Page 1

03 l 2018

KOMUNIKATIF l INFORMATIF l INOVATIF

PROGRAM PRIORITAS DITJEN AHU 2018 LIPUTAN KHUSUS

PERKOKOH E-GOV PASTI GOOD GOVERNANCE

PELESIR

TERNATE, TANAH RAJA NAN ELOK DARI TIMUR

ETALASE

KAMERA MIRRORLESS FUJIFILM TERBARU 2018

ISSN 2597-4025


2


VISI

Semuanya Harus Bersinergi dalam Mendukung Program EoDB eningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional merupakan salah satu bagian dari Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Itu sebabnya, upaya untuk menggairahkan perekonomian dengan menarik Penanaman Modal Asing (PMA) atau investor untuk masuk ke Indonesia perlu dilakukan. Salah satu ukuran investor mau masuk ke Indonesia adalah mereka mengacu atau merujuk kepada Ease of Doing Business (EoDB) ranking dari World Bank. Kita sekarang di ranking 72 dari 190 negara. Tentunya harapan Presiden Jokowi, Indonesia bisa masuk di kisaran 40 besar. Memang terlihat ambisius, namun memang itu harus kita lakukan. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh kementerian, melalui koordinasi Menko Perekonomian untuk melakukan reform di masing-masing kementerian, khususnya kementerian-kementerian terkait yang bisa mendongkrak atau mendukung peningkatan ranking EoDB.

Di Kemenkumham sendiri, kita memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk menyukseskan EoDB ini. Kalau yang terkait di Ditjen AHU, kita sekarang sedang reform, trying to reform our all laws and regulations. Di bidang apa saja? Kita sedang dalam proses tiga prioritas yang kita reform, yaitu penyusunan RUU Badan Usaha, RUU Jaminan Fidusia, dan RUU Kepailitan. Tapi, ini kan in the long run ya, kita harapkan semua ini akan ada dalam bentuk draft di akhir tahun. Kita juga bekerja sama karena untuk mencapai ini, approach di AHU adalah kita bicara dengan stakeholder.

Mungkin salah satu hal yang perlu dimaksimalkan pemerintah dalam mencapai target-target seperti ini adalah approach-nya. Approach-nya apa? Ya policy maker dan regulator itu tidak tahu dan tidak harus tahu sebetulnya apa sih yang menjadi concern. Apa sih yang menjadi kendalakendala atau apa sih yang sebetulnya dapat mempercepat atau menarik lebih banyak calon-calon investor ke Indonesia? Artinya, kita harus bicara dengan stakeholder, baru kita tahu. Siapa sih stakeholder-nya? Tentu practitioner, akademisi, business people. Kita bicara sama mereka. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan universitas. Ada

Cahyo Rahadian Muzhar, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI

yang dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), ada yang memang kita juga melakukan secara internal. Tapi dalam prosesnya itu, kita libatkan stakeholder as possible. Jadi, related, stakeholder-nya kita undang. Kita akan juga libatkan dunia usaha, asosiasi-asosiasi. Kayak misalnya asosiasi di industri-industri tertentu. Kita juga bicara dengan perkumpulan-perkumpulan yang memang mereka punya interest atau kepentingan di situ. That’s our approach.

Perubahan yang kita lakukan dalam waktu dekat atau sudah kita lakukan dalam waktu dekat adalah melakukan penyempurnaan dari Permenkumham yang

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

3


VISI

sudah ada. Permenkumham-Permenkumham yang mendukung EoDB. Salah satunya adalah yang telah dirintis oleh Pak Freddy Harris. Misalnya terkait dengan yang bisa menyumbangkan ke arah perbaikan ranking kita di dalam konteks EoDB, tapi issue starting business-nya. Kita sudah mulai dengan aturan, seperti modal dasar suatu Perseroan Terbatas (PT) yang tadinya minimal Rp 50 juta, kemudian sudah diserahkan kepada kesepakatan para shareholder-nya. Hal-hal seperti ini, tentunya kita mudahkan juga untuk bisnis startup.

Presiden Jokowi menginstruksikan agar kita tidak lagi menilai kinerja suatu lembaga negara melalui penyerapan anggarannya, tetapi juga harus berbasis kinerja, sehingga diharapkan semua dapat bersinergi dalam mendukung program EoDB melalui kemudahan dalam berusaha.

Terus, tarif jasa notaris kita turunkan karena kita juga berkoordinasi dengan pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kita dengar bahwa masih ada suara-suara dari investor yang mengeluhkan terkait dengan tarif jasa notaris. Sebetulnya sih kalau saya bilang depends juga. Kalau investor asing ini modalnya besar, seharusnya hal tersebut tidak menjadi issue.

Kemudian, terkait soal pengalokasian anggaran maka dengan berpedoman pada evaluasi kinerja Ditjen AHU pada 2017 lalu, diharapkan pengalokasian anggaran dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan program yang urgent atau dikenal dengan istilah Money Follow Program yang sering dikumandangkan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menginstruksikan agar kita tidak lagi menilai kinerja suatu lembaga negara melalui penyerapan anggarannya, tetapi juga harus berbasis kinerja, sehingga diharapkan semua dapat bersinergi dalam mendukung program  EoDB melalui kemudahan dalam berusaha. Saya juga berharap  “Rapat Kerja Evaluasi Perencanaan Anggaran Ditjen AHU” yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu adalah sebagai evaluasi kegiatan-kegiatan, baik yang sudah dilaksanakan pada 2017 maupun yang akan dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di 2018 yang lebih sinergis. “Rapat Kerja Evaluasi Perencanaan Anggaran Ditjen AHU” tersebut dilaksanakan untuk mengetahui Arah Kebijakan Pelayanan Ditjen AHU sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Bicara visi dan misi sebagai Plt Dirjen AHU? Saya kan per tanggal 1 Februari jadi Plt Dirjen AHU. Kalau saya prinsipnya, pendekatan saya, pergantian itu tidak harus, tidak boleh men-delay pekerjaan atau program. Artinya, begitu saya masuk harus saya lanjutkan. Apapun yang sudah ada harus saya lanjutkan. Kalau ada masalah kita tahu mana yang perlu dimaksimalkan dan mana yang perlu dibuat baru, itu sambil jalan baru tahu. Jadi, memang kita harus ada pendekatan yang berbeda.

4

Saya tidak mau sebagai pejabat baru, kemudian langsung serta merta mengubah apa yang dilakukan pejabat lama atau saya harus berbeda dengan pejabat yang lama. Sebab, para pejabat yang lama, programnya sudah bagus, implementasinya bagus, dan berjalan, kenapa harus kita ganti? Mengubah apalagi mengganti? Jadi, saya melanjutkan saja.[l] A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8


S U R AT P E M B A C A

Saya melihat AHU Magz ini jika dibandingkan dengan majalah internal lain, sudah pada level bagus. Biasanya majalah itu akan menjadi menarik kalau bisa memenuhi kebutuhan sidang pembacanya (para pembaca). Nah, sidang pembaca AHU Magz ini mau disasar ke mana? Menjadi majalah internal atau eksternal. Kalau sasarannya internal (karyawan di lingkungan Ditjen AHU) maka seluruh karyawan di Ditjen AHU perlu dilibatkan secara aktif dalam majalah tersebut. Kenapa begitu? Karena yang namanya AHU itu dari Direktur Jenderal sampai level OB (Office Boy) ibaratnya seperti itu, semua punya peran. Manakala dia membuka majalah harus bisa dijawab, sebenarnya majalah ini untuk siapa? Sidang pembaca akan memiliki keingintahuan yang lebih intens kalau ada rubrik yang memang sesuai dengan kepentingan konsumennya. Misalnya kita kalau ngomong Rubik SOSOK, kalau hanya ngomong (memuat) sosok hanya di level pimpinan, mereka pasti anggap majalah ini di level eksklusif, padahal kan enggak. SOSOK ini kan tidak harus, Dirjen, Direktur, Sesdit, namun siapa saja karyawan di lingkungan Ditjen AHU yang menonjol, dalam konotasi yang postitif, meskipun bisa juga berkonotasi negatif misalnya orang ini kok jarang di kantor. Sasaran pembaca majalah ini harus ditetapkan lebih dulu, sehingga informasi yang disajikan, bisa membuat sidang pembaca jadi ingin tahu atau penasaran. Orang mungkin tahu selintas sosok itu, namun detilnya kayak apa sih. Makanya yang disajikan di majalah ini tidak hanya di level pimpinan namun juga level bawah. Adanya artikel, berupa tulisan atau opini, lebih bagus karena akan membuka ruang bagi sidang pembacanya untuk mengekspresikan ide, pandangan, bahkan kritikan dia tentang AHU. Karena, AHU milik bersama, kalau mereka diberi satu ruang, mereka juga akan terpacu untuk mengekspresikan, apalagi misalnya yang menulis dapat honor. Nah, mereka akan lebih senang lagi.

Sarno Wijaya, SH, MH Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU Kemenkumham

Selamat atas terbitnya Majalah AHU Magazine, sebagai majalah internal Ditjen AHU Kemenkumham. Saya berharap sebagai majalah internal, AHU Magazine bisa menjadi wahana komunikasi yang efektif bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham khususnya Ditjen AHU di Indonesia. Tentunya isi majalah harus berisi informasi-informasi yang bermanfaat bagi ASN Ditjen AHU, juga kegiatankegiatan Menkumham, Dirjen AHU, kanwil-kanwil Kemenkumham serta keberhasilan kinerja para ASN Dijten AHU dalam meningkatkan pelayanan publik. Dr. Susy Susilawati, SH., MH. Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur

DARI REDAKSI

Harapan & Evaluasi Pembaca AHU Magz yang saya hormati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala kenikmatan-Nya yang diberikan kepada kita. Tak terasa kita sudah memasuki 2018 dan meninggalkan 2017. Ragam peristiwa, agenda demi agenda kinerja telah kita lalui dan laksanakan. Di awal Januari 2018, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengajak Apatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meningkatkan kinerja lebih baik lagi dengan mendeklarasikan Janji Kinerja 2018.

Pada Februari 2018, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) melakukan kerjasama untuk mengintegrasikan sistem database yang ada di Ditjen AHU dan DJKI. Kerjasama ini merupakan single submission untuk memudahkan masyarakat melakukan pengajuan badan hukum, sekaligus dapat mendaftarkan logo dan merek.

Pada Maret 2018, Ditjen AHU melalui Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional (OPHI), menggelar rapat Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Asistance (MLA) IndonesiaSwiss mengenai penerjemahan perjanjian ke dalam bahasa Indonesia. Langkah ini sebagai kelanjutan MLA Indonesia-Swiss yang telah dilakukan Ditjen AHU beberapa waktu lalu. Tak kalah pentingnya di 2018 ini adalah finalisasi penyusunan tiga rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU Badan Usaha, RUU Jaminan Fidusia dan RUU Kepailitan. Ketiga RUU tersebut merupakan langkah nyata dari Kemenkumam dalam mencapai target pemerintah pada 40 besar Ease of Doing Business (EoDB) pada 2019.

Edisi AHU Magz kali ini, kita membahas Capaian Kinerja AHU 2017 dan Program Prioritas 2018. Topik tersebut kita angkat dari Rapat Kerja Evaluasi Perencanaan Anggaran Ditjen AHU, di Hotel Rancamaya, Bogor, Jawa Barat, 7 – 9 Februari 2018 lalu. Harapan dari evaluasi kinerja ini sesuai harapan Ptl Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar untuk mengetahui arah kebijakan pelayanan Ditjen AHU sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Banyak hal yang telah kita lakukan untuk mencapai target kinerja tahun lalu. Prestasi demi prestasi berhasil kita raih, merupakan buah dari kerja keras kita dalam bekerja melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Selain ada target kinerja yang berhasil kita capai, namun ada juga yang belum berhasil kita raih. Kita lakukan evaluasi terhadap kinerja kita pada 2017 sehingga pada 2018 kita bisa mencapai target-target kinerja yang telah kita susun dan tetapkan bersama. Semoga.

Pimpinan Redaksi Delmawati SH, MH Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

5


INDEKS 30

08 18

Berita AHU

Mempermudah Pengajuan Badan Hukum, Ditjen AHU dan DJKI Terapkan Single Submission

14

Liputan Khusus

Menuju Kementerian yang Good Governance, Pejabat Kemenkumham Harus Berintegritas

34

Sosok

Cahyo Rahadian Muzhar, Piawai Diplomasi dan Jalin MoU

Fokus

Program-Program Prioritas Ditjen AHU di 2018

Lintas Kanwil

36 Kiat 40 Antarkita 48

Siapa Dia

54 Kuliner 56 Akuntabilitas

50

42

Etalase Kamera Mirrorless Fujifilm Terbaru 2018

Pelesir

Ternate,

Tanah Raja nan Elok dari Timur

SUSUNAN REDAKSI PENANGGUNG JAWAB CAHYO RAHADIAN MUZHAR, SH, LLM, DRS. AGUS NUGROHO YUSUF, M.SI PEMIMPIN REDAKSI DELMAWATI, S.H.,M.H REDAKTUR PELAKSANA RIAN ARVIN, SH SEKRETARIS REDAKSI EUIS NURMALA, S.H.,M.H, ISMAIRIANI UTAMI, S.IKOM FOTOGRAFER HADIANSYAH, SUNTORO, IRFAN DWI HINDIARTO, SE, NOVRIANANDA, A.MD KONSULTAN CER INDONESIA

6

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8


B E R I TA A H U

Ditjen AHU hadirkan layanan Keperdataan berbasis Online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bekerja sama dengan Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan menggelar diskusi teknis dan konsultasi layanan keperdataan online. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan keperdataan serta mendukung peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EoDB) yang dewasa ini digelorakan oleh pemerintah,” ujar Direktur Perdata Daulat P. Silitonga, saat membuka acara di Gammara Hotel Makassar. Jl. Metro Tj. Bunga, Kp. Buyang, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 lalu. Konsultasi yang dihadiri notaris, lembaga pembiayaan, disdukcapil, yayasan dan perkumpulan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mempercepat dan menyederhanakan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat memenuhi standar Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif .

peserta dan dapat diikuti dengan sebaik baiknya guna menambah pengalaman dalam memberikan layanan keperdataan di kanwil sulsel agar tercapai pelayanan yang sesuai standar yang ditetapkan. Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat perlu mengenal dan tahu tentang pelayanan yang ada di Ditjen AHU sehingga diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan-kemudahan layanan yang ditawarkan oleh Ditjen AHU.

“Pelayanan di Ditjen AHU semua sudah Online, tidak ada lagi pungli,” tambah Daulat. Sementara itu Kepala Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Agustina Setyawati, menjelaskan bahwa dalam hal institusi pemerintah memberikan pelayanan yang mudah dan cepat, maka Ditjen AHU selalu berinovasi bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat. Menurut Agustina, suatu pelayanan bermutu wajib diberikan kepada masyarakat yang dewasa, ini menuntut adanya upaya pelayanan yang mudah dan cepat dari pemerintah dan bukan hanya dari petugas di “Front Office” tetapi juga dari para pegawai di “Back Office” yang menghasilkan layanan yang cepat dan pasti nyata. “Yang terpenting adalah bagaimana memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.” Tukas Agustina. Kepala kantor wilayah Sulawesi Selatan Sahabuddin Kilkoda berharap, kegiatan ini dapat diterima oleh seluruh

“Harapan kami pelaksanaan diskusi dan konsultasi ini dapat diikuti dengan seksama sehingga pada gilirannya nanti tercapai pelayanan yang sesuai standar yang telah ditetapkan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak.” Tutup Sahabudin.[l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

7


B E R I TA A H U

Mempermudah Pengajuan Badan Hukum, Ditjen AHU dan DJKI Terapkan Single Submission

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menjalin kerja sama dengan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Penandatangan naskah kerja sama ini ditandatangani Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris bersama Plt. Direktur Jenderal AHU, Cahyo Rahadian Muzhar dan Direktur Utama PANDI, Andi Budimansyah di Ruang Aula Lantai 18, Gedung ex-Sentra Mulia, Kamis (01/02/18). Kerja sama ini merupakan terobosan baru, di mana sistem database yang ada di Ditjen AHU dan DJKI akan terintegrasi, dan sebagai solusi dari masalah yang timbul saat penggunaan nama didaftarkan di AHU sebagai PT namun di DJKI didaftarkan sebagai merek dari

Bagian Kepegawaian Ditjen AHU Gelar Penyusunan SKP 2018 Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar konsinyering Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2018 pada Rabu (28 /02/18). Hal ini sebagai upaya peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi pegawai terkait SKP Ditjen AHU dan Balai Harta Peninggalan (BHP) dengan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja pegawai negeri sipil (PNS). Agus Nugroho Yusup, Sesditjen AHU dalam sambutannya menyampaikan bahwa penilaian yang berlaku sekarang pada dasarnya sama, yakni tidak mengalami penurunan agar usulannya dapat dipertimbangkan. Namun demikian terdapat sedikit perbedaan.

8

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

Seperti kita ketahui bahwa nilai akhir dari suatu SKP adalah berupa sebutan (sangat baik, baik, dst.). Jika tahun sebelumnya SKP seorang PNS/ASN memperoleh nilai 80, kemudian tahun terakhir turun menjadi 76, secara angka terlihat mengalami penurunan, akan tetapi karena sebutan antara nilai 80 dan nilai 76 sama, yakni sebutan Baik, maka usulan kenaikan pangkat PNS/ASN tersebut masih dapat dipertimbangkan. Berbeda halnya jika nilai sebutannya yang mengalami penurunan, maka usulan kenaikan pangkat tersebut tidak akan diproses, meskipun dari sisi jumlah angka kredit dimungkinkan. Misalnya

untuk contoh yang mirip dengan di atas, jika pada tahun sebelumnya memperoleh nilai 76 dengan sebutan Baik, kemudian di tahun terakhir memperoleh 75 dengan sebutan Cukup, maka ini selain angkanya mengalami penurunan, yang terpenting sebutannya juga menurun (dari Baik menjadi Cukup). Kejadian yang demikian berdampak kepada tidak dapat dipertimbangkannya usulan kenaikan pangkat dan golongan. Penetapan kontrak prestasi kerja


B E R I TA A H U

suatu produk. Kerja sama ini merupakan single submission atau pengajuan tunggal yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam pengajuan badan hukum, sekaligus dapat mendaftarkan logo dan merek. Freddy mengatakan ketika ketiga institusi ini melakukan penandatangan MoU, maka ini merupakan single submission pertama di Indonesia. “Single submission artinya one stop services,” ujarnya. “Maka orang yang baru mendaftarkan PT akan ditawarkan tiga hal, yaitu nama domain, logo, dan merek. Nanti di-submission- nya AHU tapi setelah dia klik, nanti akan masuk ke masingmasing web service nya unit. Dan untuk pembayarannya akan kita atur lebih lanjut,” tambahnya. Cahyo menambahkan, dengan inisiatif

digunakan untuk ukuran penilaian prestasi kerja pegawai yang bersangkutan. Pada capaian SKP, penilaian kinerja juga dilakukan terhadap perilaku kerja pegawai. Di antaranya meliputi orientasi pelayanan dan integritas. Kemudian komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan. Sementara itu, Kepala Bagian Kepegawaian Sucipto, mengakui ada beberapa hal dan permasalahan yang dihadapi mengenai pengisian SKP sehingga konsinyering yang digelar ini dapat memberikan pemahaman dan kemudahan dalam pengisian SKP baik dari Ditjen AHU maupun yang ada di BHP dengan harapan ke depan pengisian SKP ini tidak menjadi beban bagi ASN Ditjen AHU dan BHP. “ini adalah suatu persoalan bagi bagian kepegawaian. Oleh karena itu, konsinyering ini diadakan untuk memberikan kemudahan bagi kita semua, agar ke depan pengisian SKP ini tidak menjadi beban problem bapak ibu sekalian,’’ ujar Sucipto. [l]

dari Dirjen KI one single submission ini, data yang masuk ke AHU akan terintegrasi dan terjadi pertukaran data dengan sistem yang ada, kemudian nanti semuanya akan terverifikasi dan terkontrol. “Jadi single submission itu terhubung antara AHU dengan DJKI yang pada akhirnya akan mendapat kepastian usaha dan bisnis yang lebih baik,” terangnya. Freddy berharap kerja sama antara DJKI, Ditjen AHU, dan PANDI itu dapat terealisasikan pada Agustus 2018 mendatang sehingga di bulan depan, kerja sama ini sudah dapat melakukan soft opening web service-nya. “Saya berharap kerja sama kita antara DJKI, AHU, dan Pandi itu harus direalisasikan dan harus bisa berjalan dengan maksimal,” ujar Freddy sebelum mengakhiri sambutannya.

