Page 57

A K U N TA B I L I TA S

“MENGINGAT PERINGKAT INDONESIA SEMAKIN MENINGKAT SEJAK TAHUN 2015 HINGGA 2017, KITA HARUS TERUS BERUPAYA DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA,�

Adanya teknologi, sangat dimungkinkan untuk mengubah sistem birokrasi yang berbelit-belit dan rawan pungli sehingga menjadi transparan, cepat, dan mudah. Tiga Permenkumham yang menjadi dasar bagi Ditjen AHU merancang Permenkumham baru sebagai penunjang kemudahan berusaha di Indonesia. Ketiga permenkumham tersebut adalah : 1. Permenkumham Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus dimana merubah sistem pendaftaran kurator dan pengurus yang semula manual menjadi online dan mendukung penguatan pengaturan kurator dalam resolving insovency EoDB; 2. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tarif dan Jasa Notaris untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan menurunkan tarif jasa hukum yang dibayarkan kepada notaris dengan modal dasar Rp 1 miliar saat ini adalah Rp 5 juta masih dianggap terlalu tinggi bagi EoDB; 3. Permenkumham Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP atas Pelayanan Jasa Hukum Ditjen AHU yang didasari oleh belum ada aturan mengenai pembayaran melalui autodebet

(aplikasi YAP), jangka waktu voucher PNBP dan penggunaan aplikasi SIMPADHU untuk BHP, serta belum mengatur terkait PNBP dari luar negeri. Ada beberapa hal yang ditambahkan dalam tiga permenkumham tersebut : 1. Permenkumham No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Ditjen AHU ; pengaturan untuk membayaran PNBP atas layanan Ditjen AHU melalui autodebet (aplikasi YAP), kejelasan jangka waktu untuk voucher PNBP dan penggunaan aplikasi

2.

3.

SIMPADHU untuk BHP. Permenkumham No. 3 Tahun 2017 tentang Tarif Jasa Notaris untuk UMK; menambah klasifikasi pendirian pt dengan modal Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta dengan tarif Rp 3 juta termasuk biaya pendirian, biaya akta notaris dan biaya percetakan negara. Permenkumham No. 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus; mengatur pendaftaran kurator dan pengurus secara onine dari aplikasi pelaporan kurator secara online yang diharapkan ke depan menjadi portal besar untuk kurator. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

57

Profile for Febby Fitri Anti

AHU Magz03  

Majalah AHU edisi ke tiga membahas tentang Program Prioritas Ditjen AHU 2018

AHU Magz03  

Majalah AHU edisi ke tiga membahas tentang Program Prioritas Ditjen AHU 2018

Advertisement