Page 7

7 SELASA, 21 MEI 2013

EKSEKUSI LAHAN DITUNDA

Direktur PT TGP Mangkir

priyo

EKSEKUSI - Anggota DPRD Karawang mendatangi lokasi eksekusi lahan pemakaman.

KARAWANG - Menindaklanjuti hasil hearing yang digelar di ruang Rapat Komisi A antara PT Tawaqal Griya Persada (TGP) dengan warga Perumahan Griya Kondang Asri (GKA), terkait lahan pemakaman perumahan yang dijual oleh PT. TGP kepada PT. Araya sampai hari ini belum mendapatkan titik temu. Bahkan proses eksekusi yang sedianya bisa dilakukan jadi tertunda karena pihak direksi PT TGP tak menghadiri agenda tersebut. Salah seorang warga perumahan Griya Kondang Asri,

Anja sugiana mengatakan, tanah yang sudah dialokasikan untuk pemakaman itu sampai hari ini belum ada solusinya, dikarenakan pihak PT TGP tidak hadir secara utuh dalam agenda eksekusi lahan yang sudah diagendakan sebelumnya. “Hanya ada perwakilan dari pihak PT.TGP, sehingga tidak bisa memutuskan,” katanya. Menurutnya, tidak hadirnya Direktur PT TGP dalam agenda eksekusi lahan pemakaman yang digelar di kantor Desa Kondang Jaya tersebut, merupakan suatu siasat untuk menunda-nunda proses eksekusi lahan tersebut. “Masyarakat sudah bosan dengan janji-janji yang dikeluarkan oleh PT TGP,” ujarnya saat ditemui Fakta di lokasi,

Senin (20/5). Ditegaskannya, tindakan PT.TGP yang hanya diwakilkan oleh managernya, seperti meremehkan permasalahan ini, pasalnya dalam rapat eksekusi semua elemen yang bersangkutan hadir, dari Badan Pertanahan, aparatur desa serta Anggota Komisi A DPRD Karawang. “Apabila sampai hari selasa (21/5) tidak ada tindakan serius dari developer, maka kami warga Griya Kondang Asri akan mengadakan aksi besar-besaran didepan kantor developer, dan akan dilanjut kekantor bupati untuk meminta kepada Bupati Karawang menghapuskan perbup no 41 tahun 2011, karena kami anggap ini menjadi senjata untuk para

devloper,” tegasnya. Sementara itu, Ace Sopyan Mustari Anggota Komisi A mengatakan, kami akan terus mendorong kepentingan masyarakat, khususnya warga Griya Kondang Asri yang sedang mengalami masalah sengketa lahan pemakaman. “Pihak developer harus bisa mengambil keputusan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena akan berdampak untuk developer sendiri,” katanya. Disisi lain, ketika Fakta ingin mengkonfirmasi Manager PT. Tawaqal Griya Persada, Hartono, yang bersangkutan pergi meninggalkan lokasi begitu saja seperti menghindari wartawan yang hendak meminta pernyataan darinya.(pio)

Kemenkum Perjuangkan Anggaran Kesehatan Napi DPRD Desak Dirut RSUD Mundur JAKARTA - Kemenkum HAM tengah mengupayakan untuk meningkatkan anggaran kesehatan untuk narapidana. Untuk meminta persetujuan, kementeriaan saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak DPR. "Ya ditingkatkan. Kita akan tingkatkan. Kita sedang berbicara dengan DPR," ujar Wamenkum HAM Denny In-

drayana di Hotel Le Meridien, Senin (20/1/2013). Denny belum bisa memberikan angka pasti mengenai jumlah usulan peningkatan anggaran kesehatan tersebut. Namun dia memberi clue penambahan tersebut jumlahnya masih terkait dengan anggaran yang ada sekarang. "Maksimal yang bisa dari

anggaran kita," kata Denny. Mengenai hitung-hitungannya, Denny menyerahkan hal itu kepada Ditjen Permasyarakatan yang membawahi lapas. "Angkatnya yang paling ngerti teman-teman di Dirjen Permasyarakatan. Tentu saja hitungan biaya kesehatan ya. Standartnya saja ya," kata Denny.(dtk)