[l]

Ia menambahkan notaris harus konsekuen apabila terjadi pelanggaran kode etik dan atau didapati melanggar perbuatan pidana dalam pembuatan akta, sehingga harus diperiksa oleh MKN. Notaris yang akan diperiksa harus mendapat ijin dari MKNW atau MKNP terkait pelangaran kode etik notaris dan atau tindak pidana dalam pembuatan akta. Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto memaparkan MKN harus cermat, tanggap, dan teliti dalam proses pemeriksaan terhadap notaris untuk proses penyidikan dan peradilan. “MKN harus cermat, dan tanggap terhadap permohonan tersebut dan teliti dalam proses pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan sebelum surat persetujuan atau penolakan diberikan,” kata Bambang

Notaris Rentan Terjerumus Tindak Pidana Notaris dalam menjalankan profesinya sangat rentan terjerumus dalam tindak pidana, untuk menghindarinya maka notaris dituntut profesional. Sejumlah notaris terlibat kasus hukum karena kurang cermat dalam membuat akta otentik. “Saya mengajak semua notaris agar menghindari dan menjauhi tindak pidana. Pesan saya kepada pengurus yang dilantik, mari kita tingkatkan kinerja dalam mengawal profesi notaris ini menjadi profesi yang dibutuhkan masyarakat dan diterima keberadaannya jangan sampai ada lagi kasus notaris yang bermasalah, cukup sudah jangan terulang lagi,” kata Ketua Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Pusat Mualimin Abdi dalam Rapat Koordinasi MKN di Hotel Royal Bogor, Jawa Barat, 9 April 2018.

saat melantik pengurus dan anggota MKN dalam rangka Pergantian antar waktu. MKN adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotocopy minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan terkait dengan akta. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

9


B E R I TA A H U

Peresmian Sentra Pelayanan BHP Medan ekertaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sesditjen AHU) Agus Nugroho Yusup, didampingi Direktur Perdata Daulat P. Silitonga beserta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara Liberti Sitinjak dan ketua Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan Rita Uli Br Situmeang, meresmikan Sentra Pelayanan BHP Medan dikantor BHP Medan, Jl.Listrik No.10. Medan, Sumatra Utara, Rabu, (28/3/2018). Ditandai dengan penarikan tirai dan pemotongan tumpeng, prosesi peresmian Sentra Pelayanan BHP Medan dimulai. Sentra Pelayanan, merupakan rangkaian kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Dengan mengucap bismillah, saya resmikan Sentra Pelayanan BHP Medan. Semoga dengan diresmikannya Sentra Pelayanan ini dapat menambah semangat kerja para Pegawai BHP serta memberikan akses kemudahan dalam pelayanan terhadap masyarakat”. Ucap Agus. Beliau juga menyebutkan bahwa pelayanan di Ditjen AHU sudah

10

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

dilakukan secara Online dan tidak ada pelayanan Ditjen AHU yang dilakukan secara manual. Menurut Agus, setiap warga negara dan penduduk mempunyai hak atas jasa, barang dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dan bebas pungli. Sebagai unit pelaksana tugas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara memiliki visi dan misi untuk mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berkualitas sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. “BHP Medan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan bidang keperdataan, khususnya untuk hal-hal yang berkenaan dengan harta peninggalan” Ungkapnya Kanwil kemenkumham Sumut Liberti Sitinjak sangat mengapresiasi diresmikannya Sentra pelayanan BHP. “Agar masyarakat dapat dengan mudah terlayani dalam urusannya dengan BHP,” ujar Liberti. Ia juga mengingatkan agar semua pelayanan diseluruh unit di kanwil sumut harus menghindari Pungli. Pelayanan harus dilakukan dengan

ramah, agar masyarakat tidak sungkan untuk hanya sekedar bertanya. “Harapannya Kemenkumham Sumut dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini dengan mewujudkan kerja nyata dan pasti,” tambahnya. Sementara itu, menurut Ketua BHP Medan Rita Uli Br Situmeang menambahkan, “BHP Medan memiliki wilayah kerja yang luas meliputi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Nangroe Aceh Darusalam, Kepulauan Riau, Bengkulu dan Riau. Maka sangat diperlukan Sentra Pelayanan sebagai upaya kemudahan dalam melayani masyarakat, “ ungkap Rita. Salah satu cara untuk meningkatan kesejahteraan rakyat adalah dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait dengan urusan birokrasi, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mencapai cita-cita bangsa, pemerintah harus benar-benar serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan beragamnya tugas dan fungsi dari BHP Medan, dinilai perlu memiliki sebuah sentra pelayanan publik karena masing-masing tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh BHP memiliki nilai besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berbeda satu sama lain sehingga pembentukan suatu fasilitas Sentra pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Sentra pelayanan publik ini, diharapkan menjadi bagian terdepan untuk memberikan informasi tentang pengurusan permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi BHP sekaligus menjadi sentra yang mampu secara efektif meningkatkan peran BHP sebagai penyumbang PNBP, karena awal dari segala proses penyelesaian perkara yang masuk di BHP berawal dari Sentra pelayanan publik yang baru diresmikan ini. “Besar harapan saya terhadap Sentra pelayanan publik ini, agar dapat menjadi penggerak angka kualitas kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh para founding father,” tutupnya. [l]


B E R I TA A H U

Ditjen AHU Hadir dalam Melindungi Kewarganegaraan besarnya sepadan dengan kemampuan yang dimiliki negara,” tutup Kartiko. Dalam pelayanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM RI) juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkum HAM RI) Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia dan Permenkum HAM RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara amis (05/04), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum khususnya Direktorat Tatanegara melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD)

Kewarganegaraan Republik Indonesia

“Terjadinya ketiadaan kewarganegaraan

secara elektronik, sehingga ada tujuh

(apatride, statelessness) yang diakibatkan oleh perbedaan asas yang dianut berbagai negara menjadi kecil,” ujar kartiko saat membuka kegiatan di Hotel Harris Malang.

tentang layanan kewarganegaraan.

Konteks progresivitas sesuai dengan

Sebagai wujud negara hadir dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

melayani masyarakat dan melakukan

tentang Kewarganegaraan Republik

upaya perlindungan terhadap

Indonesia ini adalah diperkenalkannya

kewarganegaraan, sesuai dengan

asas perlindungan maksimum yang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

menentukan bahwa pemerintah wajib

tentang kewarganegaraan.

memberikan perlindungan penuh

Direktur Tata Negara Kartiko Nurintias menyampaikan bahwa, progresivitas hukum kewarganegaraan kita juga

Penyampaian Permohonan

tempat kelahiran).

kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apa pun baik di dalam maupun di luar negeri.

telah dibuktikan dengan dianutnya

“Dengan asas ini, perlindungan

rezim gabungan (mixed regime)

yang harus dilakukan pemerintah

yang mengombinasikan antara asas

melintasi batas-batas negara atas

ius sanguinis (kewarganegaraan

nama kepentingan warga negara

berdasarkan keturunan) dan asas ius

yang memang sudah seharusnya

soli (kewarganegaraan berdasarkan

memperoleh perlindungan sebesar-

jenis pelayanan kewarganegaraan yang diajukan secara elektronik. Kedua peraturan menteri tersebut diundangkan sebagai perwujudan pelayanan kewarganegaraan yang efektif, efisien dan sesuai dengan perkembangan teknologi dalam era globalisasi saat ini. Dengan dilaksanakan acara Focus Gruop Discussion di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini, diharapkan dapat menyebarluaskan pengetahuan di bidang kewarganegaraan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran warga negara Indonesia terhadap hak dan kewajiban yang diembannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

11


L IDPU ULT A JU RN UBRIK KHUSUS

Diskusi Teknis dan Konsultasi Layanan Keperdataan Online:

Perkenalan Pengembangan Teknologi Informasi, Kepada Notaris

irektorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menyelenggarakan kegiatan diskusi teknis dan konsultasi mengenai perkembangan layanan keperdataan secara online. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat yang sudah di laksanakan sejak tahun 2014. Dengan perkembangan dan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat yang cepat dan dunia usaha terus mengalami perkembangan mengikuti zaman, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sangat peka terhadap perkembangan tersebut. Melalui Direktorat Perdata yang terdiri dari Sub Dit Badan Hukum, Notariat, Balai Harta Peninggalan, Fidusia, dan Direktorat Teknologi Informasi memberikan diskusi teknis dan konsultasi mengenai

12

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

perkembangan layanan keperdataan secara online yang dilaksanakan pada Kamis (22/02/18) di Hotel Ramada Bintang, Bali. Peserta kegiatan diskusi teknis dan konsultasi layanan keperdataan online pada Direktorat Perdata Berjumlah 155 orang terdiri dari unsur Notaris, Calon Notaris, Disdukcapil, Lembaga Pembiayaan, Yayasan Perkumpulan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Denpasar, Bali. Direktur Perdata Ditjen AHU Daulat P. Silitonga menjelaskan, kegiatan diskusi teknis dan konsultasi layanan keperdataan online Provinsi Bali ini dilaksanakan untuk yang pertama kalinya di tahun 2018. “Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi pada Ditjen AHU dalam pelayanan publiknya, maka stakeholder Ditjen AHU khususnya notaris harus mengetahui perkembangan teknologi informasi karena dalam melakukan kegiatannya, mereka harus

mengetahui perkembangan hukum dan sistem online Ditjen AHU yang terus berkembang,� ujarnya. Dalam hal ini layanan jasa hukum di bidang keperdataan lebih cenderung melibatkan pejabat publik yakni notaris yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas- tugasnya terkait dengan urusan pertanahan baik perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan layanan jasa hukum lainnya seperti pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan, Pendaftaran Wasiat dan Pendaftaran Fidusia yang sudah dilakukan dengan berbasis online sistem. Menurut Maryoto Sumadi selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bali, sejak diterapkannya pelayanan jasa hukum secara online, semua proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien dan efektif. “Ini juga sangat mempermudah para notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat yang dikemas kedalam aplikasi AHU online,� tukasnya. Selain itu, Maryoto berharap dengan dilaksanakan kegiatan ini pengembangan administrasi layanan keperdataan secara online lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diformulasikan dalam suatu kebijakan untuk mengembangkan sistem layanan keperdataan dan dapat mempermudah masyarakat dalam berusaha khususnya di Indonesia. Kegiatan diakhiri dengan konsultasi layanan keperdataan online sebagai salah satu bagian dari kegiatan ini, agar para tamu undangan dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah perkembangan dan perubahan sistem online Ditjen AHU.[l]


K I L A S K EJM UD EN UK LU RM UB HR AIM K

Finalisasi Tiga Rancangan Permenkumham Sebagai Penunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia alam usahanya mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) memfinalisasikan tiga Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham). Kegiatan Finalisasi tiga Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM sebagai Penunjang Kemudahan Berusaha ini dilaksanakan di Aviary Hotel Bintaro, Tangerang selama 4 hari. Adapun Rancangan Peraturan Menteri yang akan difinalisasi terkait dengan pendaftaran Kurator dan Pengurus, biaya jasa hukum Notaris untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Serta terkait tata cara pembayaran PNBP atas jasa hukum. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo Rahadian Muzhar dalam paparannya menyebutkan bahwa ketiga Rancangan Permenkumham yang sedang difinalisasikan ini harus dapat segera diselesaikan mengingat bahwa tujuan dari ketiga rancangan Permenkumham tersebut dapat meningkatkan pelayanan Ditjen AHU khususnya dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Agus Nugroho Yusup memaparkan bahwa tujuan kegiatan Finalisasi Tiga Rancangan Permenkumham ini adalah sebagai upaya Ditjen AHU sebagai instansi pemerintah dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. “Mengingat peringkat Indonesia semakin meningkat sejak tahun 2015 hingga 2017, kita harus terus berupaya dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia,” sambung Agus. “Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) adalah salah satu instansi pemerintah yang responsif terhadap kebijakan pemerintah dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia,” sebut Daulat Pandapotan

Silitonga, Direktur Perdata. “Karakteristik kemudahan berusaha adalah percepatan dan penyederhanaan yang membutuhkan kemajuan teknologi sebagai sebuah keharusan,” ungkap Sarno Wijaya, Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU. “Di sini peran teknologi informasi menjadi penting untuk merubah birokrasi yang berbelit-belit dan rawan pungli menjadi transparan, cepat, dan mudah dengan menghilangkan dimensi ruang dan waktu serta tanpa tatap muka.” Sambung Sarno. Dalam kegiatan ini Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Fredy Hendrata menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelesaikan tiga Peraturan Menteri untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Pria yang akrab disapa Hendra ini mengharapkan bahwa ketiga Peraturan Menteri yang akan difinalisasi dapat selesai sebelum akhir bulan Februari. “Hal ini sesuai dengan amanat dari Kementerian Koordinator Perekonomian selaku koordinator EoDB Indonesia,” lanjutnya. Terdapat tiga Peraturan Menteri yang menjadi dasar bagi Ditjen AHU merancang Permenkumham baru sebagai penunjang kemudahan berusaha di Indonesia yaitu: 1. Permenkumham Nomor 18 Tahun

2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus dimana merubah sistem pendaftaran kurator dan pengurus yang semula manual menjadi online dan mendukung penguatan pengaturan kurator dalam resolving insovency EoDB; 2. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tarif dan Jasa Notaris untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan menurunkan tarif jasa hukum yang dibayarkan kepada Notaris dengan modal dasar 1 Milyar Rupiah saat ini adalah Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) masih terlalu tinggi bagi EoDB; 3. Permenkumham Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP atas Pelayanan Jasa Hukum Ditjen AHU yang didasari oleh belum ada aturan mengenai pembayaran melalui autodebet (aplikasi YAP), jangka waktu voucher PNBP dan penggunaan aplikasi SIMPADHU untuk BHP, serta belum mengatur terkait PNBP dari luar negeri. Dengan dilaksanakannya kegiatan Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini diharapkan peraturan yang telah disempurnakan dapat menunjang peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

13


L IDPU ULT A JU RN UBRIK KHUSUS

Menuju Kementerian yang Good Governance, Pejabat Kemenkumham Harus Berintegritas enteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna. H. Laoly, melantik 100 pejabat eselon II di lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan). Pelantikan dilakukan secara tertutup dan hanya diperkenankan dihadiri oleh para pejabat Kemenkumham di Graha Pengayoman, Jl. H.R. Rasuna said Kuningan Jakarta selatan, Rabu (14/03/18) Menurut Yasonna, proses rotasi dan promosi adalah hal yang sudah biasa dilakukan dalam menjalankan manajemen organisasi. Perputaran ini menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia, karena melalui rotasi dan promosi inilah pembinaan dan penguatan kapasitas pegawai dilakukan. Lebih jauh, Yasonna mengungkapkan bahwa pembinaan kepegawaian akan lebih difokuskan pada hasil pencapaian kinerja. Namun demikian, beliau berharap pejabat dan pegawai tidak hanya semata-mata mengejar

14

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

penghargaan saja. Tetapi esensi yang lebih penting yaitu bagaimana pejabat mampu menjalankan sistem dan aturan secara benar, terukur, dan konsisten. Karena semua itu adalah bagian dari upaya mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan HAM yang efektif dan efisien, menuju Kementerian yang Good Governance. “Perputaran rotasi dan mutasi ini didasarkan pada mekanisme “talent pool”, yaitu dengan menitik beratkan pada kompetensi yang saudara miliki. Proses ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk mengimplementasikan “merit system” sehingga diharapkan mampu mendorong kinerja Kemenkumham dengan cepat dan PASTI,” ujarnya. Menurut Yasonna, suksesnya pembangunan zona integritas menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Kemenkumham mulai dari pusat sampai daerah. Untuk itu, pejabat terlantik harus segera mengimplementasikan enam area RB sampai seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan mencakup persoalan perubahan mindset. Bagaimana treatment terhadap

para pejabat dan pegawai untuk merubah budaya kerja mereka agar lebih efektif, efisien, dan berintegritas. Pada pelantikan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sesditjen AHU) Agus Nugroho Yusup, mendapatkan jabatan baru sebagai Kepala Biro Perlengkapan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal, dan posisi Agus di Gantikan Oleh Danan Purnomo, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Harapannya, semoga dengan jabatan dan amanah yang baru ini seluruh pejabat dapat lebih berperan aktif dalam memajukan Kemenkumham. “Terima kasih kepada Saudara-saudara yang telah berprestasi mendapatkan penghargaan dibeberapa bidang tugas, baik penghargaan dari internal maupun dari eksternal. Semoga semua prestasi dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi dengan lebih berkinerja lagi di tempat yang baru,” tutup yasonna. [l]


