukung untuk melakukan kejahatan. b. Tempat kejahatan Berdasarkan putusan nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN bahwa tempat terjadinya kejahatan adalah di pasar umum dan merupakan satusatunya tempat yang menjual perhiasan emas yang menjadi target utama si pelaku. c. Lingkungan Berdasarkan putusan nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN bahwa lingkungan social terdakwa adalah bersama dengan kelompok – kelompok di dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan


atau keinginan yang sama yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan yang ingin dicapai secara bersama-sama. d. Faktor ekonomi Berdasarkan putusan nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN menyatakan bahwa terdakwa merupakan pencari nafkah yang dapat menghidupi keluarga dan berdasarkan keterangan terdakwa barang hasil tindak pidana pencurian tersebut di letakan di sepeda motor sampai ditangkap oleh anggota Kepolisian dan kemudian disita. Sedangkan berdasarkan putusan nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN menyatakan bahwa terdakwa juga merupakan pencari nafkah yang dapat menghidupi keluarga, akan tetapi berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang dan emas hasil perbuatan tersebut telah dihabiskan untuk makan dan foyafoya.

PENUTUP Dari uraian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penulis mengemukakan saran bahwa seharusnya hakim dalam mempertimbangakan sanksi pidana harus menggunakan sumber hukum yang kuat yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Sumber hukum tersebut dapat diperoleh melalui peraturan pemerintah, yurisprudensi ataupun norma-norma hukum lainnya yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti . selain itu hakim juga harus mempertimbangkan suatu keadilan , baik keadilan hukum maupun keadilan sosial.


DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR: Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2007 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Al. Wisnu Broto, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997. Arbijoto, Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai homo relegiosus), Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000. Bambang Waluyo, S.H. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 1992. Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, PT. Alumni , Bandung, 2009 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004. F. Manao, Hakim sebagai Pilihan Profesi, diterbitkan oleh IKA PERMAHI (Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia), Jakarta. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penerbit UNSRI, 2013. _____________________________ , Mengenal Kriminologi, Penerbit Unsri, Palembang, 2011. H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Kejahatan Tertentu dalam KUHP, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.


M. Sudrajat Bassar. Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Remaja Karva , Bandung, 1986. Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative, Cet III, Bayu media Publishing, Malang , 2007. J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PHH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995. Leden marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1995 Lilik Mulyadi, Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga , Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 260 Bulan Juli 2006, Ikahi, Jakarta, 2007. Mackenzie dalam buku Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 2010, Jakarta Moeljatno dan Yusti Probowati Rahayu, Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana, Citramedia, Sidoarjo, 2005. Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Unversitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982 __________ , Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. M. Sudradjat Bassar, Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP, Remaja Karva, Bandung,1986 M. Yahya Harahap, SH., Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.


__________________, Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama, Al-Hikmah, Jakarta, 1994. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia, Surabaya, Gadjah Mada University Press, 1994. 1

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, Politeia, Bogor , 1996. Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KKUHP) serta komentar-komentar lengakap pasal demi pasal, Politeia, Bogor , 1996. Susilowati, Keyakinan Hakim dan Alat Bukti dalam Putusan Hakim Pidana. Buletin Ilmiah Universitas Surabaya. Surabaya. 1998. Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2005. Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2009. Wirjono Prodjodikoro,Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003. Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977. Yusti Prabowo Rahayu, Di Balik Putusan Hakim, Srikandi, Yogyakarta, 2005


PERUNDANG-UNDANGAN  Kitab Undang – Undang Hukum Pidana  Undang – Undang Dasar 1945  Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kehakiman

Tentang Kekuasaan

SUMBER LAIN - LAIN Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta 2003. Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, Register Penuntutan disusun oleh Petugas Administrasi Perkara Pidana Umum. Putusan Hakim Nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN Putusan Hakim Nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN

Ariyanti elizabet simanjuntak (pidana)  
Advertisement