Lebih Nyaman Gauli Cowok Dari Halaman 1

ya adalah laki-laki. Bahkan, Yasmine merasa lebih nyaman ketika lebih banyak berinteraksi dengan kaum adam. "Banyakan teman aku emang cowok yah. Tapi gak masalah. Lebih apa adanya dibanding perempuan. Cowo itu lebih blak-blakan. Asik aja," ucap Yasmine. Yasmine sendiri ikut dalam komunitas yang dipimpin oleh Abi Yapto ini sejak Feb-

ruari 2012. Beberapa sahabat artis pun diakui telah bergabung lebih dulu di komunitas yang sama, seperti Winky Wiryawan, Natalie Sarah, Baim Wong, dan lainnya. Selama bergabung, mojang berparas cantik itu telah beberapa kali ikut melakukan kegiatan sosial. Bergabung dengan organisasi 234 SC, Yasmine Wildblood telah beberapa kali mengikuti kegiatan sosial "Ikut terlibat di kegiatan sosial. Lumayan baru bergabung

tahun ini, Februari. Beberapa sahabat aku juga di 234 ini. Ikut sosial baru di Jakarta aja sih, belum pernah ke luar kota," terang dara pemilik rambut indah ini. Yasmine pun menampik stigma negatif dari beberapa komunitas kepemudaan. "Sama sekali tidak bener. Baru bergabung tapi belum menemukan satu hal yang negatif. Salah aja kalau orang bilang semua komunitas yang ada selama ini dibilang negatif," tukasnya.(kpl)

Soal APL, Warga Tunggu.... Dari Halaman 1

Oleh karena itu, lanjut Djayusman, pemerintah dalam hal ini DPRD Karawang harus turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Karena jika kondisi ini dibiarkan maka masyarakat akan dirugikan. “Ketika masyarakat dirugikan, ini membuktikan jika wakil rakyat tidak bisa bekerja untuk kepentingan rakyatnya,” tambah ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) ini. Adapun langkah yang bisa diambil oleh DPRD Karawang dalam menyelesaikan permasalahan ini, menurutnya dengan cara memanggil direksi atau pemilik PT APL untuk berdialog dengan masyarakat. Sebagai lembaga pemerintahan, menurutnya DPRD Karawang memiliki kewenangan hal tersebut.” Masyarakat

sudah berkali-kali datang ke DPRD, namun sampai saat ini DPRD Karawang belum menunjukan sikap yang tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ungkapnya. Dijelaskan olehnya, pada tahun 2012 lalu tepatnya pada bulan Januari dan Februai lalu, dimana pada saat itu saham PT SAMP belum dibeli oleh PT APL. PT SAMP telah menciptakan keresahan yang cukup besar dikalangan masayarakat yang memiliki dan menguasai tanah seluas 345 hektar tersebut.” Pada saat itu masyarakat diadu domba, namun akhirnya masalah tersebut bisa diselesaikan karena masyarakat memiliki tekad yang sama dalam menyikapi permasalahan ini,” jelasnya Ditandaskan olehnya, jika DPRD Karawang tidak juga bersikap dalam menyikapi permasalahan ini, maka jan-

gan salahkan masyarakat jika kemudian masyarakat melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim untuk mempertahankan hak-haknya.” Masyarakat bisa saja melakukan langkah-langkah ekstrim, dan hal itu wajar, karena sampai saat ini wakilwakil mereka yang duduk di DPRD tidak berani bersikap dalam permasalahan ini,” tandasnya. Sementara itu, ditemui terpisah, kuasa hukum masyarakat Yono Kurniawan mengatakan, DPRD seharusnya mendorong Badan Pertanahan (BPN) Karawang agar segera mensertifikasi tanah tersebut atas nama warga yang memiliki dan menguasai tanah tersebut.”Dasar untuk mendorong itu saya rasa sangat kuat, karena masyarakat memiliki banyak bukti jika tanah tersebut adalah milik mereka,” singkat Yono.(ssp)