KILAS KEMENKUMHAM

Orientasi CPNS Mengusung Tema “Sinergitas Yang Berkualitas,

Perkokoh E-Gov Pasti Good Governance” ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar orientasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan tema “Sinergitas yang berkualitas, perkokoh E-Gov pasti good Governance” pada Senin (22/01/18) di Balai Kartini, Pancoran, Jakarta Selatan. Sebanyak 17.521 CPNS yang lolos seleksi mengikuti acara pembukaan orientasi melalui teleconference bersama 33 kantor wilayah Kemenkumham. Yasonna berharap, CPNS yang diterima dapat menjadi putra putri bangsa yang mampu melakukan perubahan dalam melayani masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Rekrutmen CPNS dilaksanankan dengan bersih sehingga diharapkan yang lolos dan terpilih dapat melakukan pelayanan dengan bersih kepada masyarakat. Bertambahnya CPNS yang baru ini juga diharapkan menjadi energi baru dalam menjaga kinerja kemenkumham yang pasti. “Dedikasikan diri kalian kepada bangsa dan negara, dengan kerja keras dan kerja lebih keras lagi, profesional,

akutabel, sinergitas, transparan dan inovatif,” ujar Yasonna. Yasonna juga berpesan agar CPNS yang sekarang mengikuti orentasi tidak terlibat dengan narkoba. Karena ASN adalah pelayanan masyarakat, maka jangan sampai menyulitkan dan minta dilayani oleh masyarakat. “Saya berpesan kepada kalian semua jauhi narkoba, kalau ada yang terbukti terlibat narkoba saya tidak segan-segan untuk memecat dengan tidak terhormat,”tegasnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, yang juga hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa tidak mudah untuk menjadi ASN, perlu perjuangan dan kerja keras. “ASN harus bisa jadi motor penggerak dalam perubahan untuk membangun bangsa dan negara,” tambahnya. Menurut Asman, orentasi CPNS ini harus dijadikan pembelajaran sebelum CPNS ditetapkan menjadi PNS di lingkungan kemenkumham. Karena aparatur negara, harus dapat bekerja dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan tidak boleh

mengedepankan kewenangan yang melekat dalam jabatannya. Beliau juga menambahkan aparatur negara wajib mempunyai jiwa Entrepreneurship, Hospility, Pemersatu NKRI dan memiliki kompetensi. “Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai dasar dalam pengangkatan jabatan juga pengembangan karakter,” tutupnya. Kepala BKN Bima Aria Wibisana juga menyatakan ASN dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih tinggi, artinya untuk meningkatkan kopetensi CPNS lulusan SMA harus dilatih lagi. Oleh karena itu, dari 17.517 CPNS yang lolos seleksi, ada lima orang yang tidak ditetapkan NIP-nya karena pendidikan tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan satu orang mengundurkan diri karena diterima dikementerian lain. Bima juga menyampaikan, diklat prajabatan harus dilaksanakan maksimal satu tahun sejak pengangkatan CPNS. Ia juga berharap CPNS harus menjaga kedisiplinan dan integritas dengan sepenuh hati. “Kalau melanggar disiplin dan integritas bisa dinyatakan gugur sebagai PNS, itu yang disampaikan pak menteri tadi,” tutupnya Kepala Lembaga Administrasi Negara, Adi suryanto mengatakan bahwa CPNS yang telah diterima adalah orang-orang terbaik, sehingga wajib memahami hakekat peran ASN sebagai tugas dan fungsinya yaitu pelaksana kebijakan, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. “Ke depannya Aparatur Negara harus memiliki nasionalisme, integritas serta hospitality. Oleh karena itu masa percobaan selama satu tahun ini sebagai pembentukan karakter dan sikap prilaku bela negara harus dimanfaatkan dengan sebaik baiknya,” tutup Adi. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

15


L I P U TA N KHUSUS

Yasonna H Laoly : “Deklarasi Kinerja 2018, Harus Diimplementasikan!” asonna H Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), mengajak Apratur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi dengan mendeklarasikan janji kinerja tahun 2018. Hal Itu disampaikan Yasonna saat memimpin apel untuk mendeklarasi janji kerja bersama tingkatkan kinerja. Pada apel itu dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur dan seluruh Jajaran ASN di lingkungan Kemenkumham, yang dilaksanakan pada Senin (8/1/2017) di lapangan kantor kemenkumham Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan. “Saya minta Janji Kinerja ini bukan hanya sekedar diucapkan, melainkan harus segera diimplementasikan dalam

16

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

perjalanan kita berkinerja sepanjang tahun 2018 ini,” ujarnya. Yasonna mengajak seluruh jajaran ASN Kemenkumham agar selalu menjadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang untuk berbuat yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang dimiliki. Janji kinerja tahun 2018 ini merupakan salah satu cara untuk memotivasi jajaran kemenkumham agar bergerak secara serentak dan berkinerja untuk Kementerian Hukum dan HAM yang lebih berprestasi. “Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), menjadi bagian penting kemenkumham. Dengan adanya WBK/WBBM adalah salah satu bukti bahwa jajaran Kemenkumham berkomitmen untuk berkinerja lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien,” jelasnya.

Sementara, Menteri PAN-ARB Asman Abnur berharap kepada jajaran ASN Kemenkumham agar menjalankan janji tersebut secara konsinten, agar janji yang dideklarasikan tidak hanya diucapkan tetapi dapat dilaksanakan. ‘’Saya sangat mengapresiasi deklarasi janji kinerja yang dilaksanakan oleh Kemenkumham, semoga kedepan dapat diikuti oleh kementerian dan lembaga lainnya, serta janji tersebut dapat dijalankan dengan sebaik – baiknya,’’ ujar Asman. Hasil evaluasi Ombudsman RI tahun 2017 kemarin, Layanan Publik Kemenkumham sudah berada dalam “zona hijau” yang artinya kualitas layanannya sudah cukup bagus. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ, kualitas tersebut harus kita jaga dan kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Tahun 2018, Ombudsman RI akan kembali mengevaluasi layanan publik dengan fokus utama pada layanan pemasyarakatan dan imigrasi. hilangkan budaya-budaya yang tidak mendukung performa layanan publik, antara lain pungutan liar. Semua harus fokus pada pelaksanaan tugas fungsi dengan memperhatikan output, outcome, dan impact yang dihasilkan. “Perlu saudara ingat, bahwa APBN yang diamanahkan kepada kita adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan kita,” tambahnya. Yasonna menambahkan bahwa disamping tahun politik 2018 yang akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah dan pemilu pada tahun 2019, Indonesia juga akan menghadapi dua agenda Internasional yaitu Asian Games 2018 dan IMF World Bank Annual Meeting 2018. “Jajaran Kemenkumham khususnya Jenderal Imigrasi, harus melakukan koordinasi dengan Kementerian atau lembaga lain terkait agenda tersebut. Mengingat para tamu dan pesertanya adalah warga negara asing” tutupnya. [l]


KILAS KEMENKUMHAM

irektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM mengumpulkan sejumlah pihak untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pembahasan tiga RUU. Pembahasan tersebut berkaitan dengan kebijakan yang mendorong iklim usaha. Ketiga RUU yang dimaksud adalah RUU Kepailitan, RUU Fidusia dan RUU Badan Usaha. Dilansir dari Hukumonline.com terkait RUU Badan Usaha, Pelaksana tugas (Plt)

Upaya Peningkatan Iklim Usaha, Kemenkumham Bahas Penyusunan DIM 3 RUU Direktur Jenderal AHU Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan, penyusunan diharapkan dapat memicu tertib administrasi pendaftaran sebuah badan usaha. Sehingga ke depan, tercapai sistem administrasi badan usaha yang nantinya data dari sistem tersebut dapat dibagikan ke instansi pemerintah terutama instansi jasa keuangan. “Seperti PPATK guna menelusuri informasi mengenai pemilik manfaat sebenarnya dari badan usaha,” ucap Cahyo. Ia menuturkan, hingga kini masih terdapat kekosongan hukum akibat tidak berlakunya pendaftaran bagi CV, Firma dalam UU Badan Usaha. Namun jika RUU badan usaha terintegrasi bisa diwujudkan, maka kedua persekutuan tersebut dapat memperoleh kepastian hukum. “Dan bisa memulai pengurusan legalitas dokumen lainnya,” tambah Cahyo. Kepala BPHN Kemenkumham Enny Nurbaningsih menambahkan,

memang perlu ada penataan regulasi guna mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Ini disebabkan karena perbedaan pendapat antara stakeholder yang memiliki regulasi terhadap Badan Usaha selama ini juga mengalami masalah yang cukup kompleks. Untuk itu, perlu dilakukan penataan regulasi dengan fokus kemudahan berusaha demi peningkatan Ease of Doing Business (EoDB). “Yaitu pada salah satu sektor bisnis yang ada di Indonesia, yaitu badan usaha,” Enny menjelaskan. Sementara berkaitan dengan RUU Kepailitan, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham Daulat P Silitonga menjelaskan bahwa, pembahasan RUU yang merupakan perubahan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu diperlukan karena dianggap rentan dengan penyalahgunaan terhadap standar kepailitan yang berlaku dan RUU Jaminan Fidusia. “Hal ini dalam rangka

menumbuhkan perekonomian dan daya saing nasional untuk memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia, khususnya terkait dengan penyelesaian kepailitan (resolving insolvency) dan jaminan fidusia (getting credit),” ujar Daulat. Dalam kegiatan ini dihadiri pula oleh World Bank yang diwakili oleh Aria Suyudi. Ia memberikan beberapa saran untuk RUU Kepailitan. Mulai dari menerapkan standar pendidikan awal untuk kurator, membuat sekretariat/ komite yang menaungi kurator, melakukan akreditasi pada jenjang pendidikan kurator di awal dan akhir, menyusun kode etik profesi kurator, melakukan pengawasan terhadap kurator, memberikan hukuman disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan kurator. Aria berharap ketiga RUU yang merupakan bagian dari kebijakan mendorong iklim usaha itu bisa masuk dalam Prolegnas tahun 2018. Dengan begitu, ketiga RUU dapat segera diundangkan sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun global. “Agar dapat meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha. Hal ini sejalan dengan amanah Presiden yang ingin Indonesia berada di peringkat 40 besar EoDB,” tandas Aria. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

17


FOKUS

Program-Progr Prioritas Ditjen AHU di 2018 Program-program prioritas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di tahun ini telah dicanangkan. Diperlukan sinergitas dari semua pihak agar semua program prioritas tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai targetnya. Apa saja program prioritas Ditjen AHU di 2018? Ditjen AHU bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh

Arahan Sekjen Kemenkumhan tersebut memang

lapisan masyarakat sehingga harapannya Indeks Kepuasan

sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar

Masyarakat terhadap layanan AHU dari tahun ke tahun

setiap kementerian/lembaga, termasuk Kemenkumham

semakin meningkat.

meningkatkan kepercayaan asing agar berinvestasi di

Ditjen AHU sebagai unit eselon satu di Kemenkumham

Indonesia. Instruksi tersebut merupakan pengejawantahan

juga mempunyai peran penting dalam mendukung program

dari Nawacita Presiden dan Wakil Presiden untuk

Ease of doing business (EoDB) atau kemudahan berusaha di

meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional.

Indonesia melalui kemudahan pelayanan jasa hukum. Di

Mengingat Ditjen AHU memegang peranan penting dalam

antaranya sebagai penanggung jawab penerbitan izin usaha

mendukung EoDB maka Pelaksana Tugas Direktur Jenderal

badan hukum, pendaftaran fidusia, kenotariatan, dan urusan

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Plt. Dirjen

harta peninggalan.

AHU) Cahyo Rahadian Muzhar juga memberikan arahannya

‘’Terciptanya kepastian layanan jasa Administrasi Hukum

18

Hotel Rancamaya, Bogor Jawa Barat (7/2/18).

di acara yang sama di Rancamaya. Menurut Cahyo, dengan

Umum dan pengembangan hukum internasional di Indonesia

berpedoman pada evaluasi atas kinerja Ditjen AHU pada

serta kepastian rancangan Undang-Undang (RUU) terkait

2017 lalu, diharapkan pengalokasian anggaran dapat lebih

Badan Usaha, Kepailitan, Fidusia adalah program prioritas

tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan program yang urgent

Ditjen AHU,’’ ungkap Bambang Rantam Sariwanto, Sekretaris

atau dikenal dengan istilah Money Follow Program yang sering

Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, saat membuka “Rapat

dikumandangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Kerja Evaluasi Program Administrasi Hukum Umum Tahun

‘’Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kita tidak

Anggaran 2017, Menjadi Profesional yang Berintegritas” di

lagi menilai kinerja suatu lembaga negara melalui penyerapan

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8


FOKUS

ram n rencana program AHU akan menjadi lebih efektif dan efisien dengan berpedoman pada rumusan kaidah pelaksanaan yang meliputi empat kerangka. Pertama, Kerangka Pendanaan, yaitu pencapaian sasaran dilakukan melalui skala prioritas anggarannya, tetapi

yang berdasarkan strategi pembangunan nasional. Kedua,

juga harus berbasis

Kerangka Regulasi, yaitu perencanaan kebijakan regulasi akan

kinerja, sehingga

meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi yang tertib

diharapkan semua

sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan

dapat bersinergi

manfaat yang lebih optimal. Ketiga, Kerangka Kelembagaan, yaitu penyempurnaan

dalam mendukung program EoDB

bisnis proses dan penyederhanaan struktur, baik secara

melalui kemudahan

horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi

dalam berusaha,’’

organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi

kata Cahyo.

penyelenggaraan program. Keempat, Kerangka Evaluasi, yaitu evaluasi dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan

Ia juga berharap

kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis

Rapat Kerja Evaluasi ini sebagai evaluasi kegiatan-kegiatan, baik yang sudah dilaksanakan di 2017 maupun yang akan dilaksanakan untuk menjalankan kegiatankegiatan di 2018 yang lebih sinergis.‘’Rapat Kerja Evaluasi Perencanaan Anggaran Ditjen AHU ini dilaksanakan untuk mengetahui Arah Kebijakan Pelayanan Ditjen AHU sesuai dengan Rencana

Rapat Kerja Evaluasi Perencanaan Anggaran Ditjen AHU ini dilaksanakan untuk mengetahui Arah Kebijakan Pelayanan Ditjen AHU sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

2019,’’ ujarnya menekankan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan

sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja. Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penganggaran yang dapat menjelaskan hubungan antara proyeksi biaya yang dibutuhkan dengan ekspektasi hasil yang akan dicapai oleh pengeluaran pemerintah. Anggaran Berbasis Kinerja yang efektif memiliki prinsip utama, yaitu Kejelasan Hubungan (linkages) antara ukuran kinerja pada level operasional (dalam hal ini level sub-kegiatan atau kegiatan) dengan hirarki tujuan atau sasaran yang lebih tinggi (level strategis), baik dari sisi organisasional maupun dari sisi dampak positif pada hasil kerjanya.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-

permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi

Anggaran Berbasis Kinerja dilakukan dalam rangka

Cahyo Rahadian Muzhar

memperkuat penerapan PBK sekaligus memenuhi amanat

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Plt. Dirjen AHU)

undang-undang dan harapan para pengambil kebijakan di bidang anggaran, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No.

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

19


FOKUS

249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Adapun kebijakan dasar dari Anggaran Berbasis Kinerja ini adalah bagaimana Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran. Itu sebabnya, penganggaran berbasis kinerja dilakukan dengan cara: pertama, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan dampak (outcome). Kedua, berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai. Ketiga, terdapat keterkaitan output kegiatan dan sasaran program (cascade). Keempat, terdapat kepastian penanggung jawab keberhasilan suatu program. Program Prioritas Per Direktorat dan Sekretariat Di Ditjen AHU ada 5 Direktorat, yaitu Direktorat Perdata, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI), Direktorat Tata Negara, Direktorat Teknologi Informasi (TI), Direktorat Pidana, dan Sekretariat Ditjen AHU. Lalu ada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Kantor Wilayah di seluruh Indonesia. Semuanya telah mencanangkan sejumlah program

juga dengan kemudahan berusaha. Misalnya pengesahan PT, perkumpulan yayasan atau juga kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih banyak memberikan pelayanan kepada masyarkat. “Jadi sekali lagi, program prioritas Direktorat Perdata itu juga selaras dengan program nasional yang kaitanya dengan memberikan kemudahan berusaha untuk masyarakat,” ujar Daulat P. Silitonga, Direktur Perdata Ditjen AHU.Di antaranya program-program prioritas Direktorat Perdata adalah pembahasan tiga RUU, yaitu Badan Usaha, Kepailitasn, dan Fidusia. Adapun program prioritas lainnya adalah advokasi keperdataan, ujian kompetensi Notaris, Tim Antardep:

prioritasnya di tahun anggaran 2018 ini.

pengawasan dan verifikasi penjatuhan sanksi administrasi

Direktorat Perdata

migrasi data dan hak akses jaminan fidusia.

Program-program prioritas Direktorat Perdata Ditjen AHU di tahun ini selaras dengan program nasional yang kaitannya dalam upaya memberikan kemudahan berusaha untuk masyarakat. Hal ini karena di Direktorat Perdata banyak bidang-bidang yang terkait dengan pelayan publik dan terkait

badan hukum sosial (yayasan dan perkumpulan), serta

Direktorat OPHI Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) telah mencanangkan berbagai program prioritasnya di tahun ini, seperti :

“Program-program prioritas Direktorat Perdata selaras dengan program nasional yang kaitannya dalam upaya memberikan kemudahan berusaha untuk masyarakat”

Daulat P. Silitonga,

Direktur Perdata Ditjen AHU

20

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8


FOKUS

Prioritas Rencana Kerja Penanganan Permintaan MLA

Prioritas Rencana Kerja Penanganan Ekstradisi Tahun

Tahun 2018

2018

Tindaklanjut penanganan permintaan MLA kepada

Penanganan Incoming Extradition Request:

Pemerintah Indonesia (incoming) dari sejumlah

Penanganan permintaan ekstradisi dari Rep. India,

negara yang merupakan prioritas antara lain

Hongkong, dan Rep. Korea yang telah memasuki

Australia, Belgia, Singapura, Hong Kong, Amerika

Serikat, Jepang, Polandia. ■

Tahap I di Kejati Bali. ■

Permintaan dari Pemerintah Indonesia (outgoing)

1. Tindaklanjut permintaan MLA dugaan tindak

pidana narkotika dari BNN kepada sejumlah negara

Penanganan Outgoing Extradition Request: Penanganan Permintaan Ekstradisi kepada Pemerintah Inggris atas nama RAR.

khususnya untuk melakukan pembekuan, penyitaan,

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi ·

Perjanjian Ekstradisi RI – Persatuan Emirat Arab

dan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian

telah menyusun RUU dan telah menyampaikan

uang. (Singapura, Malaysia, Amerika Serikat dan

kepada Kemlu untuk selanjutnya dibuat amanat

Jepang)

Presiden. ·

2. Tindak Lanjut Permintaan MLA dugaan tindak

Perjanjian Ekstradisi RI - Iran

telah

menyelaraskan naskah akademik RUU RI – Iran

pidana korupsi dari KPK, Polri, dan Kejaksaan RI

kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang

untuk memperoleh bukti yang diperlukan, termasuk

Undangan

upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi

di yurisdiksi Singapura, Australia, dan Hong Kong.

