Page 20

FOKUS

249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Adapun kebijakan dasar dari Anggaran Berbasis Kinerja ini adalah bagaimana Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran. Itu sebabnya, penganggaran berbasis kinerja dilakukan dengan cara: pertama, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan dampak (outcome). Kedua, berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai. Ketiga, terdapat keterkaitan output kegiatan dan sasaran program (cascade). Keempat, terdapat kepastian penanggung jawab keberhasilan suatu program. Program Prioritas Per Direktorat dan Sekretariat Di Ditjen AHU ada 5 Direktorat, yaitu Direktorat Perdata, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI), Direktorat Tata Negara, Direktorat Teknologi Informasi (TI), Direktorat Pidana, dan Sekretariat Ditjen AHU. Lalu ada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Kantor Wilayah di seluruh Indonesia. Semuanya telah mencanangkan sejumlah program

juga dengan kemudahan berusaha. Misalnya pengesahan PT, perkumpulan yayasan atau juga kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih banyak memberikan pelayanan kepada masyarkat. “Jadi sekali lagi, program prioritas Direktorat Perdata itu juga selaras dengan program nasional yang kaitanya dengan memberikan kemudahan berusaha untuk masyarakat,” ujar Daulat P. Silitonga, Direktur Perdata Ditjen AHU.Di antaranya program-program prioritas Direktorat Perdata adalah pembahasan tiga RUU, yaitu Badan Usaha, Kepailitasn, dan Fidusia. Adapun program prioritas lainnya adalah advokasi keperdataan, ujian kompetensi Notaris, Tim Antardep:

prioritasnya di tahun anggaran 2018 ini.

pengawasan dan verifikasi penjatuhan sanksi administrasi

Direktorat Perdata

migrasi data dan hak akses jaminan fidusia.

Program-program prioritas Direktorat Perdata Ditjen AHU di tahun ini selaras dengan program nasional yang kaitannya dalam upaya memberikan kemudahan berusaha untuk masyarakat. Hal ini karena di Direktorat Perdata banyak bidang-bidang yang terkait dengan pelayan publik dan terkait

badan hukum sosial (yayasan dan perkumpulan), serta

Direktorat OPHI Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) telah mencanangkan berbagai program prioritasnya di tahun ini, seperti :

“Program-program prioritas Direktorat Perdata selaras dengan program nasional yang kaitannya dalam upaya memberikan kemudahan berusaha untuk masyarakat”

Daulat P. Silitonga,

Direktur Perdata Ditjen AHU

20

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

Profile for Febby Fitri Anti

AHU Magz03  

Majalah AHU edisi ke tiga membahas tentang Program Prioritas Ditjen AHU 2018

AHU Magz03  

Majalah AHU edisi ke tiga membahas tentang Program Prioritas Ditjen AHU 2018

Advertisement