Page 33

L I N TA S K A N W I L

berasal dari transfer dana, dan uang yang berasal dari Jamsostek. Ketiga, bidang hak waris yakni, membuat surat keterangan hak mewaris, mendaftarkan wasiat yang terbuka, membuka wasiat tertutup, pemecahan dan pembagian waris. Empat, bidang kepailitan yakni, sebagai kurator negara, pengurus PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), dan likuidator PT. “Semenjak diberlakukannya Undangundang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, tugas BHP makin dipacu. BHP Jakarta saat ini menghimpun dana Western Union berupa dana tidak bertuan sebesar Rp 24 miliar. Kita juga akan menghimpun dana dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat (Bapertarum) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasca dibubarkan pada 24 Maret 2018, sebesar Rp 12 triliun. Itu karena BHP bertindak untuk dan atas nama keperdataan orang selama 30 tahun,” katanya. Uang Pihak Ketiga (UPK) tersebut, nantinya akan dikirimkan BHP Jakarta ke Ditjen AHU Kemenkumkam melalui aplikasi SIMPATIK. Seperti diketahui aplikasi SIMPATIK ini adalah bagian perbaikan pada mekanisme penatausahaan UPK demi terwujudnya keseragaman laporan yang akutabilitas. Sistem ini diperlukan agar pengelolaan UPK pada BHP tertib administrasi yang berpusat pada Ditjen AHU. LKIP BHP JAKARTA Terkait dengan akuntabilitas suatu organisasi /instansi pemerintah dapat dilihat melalui laporan kinerja dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik di akhir tahun yang menjelaskan hasil-hasil capaian kinerja. Untuk mencapai sasaran strategis Kemenkumham, BHP Jakarta melaksanakan Program AHU dengan sasaran terselenggaranya Administrasi

“Secara umum capaian kinerja BHP Jakarta telah tercapai sesuai target sehingga dikatakan kinerja BHP Jakarta sesuai dengan target yang diharapkan. Termasuk dalam realisasi anggaran sampai Desember 2017 sebesar, Rp 5,5 miliar atau mencaai ratarata 94,79% dari total anggaran sebesar Rp. 5,9 miliar,”

Hukum Umum di wilayah dengan output meliputi, layanan BHP, dukungan pelaksanan tugas BHP, layanan dukungan manajemen Eselon I, layanan internal, dan layanan perkantoran. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017 BHP Jakarta, diketahui jika sasaran peningkatan kualitas administasi yang tepat waktu dan akuntabel diukur melalui indikator kinerja, antara lain terselenggaranya layanan administrasi hukum umum di wilayah dari target sebanyak 70 dokumen dapat terealisasi sebanyak 129 dokumen, atau realisasi mencapai 184,2%. Indikator kinerja lainnya adalah, terselenggaranya layanan BHP dari target 13 kegiatan dapat terealisasi 100%, jumlah layanan internal BHP

dari satu layanan terealisiasi 100 %. Demikian juga dengan layanan internal (overhead) dan layanan perkantoran BHP dari target sebanyak satu layanan terealisiasi 100%. “Secara umum capaian kinerja BHP Jakarta telah tercapai sesuai target sehingga dikatakan kinerja BHP Jakarta sesuai dengan target yang diharapkan. Termasuk dalam realisasi anggaran sampai Desember 2017 sebesar, Rp 5,5 miliar atau mencapai rata-rata 94,79% dari total anggaran sebesar Rp. 5,9 miliar,” kata Nurhendro yang pernah menjabat Ketua BHP Surabaya Mei 2011 - Mei 2016. Berdasarkan laporan LKIP, diketahui Seksi Harta Peninggalan di 2017 berhasil mencapai sasaran yakni, menyediakan fasilitas berupa ruang khusus untuk pelayanan konsultasi hukum sehingga masyarakat lebih nyaman dalam menerima informasi dari BHP Jakarta. Capaian lainnya adalah, makin banyaknya berkas perwalian, pengapuan yang datang dari laporan pengadilan negeri maupun pengadilan agama untuk diproses dan ditindaklanjuti. Masyarakat dan instansi/lembaga terkait menggunakan pelayanan BHP dalam hal Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). “Kita juga telah melaksanakan penandatanganan dan perjanjian kerjasama dengan instansi terkait di wilayah Jambi, Jawa Barat, Sumatera selatan, dan Kalimantan Barat,” kata staf pengajar Hukum Kepailitan di Universitas 17 Agustus, Surabaya ini. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

33

Profile for Febby Fitri Anti

AHU Magz03  

Majalah AHU edisi ke tiga membahas tentang Program Prioritas Ditjen AHU 2018

AHU Magz03  

Majalah AHU edisi ke tiga membahas tentang Program Prioritas Ditjen AHU 2018

Advertisement