Perundingan ·

3. Tindak lanjut perampasan aset PT Bank Century

Pertemuan 8th ASEAN Senior Law Officials’ Meeting on Model ASEAN Extradition Treaty (8 th WG MAET)

di yurisdiksi Hong Kong terkait persiapan sidang

di Thailand.

banding Hesham dan Rafat dan pendaftaran MLA

·

perampasan aset Hartawan Aluwi dan tindak lanjut

Perundingan Perjanjian Ekstradisi RI – Rusia di Jakarta

perampasan aset PT Bank Century di yurisdiksi Jersey. Prioritas Rencana Kerja Perjanjian MLA Tahun 2018 ■

Rencana Prioritas Kerja lainnya di 2018 ■

Penandatanganan Perjanjian MLA RI-Swiss oleh

2018.

International Law (HCCH); ■

Menteri Hukum dan HAM di Bern Swiss bulan Juni

Keanggotaan pada Hague Conference on Private

Aksesi konvensi Apostille HCCH; Menyusun 10 Dokumen Kebijakan di bidang Hukum

Internasional (Sinergitas dengan Unit Eselon II lain

Penandatanganan Perjanjian MLA RI-Rusia oleh

antara lain terkait RUU Kepailitan dan Program

Menteri Hukum dan HAM saat kunjungan Presiden

Peningkatan Peringkat EoDB lainnya).

Rusia ke Indonesia pada bulan November 2018.

Perundingan Perjanjian MLA RI – Perancis di Bali Semester II 2018.

Dukungan Penyelesaian RUU Pengesahan Perjanjian MLA RI-PEA yang telah ditandatangani tanggal 02

Prioritas Rencana Kerja Upaya Pengembalian Aset PT Bank Century Tahun 2018 ■

Februari 2014. ■

Dukungan Penyelesaian RUU Pengesahan Perjanjian

MLA RI – Iran yang telah ditandatangani tanggal 14

Desember 2016. ■

Pendaftaran perampasan aset Hartawan Aluwi di Pengadilan Hong Kong.

Partisipasi dalam Forum Internasional (ASLOM/

Pendaftaran dan Pemeriksaan Sidang Banding dan Kontra Banding di Pengadilan Banding Hong Kong.

Tindak lanjut perampasan aset PT Bank Century di yurisdiksi Jersey.

Memantau dan mendampingi LPS dalam

ALAWMM – Oktober 2018; SOMMLAT – April 2018;

mempersiapkan pembelaan atas gugatan FGFL di

WG UNCAC – Juni & November 2018; UNTOC – Mei

Pengadilan Mauritius.

2018; APG / MER FATF (Nepal) – Juni 2018; SOMTC –

Mei 2018).

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

21


FOKUS

Rencana Prioritas Kerja Tahun 2018 Atase Hukum di KBRI Kuala Lumpur 1.

Peningkatan koordinasi penanganan masalah WNI

adanya kesamaan persepsi dalam memberikan pelayanan

yang berhadapan dengan hukum melalui dukungan Jasa

kepada Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya WNI yang

Konsultan Hukum setempat.

berdomisili di luar negeri dalam hal pengajuan permohonan

2.

Peningkatan pemahaman hukum terkait dengan

perlindungan WNI di Malaysia.

Pertama, Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri

Seperti kita ketahui, di Direktorat Tata Negara terdiri dari tiga sub direktorat, yaitu Subdit Status Kewarganegaraan, Subdit Pewarganegaraan, dan Subdit Partai Politik. “Dari ketiga subdit dan anggaran yang tersedia di Direktorat Tata Negara, tentunya kami memiliki kegiatan-kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan,” kata Kartiko Nurintias, Direktur Tata Negara Ditjen AHU.

Hukum dan HAM tentang Pelayanan Pewarganegaraan Berbasis Online. Outputnya adalah meningkatkan pemahaman para pemohon maupun stakeholder terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2016 sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pengurusan pewarganegaraan melalui perkawinan secara online. Kedua, migrasi dan pemutakhiran data pewarganegaraan. Outputnya adalah tersusunnya database pewarganegaraan yang dimigrasikan dari arsip fisik menjadi database yang

A. Subdit Status Kewarganegaraan Pertama, migrasi dan pemutakhiran data, memperoleh kembali dan kehilangan kewarganegaraan RI. Outputnya adalah tersusunnya database namanama orang yang telah memperoleh, kehilangan, atau surat keterangan status kewarganegaraan RI serta terciptanya tertib administrasi data dan informasi tentang namanama orang yang telah memperoleh, kehilangan,

“Dari ketiga subdit dan anggaran yang tersedia di Direktorat Tata Negara, tentunya kami memiliki kegiatan-kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan”

atau surat keterangan status kewarganegaraan RI. Kedua, penyusunan rancangan peraturan pemerintah memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda. Outputnya adalah rancangan peraturan pemerintah memperoleh kewarganegaraan

Kartiko Nurintias, Direktur Tata Negara Ditjen AHU

A HU MAG Z | DITJE N AHU

status kewarganegaraan secara elektronik. B. Subdit Pewarganegaraan

Direktorat Tata Negara

22

Ketiga, Rapat Koordinasi Sinkronisasi Sistem Kewarganegaraan dan Keimigrasian. Outputnya adalah

Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda.

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

berbasis digital C. Subdit Partai Politik Pertama, tim task force dalam rangka pelaksanaan pemberian pelayanan dukungan teknis keabsahan kepengurusan partai politik, pergantian antar waktu anggota DPRD dan bantuan keuangan di berbagai daerah. Outputnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan layanan secara langsung dalam hal pelayanan konsultasi yang diberikan pada beberapa instansi di daerah yang mempunyai irisan kewenangan dengan subdit partai politik. Misalnya Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Biro Hukum Pemerintah Daerah serta DPRD dan KPUD di daerah serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, diskusi interaktif layanan partai politik berbasis elektronik dan sosialisasi Peraturan Menteri Tentang Tata Cara Pendaftaran Badan Hukum, Perubahan AD Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik. Outputnya adalah meningkatkan pelayanan partai politik yang efektif, efisien dan sesuai dengan perkembangan teknologi, pendaftaran pendirian Badan Hukum, perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan pergantian kepengurusan partai politik yang tadinya dilakukan secara manual diubah menjadi permohonan secara elektronik migrasi dan pemutakhiran data partai politik berbasis elektronik. Ketiga, migrasi dan pemutakhiran data partai politik berbasis elektronik. Outputnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan badan hukum partai politik dengan tersusunnya database partai politik yang diimigrasikan dari arsip fisik menjadi database yang berbasis digital.


FOKUS

“Program prioritas Direktorat TI di 2018 adalah membangun data center baru di Surabaya dan Batam, meskipun yang di Batam yang dipersipakan adalah infrastrukturnya saja, belum termasuk perangkatnya karena keterbatasan anggaran”

Sarno Wijaya,

Direktur TI Ditjen AHU

Direktorat Teknologi Informasi Pencanangan layanan AHU yang semakin cepat di tahun ini harus didukung oleh perangkat lunak dan keras, personalia, jaringan, dan database-nya yang semuanya harus disiapkan dengan lebih baik. Dan ada satu hal yang paling diunggulkan di 2018 adalah membangun infrastruktur untuk mendukung kelancaran AHU berbasis online dan berbasis TI, yaitu dengan cara membangun data center. “Membangun data center kenapa harus dilakukan? Karena layanan tidak boleh berhenti, layanan harus terus berlangsung sepanjang waktu selama 24 jam, 7 hari, dan 365 hari. Jadi layanan harus terjaga keberlangsungannya dan keberfungsiannya, harus handal, serta aman. Dan untuk menjaga 3 hal tersebut harus memiliki infrastruktur sistem yang jantungnya itu bernama data center,” ujar Sarno Wijaya, Direktur TI Ditjen AHU. Melalu data center inilah yang akan menggantikan peran

Seperti di Surabaya sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti dengan dinas di provinsi, kantor

yang selama ini dilakukan secara manual pindah ke elektronik

wilayah, Balai Harta Peninggalan, Kementerian Pekerjaan

dan melalui data center ini data sistem ini menjadi ukurannya.

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dsb. “Targetnya,

Intinya, data center-lah yang akan memeroses keseluruhan

maksimal Desember 2018, data center ini harus sudah selesai,”

layanan sehingga data center memiliki peran yang sangat

ujar Sarno berharap.

penting. Saat ini, Ditjen AHU memiliki tiga data center yang berada

Adapun target ke depannya, data center ini akan dibagi per regionalisasi seperti untuk wilayah barat berpusat di

di lantai 1 dan 3 gedung AHU serta satu lagi di Gedung Cik’s

data center Batam, wilayah Jawa dan sekitarnya di data center

Cikini Jakarta. Nah, pada 2018 ini, akan dibangun data center

Jakarta, dan wilayah Timur di data center Surabaya.

baru di Surabaya dan Batam. Khusus yang di Batam hanya

Sarno juga memiliki harapan besar agar direktoratnya

akan dipersiapkan infrastrukturnya saja tapi belum termasuk

mampu mengelola TI secara mandiri. Artinya pihaknya

perangkatnya karena keterbatasan anggaran, yaitu tahun

tidak bergantung kepada pihak-pihak lain seperti konsultan,

ini dianggarkan sekitar Rp 70 miliar. “Jadi program prioritas

vendor atau pihak eksternal lainnya. Itu sebabnya, ia bertekad

Direktorat TI di 2018 adalah membangun data center baru,”

untuk terus membangun kemampuan SDM di direktoratnya.

ujarnya.

Makanya meningkatkan kompetensi dan kapasitas para

Untuk progres pembangunan data center, saat ini sudah dalam tahap mensinergikan dengan seluruh stakeholder.

SDM menjadi sebuah keharusan dengan salah satunya terus mengikuti pelatihan-pelatihan di dalam dan luar.

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

23


FOKUS

Direktorat Pidana Direktorat Pidana Ditjen AHU terdiri dari Subdit Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi (PHPG), Subdit PPNS, dan Subdit Daktiloskopi. Berbagai program prioritas dari ketiga subdit ini telah dicanangkan. Seperti program prioritas dari Subdit PHPG adalah melakukan kegiatan kajian implementasi UU Grasi dengan perguruan tinggi (dalam rangka penguatan UU Grasi). Lalu program prioritas dari Subdit PPNS adalah Penyusunan Kebijakan Mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan PPNS. Kemudian, Subdit Daktiloskopi, program prioritasnya adalah pertama, melakukan kajian RUU Tentang Daktiloskopi. Kedua, digitalisasi data sidik jari. Adapun kendala dari direktorat ini adalah pertama, penggunaan anggaran kegiatan agar dapat dimulai awal bulan Februari sehingga pengaturan jadwal kegiatan 3 Subdit tersebut lebih efektif. Kedua, perlu sinkronisasi kegiatan terutama dengan unit Sesditjen AHU sehingga tidak terjadi benturan kegiatan pada Subdit di Direktorat Pidana karena hal ini akan dapat berpengaruh pada serapan per triwulan.

Sekretariat Ditjen AHU Sekretariat Ditjen AHU terdiri dari Bagian Program dan Pelaporan (P2), Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, serta Bagian Humas dan Tata Usaha.

24

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

1. Bagian Program dan Pelaporan (P2) Program prioritas Bagian Program dan Pelaporan (P2) pada 2018 ini Mempertahankan dan Meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen AHU. 2. Bagian Kepegawaian Pada 2018 ini, Bagian Kepegawain memiliki sejumlah program prioritas seperti peningkatan kompetensi SDM pegawai AHU, pembentukan JFT di Ditjen AHU & BHP, reward bagi pegawai berprestasi, kesempatan bela negara, dan workshop pembekalan calon purnabhakti.


FOKUS

3. Bagian Keuangan Program prioritas Bagian Keuangan di 2018 ini adalah pengembangan aplikasi pembayaran pihak ketiga, peningkatan kerja sama dengan perbankan, dan optimalisasi pelayanan data searching. Kemudian penerapan E-Pasti pada BHP, helpdesk pertanggungjawaban keuangan, dan pembayaran PNBP secara online dengan sistem autodebet. 4. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Di tahun ini, program prioritas Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara adalah optimalisasi lahan Kemenkumham, grand design Gedung BHP dalam rangka revitalisasi Organisasi BHP, peningkatan kualitas manajemen aset, dan pembangunan data center di Batam dan Surabaya. 5. Bagian Humas dan Tata Usaha Program prioritas Bagian Humas dan Tata Usaha di tahun ini adalah sosialisasi AHU Online dan partisipasi dalam pameran, Rakor Penguatan Kehumasan, penerbitan majalan per triwulan dan publikasi Layanan AHU melalui media, pengembangan aplikasi persuratan berbasis web, dan launching produk baru Ditjen AHU.

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

25


FOKUS

CAPAIAN KINER DITJEN AHU DI irektorat Jenderal

Jenderal yang dilaksanakan pada tahun

sebelumnya. Dalam hal pelaksanaan

Administrasi Hukum

2017 menunjukkan nilai yang sangat

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Umum (Ditjen AHU)

baik, yaitu 95,77. Nilai ini meningkat

(SPIP), tingkat penilaian awal maturitas

Kementerian Hukum

dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu

penyelenggaraan sistem pengendalian

dan Hak Asasi Manusia

95,53.

intern pada Ditjen AHU adalah sebesar

(Kemenkumham)

26

Ditjen AHU juga berhasil meraih

3,85 dari skala 0-5.

telah menorehkan kinerja yang

nilai yang baik untuk Penilaian

positif pada tahun lalu. Sejumlah

Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Masyarakat (IKM) Ditjen AHU pada 2017

indikator yang positif itu di

Birokrasi (PMPRB) tahun 2016 yang

berhasil mencapai 86,2. Selanjutnya,

antaranya Penilaian atas Sistem

diselenggarakan oleh Inspektorat

pada tahun lalu Ditjen AHU meraih

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Jenderal pada tahun 2017, yaitu

Sertifikat ISO 9001/2015 tentang

Pemerintah (SAKIP) Ditjen AHU

92,77. Nilai ini tercatat meningkat 3,92

Quality Management System Certificate

tahun 2016 oleh Inspektorat

poin dibandingkan penilaian tahun

Layanan Fidusia dan Layanan Perseroan

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

Kemudian, Indeks Kepuasan


FOKUS

RJA 2017 Terbatas dari Direktur Utama IAPMO Group Indonesia. Ditjen AHU juga memberikan kontribusi signifikan dalam mencetak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kemenkumham. Seperti pada 2017, target penerimaan PNBP Ditjen AHU sebesar Rp 782,8 miliar. Namun dalam realisasinya, pada tahun lalu Ditjen AHU mampu meraih di atas targetnya, yaitu mencapai Rp 820,4 miliar. Sejumlah pencapaian yang positif ini bisa menjadi pijakan sekaligus evaluasi bagi Ditjen AHU untuk menapaki berbagai program kerja yang akan dijalankan pada 2018 ini agar kinerjanya bisa lebih baik lagi. “Banyak pencapaian yang sudah kita peroleh di 2017 seperti penghargaan ISO 9001/2015. Evaluasi kinerja 2017 ini bisa memberikan wawasan dan bekal untuk menjalankan program kerja di 2018,� kata Agus Nugroho Yusup, Sekretaris Ditjen AHU saat memberikan pengarahan

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

27


FOKUS

pada “Rapat Kerja Evaluasi Program

dinyatakan dokumen tidak lengkap dan

lain di Ditjen AHU. Namun demikian,

Administrasi Hukum Umum

dikembalikan kepada UNHCR .

parameter kinerjanya bukan sekedar

Tahun Anggaran 2017” di R Hotel Rancamaya Bogor (8/2/2018).

tingginya penyerapan anggaran tapi

berperan penting bagi Indonesia

lebih kepada bagaimana performa

dalam memenangkan klaim State

Direktorat TI dalam mendukung

menorehkan kinerja yang postif pada

Immunity di Pengadilan Inggris

operasionalisasi layanan di Ditjen AHU.

tahun lalu, namun Agus memberikan

dalam upaya Pemulihan Aset Hasil

Parameternya seperti seberapa banyak

catatan sekaligus arahannya agar

Tindak Pidana pada Bank Century.

keluhan dari penggunaan sistem yang

Ditjen AHU semakin meningkatkan

Lalu ditandatanganinya Initial Draft

ada, keberlangsungan sistem, serta

penyerapan anggarannya. Pasalnya,

Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam

bagaimana penyiapan informasi atau

realisasi anggaran Ditjen AHU pada

Masalah Pidana RI-Swiss, terlaksananya

data yang diperlukan, dsb.

2017 baru mencapai 90,42%.

Perundingan Putaran Pertama

Kendati Ditjen AHU banyak

“Terlihat bahwa belum

Pembentukan Perjanjian Bantuan

sepenuhnya penyerapan anggaran itu

Kinerja dan Evaluasi Per

Timbal Balik Dalam Masalah Pidana RI-

menggambarkan performa Direktorat

Direktorat, Wilayah serta BHP

Rusia, dan menyelenggarakan Global

TI. Artinya masih ada banyak yang perlu

Central Authority Workshop.

diperbaiki,” ujar Sarno kepada AHU

Seperti kita ketahui, di Ditjen AHU terdapat 5 Direktorat, yaitu Direktorat Perdata, Direktorat Pidana, Direktorat Tata Negara, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI), Direktorat Teknologi Informasi (TI), dan Sekretariat Ditjen. Kesemuanya telah menjalankan program kerjanya dengan baik, kendati masih ada berbagai catatan yang perlu ditingkatkan ke depan. Beberapa contoh program kerja yang sudah dicapai seperti Direktorat Tata Negara pada tahun lalu telah melakukan Penegasan Status Kewarganegaraan di Filipina sejumlah 219 orang yang diberikan Surat Keterangan Kewarganegaraan, 24 orang dinyatakan sebagai orang Filipina, dan 1714 orang

28

Lalu Direktorat OPHI telah

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

Kemudian Direktorat OPHI juga

Magz di ruang kerjanya. Salah satu

berperan serta dalam pembentukan

contohnya yang perlu diperbaiki adalah

UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang

belum adanya keseimbangan antara

Kepalangmerahan, berperan serta

petugas dengan beban operasional

dalam pembentukan UU Nomor

sistem sehingga dalam pelaksanaannya

13 Tahun 2017 tentang Perjanjian

masih menyebabkan keteteran.

Ekstradisi antara Indonesia dan RRC,

Beralih ke Sekretariat Ditjen AHU.

serta berpartisipasi pada 7th Session

Seperti kita ketahui, di Sekretariat

Conference of the State Parties to the

Ditjen AHU terdapat bagian Keuangan,

United Nations Convention against

Humas dan Tata Usaha, Kepegawaian,

Corruption (Sesi Ke-7 CoSP UNCAC) dan

Pengelolaan BMN, serta Program dan

menyampaikan pentingnya peningkatan

Pelaporan (P2). Sangat banyak program

kerja sama internasional melalui MLA

kerja yang sudah dicapai Sekretariat

dan ekstradisi.