Tujuh Kali Jalan, DPRD Telan.... Dari Halaman 1

jalanan dinas lebih kecil dibanding tahun lalu," beber pejabat Eselon II yang sudah menjabat selama tiga tahun ini. Dijelaskan, perjalanan dinas para wakil rakyat disesuaikan dengan real cost (biaya sebenarnya), sehingga banyak anggaran sisa yang dikembalikan ke kas daerah. Menurutnya, jika perjalanan dinas saat itu biayanya mahal, maka anggaran yang dikeluarkan akan

besar. Tetapi hal itu berlaku sebaliknya, jika biayanya kecil maka anggarannya semakin sedikit. "Kami menerapkan real cost, sehingga tidak dipatok atau dianggarkan mengada-ngada. Jika tiket pesawat mahal, ya biaya akan mahal, begitu juga sebaliknya. Cara ini sangat efektif untuk menekan anggaran perjalanan dinas para anggota dewan," kata dia. Bahkan untuk agen perjalanan, sambung Suroto, pihaknya menggunakan agen perjalanan yang berbeda-

beda dan tidak terikat pada satu atau dua travel. Sebab, perbandingan harga juga diterapkan untuk menghemat anggaran. "Kami tidak menggunakan kerjasama dengan travel tertentu, semua dilihat berdasarkan kecocokan harga. Selama ini tidak ada masalah, justru mampu menekan biaya. Kami pun berupaya agar pengembalian anggaran perjalanan dinas dewan cukup besar, sehingga tidak terjadi pemborosan," tandas pria berambut pendek ini.(mot)

Dari Halaman 1

mereka itu PNS,” katanya. “Gaji pegawai dan direktur itu kan tinggi, jika hanya menangani ini saja tidak bisa untuk apa bekerja di RSUD. Sebab kebutuhan masyarkat itu sangat penting,” tambahnya. Seharusnya, lanjut Mukhtar, direktur juga mengetahui jika ada bawahannya yang dimutasikan, atau ada orang baru yang ditempatkan di RSUD. Jangan sampai penempatan orang baru yang ditempatkan di RSUD tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga mengakibatkan pelayanan RSUD menjadi terganggu. Sebab program-program tidak terlaksana dengan baik. “Maka seharusnya RSUD bisa meingkatkan kinerjanya. Jika tidak ada yang mau menada-

tangani pengadaan maka PPK lebih baik diganti saja,” ujarnya. Menanggapai pernyataan tersebut, Wuwuh menyatakan jika penempatan pegawai di RSUD tidak sesuai dengan yang diminta. Akibatnya, PPK di RSUD tidak mau menandatangani pengadaan barang dan jasa. “Banyak PPK yang tidak mau menandatangani pengadaan barang dan jasa karena adanya pemeriksaan dari kejaksaan. Dan PNS yang diminta untuk bertugas di RSUD tidak sesuai dengan yang diharapkan,” kata Wuwuh dihadapan anggota Banggar. Dituturkannya, akibat tidak adanya PPK yang mau menandatangani pengadaan seperti peralatan medis dan pembangunan gedung khusus kelas tiga tidak bisa berjalan. “Untuk pengadaan obat kita

masih menunggu katalog dari pemerintah pusat,” katanya. Wuwuh mengaku, adanya pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Karawang, sangat mempengaruhi psikologis dari para PPK untuk menjalankan tugasnya. “Kita mohon doanya dari anggota DPRD, sebab faktor psikologis sangat mempengaruhi kinerja RSUD,” katanya. Sedangkan, Ketua Banggar DPRD, Warman menyatakan jika faktor mutasi telah menjadi salah satu carut-marutnya pembangunan di Karawang. Oleh sebab itu, pihaknya telah mengajukan kepada BKD agar eselon 3 dalam mutasi itu diajukan oleh kepala OPD dan jangan dikocok-kocok lagi. “Untuk eselon yang lebih tinggi itu bisa oleh bupati, kalau sekelas eselon 3 cukup oleh kepala SKPD,” katanya.

