FOKUS
Program-Progr Prioritas Ditjen AHU di 2018 Program-program prioritas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di tahun ini telah dicanangkan. Diperlukan sinergitas dari semua pihak agar semua program prioritas tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai targetnya. Apa saja program prioritas Ditjen AHU di 2018? Ditjen AHU bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh
Arahan Sekjen Kemenkumhan tersebut memang
lapisan masyarakat sehingga harapannya Indeks Kepuasan
sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar
Masyarakat terhadap layanan AHU dari tahun ke tahun
setiap kementerian/lembaga, termasuk Kemenkumham
semakin meningkat.
meningkatkan kepercayaan asing agar berinvestasi di
Ditjen AHU sebagai unit eselon satu di Kemenkumham
Indonesia. Instruksi tersebut merupakan pengejawantahan
juga mempunyai peran penting dalam mendukung program
dari Nawacita Presiden dan Wakil Presiden untuk
Ease of doing business (EoDB) atau kemudahan berusaha di
meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional.
Indonesia melalui kemudahan pelayanan jasa hukum. Di
Mengingat Ditjen AHU memegang peranan penting dalam
antaranya sebagai penanggung jawab penerbitan izin usaha
mendukung EoDB maka Pelaksana Tugas Direktur Jenderal
badan hukum, pendaftaran fidusia, kenotariatan, dan urusan
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Plt. Dirjen
harta peninggalan.
AHU) Cahyo Rahadian Muzhar juga memberikan arahannya
‘’Terciptanya kepastian layanan jasa Administrasi Hukum
18
Hotel Rancamaya, Bogor Jawa Barat (7/2/18).
di acara yang sama di Rancamaya. Menurut Cahyo, dengan
Umum dan pengembangan hukum internasional di Indonesia
berpedoman pada evaluasi atas kinerja Ditjen AHU pada
serta kepastian rancangan Undang-Undang (RUU) terkait
2017 lalu, diharapkan pengalokasian anggaran dapat lebih
Badan Usaha, Kepailitan, Fidusia adalah program prioritas
tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan program yang urgent
Ditjen AHU,’’ ungkap Bambang Rantam Sariwanto, Sekretaris
atau dikenal dengan istilah Money Follow Program yang sering
Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, saat membuka “Rapat
dikumandangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Kerja Evaluasi Program Administrasi Hukum Umum Tahun
‘’Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kita tidak
Anggaran 2017, Menjadi Profesional yang Berintegritas” di
lagi menilai kinerja suatu lembaga negara melalui penyerapan
A HU MAG Z | DITJE N AHU
| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8