Ditjen AHU di 2017 seperti pada tabel di

Selanjutnya Direktorat TI seperti dijelaskan Sarno Wijaya, Direktur TI

bawah ini. Bicara evaluasi kinerja, cukup

Ditjen AHU bahwa secara penyerapan

banyak catatan yang harus diperbaiki

anggaran di Direktorat TI pada 2017

dalam upaya untuk lebih meningkatkan

ini sudah tinggi mencapai 95,51% atau

kinerja Ditjen AHU ke depan.

paling tinggi di banding direktorat

Misalnya evaluasi untuk Balai Harta


FOKUS

Peninggalan (BHP) adalah pertama,

3 yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU.

Evaluasi lainnya adalah beasiswa

perlu adanya evaluasi terkait peraturan

Keempat, penyebaran informasi terkait

terpusat di Ditjen AHU sehingga

yang mengatur tata kelola BHP dan

layanan BHP perlu dilaksanakan secara

mempermudah pengawasan

merangkumnya menjadi satu peraturan.

menyeluruh, sehingga masyarakat

terhadap pegawai yang diberikan

Alasannya, selama ini terlalu banyak

mengetahui apa itu layanan yang ada

beasiswa.

peraturan tentang tata kelola BHP

di BHP.

akan tetapi tidak semua pasal dalam

Kemudian evaluasi program AHU

Menurut, Fredy Hendrata Kepala Bagian Program dan

peraturan tersebut masih relevan

untuk Kantor Wilayah di antaranya

Pelaporan Ditjen AHU bahwa

dengan kondisi saat ini.

penyederhanaan output layanan

Ditjen AHU selama ini terus

AHU pada Kantor Wilayah dan output

melakukan improvement untuk

tugas Sumber Daya Manusia sebagai

pembinaan layanan AHU di Wilayah

meningkatkan kinerjanya. Namun

penyusun rencana anggaran, bendahara

menjadi output pembinaan dan layanan

ia mengingatkan meski Ditjen AHU

dan operator pelaporan agar tidak

AHU pada Kantor Wilayah dengan

terus melakukan improvement,

dibebankan tugas kepada satu orang.

memunculkan penyebaran informasi

namun kita jangan terlena dan

Ketiga, perlu persamaan persepsi

layanan AHU dan menghilangkan

kita harus terus melakukan

tentang penggunaan anggaran untuk

layanan kewarganegaraan yang

perbaikan karena direktorat

menyelesaikan perkara Kepailitan yang

sudah online di Ditjen AHU. Lalu pada

lainnya di Kemenkumham juga

diatur dalam Surat Edaran Nomor AHU

dukungan layanan AHU di Wilayah

terus melakukan improvement yang

UM. 01.01-155 Tahun 2017 Tentang

dimunculkan publikasi layanan AHU dan

hasilnya bisa lebih bagus. “Di 2017

Tata Cara Penggunaan Uang Pihak Ke

digitalisasi arsip layanan jasa hukum.

banyak prestasi yang sudah kita

Kedua, diperlukan pembagian

capai, namun ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan agar kita tingkatkan kembali di 2018,” katanya mengingatkan. Akhirnya dari evaluasi kinerja di 2017 tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk tahun anggaran 2018. Rekomendasi itu ditujukan untuk seluruh Direktorat, Wilayah dan BHP di lingkungan Ditjen AHU. Semua rekomendasi yang dihasilkan tersebut, tujuannya adalah agar kinerja Ditjen AHU semakin meningkat ke depannya, khususnya di tahun ini. ***

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

29


L I N TA S K A N W I L

MUDAHKAN KOORDINASI, BHP JAKARTA LAKUKAN MOU DENGAN PT DAN PTA BANTEN ntuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta dengan instansi terkait, BHP Jakarta melakukan Memorandum of Understanding (MoU). Nota kesepahaman tersebut dilakukan antara BHP Jakarta bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta dengan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Penandatanganan MoU dilakukan oleh, Kepala Kantor Wilayah (Kanwi) Kemenkumham DKI Jakarta, Bambang Sumardiono, Bc.IP, S.H., M.Si dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Drs.

30

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

Ahmad, S.H., M.H., disaksikan oleh Ketua BHP Jakarta, Nurhendro Putranto, SH, M.Hum. BHP Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki wilayah kerja yang terdiri dari delapan provinsi, salah satunya Provinsi Banten. Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat, dengan dukungan kantor wilayah Kemenkumham maupun instansi terkait lainnya, yang punya keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi BHP. “Atas dasar itulah nota kesepahaman ini dilaksanakan, untuk meningkatkan hubungan kerja yang lebih baik diantara para stakeholder sebagai mitra kerja. Sehingga tercipta sinergitas antar instansi terkait lainnya dengan Balai Harta Peninggalan untuk memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dengan melindungi hak-

hak keperdataannya,� kata Ketua BHP Jakarta, Nurhendro Putranto, SH, M.Hum. Hal itu disampaikan Nurhendro dalam acara Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait Melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dengan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2018, di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, Banten, Kamis, 22 Maret 2018. Rapat koordinasi dan MoU ini, diharapkan dapat memcepat penyampaian salinan putusan maupun penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri se -Provinsi Banten dan Pengadilan Agama se- Provinsi Banten kepada BHP Jakarta. Mengingat, tugas dan fungsi BHP yang berkomitmen


L I N TA S K A N W I L

untuk terus meningkatkan layanan jasa hukum kepada masyarakat, di bidang perwalian dan pengampuan, serta orang-orang yang dinyatakan tidak hadir, keadaan tidak hadir (afwezigheid). “Saya mencontohkan seperti Pasal 362 KUH Perdata yang dikaitkan BHP dalam menyumpah. Pasal tersebut menyatakan, wali, segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di hadapan Balai Harta Peninggalan wajib mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati. Bila di tempat kediaman wali itu atau dalam jarak lima betas pal dari tempat itu tidak ada Balai Harta Peninggalan atau tidak ada perwakilannya maka sumpah boleh diangkat di hadapan Pengadilan Negeri atau kepala pemerintahan daerah tempat kediaman wali,” katanya. Acara bertema Percepatan Penyampaian Salinan Putusan/ Penetapan yang Dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri se -Provinsi Banten dan Pengadilan Agama se- Provinsi Banten kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta terkait tugas dan Fungsi Balai

Harta Peninggalan dalam Rangka Peningkatan Layanan Jasa Hukum ini, dihadiri sekitar 70 peserta. Mereka yang diundang antara lain dari Ditjen AHU Kemenkumham, Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banten, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta. Undangan lainnya adalah, para Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham Banten, Kadiv Yankum Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Banten, para Ketua Pengadilan Negeri se-Provinsi Banten, dan para Ketua Pengadilan Agama se-Provinsi Banten. Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kanwi) Kemenkumham DKI Jakarta, Bambang Sumardiono, Bc.IP, S.H., M.Si dalam sambutannya menyatakan setelah MoU ini ditandatangani, dapat mengikat masing-masing pihak dalam melaksanakan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibawahi Kanwil

Kemenkumham DKI Jakarta adalah BHP Jakarta yang wilayah kerjanya mencakup lima provinsi yang letaknya jauh. “Kondisi ini kadang- kadang membuat kami agak sulit memonitor, namun kami mempunyai saudara yakni rekan-rekan di kantor wilayah yang memudahkan kami berkomunikasi. Saya berterimakasih kepada Pak Ayub (Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Ayub Suratman, Bc.IP., S.Pd., M.Si.) yang telah jembatani kami bisa melakasanakan MoU ini,” kata Bambang. Ia berharap melalui MoU ini, BHP Jakarta bisa segera mendapatkan petikan atau salinan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tiggi Banten, Pengadilan Tinggi Agama Banten dan jajarannya, sebagai wujud masingmasing pihak melaksanakan tupoksinya dengan sebaik-baiknya. “Saya dengar untuk mengeluarkan surat petikan putusan itu harus ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Ini PR (pekerjaan rumah) kami dan suatu saat akan kami anggarkan, supaya rekan kami di PT maupun PTA Banten tidak merasa kesulitan,” kata Bambang.

[l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

31


L I N TA S K A N W I L

BHP JAKARTA, UPK HINGGA CAPAIAN KINERJA 2017 SESUAI TARGET esuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia (RI) Nomor 28 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kemenkumham jo Permenkumham Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Kantor Kemenkumham, BHP merupakan UPT berada di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham di bawah Divisi Pelayanan Hukum. Namun, secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) melalui Direktorat Perdata. Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta. Saat ini BPH Jakarta mempunyai wilayah kerja yang meliputi delapan provinsi yaitu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, dan Kalimantan Barat. BHP Jakarta sebagai salah satu UPT di lingkungan Kemenkumham yang salah satu tugas pokok dan fungsinya berdasarkan atas Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01.PR.07.0180 Tahun 1982 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. “Dalam Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut memuat Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai berikut : Pasal 2 : Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus

32

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

kepentingan orang- orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,� kata Ketua BHP Jakarta, Nurhendro Putranto, SH, M.Hum didampingi Seketaris BHP Jakarta, M Ihwan Madjid M, SH, MH dan Anggota Teknis Hukum, Wiweko Ismono, SE, SH, MH, kepada Ahu Magz, di ruang kerjanya. Staf pengajar Diklat BHP, Diklat Kurator, Diklat Fidusia pada BPSDM Kemenkumham ini, menambahkan apabila dikatagorikan tugas-tugas BHP dapat dibagi dalam empat klasifikasi, pertama, pengampu bagi yang tidak cakap bertindak di bidang hak milik yaitu melindungi kepentingan anak di bawah umur dan pengampu pengawas. Kedua, pengelola uang pihak ketiga, karena tidak diketahui pemiliknya, yakni uang yang berasal dari orang yang tidak hadir, uang yang berasal dari harta tidak ada kuasanya, uang yang


L I N TA S K A N W I L

berasal dari transfer dana, dan uang yang berasal dari Jamsostek. Ketiga, bidang hak waris yakni, membuat surat keterangan hak mewaris, mendaftarkan wasiat yang terbuka, membuka wasiat tertutup, pemecahan dan pembagian waris. Empat, bidang kepailitan yakni, sebagai kurator negara, pengurus PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), dan likuidator PT. “Semenjak diberlakukannya Undangundang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, tugas BHP makin dipacu. BHP Jakarta saat ini menghimpun dana Western Union berupa dana tidak bertuan sebesar Rp 24 miliar. Kita juga akan menghimpun dana dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat (Bapertarum) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasca dibubarkan pada 24 Maret 2018, sebesar Rp 12 triliun. Itu karena BHP bertindak untuk dan atas nama keperdataan orang selama 30 tahun,” katanya. Uang Pihak Ketiga (UPK) tersebut, nantinya akan dikirimkan BHP Jakarta ke Ditjen AHU Kemenkumkam melalui aplikasi SIMPATIK. Seperti diketahui aplikasi SIMPATIK ini adalah bagian perbaikan pada mekanisme penatausahaan UPK demi terwujudnya keseragaman laporan yang akutabilitas. Sistem ini diperlukan agar pengelolaan UPK pada BHP tertib administrasi yang berpusat pada Ditjen AHU. LKIP BHP JAKARTA Terkait dengan akuntabilitas suatu organisasi /instansi pemerintah dapat dilihat melalui laporan kinerja dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik di akhir tahun yang menjelaskan hasil-hasil capaian kinerja. Untuk mencapai sasaran strategis Kemenkumham, BHP Jakarta melaksanakan Program AHU dengan sasaran terselenggaranya Administrasi

“Secara umum capaian kinerja BHP Jakarta telah tercapai sesuai target sehingga dikatakan kinerja BHP Jakarta sesuai dengan target yang diharapkan. Termasuk dalam realisasi anggaran sampai Desember 2017 sebesar, Rp 5,5 miliar atau mencaai ratarata 94,79% dari total anggaran sebesar Rp. 5,9 miliar,”

Hukum Umum di wilayah dengan output meliputi, layanan BHP, dukungan pelaksanan tugas BHP, layanan dukungan manajemen Eselon I, layanan internal, dan layanan perkantoran. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017 BHP Jakarta, diketahui jika sasaran peningkatan kualitas administasi yang tepat waktu dan akuntabel diukur melalui indikator kinerja, antara lain terselenggaranya layanan administrasi hukum umum di wilayah dari target sebanyak 70 dokumen dapat terealisasi sebanyak 129 dokumen, atau realisasi mencapai 184,2%. Indikator kinerja lainnya adalah, terselenggaranya layanan BHP dari target 13 kegiatan dapat terealisasi 100%, jumlah layanan internal BHP

dari satu layanan terealisiasi 100 %. Demikian juga dengan layanan internal (overhead) dan layanan perkantoran BHP dari target sebanyak satu layanan terealisiasi 100%. “Secara umum capaian kinerja BHP Jakarta telah tercapai sesuai target sehingga dikatakan kinerja BHP Jakarta sesuai dengan target yang diharapkan. Termasuk dalam realisasi anggaran sampai Desember 2017 sebesar, Rp 5,5 miliar atau mencapai rata-rata 94,79% dari total anggaran sebesar Rp. 5,9 miliar,” kata Nurhendro yang pernah menjabat Ketua BHP Surabaya Mei 2011 - Mei 2016. Berdasarkan laporan LKIP, diketahui Seksi Harta Peninggalan di 2017 berhasil mencapai sasaran yakni, menyediakan fasilitas berupa ruang khusus untuk pelayanan konsultasi hukum sehingga masyarakat lebih nyaman dalam menerima informasi dari BHP Jakarta. Capaian lainnya adalah, makin banyaknya berkas perwalian, pengapuan yang datang dari laporan pengadilan negeri maupun pengadilan agama untuk diproses dan ditindaklanjuti. Masyarakat dan instansi/lembaga terkait menggunakan pelayanan BHP dalam hal Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). “Kita juga telah melaksanakan penandatanganan dan perjanjian kerjasama dengan instansi terkait di wilayah Jambi, Jawa Barat, Sumatera selatan, dan Kalimantan Barat,” kata staf pengajar Hukum Kepailitan di Universitas 17 Agustus, Surabaya ini. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

33


SOSOK

CAHYO RAHADIAN MUZHAR

PIAWAI DIPLOMASI DAN JALIN MOU UKA BEKERJA dan tak banyak cakap. Itulah kesan yang melekat pada diri Cahyo Rahadian Muzhar, Pelaksana Tugas Harian (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Bagi sejumlah stafnya di Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasionl (OPHI) Ditjen AHU, kegemaran Pak Cahyo, panggilan akrabnya, bekerja hingga tak kenal waktu sudah menjadi habit-nya semenjak beliau berkarir di Ditjen AHU dan mengemban amanah sebagai Direktur OPHI Ditjen AHU. Ia selalu mengajarkan kepada stafnya agar bekerja semaksimal mungkin untuk negara sebagai abdi negara, pelayan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan di Kemenkumham dalam pencapaian visi Kemenkumham. Yakni, mewujudkan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum. Cahyo juga mengajak jajarannya menyukseskan Gerakan “Ayo Kerja, Kami PASTI� (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif), sesuai dengan ajakan Menkumham, Yasonna H Laoly. Cahyo Rahadian Muzhar, SH, LLM resmi menjabat Plt Dirjen AHU Kemenkumham awal Februari 2018 lalu. Serah terima jabatan Plt Dirjen

34

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8


SOSOK

AHU dari DR. Freddy Harris, ACCS kepada Cahyo Rahadian Muzhar dilakukan pada 7 Februari 2018 di Ballroom Oemar Seno Adji Gedung Ditjen AHU, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh Sekjen Kemenkumham dan Dirjen HPI Kemenlu serta sejumlah undangan lain. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 1987 ini adalah pejabat karier dari lingkungan Ditjen AHU, sebelum menjadi Plt Dirjen AHU, Cahyo adalah Direktur OPHI pada Ditjen AHU Kemenkumham. Iapun pernah berkarir di Departemen Luar Negeri (Deplu) Republik Indonesia (RI) sebelum memutuskan pindah ke Ditjen AHU. Karirnya terbilang cemerlang, ia memiliki pengalaman mengekstradisi anak gembong mafia dari Palermo, Sisilia, Italia pada 2013 silam. Ia bahkan pernah ikut mengambil tindakan atas permohonan Jaksa Agung terkait MLA in Criminal Matters ke pemerintah Singapura untuk melokalisir keberadaan Djoko Tjandra yang saat itu berstatus buron kasus BLBI dan tidak dapat dilakukan langkah eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/ PID.SUS/2009. Serangkaian terobosan dilakukan Cahyo saat menjabat Direktur OPHI, di antaranya menyerahkan e-KTP card reader kepada Ditjen imigrasi melalui Direktur Lalu Lintas Keimigrasian. Alat ini berfungsi untuk mengetahui keaslian dari data kependudukan. Terobosan lainnya menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance -MLA- Treaty) dengan Swiss Agustus tahun lalu. Menurut Cahyo, alasan Indonesia memilih Swiss untuk melakukan perjanjian MLA karena kerjasama ini sangat strategis bagi Indonesia. Salah satunya adalah upaya memulangkan kembali aset yang dicuri dari hasil korupsi maupun yang hilang

hasil penggelapan pajak oleh pelaku kejahatan ini. Saat masih awal menjabat Plt Dirjen AHU, Cahyo membuat gebrakan baru terkait reformasi sistem perizinan berbasis online di lingkungan Ditjen AHU. Pada Kamis, 1 Februari 2018 bersama Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Freddy Harris, menandatangani kerjasama dengan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet (PANDI) di Jakarta. Penandatangan naskah kerjasama ini dilakukan oleh Dirjen KI, Freddy Harris, Plt Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar, dan Direktur Utama PANDI, Andi Budimansyah. Kerjasama ini merupakan terobosan baru, dimana sistem database yang ada di Ditjen AHU dan DJKI akan terintegrasi, dan sebagai solusi dari masalah yang timbul saat penggunaan nama didaftarkan di AHU sebagai PT dan di DJKI didaftarkan sebagai merek dari suatu produk. Kerjasama ini merupakan single submission atau pengajuan tunggal yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam hal pengajuan badan hukum, sekaligus dapat mendaftarkan logo dan merek. Pada 2018 ini, Cahyo ingin Ditjen

Pada 2018 ini, Cahyo ingin Ditjen AHU bisa menyelesaikan draft tiga Rancangan UndangUndang (RUU) terkait Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha di Indonesia.