Menurutnya, jangan sampai pembangunan selama 3 tahun terakhir ini terkesan tidak ada peningkatan karena proses mutasi yang terlalu cepat dan sering. Selain itu jangan melihat mutasi itu dari suka atau tidak suka, tapi harus melihat jenjang kepangkatan dan disesuaikan dengan bidang keahliannya. "Kalau mutasinya saja sembarangan, seperti inilah akibatnya," ucapnya. Ditandaskan Warman, Banggar sengaja melakukan evaluasi per tiga bulan terhadap kinerja pemkab. Sehingga permasalahan dan penghambat pembangunan dapat terditeksi lebih dini. “Kami sebagai lembanga yang berfungsi dalam bidang pengawasan menganggap perlu mengantisipasi serapan anggran minim,” tandasnya.(zck)

Direktur RSUD Lamban!! Dari Halaman 1

Menurutnya, pemusnahan obat kadaluarsa perlu dilakukan atas kebijakan Dirut RSUD. "Kami sudah ajukan yang kedua kalinya hari ini, dan masih menunggu kebijakan pimpinan. Sampai saat ini obat kadaluarsa masih tersimpan di gudang dan tidak akan dipergunakan apalagi sampai diberikan kepada pasien umum," terang pria berkacamata ini. Dibeberkan, adanya obat kadaluarsa di RSUD disebabkan pemberian obat untuk

pasien tertentu. Pasien penerima obat paru itu memiliki kategori pasien umum, pasien Jamkesda dan Askes golongan 1 dan 2. Sementara pasien Jamkesmas, tidak diperbolehkan menggunakan obat tersebut. Hal itu yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampai kadaluarsa. "Kalau pasien Jamkesmas dilarang menerima obat itu, karena akan ditemukan penggandaan klaim. Obat Jamkesmas memiliki administrasi sendiri, begitu juga obat paru dari hibah dana cukai. Terbatasnya pemberian obat dan umur obat yang hanya tiga tahun, membuat obat

menumpuk dan kadaluarsa," kata Irwan yang ditemui Fakta Karawang, kemarin. Ditambahkan, obat kadaluarsa yang masih menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebabkan sistem komputerisasi pada RSUD Karawang. Secara administrasi, obat tersebut masih tergabung dengan daftar obat yang ada, namun secara fisik penyimpanannya sudah terpisah. "Kami sedang mengupayakan untuk mengganti sistem komputerisasi, agar obat kadaluarsa dapat dihapus. Kalau tidak, akan menjadi temuan BPK setiap tahunnya," kelit Irwan.

Terkait pemusnahan obat kadaluarsa, Irwan tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan. Pemusnahan baru dapat dilakukan setelah ada kebijakan Dirut RSUD. Pemusnahan pun rencananya akan dibakar menggunakan inseminator (alat pembangkar limbah rumah sakit). "Ya semuanya nunggu kebijakan pimpinan, yang pasti surat permohonannya sudah kami ajukan untuk kedua kalinya hari ini (kemarin). Mudah-mudahan bisa cepat dan dilakukan menggunakan inseminator," ucap Irwan usai melihat gudang penyimpanan obat kadaluarsa.(mot)

