Page 9

B E R I TA A H U

suatu produk. Kerja sama ini merupakan single submission atau pengajuan tunggal yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam pengajuan badan hukum, sekaligus dapat mendaftarkan logo dan merek. Freddy mengatakan ketika ketiga institusi ini melakukan penandatangan MoU, maka ini merupakan single submission pertama di Indonesia. “Single submission artinya one stop services,” ujarnya. “Maka orang yang baru mendaftarkan PT akan ditawarkan tiga hal, yaitu nama domain, logo, dan merek. Nanti di-submission- nya AHU tapi setelah dia klik, nanti akan masuk ke masingmasing web service nya unit. Dan untuk pembayarannya akan kita atur lebih lanjut,” tambahnya. Cahyo menambahkan, dengan inisiatif

digunakan untuk ukuran penilaian prestasi kerja pegawai yang bersangkutan. Pada capaian SKP, penilaian kinerja juga dilakukan terhadap perilaku kerja pegawai. Di antaranya meliputi orientasi pelayanan dan integritas. Kemudian komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan. Sementara itu, Kepala Bagian Kepegawaian Sucipto, mengakui ada beberapa hal dan permasalahan yang dihadapi mengenai pengisian SKP sehingga konsinyering yang digelar ini dapat memberikan pemahaman dan kemudahan dalam pengisian SKP baik dari Ditjen AHU maupun yang ada di BHP dengan harapan ke depan pengisian SKP ini tidak menjadi beban bagi ASN Ditjen AHU dan BHP. “ini adalah suatu persoalan bagi bagian kepegawaian. Oleh karena itu, konsinyering ini diadakan untuk memberikan kemudahan bagi kita semua, agar ke depan pengisian SKP ini tidak menjadi beban problem bapak ibu sekalian,’’ ujar Sucipto. [l]

dari Dirjen KI one single submission ini, data yang masuk ke AHU akan terintegrasi dan terjadi pertukaran data dengan sistem yang ada, kemudian nanti semuanya akan terverifikasi dan terkontrol. “Jadi single submission itu terhubung antara AHU dengan DJKI yang pada akhirnya akan mendapat kepastian usaha dan bisnis yang lebih baik,” terangnya. Freddy berharap kerja sama antara DJKI, Ditjen AHU, dan PANDI itu dapat terealisasikan pada Agustus 2018 mendatang sehingga di bulan depan, kerja sama ini sudah dapat melakukan soft opening web service-nya. “Saya berharap kerja sama kita antara DJKI, AHU, dan Pandi itu harus direalisasikan dan harus bisa berjalan dengan maksimal,” ujar Freddy sebelum mengakhiri sambutannya.

[l]

Ia menambahkan notaris harus konsekuen apabila terjadi pelanggaran kode etik dan atau didapati melanggar perbuatan pidana dalam pembuatan akta, sehingga harus diperiksa oleh MKN. Notaris yang akan diperiksa harus mendapat ijin dari MKNW atau MKNP terkait pelangaran kode etik notaris dan atau tindak pidana dalam pembuatan akta. Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto memaparkan MKN harus cermat, tanggap, dan teliti dalam proses pemeriksaan terhadap notaris untuk proses penyidikan dan peradilan. “MKN harus cermat, dan tanggap terhadap permohonan tersebut dan teliti dalam proses pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan sebelum surat persetujuan atau penolakan diberikan,” kata Bambang

Notaris Rentan Terjerumus Tindak Pidana Notaris dalam menjalankan profesinya sangat rentan terjerumus dalam tindak pidana, untuk menghindarinya maka notaris dituntut profesional. Sejumlah notaris terlibat kasus hukum karena kurang cermat dalam membuat akta otentik. “Saya mengajak semua notaris agar menghindari dan menjauhi tindak pidana. Pesan saya kepada pengurus yang dilantik, mari kita tingkatkan kinerja dalam mengawal profesi notaris ini menjadi profesi yang dibutuhkan masyarakat dan diterima keberadaannya jangan sampai ada lagi kasus notaris yang bermasalah, cukup sudah jangan terulang lagi,” kata Ketua Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Pusat Mualimin Abdi dalam Rapat Koordinasi MKN di Hotel Royal Bogor, Jawa Barat, 9 April 2018.

saat melantik pengurus dan anggota MKN dalam rangka Pergantian antar waktu. MKN adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotocopy minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan terkait dengan akta. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

9

Profile for Febby Fitri Anti

AHU Magz03  

Majalah AHU edisi ke tiga membahas tentang Program Prioritas Ditjen AHU 2018

AHU Magz03  

Majalah AHU edisi ke tiga membahas tentang Program Prioritas Ditjen AHU 2018

Advertisement