AHU bisa menyelesaikan draft tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha di Indonesia, yakni Kepailitan, Fidusia, dan Badan Usaha. Dia berharap tiga RUU tersebut bisa diusulkan dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 dan segera diundangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi baik secara nasional mapun global. Dalam forum internal Ditjen AHU yakni Rapat Kerja Evaluasi Perencanaan Anggaran Ditjen AHU, di Hotel Rancamaya, Bogor Jawa Barat beberapa waktu lalu, Cahyo berpesan kepada jajarannya agar bisa melakukan pengelolaan alokasi anggaran dengan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan program yang urgent yang dikenal dengan istilah Money Follow Program seperti yang sering dikumandangkan oleh Presiden Joko Widodo. ‘’Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kita tidak lagi menilai kinerja suatu lembaga negara melalui penyerapan anggarannya, tetapi juga harus berbasis kinerja, sehingga diharapkan semua dapat bersinergi dalam mendukung program EoDB melalui kemudahan dalam berusaha’’ ungkapnya Ia berharap Rapat Kerja Evaluasi Perencanaan Anggaran Ditjen AHU ini adalah sebagai evaluasi kegiatan – kegiatan, yang sudah dilaksanakan pada 2017 maupun yang akan dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan – kegiatan di 2018 yang lebih sinergis. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

35


K I AT

Memilih Sekolah Terbaik untuk Buah Hati aat musim pendaftaran sekolah tiba, pasti orangtua sibuk mencari sekolah terbaik untuk buah hatinya. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, dan materi untuk mencari informasi detil dan sebanyak mungkin tentang sekolah yang cocok untuk anak kesayangannya. Ada banyak pilihan sekolah untuk anak, namun orangtua harus selektif memilihnya. Setiap sekolah memiliki kurikulum, pendekatan,

36

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

cara pengajaran, serta nilai-nilai yang berbeda. Pendekatan cara belajar aktif, yang tidak menekankan pada tes saja, dan merangsang rasa ingin tahu anak menjadi lebih penting karena anakanak membutuhkan sekolah yang mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Rahma Paramita, M.Psi., psikolog anak, seperti dikutip dari ayahbunda.co.id memberikan tipsnya dalam memilih sekolah terbaik untuk anak.


K I AT

1.

2.

3.

Memperhatikan kebutuhan psikologis mendasar anak dan memperhatikan tahapan perkembangan anak. Contohnya, kebutuhan anak untuk merasa mampu. Apakah sekolah tersebut misalnya memberikan kesempatan bagi anak untuk menampilkan kebiasaannya, atau apakah sekolah memberi kesempatan kepada anak untuk mengikuti kompetisi meskipun ia tidak berprestasi. Dapat memenuhi kebutuhan unik atau individual anak. Sekolah yang seperti ini biasanya melakukan pembedaan cara pengajaran, misalnya memberikan tugas yang lebih sulit untuk anak yang sudah lebih advanced atau menerangkan dengan menggunakan alat bantu gambar untuk anak yang memiliki gaya belajar visual. Dapat membantu pencapaian tujuan jangka panjang orangtua untuk anak masingmasing. Artinya sekolah harus memiliki nilai-nilai yang sama dengan orangtua. Misalnya bila orangtua menginginkan anak memiliki kemandirian, apakah sekolah tersebut melakukan hal-hal yang bisa membuat anak mandiri atau selalu membantu anak dalam melakukan segala sesuatu sehingga tidak melatih kemandirian anak. Hal ini bisa dilihat pada saat kunjungan ke sekolah. Selain berbicara dengan kepala sekolah, sempatkan untuk berbicara dengan guru, murid, atau mungkin orangtua lain yang

4.

ada di sekolah. Sekolah yang memiliki tujuan pendidikan yang sama dengan orangtua. Kembali lagi lihat visi dan misi sekolah. Apakah sekolah tersebut bertujuan menciptakan anak-anak dengan nilai tes yang bagus atau membentuk anak-anak yang memiliki kemampuan belajar (seperti kemampuan analisa, riset, penyelesaian masalah) sehingga dapat menjadi pembelajar mandiri.

3.

Berikut adalah daftar yang dapat dilihat ketika orangtua berkeliling ke sekolah-sekolah: 1.

2.

Pengaturan kelas. Kelas yang baik adalah apabila ada ruang yang cukup untuk anak bergerak, ruang untuk berkumpul dan bisa terjadi interaksi dengan baik antara guru-murid. Dinding. Apakah terisi dengan hasil karya siswa atau poster yang terjual di toko buku. Perhatikan juga apakah hasil karya yang ditempelkan tanpa kesalahan, atau hanya dari siswa terbaik, atau apakah semua hampir sama. Kalau ya, berarti sekolah tersebut tidak memperhatikan perbedaan kebutuhan pada masingmasing anak. Karena guru seharusnya menyiapkan

4.

5.

beberapa tugas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Wajah siswa di kelas. Perhatikan wajah siswa, apakah mereka bersemangat dan sibuk mengerjakan tugas atau melakukan kegiatan. Hal ini bisa menunjukkan apakah guru memberi kegiatan yang cukup menarik untuk anak atau tidak. Cara guru berinteraksi dengan murid-muridnya. Hubungan guru-anak seharusnya hangat dan tulus, tidak bersifat mengendalikan dan memerintah. Lingkungan sekolah. Suasana sekolah yang menyenangkan dan membuat orang “betah� untuk menghabiskan waktu. Memiliki perpustakaan sekolah yang cukup lengkap. Staf dan guru yang ramah terhadap semua pengunjung dan siswa.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut kita bisa menentukan apakah sekolah tersebut baik dan tepat untuk ibu atau tidak. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

37


RAGAM OLAH RAGA

FORMULA 1, AJANG ADU NYALI DAN STRATEGI Deru mesin Mercedes Benz F1 W08 EQ Power+, berkekuatan 1.600cc V6 Twin Turbo, yang dikemudikan Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas meraung kencang, di Sirkuit Yas Marina, Uni Emirat Arab, pada 26 November 2017 lalu. Duo pengemudi Mercedes, Bottas dan Hamilton yang start di posisi 1 dan 2, saling menempel ketat satu dengan yang lain dan melahap setiap tikungan dengan sempurna. Kegesitan Bottas mengendalikan W08, melahap 55 lap di GP Abu Dhabi mengantarkannya finis di urutan pertama sedangkan Lewis Hamilton, harus puas menutup musim 2017, sebagai runner up. Meski demikian, Lewis Hamilton berhak menyandang gelar juara dunia, karena poin yang dikumpulkan tak terkejar lawanlawannya yakni 363, urutan kedua diraih scuderia Ferrari asal Jerman, Sebastian Vettel (317), tempat ketiga diraih Valtteri Bottas (305). Bagi Hamilton, gelar juara dunia ini adalah gelar ke 4 yang dikoleksinya selama kariernya di F1. Dia sebelumnya juga jadi kampiun pada 2008, 2014, dan 2015. Titel pertama dia raih saat masih membela McLaren, sementara tiga gelar terakhir dia dapatkan bersama Mercedes. Dengan empat gelar juara dunia, Hamilton menjadi pebalap Inggris tersukses di F1. Dia melampaui pencapaian Sir Jackie Stewart yang

38

A HU MAG Z | DITJE N AHU AH U

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

punya tiga gelar juara dunia. di Sirkuit Silverstone, Inggris. Tak hanya Hamilton yang meraih gelar juara dunia, Mercedes pun meraih gelar juara dunia sebagai kontruktor terbaik. Bagi Mercedes AMG ini adalah keempat kalinya secara beruntun jadi juara dunia konstruktor sejak musim 2014. Musim lalu Mercedes bahkan menjuarai konstruktor ini dengan rekor 765 poin, setelah sebelumnya 703 dan 701. Balap F1 merupakan salah satu olahraga favorit masyarakat di berbagai belahan di dunia selain, sepak bola, dan moto GP. Mereka sangat antusias menyaksikan jagoannya berlaga di setiap sirkuit, saat musim balap di mulai hingga akhir musim. Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas), Valtteri Bottas (Mercedes AMG Petronas), Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari), Kimi Raikkonen (Scuderia Ferrari), Daniel Ricciardo (Aston Martin Red Bull Racing), dan Max Verstappen (Aston Martin Red Bull Racing) adalah pembalap yang mereka favoritkan. Sirkuit Grand Prix Melbourne

pada 25 Maret 2018, menjadi ajang dimulainya balap Formula 1 (F1) musim 2018. F1 musim 2018 akan menjadi musim ke-69 dari Kejuaraan Dunia FIA F1. Balap F1 musim 2018 ini, dipastikan akan seru karena regulasi baru yang diterapkan pada musim ini, terkait jumlah mesin, posisi start karena penalti, dan tambahan pilihan ban. Pada musim 2018 setiap pembalap hanya boleh menggunakan tiga mesin untuk 21 seri yang sudah dijadwalkan. Musim sebelumnya jumlah mesin yang boleh digunakan empat mesin. Tujuan mengurangi kuota itu agar pengembangan mesin F1 semakin awet dan bisa diandalkan. Nah, masalahnya bila sebuah tim ingin konservatif bisa kehilangan kecepatan dan jika terlalu agresif kemungkinan mesin gagal besar termasuk risiko grid penalty. Regulasi lainnya adalah, grid penalty lebih sederhana. Dengan jumlah mesin lebih sedikit membuka kemungkinan


RAGAM OLAH RAGA

banyak pebalap yang kena grid penalty musim ini. Pada sistem sebelumnya, pebalap yang mengganti beberapa bagian mesin bisa turun posisi start sampai merosot paling belakang. Kini, setiap pebalap yang kena grid penalty 15 posisi atau lebih bakal start di belakang grid. Jika ada dua pebalap yang kena grid penalty, maka urutannya ditentukan bagian mesin yang diganti. Pilihan ban slick baru. Jika musim lalu penyuplai tunggal ban F1, Pirelli, menyediakan tiga jenis kompon ban slick buat setiap tim pada setiap seri. Ketiganya ditunjuk dari lima pilihan yang disediakan, yaitu ultrasoft (ungu), supersoft (merah), soft (kuning), medium (putih), dan hard (biru). Pirelli menambah dua jenis kompon ban buat 2018, yaitu hypersoft (pink) yang menjadi paling lunak dan superhard (jingga) paling keras. Semakin banyak variasi ban membuat tim lebih sering masuk pit stop saat balapan, menghindari pebalap menyelesaikan lomba tanpa pernah ganti ban. FIA dan F1 Badan olahraga, Federation Internationale de l’Automobile (FIA), mengakui jika balapan formula 1 sebagai kompetisi kelas tertinggi untuk balap mobil open-wheel. F1 bernama lengkap FIA Formula One World Championship, adalah kelas balapan mobil formula tempat duduk tunggal yang tertinggi, seperti dikutip di laman wikipedia.org. F1 terdiri dari sejumlah seri balapan yang dikenal dengan istilah Grand Prix. Balapan diselenggarakan di dalam sirkuit atau jalan umum dalam kota yang ditutup untuk umum. Hasilnya menentukan dua gelar juara dunia, satu untuk pembalap dan satu lagi untuk konstruktor. Eropa adalah pusat tradisi F1 dan tetap menjadi pusatnya hingga sekarang. Sekarang ini Grand Prix telah diadakan di seluruh penjuru dunia, dengan seri balapan baru di Bahrain, Tiongkok, Malaysia dan Turki. F1 adalah balap mobil termahal baik dalam segi produksi maupun olahraganya. Aturan mainnya diatur oleh FIA bermarkas di Place de la Concorde, Paris. Seri F1 berakar pada seri grand prix motor Eropa pada sekitar 1920-an dan 1930-an. Sejumlah organisasi balap grand prix membuat sejumlah aturan untuk kejuaraan dunia sebelum Perang Dunia II. Dengan alasan penundaan karena perang, kejuaraan dunia pembalap tidak diformalkan sampai 1947 dan berlangsung untuk pertama kalinya pada 1950. Kejuaraan dunia konstruktor kemudian menyusul pada 1958. Banyak rekor telah dipecahkan pada kompetisi pada abad ke-21, khususnya di tangan Michael Schumacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, dan Sebastian Vettel. Awal 2000 merupakan tahun dominasi Michael Schumacher dan tim Ferarri. Pada 2001, Schumacher memecahkan rekor untuk kemenangan terbanyak; rekor sebelumnya dipegang oleh Alain Prost, dengan 51 kemenangan. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

39


A N TA R K I TA

CATATAN EVALUASI KINERJA AHU 2017 penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada Ditjen AHU adalah sebesar 3,85 dari skala 0-5. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen AHU pada 2017 berhasil mencapai 86,2. Berbagai pencapaian ini tentunya akan Dhani Ershiano, SH., MH, menjadi bahan Kepala Sub Bagian evaluasi yang Evaluasi dan penting bagi Pelaporan Ditjen AHU kinerja AHU Kemenkumham Di tahun lalu, Direktorat sepanjang 2017 Jenderal Administrasi lalu. Hukum Umum (Ditjen Pelaksanaan AHU) Kementerian Hukum dan Hak evaluasi memang sangat diperlukan Asasi Manusia (Kemenkumham) berhasil dalam sebuah organisasi, tak terkecuali menorehkan kinerja yang positif. bagi Ditjen AHU. Melalui evaluasi Penilaian atas Sistem Akuntabilitas tersebut, kita dapat melihat kesesuaian Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan konsistensi antara perencanaan Ditjen AHU tahun 2016 oleh Inspektorat dan pelaksanaan, baik dari sisi program/ Jenderal yang dilaksanakan pada kegiatan maupun anggarannya. Sebagai 2017 menunjukkan nilai yang sangat contoh, ada kondisi di mana suatu baik, yaitu 95,77. Nilai ini meningkat program yang berjalan ternyata tidak dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu membutuhkan anggaran sebesar yang 95,53. sudah ditetapkan sebelumnya, atau Ditjen AHU juga berhasil meraih dengan kata lain realisasi anggaran nilai yang baik untuk Penilaian berada di bawah pagu yang telah Mandiri Pelaksanaan Reformasi ditetapkan. Birokrasi (PMPRB) tahun 2016 yang Berdasarkan hal tersebut, disusun diselenggarakan oleh Inspektorat evaluasi agar alokasi anggaran untuk Jenderal pada 2017, yaitu 92,77. pelaksanaan program serupa di tahun Nilai ini tercatat meningkat 3,92 berikutnya dapat dikurangi atau poin dibandingkan penilaian tahun disesuaikan dengan realisasi di tahun sebelumnya. sebelumnya. Selain itu, evaluasi juga Dalam hal pelaksanaan Sistem menjadi penting bagi Ditjen AHU untuk Pengendalian Intern Pemerintah melihat apakah program yang sudah (SPIP), tingkat penilaian awal maturitas dilaksanakan tersebut memberikan

40

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

manfaat, serta mendukung bagi pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Harus kita akui bahwa dalam beberapa kesempatan, masih ditemui adanya pelaksanaan program kerja yang tidak mencapai target sebagaimana yang direncanakan. Banyak hal yang melatarbelakanginya, seperti kendala waktu dan SDM, serta kondisi di mana unit lebih fokus pada penyerapan anggaran ketimbang pencapaian output dari suatu program. Mengingat saat ini, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penentuan alokasi anggaran tidak sekedar berdasarkan penyerapan anggaran saja, melainkan juga melihat prioritas hasil dari sebuah program, maka menjadi penting bagi Ditjen AHU untuk menentukan target yang jelas dan terukur dari setiap program kerja yang sudah dicanangkan. Pada 2017, mayoritas output yang ada pada Ditjen AHU adalah berupa output layanan. Misalnya pada Direktorat Perdata, output yang ditetapkan adalah layanan-layanan di bidang perdata. Salah satunya layanan fidusia, dengan target keluaran berupa berapa juta akta fidusia yang dihasilkan. Untuk mencapai output tersebut, disusun beberapa aktivitas pendukung, seperti konsinyering dan benchmarking ke luar negeri. Apabila kita tinjau kembali, kedua aktivitas tersebut sebenarnya tidak secara langsung menghasilkan akta fidusia, sehingga kedua aktivitas tersebut menjadi tidak relevan berada di bawah output layanan fidusia. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, pada perencanaan tahun 2018, dibuatkan ‘rumah’ output baru untuk mengakomodir program kerja yang menghasilkan keluaran selain


A N TA R K I TA

akta fidusia, yaitu output kebijakan peningkatan layanan, serta output penyelesaian permasalahan pada Direktorat Perdata. Penyempurnaan dalam hal perencanaan output tentunya harus diimbangi dengan adanya monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan/ aktivitas pendukung output tersebut. Untuk itu, telah dibuat aplikasi untuk mengukur realisasi capaian kinerja secara elektronik, bernama aplikasi Manajemen Kinerja E-PASTI. Terdapat 3 fungsi utama yang disediakan dalam aplikasi tersebut, yaitu perencanaan anggaran, penentuan target capaian kinerja, dan penyampaian laporan. Pada tahap perencanaan anggaran, unit akan menyampaikan usulan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) secara elektronik, dilengkapi dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Kemudian pada tahap penentuan target capaian kinerja, disediakan matriks target capaian kinerja yang harus diisi setiap unit di lingkungan Ditjen AHU per triwulan dengan menyertakan data dukung yang sesuai. Berdasarkan hasil isian tersebut, secara otomatis sistem akan melakukan penilaian terhadap realisasi target capaian dari masing-masing unit. Yang terakhir adalah penyampaian laporan, di mana terdapat 2 (dua) laporan yang wajib disampaikan oleh unit, yaitu laporan bulanan dan laporan kinerja. Kedua laporan tersebut sebelumnya

disampaikan secara manual dalam bentuk hardcopy kepada Bagian Program dan Pelaporan. Di 2018, penyampaian laporan bulanan dan laporan kinerja diubah ke dalam bentuk elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan, di mana masing-masing unit harus menyampaikannya sesuai jadwal yang ditentukan. Apabila penyampaian laporan terlambat, maka akan diberikan catatan. Dari keseluruhan rangkaian di atas, pada akhir tahun akan dilakukan penilaian terhadap kinerja unit sepanjang tahun berjalan. Ada 5 (lima) hal yang menjadi indikator penilaian dalam aplikasi Manajemen Kinerja E-PASTI, di antaranya konsistensi dari perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan, efektivitas, efisiensi, penyerapan anggaran, serta ketepatan pelaporan. Hasil dari penilaian ini nantinya akan langsung terhubung ke dashboard pimpinan tinggi, sehingga baik Dirjen AHU maupun jajaran Direktur di lingkungan Ditjen AHU dapat secara langsung memantau perkembangan kinerja unit-unit di bawahnya, serta melakukan evaluasi untuk peningkatan kinerja Ditjen AHU. Aplikasi Manajemen Kinerja E-PASTI secara keseluruhan akan mulai difungsikan pada tahun ini. Dengan adanya perencanaan dan pelaporan yang tersistem secara elektronik ini, diharapkan dapat mempermudah unit dalam memantau kegiatan yang harus direalisasikan pada masing-masing triwulan, beserta dengan laporan yang harus disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran, sehingga dapat memaksimalkan pencapaian output sebagaimana yang ditargetkan yang berujung pada peningkatan kinerja Ditjen AHU. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