Ancam Kepung Kejaksaan!! Dari Halaman 1

dari Karawang setahun lalu,” tegasnya. Robin juga menyatakan bahwa kinerja Kejaksaan Karawang hari ini seperti humas Pemkab. Dimana kantornya direhab dengan anggaran pemda juga diberikan fasilitas mobdin oleh Pemkab Karawang. "Kejaksaan Negeri Karawang sudah bukan lagi lembaga vertikal, karena hanya gemar menjadi juru bicara pemda saja," ujarnya. Hal senada disampaikan juga oleh Ketua Gerakan Rakyat Pemberantas Korupsi (GRPK), Asep Toha. Ia menegaskan, seharusnya kejaksaan bsia fokus dalam menuntaskan kasuskasus yang melibatkan para petinggi Karawang. "Fokuskan ke PDAM dan RSUD, karena itu sudah ada bukti-bukti yang jelas," cetus Asep. Ia menilai,permasalah tersebut juga melibatkan pihak keluarga dari orang nomor satu

di Karawang. "Tersangkanya sudah menyebutkan kemana aliran dana itu digelontorkan. Tapi kok sekarang jadi bias. Ini ada apa sebenarnya," tegas dia. Di lain tempat, Sekjen LSM Pengawal Demokrasi Kedaulatan Rakyat ( Pendekar), Dudung Ridwan juga mengatakan Kajari sekarang seperti pecundang, karena profesionalisme serta keberanian menegakkan hukum semakin melempem. “Jaman dulu, kejari mampu membongkar bahkan memenjarakan pejabat dalam kasus Binamarga dan PDAM. Tapi sekarang konsep penegak hukum itu seolah hanya mimpi belaka,” kenangnya. Menurut dia, beberapa kasus yang ada hanya dijadikan ATM bagi oknum jaksa nakal, bahkan teridikasi jika kasus tersebut merupakan ‘pesanan’ pengusaha yang dikenal dekat dengan oknum jaksa. Dudung juga menegaskan, Ia tak akan tinggal diam jika ada orang luar Karawang yang ingin

mengobok-ngobok Karawang hanya untuk kepentingan perut sendiri. "Apalagi menyangkut penegakan hukum, giliran masayarakat punya salah dengan sigap ditangani. Tapi giliran kasus yang melihatkan para pejabat pemerintahan malah seakan diam dan kalaupun bergerak terindikasi hanya untuk mengeruk keuntungan oknum-oknum jaksa dan konco-konconya," tegas Dudun g. Dudung juga menegaskan pihaknya tak segan mengusir para jaksa nakal jika kinerja mereka tak segera diperbaiki. “Kalau seperti ini terus, dan kejaksaan tidak punya nyali untuk menegakan hukum di Karawang, lebih baik keluar saja dari Karawang sebelum kami usir seperti salah seorang oknum kasi intel yang sebelumnya,” urai Sekjen LSM Pendekar itu. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Forum Rakyat Karawang Bersatu (FRKB) , Andri Kurniawan. Menurut

Andi, jangan sampai kejadian ini memancing emosi warga Karawang, karena masyarakat Karawang pun sudah memahami masalah itu. "Ini bisa kejadian kasus Kasi Intel Boy jilid dua, yang diusir secara tidak hormat oleh ribuan warga Karawang" ancamnya. Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Aliansi Besar Karawang (ABK), Abda Khair Mufti menyatakan bahwa dirinya sudah gerah mendengar prilaku oknum-oknum jaksa tersebut. Sehingga merasa perlu untuk mengerahkan massa ke kantor Kejari Karawang, “Kami sudah sering mendengar permainan kotor oknum jaksa tersebut, nampaknya kita harus segera bersatu dan bergerak untuk mengepung kantor Kejari Karawang lalu mengusir oknum jaksa-jaksa nakal yang sudah merusak citra kejaksaan serta meresahkan Karawang yang kita cintai,” pungkas aktivis buruh yang dikenal sering mengerahkan ribuan massa dalam aksi-aksinya.(pio)

Binder21mei  

Fakta Karawang

Binder21mei  

Fakta Karawang

Advertisement