Page 8

B E R I TA A H U

Mempermudah Pengajuan Badan Hukum, Ditjen AHU dan DJKI Terapkan Single Submission

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menjalin kerja sama dengan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Penandatangan naskah kerja sama ini ditandatangani Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris bersama Plt. Direktur Jenderal AHU, Cahyo Rahadian Muzhar dan Direktur Utama PANDI, Andi Budimansyah di Ruang Aula Lantai 18, Gedung ex-Sentra Mulia, Kamis (01/02/18). Kerja sama ini merupakan terobosan baru, di mana sistem database yang ada di Ditjen AHU dan DJKI akan terintegrasi, dan sebagai solusi dari masalah yang timbul saat penggunaan nama didaftarkan di AHU sebagai PT namun di DJKI didaftarkan sebagai merek dari

Bagian Kepegawaian Ditjen AHU Gelar Penyusunan SKP 2018 Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar konsinyering Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2018 pada Rabu (28 /02/18). Hal ini sebagai upaya peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi pegawai terkait SKP Ditjen AHU dan Balai Harta Peninggalan (BHP) dengan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja pegawai negeri sipil (PNS). Agus Nugroho Yusup, Sesditjen AHU dalam sambutannya menyampaikan bahwa penilaian yang berlaku sekarang pada dasarnya sama, yakni tidak mengalami penurunan agar usulannya dapat dipertimbangkan. Namun demikian terdapat sedikit perbedaan.

8

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

Seperti kita ketahui bahwa nilai akhir dari suatu SKP adalah berupa sebutan (sangat baik, baik, dst.). Jika tahun sebelumnya SKP seorang PNS/ASN memperoleh nilai 80, kemudian tahun terakhir turun menjadi 76, secara angka terlihat mengalami penurunan, akan tetapi karena sebutan antara nilai 80 dan nilai 76 sama, yakni sebutan Baik, maka usulan kenaikan pangkat PNS/ASN tersebut masih dapat dipertimbangkan. Berbeda halnya jika nilai sebutannya yang mengalami penurunan, maka usulan kenaikan pangkat tersebut tidak akan diproses, meskipun dari sisi jumlah angka kredit dimungkinkan. Misalnya

untuk contoh yang mirip dengan di atas, jika pada tahun sebelumnya memperoleh nilai 76 dengan sebutan Baik, kemudian di tahun terakhir memperoleh 75 dengan sebutan Cukup, maka ini selain angkanya mengalami penurunan, yang terpenting sebutannya juga menurun (dari Baik menjadi Cukup). Kejadian yang demikian berdampak kepada tidak dapat dipertimbangkannya usulan kenaikan pangkat dan golongan. Penetapan kontrak prestasi kerja

Profile for Febby Fitri Anti

AHU Magz03  

Majalah AHU edisi ke tiga membahas tentang Program Prioritas Ditjen AHU 2018

AHU Magz03  

Majalah AHU edisi ke tiga membahas tentang Program Prioritas Ditjen AHU 2018

Advertisement