41


PELESIR

TERNATE,

TANAH RAJA NAN ELOK DARI TIMUR

42

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8


PELESIR

Beberapa ratus tahun silam, gugusan pulau di Maluku menjadi pusat komoditi rempah-rempah yang melecut para petualang dari benua Eropa, Arab dan Tiongkok untuk berdagang sekaligus mengusainya. Trinitas rempah termahal kala itu, yaitu pala, cengkeh dan lada menjadi komoditas dagang utama mereka. Ketiga komoditas tumbuh subur dipulau Ternate. Tak heran, bila ternate menjadi salah satu tempat favorit dalam peta perdagangan jalur rempah. Kejayaan perdagangan Ternate sebagai bandar jalur rempah mengalami masa kejayaan pada abad XVI. Terutama pada masa kepemimpinan Sultan Baabullah. Wilayah SultanTernate ke 24 ini membentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat hingga kepulauan Marshall di bagian timur, dari Philipina (Selatan) di bagian utara hingga kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan. Sultan Baabullah dijuluki “penguasa 72 pulau” yang semuanya berpenghuni hingga menjadikan kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Hingga kemudian berangsur redup pada Tahun 1621, saat Gubernur Jendral VOC Jan Pieterzoon Coen mengirimkan ekspedisi Hongi atau Hongitochten

yang bertujuan memusnahkan pohon Pala atau Cengkeh, demi mengekalkan monopoli rempahrempah di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Ternate saat ini berkembang cukup pesat, sentuhan moderen terlihat dibeberapa sudut kota, pelabuhan dan bandara terbangun dengan apik, jalan mulus dan pusat perbelajaan tampak ramai, menandakan geliat kota ini. Pulau Ternate sendiri sejatinya adalah bagian dari tubuh Gunung Gamalama yang

kakinya terbenam di bawah laut. Hal yang menarik dalam kunjungan AHU Magz di Ternate kali ini, saat melewati kedaton (istilah lokal untuk menyebut keraton atau istana raja). Bangunan istana yang memiliki arsitektur khas ini, bentuknya menyerupai seekor singa yang sedang duduk dengan dua kaki depan menopang kepalanya, dan menghadap ke arah laut. Sedangkan, pemandangan di belakang dari kedaton ini tampak menjulang tinggi gunung Gamalama. Tepat di depan kedaton terdapat alun-

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

43


PELESIR

alun, tempat berlangsungnya beberapa kegiatan upacara kerajaan dan aktifitas warga. Kota Ternate Berkeliling pulau Ternate yang luasnya 1.118 km ini cukup ditempuh sepanjang kurang lebih 40 km. Bermula dari landmark titik nol menuju ke arah selatan dan berakhir dari arah utara di mesjid Raya Almunawwar. Landmark Titik Nol adalah icon baru kota. Selepas subuh hingga menjelang tengah malam icon ini senantiasa ramai. Ada kolam air mancur dan tulisan “Ternate� yang menghadap ke laut, sangat tepat buat berswa foto. Pada titik ini lah keindahan sunrise dapat dinikmati. Bergeser sedikit ke arah selatan dari landmark titik nol ada pantai Falajawa.

44

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

Lokasinya berada persis di pinggir Jalan Pahlawan Kota Ternate sehingga mudah sekali diakses. Pantai Falajawa menjadi tempat yang asik untuk nongkrong sambil menikmati suasana sore atau pagi di Ternate. Kawasan pantai telah dikembangkan sedemikian rupa untuk membuat para pengunjung lebih nyaman. Di sini dengan mudah menyaksikan anak-anak hingga orang tua berenang menikmati segarnya air laut. Pemandangan yang sudah jarang dijumpai di ibu kota propinsi lainnya di Indonesia. Air laut di tengah kota masih sangat jernih dan jauh dari polusi. Sebagai kota yang berada di pulau kecil, Ternate memiliki beberapa pelabuhan guna menghubungkan ke beberapa pulau di sekitarnya. Salah satunya adalah pelabuhan Bastiong, tempat berlabuhnya kapal ferry yang menuju ke

arah pulau Tidore dan Halmahera serta Bitung (Sulut). Menyeberang ke Tidore dapat ditempuh selama 30 menit kapal cepat dan 1.5 kapal ferry. Sempatkan berkunjung ke pulau yang jadi kembaran Ternate ini. Tidore menawarkan suasana lebih damai dibanding Ternate. Pesona Ternate berlanjut dengan mengunjungi danau eksotik, namanya danau Ngade, dari titik pandang yang biasanya wisatawan kunjungi, terlihat pemandangan tiga dimensi, danau kehijauan, laut tenang membiru dan perbukitan di pulau Maitara. Segala pesona di Danau Ngade memang pantas membuatnya jadi tempat wisata yang sulit untuk dilewatkan. Masih di seputaran Ternate, terdapat juga danau yang menyimpan keunikan tersendiri, namanya danau Tolire.


PELESIR

air laut di sini sangat jernih seperti kaca. Jadi apabila melihat perahu terapung di pantai ini terlihat seperti melayanglayang karena bagian dasarnya nampak terlihat jelas dari permukaan bahkan dasar pantainya juga terlihat jernih seperti kita melihat akuarium alam yang eksotis. Pantai ini dikenal dengan sebutan pantai Sulamadaha. Keindahan teluk yang ada di pantai Sulamadaha membuat pantai ini terlihat semakin indah memanjakan mata untuk menikmati panorama alam pantai. Teluk ini terletak di bagian kiri atau ke barat dari pantai. Berbagai aktivitas menyenangkan dapat dilakukan, terutama bagi mereka yang menyukai snorkeling Melanjutkan perjalanan, menyisir bagian barat pulau Ternate, panorama anggun akan tersaji apik seiring tenggalamnya mentari. Spot utumanya di pantai Kastela. Pantai ini memberikan paket komplit yakni pemandangan laut yang indah, sejuknya pepohonan serta terbenamnya matahari saat senja. Selain itu pengunjung dapat melihat bangunan cagar budaya peninggalan Portugis yakni benteng Nostra Senhora de Rosario atau benteng Gamlamo dan Monumen Sultan Khairun.

Panorama alam yang indah dan asri karena di sekitar danau tumbuh berbagai macam jenis pohon yang membuat udara disekitar danau menjadi sangat sejuk. Burung-burung yang saling bersautan, menambah suasana semakin tentram dan menyenangkan. Keunikan dari danau cantik ini adalah jika melempar sesuatu ke danau, bagaimanapun kuatnya lemparan itu

tidak akan pernah menyentuh air danau. Padahal ketika pengunjung melempar sesuatu dari pinggir atas danau itu, air danau terlihat jelas berada di bawah kaki si pelempar. Bagaimana dengan pantainya, tak perlu khawatir, Ternate mempunyai pantai unik yang jarang ditemukan di daerah lain. Pantai eksotis yang masih alami ini juga dijuluki sebagai pantai cermin, karena

Pesona Ternate tak berhenti, wisata kuliner tentu tak boleh ketinggalan. Lazimnya kawasan Indonesia timur terkenal dengan dengan menu utama ikan dan produk seafood lainnya. Ternate menyajikan hal serupa dan dapat dinikmati di warung kaki lima hingga restoran dengan harga terjangkau. Paling terkenal warung ikan bakar terminal. Pada malam hari warung yang berdiri di dalam terminal kota Ternate, biasanya ramai dan antri pada saat jam makan malam. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

45


WAWASAN

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YUDI YULIADI, SH.,M.H Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Fidusia

Jaminan fidusia adalah jaminan atas pelunasan hutang yang diikat dalam suatu perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor, berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nonor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan debitur yang saat ini dilakukan secara online oleh pemohon, kuasa atau wakilnya. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiducie yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah eigendom overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat (1) UUJF pengertian fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya  dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.  Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia menurut pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa: Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terkait dengan pelaksanaan eksekutorial dari Jaminan Fidusia dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji. Permasalahnnya adalah bagaimana praktiknya dalam masyarakat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999? Pemberi dan penerima fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia diwajibkan memenuhi prestasi berdasarkan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

46

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

Secara a contrario1  dapat dikatakan bahwa apabila pemberi atau penerima fidusia tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi. Dalam masalah jaminan fidusia adalah wanprestasi dari pemberi fidusia (debitur). Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menggunakan kata wanprestasi melainkan cedera janji. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal-pasal yang mengatur tentang parete eksekusi yaitu: Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 1)        Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara a.  pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b   penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c.   penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 2)        Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pibak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Penjelasan : Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Dalam hal Benda yang menjadi objek Jamiman Fidusia terdiri atas benda 1

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 1996), hal 115


WAWASAN

perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.

Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia. 2. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 3.  Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihakpihak yang berkepentingan. 4. Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah tersebut. 5.  Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Pasal 32 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum. Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

Penjualan jaminan fidusia secara di bawah tangan adalah untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu kesepakatan antara debitur dengan kreditur tentang cara menjual benda jaminan fidusia. Misalnya, apakah yang mencari pembeli adalah debitur atau kreditur. Uang hasil penjualan diserahkan kepada kreditor untuk diperhitungkan dengan hutang debitur. Kalau ada sisanya, uang tersebut dikembalikan kepada debitor pemberi fudusia, tetapi jika tidak mencukupi untuk melunasi hutang, debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasinya2, sesuai Pasal 34 ayat (2) UUJF.

Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : (1) Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Dari pengaturan pasal-pasal tersebut di atas, bahwa eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui beberapa cara-cara, antara lain :

A.

Eksekusi langsung Eksekusi langsung dilakukan dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia karena menurut pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irah-irah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Karena itu, yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua Pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR.

B.

Pelelangan Umum atau Parate Eksekusi Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya, oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), di  mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk inelunasi pembayaran tagihan penerima fidusia. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

C.   Penjualan di bawah tangan. Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Adapun syaratsyarat tersebut adalah:

D.

Eksekusi terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan. Eksekusi terhadap barang tersebut dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar dan bursa tersebut sesuai dengan Pasal 31 UUJF.

Eksekusi lewat gugatan biasa UUJF tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, penerima jaminan fidusia dapat saja menempuh prosedur eksekusi lewat gugatan ke pengadilan. Karena, ketentuan dalam UUJF dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum. Tidak ada indikasi sedikit pun dalam UUJF yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang. UUJF salah satu tujuannya yaitu mempermudah dan memberi kepastian hukum bagi penerima jaminan fidusia (kreditor) dalam pelaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang cidera janji. Hal ini merupakan salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat, mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika pemberi fidusia (debitur) cedera janji.[l] E.

Kamelo, Tan, Hukum jaminan Fidusia,Suatu kebutuhan yang didambakan (Bandung, 2006). hal 358-359. 2

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

47


S I A PA D I A

INGIN AHU MENJADI PELOPOR SINGLE WINDOW Sukses mengembangkan bisnis kuliner, lulusan DIII Teknik Kimia di Politeknik Universitas Hasanuddin dan sarjana ekonomi Universitas Kosgoro Jakarta, pada 2016 telah memiliki tujuh gerai RM Raja Konro Daeng Naba di Jakarta dan Depok, Jawa Barat. Dari ketujuh gerai restorannya, pemerhati batik ini mengaku bisa meraup omzet hingga Rp 2 miliar per bulan. Akumindo menurut Ikhsan, panggilan Mohammad Ikhsan Ingratubun, ayah dua putri kelahiran Ujung Pandang, 26 Desember 1968 ini adalah lembaga yang didirikan untuk membantu pemerintah dalam upaya pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

ore itu, AHU Magz berkesempatan melakukan wawancara dengan Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo), Mohammad Ikhsan Ingratubun, SE, SH di Rumah Makan (RM) Raja Konro Daeng Naba, di Jalan Ampera Raya, Ragunan, Jakarta Selatan. Ia adalah pemilik usaha kuliner berbahan dasar iga sapi dan daging sapi, khas Bugis dan Makassar, Sulawesi Selatan yang berdiri sejak 1998. Semenjak kecil, mantan manajer senior di PT Bakrie Telecom Tbk ini, bercita-cita menjadi pengusaha yang sukses. Selepas bekerja, ayah dari Putri Nurannisa SH (23), pengusaha Sate Taichan Tbob dan Ananda Aurora Khairunisa (18), mahasiswa Fisipol Komunikasi Universitas Indonesia (UI) ini selalu menyibukkan diri dengan mencari peluang usaha dan bisnis yang bisa dikembangkan.

48

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

“Akumindo ini lembaga yang bertujuan melakukan kegiatan, pertama menyelenggarakan kegiatan pengembangan, pembinaan, pelatihan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan UMKM, kedua mlakukan kerjasama dengan pemerintah, perbankan, kementerian terkait serta lembaga -lembaga lain yang berhubungan dengan UMKM,� kata Ketua Akumindo periode 2015 – 2020 ini. Menurutnya, keberadaan UMKM, merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 ayat 1. Dalam UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah, Pasal 3 disebutkan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.


S I A PA D I A

“Kita terus mendorong temanteman anggota kita untuk mengembangkan usahanya (UMKM) secara maksimal, agar mereka bisa maju, sejahtera, dan bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak,” Ikhsan yang juga menjabat Direktur Utama PT Elang Energy Indonesia perusahaan yang bergerak di bidang usaha tambang batubara. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Kuliner Jakarta ini mengaku kondisi UMKM membutuhkan perhatian pemerintah. Ia beberapa waktu lalu pernah mengusulkan untuk mengkaji ulang mengenai kewajiban pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kita terus mendorong teman-teman anggota kita untuk mengembangkan usahanya (UMKM) secara maksimal, agar mereka bisa maju, sejahtera, dan bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak

Ia menganggap pajak yang dikenakan tidak relevan dengan semangat untuk memajukan industri UMKM dalam negeri. Ikhsan menyebut, para pelaku usaha UMKM selama ini dilanda kesulitan dalam hal permodalan ketika merintis sebuah usaha. Sebagian besar pelaku usaha yang memulai usaha dengan pinjaman modal pun harus berjuang menyisihkan keuntungan usaha untuk membayar kredit pinjaman.

Pehobi golf ini menyatakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berkomitmen untuk mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum, dan kepastian usaha. Selain itu, pemerintah berjanji melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, menggunakan pelayanan berbasis elektronika. “Enam belas Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi

melalui mengenai Peraturan Presiden (Perpres), pada intinya mendorong percepatan pelaksanaan berusaha. Tujuannya untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah, dan terintegrasi memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission). Nah ini yang kita harapkan untuk dilaksanakan ,” kata pemerhati kuliner nusantara ini. Untuk itu, ia mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi pelopor bagi lembaga kementerian lain, dalam pembuatan regulasi untuk mempercepat proses perizinan untuk kemudahan berusaha khususnya bagi para pelaku UMKM. Ia ingin pengurusan perizinan bisa dilakukan melalui kebijakan satu pintu (single window) dan terintegrasi.

“Sebelum adanya Ease of Doing Business (EoDB), Dirjen AHU Kemenkumham sudah melaksanakankannya, berupa regulasi dan aturan –aturan yang dikeluarkan. EoDB bukan hanya dimaknai dari sisi mempermudah membuat PT (Perseroan Terbatas) saja. Saya yakin Kemenkumham sudah lakukan langkah-langkah mempermudah iklim berusaha. Saya merasakan saat ini, Ditjen AHU dan sangat cepat merespon jika ada perubahan-perubahan, sangat akomodatif dan tahu kebutuhan dari pengusaha-pengusaha khususnya UMKM,” katanya. Ia menyatakan alasan pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tersebut karena selama ini perizinan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), belum seluruhnya menggunakan teknologi informasi (online), waktu penyelesaian dan biaya perizinan yang tidak jelas, serta paradigma di tubuh birokrasi sendiri sebagai pemberi izin dan belum melayani. “Saya berharap keinginan pemerintah yang dituangkan dalam 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang diimplementasikan melalui Perpres No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yakni penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) dapat segera direalisiasikan. Dan saya ingin Ditjen AHU Kemenkumham menjadi pelopor dari lembaga maupun stake holder lain dalam merealisasikan keinginan Presiden Jokowi untuk meningkatkan peringkat EoDB Indonesia,” katanya. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

49


JU E TA DLUALSRE U B R I K

Kamera Mirrorless Fujifilm Terbaru 2018 Saat ini, kamera mirrorless semakin digemari. Tak heran, Fujifilm Indonesia pun semakin agresif mengarap pasar dengan menghadirkan berbagai kamera mirrorless terbarunya di tahun ini seperti Fujifilm X-H1 dan X-A5. Bagaimana kecanggihan kedua kamera mirrorless anyar asal Jepang ini? Fujifilm X-H1 Bidik Videografer Kendati pada pertengahan Februari lalu, kehadiran Fujifilm X-H1 sudah diinformasikan secara global, namun pernyataan resmi kapan X-H1 hadir di pasar Indonesia baru disampaikan oleh pihak Fujifilm Indonesia saat acara X-Plore X-H1 dan X-A5 pada 16 Maret lalu di Padang, Sumatera Barat. Fujifilm XH-1 secara resmi dijual di negeri ini pada 23-24 Maret 2018 melalui pembelian eksklusif preorder melalui e-commerce seperti Blibli.com. Kamera ini dijual sekitar Rp 27.999.000 untuk body only dan Rp 32.499.000 dengan baterai grip VPBXH1. Kamera mirroless XH-1 ini mengusung

50

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

fitur-fitur video profesional. Contohnya kamera ini memiliki dukungan perekaman video DCI 4K (4.096 x 2.160 piksel, 23,97 FPS dan 24 FPS), video full HD 1080p dengan frame rate 120 FPS, high bit rate recodring sebesar 200 Mbps, format F-Log, verbal time code, dan mikrofon internal berkualitas tinggi (25-bit/ 48 KHz). Salah satu fitur yang paling menonjol di kamera ini adalah peredam goyangan 5-axis yang ditempatkan di sensor alias in-body image stabilizer (IBIS). X-H1 adalah kamera mirrorless pertama dari Fujifilm yang dibekali

IBIS. Dengan accelerometer dan gyroscope tiga sumbu dan prosesor dual-core yang melakukan 10.000 kalkulasi per detik untuk meredam goyangan IBIS milik X-H1 ini diklaim bisa memberikan kompensasi hingga 5,5 stop. Stabilisasi ini kompatibel dengan semua lensa seri XF dan XC besutan Fujifilm. Satu fitur video lain yang menandai kehadiran perdananya di X-H1 adalah mode flickr reduction untuk meredam kedipan saat merekam di bawah lampu fluorescent dan mercury. Melengkapi fitur video-sentris X-H1, Fujifilm turut menyematkan simulasi film baru bernama Eterna, mengacu pada


E TA L A S E

FujiFilm X-A5, Kamera Mirrorless Kaum Urban   FujiFilm X-A5 merupakan kamera entry level yang ditujukan bagi kaum urban yang memiliki berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Dengan begitu, mereka bisa mendokumentasikan untuk cerita pejalanan dan traveling, baik dalam bentuk foto, video blog (vlog), atau selfie lewat kamera ini. Memang, Fujifilm terus melakukan pembaruan pada jajaran kamera mirrorless kelas entry level dengan menghadirkan seri X-A5 untuk pasar Indonesia. Kamera X-A5 melengkapi seri X-A terdahulu seperti seri X-A3 yang diluncurkan pada 2016. jenis film besutan Fujifilm yang sering digunakan untuk produksi film.  Dilihat tampilan fisiknya, X-H1 mirip gabungan antara kamera Fujifilm X-T2 dan medium format GFX 50S. Di panel atas terdapat LCD untuk menunjukkan berbagai macam parameter kamera, menggantikan kenop exposure compensation. 0,75x dan layar sentuh 3 inci yang bisa ditekuk ke tiga arah, termasuk dalam orientasi portrait. Di dalam X-H1 tertanam sensor gambar APS-C 24,3 megapiksel dengan filter warna X-Trans III khas Fujifilm. Sensor tersebut dipasangkan dengan chip pengolah gambar X-Processor Pro. Ada 325 titik AF hybrid (169 titik phase detect) tertanam di sensor. Kombinasi tersebut memberikan rentang sensitivitas ISO 100 hingga 12.800. (ISO 100-51.200 expandable) dan burst rate hingga 14 jepretan per detik.

Dalam Fujifilm X-A5 terdapat beberapa fitur baru yang belum pernah ada pada kamera mirrorless dari seri X-A sebelumnya, yakni teknologi on-chip phase-detect autofocus dan sistem Hybrid AF (phase detect dan contrast detect) dengan kemampuan fokus dua kali lebih cepat dari model sebelumnya

nama lensa “powerzoom” dari Fujifilm, XC-15-45 mm f/3.5-5.6 OIS PZ. Di samping itu, Fujifilm membenamkan sensor gambar APS-C 24,2 MP dalam X-A5. Rentang sensitivitas X-A5 mencakup ISO 200 hingga 12.800 dan dapat diperpanjang 100 sampai 51.200. Fujifilm X-A5 ini memiliki desain gaya retro yang dilengkapi dengan LCD touchscreen 3 inci yang bisa dilipat 180 derajat untuk memudahkan pemotretan selfie. Pabrikan asal Jepang ini juga menyematkan konektor untuk mikrofon eksternal. Kamera mirrorless ini dibandrol sekitar Rp 8.999.000 dengan lensa bawaan “powerzoom” XC-15-45 mm f/3.5-5.6 OIS PZ. Penjualan perdananya sudah dilakukan pada 23 Februari 2018 di Central Park Mall, Jakarta. [l]

Fujifilm X-A5 juga dilengkapi dengan kemampuan merekam video berkualitas 4K resolusi tinggi, dengan frame rate 15 FPS (frame per second) dan durasi 5 menit. Sementara untuk video resolusi full HD (1080p), X-A5 mampu merekam dengan frame rate hingga 60 FPS selama 14 menit. Model terbaru dari seri X-A ini turut membawa lensa perdana Superzoom yang diberi

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

51


GADGET & TECH

Aplikasi privyid, Digital Signature untuk Verifikasi Dokumen engurus ribuan formulir atau dokumen kontrak kerja yang harus segera ditandatangani bukanlah perkara gampang. Pasalnya, selain menyita waktu, juga menyita perhatian dan membutuhkan ketelitian yang mendalam. Jika tidak teliti, lalu kita asal menandatangani, bisa fatal akibatnya jika terjadi masalah di kemudian hari. Tak hanya itu, setelah tanda tangan didapat, perusahaan akan menemukan masalah lain, yaitu memindahkan data dari kertas formulir ke database komputer, arsip data, dll. Nah, melihat permasalahan tersebut, Marshall Pribadi bersama rekannya, yaitu Guritno Adi Saputra, mendirikan PT Privy Identitas Digital (PrivyID), perusahaan yang memberikan layanan tanda tangan digital (digital signature) dengan teknologi kriptografi X.509. Meski baru berdiri sejak akhir 2015, saat ini PrivyID telah melayani klien sekitar 80 perusahaan dan 1,2 juta orang/user. Klien perusahannya itu di antaranya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom), Bussan Auto Finance, PT Koilima Mitra Sejahtera, MDI, PT Chatkoo Teknologi Indonesia, PT Teras Perjanjian Digital, PT Payfass Teknologi Nusantara, PT Jejaring Dinamika Indonesia, PT Metra Digital Investama, PT Mitra Aplikasi Persada, PT Forstok Teknologi Indonesia, PT Ruang Raya

52

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

Indonesia, PT Metra Digital Media, PT Securemetric Technology, PT Megatron Empat Sekawan, dan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). “Kerja sama tersebut tidak hanya dalam hal penggunaan PrivyID untuk fasilitas login, namun juga untuk penerapan penggunaan tanda tangan digital,” ujar Marshall. Marshall menceritakan mengapa dirinya mendirikan PrivyID. Sebagai lulusan S-1 Hukum Universitas Indonesia, dia melihat dunia hukum sarat dengan tanda tangan karena harus menandatangani banyak dokumen. Satu kontrak bisa terdiri dari banyak dokumen yang bisa saja tidak terarsip dengan baik. Lalu, proses penandatanganan dokumen sering terhambat. “Fungsi tanda tangan ada dua, yaitu memastikan pihak

yang menandatangani itu siapa dan memastikan bahwa segala perubahan terhadap isi dokumen setelah penandatanganan dapat diketahui,” ujarnya. Untuk itu, dia melihat perlu ada teknologi yang bisa memudahkan pekerjaan ini, tetapi tetap memberikan kenyamanan. Menurutnya, saat ini tanda tangan elektronik sudah memiliki kekuatan hukum yang sah dan


GADGET & TECH

Marshall Pribadi, CEO PrivyID

mengikat. Tanda tangan elektronik yang legal, otentik dan aman harus sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. “Kami ingin mempromosikan PrivyID agar bisa digunakan di bisnis sumber daya manusia, baik oleh pelamar kerja maupun penerima kerja,” katanya. Lalu, seberapa efisien menggunakan aplikasi PrivyID? Marshall mencontohkan sebuah perusahaan auto finance bisa menandatangani 2535 ribu kontrak motor dalam sebulan.

Masalahnya, kontrak tersebut tidak hanya di Jakarta, tetapi tersebar hingga luar Pulau Jawa. Namun, semua berkas formulir tersebut dicetak di Jakarta sebagai sentral, lalu dikirim ke 240 cabang di seluruh Indonesia. Jika ada satu nasabah lagi yang mengisi formulir, harus dikirim kembali ke Jakarta. Data juga harus dipindahkan terlebih dahulu ke database di komputer. Cara kerja seperti ini tidaklah efisien. Melalui layanan PrivyID, nasabah yang ingin mendaftar sejak awal harus mengunggah foto dari KTP dan memasukkan data pribadi, seperti alamat surat elektronik, nomor telepon, rekening bank, spesimen tanda tangan, serta riwayat pendidikan dan pekerjaan. Dokumen yang masuk PrivyID akan melewati serangkaian proses

enkripsi dokumen digital yang dikunci sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi pemalsuan dokumen dan tanda tangan, serta prosesnya akan lebih cepat. Data pribadi pengguna pun hanya akan dibagikan ke pihak lain atas persetujuan pengguna untuk keperluan lain. “Total dengan beralih ke tanda tangan digital, perusahaan auto finance bisa berhemat Rp 3 miliar dalam setahun,” ucap Marshall. Harga yang dikenakan menurutnya tergantung pada paket layanannya, yaitu Paket A hingga Paket L. Harga terendah di Paket A adalah 15 dokumen seharga Rp 50 ribu. Adapun paket L, 500

ribu dokumen, dengan satu dokumen seharga Rp 1.000. Soal pendanaan bisnis, pada 2015 saat perusahaan berdiri, pihaknya pernah mengikuti pameran Tech In Asia. Di sana, Marshall bertemu dengan pihak inkubator Indigo (milik Telkom). Pihaknya pun diundang untuk pitching, hingga akhirnya perusahaannya mendapatkan pendanaan awal sekitar Rp 120 juta. Selain itu, pihaknya juga mendapat pendanaan dari Mandiri Capital Indonesia (MCI) senilai Rp 3 miliar karena PrivyID menjadi juara pertama dalam ajang Finspire. Investor lainnya selain MCI ada Mitra Digital Innovation, Gunung Sewu Kencana, dan Mahanusa Capital dengan total investasi semuanya mencapai Rp 6 miliar. Saat ini, PrivyID berkantor pusat di daerah Kemang Jakata dan ada juga kantor di Yogyakarta sebagai kantor awal saat perusahaan ini didirikan. Jumlah karyawan saat ini sekitar 50 orang. Ery Punta, GM Eksekutif Divisi Layanan Digital Telkom, memandang PrivyID sebagai startup yang berkembang pesat dan memiliki pendiri yang memiliki kapabilitas mendalam di bidang hukum, didukung kemampuan TI yang baik. Kombinasi itu menjadikan PrivyID sebagai kekuatan yang unik dan sangat menunjang fokus bisnisnya. “Layanannya terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, kami sendiri menggunakannya sejak November 2016,” ujarnya. Menggunakan layanan PrivyID sangat membantu Telkom dalam proses pembuatan kontrak yang sebelumnya harus manual dan saat ini bisa digital. Proses pun jadi lebih cepat karena tidak perlu lagi ada pengiriman dokumen secara fisik yang membutuhkan waktu lama serta menghemat biaya pencetakan dokumen yang tidak diperlukan lagi. “Dan yang penting, terarsip dalam bentuk digital secara otomatis sehingga proses tracking/audit dan manajemen kontrak menjadi lebih mudah,” kata Ery.[l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

53


KULINER

op Konro Karebosi adalah salah satu ikon kuliner Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang sangat fenomenal. Jika kita ke kota Makassar tanpa mencicipi kekayaan rasa dari Sop Konro Karebosi ini sangatlah kurang lengkap. Pasalnya, Sop Konro Karebosi yang sudah berdiri sejak 1968 di sebelah barat Lapangan Karebosi, alun-alun Kota Makassar ini merupakan kuliner yang secara signifikan mengalami kemajuan hingga saat ini. Kepopuleran cita rasanya mampu membawa Sop Konro Karebosi membuka cabang di Jakarta, tepatnya di Kelapa Gading pada awal 1990-an. Konro adalah makanan khas Sulsel berbahan baku iga sapi atau kerbau. Penganan ini dikenal secara turun-temurun di kalangan orang

Mencicip Lezatnya Khas Makassar 54

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8


KULINER

merah. Namun, mereka memakai kacang tanah sebagai salah satu bahan pembuat kuah agar rasanya lebih gurih. Tak hanya Sop Konronya yang sangat terkenal, Konro bakarnya pun selalu menjadi pilihan utama para penikmat kuliner. Sop Konro Karebosi menjadi semakin populer dibanyak kalangan dan etnis. “Rasanya unik ya, cara makannya juga asik. Ini kuliner yang kaya rasa dengan harga sederhana untuk ukuran satu porsi Konro bakar dengan konro yang besar-besar,� ujar Fadjri (23), salah satu pengunjung yang berasal dari Bugis, terutama saat Idul Adha. Kumpulan tulang iga dari hewan kurban biasanya dimasak konro.

Bandung. Tempatnya besar namun tidak ber-AC, tempatnya

Selain diramu dengan rempah-rempah, konro juga

sangat biasa namun selalu ramai, terutama di waktu jam

dilengkapi lada hitam, daun seledri, bawang goreng,

makan siang. Jika kalian terlalu malas untuk mengantri

jeruk nipis, dan sambal.

dan menunggu untuk mendapatkan tempat duduk, Sop

Konon, untuk mendapatkan cita rasa yang kaya di lidah ini perlu melalui proses yang cukup panjang. Konro atau iga sapi ini dimasak berjam-

Konro Karebosi ini bisa dipesan melalui aplikasi ojek online. Namun sensasinya pasti tetap berbeda. “Saya biasanya pesan pakai ojek online buat makan

jam agar lemaknya lepas dan mengambang. Bumbu

siang di kantor kalau ada rapat sama direktur. Tapi kali

yang diracik tak jauh berbeda dengan konro pada

ini pengen makan di sini aja, soalnya abis rapat di luar

umumnya. Seperti kacang tanah, serai lengkuas,

kantor,�ungkap Nancy (27), salah satu pengunjung yang

ketumbar, cengkeh, pala, bawang putih, dan bawang

bekerja di Jakarta Pusat. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

55


A K U N TA B I L I TA S

Finalisasi 3 Rancangan Permenkumham Terkait EoDB Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan finalisasi tiga rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) yang mendukung peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia atau Ease of Doing Business (EoDB). Tiga rancangan Permenkumham yang difinalisasi adalah pendaftaran kurator dan pengurus, biaya jasa hukum notaris untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta tata cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas jasa hukum. Kegiatan finalisasi tiga rancangan Permenkumham sebagai penunjang kemudahan berusaha di Indonesia telah dilaksanakan di Aviary Hotel Bintaro, Tangerang selama 4 hari, sejak 20 - 23 Februari 2018 lalu. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar berharap ketiga rancangan Permenkumham yang sedang difinalisasikan ini harus segera diselesaikan mengingat tujuan dari ketiga rancangan Permenkumham tersebut dapat meningkatkan

56

A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8

pelayanan Ditjen AHU khususnya dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Dalam laporan bank dunia terbaru, peringkat EoDB 2018 Indonesia naik 19 peringkat ke posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Prestasi tersebut melanjutkan tren percepatan peningkatan peringkat di tahun sebelumnya. Pada 2017, posisi Indonesia naik 15 peringkat, dari posisi 106 ke peringkat 91 Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Agus Nugroho Yusup menjelaskan finalisasi tiga rancangan Permenkumham ini adalah sebagai upaya Ditjen AHU sebagai instansi pemerintah dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. “Mengingat peringkat Indonesia semakin meningkat sejak tahun 2015 hingga 2017, kita harus terus berupaya dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia,� ujar Agus. Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU Kemenkumham Sarno Wijaya mengungkapkan karakteristik kemudahan berusaha adalah percepatan dan penyederhanaan yang membutuhkan kemajuan teknologi sebagai sebuah keharusan.


A K U N TA B I L I TA S

“MENGINGAT PERINGKAT INDONESIA SEMAKIN MENINGKAT SEJAK TAHUN 2015 HINGGA 2017, KITA HARUS TERUS BERUPAYA DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA,�

Adanya teknologi, sangat dimungkinkan untuk mengubah sistem birokrasi yang berbelit-belit dan rawan pungli sehingga menjadi transparan, cepat, dan mudah. Tiga Permenkumham yang menjadi dasar bagi Ditjen AHU merancang Permenkumham baru sebagai penunjang kemudahan berusaha di Indonesia. Ketiga permenkumham tersebut adalah : 1. Permenkumham Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus dimana merubah sistem pendaftaran kurator dan pengurus yang semula manual menjadi online dan mendukung penguatan pengaturan kurator dalam resolving insovency EoDB; 2. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tarif dan Jasa Notaris untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan menurunkan tarif jasa hukum yang dibayarkan kepada notaris dengan modal dasar Rp 1 miliar saat ini adalah Rp 5 juta masih dianggap terlalu tinggi bagi EoDB; 3. Permenkumham Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP atas Pelayanan Jasa Hukum Ditjen AHU yang didasari oleh belum ada aturan mengenai pembayaran melalui autodebet

(aplikasi YAP), jangka waktu voucher PNBP dan penggunaan aplikasi SIMPADHU untuk BHP, serta belum mengatur terkait PNBP dari luar negeri. Ada beberapa hal yang ditambahkan dalam tiga permenkumham tersebut : 1. Permenkumham No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Ditjen AHU ; pengaturan untuk membayaran PNBP atas layanan Ditjen AHU melalui autodebet (aplikasi YAP), kejelasan jangka waktu untuk voucher PNBP dan penggunaan aplikasi

2.

3.

SIMPADHU untuk BHP. Permenkumham No. 3 Tahun 2017 tentang Tarif Jasa Notaris untuk UMK; menambah klasifikasi pendirian pt dengan modal Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta dengan tarif Rp 3 juta termasuk biaya pendirian, biaya akta notaris dan biaya percetakan negara. Permenkumham No. 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus; mengatur pendaftaran kurator dan pengurus secara onine dari aplikasi pelaporan kurator secara online yang diharapkan ke depan menjadi portal besar untuk kurator. [l]

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z

57


K

A

SPEDI UI

MENDATAR 2. RUU yang Menjadi Prioritas Penyelesaian AHU 2018 6. Adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal – 8. Ikatan Notaris Indonesia 10. Mutual Legal Asistance/Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik 11. Ease of Doing Business 13. Adalah singkatan dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif 14. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 15. Universitas di Belanda yang dikunjungi Ditjen AHU untuk mendapatkan masukan terkait RUU yang sedang disusun. 16. Negara yang menjalin kerjasama dengan Ditjen AHU Kemenkuham terkait perjanjian timbal balik (MLA) 18. UPT di bawah AHU yang menangani Harta Peninggalan 19. RUU yang Menjadi Prioritas Penyelesaian AHU 2018 20. Direktorat di AHU yang diberi e KTP card reader, alat yang berfungsi untuk mengetahui keaslian dari data kependudukan oleh Ditjen AHU 21. Sistem Perizinan Berbasis Teknologi Informasi

MENURUN 1. Plt Dirjen AHU Kemenkumham 3. Dirjen Kekayaan Intelektual 4. Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional 5. Direktorat yang Dipimpin oleh Daulat P Silitonga, SH, M Hum 7. Aparatur Sipil Negara 9. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan 12. RUU yang Menjadi Prioritas Penyelesaian AHU 2018 17. Direktorat yang Menjalin Kerjasama dengan Ditjen AHU terkait Sistem Perizinan Berbasis Teknologi Informasi

Para Pemenang Kuispedia AHU Magz Edisi 02, Tahun 2017 Yennita Dewi, SH., MH, Kasi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata. Judul artikel, “Inovasi New Wasiat Online Sebagai Implementasi E-Government dan Upaya Mereduksi Malpraktik Pelayanan Publik” Yudi Yuliadi, SH., MH, Subdit Jaminan Fidusia, Direktorat: Perdata. Judul artikel,”Inovasi Layanan Publik dan PrestasiPrestasi Kinerja 2017 yang Dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)”

58

HADIAH DAPAT DIAMBIL DI BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA SEKRETARIAT DITJEN AHU A HU MAG Z | DITJE N AHU

| EDI SI 03 A P RIL 2 0 1 8


JUDUL RUBRIK

E DIS I 0 3 A PR I L 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U M AG Z


Profile for Febby Fitri Anti

AHU Magz03  

Majalah AHU edisi ke tiga membahas tentang Program Prioritas Ditjen AHU 2018

AHU Magz03  

Majalah AHU edisi ke tiga membahas tentang Program Prioritas Ditjen AHU 2018

Advertisement